PERUBAHAN SIKAP CINA ATAS SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP NUKLIR KOREA UTARA

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (4) 1185-1196 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015

PERUBAHAN SIKAP CINA ATAS SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP NUKLIR KOREA UTARA Riris Indah Sari1 Nim. 0902045046 Abstract This study aims to describe and explains the reasons of China changing respons to The United Nation Security Cauncil sanctions against North Korea’s Nuclear 2016. This problem will be analyze with national interest and reagional security theory that is explains and analyze why China changing respons to accede to The United Nation Council Sanctions. The changing respons shown by China is an effort to safeguard for China’s national interests. The results showed that the changing respon which supports up United Nation Security Cauncil sanctions against North Korea’s nuclear in 2016, which previously not approve United Nation Security Cauncil sanctions on North Korea, due to national interests in terms of politics, gain confidence for countries friends and trade economy, thus making China agree to strict sanctions on North Korea in 2016. Keywords: China Changing Respons, the United Nation Security Cauncil sanctions, North Korean Nuclear. Pendahuluan Korea Utara adalah salah satu negara yang telah memiliki senjata pemusnah massal (nuklir). Program nuklir dimulai pada tahun 1956 ketika perjanjian dengan Uni Soviet dalam kerjasama penggunaan energi nuklir dengan damai ditandatangani. Korea Utara mengirim ilmuwan dan teknisi ke Uni Soviet untuk melakukan penelitian dalam Program Moscow. (Uk Heo & Jung Yeop Woo 2008:490). Alasan politis dan keamanan yang mendorong Korea Utara saat ini untuk mengembangkan kapabilitas rudal dan nuklir adalah intervensi AS pada perang Korea yang menghalangi tujuan Kim Il Sung dalam menyatukan Korea melalui kekuatan militer. Selama ini Korea Utara berada dibawah sanksi DK PBB dan seluruh program nuklir maupun antariksa yang dilakukan dianggap sebagai program ilegal oleh PBB. Cina tidak menyetujui program nuklir Korea Utara, tetapi Cina juga menolak keras segala bentuk sanksi berat yang diberikan PBB untuk Korea Utara. Korea Utara mendapatkan sanksi empat kali sejak awal peluncuran uji coba nuklirnya di tahun 2006.

1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 4, 2015: 1185-1196

Cina membujuk Korea Utara kembali ke dalam perundingan six party talks agar dapat mengontrol dan melakukan perundingan terkait nuklir Korea Utara dengan negaranegara di kawasan. Beberapa faktor Cina mempertahankan persahabatan dengan Korea Utara adalah untuk dapat menaikkan hegemoni Cina di kawasan Asia Timur dan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Resolusi yang dikeluarkan DK PBB adalah nomor 1695 pada tahun 2006 di awal peluncuran uji coba nuklir yang pertama, resolusi nomor 1718 di tahun yang sama pada bulan Oktober, resolusi nomor 1874 pada tahun 2009, resolusi nomor 2087 pada tahun 2013 dan resolusi terbaru di tahun 2016. (Sumaryo Suryokusumo 2007: 17) Cina sebagai sekutu Korea Utara, sejak Perang Korea 25 Juni 1950, hal ini ditunjang saat Uni Soviet runtuh pada 1980, maka Cina melihat hanya Korea Utara sebagai satu-satunya rekan ideologisnya. Secara ekonomi sejak tahun 1990, Korea Utara bergantung sepenuhnya pada Cina, dimana Cina menyediakan setidaknya tiga perempat dari kebutuhan makanan dan minyak Korea Utara. Sampai tahun 2015, Cina melakukan kerjasama dengan Korea Utara membuka jalur kereta super cepat ke perbatasan Korea Utara. Oleh karena itu, sejak resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1695 tahun 2006 sampai dengan resolusi nomor 2087 tahun 2013, Cina menolak keras segala bentuk sanksi berat yang diberikan PBB kepada Korea Utara dalam program pengembangan energi nuklir. Cina berusaha mempertahankan Korea Utara sebagai aliansi dibuktikan dengan keterlibatan Cina dalam Perang Korea dan forum internasional seperti six party talks. Hal ini disebabkan Cina membutuhkan Korea Utara sebagai negara penyangga untuk mengimbangi dan membatasi hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Cina mempertahankan persahabatan dengan Korea Utara adalah untuk dapat menaikkan hegemoni Cina di kawasan Asia Timur serta untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Cina tidak menyetujui pemberlakuan tekanan-tekanan terhadap Korea Utara, seperti Korea Utara yang berada di bawah sanksi PBB dan seluruh program nuklir maupun antariksa yang dilakukan dianggap sebagai program ilegal oleh PBB. Selain embargo senjata, PBB melarang Korea Utara mengimpor serta mengekspor teknologi nuklir dan rudal serta barang-barang mewah. Cina selalu menunjukkan penolakan terhadap sanksi yang diberikan kepada Korea Utara. Pada tahun 2013 Cina mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap Korea Utara dan mulai memberikan suara terhadap sanksi yang akan diberikan kepada Korea Utara. Secara tradisional hanya Cina yang bersedia mendukung Korea Utara. Namun di Dewan Keamanan, Cina sekarang menyetujui sanksi yang lebih ketat untuk Korea Utara. Sebelumnya Cina hanya mengeluarkan kecaman yang bersifat tidak mengikat kepada Korea Utara. Alasan Cina atas reaksi perubahan sikap inilah yang menarik untuk diteliti karena Cina pasti memiliki kepentingan atas perubahan sikap yang dilakukan sehingga menyetujui sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

