REKONSILIASI PELAKU PERUNGGASAN DEMI MEMBANGUN AGRIBISNIS PERUNGGASAN YANG BERDAYA SAING

bab

REKONSILIASI PELAKU PERUNGGASAN DEMI MEMBANGUN AGRIBISNIS PERUNGGASAN YANG BERDAYA SAING

delapan belas

REKONSILIASI PELAKU PERUNGGASAN DEMI MEMBANGUN AGRIBISNIS PERUNGGASAN YANG BERDAYA SAING Duapuluh tahun sudah kemelut pada agribisnis perunggasan berlangsung, namun tanda-tanda akan berakhir belum juga tampak. Kemelut perunggasan dimulai pada akhir tahun 1970an yang ditandai oleh pertikaian antara peternak rakyat dengan perusahaan peternakan yang sebagian besar menguasai ayam ras secara sis tern agribisnis (integrasi vertikal). Kemelut akhir tahun 1970-an ini melahirkan Kepres No. 50 tahun 1981 yang dinilai kontroversial dari sudut ekonomi. Dikatakan kontro versial karena Kepres No. 50 tahun 1981 melarang perusahaan peternakan masuk pada usaha budidaya ayam ras (sub-sistem on-farm agribisnis) dan skala usaha budidaya dibatasi. Kegiatan budidaya ayam ras diperuntukkan pada peternak rakyat. Agar sarana produksi dan pemasaran hasil terjamin, operasionalisasi dari Keppres No. 50 tahun 1981 diwujudkan dalam bentuk peternakan inti rakyat (PIR). Pada pola PIR, perusahaan peternakan bertindak sebagai inti dan peternak rakyat

199

bab_18.indd 199

Agribisnis Berbasis Peternakan

3/8/2010 8:48:59 AM


sebagai plasma. Inti berkewajiban menyediakan sarana produksi (bibit, pakan, obat-obatan) kepada plasma dan memasarkan hasil (ayam hidup, telur) yang dihasilkan plasma, dengan sating menguntungkan. Pola PIR perunggasan yang kelihatannya indah ini, pada akhirnya juga gagal total melindungi peternak rakyat. Kondisi saling menguntungkan hanya tinggal mimpi, peternak rakyat tetap saja bangkrut. Sementara perusahaan peternakan tetap mampu bertahan bahkan mampu lebih berkembang karena memiliki kiat tersendiri untuk “mengelola” kewajiban yang dituntut Keppres 50 tahun l981. Akhirnya Keppres No. 50 tahun 1981 dicabut pemerintah (karena memang tidak berguna) dan digantikan dengan Keppres No. 22 tahun 1990. Inti Keppres No. 22 tahun 1990 ini adalah skala usaha budidaya diperbesar, perusahaan peternakan diperbolehkan kembali memasuki usaha budidaya ayam ras asalkan bekerjasama dengan peternak rakyat dan perusahaan PMA boleh memiliki usaha budidaya ayam ras asalkan paling sedikit 65 persen hasilnya di ekspor. Sebagaimama pada Keppres No. 50 tahun 1981, Keppres No. 22 tahun 1990 inipun dioperasionalisasikan dalam bentuk kerja sama antara peternak rakyat dengan perusahaan peternakan yang dikenal sebagai pola kawasan industri peternakan (KINAK) yakni KINAK-PRA (Kawasan Industri Peternakan Peternak Rakyat Agribisnis), KINAK-PIR (sama dengan pola PIR sebelumnya) dan KINAK SUPER (Kawasan Industri Peternakan Sentra Usaha Peternakan Ekspor). Keppres No. 22 tahun 1990 ini juga gagal mengakhiri kemelut perunggasan sampai hari ini. Peternak rakyat tetap saja tersingkir. Perusahaan peternakan makin berjaya (paling tidak sampai 1997 Ialu sebelum krisis terjadi). Setelah krisis terjadi yakni sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, praktis peternak rakyat berhenti. Hanya beberapa peternak rakyat saja yang masih melakukan usaha budidaya. Perusahaan peternakan juga babak belur, karena impor bahan

