MENTERI KEUANGAN REPUT]LIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN ]MBNTtrRI IGI.JANGAN REPUBL] K INDONBSIA
NOMOR 2.0'L lP\\XK,O7 l'2O11 TT'I\ITANG
PT'DOMAN UMUM DAN AI.OKASI BANTUAN OPERASIONAL StrKOLAI-I TAFIIJN ANGGARAN 2012 DtrNG,AN RAI_IMA*I TUFIAN YANG MAI{A trSA
MtrNTERI KBUANGAN RBPi-'BLII( INDONESIA,
Menimbturg
bahwa untuk rnelarkscinakan ketenluarr Pasal 28 ayat (I2l
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
Undang-Undang Nornor' 22 'lahun 20 1 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggara.n 2012, perlu rnenetapkaur Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Barrttran Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2OI2; :ZOO4
tentang
Perimbangetn
I(euangan a.ntara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi:r" Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negari:. Republik lndonesia Nomor aa34; 2. Undang-Undang Nomor 22 Talrun 2OII tentang Anggaran Pendapzrtan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OI2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLI Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara l{epublik lndonesia l\lomor 525a); 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun :1011 teptang Rencana I(erja 'l Pemerintah'llahun 2O)2; 4. Keputusan Presiilen lVomor 56/P Tahun 2OL0; 5. Peratnran lVlenteri I(euangarr Nornor 126/PMK.O7/2O1O tentang Pelaksa:eaan dan Pertanggungjawaban Arrggaran Transfer ke Daerah; MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PBRA'|URAN MtrNTER{ KBUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTIJAN OPERASI()NAL SBI(OLAH IUI{JN ANGGARAN 2012.
Pasnl
1
(1) Bamtuan Operasioni,rl Sekolah yang selanjutnya disingkat BCS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia tragi satuan pendidikan dasar sebagid pelaksana program wa-jib belaj:a.r, dan dapat dimuirgkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petrinjuk teknis Menteri Penclidikan clan Kebuclayaan.yg/
lvlL:[tiI t.ii t(i t.JAI'J{lAt\l l!::l'l Ji tl li( li\lllOhll- ijlA
I
-2(21
(3)
BOS dialokasikan kepada daerah pr'fvinsi untlrk meringankan
beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan da-lam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sekolah penerima BOS adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa 1Sn7Soi,n) clan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertana Terbuka (sMP/SMPLB/SMP|), termzrsuk sD-sMP Satu Atap (SATAP) dan Ternpat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) ya:lg diselenggarakan oleh masyarakat, beik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
(4) Alokasi BOS Tahun Anggaran 20 12 untuk SD dan SMP per sisrva per tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, adalah sebagai berikut; a. Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per siswa per tahun untuk SD/SDLB di kabupaten/kota; dan
b.
Rp7,LO.O00,O0 {tujuh ratus sepuhrh ribu, rupiah) per sisw-a per t.ahun untuk SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten/kota. Pasal 2
(1)
(2)
(3)
BOS Ta"hun Anggaran 2OL2 merupiakan komponen Anggaran Transfer ke Daeratr daLam AnggararL Pendapatan dan Belanja Negara'lahun Anggaran 2OI2. BOS sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2AI2 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Perubahan Tahun Anggaran 2OI2 pada kelompok Lain-lajn Pendapatan yang Sah. BOS dil.ujukan terutanna untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggara.n pendidikan dalam Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah baik untuk BOS Daerah dan,/atau Bamtuan Operasional Pendidil
(1)
Alokasi BOS Tahun Anggaran 2OI2 ada-lah sebesar Rp23.594.800.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah)
untuk daerah dengan rincian sebagai berikut: a. BOS yang clialokasikan ke kabupaten/kota melalui provinsi sebesar Rp22.44L.l15.42O.OOO,OO (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh satu rnitiar seratus lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 36.579.003 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga) siswia. yang terdiri dari 27.153.667 (dua puluh tujuh juta seratus lirna pr-rluh tiga ribu enanr ratus . enam puluh tujuh) siswa SD dan 9.425.336 (sembilan -juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enarrr) siswa SMp; d,an pla
disedial.ran
lvl l,rl',1 I t
i
if
:l
I
i(tjl..J/\f,l{ ri/\N
lrl,Jlll.Il( Il.luol'Jl :5;lA 4
-J-
b. Dania- Cadangan BOS
('3uffer
fund)
sebeser
Rp1.153.684.58O.000,O0 (satu triliun seratus lima puluh tiga *iliz,t enam ratus delapan puluh enrpat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk mengantisipasi jumlah siswa yang belum terhitung atau bertarnbairnya jumlah siswa dari perkiraan semula per triwulannya pada tahun anggaran berjalan.