1186

Perubahan Sikap Cina atas Sanksi DK PBB Terhadap Nuklir Korea Utara (Riris Indah S)

Kerangka Dasar Teori dan Konsep Keamanan Regional Kompleks Teori keamanan regional kompleks adalah teori yang menekankan fokusnya pada signifikansi unsur regional atau kawasan dalam memahami dinamika keamanan internasional. Meliputi unsur seperti geografi, etnisitas, dan budaya masyarakat di suatu wilayah yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sistem politik yang akhirnya menimbulkan ketergantungan antar negara. (Barry Buzan & Ole 2003: 44) Teori yang dikemukakan oleh Buzan tersebut menggambarkan sebuah situasi bahwa ancaman yang ada dapat semakin mudah menyebar baik pada jarak dekat atau jauh. Maka terjadilah interdependensi keamanan dalam suatu kawasan sehingga menjadikan keamanan tersebut semakin kompleks, hal tersebut menyebabkan meningkatnya hubungan antar aktor yang terlibat secara langsung dalam kompleksitas tersebut maupun di luar kompleksitas keamanan yang sudah ada. (Barry Buzan & Ole 2003: 45) Barry Buzan dan Ole Waever juga merumuskan empat variabel penyusun esensi dari regional security complex, yaitu: Batas wilayah (pembeda regional security complex dengan negara-negara disekitarnya), struktur anarkis (regional security complex harus terdiri dari minimal dua unit otonom), polaritas (penyebaran kekuasaan antar unit) serta konstruksi sosial (meliputi pola amity dan emity antar unit). Keamanan merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan beberapa aspek tidak hanya masalah militer, tetapi juga persoalan politik, ekonomi dan sosial budaya. Ada beberapa dimensi dalam keamanan, yaitu: 1. Dimensi militer, tidak hanya mengacu pada kekuatan militer konvensional maupun nuklir. namun meliputi pola pengembangan kemampuan personil militer. 2. Dimensi politik, merujuk pada upaya negara untuk menjaga dan mempertahankan proses politik, ideologi, dan sistem pemerintahan. 3. Dimensi ekonomi, merujuk pada upaya melindungi sumber ekonomi dan kesejahteraan. 4. Dimensi sosial, mengacu kepada kemampuan untuk melindungi nilai-nilai budaya bangsa. 5. Dimensi lingkungan, merujuk pada upaya melindungi dan memelihara lingkungan hidup. Teori regional kompleks bertujuan untuk membentuk suatu pengaturan keamanan sebagai tujuan akhir dari regionalisasi yang mempunyai basis keamanan kawasan dalam usaha menciptakan keamanan dan keteraturan kawasan dengan melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Dalam perkembangannya regionalisme mendapat beberapa tanggapan dari kaum neo realis, neo liberal, institusionalis dan konstruktive. Ketiganya memiliki pemahaman yang berbeda mengenai keamanan regional, yaitu: a. Perspektif realis, meyakini bahwa negara tidak boleh bergantung kepada negara lain sehingga masalah keamanan tidak dapat disatukan meskipun dengan kepentingan yang sama.