200

bab_18.indd 200


3/8/2010 8:48:59 AM


baku pakan menjadi sangat mahal. Diperkirakan produksi agribisnis perunggasan nasional selama krisis berlangsung hanya sekitar 50 -60 persen dari produksi tahun 1996. Dari pengalaman selama 20 tahun perjalanan kemelut perunggasan di Indonesia, terdapat beberapa catatan penting yang patut dicermati untuk menentukan langkah ke depan. Pertama, perusahaan peternakan cenderung mempertahankan penguasaan agribisnis secara sistem (integrasi vertikal) baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi (kalau ada aturan yang melarang seperti Keppres No. 50 tahun 1981). Apakah hal ini baik atau buruk ? Kedua, peternak rakyat juga tetap ingin berusaha pada agribisnis perunggasan meskipun tetap diancam kebangkrutan. Keinginan peternak rakyat ini adalah wajar dan hak ekonomi mereka.Ketiga, Pemberdayaan atau perlindungan peternak rakyat yang “mengobok-obok” sistem agribisnis perunggasan atau memilah-rnilah “ini porsi peternak rakyat” dan “itu porsi perusahaan peternakan” terbukti tidak efektif atau gagal total. Keempat, sistem agribisnis perunggasan yang tidak memiliki resources based di dalam negeri khususnya pakan, ternyata sangat keropos, sehingga mudah guncang ketika terjadi gangguan eksternal. Paling sedikit keempat catatan tersebut, perlu dijadikan masukan dalam membenahi agribisnis perunggasan ke depan.

Rekonsiliasi Pelaku Agribisnis Perunggasan Pandangan yang mengatakan bahwa sebaiknya peternak rakyat tidak usaha memasuki agribisnis ayam ras karena alasan kemampuan permodalan dan sumberdaya manusia yang rendah. Jelas tidak dapat diterima. Bahkan meskipun kegagalan selalu menyertai peternak rakyat selama ini, tidak dapat dijadikan 201

bab_18.indd 201


3/8/2010 8:48:59 AM


alasan untuk menyuruh mereka keluar dari agribisnis ayam ras. Sebaliknya, melarang perusahaan peternakan bergerak dalam agribisnis perunggasan supaya peternak rakyat dapat leluasa pada agribisnis ayam ras, juga tidak beralasan. Bahkan melarang perusahaan peternakan untuk melakukan integrasi vertikal dari hulu sampai ke hilir juga kontra produktif apalagi dikaitkan dengan upaya membangun agribisnis ayam ras yang berdaya saing, Secara ekonomi, motivasi untuk melakukan integrasi vertikal sebetulnya bukan semata-mata untuk menguasai pasar, melainkan untuk mencegah terjadinya masalah margin ganda (double marginalization) dan masalah transmisi (Pass through problem) seperti masalah ketidak sesuaian jumlah dan waktu antara bibit (DOC FS) yang dihasilkan oleh breeding farm dengan bibit yang diperlukan pada usaha budidaya ayam ras. Masalah transmisi ini sangat mempengaruhi prilaku agribisnis ayam ras mengingat produk antara dari agribisnis ayam ras (DOC GPS, DOC PS, DOC FS) merupakan mahluk hidup yang harus sesegera mungkin dipelihara. Itulah sebabnya mengapa breeding farm selalu “ngotot” untuk memasuki usaha budidaya ayam ras, supaya pasar DOC yang dihasilkannya dapat terjamin secara pasti. Persoalannya adalah bagaimana mengakomodasikan hakhak peternak rakyat dan hak-hak perusahaan peternakan pada agribisnis ayam ras tanpa harus menimbulkan margin ganda dan masalah transmisi yang ujung-ujungnya menyulitkan agribisnis ayam ras mencapai daya saingnya. Menurut pandangan kami, ada dua pola yang mungkin dapat diterapkan dan mengakomodasikan hak-hak peternak rakyat, hak-hak perusahaan peternakan maupun upaya membangun agribisnis ayarn ras yang berdaya saing. Pertama, Rekonsiliasi ekonomi (bukan politik atau sosial) pelaku agribisnis ayam ras dengan menjadikan agribisnis ayam ras sebagai usaha patungan (joint venture) antara peternak rakyat dengan perusahaan peternakan. Usaha patungan ini dimulai dari