(21
(s)
(4)
Rincian a,lokasi BOS per provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yrmg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Rincian alokasi BOS untuk masing-masing kabupatenfkota dalam provinsi. yarig bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat i1) huruf zt dihitung berdasarkan data nama sekolah dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Fendidikan dan Kebudayaan dalam Petunjuk Teknis Penggttnaan BOS Tahun Anggaran 2012. Darra Cadangan BOS (Buffer fund) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr"rf b, pencairannya dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi kurang sa-lur BOS dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketersediaan dan perkembangan data jumlah siswa per triwulan dalam tahurt anggaran berjalan. Pasal 4
(1)
(2)
(3)
(41
Mekanisme penyaluran BOS Tahun Anggaran 2AL2 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari F,ekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya ditemskan secara langsung ke satua-n pendidikan dasar dalam bentuk hibah. Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan secara triwulanan, yaitu: a. Triwulan I dilakukan paiing lambat 14 (empat belas) hari kerja pada. awal bulan Januari 2OI2; b. Triwr:lan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2OL2; c. Triwrrlan III dilakukan pa-ling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2OI2; dan d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2012. Penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (21 masing-masing dilakukan sebesar 7+ (satu perempat) dari alokasi BOS. Penyaluran Dana Cadangan BOS set,agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diiakukan sece.ra triwuianan, yaitu: a. Triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir; b. Triwulan II dilakukan paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhiri fi/
lvl t:l'Jl [] ill l'( f:l"lAN(:iAl! il l:PlJlll- I l( INUONI h[ilA
-4c. Triwulan III dilakukan paling larrbat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum triwulan III berakhir; dan d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir. Irasa-l 5
(1) Pemerirrtah Provinsi wajib merlyalurkan Bos kepada masing-masing sekolah paling lamlcat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterirnanya BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provir:si setiap triwulannya. (21 Penyaluran BOS sebagaimana dimak:iud pada ayat (1) mengacu kepada rincian alokasi BOS masing-masing sekolah per kabupaten/kota sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). Pasal 6
Gubernur wajib membuat dan rnenyarnpaikan: a. Laporan llealisasi Penyaluran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan b. Laporan Realisasi Penyerapan BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudal'aan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Pasal 7
(1) Laporarl Realisasi Penyaluran seba;gaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disertzri dengan Surat l)ernyataan Tanggung Jawab dan DeLftar Surat Perintatr Pencairan Dana Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran. (21 Laporan:L Realisasi Penyaluran sebar.gaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
a. pada akhir bulan Maret 2OL2 untuk
penyaluran
Triwulan I; b.
pada akhir bulan Juni 2OI2 untuk
penyaluran
Triwr,rlan II; c.
pada akhir
September 2OL2 untuk
penya-luran
Triwulan III; dan
d. pada akhir bulan Desember 2OL2 untuk penyaluran Triwulan IV.
