RENCANA KERJA DIT INTELKAM POLDA KALTIM TA. 2013

1 LAMPIRAN KEP DIR INTELKAM POLDA KALTIM NOMOR : KEP / / VI / 2012 TANGGAL : JUNI 2012 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN

RENCANA KERJA DIT INTELKAM POLDA KALTIM TA. 2013

BAB

I

LATAR BELAKANG. 1.

Kondisi Umum. Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, regional dan nasional pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menimbulkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dinamika Kamtibmas di wilayah Kalimantan Timur. Berbagai isu sentral yang menjadi trend global, regional maupun nasional saat ini perlu mendapat perhatian terkait dengan berbagai macam potensi gangguan yang akan timbul menjadi gangguan nyata. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman gangguan Kamtibmas serta merespon berbagai tuntutan dan perkembangan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sesuai Renstra Polri tahap II periode 2010-2014, terbangunnya kemitraan Polri dengan masyarakat yakni Partnership/Networking Building, Polri telah mengembangkan strategi Polmas dalam memelihara situasi Kamtibmas. Terkait dengan situasi tersebut, Polda Kaltim selaku institusi penegak hukum sekaligus penanggungjawab pemelihara Kamtibmas di wilayah Kalimantan Timur perlu mengedepankan fungsi Intelijen Keamanan dalam menyelenggarakan fungsi deteksi dini (early detection), pemberi peringatan dini (early warning), melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta dituntut mampu memprediksi berbagai bentuk gangguan keamanan, melakukan kontra Intelijen dan penciptaan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri.

Direktorat . . . . .

2 LAMPIRAN KEP DIR INTELKAM POLDA KALTIM NOMOR : KEP / / VI / 2012 TANGGAL : JUNI 2012

Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kaltim sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda Kaltim yang bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang keamanan , termasuk persandian dan produk Intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen Kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional dan peringatan dini (early warning) serta deteksi dini ( early detection ) , memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak , orang asing dan kegiatan sosial atau Politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Dit Intelkam. Oleh karena itu dalam menyikapi situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kalimantan Timur yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis dari berbagai aspek kehidupan dapat dianalisa dengan pendekatan Strengfhts, Weakness, Oportunity dan Threat (SWOT) yang digambarkan sebagai berikut : a.

Perkembangan Aspek Kehidupan. 1)

Global a)

Negara Adi kuasa ( Amerika serikat dan sekutunya ) masih berupaya memasukan pengaruh faham demokrasi liberal dan new liberalisme kebelahan dunia terutama negaranegara berkembang sebagai sistem politik melalui organisasi-organisasi dunia atau lembaga international seperti PBB, WTO, UNDP, IMF dan lain-lain dalam bentuk bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian. Dilain pihak membaiknya hubungan bilateral dua Negara berpaham komunis ( RRC dan Rusia ) memberi sinyal kepada Amerika serikat dan sekutunya untuk bertindak hatihati dalam mengambil berbagai kebijakan politik luar negerinya.

b)

Munculnya berbagai kelompok ormas fundamentalisme agama yang melawan pengaruh liberal dengan berupaya mengembalikan kepada nilai-nilai orisinalitas agama. Fundamentalisme agama berpusat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam antara lain : Iran, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Palestina termasuk Indonesia. c) Krisis . . . . .


2)

c)

Krisis Ekonomi Global telah menimbulkan kebangkrutan sejumlah perusahaan dunia yang berdampak terhadap penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi di negaranegara berkembang yang mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

d)

Revolusi yang terjadi di beberapa Negara Timur Tengah dan Afrika Utara antara lain : Tunisia, Yaman, Yordania, Bahrain, Mesir dan Libya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap negara – negara di dunia dan hal ini akan menjalar ke negara – negara lain. Dan dampak yang langsung dirasakan adalah melonjaknya harga minyak mentah dunia serta meningkatnya inflasi khususnya di negara-negara berkembang.

e)

Sejak dimulainya era perdagangan bebas China-Asean Free Trade Agreement tahun 2010 memberikan dampak negatif terhadap pergerakan perekonomian nasional. Dampak langsung yang ditimbulkan antara lain industri dalam negeri kalah bersaing dengan industri China dan negara ASEAN yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan industri yang dapat mendorong terjadinya PHK massal sehingga akan meningkatkan jumlah angka pengangguran yang merupakan kerawanan bagi terjadinya peningkatan gangguan Kamtibmas.

Regional ASEAN a)

Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap masalah TKI cenderung merugikan kepentingan masyarakat Indonesia, sedangkan disatu sisi negara Malaysia membu tuhkan jasa TKI namun cenderung memperlakukan TKI secara tidak manusiawi seperti terjadinya beberapa kasus penganiayaan terhadap TKI.

b) Kondisi . . . . .


b)

Kondisi geografis negara Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Kalimantan Timur menimbulkan permasalahan batas wilayah yang belum jelas sehingga sulit untuk diawasi dan rentan memberi peluang timbulnya kejahatan dan pelanggaran seperti pelanggaran keimigrasian, human trafficking, penyelundupan barang (kebutuhan ekonomi dan senpi atau bahan peledak) peredaran sumber daya alam yang tidak resmi (Illegal Logging, Fishing, Oil dan Minning).

c)

Permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia seperti sengketa kepulauan Ambalat, luas daratan ± 1.400 hektare Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu Kalimantan Barat dimana negara Malaysia sering melakukan pelanggaran batas wilayah RI baik wilayah udara maupun laut, yang menimbulkan kecenderungan untuk meningkatkan aktivitasnya dan menggunakan berbagai cara dalam rangka memperluas wilayah negaranya.

d)

Jaringan Jamaah Islamiyah yang berbasis di negara Malaysia telah membangun jaringan terorisme dengan kelompok garis keras / radikal di Indonesia, kelompok ini cederung menggunakan wilayah Indonesia khususnya wilayah Kaltim sebagai jalur untuk keluar masuk dan melakukan aksi terorisme di sebagian wilayah di Indonesia.

e)

Philipina merupakan negara tetangga yang dekat dengan wilayah Kalimantan Timur terutama Philipina Selatan, dengan munculnya permasalahan politik di Philipina Selatan yaitu Moro Islamic Liberation Front (MILF) akan membawa dampak terhadap wilayah Kaltim khususnya di wilayah Utara Kaltim (Tarakan dan Nunukan), terutama pada kasus penyelundupan senpi, bahan peledak, pelarian teroris, narkotika dan perompakan di laut. Terdapat suatu daerah di wilayah Philipina Selatan yang memproduksi senjata layaknya home industri, hal ini akan banyak menimbulkan kerawanan dalam bentuk gangguan kriminalitas di wilayah Kaltim. f) Keberhasilan . . . .


f)

3)

Keberhasilan Singapura dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari keberhasilannya sebagai negara yang mampu mengelola faktor jasa, kemampuan ekonomi yang ditunjang oleh berbagai sektor jasa dan fasilitas yang memadai mengakibatkan adanya pengusaha Indonesia memilih pergi ke Singapura untuk menginvestasikan dan mengamankan harta kekayaannya di negera tersebut serta sebagai Negara tujuan untuk melakukan money loundring.

Nasional a)

Ideologi Kelompok faham liberal dengan memanfaatkan momentum reformasi, tuntutan demokratisasi dan HAM mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan berbagai elemen potensi bangsa menuntut dan memperjuangkan “kebebasan” tanpa mengindahkan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Kelompok agama menghendaki pedoman hidup bangsa Indonesia harus berpegang pada prinsip kebenaran agamanya. Dengan berkembangnya kehidupan demokrasi di NKRI memberi dampak negatif terhadap kurangnya kepedulian terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga masih ada upaya dan keinginan dari kelompok masyarakat tertentu yang berupaya mengubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, paham liberal dan paham sosialis / komunis.

b)

Politik Sistem Politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun pada kenyataannya demokrasi liberal lebih menonjol dalam setiap proses pengambilan keputusan yakni melalui mekanisme.

Pemerintah . . . . .


Pemerintah telah melakukan moratorium terhadap rencana pemekaran wilayah dalam bentuk Otonomi Daerah, karena dianggap tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, disatu sisi pelaksanaan Otonomi Daerah berdampak terhadap peningkatan APBD yang cukup signifikan, keadaan tersebut dapat menimbulkan kekecewaan dan dapat membangkitkan semangat separatis. Kondisi budaya politik belum menunjukkan iklim dan budaya politik yang sesuai dengan demokrasi masih bersifat parokial, primordial, oportunis, nepotis, feodal, dan anarkhis. Indikatornya antara lain masih adanya pengerahan kekuatan massa politik sebagai kelompok penekanan yang bernuansa kekerasan dan destruktif. Budaya paternalistik dan primordial masih dominan mewarnai pemilihan pemimpin supra struktur maupun infra struktur politik. Etika politik belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip - prinsip demokrasi dan masih banyak terjadi pemaksaan kehendak, serta adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam pertarungan politik. Penguatan politik aliran masih dominan, sehingga pemimpin kharismatik masih menjadi tumpuan dalam pengambilan keputusan partai. Kebebasan pers tumbuh dan berkembang, yang belum diimbangi oleh tanggung jawab sesui etika jurnalistik, sehingga mengarah pada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemeberitaan. Media massa lebih mengutamakan kepentingan bisnis dibandingkan resiko sosial politik. Sistem hukum tumpang tindih dan tidak konsisten terhadap peraturan perundang-undangan, akibatnya masih terjadi ketidak pastian hukum dan perumusan perundang-undangan belum sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum dan lebih mengedepankan kepentingan politik sesaat daripada kepentingan nasional. c) Ekonomi . . . . .


c)

Ekonomi Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain stabilitas harga di pasaran tetap terjamin, tingkat inflasi dapat ditekan, neraca pembayaran luar negeri meningkat, serta terjadinya surplus perdagangan luar negeri menghadapi tantangan dengan belum optimalnya perwujudan clean goverment dan good governance. Sistem perbankan nasional belum mampu sepenuhnya menyediakan kemudahan / aksebilitas permodalan terutama bagi koperasi dan UKM walaupun secara prinsipil Pemerintah telah meresmikan program pemberian kredit kepada unit-unit usaha yang masih dihadapi birokrasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan sangat berat, minimnya sosialisasi program penjaminan kredit ke unit-unit usaha kecil terutama daerah pedesaan dan lain sebagainya. Potensi sumber daya energi dan mineral pada tahun 2013 semakin meningkat karena permintaan pasar, lokasi sumber energi sebagian besar berada di dalam kawasan hutan lindung yang harus tetap dilestarikan untuk mencegah kerusakan lingkungan, sehingga menimbulkan dilema dalam pemanfaatannya. Sebagian industri bermasalah dengan pencemaran lingkungan, di sisi lain penegakan hukum masih lemah sehingga dikhawatirkan kondisi ini akan terus berkelanjutan dan berdampak sosial yang luas. Pegerakan harga minyak di pasar Internasional sulit diprediksi menjadi permasalahan ekonomi yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia karena kebutuhan dan ketergantungan beberapa sektor ekonomi terhadap bahan bakar minyak.

