REALISASI BELANJA NEGARA SEMESTER I TAHUN 2012 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
R
I
Pada APBN-P tahun 2012 volume belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.548,3 triliun, atau meningkat Rp112,9 triliun (7,9 persen) terhadap pagu belanja negara dalam APBN 2012. Peningkatan volume belanja negara tersebut, sebesar 92,6 persen dialokasikan pada belanja Pemerintah Pusat, dan 7,4 persen dialokasikan untuk transfer ke daerah.
D
PR
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis •
BN
–
SE
TJ
EN
Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat sampai dengan semester I tahun 2012 mencapai Rp393,9 triliun, atau terserap 36,8 persen terhadap pagu APBN-P 2012. Dari jumlah realisasi semester I tahun 2012 sebesar Rp393,9 triliun tersebut, 41,7 persen (Rp164,3 triliun) merupakan realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sedangkan 58,3 persen (Rp229,6 triliun) merupakan realisasi belanja non-K/L.
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
Tabel 1. Realisasi Semester I Belanja Pemerintah Pusat, 2011-2012 (triliun rupiah)
AN
AL
Sumber : Laporan Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2012
O
Tabel 1 menunjukkan :
BI R
• Penyerapan subsidi dan bantuan sosial merupakan yang tertinggi di antara penyerapan kedelapan jenis belanja Pemerintah Pusat, dengan penyerapan masing-masing sebesar 55,0 persen dan 54,5 persen. -
Lebih tingginya realisasi belanja subsidi, terutama disebabkan oleh meningkatnya penyerapan anggaran subsidi energi (BBM, LPG tabung 3 kg dan listrik) dalam semester I tahun anggaran 2012. Peningkatan realisasi subsidi energi tersebut disebabkan antara lain oleh lebih tingginya realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan lebih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat apabila dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN-P 2012.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 1
-
Lebih tingginya realisasi penyerapan anggaran bantuan sosial dalam semester I tahun 2012 tersebut terutama dipengaruhi oleh perbaikan administrasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga pencairan anggarannya dapat dipercepat.
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Tabel 2. Realisasi Semester I Belanja Subsidi, 2012 (triliun rupiah)
KS AN AA N
Sumber : Laporan Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2012
• Realisasi belanja hibah dan belanja lain-lain sampai dengan semester I 2012 masih rendah, yaitu hanya mencapai masing-masing 0,4 persen dan 4,2 persen dari pagu dalam APBN-P 2012.
LA
Rendahnya belanja hibah tersebut dipengaruhi antara lain oleh penyaluran hibah kepada daerah berdasarkan pada kinerja (performance based) pelaksanaan kegiatan hibah dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengajukan permintaan penyaluran hibah. Lebih rendahnya persentase penyerapan belanja lain-lain tersebut dikarenakan antara lain belum adanya realisasi anggaran untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi umum, fasilitas pelayanan kesehatan (BPJS), cadangan ketahanan pangan, cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro dan stabilisasi harga pangan, serta cadangan risiko energi.
D
AN
G
G
AR
AN
-
AN
PE
-
BI R
O
AN
AL
IS A
• Sampai dengan semester I tahun 2012, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp104,1 triliun, atau 49,0 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun 2012 sebesar Rp212,3 triliun. Tingkat penyerapan ini lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun 2011, hal ini disebabkan karena pembayaran gaji pokok dan pensiun pokok bulan ketigabelas dalam tahun 2012 dapat dilakukan tepat waktu, sementara dalam tahun 2011 baru dibayarkan pada bulan Juli. • Realisasi belanja barang sampai dengan semester I tahun 2012 mencapai Rp41,8 triliun atau menyerap 22,4 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun anggaran 2012 sebesar Rp186,6 triliun. Kinerja penyerapan belanja barang tersebut lebih rendah dari penyerapan dalam semester I tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh - efisiensi anggaran K/L berupa penghematan belanja K/L tahun 2012 sebesar Rp18,9 triliun. - faktor-faktor yang terkait dengan pemblokiran anggaran karena kurangnya kelengkapan Term of Reference/Rencana Anggaran Belanja dan referensi harga untuk Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 2
input yang tidak tercantum dalam Standar Biaya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012. - pelaksanaan reorganisasi beberapa K/L, karena keterlambatan penunjukan satker dan pejabat perbendaharaan. lain, - tingginya kehati-hatian dalam pelaksanaan anggaran.
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
• Realisasi anggaran belanja modal dalam semester I tahun anggaran 2012 mencapai Rp30,6 triliun, yang berarti menyerap 18,2 persen dari pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN-P tahun anggaran 2012. Penyerapan anggaran belanja modal tersebut lebih tinggi dari penyerapan realisasi dalam semester I tahun 2011. Hal ini terutama berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempermudah prosedur pelaksanaan program/kegiatan termasuk dimungkinkannya pelaksanaan proses tender lebih awal, serta dampak dari percepatan pelaksanaan anggaran melalui Tim Evaluasi, Pemantauan, dan Percepatan Anggaran (TEPPA) yang secara intensif memantau dan memberikan advokasi bagi K/L dalam mempercepat pelaksanaan anggaran.