(3) Format dan Petunjuk Pengisian Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tr:rcanturn dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
yang merupakan bagian tidak tei:pisahkan dari
(4) Format Surat Pernyateran Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) tercanturn dalam Larrrpiran III yang merupakan bagian t.idak terpisahkan dari Peraturem Menteri ini., L
M
n
l([: l'-lANGAf'l PIJ nLl l( I l'l DOI'l l- :ll A
INT
t
t::l i I
-tl-
(s)
t-
Format Daftar Surat Perintah Pencait:an Dana Yang Diterbitkan Untuk Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercan.tum dalam L,ampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8
(1)
Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b antarzr lain memuat kondisi sebagai berikut: a. kuremg salur, jika terdapat selisih kurang antara jumlalr da-ra yan6l ditransfer sebagaimana dima<sud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah pada triwulan bersangkutan; atau b. lebitr salur, jika terdapat selisih lebih antara jumlah dana yang ditrernsfer sebagaimana dimaksud da,lam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah pada triwulan bersangkutan.
(2)
Laporan Realisasi Penyerapan BOS sr:bagaimana dimaksud paCa ayat (1) dibuat per triwulan sesuai derrgan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Tahun Anggaran 2OI2 Pasal 9
hal terdapat kurairg/lebih salur sebagaimana dimaks-rd dalam Pasal B ayat (1), Gubernur lnenyalnpaikan perhitungan kurang/lebih salur BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dalarn
(1)
Da-lam
(21
Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 6 huruf b. Berdasarkan Laporan Realisasi Pen'gerapan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jencleral Pendidikan Dasar menyampaikan rekomendasi kurang/lebih salur BOS kepada Menleri Keuangan c.q. Direktur Jenderzrl Perimbangan Keuangan.
Rekomendasi kurang/lebih salur BOS sebagaimala dimaksrd pada ayat (2) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Ker-rangan paling lambat 3O (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir. (4) Rekomendasi kurang sa-lur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyalureLn Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, untuk kemudian disaiurkan ke provinsi.T$ry, (3)
lvlFN l[:fiI KL.IJAN( iA[J n [:] PLi{lt,l l{ I hJiJOl'J t : :lln
-6Peiserl 1O
Dalam hal terdapat lebih salur
se
bag;aimana dimaksud dalarrr
Pasa-l B ayat (1) hur-uf b, maka:
a. lebih salur tersebut akan diperhiturrgkan sebagai pengurang dalam
penyaluran alokasi BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a triwulan berikutnya; ateLu b. untuk Triwulan IV lebih salur tersr:but akan diperhitungkan setragai pengurang dalam penyaluran 'lriwulan I tahun anggaran berikutnya setelah memperhatikan rekornendasi dari Menteri Pendidikzur rlan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Pasal
11
Pengawasan atas -pelaksanaan pembayara.n BOS dilaksanakan oler aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peratura:r perundang-undangan. Paseil 12
Dalarn hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsionalf aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13
(1) Alokasi BOS yang diertur clalam Peral-uran Menteri ini termasuk alokasi BOS untuk sekolah penerim;a" BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2012.
(2) Alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS 'di daerah terpencil Tahun Anggaran 2OL2 berlaku ketentuan sebagai berikut: a. penyaluran BOS dilakukan secara semesteran; b. alokasi BOS tersebut merupakan bagial dari alokasi BOS per provinsi; dan
c. rincian alokasi BOS dihitung berdasarkan data sekolah penerirna BOS di daerah terpencil dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (3) Ketentuan mengenai pedouran umunr dan alokasi BOS untuk sekoiah penerima BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2OI2 diatur dengan Peraturan Menteri Keuarrgan tersendiri.
(4) Dalam hal Peratural Menteri Keuang;an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, ketr:ntuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil Tahun Anggaran 2Ol2 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
t'*
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-7
-
Pasal 14
ieratttran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal cliunclangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, menlerintahkan pelgundangan Peraturan Menteri ini clengan penempatzrnnya dalam Rerita Negara Republik Indonesia. DiLetapkan di Jalcarta pada talggrrl 9 Desember 201i MBNTtrRI I{:]]UANGAN, ttcl. AGUS D. V/. MARTOWAT
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember'
2O11
MENTEITI HUKUM DAN FIAK ASASI MANUSIA, ftd.
AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGAITA REPUBLIK INDONESIA ]'AHUN 2011 NOMOIT 803 Salinan sesuai dengar-r aslinya KEPALA BIRO UMUM KEPAI-A
LAMPIRAN
I
PERATUR.{\ MENTERI i'EU.A-]'iGAN REPUBLIK INDONES]A
NorloR
20
L
/Pxtx.ozlzot'.
TENTANG PEDOMAII UMUM DAN ALOXASI BANTUAN OPERAS]ONAI SEKOLAH TA}iUN ANGGARAN 20 12
.
-:
.
:-
::l:: :r, l_r: I I
RiNCIAN ALOKASI BA}ITUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGA.RAN 2012 PER PROViNSI {da-lam
BOS
1I
DANA CADA.NGAN BOS
PROVINSI
NO.
Tl
Aceh
Uttra
2 Sumatera
Sumatera Barat 4
6
TOTAI
2)
cMp
22.572.r70.OOO
1.049.360.000
150.598.810.000
1.109.584.660.000
467.696.r70.O00
1.577.280.830.000
3.763.300.000
154.936.9 i 0.000
568.700.2 i0.OC0
167.463.+40.OOO
642.s28.680.OO0
44.694.500.000
16':.289.580.000
31
439.076.000.000
15.208.760.000
7.363.410.000
1.500.159.630.000
54.254.940.000
22_866.260.O04
77 .12r .200.OOO
7.574.280.O00
27.805.260.000
4
540.894.950.000
147.362.630.000
611.111.250.000
23_229.000.000
8.
188.4s0.000
31.417.430.O00
53_402.670.000
5.700.820.O00
2.
r86.090.000
7.886.910.000
1]6.595.080.000
324.353. 100.000
12.283.240.OOO
4.391.350.000
16.674.s90.000
251.214.820.000
89.812.870.000
341.027.690.O00
1.790.260.000
39.804.260.000
572.923.420.OO4
24 1. 144.400.000
8i4.067.820.O00
94.472.720.OO4
34.659.360.000
ioc 132.080.000
42_508.410.O00
i
.Imbi
238.93 i.580.000
85.421.520.000
544.909.420.000
Belitung
89.8s3.600.000
229.354.140.OO0
774.263.560.OOO
32.964.590_000
r
475.065.240.000
1i0.894.260.000
159.275.010.000
20.230.980.000
JUMLAH
461.648.170.O00
i43.235.400.000
393.532.320.000
SMP
SD
JT-TMLq]{
444.829.910.000
Kepulauan Riau
8 Kep. Bangka
en
il
295.840.600.000
451.836.240.OOO
Selatat
A
1_055.329.720.000
Riau
7 Sumatera
TltT
122.8 I 8.190.000
28.0i4.000.000 4.619. 120.000
1
6.313.890.000
1.694.770.OO0
9 Bengkulu
132 564.220.OOO
60.798.720.000
193.362.940.000
6.815_000.000
3.125.420.000
9.940.420.000
r39.379.220.OOO
63.924.140.000
203.303.360.000
10
l,ampung
524.413.380.000
222.076.640.400
746.490.O20.O0O
26.959_560.000
11.416.800.000
38.376.360.000
551.372.940.000
233.493.440,000
784.866.380.000
11
DKI Jakarta
37.371.370.000
so7.609.040.000
256.502.590-000
T2
+82.788.520.OO0
Jawa Barat
13 Banten
t4 Jawa Tengah 15
DI Yoryakarta
16 Jawa
Timur
77 Kalimantan
Barat
243.957.740.0O0
2.804.806.340.000
1. 175.5 16.470.000
7 J.9.240.O20.OOO
276.1 10.480.000
726.740.260.OO0 3.980.322.810.O00 995_350_500"000
24.820.520.000
12.ss0.850.000
144.192.060.000
60.432.360.000
36.975.580.000
I4.193.6 10.000
756.215.600.000
290.304.090-000
1.046.5 19.690.000
38.s93.s60.000
r.935.068.42 0.000
898.362.290.000
2.834.430.710.000 277.2A1.940.O00
1.841.402.560.000
854.434,590.000
50-000
94.665.860.000
43 927.700.oO0
i75. I 76.820.000
88.548.360.000
263.725.1 80.000
9.005.660.000
4.551.100.000
13.556.760.000
184,182.480.000
93.099.460.000
1.827.809. 100.000
862.249.560.000
2.690.058.660.000
93.966.380,000
44.326.720.OO0
138.293.100.000
1.921.775.480.000
906.576.280.000
391.365.440.000
145.776.490.OOO
537.14 1.930.000
6s.038.840.000
245.077.800.000
78.910.820.000
324.49 i.520.000
17.348 800.000
402_6 13.100.000
772.277 .980.00O
82.876.880.000
255.1 54.860.000
2_
695_ 837.