Meningkatnya . . . . .


Meningkatnya kebutuhan rumah tangga akibat bertambahnya jumlah penduduk serta terbatasnya ketersedian sembilan bahan pokok masyarakat yang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga di daerah tertentu serta berkembangnya pusat-pusat pertokoan di kota pinggiran dianggap mematikan sentra-sentra ekonomi tradisional masyarakat. Pembangunan sarana, prasarana dan aspek pendukung transportasi mengalami peningkatan, namun belum sepenuhnya memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang mengutamakan keselamatan serta tarif yang terjangkau. Peran sektor kehutanan terhadap sektor pertanian / perkebunan cukup penting berupa penyediaan lahan untuk kepentingan pengembangan pertanian / perkebunan, walaupun pengembangan pertanian / perkebunan tersebut hanya diberikan terhadap kawasan hutan yang telah diproses sebelum tahun 2000. Pengelolaan hutan berkelanjutan belum optimal, dimana pemberian HPH tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat setempat (adat/Pemda), pembagian wewenang dan tanggung jawab belum jelas, kontrol sosial tidak berjalan, lemahnya pengawasan dan pengendalian serta masih terjadinya KKN dalam penerbitan ijin. d)

Sosial Budaya Kegiatan masyarakat relatif meningkat, namun secara moral spiritual masih terbatas pada segi peningkatan ritual bukan pada aspek tatalaku yang mencerminkan toleransi antar suku, antar golongan, antar pemeluk agama dan antar etnis. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan sehingga muncul gejala fanatisme sempit, sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (Politisasi agama untuk kepentingan partai). Pembangunan . . . . .


Pembangunan pendidikan telah ditunjang dengan anggaran APBN yang cukup besar, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang merata dan relatif murah, meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan terutama di daerah – daerah terpencil. e)

Keamanan Tindak pidana konvensional dan transnasional yang masih belum tertangani secara maksimal sehingga perlu kerja keras jajaran Intelijen Keamanan dalam memberikan masukan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut serta dalam rangka ungkap jaringan pelaku, motif serta latar belakangnya. Masih tingginya permasalahan di bidang agraria antara lain sengketa / tumpang tindih tanah / lahan antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia yang diakibatkan belum maksimalnya pemetakan lahan serta pemberian ijin yang kurang selektif serta penyelesaian yang berlarut-larut merupakan potensi kerawanan yang cukup besar untuk terjadinya gangguan Kamtibmas.

3)

Kondisi dan Situasi Internasional, Regional Asean dan kondisi nasional akan sangat berpengaruh terhadap situasi di wilayah Kaltim, mengingat Kaltim sebagai penghasil devisa negara serta banyak investor - investor asing maupun usaha patungan (ventura) yang mengelola sumber daya alam di Kaltim, sehingga daerah Kaltim merupakan daerah yang menjadi tumpuan harapan sekaligus areal kepentingan berbagai pihak yang dapat melahirkan berbagai permasalahan, namun dilain pihak situasi dan kondisi Kaltim sendiri juga terdapat potensi kerawanan, antara lain : a)

Bidang Politik Munculnya persaingan Elit Politik di tingkat Nasional menjelang pemilu 2014 akan berdampak terhadap situasi politik di daerah Kalimantan Timur. Aspirasi . . . . .


Pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Periode 2013-2018 serta Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati PPU periode 2013-2018, kegiatan Tim sukses dan Partai pengusung pasangan calon akan mewarnai situasi politik tahun 2013 baik dengan adanya permasalahan pencalonan dari putra daerah maupun permasalahan internal parpol dan pelanggaran Pemilu Kada 2013. Aspirasi Pemekaran wilayah di daerah Kaltim akan menimbulkan berbagai permasalahan dan meningkatkan potensi konflik karena proses pembentukannya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh masyarakat didaerah tersebut sehingga hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari Polda Kaltim antara lain adanya Pro dan Kontra pembentukan propinsi Kaltara (Kalimantan Utara) , propinsi Kalimantan Tenggara, Kab. Kutai Pesisir, Kab. Mahakam Hulu, Kab. Kutai Utara, Kab. Paser Tengah, Kab. Berau Pesisir, dan Kota Sebatik. Banyaknya pejabat daerah maupun anggota DPRD di wilayah Kaltim yang tersangkut masalah pidana khususnya masalah Korupsi, hal tersebut berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan maupun pembangunan di wilayah Kaltim. b)

Bidang Ekonomi Berlimpahnya sumber daya alam Kaltim dengan pengelolaan yang dan cenderung merusak berpotensi meningkatnya Kamtibmas di wilayah kaltim.

di wilayah tidak tepat lingkungan gangguan

Kaltim sebagai penghasil devisa negara tertinggi di Indonesia, namun dalam pembagian hasil yang tidak seimbang antara daerah dan pusat akan memunculkan rasa ketidak puasan di masyarakat Kaltim, apabila optimalisasi dana bagi hasil dalam pembangunan daerah tidak berjalan dengan baik akan berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Semakin . . . . .


Semakin meningkatnya harga sembilan bahan pokok (sembako) untuk kebutuhan masyarakat Kaltim ditambah semakin menurunnya daya beli masyarakat yang dikarenakan berkurangnya lapangan pekerjaan maka masyarakat menengah kebawah semakin terjepit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar kebutuhan sembilan bahan pokok di wilayah Kaltim didatangkan dari luar daerah Kaltim sehingga mengakibatkan harga jual diwilayah Kaltim tinggi (mahal). c)

Bidang Sosial Budaya Kalimantan Timur memiliki keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosialnya. Pada satu sisi keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi untuk membangun bangsa, namun disisi lain keanekaragaman dapat dipandang sebagai potensi konflik yang dapat menjadi pemicu desintegrasi bangsa. Penguatan identitas kedaerahan atau kesukuan di wilayah Kaltim akibat dari penerapan otonomi daerah hal tersebut dapat mendorong terjadinya konflik sosial terutama dalam perebutan kekuasaan politik lokal maupun potensi sumber-sumber ekonomi daerah. Kesenjangan sosial antara masyarakat pendatang yang notabene memiliki SDM dan kehidupan sosial yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk asli memunculkan kecemburuan sosial antara penduduk asli dengan penduduk pendatang sehingga berpotensi munculnya konflik sosial. Secara Geografis wilayah Kaltim berbatasan langsung dengan Negara Malaysia , ada beberapa wilayah di Kaltim merupakan pintu masuk ke Negara Malaysia sehingga Kaltim sebagai daerah transit para TKI Illegal dari luar Kaltim yang akan ke Malaysia maupun pemulangan TKI dari Malaysia ke Indonesia.

/ Berkembangnya . . . . .


Berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik. d)

Bidang Keamanan Berbagai penanggulangan gangguan kamtibmas di wilayah kaltim terkait dengan kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukan hasil cukup menggembirakan, namun masih terdapat beberapa jenis gangguan Kamtibmas dalam satu tahun terakhir masih mengalami peningkatan dan cukup menonjol sehingga diperlukan langkah-langkah strategi untuk menekan angka kriminalitas. Adanya rasa fanatisme dengan latar belakang agama maupun suku ( etnis ) serta perebutan batas wilayah serta pembentukan daerah baru serta ketidakpuasan atas perlakuan dan kebijakan pemerintah pusat dapat menimbulkan terjadinya konflik horizontal. Lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia seperti pelabuhan laut, udara serta terbatasnya kerjasama International menjadikan Indonesia sebagai lahan subur tumbuhnya kejahatan transnasional. Disamping itu perkembangan organisasi kejahatan International yang didukung kemajuan Iptek terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta tehnologi persenjataan menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional seperti Narkoba dan Terorisme sulit untuk ditangani. Sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru. Mereka melakukan kerjasama dengan kelompok Islam ekstrim di philipina selatan seperti Abu Sayyaf dan Moro Islamic Liberation Front (MILF). /Jaringan . . . . .


Jaringan Jamaah Islamiyah yang berbasis di negara Malaysia telah membangun jaringan terorisme dengan kelompok garis keras / radikal di Indonesia, kelompok ini cederung menggunakan wilayah Indonesia khususnya wilayah Kaltim sebagai jalur untuk keluar masuk dan melakukan aksi terorisme di sebagian wilayah di Indonesia. b.