1187


b. Perspektif institusionalis, institusi regional akan memudahkan terjalinnya kerjasama kawasan, menghilangkan anarki internasional dan membantu kepentingan negara untuk menciptakan keamanan regional. c. Perspektif konstruktivis, keamanan regional dapat dengan sengaja dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi sosial. Keamanan regional dapat terwujud jika yang menjadi suatu ancaman bersama yang berpotensi merusak stabilitas kawasan dapat dihilangkan. Saling berkesinambungan isu-isu keamanan tersebut menyebabkan negara-negara di kawasan memiliki sebuah interdependensi dalam hal pengaturan keamanan satu sama lain. Tidak sebatas hanya pada negara-negara yang berada di kawasan tersebut yang terlibat langsung dalam kompleksitas keamanan yang ada, namun juga adanya negara lain yang terlibat. Program nuklir Korea Utara merupakan ancaman besar bagi kawasan dan keamanan serta perdamaian internasional. Kepentingan Nasional Kepentingan Nasional merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggap utopis dan bahkan berbahaya. (Morgenthau 1951) Dalam hubungan internasional salah satu faktor terpenting dan mendasar, yang mendorong sebuah negara melakukan interaksi adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional suatu negara dianggap sebagai salah satu alasan paling kuat untuk sebuah negara melakukan interaksi dengan aktor-aktor lain dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional diartikan sebagai alat untuk menjelaskan, menawarkan, menegur perilaku politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional adalah prioritas sebuah negara yang ingin dicapai demi untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang akan dicapai atau dipenuhi. Dalam hal ini kepentingan nasional yang cenderung tetap dan konsisten diantara semua negara adalah masalah keamanan. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri dalam mencapai kepentingan nasionalnya. (Jack Plano & Roy Olton 1999) Kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal-hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Tentang kaitan antara “kepentingan nasional” dengan “kepentingan regional.” Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional mendahului kepentingan regional. Bagi teoritis ini, aliansi yang bermanfaat harus dilandasi oleh keuntungan dan keamanan timbal balik negara-negara yang ikut serta, bukan pada ikatan-ikatan ideologis atau moral. Suatu aliansi regional yang tidak betul-betul memenuhi kepentingan negara yang ikut serta, tidak mungkin bertahan atau tidak akan efektif dalam jangka panjang. Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara

1188


sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (Foreign Policy). (Rudy T : 2002) Dalam hubungan internasional, dimensi kepentingan nasional dibagi beberapa bagian, yaitu: a. Kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian suatu negara. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu kepentingan yang dianggap mendasar, karena biasanya kualitas baik dan buruknya perekonomian suatu negara akan mempengaruhi kehidupan negara tersebut secara keseluruhan. b. Kepentingan keamanan dan pertahanan, yang bertujuan untuk dapat melindungi suatu negara beserta seluruh rakyatnya dari ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam negara bersangkutan. Kualitas pertahanan dan keamanan suatu negara dianggap erat kaitannya dengan kualitas badan militer suatu negara. c. Kepentingan internasional, adalah kepentingan dimana suatu negara dapat berperan dalam dunia internasional. Eksistensi sebuah negara secara tidak langsung dapat diukur atau dilihat dari seberapa sering negara tersebut terlibat aktif dalam partisipasi peran dalam dunia internasional. d. Kepentingan ideologi, yang bertujuan untuk dapat melindungi dan mempertahankan ideologi suatu negara dari pengaruh ideologi bangsa lain. Sering kali terjadi negara menyaring dan mempertimbangkan dampak positif dari ideologi negara asing sehingga menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi negara tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan unsur terpenting dalam mendorong sebuah negara melakukan interaksi. Kepentingan nasional juga menjadi salah satu alasan terkuat sebuah negara menjalankan dan memelihara hubungan internasional. Kepentingan nasional suatu negara dapat menjadi alat pengikat hubungan dan sebaliknya juga dapat menjadi pemecah hubungan antar negara. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif, yaitu metode dengan prosedur menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambar atau melukiskan subjek atau objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh berasal dari buku-buku dan media resmi yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti dan kemudian diolah menjadi bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah library research atau studi literatur, yaitu data-data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan hasil studi pustaka melalui referensi-referensi terkait seperti buku, artikel terkait maupun internet yang memiliki kesinambungan tema. Teknik analisa data penelitian yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu penulis menganalisis data sekunder dan primer dan menggunakan teori dan konsep yang ada untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yang kemudian menggunakan teori dan konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti penulis yaitu analisis dari perubahan sikap Cina atas sanksi DK PBB terhadap nuklir Korea Utara.

