KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DAFTAR BUKU JUKLAK DAN JUKNIS YANG PERNAH DITERIMA DIT INTELKAM POLDA NTB NO 1 1.
JUKLAK ATAU JUKNIS 2
TENTANG 3 KAMUS ISTILAH INTELIJEN.
KET 4
2.
SKEP/20/IX/2004, TANGGAL 15 – 09 - 2004
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN INTELIJEN DIBAWAH PERMUKAAN.
3.
SKEP/867/XI/2003 TANGGAL 11 – 11 - 2004
NASKAH SEMENTARA BUKU PEDOMAN MAGANG BINTARA INTELIJEN POLRI.
4.
TANGGAL 24 – 04 - 2004
PANDUAN PENGGUNAAN PELAPORAN SIAGA INTELKAM MELALUI INTERNET.
5.
SKEP/411/VI/2005 TANGGAL 23 – 06 - 2005
PEDOMAN ADMINISTRASI PRODUK INTELIJEN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
6.
SKEP/989/XII/2005 PEDOMAN POLSEK SEBAGAI BASIS DETEKSI. TANGGAL 30 – 12 – 2005
7.
SKEP/412/VI/2005 TANGGAL 23 – 06 - 2005
PEDOMAN PELAKSANAAN INTELIJEN KEAMANAN.
8.
SKEP/993/XII/2005 TANGGAL 30 – 12 - 2005
PEDOMAN PELAKSANAAN INTELIJEN KEAMANAN.
9.
SKEP/991/XII/2005 SISTEM PEMBINAAN ALAT KHUSUS INTELIJEN. TANGGAL 30 – 12 – 2005
PENYELIDIKAN PENGGALANGAN
10. SKEP/992/XII/2005 STANDARDISASI ALAT KHUSUS INTELIJEN. TANGGAL 30 – 12 – 2005 11. SKEP/37/I/2005 TANGGAL 31 – 01 - 2005
PEDOMAN INTELIJEN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
12.
PENCERAHAN FUNGSI TEKNIS INTELIJEN PADA SELURUH JAJARAN INTELKAM.
2 1 2 13. TANGGAL 3 – 03 - 2006
3 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI INTELIJEN KEAMANAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN POLMAS.
14. TANGGAL 1 – 08 - 2005
PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI DI LINGKUNGAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI.
15. SKEP/435/IX/2007 TANGGAL 6 – 09 – 2007
SISTEM OPERASIONAL INTELIJEN KEAMANAN.
16. SKEP/74/IX/2007 TANGGAL 28 – 09 - 2007
PEDOMAN PELAKSANAAN PENJEJAKAN TEKNIK ( TECHNICAL SURVEILLANCE ).
17. SKEP/62/VIII/2008 TANGGAL 28 – 08 - 2008
PEDOMAN PENYELENGGARAAN INTELIJEN DI LINGKUNGAN KEAMANAN POLRI.
18. SKEP/8/I/2008 TANGGAL 23 – 01 - 2008
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN INTELIJEN.
19. SKEP/448/IX/2007 TANGGAL 14-09-2007 20. SKEP/69/VII/2009 TANGGAL 27 – 07 - 2009
PEDOMAN PRODUK INTELIJEN DI LINGKUNGAN POLRI PEDOMAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASI QUICK WINS FUNGSI INTELKAM POLRI DALAM PEMBERDAYAAN POLSEK SEBAGAI BASIS DETEKSI.
21. SKEP/57/VI/2009 TANGGAL 17 – 06 - 2009
STRATIFIKASI PIRANTI LUNAK DI LINGKUNGAN FUNGSI INTELIJEN KEAMANAN.
22. SKEP/13/II/2009 TANGGAL 27 – 02 - 2009
PENJABARAN REFORMASI BIROKRASI POLRI ” QUICK WINS” DI LINGKUNGAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI.
23
SKEP/157/VI/2009 TANGGAL 17 JUNI 2009 SKEP/5/X/2009 TANGGAL 25 MEI 2009
STRAFIKASI PIRANTI LUNAK DI LINGKUNGAN FUNGSI INTELIEJENKEAMANAN PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KAPOLRI NO.P[OL : KEP/41/XII/2008
25
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009
IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
26
SKEP/411/VI/2005 TANGGAL 23 JUNI 2005
PEDOMAN ADMINISTRASI PRODUK INTELEJEN DI LINGKUNGAN KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
24
OPERASI INTELIJEN
4
1 2 27. SKEP/10/II/2009 TANGGAL 23 – 02 - 2009
3 PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN OPERASI MANDIRI INTELIJEN.
28. SKEP/115/XII/2009 PEDOMAN PELAKSANAAN KOTRA INTLIJEN TANGGAL 29 – 12 – 2009 29. SKEP/131/XII/2009 TANGGAL 29 – 12 - 2009
PEDOMAN PEMBINAAN MANUSIA SANDI POLRI.
