REKOMENDASI HASIL UJI PETIK KMP PERIODE 28 November – 8 Desember 2007 Gambaran Umum Secara umum proses kegiatan di lokasi baru mengalami keterlambatan rata-rata 1,5 bulan dari master schedule, sementara pada lokasi lama PNPM maupun non PNPM mengalami keterlambatan rata-rata 1.5 bulan. Sebagaimana dilaporkan dalam rekomendasi hasil Uji Petik I bahwa faktor penyebab keterlambatan tersebut selain oleh mobilisasi faskel tidak tepat pada waktunya (per schedule 1 April 2007, namun efektif bekerja di lapangan pada umumnya pada 20 April 2007), keterlambatan dalam pemprosesan pencairan BOP Tim Faskel, kurang digunakannya SIM dan QS sebagai alat pengendalian, lemahnya team work KMW (KMW II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XV, KMW BANTEN, KMW JABAR, KMW JATENG, KMW JATIM) terutama pengendalian Korkot ke faskel, serta dukungan manajemen yang kurang memadai. Kegiatan pendampingan pada lokasi baru secara umum berjalan sesuai koridor, meskipun di beberapa lokasi sasaran kurang memberikan hasil pemahaman yang maksimal kepada masyarakat atau relawan mengenai substansi PNPM P2KP. Terbukti di beberapa KMW seperti di KMW XIV (kabupaten sragen) masih ditemukan adanya proses pembentukan BKM yang tidak sesuai dengan SOP terjadi di 3 kelurahan dari 8 kelurahan baru yang menjadi dampingan P2KP. Proses-proses kajian kelembagaan dan kepemimpinan dalam siklus Pemetaan Swadaya tidak dilakukan pada tingkat basis melainkan langsung ditingkat kelurahan/ desa. Demikian halnya di lokasi lama PNPM maupun non PNPM, kendatipun seluruh kegiatan telah berjalan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan, namun kualitas hasil review (meliputi review kelembagaan, program dan keuangan) tidak senantiasa sempurna. BKM-bkm yang dibentuk pada proses P2KP 1-1 sebagian besar resisten terhadap intervensi ketiga review yang ada sebagaimana terjadi di KMW DIY (kota yogyakarta). Adanya keterlambatan pendampingan telah diantisipasi dalam master schedule PNPM P2KP, yang implikasinya beresiko terhadap target maksimal dalam penyerapan BLM PNPM (khusus pada lokasi lama PNPM dan lokasi baru). Target penyerapan dana BLM PNPM pada lokasi lama PNPM sampai dengan 8 Desember 2007 termin I tercapai 93% dari total kelurahan 1673, termin 2 direncanakan dapat terealisasi 94% di minggu II Desember 2007, sedangkan pada lokasi baru dimaksimalkan pada minggu II Desember 2007 (termin I). Performance KMW Hasil uji petik II KMP masih menemukan fakta bahwa KMW kurang intensif dalam melakukan penguatan-penguatan substansi terkait dengan informasi-informasi kegiatan PAKET kepada Korkot. Pengendalian korkot ke faskel lemah dibuktikan dengan masih ditemukan adanya kegiatan yang menyimpang dari SOP tanpa sepengetahuan Korkot, berkas-berkas data SIM dan QS tidak diverifikasi dan tidak dijadikan sebagai alat pengendali. Dampak dari tidak diverifikasinya data-data SIM 1
dan QS oleh Korkot mendorong terjadinya manipulasi data oleh faskel. Disemua wilayah KMW yang dilakukan uji petik selalu terjadi manipulasi data oleh faskel khususnya data kinerja keuangan sekretariat BKM dan UPK dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pendampingan di Lokasi Baru Secara spesifik terdapat sejumlah temuan persoalan, yaitu : 1) rendahnya partisipasi penduduk dewasa dan perempuan di beberapa lokasi sasaran terutama pada siklus RK dan PS, 2) Fakta di beberapa lokasi uji petik (KMW IV) kajian kepemimpinan dan kelembagaan tidak dilakukan di tingkat basis, 3) Pemilihan utusan ditingkat basis dilakukan tidak sesuai dengan SOP (adanya penunjukan atau mufakat di KMW XIV), 4) Keberadaan media sosialisasi namun kuantitas dan penyebarannya kurang maksimal, 5) Pemahaman relawan kurang baik di sejumlah lokasi sasaran, 6) Pengetahuan aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai PNPM P2KP kurang merata, 7) Tidak tertibnya administrasi faskel dengan tidak terekamnya kegiatan dampingan faskel dalam log book faskel, 8) Tidak lancarnya penyerapan BOP tim faskel, 9) Terlambatnya progress entri data SIM, 10) Belum terdistribusinya pedoman umum dan teknis PNPM-P2KP sampai ke