1189


Hasil Penelitian Korea Utara merupakan negara aliansi Cina sehingga apapun yang dilakukan Korea Utara akan mendapatkan dukungan penuh dari Cina. Hal ini juga terjadi ketika Korea Utara melakukan pengembangan program nuklir, banyak negara-negara di kawasan bahkan internasional yang mengecam aksi Korea Utara. Atas kecaman tersebut Korea Utara mendapatkan berbagai sanksi dari negara dan Dewan Keamanan PBB. Sebab pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara dinilai mengkhawatirkan keamanan di kawasan. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada Korea Utara diantaranya adalah sanksi finansial yang membuat Korea Utara mengalami penurunan ekonomi. Perubahan Sikap Cina Atas Sanksi Dewan Keamanan PBB Terhadap Nuklir Korea Utara Cina tidak menyetujui beberapa sanksi yang diberikan Dewan Keamanan PBB terhadap nuklir Korea Utara, yaitu resolusi nomor 1718 pada tahun 2006, resolusi nomor 1874 pada tahun 2009 dan resolusi nomor 2087 pada tahun 2013. Cina menganggap pemberian sanksi tersebut tidak akan efektif sebab Cina menginginkan negosiasi dan perundingan damai yang dirasa lebih efektif. Namun dengan sikap Cina yang tidak menyetujui sanksi terhadap nuklir Korea Utara justru membuat Korea Utara semakin agresif dengan uji coba peluncuran nuklirnya. Sehingga Cina memutuskan untuk mengubah sikapnya atas sanksi terhadap nuklir Korea Utara. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab perubahan sikap Cina atas sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap nuklir Korea Utara, ketiga faktor tersebut adalah: kepentingan politik dan keamanan, mengembalikan kepercayaan negara-negara sahabat serta perkembangan ekonomi perdagangan Cina. 1. Kepentingan Politik dan Keamanan Cina ingin mengamankan negaranya, untuk mencapai Cina yang aman dibutuhkan kestabilan di dalam negeri dan negara-negara di kawasan. Hubungan dengan negara-negara di kawasan dan internasional dipengaruhi oleh kepentingan politik keamanan dan ekonomi. Cina berusaha mempertahankan Korea Utara, baik dalam kondisi perang dan non-perang, dibuktikan dalam keterlibatan Cina pada Perang Korea 1950-1953, dan berbagai forum internasional. Dengan kebijakan luar negeri Cina saat ini serta pembangunan ekonomi Cina yang pesat, Cina berusaha menghindari terjadinya perang Korea jilid II sebab dengan demikian tidak akan menyita energi dan ekonomi Cina. Dibutuhkan kawasan yang stabil yang didukung arah politik luar negeri Cina adalah ingin menciptakan situasi internasional yang kondusif bagi pertumbuhan ekonominya dengan cara menghindari konfrontasi, karena Cina lebih mengarah kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi domestik sebagai tujuan utama politik luar negeri. Presiden Hu Jintao menerapkan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada konsep “harmonious world” yaitu berusaha mencapai situasi dimana setiap negara mempunyai kedaulatan dalam hubungan internasional. (D.S Rajan 2009:1) Kawasan yang stabil membuat hubungan kerjasama juga berjalan dengan baik. Program nuklir Korea Utara dapat mengintervensi dan memprovokasi militer AS