Analisis SWOT. 1)

Kekuatan (Strengths). a)

Jumlah kekuatan personil dan PNS Polri Dit Intelkam Polda Kaltim sebanyak 137 terdiri dari : (1) (2) (3) (3)

b)

Perwira Menengah : 11 orang Perwira Pertama : 14 orang Bintara : 106 orang PNS : 6 orang

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dit Intelkam Polda Kaltim dari berbagai jenis yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dilapangan guna melayani masyarakat, meskipun masih perlu dilakukan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya, adapun peralatan/materiil yang dimiliki Dit Intelkam Polda Kaltim sebagai berikut : (1)

Ranmor terdiri dari: (a) (b)

(2)

R4 sebanyak 2 unit. R2 sebanyak 12 unit.

Alat khusus Intelijen terdiri berbagai jenis antara lain sbb :

NO

JENIS, NAMA DAN TYPE ALSUS

JMLH

1

2

3

KONDISI B R R R B 5 6 7

22 1 1

-

1.

1. Sonic 2. Speaker 3. Repeater Indelex

-

dari

KET 8

22 1 1

/2. ALAT . . . . .


2

1

3

5

6

1. Infra Red Nocta Vision Camera. 2. Telelen For Rolly Camera 3. Sipe Micro Camera lighter 4. Resiver 2 Band 1109 Sipe 5. Pocket Tape Recorder Sipe 6. Completer Foto Film Developer 7. Camera Roleflex 8. Watch Transmiter 9. Teropong sipe germany 1000 S 10. Cosmicor television Lens No.21051

1 2 2 1 2 2 1 2 1 1

-

-

1 2 2 1 2 2 1 2 1 1

Handycam Merk Sony Type DCRSR 200 no.Seri S01-0548794-N. dengan kelengkapan sbb: DVD Video Recorder/Sanyo DRV500 No.Seri N4X07020-D dgn kelengkapannya Camera mini digital type a20001s.

1

1

-

-

1

1

-

-

4

4

-

-

6.

Mini tape recorder ‘sony”

4

4

-

-

7.

ALAT PENGAMANAN : 1. Metal Detector Sipe 2. Explosive Detector 3. Camuflase Metal 4. Borgol Plastik 5. Borgol besi 6. Pistol Gas Air Mata. 7. Baju Anti Peluru 8. Lampu Senter Swan flas light

2 1 2 20 9 3 22 10

20 9 22 10

2 1 2 -

3 -

ALSUS SANDI : 1. Hc 530 arq 2. Hc 530 srq 3. B-62/b 4. Hc-52 5. Allfax 3000i 6. Cr 7000i 7. Hc 5300

1 1 1 15 12 22 1

1 1 1 15 12 22 1

-

2.

3.

4.

5.

8.

7

8

ALAT DETEKSI :

-

Pinjam pakai milik Baintel kam

9. MIS BIK . . . . .


1 9.

2 MIS BIK LAN : 1. Note book hp compaq 2. Pda htc/touch pro2 3. Pc unit hp/pc pro 4. Printer laser /hl2140 5. Scanner canon 6. Ups 1.250 va 7. Ups 600 va 8. Distribution hub 24 port 9. Junction 3g cisco/sd 208

3

5

6

7

8 19 14 3 3 1 13 1 2

8 19 14 3 3 1 13 1 2

-

-

8

(3) Data Alsantor Dit Intelkam Polda Kaltim sbb : KONDISI RR RB

NO

JENIS ALAT

JUMLAH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

AC Note book PC. Unit Printer Mesin ketik manual Faxsimile TV Monitor Dispenser Tester listrik / Telp / Internet JUMLAH

10 4 9 7 2 4 1 1 1

10 4 9 7 2 4 1 1 1

-

-

53

53

-

-

BB

KET

(4) Data Alkom Dit Intelkam Polda Kaltim sbb : NO 1. 2. 3.

JENIS ALAT

JUMLAH

Telepon Handy talky Radio JUMLAH

11 16 1 28

(5)

BB

KONDISI RR RB

11 16 1 28

-

KET

-

Data senpi dan amunisi Dit Intelkam Polda Kaltim sbb : (a) (b)

Senpi Amunisi

: 86 pucuk : 370 butir c) Dengan . . . . .


2)

c)

Dengan adanya struktur organisasi yang baru, khususnya Unit Intelkam di tingkat Polsek sangat mendukung pelaksanaan tugas operasional Dit Intelkam Polda Kaltim dalam kaitannya Program Polsek sebagai basis deteksi.

d)

Telah ditingkatkannya kemampuan personil Intelijen di bidang Penyelidikan , pengamanan dan penggalangan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara rutin.

e)

Telah dioperasikannya manajemen informasi sistem ( MIS ) pada Satker Dit Intelkam Polda Kaltim untuk mencatat dan menyimpan informasi serta data-data dalam mendukung pembuatan produk intelijen.

f)

Integritas mental personil dan idealisme Intelijen terhadap tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masih cukup baik.

Kelemahan (Weaknesses) a)

Belum terpenuhinya peralatan Intelijen yang dimiliki Dit Intelkam sesuai standard dan kemajuan tehnologi Informasi.

b)

Dukungan anggaran pada DIPA belum terpenuhi sesuai dengan standar pembiayaan operasional Dit Intelkam Polda Kaltim.

c)

Jumlah personil yang belum sesuai dengan DSPP dari tingkat Polda, Polres/Ta sampai dengan tingkat Polsek.

d)

Lemahnya pengetahuan personil Intelijen di bidang Jurnalistik sehingga menyulitkan dalam pembuatan laporan yang aktual, cepat dan akurat disamping terbatasnya kemampuan dalam mengumpulkan bahan keterangan serta kemampuan analisis dalam membuat produk yang berkualitas.

e)

pembentukan dan pengembangan jaringan yang belum optimal sehingga fungsi Intelkam sebagai early warning dan early detection belum sesuai dengan yang diharapkan. 3) Peluang . . . . .


3)

4)

Peluang (Opportunities). a)

Kemajuan Ilpengtek, komunikasi, transportasi, informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Intelijen Keamanan akan memberikan peluang dalam memodernisasikan Intelijen berbasis teknologi informasi.

b)

Kesadaran hukum masyarakat terhadap kebutuhan informasi maupun terhadap keamanan dan ketertiban merupakan peluang bagi Intelijen Keamanan dalam melaksanakan tugasnya.

c)

Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi menjadi peluang untuk penciptaan opini yang dapat mendukung pelaksaan tugas intelijen.

d)

Revitalisasi Polri bidang Intelkam dalam menghadapi tugas kedepan melalui penguatan organisasi, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kemampuan dalam pembuatan produk intelijen dan mengoptimalkan pembinaan jaringan.

Ancaman (Threats). a)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan informasi sudah tidak mengenal lagi hambatan terhadap kecepatan berkomunikasi dan kemampuan menembus batas, ruang dan waktu telah mendorong angka pelanggaran hukum dan kriminalitas menjadi meningkat.

b)

Angka pelanggaran hukum dan kriminalitas yang masih tinggi mencakup 4 golongan jenis kejahatan yaitu konvensional, transnasional crime , kejahatan kekayaan negara, kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

c)

Ketidakpastian perkembangan ekonomi dunia berdampak terjadinya krisis perekonomian yang berkepanjangan yang menimbulkan berbagai masalah.

d) Tingkat . . . . .


2.

d)

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata serta kesenjangan sosial dimasyarakat berpotensi menjadi pemicu ketidakpuasan terhadap pemerintah maupun kelompok masyarakat tertentu sehingga sangat rentan dan berpotensi untuk melakukan tindakan anakhis.

e)

Terbatasnya kesempatan/lapangan kerja dibanding dengan kebutuhan kerja menyebabkan sulitnya masyarakat mendapat pekerjaan yang berakibat meningkatnya angka pengangguran pada akhirnya menjadi potensi terjadinya tindak kriminal.

f)

Penguasaan tanah yang tidak memiliki kepastian hukum, sulitnya memperoleh sertifikat tanah, terjadinya pergusuran secara paksa, penertiban terhadap pendudukan tanah secara liar , pelayanan aparat yang tidak profesional sangat mudah memicu emosi masyarakat dan sulit dikendalikan.

g)

Penguatan identitas kedaerahan atau kesukuan dengan banyaknya Ormas – Ormas kedaerahan di wilayah Kaltim serta perilaku arogan dan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan Ormas kedaerahan dapat memunculkan konflik sosial yang lebih besar dalam perebutan kekuasaan politik maupun sumber-sumber ekonomi daerah.

Identifikasi Masalah. Dari analisa SWOT dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat Intelkam pada tahun 2013, antara lain : a.

Bidang Pembinaan. 1)

Organisasi. a)

Pelaksanaan tugas maupun dinamika perubahan lingkungan serta ancaman dan tantangan tugas Direktorat Intelkam Polda Kaltim semakin berat hal tersebut dipengaruhi oleh lingkup spektrum ancaman di bidang Ideologi, Politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan terhadap kondisi keamanan di wilayah Kalimantan Timur semakin meluas. b) Unit . . . . .


b)

2)

3)

Unit-unit operasional Intelijen dari Tingkat Polda sampai dengan Polsek meskipun sudah terstruktur namun belum merupakan satuan operasional Intelijen yang utuh hal tersebut disebabkan jumlah personilnya masih sangat terbatas sehingga dapat mempengaruhi kinerja fungsi Intelijen khususnya kegiatan deteksi/penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Sumber Daya Manusia. a)

Jumlah personel Intelijen mulai dari tingkat Polda hingga Unit Polsek belum sesuai dengan DSPP dan masih kurang bila dibandingkan dengan beban tugas yang dihadapi.

b)

Dalam kondisi keterbatasan personel pengemban fungsi Intelijen Keamanan khususnya unit-unit operasional Intelijen, prioritas yang diberikan untuk mengisi kekurangan personel masih dirasakan jauh dari kebutuhan, sehingga pelaksanaan tugas pokok Intelijen yaitu Penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan belum dapat terlaksana secara maksimal.

c)

Kualitas dan kemampuan operator alut dan alsus intelijen masih belum mencapai kemampuan standart sebagai operator alut dan alsus khususnya pada tingkat Polda dan Polres/ta.

c)

Masih banyaknya personil pengemban fungsi Intelkam khususnya tingkat satuan Polres/ta dan Unit Polsek/ta yang belum memiliki kualifikasi dasar maupun lanjutan Intelijen.