1
1
372.228.920.O00
i38.649.510.00C
510.878.430.000
19.1 36.520.000
7.126.980.000
171.235.140.000
61 .859.460.000
233.094.600.000
8.803.820.000
3.179.380.000
1
1.983.200.000
180.038.960.000
]9 Kal.imantan Selatal
233.573.540.O00
75.054.100.000
308.627.640_0C0
12.007.160.O00
3.856.720.000
]5.863.880.000
24s. s80.700.000
20 Kalimantan Timur
27
i.315.880.000
1.6 10.580.000
382.926.460.000
13.948.420.000
5.738.220.000
r
9_686.640.000
285.264.300.000
163.854.060.000
Gorontalo
83.924.840.000
L 1
4.050.550.000
12.474.470.O00
s
1.760.000
242.680.390.000
8.423.920.000
i0.000
115.683.850.000
4.314.040.000
1.633.000.000
5.947.040.000
88.238.880.000
33.392.010.000
121.630.890.000
15.795.930.000
236.088 420.000
86.948.730.000
323.037.150.000
283.49q.450.000
926.062.890.000
3.305..7a0.000
1s3. s79.980.000
3 1.759.0
224.5+4.6aO.OOO
82.696.540.000
307 .241 .220.0OO
11.543.740.000
4.252.190.000
24
Sulawesi Selatar
61 1.144.260 000
269_638.1 20.000
8-8-0.782.380.00C
3 1.4 19. 18-O_000
I3.861.330.000
45.280.510.000
642.563.440.000
'25
Su.lawesr
04 882,560.000
41. I8 i.810.0{i0
I4b.0'lu.3'10.0u0
5.39 1.680.000
2.117.930.000
7.509.610_O00
170.274.240.O00
r
r
2.828.3
78.826.330.000
Sulawesi Tengah
Barat
1.630.000
2.948.998.400.000
:1]qi-1e0
18 Kalimantan Tengah
Sulawesi Utana
1
0,09
204.624 420.000
26.263.500.000
21
764.1
4.18.+.947.230.000
1.2ss,9.48.830.000
4
,( I'J'ENjTERI KEUANGAN IlEPUBLII( INDOf\.IESIA
2
BOS
DANA CADANGAN BOS
T1
PROVINSI
NO.
SD
en
JUMI,AX
SMP
2]
SD
JUMI"qH
SMP
SMP
JUMLAH
26 Suiawesi Tenggara
203.389.180.000
84.671.050.000
288.060_230.000
10.456.820.000
4.352.300.000
14.809.120.000
2
i3.846.000.000
89.023.350.000
302.869.350.000
ca Bali
243.638.860.000
i25.998.020.000
369.636.880.000
12.525. 1 00.000
6.477.330.000
256.163.960.000
132.475.350.000
388.6s9.310.000
28 Nusa Tenggara Barat
314.608.240_OOO
r24.74'2.270.0O0
439.310.5 i0.000
IO I/5
JUU.UUU
O.+IU.JYU.UUU
19.002.430.000 an tro2 aon nnn
330.781..540.000
131.112.860.000
461,894.400.000
,a Nusa Tenggara Timu:
492.549.340.000
i87.052.340.000
679.601.680.000
rq
4an nnn
9.616.240.000
34.936.720.000
5
i96.668.580.000
7r
30 Maluku
Maluku Utara JZ
Papua Papua Barat
J5
Total
143.