1190


atau kekuatan-kekuatan lain di kawasan. Jika program nuklir Korea Utara dilanjutkan dan terjadi ketegangan di kawasan, maka negara-negara tetangga akan meluncurkan serangan balik atau bahkan serangan terlebih dahulu terhadap fasilitas nuklir Korea Utara. Hal ini dapat mengakibatkan serangan artileri antara Korea Utara dan Korea Selatan dan mengarah pada situasi perang di Semenanjung Korea. Cina tidak menginginkan kondisi ini karena akan membuat pasukan Korea Selatan dan AS masuk ke perbatasan Cina. Cina tidak ingin aktivitas nuklir Korea Utara membuat negara-negara lain di kawasan melakukan perimbangan senjata dan kekuatan. Hal ini akan membuat negara aliansi AS akan mempererat hubungan kerjasama militernya. Cina khawatir program nuklir Korea Utara akan mendorong negara-negara lain untuk menjadi negara nuklir selanjutnya. Cina berkomitmen untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di dunia. Cina aktif dalam berbagai kerjasama multilateral dengan negara-negara di Asia Timur terutama dengan ASEAN. Salah satu bentuk upaya Cina adalah dengan bersedia tidak mendevaluasi Yuan. Devaluasi atau menetapkan mata uang lebih rendah dari harga pasar, membuat produk Cina menjadi lebih murah dibandingkan dengan produk negara lain. Cina intensif dengan tujuan untuk melakuakan grouping dengan negara-negara ASEAN guna membentuk wadah yang solid bagi integrasi Asia Timur. 2. Mengembalikan Kepercayaan Negara-negara Sahabat Cina memiliki hubungan baik dengan Jepang dan Korea Selatan sebagai mitra dagang yang penting, sehingga Cina harus menjaga hubungan baik dengan negara di kawasan. Program nuklir Korea Utara dapat membahayakan hubungan Cina dengan negara-negara di kawasan dan komunitas internasional yang selama ini telah dijalin dengan baik. Cina berusaha memperbaiki hubungannya di kawasan dan dunia internasional dan berusaha memulihkan citra buruk yang pernah didapatkan pasca peristiwa Tiananmen tahun 1989. Cina juga cenderung menghindari konflik dengan negara lain dengan menjalankan prinsip non-intervensi dan non-konfrontasi yang diwujudkan melalui terminologi peaceful rise yang menjadi salah satu bentuk politik luar negeri Cina. (Zakaria Fareed 2008: 86-128) Kebijakan Peaceful Rise adalah keinginan Cina untuk mengubah sistem ekonomi dalam negerinya menjadi lebih baik. Peaceful Rise terbentuk karena faktor ekonomi yang buruk di Cina sehingga perlu membuka diri dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara lain agar ekonominya dapat berkembang. Ada tiga strategi dalam kebijakan Peaceful Rise, yaitu: 1. Strategi pertama, untuk memajukan industrialisasi dan meninggalkan sistem yang lama, dimana Cina dengan tingkat konsumsi yang tinggi dan polusi tinggi. Dengan beralih kepada industrialisasi berbasis teknologi baru, dengan mengurangi daya konsumsi terhadap sumber daya alam, mengurangi polusi lingkungan serta mengoptimalkan alokasi sumber daya manusia.