Anggaran. Dukungan anggaran pada DIPA Satker Dit Intelkam Polda Kaltim belum memenuhi standar pembiayaan operasional Dit Intelkam Polda Kaltim ( Rencana Kebutuhan Ideal ).

4)

Peralatan. a)

Sebagian besar alsus Dit Intelkam kondisinya rusak berat.

/b) Kuantitas . . . . . .


5)

b)

Kuantitas dan kualitas Alut/Alsus Intelijen masih dirasakan belum memenuhi standar kemajuan tehnologi Informasi.

c)

Terbatasnya Sarana dan prasarana Khususnya Ranmor R.4 dan Ranmor R.2 untuk Unit-Unit Intelijen sangat berpengaruh terhadap mobilitas operasional Intelijen di lapangan.

Sistem dan Metoda. a)

Pada kegiatan operasional Intelijen masih banyak personil yang belum sepenuhnya mempedomani sistem yang berlaku ( Pola operasional Intelijen STO dan MTO ) sehingga cenderung mengabaikan tehnis dan taktik Intelijen yang benar.

b)

Penerapan metode manajemen operasional 7 langkah pada tugas-tugas operasional Intelijen belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena jumlah personil yang terbatas.

c)

Belum terbangunnya mekanisme pengelolaan Informasi dalam management information system (MIS) Intelijen keamanan di seluruh jajaran kewilayahan Polda Kaltim, sehingga mengakibatkan lemahnya pembangunan dan pengembangan jaringan Intelijen yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kemampuan deteksi dini.

d)

Belum berfungsinya sistem pembinaan personil Intelijen Keamanan Khusus (Intelsus) yang disebabkan belum adanya pedoman baku sehingga sangat berpengaruh terhadap peningkatan Kinerja Intelkam, mengingat penugasan Intelijen memiliki kekhasan tersendiri khususnya menyangkut aspek keamanan dan kerahasiaan sehingga dalam pengelolaan sumber daya manusia sejak dari proses rekrutmen , pendidikan dan pelatihan sampai dengan pengakhiran dinas harus diatur dalam tatanan mekanisme dan prosedur serta ketentuan dan peraturan yang diatur tersendiri, sedangkan dilingkungan Intelijen Keamanan sampai saat ini masih mengacu pola pembinaan Polri secara umum. b. Bidang . . . . .


b.

BAB II

Bidang Operasional. 1)

Perencanaan kegiatan operasional Intelkam Polda Kaltim didasarkan kepada anggaran berbasis Kinerja, tetapi dalam proses penyusunan anggaran RKA-KL dibatasi oleh Pagu yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga perencanaan kegiatan dan anggaran operasional Intelkam tidak terdukung secara optimal.

2)

Pembentukan dan Pembinaan jaringan informasi belum dilaksanakan secara terprogram dan belum dilaksanakan secara kontinyu, sehingga melemahkan penguatan jaringan Intelijen, hal tersebut diakibatkan terbatasnya dukungan anggaran pada kegiatan Tukbinjar.

3)

Produk Intelijen yang dihasilkan masih belum memenuhi harapan pimpinan (User) yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pimpinan maupun masyarakat terhadap intelijen, hal tersebut dikarenakan masih adanya produk intelijen yang belum memenuhi kaidah-kaidah sebagai produk intelijen seperti kurang tajam pengkajian dan penganalisaannya.

TUJUAN DAN SASARAN Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kalimantan Timur sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang keamanan , termasuk persandian dan produk Intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen Kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional dan peringatan dini (early warning). Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak , orang asing dan kegiatan sosial atau Politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Dit Intelkam, sangat dipengaruhi oleh aspek perkembangan kehidupan masyarakat lokal Kalimantan Timur dan faktor lingkungan baik internal maupun eksternal maka telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pimpinan Polri dengan menyesuaikan kondisi daerah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : 3. Visi . . . . .


3.

Visi dan Misi a.

Visi dan Misi Polri 1)

Visi. Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

2)

Misi. Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas Polri, sebagai berikut : a)

Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

b)

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif.

c)

Menjaga keamanan ketertiban kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

d)

Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.

e)

Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.

f)

Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

g)

Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.

h)

Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking) b. Visi . . . . .


b.

Visi dan Misi Polda Kaltim. 1)

Visi. Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

2)

Misi. Berdasarkan visi Polda Kaltim yang dicita-citakan, selanjutnya diuraikan dalam misi Polda Kaltim yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut : a)

Membangun dan membina Sumber Daya Manusia Polri yang profesional, bermoral dan patuh hukum dan ahli;

b)

Pengembangan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja dari aspek kelembagaan serta pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa;

c)

Mengembangkan langkah–langkah strategi, mulai dari mencegah suatu ancaman menjadi kenyataan gangguan keamanan, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketidaktertiban dan konflik di masyarakat dari sektor sosial, politik dan ekonomi;

d)

Memberdayakan masyarakat dalam ikut menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dengan mengembangkan kemitraan secara proaktif dan saling bekerja sama membantu tugas Kepolisian demi keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing );

e)

Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan perlindungan, pengayoman dari gangguan keamanan;

f)

Menanggulangi kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi;

g) Melakukan . . . . .


g)

c.

Melakukan kerjasama Kepolisian dengan PDRM ( Polis Diraja Malaysia ) dalam rangka pengamanan daerah perbatasan yang dilandasi perjanjian bilateral ( patroli bersama, tukar informasi, latihan bersama ” AMAN MALINDO ” ).

Visi dan Misi Dit Intelkam 1)

Visi Dit Intelkam Polda Kaltim. Menjadikan Intelijen Keamanan yang berkemampuan penginderaan dini dan pencegahan efektif setiap gangguan keamanan di wilayah Kalimantan Timur yang akan merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2)

Misi Dit Intelkam Polda kaltim. Berdasarkan pernyataan Visi Dit Intelkam Polda Kaltim sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan dalam Misi Dit Intelkam Polda Kaltim yang mencerminkan koridor tugas pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a)

Mendeteksi secara dini sumber-sumber potensi gangguan keamanan di wilayah Kalimantan Timur.

b)

Mewujudkan kondisi keamanan di wilayah Kalimatan Timur yang mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kalimantan timur serta terjaminnya kepentingan Nasional.

c)

Mewujudkan Intelijen Keamanan sebagai pusat informasi keamanan di wilayah Kalimatan Timur yang akurat, aktual dan terpercaya.

d)

Membangun Intelkam Polda Kaltim dalam satu sistem terintegrasi dan tergelar dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek yang didukung oleh etika profesi Intelijen.

e)

Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan badan-badan Intelijen Daerah sebagai salah satu wujud pemeliharaan keamanan di wilayah Kalimantan Timur. f) Membangun . . . . .


f)

4.

Membangun jaringan Intelijen di masyarakat sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan Jangka Menengah. a.

Polri Pencapaian strategi dalam rangka melanjutkan strategi Trust Building pada Renstra Polri tahun 2005-2009 sehingga tercipta kondisi keamanan yang semakin kondusif disemua titik pelayanan hingga tingkat Polsek melalui pelayanan Kamtibmas prima. Dalam rangka mewujudkan pelayanan Kamtibmas Prima tersebut, maka sasaran strategis Polri tahun 2010-2014 adalah : 1)

Terbangunnya sistem komunikasi Polri berbasis teknologi untuk kecepatan merespons setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat, komunikasi persuasif, sampai pengendalian peristiwa kejahatan, perlindungan dan pengayoman masyarakat;

2)

Tersebarnya pelayanan Polri kepada masyarakat dengan memperkuat Polsek, sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar terutama dalam hal perlindungan dan pengayoman;

3)

Terpenuhinya hak-hak tersangka yang berlandaskan pada asas praduga tak bersalah sehingga secara berkala menyajikan informasi kepada tersangka tentang perkembangan hasil penyidikan;

4)

Terlaksananya penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara transparan dengan membangun sistem yang dilengkapi akses transparansi kepada publik;

5)

Tergelarnya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk (khususnya selat Malaka);

6)

Meningkatnya perizinan;

7)

Terwujudnya komunitas samapta di desa dan kawasan sebagai bentuk peran serta aktif dalam rangka menjaga keamanan;

pelayanan

masyarakat

melalui

8) Terwujudnya . . . . .


b.

8)

Terwujudnya pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif;

9)

Terwujudnya kemitraan antara Polri dengan Kementrian / Lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka sinergi keamanan yang berorientasi pada tindakan proaktif dari pada tindakan reaktif;

10)

Terlaksananya peran serta media massa dalam rangka pencitraan Polri atas hal-hal yang telah dicapai Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum;

10)

Tergelarnya peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan yang berkembang dengan semakin cangihnya kejahatan , bahkan kejahatan sudah merambah pada dunia maya, sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut;

11)

Terpenuhinya jumlah personil untuk mengisi sebaran pelayanan di tengah masyarakat;

12)

Tergelarnya personil Polri yang profesional sehingga pada Renstra Polri tahun 2010-2014 memasuki era kualitas melalui pendidikan kejuruan di SPN – SPN dan pendidikan D3/S1 khususnya pengemban diskresi, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat (in service training) maupun Universitas Terbuka;

13)

Terwujudnya suatu sistem Hukum Kepolisian yang kokoh dalam rangka akuntabilitas, legalitas dan legitimasi sistem Kepolisian Indonesia dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Polda Kalimantan Timur 1)

Tercapainya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan;

2) Terbangunya . . . . .


