REAKSI PEMERINTAHAN CINA TERHADAP KEPEMIMPINAN KIM JONG UN DI KOREA UTARA. Ariyadi 1 Nim

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (1): 25-34 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013

REAKSI PEMERINTAHAN CINA TERHADAP KEPEMIMPINAN KIM JONG UN DI KOREA UTARA Ariyadi1 Nim. 0802045213

Abstract: Which China government showed positive attitudes toward the leadership of Kim Jong Un to improve relations between the two sides with donated food and clothing, including oil and encourage North Korea to adopt Chinese-style economic reforms in order to build the economy and the welfare of the people of North Korea North Korea, however, the problem in leadership of Kim Jong Un in North Korea, when Kim Jong Un was still continuing the previous policy of military leaders who promote nuclear first as a defense and political tool, Kim Jong Un prove it with its rocket launch and nuclear test, so it's back creating tensions on the Korean Peninsula, China's reaction as a traditional ally of North Korea continue to promote the mechanism of diplomacy as a means to resolve the tension, in addition of course, China also has an interest in the leadership of Kim Jong Un in North Korea, so that China continues to maintain the existence of the country. However, peace is the common interest that must be maintained. Key Words : economic reforms, North Korea nuclear defense Pendahuluan Terpilihnya Kim Jong Un sebagai pemimpin Korea Utara yang baru menimbulkan kecemasan atas situasi Semenanjung Korea dan nasib Korea Utara saat ini melihat Kim Jong Un merupakan pemimpin muda yang kurang berpengalaman dalam perpolitikan eksternal maupun internal di Korea Utara. Namun Kim Jong-un tentu masih harus melakukan konsolidasi di level domestik sebagai pembuktian diri bahwa Kim Jong Un dapat meningkatkan prekonomian dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya serta tampaknya Kim Jong Un akan bersifat lebih terbuka pada dunia dalam menciptakan stabilitas di kawasan Asia Timur khususnya di Semenanjung Korea. Berbeda dengan ayahnya yang lebih tertutup dan otoriter, namun permasalahan timbul ketika Kim Jong Un masih melanjutkan kebijakan pemimpin sebelumnya yaitu military first yang menjadikan nuklir sebagai pertahanan diri dan juga alat politik dalam mencapai kepentingan Korea 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 1, 2013: 25-34

Utara dalam hal ini bargaining position selagi Korea Utara memiliki nuklir, hal ini dibuktikan dengan meluncurkan roketnya dan uji coba nuklir yang menimbulkan ketegangan dan reaksi terhadap tindakan Kim Jong Un tersebut. Cina yang merupakan sekutu tradisional Korea Utara memiliki posisi penting dalam mendorong dan mempengaruhi kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara. Perubahan kepemimpinan ini akan mengalami proses pembuktian diri dalam mengubah Korea Utara kearah yang lebih baik dalam bidang ekonomi maupun politik di Korea Utara, Cina sebagai sekutu tradisional Korea Utara menggunakan posisi pentingnya dalam mendorong Kim Jong Un agar melakukan perubahan dalam negeri Korea Utara dan mendorong kim Jong Un agar lebih berkerjasama dalam menciptakan stabilitas di Semenanjung Korea. Rumusan Masalah “Bagaimana reaksi Cina terhdap kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara”?. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana reaksi Cina terhadap kepemimpinan baru di Korea Utara yang dipegang oleh Kim Jong Un, selain itu untuk mengetahui apakah Cina memiliki kepentingan terhadap kepemimpinana Kim Jong Un di Korea Utara. Landasan Konseptual 1. Konsep Kebijakan Luar Negeri (Foreign policy) Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit internasional lain, dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional (Mochtar Mas’oed, 1994: 184). Menurut Rosenau dalam kebijakan politik luar negeri terdapat tipe keputusan yang akan diambil oleh pembuat keputusan di suatu negara. Tipe-tipe keputusan tersebut antara lain: keputusan makro (macro decisions), keputusan mikro (micro decisions), dan keputusan krisis (crisis decisions). Makro merupakan suatu garis besar umum yang dipergunakan sebagai petunjuk bagi organisasi pemerintahan yang sehari-hari bertanggung jawab mengarahkan keputusan-keputusan rutin dalam implemntasi kebijakan luar negeri. Keputusan mikro dikenal sebagai keputusan administrasi dan biasanya dibuat lebih rendah dari organisasi pemerintahan, dan biasanya dikerjakan secara individu bukan oleh kepemimpinan politik. Sedangkan keputusan krisis adalah keputusan yang mirip dengan keputusan mikro, namun merupakan keputusan kecil yang melibatkan pembuataan keputusan tingkat tinggi. Keputusan ini dibuat pada situasi yang tegang ataupun mengancam, keputusan ini sangat mempengaruhi keamanan nasional dan keamanan kawasan ataupun global (T May Rudy, 2002: 118).

