Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
REKLAMASI DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH -Tantangan dan IsuASISTEN DEPUTI URUSAN PENATAAN RUANG DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Jakarta, 12 Februari 2014
Pengembangan Wilayah, Rencana Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan Lainnya UU No. 25/2004 SPPN
HIRARKHI DOKUMEN PERENCANA AN
MUSRENBANG
UU No. 26/2007 Penataan Ruang
UU No. 27/2007 Pengelolaan WP3K
HIRARKHI RENCANA TATA RUANG
HIRARKHI PENGELOLAAN WP3K
NASIONAL
RPJP
RPJMN
1 : 1000.000
PROVINSI
RPJPD
RPJPD
1 : 500.000
RTR Pulau (Perpres)
1 : 250.000
Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional
1 : 250.000 1 : 50.000
Perda RTRW Provinsi
RPJMD
KAB/KOTA
RPJMD
PROGRAM SEKTOR
RTRWN (PP No. 26/2008)
RZWP3K Provinsi
1 : 100.000 1 : 50.000
Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi
1 : 10.000
Perda RTRW Kabupaten/Kota
RZWP3K Kabupaten/Kota
1 : 5.000
Zoning Regulation (RDTR)
RSPWP3K (Renstra WP3K)
KEBIJAKAN RENSTRA
RSPWP3K (Renstra WP3K)
RKP/RKPD Instrumen Pengendalian Insentif / Disinsentif Perpajakan, DBH, DAU, DAK
RAWP3K
PENERAPAN PERUNTUKAN RUANG PADA RTRW (POLA RUANG) RTRWN 1: 2.000.000
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN/KOTA
1: 100.000, dan 1:250.000
1: 50.000, dan 1: 25.000
Kawasan Pertambangan Waduk / Danau Kawasan Mataram Kuno Kawasan Pariwisata Pesisir Laut
PROVINSI PUSAT KABUPATEN/KOTA Kawasan peruntukan reklamasi tidak diatur RTR PULAU 1: 250.000
REKLAMASI BAGIAN DARI PENGEMBANGAN WILAYAH
1. Contoh Penerapannya dalam RTRW
2. Rencana Reklamasi dalam Perpres Batam, Bintan dan Karimun Nomor 87 tahun 2011
3. Rencana Reklamasi dalam Perpres Mamminasata Nomor 55 tahun 2011
Penerapan Reklamasi dalam RTRW Lokasi Reklamasi
Perda RTRW Prov DKI Jakarta No.1 tahun 2012 Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c (pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;), meliputi: a) …; b) melaksanakan reklamasi dan revitalisasi kawasan Pantai Utara; c) ….
Perda RTRW Kab.Tangerang No.13 tahun 2011 Pasal 8 ayat (4) Strategi pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura yang meliputi a) reklamasi sepanjang pantai utara kabupaten dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya, b) Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai utara dengan wilayah daratan Kabupaten.
Perencanaan Reklamasi dalam Perpres BBK Rencana Reklamasi
Perpres 87 tahun 2011
1. 2. 3. 4.
Pasal 113 ayat (f3) Reklamasi untuk Peruntukkan Permukiman kepadatan tinggi (B1) Pasal 116 ayat (f4) Reklamasi untuk Peruntukkan Industri (B4) Pasal 117 ayat (f3) Reklamasi untuk Peruntukkan Pariwisata (B5) Pasal 118 ayat (3f, 4f, 5f, 6f) Reklamasi untuk Peruntukkan Pelabuhan; peruntukkan Pendidikan, kesehatan, Sosbud, riset dan teknologi; Pertahanan dan keamanan; dan Peruntukkan perdagangan dan Jasa (B6)
Perencanaan Reklamasi dalam Perpres Mamminasata Rencana Reklamasi
Perpres 55/2011 ; Pasal 129 ayat 4 huruf d
Penerapan ketentuan khusus pada Zona P3 meliputi: 2) penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya, dengan jarak dari titik surut terendah paling rendah 300 (tiga ratus) meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter, kecuali pada lokasi yang secara rekayasa teknologi memungkinkan jarak dapat diminimalkan, dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan.
HIRARKHI RENCANA TATA RUANG DAN PERIZINAN Proses Perijinan (PP 15/2010)
Hierarki Rencana Tata Ruang
Skala
Arahan Pemanfaatan Ruang Sektoral
RTRW Nasional (PP N0. 26 Tahun 2008)
1 : 1.000.000
Dasar Pelaksanaan RTRWN dalam Penyusunan RTRW Prov
RTR Pulau/Kepulauan (Perpres)
1 : 500.000
Pengaturan Zonasi Pengembangan Kawasan
RTR Kawasan Strategis Nasional (Perpres)
1 : 250.000 1 : 50.000
Pedoman Penetapan Lokasi dan Fungsi Ruang untuk Investasi
RTRW Provinsi (Perda Prov)
1 : 250.000
Pengaturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kawasan
RTR Kawasan Strategis Provinsi (Perda Prov)
1 : 100.000 1 : 50.000
Dasar untuk Penerbitan Perizinan Lokasi Pembangunan dan Administrasi Pertanahan
RTRW Kab/Kota (Perda Kab/Kota)
1 : 100.000 1 : 50.000
Dasar Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang / Lokasi
Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan (SK Gub/Bupati/Walikota)
1 : 25.000 1 : 10.000
Dasar Pemberian Izin Bangunan, KDB, KLB
Lembar Kerja / Urban Design Guideline (SK Kepala Dinas Tata Kota)
1 : 5.000 1 : 1.000
ISU – ISU REKLAMASI
1. 2. 3. 4. 5.
Perijinan Reklamasi Ekosistem Pesisir Arus Laut Status Administrasi Pertanahan Implementasi Kebijakan
TERIMA
KASIH
ALUR IZIN LOKASI & IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI (Perpres 122 tahun 2012) PEMOHON : Pemerintah, Pemda, Perorangan BERKAS SYARAT IZIN LOKASI
PEMBERI IZIN (Pasal 16)
1
IZIN LOKASI
Menteri
(Pasal 17) 1. Identitas Pemohon : (Akte, NPWP, Domisili, Pengurus dll) 2. Proposal Reklamasi 3. Peta Lokasi dengan koordinat geografis. 4. Bukti kesesuaian lokasi dg RZWP-3-K dan/atau RTRW
IZIN PELAKSANAAN
1. Pembangunan Fisik 2. Laporan (per 4 bulan) 3. Reklamasi sesuai Rancangan Detail 4. Reklamasi sesuai Izin Lingkungan < 1 Tahun Alur Izin Lokasi Penolakan
Alur Izin Pelaksanaan
< 20 Hari
1. KSN Tertentu 1. Rencana Induk 2. Studi Kelayakan (FS) 3. Rancangan Detail Reklamasi
2. Lintas Provinsi 3. Pelabuhan Perikanan (Pusat)
Gubernur / Bupati / Walikota 1. Sesuai Wilayah Kewenangan 2. Pelabuhan Perikanan (Daerah)
< 2 Tahun
BERKAS SYARAT IZIN PELAKSANAAN (Pasal 18) < 45 Hari
1. 2. 3. 4.
Izin lokasi Rencana Induk Reklamasi Izin lingkungan Dokumen FS teknis dan ekonomi 5. Dokumen Rancangan Detail reklamasi 6. Metode dan jadwal pelaksanaan reklamasi 7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan
2