2)

Terbangunnya kemitraan (Partner Ship) dengan berbagai institusi lembaga baik dalam maupun luar negeri yang terkait dengan fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban dan menciptakan rasa aman;

3)

Terbangunnya kemitraan dengan masyarakat sebagai implementasi dari community policing (Perpolisian Masyarakat) dengan membangun kelembagaan yang ditangani bersama antara masyarakat dengan Kepolisian terdepan (Babinkamtibmas) dalam hal penegakan hukum, ketertiban dan menciptakan rasa aman. Tergelarnya operasionalisasi Polda Kaltim baik pre-emtif dan preventif pada satuan-satuan kewilayahan, melalui pemantapan pelaksanaan Polmas dan keberadaan Polisi ditengah-tengah masyarakat.

4)

Terkendalinya trend perkembangan kejahatan serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat mencakup 4 (empat) golongan jenis kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan Negara dan yang berimplikasi kontinjensi dengan sasaran ; a)

Terungkapnya jaringan internasional terutama Narkoba, perdagangan manusia dan terorisme;

b)

Menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum dilaut terutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasional;

c)

Tertangkapnya pelaku utama lainnya dalam kasus terorisme, jaringan utama pencucian uang serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam mengelola sumber daya dalam memberantas illegal logging, illegal minning, illegal fishing dan illegal trading dan lain-lain.

d)

Terwujudnya restrukturisasi Organisasi Polda cukup , Polres besar dan Polsek Kuat, termasuk penguatan Polres - Polres tertentu yang merupakan konsentrasi kekuatan diwilayah perairan dan perbatasan; e) Terpeliharanya . . . . .


e)

c.

Terpeliharanya asset-asset Polda Kaltim yang termasuk dalam SABMN baik berupa tanah maupun bangunan serta logistik lainnya.

Direktorat Intelkam Polda Kaltim 1)

Terbangun tehnologi yang sesuai dengan karakteristik Intelijen serta mampu memanfaatkan HI-TECK / Teknologi informasi dan komunikasi di jajaran Polda Kaltim.

2)

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan personil Intelijen di jajaran Polda Kaltim khususnya Polsek sebagai basis deteksi dan ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai Kesatuan operasional dasar serta terselenggaranya mekanisme kegiatan Intelijen yang terstruktur dari tingkat Polda sampai Polsek.

3)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang berkemampuan teknis profesional Intelijen Kemanan di jajaran Polda Kaltim.

4)

Terpenuhinya sarana dan prasarana Intelijen serta terwujudnya pembangunan/pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen secara terintegrasi dari tingkat Polda sampai Polsek di jajaran Polda Kaltim.

5)

Tersedianya anggaran Intelijen yang cukup memadai guna mendukung kegiatan pembinaan maupun operasinal Intelijen.

6)

Terdeteksi dan teridentifikasinya kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah secara dini di bidang Poleksosbudkam terhadap sumber-sumber potensi gangguan keamanan dan potensi konflik di wilayah Kalimantan Timur.

7)

Terdeteksi dan teridentifikasi biodata dan jaringan pelaku tindak pidana yang menjadi sasaran prioritas dan menonjol serta teridentifikasinya kegiatan individu dan kelompok penggerak kekerasan yang bernuansa SARA di wilayah Kalimantan Timur.

8)

Terselenggaranya analisis Intelijen dan pengkajian secara efektif terhadap perkembangan lingkungan strategis guna memberi arah dalam penentuan sasaran kegiatan dan operasi Kepolisian di wilayah Kalimantan Timur. 9) Terbangunnya . . . . .


9)

Terbangunnya jaringan Intelijen yang dinamis dan terkendali di segala aspek kehidupan masyarakat yang memiliki akses untuk pelaksanaan tugas Intelijen Keamanan sejalan dengan pemberdayaan unsur masyarakat dalam memelihara keamanan di wilayah Kalimantan Timur.

10)

Terwujudnya sistem pengamanan, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan prima terhadap kegiatan masyarakat dan pengawasan senjata api, bahan peledak dan orang asing yang cepat, mudah dan terhindar dari praktek KKN.

11)

Tergelarnya operasional Intelijen diwilayah hukum Polda Kaltim yang mempunyai kemampuan deteksi aksi (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan khususnya terhadap 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu konvensional, trans nasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi termasuk terorisme namun tetap menjunjung tinggi Hukum, HAM.

12)

Tergelarnya operasi cipta kondisi demi terwujudnya keamanan di wilayah Kalimantan Timur yang semakin kondusif.

13)

Terselenggaranya Filling, Recording dan dokumentasi Intelijen serta menyajikan produk analisis Intelijen yang tajam, pengkajian terhadap masalah keamanan dan potensi konflik yang mampu mewarnai setiap perencanaan dan pengambilan kebijaksanaan / keputusan pimpinan atas dasar masukan fungsi Intelijen Keamanan sehingga pimpinan tidak terdadak.

14)

Terwujudnya pengembangan jaringan persandian yang solid di jajaran Polda Kaltim sebagai salah satu sarana komunikasi pelaksanaan tugas Polri agar terjamin integritas dari Pusat sampai kewilayahan.

15)

Terwujudnya pengamatan secara cermat terhadap perkembangan dan pengaruh lingkungan strategis yang dipersiapkan dalam bentuk perkiraan guna antisipasi terhadap perubahan di semua aspek kehidupan masyarakat yang berimplikasi terhadap keamanan.

16)

Terwujudnya kerjasama dan kemitraan dengan komponen Intelijen Daerah di Propinsi Kalimantan Timur dan komponen Intelijen Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM). 5. Sasaran . . . . .


5.

Sasaran Prioritas a.

Polri Berdasarkan tahapan pencapaian Renstra Polri tahun 2010-2014 tersebut diselaraskan dengan kebijakan program Revitalisasi Polri dengan 10 program Prioritas menuju Polri yang profesional dan Reformasi Birokrasi Polri gelombang II, maka sasaran prioritas Polri tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut : 1)

Melanjutkan sasaran prioritas tahun 2012 yang belum selesai, yaitu melengkapi sarana dan prasarana satuan kerja tingkat pusat dan kewilayahan, anggaran operasional untuk lidik sidik, penanggulangan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau - pulau terluar berpenghuni dan dukungan operasional kasatker guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

2)

Melanjutkan dan mensinergikan program, kegiatan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Polri gelombang II Tahun 2011-2014 kedalam rencana aksi dan kegiatan Satker menuju pelayanan prima kepada masyarakat;

3)

Terselenggaranya e-goverment melalui kegiatan pengelolaan Informasi Dokumentasi (PID) dalam rangka pelayanan publik.

4)

Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem informasi terpadu melalui Manajemen Informasi System (MIS) dalam rangka mendukung tugas pokok Polri dan pengamanan Pemilu 2014;

5)

Pengadaan almatsus Polri yang berbasis teknologi dalam rangka menunjang tugas pokok Polri dan persiapan pelaksanaan pengamanan Pemilu tahun 2014;

6)

Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparatur Polri yang profesional, proporsional dan akuntabel serta penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif guna mencegah terjadinya KKN;

7)

Terselenggaranya sertifikasi profesi bagi tenaga pendidik Polri guna meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik Polri. 8) Terpenuhinya . . . . .


8)

Terpenuhinya jumlah penyidik Polri yang berlatar belakang DIK S1 atau D-IV dari sumber Pa dan Ba melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ) serta melalui pendidikan STIK/PTIK secara bertahap;

9)

Terlaksananya kegiatan pendidikan yang menghasilkan hasil didik yang berjiwa pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan sebagai abdi masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum di seluruh lembaga pendidikan dalam jajaran Lemdikpol;

10)

Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan personil Polri guna mengatasi kekurangan personil Polri dan menempatkan personil Polri pada titik sebaran pelayanan kepada masyarakat;

11)

Meningkatkan kesejahteraan personil disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;

12)

Peningkatan kualitas dan kauantitas jaringan Intelijen guna terlaksananya deteksi aksi dalam rangka mengeliminir gangguan Kamtibmas secara dini;

13)

Tergelarnya atase Kepolisian di luar negeri (SLO) dan perwira penghubung/Liaison officer (LO) inter Kemetrian guna mengatasi potensi gangguan yang bisa terjadi (problema peripheral) sehingga masyarakat lebih aktif (proactive policing) guna terciptanya rasa aman dan semangat membangun yang tinggi pada semua lapisan masyarakat;

14)

Teratasinya gangguan keamanan di wilayah perairan, perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk yang mengganggu perekonomian Negara;

15)

Terselenggaranya program rencana umum nasional keselamatan jalan disemua satuan wilayah dan satuan fungsi lalulintas;

16)

Terciptanya kondisi keamanan dalam negeri yang semakin kondusif melalui penggelaran personil Polri di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan, berpotensi konflik, konflik dan pasca konflik;

17)

Mensinergikan dan melaksanakan tata kelola pencegahan tindak pidana terorisme melalui kerjasama dengan TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat;

Polri

18) Terlaksananya . . . . .


18)

b.

c.

Terlaksananya penyusunan peraturan perundangundangan terkait tugas dan fungsi Polri.

Polda Kalimantan Timur 1)

Prioritas pembangunan mako Polsek wilayah perbatasan, pembangunan rumah jabatan dan pembangunan barak/rumah dinas.