30. SKEP/435/IX/ TANGGAL 6-9-2007 31. UU NO. 22 THN 2009
SISTEM OPERASIONAL INTELIJEN KEAMANAN
31. SKEP/448/IX/2007 TANGGAL 14-09-2007 32 SKEP/1310/X/2000 TANGGAL 10-10-2000 33 KEP/133/IV/2010 TANGGAL 27-04-2000 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43
KEP/547/VIII/2010 TANGGAL 30-08-2010 KEP/796/XII/2010 13 DESEMBER 2010
KEP/313/V/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 KEP/699/XI/2010/ TANGGAL 11 NOP 2010 KEP/433/V/2011 TANGGAL 24 MEI 2011 KEP/212/2010 TANGGAL 30 JUNI 2010 KEP/179/III/2011 TANGGAL 31 MARET 2011 KEP/09/I/2011 31 JANUARI/2011 KEP/033/A/JANUARI/6/ 2008 KEP/1536/X/1998 TANGGAL 14 OKTOBER 1998
SUMBER
DAYA
UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PEDOMAN PRODUK INTELIJEN DI LINGKUNGAN POLRI PETUNJUK TATA TULIS DINAS DILINHKUNGAN POLRI NASKAH SEMENTARA PEDOMAN PELAKSANAAN APEL PAGI/SIANG DILINGKUNGAN POLRI SISTEM MANAJEMEN KINERJA KEPOLISIAN RI PEMBERIAN KUASA/WEWENANG UNTK MELAKSANAKAN PENYUSUNAN,PENELAAHAN DAN PENGESAHAN/PENANDATANGAN KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA /LEMBAGA TH 2010 KODE KLASIFIKASI ARSIP POLRI POKOK-POKOK HUBUNGAN DAN TATA CARA KRJA DILINGKUNGAN POLRI REVITALISASI POLRI BID INTELKAM DLM MENGHADPI TANGTANGAN TUGAS KEDEPAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA POLDA NTB TA.2010-2014 TTG RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGITAN POLRI. TTG POKOK-POKOK HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUTANGGOTA DAN ANGGOTA. BUKU PETUNJUK ADMINISTRASI MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN DILINGKUNGAN POLRI.
4
1 44
2 KEP/293/XI/2012 TANGGAL 19 NOV 2012
3 KENAIKAN PANGGKAT REGULER LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH NTB
45
PERATURAN BAINTELKAM POLRI NOMOR 1 TAHUN 2012 PERATURAN KABAINTELKAM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TGL 14 MARET 2012 PERATURAN KABAINTELKAM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TGL 14 MARET 2012 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2009
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI LINGKUNGAN INTELEJEN KEAMANAN POLRI RI
PERATURAN KAPOLRI NOMOR : 11 TAHUN 2012 PERATURAN KABAINTELKAM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TGL MARET 2012 PERATUERAN KAPOLRI NOMOR : 21 TAHUN 2012 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 20 TAHUN 2012
PENYUSUNAN PENETAPAN DILINGKUNGAN POLRI
46
47
48 49 50
51 52 54
55
56 57 58
4 DI
PENYELENGGARAAN PRODUK LINGKUNGAN INTELKAM POLRI
INTEL
DI
PENYELENGGARAAN PRODUK LINGKUNGAN INTELKAM POLRI
INTEL
DI
SISTEM OPERASIONAL POLRI KINERJA
PENYELENGGARAAN PRODUK INTELEJEN DI LINGKUNGAN INTELEKAM POLRI
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RI PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI PERATURAN PERTELAAN TUGAS DI LINGKUNGAN KABAINTELKAM NOMOR BAINTELKAM POLRI 4 TAHUN 2012 TANGGAL 19 JULI 2012 PERATURAN RENCANA KONTIJENSI ”AMAN NUSA II – 2013” KABAINTELKAM NOMOR : R/4/II 2013 TGL 28 FEBRUARI 2013 PERATURAN MENTERI STANDAR BIAYA MASUKAN ANGGARAN 2014 KEUANGAN RI NOMOR 72 / PMK.02 / 2013 Surat Keputusan Kapolri Buku Juklak Pengawasan dan Pengendalian No.Pol.: Skep/82/II/2004 Senjata Api dan Amunisi Non Organik TNI/Polri. Tanggal 16 Februari 2004 Peraturan Kapolri Nomor Pengawasan dan Pengendalian Senpi Non Organik 8 Tahun 2012 Tanggal 27 TNI/Polri untukkepentingan olahraga. Februari 2012
1 59 60 61
2 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tanggal 04 Desember 2015 Peraturan Kapolri Nomor 02 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2012 Tanggal 27 Februari 2012
3 Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Peruntukan Bela Diri. Pengawasan, Pengendalian Bahan Peledak Komersial.
dan
Pengamanan
Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.
62
Peraturan Kapolri Nomor Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, 07 Tahun 2012 Tanggal Pengamanan dan Penanganan Perkara 27 Februari 2012 Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.
63
Peraturan Kapolri Nomor Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan 18 Tahun 2014 Tanggal Kepolisian 28 November 2014 Standar Operasional Pelayanan Bahan Peledak Komersial Prosedur (SOP)
64 65
Standar Operasional Pelayanan Senjata Non Organik TNI/Polri Prosedur (SOP)
66
Standar Operasional Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Prosedur (SOP) (SKCK)
67
Standar Operasional Pelayanan Surat Ijin Keramaian dan Surat Tanda Prosedur (SOP) Terima Pemberitahuan (STTP)
68
Standar Operasional Pengawasan Orang Asing Prosedur (SOP)
Mataram, 30 Desember 2016 DIREKTUR INTELKAM POLDA NTB
Drs. BAMBANG PRIYO ANDOGO KOMBES POL NRP 64120858
4