i61.980.000
102.87
i_ 120.OO0
24 1.180.820.000
7.3s9.620.000
207.607.970.O04
64.445.990.000
s.287.860.000
145.341.900.000
42.470.784.OO0
12.400.400.000
315.605.860.000
74.425.O40 ooo
"on
3.314.280.000
i7.869.820.000
i"50.521.600.000
10.673.900.000
r) BOS
7.471. I 10.000
108_ 158.980-000
44.654.030.000
3.826.190.000
16.226.590.000
253.581.220.000
78.251.230.000
331.832.450.000
85.895.100.000
29.7 5A.23A.OOO
i i5.553.330.000
ss8.?80.760.OOO
7.036.O 19.240.OOO
23.594.800,ooo.ooo
28.303-440.000
109.998. i80.000
4.200.360.000
1.454.790.000
5.655.1 50.000
15.749.126.860.OOO
6.691.988.560.OOO
22.44t.r15.420.OOO
809.653.900.OOO
s44.O30.680.OOO
1.153.684.580.OOO
yang disa.rurkal per triwularl sebesar 1/4 isatu per empat) dari Jumlah atokasi BOS akal d.isa-lurkarl setelal ada rekomendasi ciari Kementerian Pendidikan
da-rr
16.
Kebudayaan
Salinan sesu.ai dengan aslinya
KEPALA BiRO UMUM u.b. KEMENTERIAN KEPALA .:.. .. , ' U. - BAG.firyNS..
//.'-
:'***--**:: GIA NIP, 'i.,
i.870.000
2.183.250.000
81.694.740.000
Dana Cadaagan BOS
2 i 8.28
152.8 i3.0 iO.000
Catatal: 2)
4.538.400.000
67 .7 60 .27 0 "OOO
MENTERI
IGUANGAN,
ttd, AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN II
PERATU RAN J/EN'IDRI I(EUANGAN RDPUBLIK INDON ESIA
NoMoR lll L
lPrttrc.ot
lzotr
TENl}\NG
FeiidMaN ut\tuM DAN ALoI(Ast BAN'IuAN oPERASIoNAL SEKOI,AI.I TAIIUN ANGGARAN 20 I2
FORMAT LAPORAN RI'ALISASI PENYALURAN
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPBRASiIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2012 PROVINSI . " (1) TRIWULAN ... (2)
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara
-
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah
Rp Rp Rp
I
II III
Rp_
IV
Rp
Realisasi Penyaluran ke Sekolah melalui SP2D Provinsi Rp - Kumulatif s.d Triwulan sebelumnya
8p---
- Triwulan ini - Kumulatif s.d Triwulan ini
Rp
Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah
Rp
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Tempat (i2), 'l'anggal
Gubernur ...
(13)
(14)
(tanda tangan asli dan stempel basah) (ts)
[\4n3
(t6)
w@ \#6.$-
MENI [I1I I(EUANGAN REPUDI.II( INDONHSIA
2PF]TUNJUI{ PBNGISIAN I,APORAN REALISASI PENYALURAN
URAIAN
Diisi nama provinsi.
oia-ndibuttP"l!Il@
Dii-i tr"r"f* B"rtr^r Op"r^sienal Sekolah (BOS) dari Rekening Kas Umum I' .kq_!gk.ql*g Iqq U@iwulan Dii*i trr--f* BOS dari Rekening I(as Umum Negara ke Rekening Kas Umum -'-D----
---_*li
Daerah pada triwularn II.