2)

Pemenuhan Rumenerasi.

3)

Reformasi berkelanjutan terutama aspek kultural.

4)

Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar perpenghuni.

5)

Pengamanan pasca pemilu Kada dan Implikasinya.

6)

Restrukturisasi organisasi Polri dengan mengedepankan kekuatan Polri sebagai pelaksana Kamdagri.

7)

Pemberdayaan penelitian dan pengembangan secara berkesinambungan.

8)

Penanggulangan 4 jenis kejahatan.

hak

anggota

melalui

perbaikan

Direktorat Intelkam 1)

Pada bidang organisasi terlaksananya penyusunan Naskah yang mengatur hubungan dan tata cara kerja (HTCK) yang dijadikan pedoman kerja bagi pengemban fungsi Intelijen di jajaran Polda Kaltim.

2)

Pembenahan dan pengembangan SDM melalui : a)

Inventarisasi personel Intelijen yang tersebar baik di lingkungan Intelijen maupun di luar fungsi Intelijen.

b)

Aktualisasi mendukung terintegrasi.

pendataan sistem

personel database

guna yang

c) Terwujudnya . . . . .


3)

c)

Terwujudnya pembangunan dan pengembangan kekuatan serta kemampuan Intelijen yang menguasai pengetahuan fungsi dan manajemen Intelkam serta terampil melaksanakan tugas Intelijen berdasarkan teknis dan taktis Intelijen yang benar serta mempunyai sikap mental dan kepribadian positif dalam menjalankan tugas.

d)

Terpenuhinya Personil yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan teknis professional Intelijen sesuai standar kualifikasi Intelijen melalui pendidikan kejuruan dan pelatihan.

e)

Terselenggaranya pembinaan personil agar terbentuk sikap perilaku / aspek cultural dan etos kerja yang professional.

Pengembangan sarana dan prasarana Intelijen, meliputi: a)

Terpenuhinya sarana transportasi bagi Unit operasional Intelijen di jajaran Polda Kaltim.

b)

Terpenuhinya peralatan Alsus Intelijen yang dapat mendukung kegiatan operasional Intelijen.

c)

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan materiil Intelijen namun memperhatikan aspek kerahasiaan yang tinggi.

4)

Tersedianya anggaran Intelijen yang cukup memadai baik kebutuhan rutin maupun kebutuhan insidentil.

5)

Penyelenggaraan meliputi :

kegiatan

operasional

Intelijen

a)

Terdeteksinya kegiatan kegiatan pemerintah Poleksosbudkam.

masyarakat dan di bidang

b)

Terdeteksi dan teridentifikasinya secara dini terhadap sumber-sumber potensi, akar dan ambang gangguan keamanan/potensi konflik.

c)

Terdeteksi dan teridentifikasinya biodata dan jaringan pelaku 4 (empat) golongan jenis kejahatan maupun 7 (tujuh) jenis kejahatan lainnya yang menjadi sasaran prioritas, daerah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni. d) Terdeteksi . . . . .


6)

BAB III

d)

Terdeteksi secara dini serta teridentifikasinya kegiatan individu dan kelompok penggerak kekerasan/kerusuhan yang bernuansa SARA.

e)

Terdeteksinya secara dini kegiatan tokohtokoh praktis, tokoh formal maupun informal, individu dan kelompok, biodata dan jaringan pelaku tindak pidana/terror di daerah rawan konflik kearah disintegrasi bangsa maupun konflik horizontal.

f)

Terselenggaranya Management Informasi System ( MIS ) dalam rangka mendukung tugas pokok Polri dan pengamanan Pemilu Tahun 2014.

g)

Terselenggaranya analisis Intelijen/pengkajian secara efektif terhadap lingkungan strategis maupun terhadap daerah rawan konflik guna penentuan sasaran kegiatan dan operasional Kepolisian.

h)

Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan Intelijen guna terlaksananya deteksi aksi dalam rangka mengeliminir gangguan Kamtibmas secara dini;

i)

Terbangunnya sinergi antara fungsi analis dengan fungsi Operasional Intelijen, terutama pemanfaatan produk Intelijen yang dapat dijadikan arah atau penentuan sasaran operasi oleh fungsi Polri lainnya.

Terlaksananya pengawasan dan pengamanan melalui pemberian pelayanan administrasi SKCK, Perizinan Senpi Handak, orang asing dan perijinan lainnya secara transparan, akuntabel berdasarkan standard pelayanan prima.

ARAH KEBIJAKAN 6.

Kebijakan Polri a.

Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2010-2014 1)

Menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima;

2)

Memperkuat terdepan;

Polsek

sebagai

unit

pelayanan

3) Melembagakan . . . . .


3)

Melembagakan komunitas;

Polmas

di

4)

Membangun kemampuan deteksi yang menjangkau semua sendi kehidupan masyarakat dan semua tingkat situasi keamanan;

5)

Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis melalui semua bentuk media secara sistematis;

6)

Memantapkan situasi keamanan pada wilayah pasca konflik menjadi wilayah tenteram permanen;

7)

Membangun pengamanan garis pantai, sungai dan danau;

8)

Membangun berpenghuni;

9)

Membangun pengamanan perbatasan berpenduduk;

10)

Mendukung situasi keamanan bagi pertumbuhan daya saing ekonomi;

11)

Mengawal agenda demokrasi;

12)

Membangun kerjasama lintas departemen dalam mewujudkan pembangunan berwawasan keamanan;

13)

Menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban arus barang dan orang dalam sendi kehidupan ekonomi dan social masyarakat;

14)

Membangun kemampuan keamanan swakarsa yang besar dalam era komunitas;

15)

Membasmi kejahatan penyebabnya;

16)

Menjalin kerjasama kepolisian internasional dalam menghadapi kasus international crime;

17)

Membangun kemampuan forensik dari pusat sampai Polres;

18)

Membangun kemampuan identifikasi nasional yang didukung dengan teknologi terkini;

pengamanan

seluruh

desa

pulau

terorisme

dan

dan

terluar

akar

19) Mengembangkan . . . . .


b.

19)

Mengembangkan Iptekpol Kepolisian yang mandiri;

menuju

industry

20)

Memajukan pendidikan kepolisian dalam upaya menuju era kualitas pada pembangunan SDM Kepolisian;

21)

Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan internal service yang efektif , efisien dan akuntabel;

22)

Membangun kemampuan leadership Kepolisian di semua strata melalui meryt system berlandaskan paradigm pelayanan untuk mewujudkan public trust dan internal trust dalam kinerja Kepolisian;

23)

Membangun hukum Kepolisian Undang-Undang Dasar 1945;

24)

Membangun system kesejahteraan anggota Polisi sejalan dengan prestasi kinerja yang dihasilkan;

25)

Mewujudkan system penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa;

26)

Membangun system pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen kepolisian sebagai subsistem dari good governance dan clean government.

berlandasan

Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2013 dalam rangka pencapaian kebijakan nasional dibidang keamanan ditetapkan sebagai berikut : 1)

Melanjutkan sasaran prioritas tahun 2012 yang belum selesai, yaitu melengkapi sarana dan prasarana satuan kerja tingkat pusat dan kewilayahan, anggaran operasional untuk lidik sidik, penanggulangan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan dukungan operasional kasatker guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

2)

Terlaksananya program, kegiatan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 20112014 di seluruh Satker/Satfung di tingkat pusat maupun kewilayahan guna terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. 3) Meningkatkan . . . . .


3)

Meningkatkan pelayanan public yang prima melalui 4 (empat) program quick wins tahun 2009-2010 yaitu quick respons, transparansi penerbitan SIM, STNK dan BPKB (SSB), tranparansi pelayanan penyidikan dan transparansi rekrutmen ditambah 9 (Sembilan) rencana aksi quick wins dalam program pelayanan Publik Road Map RBP Polri gelombang II tahun 2011-2014;

4)

Mewujudkan e-government melalui kegiatan pengelolaan Informasi Dokumentasi (PID) dalam rangka pelayanan Publik.

5)

Terwujudnya pembangunan dan pengembangan system informasi terpadu melalui manajemen Informasi System (MIS) dalam rangka mendukung tugas pokok Polri dan Pengamanan Pemilu tahun 2014;

6)

Pengadaan Almatsus Polri yang berbasis teknologi dalam rangka menunjang tugas pokok Polri dan persiapan pelaksanaan pengamanan Pemilu tahun 2014;

7)

Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang professional, proporsional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif guna mencegah terjadinya KKN;

8)

Terpenuhinya jumlah penyidik Polri yang berlatar belakang DIK S1 atau D-IV dari sumber Pa dan Ba melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ) serta melalui pendidikan STIK/PTIK secara bertahap;

9)

Mewujudkan lembaga pendidikan Polri sebagai organisasi pembina pendidik yang solid, sehingga menghasilkan hasil didik yang berjiwa pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan abdi masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum;

10)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan kemampuan personil Polri guna mengatasi kekurangan personil Polri dan menempatkan personil Polri pada titik sebaran pelayanan kepada masyarakat; 11) Memenuhi . . . . .