1191


2. Strategi kedua, mengubah cara-cara tradisonal yang memanfaatkan kekuatan besar untuk menjarah sumber daya dan memperluas hegemoni. Cina akan menjunjung perdamaian walaupun dengan perbedaan ideologi untuk pembangunan dan kerjasama dengan negara lainnya. 3. Strategi ketiga, mengubah gaya lama dengan kontrol sosial dan untuk membangun masyarakat sosialis yang harmonis. Fungsi pemerintah Cina telah berubah secara bertahap. Cina memperkuat institusi demokrasi dan aturan hukum serta membangun masyarakat yang stabil. (http://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2005-09-01/chinas-peaceful-risegreat-power-status) Dalam hubungan internasional, dimensi kepentingan nasional dibagi menjadi empat bagian yaitu dimensi ekonomi, kepentingan keamanan dan pertahanan, kepentingan internasional dan kepentingan ideologi. Kaitannya dengan upaya Cina untuk mengembalikan kepercayaan negara-negara sahabat yaitu pada dimensi kepentingan internasional. Kepentingan dimana suatu negara dapat berperan dalam dunia internasional berupa eksistensi yang secara tidak langsung dapat diukur dari seberapa sering negara tersebut terlibat aktif dalam partisipasi peran dalam dunia internasional. Sikap Cina yang awalnya tidak menyetujui sanksi resolusi terkait nuklir Korea Utara membuat pandangan negara-negara di kawasan dan internasional bahwa Cina merupakan negara yang tidak menyetujui perdamaian dunia. Sehingga dengan perubahan sikap Cina tersebut yang ikut menyetujui sanksi tegas terkait nuklir Korea Utara adalah dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan negara-negara di kawasan dan dunia internasional bahwa Cina merupakan negara yang menyetujui dan mendukung perdamaian dunia. 3. Perkembangan Ekonomi Perdagangan Sebelum periode 1980-an, ekonomi Cina mengalami berbagai macam gejolak dengan model perekonomian sentralistik yang cenderung menarik diri dari kegiatan perekonomian internasional yang bersifat protektif. Menyebabkan perekonomian Cina pada tahun tersebut mengalami stagnansi. Setelah era 1990an Cina menerapkan perekonomian negara menjadi lebih fleksibel sehingga membuka jalan bagi investor asing untuk menanamkan modal di Cina. Dengan penerapan sosialis market economy yang bertujuan untuk meliberalkan ekonomi Cina, secara perlahan mulai berkembang dan akhirnya menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia dan internasional. (Wiryawan Bangkit 2008: 4) Cina mengalami perkembangan perdagangan yang dinamis, salah satu faktor utamanya adalah keberhasilan reformasi sistem perekonomian dan perdagangan. Cina mengembangkan suatu sistem yang menarik yaitu menggabungkan seni membuka pasar dengan tetap mempertahankan kontrol negara. Cina berupaya untuk membenahi sektor domestik dan kebijakan perdagangan luar negerinya yang menjadi sebab meningkatnya hubungan antara Cina dengan negara-negara besar. Reformasi ekonomi tersebut dapat dijelaskan dalam tiga preposisi yaitu, mulai dibukanya ekonomi Cina terhadap investasi asing dan private ownership, memperbolehkan kekuatan pasar mempengaruhi harga dan alokasi barang, serta

1192


mengharuskan material incentives menjadi mekanisme menstimulasi peningkatan produktivitas dan efisiensi.