KS AN AA N
AP
BN
–
• Realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp49,6 triliun, atau menyerap 42,1 persen dari pagu APBN-P tahun 2012. Realisasi anggaran pembayaran bunga utang ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama di tahun 2011.
AR
AN
D
AN
PE
LA
- Realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp35,2 triliun, atau 41,6 persen dari pagu APBN-P tahun 2012. Realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan realisasi dalam periode yang sama tahun 2011.Hal ini ditentukan oleh membaiknya kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) di awal tahun 2012. - Realisasi pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp14,4 triliun, atau 43,6 persen dari pagu yang telah ditetapkan dalam APBN-P tahun 2012. Realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun 2011. Hal ini antara lain disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi penarikan pinjaman luar negeri dan bunga penerbitan SBN valas
G
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi
IS A
AN
G
• Realisasi anggaran belanja K/L dalam semester I 2012 menyerap 30,0 persen dari pagu alokasi belanja K/L yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp547,9 triliun.
BI R
O
AN
AL
• Realisasi anggaran belanja K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja penyerapan belanja K/L, antara lain: (1) masih terdapat dana blokir; (2) belum adanya payung hukum mekanisme dan pelaksanaan kegiatan; (3) hibah luar negeri yang belum efektif; (4) realisasi anggaran belanja modal dipengaruhi oleh kemajuan pekerjaan fisik, antara lain terkait pembebasan lahan; (5) adanya pekerjaan yang memerlukan audit BPKP; serta (6) belum adanya persetujuan DPR terkait revisi alokasi anggaran.
• Realisasi anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Riset dan Teknologi merupakan realisasi anggaran K/L dengan penyerapan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 3
paling tinggi. Dalam semester I tahun 2012 tersebut, dengan tingkat penyerapan terhadap pagu APBN-P 2012 masing-masing sebesar 57,0 persen dan 45,9 persen. • Di lain pihak, Kementerian Perumahan Rakyat dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, merupakan K/L dengan tingkat penyerapan paling rendah, yaitu sebesar 1,9 persen terhadap pagu APBN-P 2012.
Realisasi Transfer ke Daerah
EN
D
PR
R
I
• Dalam semester I tahun 2012 telah disalurkan dana Transfer ke Daerah sebesar Rp235.523,3 miliar, atau mencapai 49,2 persen dari pagu anggaran Transfer ke Daerah yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.
–
SE
TJ
• Realisasi Transfer ke Daerah tersebut lebih tinggi 4,9 persen dibandingkan dengan realisasi Transfer ke Daerah dalam periode yang sama tahun sebelumnya.
AP
BN
Realisasi dana Perimbangan
KS AN AA N
Dana Alokasi Umum
• Realisasi DAU dalam semester I tahun 2012 mencapai Rp159.725,0 miliar, atau 58,3 persen dari pagu APBN-P 2012.
PE
LA
• Realisasi DAU dalam semester I tahun 2012 tersebut terdiri atas DAU untuk Provinsi Rp15.972,5 miliar dan DAU untuk Kabupaten/Kota Rp143.752,5 miliar.
AN
Dana Bagi Hasil
AR
AN
D
• Realisasi DBH dalam semester I tahun 2012 mencapai Rp36.810,1 miliar atau 34,0 persen dari pagu alokasi DBH yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp108.421,6 miliar.
IS A
AN
G
G
• Realisasi DBH tersebut terdiri atas DBH Pajak Rp19.638,3 miliar atau 38,0 persen dari pagu alokasi APBN-P dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp17.171,8 miliar atau 30,3 persen dari pagu APBN-P.
BI R
O
AN
•
AL
Dana Alokasi Khusus
•
Dalam semester I tahun 2012 realisasi penyaluran DAK kepada daerah mencapai Rp7.411,9 miliar, atau 28,4 persen dari pagu APBN-P 2012. Realisasi tersebut terdiri atas DAK yang disalurkan tahap I Rp7.382,4 miliar (99,6 persen) dan tahap II Rp29,5 miliar (0,4 persen).
Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dalam semester I tahun 2012, realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian mencapai Rp31.576,3 miliar, atau 44,8 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 4
Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi 17,1 persen jika dibandingkan dengan realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 27,7 persen. Dari realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dalam semester I tahun 2012 tersebut, 11,4 persen diantaranya merupakan realisasi Dana Otonomi Khusus dan 88,6 persen merupakan realisasi Dana Penyesuaian.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Penyusun: Titik Kurnianingsih
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 5