26

Reaksi Pemerintah Cina Thd Kim Jong Un (Ariyadi)

Berdasarkan konsep diatas reaksi pemerintahan Cina termasuk kedalam crisis decisions sebab situasi yang sulit dan dapat mengancam negara lain atas aksi Korea Utara dibawah kepemimpina Kim Jong Un yang meluncurkan roketnya dan uji coba nuklir, Cina sebagai sekutu tradisonal Korut lebih memilih cara yang lembut dengan menerapkan mekanisme diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan pada kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara. 2. Konsep Kepemimpinan (Leadersip) Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta sifat, sikap dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan (Imam Moediono, 2002: 1-2). Menurut Colley dan Mumford Kepemimpinan memiliki hubungan yang dekat dengan kekuasaan, dasar kekuasaan terbagi menjadi empat macam yaitu : Pertama Corcive Power, yaitu kekuasaan yang dilakukan berdasarkan ketakutan motivasi atau sebuah prilaku didasarkan atas kekhawatiran akan tindakan atau perasaan negatif yang akan dia dapatkan atas prilaku yang tidak sesuai apa yang diharapkan oleh suatu pihak. Kedua Reward Power, yaitu kekuasaan yang berdasarkan kemampuan seseorang dalam memberikan penghargaan atau hadiah (insentif). Motivasi prilaku dalam kategori ini dihasilkan keinginan akan mendapatkan hasil yang positif atas pelaksanaan prilaku yang diharapkan. Ketiga Persuasive Power, yaitu kekuasaan yang ditujukan dengan kemampuan mempengaruhi pihak lain. Kekuasaan ini terkait dengan alokasi dan manipulasi penghargaan yang simbolik atas sebuah prilaku atau situasi yang sedang terjadi. Keempat Knowledge power, yaitu kekuasaan yang berdasarkan kemampuan untuk mengendalikan informasi yang unik, dan berharga atas sebuah proses pengambilan keputusan (Sondang P. Siagian, 1991: 31-34). Berdasarkan konsep diatas bahwa kepemimpinan Kim Jong Un yang ingin membuktikan dirinya sebagai pemimpin muda yang perlu disegani. Membawa perubahan dalam internal maupun eksternal di korea Utara melakukan reformasi dalam negeri maupun keterbukaan dalam lingkungan internasional, namun Kim Jong Un yang masih menggunakan kebijakan military first yang menjadikan nuklir sebagai alat pertahanan diri dan juga alat politik, sikap Kim Jong Un ini termasuk kedalam Corcive Power, dimana Kim Jong Un takut, jika melepaskan ideologi ayahnya yang menjadikan nuklir sebagai alat politik, maka negara barat seperti Amerika Serikat akan lebih mudah menyerang Korea Utara dengan kebijakannya seperti agresi yang sudah dilakukan sebelumnya ke Irak ataupun Iran.