utama

dalam

Ada beberapa faktor dan strategi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur hingga dapat melakukan recovery sistem ekonominya, yaitu: investasi atau bantuan luar negeri yang mendorong peningkatan produksi industri serta pertumbuhan arus ekspor yang akhirnya meningkatkan perekonomian kawasan (Hart Landsberg & Paul Burkett 1998: 87), dilakukannya intervensi pemerintah melalui kebijakan ekonomi liberalisasi pasar atau perdagangan bebas (Hart Landsberg & Paul Burkett 1998: 88) dan melalui pendekatan flying gees dimana adanya kompetisi dan kebijakan industri negara mendorong perusahaan yang lebih maju untuk membantu negara lain yang kurang maju melalui mobilitas kapital sehingga negara-negara tersebut dapat mengembangkan industri mereka sendiri. (Hart Landsberg & Paul Burkett 1998: 90) Dengan adanya kerjasama antara Cina dan negara-negara di kawasan bahkan di luar kawasan Asia Timur akan mempererat hubungan antar negara dan dapat memenuhi kepentingan nasional tiap negara. Integrasi ekonomi bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi di kawasan. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas dagang antar negara anggota di kawasan. Asia Timur diharapkan bersatu sebagai komunitas untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Dalam kepentingan nasional ada beberapa dimensi yang dapat menjadi faktor sebagai alasan memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Dimensi yang paling sesuai dengan permasalah ini adalah dimensi ekonomi yang merujuk kepada upaya melindungi sumber-sumber ekonomi dan kesejahteraan yang dimiliki oleh suatu negara. Sumber-sumber ekonomi yang dimaksud merujuk kepada aktor-aktor ekonomi yaitu mitra dagang Cina, sehingga Cina harus menjaga hubungan baik dengan mitra dagangnya. Perkembangan perdagangan Cina mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini juga disebabkan oleh keamanan regional. Kerjasama bilateral dan multilateral yang dilakukan Cina merupakan upaya untuk mengembangkan perekonomiannya. Dengan adanya program nuklir Korea Utara yang mempengaruhi kestabilan keamanan di kawasan, Cina merasa perlu ikut untuk menjaga keamanan di kawasan. Perkembangan Nuklir Korea Utara Setelah Cina Menyetujui Sanksi Dewan Keamanan PBB Terhadap Nuklir Korea Utara. Pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara setelah mendapatkan sanksi lebih tegas dari Dewan Keamanan PBB mengalami kendala. Setelah menyetujui sanksi terhadap nuklir Korea Utara, Cina menghentikan beberapa pasokan ekspor untuk Korea Utara seperti mineral dan sumber daya alam yang dapat menunjang aktivitas pengembangan nuklir Korea Utara. Cina mulai melarang impor emas dan hasil tambang langka yang disebut rare earths serta ekspor bahan bakar jet dan produk minyak lainnya dari dan ke Korea Utara. Selain itu, inspeksi wajib semua kargo ke dan dari Korea Utara. Cina memberlakukan pembatasan ekonomi serta menghentikan impor batu bara, emas, titanium dan logam langka dari Korea Utara sesuai dengan resolusi sanksi baru PBB terkait program nuklir dan balistik Korea

1193


Utara. Hubungan Cina dan Korea Utara menjadi renggang setelah Cina menyetujui sanksi terhadap program nuklir dan balistik Korea Utara. Pada bulan Februari 2016, bank-bank Cina termasuk bank terbesar Industry and Commercial Bank of China (ICBC) membekukan rekening milik Korea Utara dengan menghentikan semua deposito dan transfer mata uang asing dalam dan keluar dari rekening asal Korea Utara. (http://news.detik.com/internasional/3148527/bank-dichina-bekukan-rekening-milik-korea-utara). Kebijakan baru tersebut menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi Korea Utara. Hubungan bilateral dan diplomatik kedua negara juga mulai merenggang setelah sanksi baru PBB ditetapkan pada bulan Maret lalu. Tetapi Korea Utara tetap pada pendiriannya dengan terus melanjutkan program pengembangan nuklir dan balistik. Pada tanggal 15 April 2016, Korea Utara kembali melakukan uji coba peluncuran peluru kendali jarak menengah namun gagal. (http://www.antaranews.com/berita/555516/dan-china-pun-muakterhadap-korea-utara) Pada tanggal 10 Maret 2016, partai buruh Korea Utara menggelar kongres pertama sejak puluhan tahun berkaitan dengan pemetaan visi dan peneguhan status pemimpin Korea Utara. Kongres tersebut resmi mengeluarkan doktrin baru mengenai hubungan dengan Cina yang didistribusikan ke seluruh penjuru kota dan dibacakan dalam pertemuan komite partai tingkat provinsi. Salah satu poin penting dalam dokumen partai buruh tersebut yaitu menyebutkan bahwa semua anggota partai dan pekerja Korea Utara harus bersatu melawan Cina dan tetap mengembangkan program nuklir sebab Cina berkhianat terhadap paham sosialisme. ( http://www.inddit.com/f6oj4n3/daily-nk-korea-utara-nyatakan-china-sebagai-musuh-ancam-kirim-badainuklir). Dalam kongres partai ketujuh sejak tahun 1980, Kim Jong Un mengumumkan kebijakan yang disebut byiongjin yaitu upaya berbarengan antara pembangunan ekonomi dan kemampuan nuklir. (http:///www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160506_dunia_korut_kongres_langka ) Kekuatan nuklir Korea Utara sangat mungkin untuk diverifikasi, Korea Utara tidak kekurangan bahan untuk membuat nuklir. Korea Utara memiliki cadangan uranium dari proyek pengembangan material untuk meningkatkan level senjata mereka. Siegfried Hecker ahli nuklir yang pernah berkunjung ke fasilitas nuklir Yongbyon mengatakan bahwa Korea Utara memiliki sekitar 32 sampai 54 kilogram persediaan plutonium untuk membuat sekitar 20 bom pada tahun 2016. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan mengapa Cina mendukung atas sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap nuklir Korea Utara pada tahun 2016, yang sebelumnya selalu tidak menyetujui sanksi Dewan Keamanan PBB kepada Korea Utara dikarenakan Cina memiliki kepentingan nasional dari segi politik dan keamanan, mendapatkan kepercayaan negera-negara sahabat dan ekonomi perdagangan, sehingga membuat Cina menyetujui sanksi tegas untuk Korea Utara di tahun 2016. Cina berkomitmen untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di dunia. Cina juga membutuhkan kawasan yang stabil agar perekonomiannya berjalan dengan baik. Kawasan yang stabil membuat hubungan

