Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS: Masa Lalu, Saat ini dan Masa Mendatang Dr. Kemal N. Siregar, Sekretaris KPAN 2012
Pokok bahasan • Situasi epidemi: Tren kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan dan kebijakan penanggulangan
• Dampak kebijakan saat ini: -Terhadap program? - Epidemi?
• Kebijakan masa mendatang: - Tantangan? - Arah? 2
Situasi epidemi: Tren kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan dan kebijakan penanggulangan
25000
21591
HIV
20000
AIDS
21031
15000 10362
9793
10000 7195
5000 0
2639 168 316
649 1195
859
2003
2004
2005
GF R1 USD 5,4 jt 5 prov 2003-07 Pencegahan
2873
6048
4969
2947
5991
5744 4162
3863
551
2006
R4 Perpres USD 43,4 jt 75/2006 19 prov 2005-10 CST
2007
2008
2009
R4
2010
2011
2012 Maret
SSF Ph1
USD 30,8 jt USD 51,9 jt 12 prov 33 prov 2009-11 2010-12 Pencegahan Penc Komprehensif Komprehensif (Renc SSF Ph 2 = USD 100 jt sd 2015)
3
Perkembangan jumlah layanan Konseling Testing Sukarela (KTS) dan Rumah Sakit (RS) rujukan, 2006-2012
4
Dampak kebijakan saat ini: Terhadap program? Epidemi?
5
6
Perkembangan kebijakan 2006-2011, untuk pencegahan HIV pada Penasun (1) • 2006: – Perpres No 75 ttg KPAN (kemudian Permendagri 20/2007): Anggota semua sektor, pem & non-pem terut komunitas – Kepmenkes No 567 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) • 2007: Permenkokesra No 2 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Pengg Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik • 2008: Kepmenkes No 350 ttg Penetapan RS Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadon serta Pedoman PTRM • 2009: UU RI No 35 tentang Narkotika – jaminan upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah-guna dan pecandu 7 narkotika.
Perkembangan kebijakan 2006-2011, untuk pencegahan HIV pada Penasun (2) • 2010: SE Mahkamah Agung No 4 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (+ SEMA 3/2011) • 2011: PP 25 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor. Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kepmenkes RI Nomor 1305/Menkes/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Kepmenkes RI No. 2171/Menkes/SK/X/2011 ttg Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika . • 2012: Permensos No 3 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan dan 8 Zat Adiktif Lainnya
Perkembangan kebijakan 2006-2010, untuk pencegahan HIV pada Penasun (3) Kebijakan berperan menunjang pelaksanaan program pencegahan HIV pada Penasun, meliputi aspek berikut: • Kebijakan kelembagaan sebagai landasan pengelolaan program nasional sampai tingkat daerah (Perpres 75/2006, Permendagri 20/2007) • Kebijakan program nasional, yang komprehensif mulai dari komunitas, layanan dasar dan rujukan, menjadi acuan semua sektor (pemerintah dan masyarakat) untuk mengembangkan berbagai program dan layanan kepada Penasun (Permenkokesra 2/2007) • Kebijakan layanan sebagai landasan pembentukan pusat-pusat layanan dan pedoman teknis pelaksanaan layanan (Kepmenkes 567/2006, 350/2008, dll, Permensos 3/2012) • Kebijakan dekriminalisasi Penasun sebagai dasar yang menjamin Penasun untuk mendapatkan layanan (UU 35/2009, SEMA 4/2010, SEMA 3/2011, PP 25/2011)
9
Dampak kebijakan: Pertambahan layanan pengurangan dampak buruk di Indonesia 2002 - 2011 250 LASS
200
194 182
Jumlah Lokasi
PTRM
180 169
147
150 120
100 65
50
49 4
0
65
4 2
2
35
17
11 2
24 3
11
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10
Dampak kebijakan: Perkembangan prevalensi HIV (%) pada populasi kunci, 2007-2011 Populasi kunci Penasun WPS Tak Lgs WPS Langsung Waria LSL Pria risti
2007 52,4 4 9,8 24,3 5,3 0,1
2011 42,4 3,1 9,3 23,2 12,4 0,7
Arah perkembangan Menurun Menurun Menurun, sedikit Menurun, sedikit Meningkat, > 2x Meningkat, 7x
Sumber: STBP 2007 dan 2011, Kemenkes Catatan: Data dibandingkan dari lokasi yang sama 11
Kebijakan masa mendatang: Tantangan? Arah?
12
Apakah epidemi HIV sudah terkendali? #ODHA 3,500,000
3318634
Pemodelan epidemi 1990-2030: 3,000,000
Baseline: Tanpa peningkatan program Intervention 1: Dengan program 2006-2011
2,500,000
Intervention 2: SRAN 2010-2014
Mekanisme yang berjalan?
2,000,000
1806806
1,500,000 974847
1,000,000 416849
500,000 142242
0 1990
1995
2000
2005
873089 503518
Tantangan?
355533
252024
290146
2010
2015
282646
2020
300758
2025
• 2003-2010: GF R1 & R4, kebijakan terkotak-kotak • 2006: Perpres 75, kebijakan terkoordinasi • 2009-2012: GF R8 & SSF Ph 1, kebijakan pencegahan komprehensif
2030 13
Tantangan: Tren pembelanjaan HIV dan AIDS, 2006 and 2010 $20,000,000
$18,000,000 $16,000,000 $14,000,000
Prevention
$12,000,000 $10,000,000
Treatment
$8,000,000 $6,000,000 $4,000,000
Impact mitigation
$2,000,000
Management
$-
Domestic
International
2006 Dana domestik: 27% USD 56,6 juta USD 0,25/kapita
Domestic
International
2010 Dana domestik: 42% USD 65,5 juta USD 0,28/kapita
14
Who can bear the resource burden of the AIDS response?
15
Arah kebijakan masa mendatang • Masa lalu: Terkotak-kotak Belum multipihak, wilayah terbatas, layanan terbatas, cakupan program rendah
• Saat ini: Terkoordinasi Multipihak (pemerintah dan non pemerintah, CSO), pelibatan populasi kunci, pencegahan komprehensif, wilayah prioritas, layanan meningkat, peningkatan cakupan program, mulai berdampak pada epidemi
• Masa mendatang: Terintegrasi Plus perhatian pada transmisi seksual, terintegrasi dalam sistem baik kesehatan maupun komunitas, jaminan sosial, peningkatan peran sektor swasta 16