27


Sedangkan posisi Cina sendiri bisa dikatakan termasuk kedalam Persuasive Power, dimana Cina sebagai sekutu tradisional Korea utara memiliki posisi yang baik dalam mengajak dan mempengaruhi Kim Jong Un dalam mengarahkan perubahan yang lebih baik di dalam Korea Utara baik itu internal seperti mendorong Kim Jong Un melakukan reformasi di semua bidang maupun eksternal seperti keterbukaannya dengan dunia luar dan lebih berkerjasama atas ketegangan setelah aksi Kim Jong Un meluncurkan roket dan uji coba nuklirnya yang menimbulkan ketegangan di Semenanjung Korea. 3. Konsep Kepentingan Nasional (nasional interest) Kepentingan nasioanl adalah prioritas sebuah negara yang ingin dicapai demi untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang akan dicapai/dipenuhi. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relative tetap dan sama diantara semua negara adalah keamanan (security). Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri dalam mencapai Nasional Interest (Jack C.Plano dan Roy Olton, 1999: 7). Thomas W. Robinson menjelaskan konsep kepentingan yang dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu : a. Primary Interest atau kepentingan primer, yaitu meliputi perlindungan atas identitas politik, fisik dan budaya suatu bangsa terhadap ancaman dari luar. Kepentingan primer ini tidak dikompromikan atau ditukar dengan apapun. Semua negara mempunyai satu kepentingan yang serupa dan sering dipertahankan dengan pengorbanan yang lebih besar. b. Secondary Interest atau kepentingan sekunder, yaitu kepentingan yang berada diluar kepentingan primer, tetapi cukup memberikan kontribusi yang penting, misalnya perlindungan warga negara yang berada diluar negeri. c. Permanent Interest atau kepentingan permanen, kepentingan yang relatif konstan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Kepentingan ini dapat berubah menurut waktu, tetapi dengan sangat lamban. d. Variabel Interest atau kepentingan variabel yaitu kepentingan yang dipilih suatu negara pada masa tertentu sebagai kepentingan nasionalnya, atau dengan kata lain kepentingan ini dipilih berdasarkan kebutuhan. e. General Interest atau kepentingan umum yaitu kepentingan yang dapat diterapkan oleh suatu bangsa secara positif atau suatu area geografis yang luas. Atau sejumlah besar bangsa, atau atas sejumlah bidang yang spesifik seperti ekonomi, perdagangan, campur tangan diplomatik dan hukum internasional. f. Spesific Interest atau kepentingan khusus yaitu kepentinga-kepentingan positif yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya ditentukan dari sana dan lebih berkaitan dengan satu daerah tertentu (David V.Edward, 1982: 508). Berdasarkan konsep diatas bahwa kepentingan Cina terhadap kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara ini termasuk dalam kepentingan khusus, specific interest yang dimiliki Cina, dimana pemerintahan Cina mendukung Kim Jong Un dalam