11)

Memenuhi kebutuhan anggaran yang lebih proporsional guna meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi operasional Polri khususnya di tingkat kewilayahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diikuti dengan peningkatan pengawasan ke dalam secara berjenjang;

12)

Melaksanakan peningkatan kegiatan deteksi aksi sehingga dapat mengeliminir gangguan kamtibmas secara dini;

13)

Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan Intelijen guna mendukung akurasi bahan keterangan;

14)

Terpenuhinya atase Kepolisian di luar negeri (SLO) dan staf teknis Polri (LO) di luar negeri sesuai target yang ditetapkan oleh Divhubinter secara bertahap dalam membantu akselerasi perluasan kompetensi pelayanan Polri bagi warga Negara Indonesia di luar negeri, kerjasama dalam penanggulangan kejahatan international/transnasional dan kerjasama Kepolisian lainnya;

15)

Terbangunnya kemitraan dalam system sinergi polisional dengan kementrian/lembaga serta seluruh komponen masyarakat terkait, melalui penempatan personil liaison officer (LO) yang kompeten dan berkualitas;

16)

Meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau – pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk dalam upaya menciptakan kamtibmas yang kondusif;

17)

Menggelar operasi Kepolisian melalui operasi terpusat dan operasi kewilayahan dengan memprioritaskan penanggulangan kejahatan yang merugikan kekayaan Negara dan transnasional crime;

18)

Meningkatkan pengamanan di wilayah perairan dan perbatasan guna mengatasi kejahatan internasional (transnasional crime) yang mengganggu perekonomian negara;

19) Meningkatkan . . . . .


19)

Meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif melalui peningkatan kegiatan Bhabinkamtibmas, anggota Polmas dan kegiatan turjawali oleh petugas Polisi berseragam di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan, berpotensi konflik, konflik dan pasca konflik;

20)

Meningkatkan kelancaran, keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalulintas angkutan jalan dalam mendukung sendi kehidupan ekonomi dan social masyarakat dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektoral;

21)

Mewujudkan keamanan dalam negeri yang semakin kondusif melalui penggelaran personil Polri di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan, berpotensi konflik, konflik dan pasca konflik;

22)

Terselesaikannya penanganan tindak pidana sesuai dengan lapisan kemampuan dan lapis kewenangan secara professional , transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi HAM dengan prioritas utama tindak pidana yang merugikan kekayaan Negara dan transnasional crime.

23)

Mengimplementasikan keputusan Kapolri No.pol : Kep/8/XI/2009 tentang perubahan bujuklak Bhabinkamtibmas dengan menempatkan satu anggota Bhabinkamtibmas/petugas Polmas pada satu desa/kelurahan;

24)

Melaksanakan tata kelola pencegahan tindak pidana terorisme dengan lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat;

25)

Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan seiring dengan modernisasi teknologi Kepolisian sesuai standar pelayanan Polri;

26)

Melaksanakan penyusunan peraturan perundangundangan terkait tugas dan fungsi Polri;

27)

Melaksanakan maklumat Kapolri dan Komitmen bersama anggota Polri secara konsisten oleh seluruh personil Polri dari tingkat Mabes Polri sampai dengan kesatuan kewilayahan guna mencegah terjadinya KKN dan Polri anti kekerasan guna terwujudnya pelayanan prima. 7. Kebijakan . . . . .


7.

Kebijakan Polda Kalimantan Timur Setelah mencermati Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 ( Renstra Polri ), maka dilanjutkan dengan kebijakan Kapolda Kaltim meliputi 3 (tiga) sasaran pokok, yaitu Pembangunan Kekuatan, Pembinaan Kekuatan, dan Operasional Kepolisian serta Manajemen. 1)

2)

Bidang Pembangunan Kekuatan; a)

Pembangunan sistem diarahkan pada penyusunan piranti lunak dalam rangka penyiapan telaahan staf pengembangan organisasi baru Polres dan pembentukkan Polsek/ta menyesuaikan dengan pengembangan Pemerintah Daerah;

b)

Mengembangkan kekuatan untuk pengamanan daerah perbatasan dan perairan perbatasan wilayah hukum Polda Kaltim.

c)

laksanakan program pendidikan pembentukan Bintara sesuai program pendidikan dari Dediklat Polri;

d)

Pengadaan materiil difokuskan pada pengadaan Ranmor, Alkomlek, meubelair, sarana gedung, bangunan gedung kantor, sertifikat tanah dan peralatan lain untuk mendukung kelancaran tugastugas Operasional Polda Kaltim dan jajaran diutamakan untuk satuan kewilayahan baru (Polres dan Polsek) daerah perbatasan, kelancaran program pendidikan di SPN Balikpapan serta pengadaan alat apung untuk Polsek-Polsek wilayah perairan yang ada dan diprioritaskan pada wilayah perbatasan

e)

Pembangunan fasilitas lebih difokuskan pada pembangunan Mako, perbaikan Mako Wilayah Perbatasan, dan pembangunan perumahan, Asrama/Barak anggota.

f)

Penggelaran kekuatan Polri di wilayah perbatasan terutama pada pulau-pulau kecil terluar baik yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk.

Bidang Pembinaan Kekuatan; a)

Melaksanakan validasi organisasi Polri pada satuan kewilayahan jajaran Polda Kaltim mulai dari Polsek dan Polres disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat. b) Melaksanakan . . . . .


b)

Melaksanakan rekruitmen untuk mendapatkan calon siswa Sespimen, Sespima, PTIK, Akpol, Setukpa dan Bintara Polri secara selektif, profesional dan obyektif, sesuai dengan kebijakan Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh.

c)

Melaksanakan sistem Reward and Punishmen pada personel Polda Kaltim secara konsekwen dan konsisten untuk memelihara disiplin dan kinerja anggota.

d)

Menyelenggarakan dengan prinsip.

penempatan

personel

Polri

(1)

Untuk para pelaksanaan tugas di lapangan (Operasional) dengan “ The Right man on the Right Place “.

(2)

Untuk pelaksanaan program pengisian satuan kewilayahan dengan memperhatikan prinsip “Local Boy For The Local Job“.

e)

Memberdayakan PNS untuk penugasan dalam bidang staf pembinaan dan mendorong anggota Polri untuk melaksanakan tugas-tugas operasional.

f)

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan baik pendidikan pembentukkan maupun kejuruan serta pelatihan-pelatihan yang di laksanakan dengan memprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan tugas Polri.

g)

Meningkatkan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Polri jajaran Polda Kaltim agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugas.

h)

Memupuk konsolidasi kedalam melalui upaya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Membangun kebersamaan dalam tugas Menghindari exsklusivisme kelompok angkatan Menjunjung tinggi Kode Etik Polri Memelihara integritas pribadi sebagai seorang Bhayangkara Memegang jabatan sebagai amanah Mengembangkan sikap sportifitas dan kompetitif dalam meraih karier Mengimplementasikan secara tepat loyalitas kepada organisasi dan misi serta bukan kepada pribadi pimpinan i) Memelihara . . . . .


i)

Memelihara solidaritas institusi melalui upaya : (1)

(2) (3)

(4)

3)

Menghindari berbagai bentuk intervensi eksternal tanpa landasan hukum yang mengatur Menghindari Polri sebagai alat kekuasaan Memantapkan peran fungsi Polri sesuai kehendak institusi dan peraturan perundang undangan yang berlaku Menempatkan Polri sebagai institusi yang harus dapat diukur akuntabilitas publiknya

j)

Melaksanakan IKMN secara berkesinambungan, tertib dan bertanggung jawab terutama penertiban tanah-tanah yang menjadi asset Polri / Polda Kaltim.

k)

Pemeliharaan materiil dan fasilitas agar dilaksanakan seoptimal mungkin dengan tujuan selalu siap pakai dan memperpanjang usia pakai.

l)

Penghapusan materiil Polri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta memperhatikan asas selektifitas dan prioritas.

m)

Pendistribusian materiil Polri dan hak-hak anggota secara tepat dan cepat sampai ke satuan terdepan ( Polsek ).

n)

Memberdayakan pengawasan melekat oleh para Kasatwil / kesatuan fungsi dan setiap atasan serta lebih mengefektifkan pelaksanaan supervisi maupun pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyelewengan.

Bidang Operasional Kepolisian. Kebijakan dibidang Operasional Kepolisian dilaksanakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polda Kaltim, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, diselenggarakan sepanjang tahun oleh seluruh kekuatan Polri jajaran Polda Kaltim, kebijakan Kapolda Kaltim bidang operasional pada fungsi Intelkam sebagai berikut : a)

Realisasi kebijakan Kapolri dalam Quick Wins di bidang Intelkam antara lain : (1) Kecepatan pembuatan dan distribusi produk Intelkam. (2) Kecepatan . . . . .


(2) Kecepatan pendistribusian surat komplain dari masyarakat. (3) Kecepatan pendistribusian logistik untuk duk opsnal (BBM, harwat dll) dan kebutuhan anggota (Kaporlap). (4) Kecepatan pendistribusian anggaran (Opsnal & gaji anggota). (5) Pelaksanaan pengawasan terhadap giat opsnal maupun pembinaan.

8.

b)

Mengembangkan Sistem Informasi Data Base (SID) yang bersifat statis dan secara terus-menerus pada seluruh Polsek dan secara berjenjang pada tingkat Polres/Ta sampai dengan Polda Kaltim.

c)

Meningkatkan kemampuan deteksi dini terutama terhadap wilayah - wilayah yang memiliki obyek vital.

d)

Proyek vital di jajaran Polda Kaltim yang dianggap rawan ditinjau dari aspek IPOLEKSOSBUDKAM, sehingga dapat mengantisipasi situasi wilayah yang terus berkembang, terutama terhadap ancaman teror bom.

e)

Meningkatkan kemampuan analisa produk dan dokumentasi Intel sehingga menghasilkan produk Intel yang berkualitas dan mampu mengantisipasi situasi wilayah.

f)

Meningkatkan kegiatan pengamanan Kepolisian (Internal Security) terhadap personel, bahan keterangan dan kegiatan Kepolisian di jajaran Polda Kaltim.