tingkat kelurahan/ desa, serta 11) Penggunaan dana fixed cost pelatihan masyarakat tidak ditransparankan oleh Faskel. Terhadap berbagai temuan persoalan tersebut, KMP memberikan rekomendasi seperti berikut : Faskel wajib melakukan fasilitasi pertemuan khusus perempuan minimal 3 event setiap siklus, waktu menyesuaikan waktu longgar perempuan Faskel perlu memberikan coaching khusus kepada relawan mengenai pentingnya transparansi, serta memastikan transparansi dari setiap keputusan rembug dilaksanakan dengan melakukan publikasi kepada masyarakat luas Mengulang siklus bagi KMW yang menyalahi SOP. Penagihan manajemen KMW kepada proyek disesuaikan dengan jumlah media yang diproduksi, dan dipastikan rekomendasinya oleh KMP Tim Fasilitator perlu koordinasi dengan Kepala Desa dan bisa memberikan pemahaman yang baik tentang substansi PNPM-P2KP karena Kades sangat strategis sebagai media sosialisasi ke masyarakat. Sosilisasi di tingkat masyarakat perlu lebih dikuatkan lagi oleh Tim Fasilitator relawan dan melibatkan lembaga atau tokoh masyarakat lokal Faskel melakukan tertib administrasi agar proses pelaporan kegiatan ke Satker dapat berjalan lancar sehingga penyerapan BOP tidak terkendala karena keterlambatan dalam mempertanggung jawabkan BOP pada periode sebelumnya. Teguran oleh KMW/ Korkot kepada Tim Fasilitator yang tidak melaksanakan dalam penyediaan data SIM dan QS secara tepat waktu.
2
KMW perlu segera menidstribusikan pedoman umum dan teknis PNPM-P2KP sampai ke tingkat kelurahan/ desa. Teguran oleh KMW/Korkot kepada Tim Fasilitator yang tidak transparan dalam pengelolaan dana fixed cost pelatihan masyarakat. Teguran KMW kepada korkot yang tidak melakukan verifikasi data SIM dan QS.
Pendampingan di Lokasi Lama PNPM Secara spesifik terdapat beberapa temuan persoalan, yaitu 1) PJM Pronangkis belum selesai atau belum dilakukan, sementara schedule telah terlampaui di beberapa lokasi 2) Rata-rata nilai PJM Pronangkis relatif masih rendah dan masih banyak daftar persoalan yang digali melalui PS belum diakomodir dalam rencana program (kebutuhan) dalam PJM Pronangkis, 3) Hasil review kelembagaan yang merekomendasikan penyegaran BKM tidak berjalan sesuai koridor di beberapa lokasi, BKM dipilih tidak dengan pemilu yang melibatkan warga masyarakat atau BKM tidak menghendaki adanya pemilu ulang BKM, 4) Hasil review keuangan belum menghasilkan rekomendasi berupa rencana kerja khusus untuk peningkatan tingkat pengembalian (RR), padahal sebagian besar lokasi sasaran pada posisi tingkat pengembalian yang rendah, 5) Terdapat sejumlah BKM yang tidak konsisten dengan AD BKM, misal masa tugas yang mestinya 3 tahun dirubah menjadi 5 tahun tanpa merubah AD/ART BKM, 6) Banyak Faskel dan juga BKM tidak paham tentang ukuran kinerja BKM (sekretariat BKM dan UPK BKM), 7) Tidak semua Faskel dan BKM paham mengenai ketentuan PAKET, 8) Tidak validnya data PJM dalam SIM disebabkan karena data yang diinput belum merupakan data PJM hasil review, 9) Belum terupdatenya data QS sehingga data QS lokasi lama PNPM belum dapat digunakan untuk analisis kurva S, 10) BKM kurang memahami secara lengkap tentang substansi dari Review, sehingga tidak menghasilkan output yang dipersyaratkan, 11) Beberapa status data kinerja keuangan BKM (BKM memadai) yang tidak sesuai dengan fakta lapangan, 12) TA Infra, MK & Askot Infra, dan Askot MK; belum melakukan monitoring secara rutin setiap bulan sesuai dengan target yang ada dikontrak terbaru. Terhadap temuan tersebut, KMP memberikan rekomendasi sebagai berikut : Korkot/Askorkot bersama KMW wajib mereview kinerja faskel yang bersangkutan dan mengeluarkan rekomendasi yang proporsional KMW dan Korkot segera melakukan pengendalian yang intensif terhadap capaian pelaksanaan kegiatan dilapangan
3