28


memimpin Korea Utara karena yang dianggap dapat membawa perubahan internal maupun eksternal di korea Utara yang secara tidak langsung meningkatkan posisi Cina di lingkukan internasional. dalam menyelesaikan permasalaha peluncuran roket, bahwa Cina lebih mengutamakan mekanisme diplomasi daripada penekanan dengan sanksi yang keras ataupun agresi yang diinginkan oleh PBB dan Amerika Serikat, Cina semdiri memiliki suatu kepentingan khusus dibalik reaksinya dalam menyelesaikan ketegangan di Semenanjung Korea, sehingga Cina terus mempertahankan eksistensinya dari negara-negara yang contra terhadap Korea Utara. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, dimana peneliti mencoba menjelaskan reaksi pemerintahan Cina terhadap kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara dengan menggambarkan reaksi-reaksi Cina terhadap aksi/tindakan Kim Jong Un saat memimpin Korea Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diproleh dari buku-buku literature maupun situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Teknik yang digunakan penulis adalah library research dengan mencari buku-buku, surat kabar, website serta berbagai sumber informasi lainnya yang sangat mendukung dalam meneliti permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah content analysis. Dimana data yang terkumpul akan digabungakan dan dianalisis demi mendukung permasalahan yang sedang diteliti dan tentunya data-data tersebut saling berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil Penelitian: Reaksi Cina Terhadap Kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara Cina sebagai sekutu tradisional Korea Utara menunjukan sikap positifnya terhadap Kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara dengan Cina Memberi bantuan kepada Korea Utara berupa sandang pangan dan minyak Cina yang merupakan pemasok bantuan utama ke Korea Utara, memberikan bantuannya saat terpilihnya Kim Jong Un menjadi pemimpin baru Korea Utara, Cina memutuskan untuk memberi bantuan pangan sebanyak 500 ribu ton dan 250 ribu ton minyak mentah kepada negara Korea Utara, Cina sebagai sekutu terdekat Korea Utara merupakan donator utama bagi Korea Utara seperti sandang pangan 90% dan minyak 80%. Bantuan sandang pangan sangat dibutuhkan Korea Utara melihat dari kondisi perekonomian Korut yang buruk. Cina juga mendorong Korut untuk mengadopsi gaya reformasi ekonomi Cina agar melakukan reformasi perekonomian, melihat bahwa prekonomian Korut sendiri sangat kurang, langkah Korea Utara belajar dari tetangga dan sekutunya yaitu Cina diharapkan dengan begitu dapat membawa perubahan besar terhadap prekonomian Korea Utara. Kim Jong Un melakukan reformasi ekonomi pada Korea Utara, pada kunjungan negara yang pertama di Cina pada awal Agustus

29


2012, Kim Jong Un mengatakan akan mengikuti langkah reformasi Cina yaitu mengembangkan ekonomi dan meningkatkan penghidupan rakyat untuk membiarkan orang-orang Korea Utara hidup bahagia dan sejahtera hal ini berbeda dengan kebijakan otoriter Kim Jong Il terhadap rakyatnya, sehingga memberi kesengsaraan terhadap rakyat Korea Utara. Kemudian otoritas Korea Utara pada awal Agustus 2012 melakukan reformasi ekonominya dengan menerapkan sistem insentif dengan mengizinkan keluarga rumah tangga untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan volume hasil produksi mereka. Langka langkah reformasi tersebut memungkinkan otonomi lebih besar bagi perusahaan dan pabrik, sehingga meningkatkan perekonomian Korea Utara dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Korea Utara. Selain itu Cina Meningkatkan hubungan bilateral Cina-Korea Utara. Waktu telah berlalu 2 bulan sejak Wakil ketua Komite Pertahanan Nasional Korea Utara, Jang Sung-taek mengunjungi Cina dan para ahli setuju bahwa kerjasama ekonomi antara Korea Utara dan Cina telah diperkuat sejak itu. Kunjungan Jang ke Cina dari tanggal 13 hingga 18 Agustus 2012 menarik perhatian besar, karena hal itu adalah merupakan kunjungan pejabat tinggi Korea Utara pertama ke Cina sejak rezim Kim Jong-un. Pada pertemuan tersebut, Jang telah bekerjasaman dengan Cina untuk menangani pengembangan proyek bersama di zona ekonomi khusus, Raseon dan daerah di sekitar Hwanggeumpyeong dan pulau Wihwa serta juga bertemu dengan para pejabat tinggi Cina, termasuk Presiden Cina Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao. Meskipun hal ini tidak jelas seberapa banyak Jang dapat memperoleh hasil dari kunjungannya ke Cina, tetapi para ahli setuju bahwa kerjasama bilateral telah nampaknya meningkat hubungan kedua belah pihak walaupun terjadi perubahan kepemimpinan di Korut, hal ini tidak akan menggangu hubungan bilateral Cina dan Korut yang sudah di jalin selama ini. Dalam peluncuran roket dan uji coba nuklir Korut, Cina sebagai sekutu utama Korut menghimbau semua pihak agar menahan diri dan memberikan sikap positif seperti menekankan mekanisme diplomasi sebagai alat yang rasional sebagai penyelesaian masalah, bukan dengan memperlihatkan sikap yang negatif yang hanya akan menambah permasalahan menjadi rumit seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya serta PBB. Jalur mekanisme diplomasi yang ditempuh Cina dengan mengadakan pertemuan bilateral maupun multilateral dengan negara yang contra terhadap Korea Utara. Melalui Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina pada 17 April 2012 dalam pertemuanya dengan Amerika Serikat di beijing, Liu Weimin Liu mengatakan dialog adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Weimin Liu mengatakan perjanjian AS-Korea Utara pada Februari 2012 memiliki arti penting untuk Semenanjung Korea yang bebas nuklir dan untuk perdamaian juga stabilitas di Semenanjung Korea. Perjanjian itu menetapkan bahwa Korut menghentikan program pengayaan uranium dengan imbalan bantuan pangan dari Amerika Serikat. Selain itu Cina mengusulkan segera mengadakan pertemuan darurat guna membahas peluncuran roket Korea Utara. Kemudian pada 5 Mei 2012, Cina