202

bab_18.indd 202


3/8/2010 8:48:59 AM


pernbibitan, pabrik pakan, usaha budidaya ayam ras, pengolahan ataupun pemasaran hasil. Perusahaan pembibitan ayam ras yang selama ini hanya dimiliki perusahaan peternakan diakusisi sebagian (melalui pembelian saham) oleh koperasi peternak rakyat sedemikian rupa sehingga perusahaan pembibitan ayam ras dimiliki secara bersama-sama antara perusahaan peternakan dengan Koperasi Peternak Rakyat. Dengan cara yang sama, juga dilakukan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil serta pemasarannya. Usaha budidaya ayarn ras yang selama ini menjadi posisi peternak rakyat dibiayai secara bersama-sama antara peternak rakyat dengan perusahaan peternakan. Dengan cara yang demikian, seluruh mata rantai agribisnis ayam ras dari hulu ke hilir merupakan usaha patungan antara peternak rakyat dengan perusahaan peternakan, dirnana pembagian keuntungan (sliare profit) didasarkan pada kontribusi modal (share cost). Bila pola usaha patungan agribisnis ayam ras yang demikian dapat direalisasikan, maka kelangsungan usaha pembibitan, pabrik pakan, usaha budidaya, pemotongan ayam, pemasaran hasil akan ditentukan secara bersama-sama oleh perusahaan peternakan dengan peternak rakyat melalui koperasinya. Pada pola seperti ini terdapat mekanisme kontrol internal (internal self central) didalam agribisnis ayam ras dan ada insentif untuk memberikan perhatian yang terbaik dari peternak rakyat maupun perusahaan peternakan, karena hasUnya dinikmati secara bersama-sama. Pola usaha patungan juga dapat diperluas misalnya pada pabrik pakan yakni antara perusahaan pabrik pakan, koperasi peternak rakyat dan koperasi petani jagung dalam rangka membangun basis pabrik pakan yang kokoh didalam negeri, Pabrik pakan ke depan merupakan usaha patungan (melalui pemilikan saham) antara koperasi peternak rakyat perusahaan pakan dan koperasi petani jagung.

203

bab_18.indd 203


3/8/2010 8:48:59 AM


Untuk membiayai pembelian saham pada pembibitan ayam maupun pabrik pakan, koperasi peternak ayam ras dan koperasi petani jagung dapat memanfaatkan kredit yang disediakan pemerintah untuk usaha kecil-menengah dan koperasi. Dimasa lalu pemanfaatan kredit seperti KUT, KKPA, dll, hanya digunakan untuk modal kerja peternak rakyat yang hanya mampu menjamin satu siklus produksi. Bila kredit tersebut digunakan untuk membiayai penyertaan modal di perusahaan pembibitan maupun perusahaan pakan, maka proses produksi peternak rakyat dapat terjamin langgeng karena usaha budidaya itu sendiri sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan usaha patungan agribisnis ayam ras dari hulu ke hilir. Kedua, pola kedua adalah dengan membiarkan perusahaan peternakan melakukan integrasi vertikal tanpa harus bekerjasama dengan peternak rakyat. Sedangkan peternak rakyat melalui koperasi-koperasi peternak rakyat mengembangkan usaha pembibitan, pabrik pakan, pemotongan ayam dan pemasarannya sedemikian rupa sehingga peternak rakyat melalui jaringan bisnis koperasinya juga menguasai agribisnis integrasi vertikal. Dengan demikian agribisnis ayam ras yang terintegrasi secara vertikal dari peternak rakyat akan bersaing dengan agribisnis ayam ras integrasi vertikal perusahaan peternakan. Pola kedua ini selain memerlukan biaya besar (sehingga pemerintah harus menyediakan kredit besar), juga memerlukan waktu yang relatif lama. Sehingga sulit dilakukan dalam jangka pendek. Lagi pula integrasi vertikal yang dirrtiliki perusahaan peternakan melanggar undang-undang monopoli.

Agribisnis Ayam Ras Berdaya Saing Kunci pokok dari suatu agribisnis ayam ras yang berdaya saing adalah kemampuan merespon perubahan selera konsumen secara efisien (Efficient Consumer Response) yakni mampu menghasilkan produk yang efisien dan cepat serta sesuai dengan atribut produk yang ditunrut konsumen.