1194


kerjasama berjalan dengan baik. Dengan adanya perubahan sikap Cina terhadap sanksi resolusi yang lebih tegas terkait nuklir Korea Utara dapat disimpulkan tidak berjalan dengan baik. Sebab Korea Utara tetap melanjutkan program pengembangan nuklirnya dan tetap melakukan uji coba rudal. Sanksi yang disetujui Cina hanya berpengaruh terhadap ekonomi dan kebutuhan Korea Utara yang mengalami gejolak namun tidak merubah kebijakan Korea Utara untuk tetap melanjutkan program nuklir tersebut. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan bahwa perlunya perlu Cina adanya kehati-hatian dalam menghadapi Korea Utara. Korea Utara sebenarnya menginginkan pendekatan secara persuasif. Perubahan sikap Cina dengan menyetujui sanksi Dewan Keamanan PBB membuat hubungan kedua negara semakin tidak stabil, sehingga Cina seharusnya bisa melakukan pendekatan dan negosiasi dengan Korea Utara untuk hubungan yang lebih baik, mengingat Korea Utara adalah negara dengan kesamaan ideologi dengan Cina. Daftar Pustaka Barry Buzan & Ole Waefer. 2003. Regions and Power: The Structure of International Security. Oxford: Cambridge University Press. China’s

Peaceful Rise to Great Power Status. http://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2005-09-01/chinas-peaceful-risegreat-power-status.

D.S Rajan. 2009. China’s Policy Towards Myanmar. Chennai Center for China Studies: Chennai. hal. 1 Jack Plano & Roy Olton. 1999. The International Relations Dictionary. Western Michigan University. Santa Barbara. Martin Hart Landsberg & Paul Burkett. 1998. Contradictions of Capitalists Industrialization in East Asia: A Critique of Flying Gees Theories of Development. Economic Geography: vol.74. no.2. hlm. 87. May T Rudy. 2002. Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: PT Refika Aditama. Morgenthau, H.J. 1951. In Defense of the National Interest: A Critical Examinition of American Foreign Policy. New York: University Press of America. Sumaryo Suryokusumo. 2007. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Bandung:Alumni, hal.17. Tan Er-Win. 2009. North Korea’s Rocket and Nuclear Tests: A Threatening Pyongyang or an Afraid Pyongyang. Institute of Korean Studies.

1195


Uk Heo & Jung-Yeop Woo. 2008. The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress and Prospect. Korea Observer: The Institute of Korean Studies. Wiryawan Bangkit.A. 2008. Zona Ekonomi Khusus Strategi Cina Memanfaatkan Modal Global. Yayasan CCS: Depok. hlm.4. Zakaria Fareed. 2008. “The Challenger” dalam The Post American World. New York: W.W.Norton&Co. hlm. 86-128.

1196

PERUBAHAN SIKAP CINA ATAS SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP NUKLIR KOREA UTARA

Recommend Documents