30


mengadakan pertemuan dengan Korea Selatan guna membahas isu-isu berkaitan dengan perundingan enam negara dalam menyelesaikan ketegangan di Semenanjung Korea atas aksi Korea Utara meluncurkan roketnya pada 13 April 2012. Wu Daiwei, utusan khusus Cina untuk urusan Semenanjung Korea, bertemu dengan Lim Sung-nan yaitu utusan tertinggi Korea Selatan untuk perundingan enam negara (six party talks) di Beijing Cina. Dalam pertemuan tersebut Cina bersedia untuk melakukan upaya bersama dengan pihak terkait untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea dan Asia pasifik. Selanjutnya Pada tanggal 14 Mei 2012, presiden Cina Hu Jintao mengadakan pertemuan lanjutan dengan pemimpin Korea Selatan Lee Myung-Bak di Beijing Cina. Isu terhangat dalam KTT itu tiada lain adalah persoalan terkait nuklir Korea Utara. Korea Selatan dan Cina akan lebih berkerjasama untuk sepakat untuk tetap meningkatkan hubungan kerjasama menghadapi provokasi lanjutan Korea Utara pasca aksi peluncuran roket Korea Utara ada isu dimana korea utara akan melakukan uji coba nuklir yang ketiga setelah gagalnya peluncuran roket yang jatuh di laut kuning. Diplomatik Cina merupakan cara untuk mendorong Korea Utara untuk bekerjasama menuju denuklirissi karena jika mau Cina bisa mendesak Korea Utara dengan faktor finansial untuk mempengaruhi Korea Utara, namun hal tersebut hanya akan memicu Korea Utara benar-benar melakukan uji coba nuklir tersebut. Melalui Menteri Luar Negeri Cina, Yang Jiechi. pada 13 Juli pada Pertemuan Menteri Luar Negeri Forum Regional ASEAN (ARF) di Phnom Penh. Menyatakan alasan mendasar mengapa situasi keamanan secara keseluruhan di Semenanjung masih rentan adalah karena kurangnya serius kepercayaan antara pihak-pihak terkait. Cina mempertahankan bahwa upaya diplomasi harus dilakukan untuk mengatasi perbedaan melalui dialog, menyelesaikan masalah semua pihak secara komprehensif dan seimbang, dan mencapai keamanan bersama. Apa yang terjadi menunjukkan bahwa Perundingan Enam Pihak merupakan mekanisme efektif untuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea, dan memelihara perdamaian, stabilitas di Semenanjung serta di Asia Timur dan mendesak pihakpihak terkait untuk tetap tenang, menahan diri serta menghindari mengambil langkah yang dapat memperburuk ketegangan walaupun ada isu yang memperkirakan bahwa Korea Utara akan melakukan uji coba nuklir, namun dialog merupakan langkah rasional yang harus di tempuh oleh semua pihak. Pada 30 Juli 2012 Cina melalui diplomat senior Cina Wang Jiarui mengunjungi Pyongyang, Korea Utara guna membahas situasi di Semenanjung Korea dan membahas isu keinginan Kim Jong Un melakukan uji coba nuklir. Dilanjutkan pada 3 Agustus 2012 Kim Jong Un bertemu dengan pejabat Cina Wang Jiarui di Beijing Cina guna meningkatkan hubungan kerjasama kedua belah pihak serta disela-selanya membahas stabilitas di Semenanjung Korea. Kemudian Pada 13 Desember 2012 melalui Hong Lei, Jubir Kementerian Luar Negeri Cina