204

bab_18.indd 204


3/8/2010 8:49:00 AM


Mengingat produk akhir dari produk agribisnis ayam ras (telur, daging) merupakan hasil akhir dari seluruh mata rantai agribisnis ayam ras dari hulu sampai ke hilir, maka pengelolaan agribisnis ayam ras harus dilakukan secara integrasi vertikal. Pengelolaan agribisnis ayam ras yang tersekat-sekat (subsistem pembibitan dikelola terpisah dengan sub-sistem budidaya dan seterusnya) akan menimbulkan masalah margin ganda (lewat perilaku margin trading atau mark-up pricing pada setiap mata rantai), sehingga melalui mekanisme prilaku memaksimumkan keuntungan (profit maximization behaviour) akan menghasilkan produk akhir yang tidak efisien (harga pokok penjualan produk akhir yang Iebih tinggi). Selain itu, agribisnis ayam ras yang tersekat-sekat juga akan menimbulkan berbagai bentuk masalah transmisi seperti, perubahan pasar (selera, harga) ditransmisikan secara tidak sempurna dan sangat Iambat dari pasar produk akhir ke mata rantai agribisnis hulu sedemikian rupa, sehingga perubahan pasar yang terjadi tidak cepat direspons oleh seluruh mata rantai agribisnis ayam ras dari hulu ke hilir. Adanya masalah margin ganda dan masalah transisi ini pada agribisnis ayam ras yang tersekat-sekatmenyebabkan agribisnis ayam ras secara keseluruhan tidak memiliki daya saing. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu agribisnis yang memiliki daya saing pengelolaan agribisnis ayam ras haruslah integrasi vertikal, Disinilah relevansi dari pola usaha patungan agribisnis ayam ras dikembangkan, dimana dengan pola usaha patungan kepentingan peternak rakyat terakomodasikan dan daya saing agribisnis ayam ras dapat diwujudkan. Selain itu, untuk membangun agribisnis ayam ras yang berdaya saing secara berkesinambungan, kita harus mempercepat pengembangan basis agribisnis ayam ras di dalam negeri khususnya pakan. Mengingat pakan merupakan komponen terpenting dari biaya produksi agribisnis ayam ras, maka siapa yang menguasai apakan yang lebih murah dialah yang merajai agribisnis ayam ras dunia.

205

bab_18.indd 205


3/8/2010 8:49:00 AM


Indonesia kaya akan sumberdaya pakan. Selain itu, ahli-ahli pakan dan nutrisi ternak Indonesia di Puslitbang Peternakan dan di Perguruan Tinggi tidak kalah kemampuannya dibandingkan dengan ahli-ahli di Iuar negeri. Oleh karena itu, perhatian pada pengembangan industri pakan yang memiliki resources based di dalam negeri perlu diprioritaskan ke depan melalui kerjasama pembiayaan (blend financing) antara lembaga penelitian dengan agribisnis perunggasan. Selama ini sumberdaya pakan dan tenaga ahli nutrisi di dalam negeri tidak termanfaatkan, karena lebih murah mengimpor. Hal ini disebabkan karena kebijakan kurs rupiah sebelum krisis memang mengalami over valued (rata-rata 28 persen per tahun selama 1969 -1996), sehingga lebih murah mengimpor. Di masa yang akan datang, tampaknya sulit mengharapkan kurs rupiah untuk menguat kembali ke posisi sebelum krisis, kecuali pemerintah nekad untuk menggadaikan BUMN untuk bayar utang Iuar negeri. Oleh sebab itu, membangun basis agribisnis ayam ras di dalam negeri khsusunya pakan menjadi sangat pen ting untuk membangun daya saing agribisnis ayam ras. Seandainya sejak dahulu kita sudah mengembangkan basis industri pakan di dalam negeri, mungkin krisis ekonomi saat ini adalah berkat bukan malapetaka bagi agribisnis ayam ras Indonesia.

206

bab_18.indd 206


3/8/2010 8:49:00 AM

REKONSILIASI PELAKU PERUNGGASAN DEMI MEMBANGUN AGRIBISNIS PERUNGGASAN YANG BERDAYA SAING

Recommend Documents