Kebijakan Direktorat Intelkam Guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan personil pengemban fungsi Intelkam jajaran Polda Kaltim yang tidak saja mampu melaksanakan tugas-tugas operasional dengan baik, tetapi juga mampu menghasilkan produk-produk intelijen yang berkualitas, data yang aktual dan akuntabel, cerdas dan tajam dalam penganalisaan, serta menjadi sumber utama bagi pimpinan maupun pihak lain yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan maupun dalam pembuatan perencanaan kegiatan atau operasi Kepolisian di wilayah Polda Kaltim, maka kebijakan Dit Intelkam Polda kaltim Tahun 2013 sebagai berikut :

1) Meningkatkan . . . . .


a.

b.

Meningkatkan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka mewujudkan satuan operasional Intelijen yang mampu berperan sebagai mata dan telinga pimpinan. Membangun dan memberdayakan jaringan Intelijen diseluruh aspek kehidupan dan lapisan masyarakat.

c.

Mengembangkan Alut dan Alsus Intelijen Keamanan dengan mengusulkan rencana kebutuhan dan pemeliharaan Alut dan Alsus Intelijen dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kondisi/tipologi wilayah, serta sumber daya manusia secara berkesinambungan dalam menghadapi ancaman dan tantangan di masa depan.

d.

Memberdayakan analisis Intelijen dan pengkajian masalah perkembangan lingkungan yang mampu mewarnai serta memberikan arah pada setiap perencanaan bagi pengemban fungsi kepolisian dan pengambilan keputusan /kebijaksanaan serta tindakan yang akan diambil oleh pimpinan.

e.

Pemberdayaan Analisis Intelijen dan pengkajian masalah perkembangan lingkungan strategis yang mampu mewarnai setiap perencanaan dan pengambilan keputusan/ kebijaksanaan dan tindakan yang akan diambil oleh pimpinan.

f.

Membangun sumber daya manusia Intelijen Keamanan melalui perbaikan kualitas personil Intelijen keamanan yang berkemampuan teknis profesional sesuai standar kualifikasi Intelijen dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan dan mengikut sertakan personil Intelijen jajaran Polda kaltim pada kejuruan-kejuruan dan pelatihan yang dilaksanakan Lemdiklat Polri.

g.

Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Intelijen yang mampu mendukung tugas operasional Intelijen.

h.

Mengusulkan anggaran Intelijen yang ideal dan memadai, guna mendukung tugas, fungsi dan peranan Intelijen yang spesifik, khususnya anggaran pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen serta kegiatan Intelijen tertutup.

9) Mengembangkan . . . . .


BAB IV.

i.

Mengembangkan system pelayanan administrasi (SKCK, Perijinan Senpi/Handak, Orang asing dan kegiatan masyarakat) secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel sesuai standar pelayanan prima.

j.

Membangun kerjasama komunitas Kalimantan Timur (Kominda).

k.

Pemantapan pelaksanaan Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD) pemberdayaan Perpolisian Masyarakat dalam tugas deteksi.

l.

Mengembangkan Manajemen Informasi Sistem (MIS) secara terintegrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (IT).

Intelijen

Daerah

PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU IDIKATIF TA. 2013 Program Dit Intelkam Polda Kaltim T.A 2013 terdapat 2 (dua) Program dan 3 kegiatan kerja Akselerasi Polri dengan rincian sebagai berikut : 9.

Program dan Kegiatan a.

Program Pengembangan Ketertiban; 1)

Strategi

Keamanan

dan

Tujuan; Mengembangkan langkah – langkah strategi, mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kulitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun.

2)

Kegiatan. a)

Dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban.

b)

Strategi Keamanan Kewilayahan.

dan

Ketertiban

b. Program . . . . .


b.

Program Pemeliharaan Masyarakat ; 1)

Keamanan

dan

Ketertiban

Tujuan; Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud.

2)

Kegiatan. Peningkatan pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat.

9.

Usulan Pagu Idikatif a.

Kebutuhan anggaran Dit Intelkam Polda Kaltim TA. 2013 sebesar Rp. 9.220.937.000,- dengan perincian sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp. 9.214.937.000,Digunakan untuk kegiatan : a)

Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Kemanan dan Ketertiban alokasi anggaran sebesar Rp. 8.478.848.000,(1) (2)

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 8.135.944.000,Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran : Rp. 342.904.000,(a) Pakrim surat Rp. 1.500.000,(b) Pakrim barang/bongkar muatan Rp. 500.000,(c) Perbaikan peralatan fungsional - Pemeliharaan Komputer Rp. 4.200.000,- PemeliharaanPrinter Rp.4.700.000,- Pemeliharaan Senpi Rp.500.000,- Pemeliharaan Alkomlek Rp. 1.200.000,- Pemeliharaan Alsuspol Rp. 4.000.000,(d) Pengadaan . . . . .


(d) Pengadaan peralatan / perlengkapan Kantor Rp. 79.500.000,- ATK Rp. 36.800.000,- ATK SKCK jajaran Polda Rp.42.700.000,(e) Pemeliharaan Ranmor R.4 Rp. 18.000.000,(f) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Rp. 6.000.000,- Penyusunan Renja Rp. 3.000.000,- Penyusunan Tap Kinerja Rp. 3.000.000,(g) Penyusunan RKA-KL,SRAA dan DIPA Rp. 24.140.000,- Administrasi Sun DIPA, Revisi DIPA Rp. 3.560.000,- Jaldis Penyusunan DIPA dan Revisi DIPA Rp.20.580.000,(h) Penyelenggaraan system Akuntansi Pemerintah Rp. 1.800.000,- Honor operator SIMAK-BMN Rp.1.800.000,(i) Perawatan Ranmor R.2 Rp.6.400.000,(j) Pemeliharaan AC Rp.678.000,(k) Supervisi fungsi Intelkam jajaran Rp. 57.606.000,(l) ULP Non Organik (Piket siaga Intel) Rp.43.800.000,(m) Penyusunan LAKIP Rp.3.000.000,(n) ATK SKCK Polda Rp.3.500.000,(o) Biaya pengiriman blanko SKCK dari Polda ke Polres dan Polsek jajaran Rp. 30.280.000,(p) Biaya telephone ruang pelayanan Rp. 4.800.000,(q) Honor PNBP Rp. 37.800.000,- Honor atasan langsung bendahara pengelola PNBP Rp.4.800.000,- Honor bendahara pengelola PNBP Rp. 3.600.000,- Honor anggota pengelola PNBP Rp.15.000.000,- Honor pelaksana Sendak Tk Polda Rp. 4.800.000,- Honor pelaksana SKCK Rp. 4.800.000,- Honor pelaksana SKLD Rp. 4.800.000,b) Strategi . . . . .


b)

Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan alokasi anggaran sebesar Rp. 736.089.000,Digunakan untuk kegiatan : (1)

Rapat - rapat koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan ( Rakor/Rakernis ). Rakor/Rakernis fungsi Intelijen Rp.10.500.000,-

(2)

Deteksi Kegiatan Masyarakat Rp. 506.695.000,(a) Deteksi, penyelidikan dan pengamanan Intelijen Rp. 336.000.000,(b) Operasi Intelijen Rp.45.396.000,Giat Analisis Intelijen : (a) Giat Pulbaket terbuka/Kliping Pers Rp.4.544.000,(b) Telahaan Mingguan Rp.45.000.000,(c) Telahaan Bulanan Rp.11.250.000,(d) Lap Atensi Rp.22.752.000,(e) Kirpat Rp. 10.868.000,(f) Kirkat Rp. 8.360.000,(g) Kirsus Ops Kepolisian Rp. 13.743.000,(h) VVIP Rp. 3.344.000,(i) Kir Tahunan Rp. 1.150.000,(j) Telahaan Intelijen Rp. 4.288.000,-

(3) Pembentukan dan Pembinaan jaringan Informasi Rp. 25.500.000,(a) Pembentukan Jaringan Rp. 5.500.000,(b) Penggalangan Intelijen Rp.20.000.000, (4)

(5)

Deteksi Pamwas,pelaku tindak pidana,senpi handak dan Oras Rp. 120.000.000,(a) Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana Rp.40.000.000,(b) Pendataan dan pengawasan Orang asing Rp.30.000.000,(c) Penertiban, pendataan dan pengawasan senpi, handak dan obat terlarang Rp. 50.000.000,Dukungan Operasional Kasatker Rp. 73.394.000,2) Program . . . . .


2)

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp. 6.000.000,Digunakan untuk kegiatan : Peningkatan Pelayanan Keamanan Keselamatan Masyarakat dibidang Lantas.

dan

- Cetak Buku SSBP Rp.6.000.000,BAB V

PENUTUP. Demikian Rencana Kerja Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kaltim T.A 2013 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Kerja TA. 2013.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Balikpapan : Juni 2012

DIREKTUR INTELKAM POLDA KALTIM

Paraf : 1. Ps. Ksb. Renmin : 2. Wadir

: :

Drs. JUHARTANA, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI 62010947


Intel Dasar Perkiraan Intelijen Lima Tahun Perkiraan Tahunan Laporan Harian Perkiraan harian Informasi Khusus Laporan Harian Khusus Lap Info

: 1 X Rp. 1.500.000 : 1 X Rp. 1.000.000 : 1 X Rp. 500.000 : 365 X Rp. 20.000 : 365 X Rp. 20.000 : 24 X Rp. 20.000 : 120 X Rp. 20.000 : 1.000.000 X Rp. 10.000

= Rp. 1.500.000 = Rp. 1.000.000 = Rp. 500.000 = Rp. 7.300.000 = Rp. 7.300.000 = Rp. 480.000 = Rp. 2.400.000 = Rp. 10.000.000

: 13 X 300.000 : 13 X 900.000

= 3.900.000 = 11.700.000

Tunjangan Sandi : Dir Kasi Sandi

RENCANA KERJA DIT INTELKAM POLDA KALTIM TA. 2013

Recommend Documents