Rencana Aksi Nasional Penanggulangan AIDS pada Buruh Migrant (2012 – 2016) Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH Sekretaris - KPAN Jakarta – 19 Juli 2011
Sistematika 1. Situasi Epidemi HIV & AIDS pada Buruh Migrant 2. Isi Dokumen 3. Proses Penyusunan 4. Rencana Aksi Nasional 2012 - 2016 5. Penutup
2
SEKILAS HIV PADA CTKI/TKI Laporan HIPTEK (2009) pada pemeriksaan medis CTKI di 10 sarkes besar anggota HIPTEK. Dari 162.027 yang diperiksa, terdapat 174 yang HIV+; atau setara Prevalensi HIV 0.11 persen. Data korban traficking (IOM-UNDP) persentase HIV sebesar 1%. Prevalensi HIV pada CTKI hanya kalah dari Prevalensi HIV di Provinsi Papua (175 kasus per 100.000 penduduk). Mayoritas CTKI/TKI adalah perempuan dari kampung Sesuai data laporan HIPTEK & hasil berbagai penelitian terkait kerentanan Buruh Migrant perlu respon penanganan yang lebih baik perlu Rencana Aksi Nasional.
Isi & Sistematika Dokumen RAN Penanggulangan AIDS pada Buruh Migrant
DAFTAR ISI BAB 1.1 1.2 BAB
I PENDAHULUAN Pendahuluan Proses Penyusunan II SITUASI EPIDEMI & PENANGGULANGAN AIDS 2.1 Situasi Epidemi HIV 2.2 Situasi Penanggulangan HIV dan AIDS 2.3 Tantangan 2.4 Kajian BAB III STRATEGI PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS 3.1 Arah Kebijakan Nasional 3.2 Prinsip & Dasar Kebijakan 3.3 Tujuan 3.4 Strategi
BAB IV RENCANA AKSI NASIONAL 4.1 Area 4.2 Fokus Geografis BAB V KEBUTUHAN DAN MOBILISASI SUMBER DAYA 5.1 Sumber Daya Manusia 5.2 Pendanaan 5.3 Sarana dan Prasarana BAB VI MONITORING DAN EVALUASI 6.1 Target Tahunan Cakupan 6.2 Kerangka Kerja & Indikator 6.3 Meknisme Monev 6.4 Pengembangan Kapasitas
BAB VII PENUTUP 5
Proses Penyusunan RAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pembentukan Tim Inti Penyusun [TIP] Penyusunan Kerangka dalam Rapat Pokja Dunia Kerja Penulisan dan Pengayaan berdasarkan Studi Dokumen. Focus Group Discussion / Indepth Interview oleh TIP Pertemuan Pokja Dunia Kerja [Unit MMP] untuk Pengayaan Pertemuan untuk Review oleh Expert Panel (BNP2TKI, Kemenaker, Kemkes, Kemlu, Aktivis Buruh Migrant, Aktivis Peduli AIDS, PPTKIS dan Akademisi) 7. Lokakarya Nasional. 8. Konsinyering Draft Akhir oleh TIP & KPAN 9. Lokakarya di Daerah. 10. Finalisasi Dokumen oleh TIP untuk penyerahan ke KPAN.
Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan AIDS pada Buruh Migrant
RAN Penanggulangan AIDS (1/3) 1. Perluasan Cakupan dan Perbaikan Kualitas Upaya Pencegahan terhadap Kelompok Migrant 1. Perluasan edukasi HIV & AIDS pada semua siklus migrasi (termasuk peran SKPD di daerah dan kewajiban / peran PPTKIS) 2. Perbaikan kualitas BLKLN (materi, instruktur dan sarana) 3. Perbaikan kualitas PAP (materi, instruktur dan sarana)
2. Perluasan Cakupan dan Perbaikan Kualitas Upaya Dukungan, Pengobatan & Perawatan terhadap Kelompok Migrant 1. Pemamfaatan VCT & mandatory test HIV pada buruh migrant sebagai kesempatan untuk peningkatan pengetahuan & akses layanan 2. Perbaikan penanganan buruh migrant HIV dan sistem rujukan ke layanan CST di daerah dan perluasan ketersediaan akses layanan. 3. Peningkatan pemanfaatan asuransi TKI untuk mendanai CST pada TKI
3. Menghilangkan Praktek Test HIV yang Mandatory 1. Test HIV bukan sebagai syarat untuk pekerjaan
RAN Penanggulangan AIDS (2/3) 4. Penguatan Kolaborasi Multipihak 1. Perbaikan / harmonisasi peran lembaga pemerintah terkait (di pusat dan di daerah) 2. Koordinasi & sinergi pemerintah dan masyarakat
5. Peningkatan Mobilisasi Sumber Dana 1. Koordinasi dalam perencanaan & penganggaran 2. Mobilisasi sumber dana untuk effektifitas penangangan respon AIDS pada buruh migran (terutama peningkatan alokasi APBD)
6. Pengembangan Intervensi Struktural 1. Peningkatan atensi dan peran positif pemangku-kepentingan 2. Adanya kebijakan yang lebih baik dan bersifat kompherensif dan mengikat semua pihak , termasuk antara lain: • •
Pengaturan peran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Perbaikan UU 39/2004 tentang Penempatan & Perlindungan TKI LN
RAN Penanggulangan AIDS (3/3) 7. Perencanaan Program Berbasis Data & SIM 1. Adanya prioritas program sesuai data / fakta yang ada 2. Institusionalisasi sistem manajemen dan informasi data (termasuk pembangunan sistem database penempatan TKI yang handal) 3. Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan monitoring & evaluasi (Monev) yang sistemik dan berkesinambungan.
8. Peningkatan Kerjasama Luar Negeri 1. Perbaikan kesepakatan bersama Indonesia dan negara penerima terkait perlindungan dan akses layanan 2. Peningkatan pemahaman konsulat & diplomat RI di luar negeri tentang isu HIV & AIDS pada buruh migrant ; dan optimalisasi peran kantor KBRI dalam peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan pada buruh migrant (perlindungan hak kesehatan) 3. Peningkatan dan sinergi kerjasama dengan NGO di negara setempat
PRIORITAS RAN • Fokus Area
–Pencegahan (edukasi CTKI) – Perawatan, Dukungan dan Pengobatan – Mitigasi Dampak Sosial & Ekonomi – Perbaikan Manajemen Respon & Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif
• Fokus Geografis
– Daerah Asal pengirim buruh migran terbanyak (documented dan undocumented MW) – Daerah transit buruh migrant (termasuk daerah perbatasan langsung dan jalur migrasi)
FOKUS GEOGRAFIS • Provinsi Pengirim: – Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Sumsel, Sumatera Utara, NTT.
• Wilayah Transit: – DKI Jakarta, Kalbar, Kepri, Kaltim, Banten.
PELAKSANA 1. Kemen Tenaga Kerja & Transmigrasi 2. BNP2TKI 3. Kementrian Kesehatan 4. Kantor Pemberdayaaan Perempuan & PA 5. Kementrian Luar Negeri 6. Kemen Hukum & HAM 7. Kementrian Pendidikan Nasional 8. Kementrian Sosial 9. Kemenko Kesra 10.Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
PELAKSANA 11.Asosiasi PJTKI / PPTKIS (APJATI, HIMSATAKI, dll) 12.Asosiasi Sarana Kesehatan (HIPTEK, GAMCA, dll) 13.Asosiasi Pelatihan TKI Swasta (AP2TKI, dll)
Penutup Bersama kita harus menyelamatkan buruh migrant luar negeri kita dari epidemi AIDS dan Narkoba. Dibutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk draft RAN ini sehingga lebih effective menjawab masalah dan applicable dalam realisasi-nya. 15
Terimakasih open for discussion & inputs !