KMW & Manajemen segera merealisasikan kewajiban monitoring rutin untuk TA Infra, TA MK, Askot Infra, dan Askot MK ; yang sesuai dengan target yang tertuang dikontrak terbaru Pemandu KMW wajib coaching ulang Faskel (review PJM, Kelembagaan dan Keuangan), dan faskel segera lakukan fasilitasi kegiatan ketiga review paling lambat pada 15 Desember 2007 Pemandu KMW wajib coaching ulang Faskel (esensi Kelembagaan), dan faskel segera lakukan fasilitasi penyempurnaannya, hingga terjadi revitalisasi BKM paling lambat pada 2 pekan setelah pencairan BLM I PNPM Faskel melakukan verifikasi ulang terhadap data-data penilaian kinerja keuangan sekretariat BKM dan UPK diseluruh wilayah dampingan dan segera melaporkan ke TA.MK KMW paling lambat 15 Desember 2007. Faskel segera fasilitasi identifikasi kondisi kredit macet bersama BKM dan UPK, dilaksanakan paling lambat sebelum BLM I PNPM cair Faskel segera fasilitasi BKM untuk mereview keputusan BKM, untuk dikembalikan pada aturan mainnya KMW perlu memastikan bahwa instrumen pengendalian pencairan dana BLM PNPM terkait dengan kelayakan substansi sebagai prasarat pencairan dipahami oleh seluruh Faskel, dan berlaku pula pada Faskel pendamping di lokasi lama non PNPM yang akan akses program PAKET. KMW perlu segera mendistribusikan pedoman PAKET pada Faskel maupun BKM, serta memberikan coaching mengenai PAKET kepada Faskel KMW perlu segera melakukan proses entri data PJM hasil review PJM. Pendampingan di Lokasi Lama Non PNPM Tidak berbeda jauh dari kondisi lokasi lama PNPM, secara spesifik terdapat beberapa temuan persoalan, yaitu 1) rata-rata nilai PJM Pronangkis relatif masih rendah dan masih banyak daftar persoalan yang digali melalui PS belum diakomodir dalam rencana program (kebutuhan) dalam PJM Pronangkis, 2) Hasil review kelembagaan yang merekomendasikan penyegaran BKM tidak berjalan sesuai koridor di beberapa lokasi, BKM dipilih tidak dengan pemilu yang melibatkan warga masyarakat, 3) Hasil review keuangan belum menghasilkan rekomendasi berupa rencana kerja khusus untuk peningkatan tingkat pengembalian (RR), padahal sebagian besar lokasi sasaran pada posisi tingkat pengembalian yang rendah, 4) Terdapat sejumlah BKM yang tidak konsisten dengan AD BKM, misal masa tugas yang mestinya 3 tahun dirubah menjadi 5 tahun tanpa merubah AD/ART BKM, 5) Banyak Faskel dan juga BKM tidak paham tentang ukuran kinerja BKM (sekretariat BKM dan UPK BKM), 6) Tidak semua Faskel dan BKM paham mengenai ketentuan PAKET, 7) Tidak validnya data PJM dalam SIM disebabkan karena data yang diinput belum merupakan data PJM hasil review, serta 8) Belum tersedianya aplikasi QS sehingga pengendalian kegiatan lama non PNPM dilakukan secara manual. Terhadap temuan tersebut, KMP memberikan rekomendasi sebagai berikut :
4
Korkot/Askorkot bersama KMW wajib mereview kinerja faskel yang bersangkutan dan mengeluarkan rekomendasi yang proporsional Pemandu KMW wajib coaching ulang Faskel (esensi PJM Pronangkis), dan faskel segera lakukan fasilitasi penyempurnaannya paling lambat pada 15 Desember 2007. Pemandu KMW wajib coaching ulang Faskel (esensi Kelembagaan), dan faskel segera lakukan fasilitasi penyempurnaannya, hingga terjadi revitalisasi BKM paling lambat pada sebelum dilakukan akses kemitraan pada program PAKET. Faskel melakukan verifikasi ulang terhadap data-data penilaian kinerja keuangan sekretariat BKM dan UPK diseluruh wilayah dampingan dan segera melaporkan ke TA.MK KMW paling lambat 15 Desember 2007. Pemandu KMW wajib coaching ulang Faskel (program recovery kredit macet), dan faskel segera lakukan fasilitasi penyempurnaannya paling lambat pada 15 Desember 2007. Faskel segera fasilitasi identifikasi kondisi kredit macet bersama BKM dan UPK, dilaksanakan paling lambat sebelum akses kemitraan BKM diusahakan. Faskel segera fasilitasi BKM untuk mereview keputusan BKM, untuk dikembalikan pada aturan mainnya KMW perlu memastikan bahwa instrumen pengendalian pencairan dana BLM PNPM terkait dengan kelayakan substansi bagi lokasi lama PNPM sebagai prasarat pencairan dipahami oleh seluruh Faskel, dan berlaku pula pada Faskel pendamping di lokasi lama non PNPM yang akan akses program PAKET. KMW perlu segera mendistribusikan pedoman PAKET pada Faskel maupun BKM, serta memberikan coaching mengenai PAKET kepada Faskel KMW perlu segera melakukan proses entri data PJM hasil review PJM. Jakarta, 8 Desember 2007
Konsultan Manajemen Pusat (KMP) PNPM P2KP
5