BOS) dari Rekening I(as ulan III. Uffrlfrr Negata k. Rekettin dari Rekening Kas BOS) Cadangan nii*l ttJt"f.. BOS (termasuk Dana a ke Rekening I(as Umum Daerah pada triwgla! IV Umum N biisr J.r"ilah t.insfer BOS (termasuk Dana Cadartgan BOS) dari Rekening a lce Rekening l(as Umum D^"t4b@ Kas Umum N j""tt"lt ku*utttf penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS Dii* yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) l<e sekolah pada triwulan sebslllqnyg_ nii"i ir*-i"t prtr)*lltr"" Bos--(t*masuk Dana cadangan Bos yan disaluikan apabila terciapat kurang salur) ke, sekolah pada triwular berkenaan (harus sarna dengan jumlah yang terc:antum pada Daftar Sura Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk penyaluran BO an 2OI2 oada triwulan berhenaan). Tahun An jumlah kumulat.if penyaluran BOS (termastrk Dana Cadangan BOS Diisi yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) ke sekolp-h pada triwulan triwtilal berkenaan. {nomor B-t'9). sebelumnya den Oiisi seturuii Jisa BOS yang terclapat pada Rekening Kas Umum Daerah. nomor 1O-7 Diisi tempat dibuattrya laporar-r. dibuatnva laooran. Diisi tan Diisi nama provinsi, zrsli dan stempel basah. Diisi tanda ka len Diisi nama ry!-4e!engeLlgpgrgn.'-
nli"i tr..n*f.r BOS (t*misuk Dana Cadangan
MENTIIRI KEUANGAN,
Salinan sesuai dengan aslinya
IGPALA BIRO UMUM
ttd. EN'TEI{IAN
AGUS L).W. MAR',IOWARDOJO
LAMPIITAN III PIiRA.I.U RAN IV. EN,f ERI I(EUANGN N REPUBLII( I NDON DSIA
, NoMot? .rsNrnNo
20L
lPtvrr<.otlzott
PDDOMAN UMUM DAN ALOI(ASI BAN'IUAN OPERASIONAISEI(OLAH'IAI. I.JN ANGGARAN 20 12
MEN'I'EIlI I(EUAI'IGAN REPUBI-II( INDONE$IA
F'ORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J,A.WAB
REALISASI PENYALURAN BAN'TUAN OPERASI()NAL SEKOLAFI TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor:.......
... menyatakan telah Yang bertanda tangal di hrawah ini Gubernur . merealisasikan penyalurzrn Bantuan Operasional Sekolah pada Triwtrlan clalam Tahr-rn Anggerran 2OL2, sebagaimana tercanturn dalam Laporan Realisasi Penyaluran Bantr-ran Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2OI2.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya' Tempat, tanggal...... GuLrernur
Nama
Salinan sesuai dengan aslinya
MENTIIRI I(EUANGAN,
I(EPALA BIRO UMUM KEPAL
ttd. AC] US
t).W. MARTOWAI(DOJO
LAMT'IRAN I'/ PERATURAN MENTDRI I(DUANCAN lit'iPUBLl l( INDO I'iESlA tPwr<.oz lzot r
Norraon
TtrN1'ANG
I JL
PEDOMAN LIMUM DAN'ALOI(ASI BANI'UAN OPEITASIONAL sttl(OLAH Ti\HUN n NGGARAN 2012
F'ORMAT DAITTAIR SURAT PtrI?INTAI{ PENCAIRAN DANA YANG DITtrRBITKAN UNTUK PENYALURAN
DAF-|AR SUIRAT PBI{INIU.H PtrNCAIIIAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN UNTUK PENYALURAN BANTUAN OPBITASIONAL SEKOI-AI{ 'TAi{UN ANGGARAN 2OT2 TRIWUI,AN .... Keterarngan
Jumlah Tempat, tanggal ... Kepala Biro / Dinas/ Bagian t) (tanda tangan asli dan stempel basah)
Nama ... NIP Catatan: llDiisi sesuai dengan nomenklaiur instansi pengelola keuangan
_{/ MENTERI KEUANGAN,
ttd KEPA
ENTERIAN
n
AGUS I),W. h4ARTOWAITDOIO