31


"Sebagai anggota PBB, Korea Utara berkewajiban menghormati aturan resolusi Dewan Keamanan PBB. Cina percaya respon Dewan Keamanan harus berhati-hati dan moderat, melindungi situasi damai dan stabil secara keseluruhan di semenanjung Korea, dan menghindari peningkatan situasi. Terkait uji coba nuklir yang terjadi pada 12 Februari 2013, Cina menanggapi hal tersebut dengan sikap positifnya pada 15 Februari 2013 tidak berubah sikapnya dengan memberikan reaksi yang keras terhdap Korea Utara dan menghimbau pada semua pihak, Cina yang menyerukan seluruh pihak untuk tenang, menahan diri dan tidak melakukan pembalasan atas uji coba nuklir Korut. Selain itu Cina mendorong Korut kembali ke six party talks untuk denuklirisasi. Cina menghimbau agar negara anggota six party talks seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dunia dan mendorong Korea Utara menuju denuklirisasi nuklir di Semenanjung Korea, hal itu diwujudkan Cina dengan mengadakan pertemuan pada 30 Juli 2012 dan 3 Agustus 2012 dengan Korea Utara untuk membicarakan perjanjian nuklirisasi nuklir Korea Utara dan mendorong Korea Utara agar kembali ke meja perundingan enam negara (six pary talks) dengan begitu permasalahan terkait nuklir dapat diselesaikan dengan adanya hukum yang tertulis yang diakui oleh internasional, sehingga dapat melindungi Korea Utara dari serangan pihak luar, dengan begitu Kim Jong Jong Un dapat memimpin dan membangun Korea Utara dengan baik tanpa harus memikirkan pihak luar yang akan menyerang Korea Utara. Di samping itu, ada beberapa faktor sehingga Cina terus mempertahankan eksistensinya sekutunya (Korut) tersebut, yaitu: Faktor pertama, dukungan Cina terhadap kepemimpinan Kim Jong Un dalam melakukan perubahan di Korea Utara seperti reformasi ekonomi dan politik, hal ini dapat menaikkan posisi hegemoninya Cina di kawasan Asia Timur. Faktor kedua, Cina butuh kawasan yang stabil untuk memantapkan reformasi internal saat ini di Cina, meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi, selain itu faktor keamanan merupakan syarat utama dari investor yang akan masuk ke Cina. Faktor ketiga, Cina tidak menginginkan kehilangan sekutu terdekatnya yaitu Korea Utara karena jika Cina menerapkan sanksi yang keras ataupun penekanan dengan jalur militer, maka Cina sendiri akan kehilangan sekutunya yang dinilai mempunyai keuntungan bagi Cina di Semenanjung Korea, untuk itu diplomasi merupakan langkah yang rasional yang ditempuh oleh Cina untuk mencapai kepentingan terhadap negara komunis tersebut. Faktor keempat, jika sanksi tegas diberlakukan atas aksi Korea Utara meluncurkan roketnya, berupa embargo bahkan agresi ke Korea Utara, maka yang dikhawtirkan akan ada pengungsi besar-besaran rakyat Korea Utara ke Cina, sehingga hal ini

32


menambah permasalahan yang baru bagi Cina. Faktor kelima, Cina berusaha mempertahankan Korea Utara, baik dalam kondisi perang dan non-perang, setidaknya sudah dibuktikan dalam keterlibatan Cina pada Perang Korea 19501953, dan berbagai forum internasional seperti six party talks. Dengan kebijakan luar negeri Cina saat ini, dan di tengah pembangunan ekonomi Cina yang pesat, Cina berusaha menghindari terjadinya perang Korea jilid II, karena dengan demikian akan menyita energi dan ekonomi Cina. Faktor terakhir adalah Buffer Zone. Cina membutuhkan Korea Utara sebagai buffer stage (negara penyangga), untuk mengimbangi dan membatasi hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Timur terdapat pada. Kesimpulan Atas kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara, Cina yang merupakan sekutu tradisional Korea Utara memperlihatkan sikap positifnya terhadap Kim Jong Un dalam memimpin Korea Utara dengan memberikan bantuannya berupa sandang pangan dan minyak ke Korut, mendorong Korut untuk melakukan reformasi ekonomi dalam meningkatkan perekonomian dan memberikan kesejahteraan rakyat Korut serta meningkatkan hubungan bilateral antara Cina dengan Korea Utara, kemudian mengenai aksi Kim Jong Un atas peluncuran roket dan uji coba nuklir, bisa dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kim Jong Un merupakan langkah sebagai pengakuan dirinya terhadap dunia bahwa Kim Jong Un adalah pemimpin yang perlu disegani dimata internasional, Cina sebagai sekutu utama Korut memberikan reaksinya dengan menekankan mekanisme diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun Cina memiliki kepentingannya atas kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara baik itu ekonomi, politik dan keamanan Cina, namun perdamaian merupakan kepentingan bersama yang harus dijaga. Saran Cina merupakan negara kunci yang dapat mendorong Korut kearah yang lebih baik seperti internal di Korut dengan mendorong Kim Jong Un sebagai pemimpin Korut saat ini untuk melakukan reformasi ekonomi guna mensejahterakan rakyat Korut, ataupun eksternal bahwa Cina memiliki posisi strategis dalam mempengaruhi kebijakan Korea Utara dan negara lain seperti Amerika, Korea Selatan dan Jepang dalam menciptakan stabilitas di Semenanjung Korea akibat ketegangan yang di ciptakan Kim Jong Un, selain itu denuklirisasi pada Korea Utara adalah sebuah solusi yang terbaik bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, karena hal ini dapat menjamin stbilitas politik, ekonomi dan keamanan di kawasan, sehingga kekhawatiran akan perlombaan dalam meningkatkan kapabilitas militer disetiap negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang akan terhindarkan, posisi Cina inilah yang dapat menciptakan denuklirisasi melalui diplomasi yang diterapkan selama ini. Daftar Pustaka Buku

33


C.Plano, Jack dan Olton, Roy. 1999. Kamus Hubungan Internasional, Terjemahan, Wawan Juanda, Putra A. Bardin, Jakarta. Mas’oed, Mochtar, 1994. Ilmu Hubungan Internasional : Displin dan Metodologi, Jakarta. Moediono, Imam, kepemimpinan dan organisasian, penerbit UII Pres, Yogyakarta, 2002. P. Siagian, Sondang, 1991. Teori dan Praktek Kepemimpinan, Rineka Cipta, Jakarta. Rudy, T May, 2002, Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang dingin, cetakan pertama, Bandung, PT Refika Aditama. V.Edward, David. 1982. The American Experience : An introduction American Political Experience Third edition (Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc).

34

REAKSI PEMERINTAHAN CINA TERHADAP KEPEMIMPINAN KIM JONG UN DI KOREA UTARA. Ariyadi 1 Nim

Recommend Documents