BAB II PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL
A. Sejarah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara yang lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Perang Dingin melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena negara-negara anggota Dewan Keamanan saling bertentangan. Setelah Perang Dingin, peran Dewan Keamanan menjadi lebih penting di dalam komunitas internasional. 20 Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah berkedudukan tetap di Markas Besar PBB di New York. Dewan Keamanan juga melakukan pertemuan di berbagai kota, seperti di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1972, di Panama City, Panama, dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990. Dewan ini mempunyai lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Adapun lima anggota tetap Dewan Keamanan yaitu: 1. Republik Rakyat Tiongkok 2. Perancis 3. Rusia
20
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa
17
18
4. Britania Raya 5. Amerika Serikat Setiap tahun Majelis Umum memilih lima anggota tidak tetap (dari 10 total) untuk jangka waktu dua tahun. 10 kursi non-permanen didistribusikan secara regional sebagai berikut: lima untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Para kelompok regional dibentuk berdasarkan wilayah geografis. Kelompok Eropa Barat merupakan pengecualian karena kelompok ini juga mencakup negara-negara lain, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Berikut adalah gambaran kursi anggota Dewan Keamanan, baik tetap dan tidak tetap (untuk masa jabatan 2013 dan 2014): Presidensi Dewan dipegang oleh setiap anggota pada gilirannya selama satu bulan. Peran seorang Presiden Dewan Keamanan PBB mencakup penerapan agenda, memimpin pertemuan-pertemuannya dan mengawasi situasi krisis. Seorang Presiden berhak untuk mengeluarkan Pernyataan Presidensiil (atas hasil konsensus antar anggota) dan catatan-catatan yang digunakan untuk menyatakan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Keamanan. Hak Veto. Setiap anggota Dewan memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap memiliki hak veto. Hak veto adalah suara negatif yang memungkinkan lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan yang substantif. 21
21
Ibid
19
Rusia telah menggunakan hak prerogatifnya lebih sering dibandingkan dengan anggota tetap lainnya. Contoh terbaru dari di mana hak ini digunakan yaitu, Rusia dan Cina menentang rancangan resolusi yang mengutuk tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah di Suriah dan menyerukan Bashar al-Assad, Presiden Suriah, untuk turun dari jabatannya. Pada tahun 2011, AS memegang hak veto terhadap rancangan resolusi yang mempersalahkan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Walaupun demikian, anggota tetap Dewan Keamanan tidak menggunakan hak veto dalam kondisi-kondisi krisis lainnya. Dewan Keamanan berhasil mengadopsi resolusi 1973 (2011) tentang situasi di Libya. Dewan Keamanan memberikan kewenangan kepada militer untuk melindungi warga sipil dan memberlakukan zona larangan terbang di wilayah udara Libya. Baru-baru ini, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang mengutuk peluncuran roket oleh Korea Utara dan memaksakan pembatasan baru pada perusahaan pelayaran dan lembaga keuangan Korea Utara, serta berusaha untuk memblokir beberapa transaksi keuangan yang sering digunakan oleh para pejabat Korea Utara untuk memperoleh teknologi persenjataan. Badan
Pendukung
Dewan
Keamanan.
Untuk
membantu
dalam
menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan memiliki kekuasaan untuk membentuk badan pendukung. Badan-badan pendukung Dewan Keamanan yaitu: 1. Komite Kontra-terorisme dan Non-proliferasi
20
Komite Kontra-Terorisme (CTC) didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001), yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 September 2001 setelah terjadinya serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Tugas komite ini adalah untuk membantu negara anggota PBB untuk mencegah tindakan teroris baik di dalam wilayah mereka dan antar wilayah. Komite Non-Proliferasi, seperti yang dikenal sebagai Komite 1540, adalah badan tambahan dari Dewan Keamanan yang memiliki tugas utama yaitu proliferasi senjata nuklir, kimia dan biologi dan cara pengirimannya yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. 2. Komite Staf Militer Komite staf militer adalah Dewan Keamanan PBB badan pendukung yang perannya, seperti yang didefinisikan dalam Piagam PBB, adalah untuk merencanakan operasi militer PBB dan membantu dalam pengaturan persenjataan. Tujuan dari Komite Staf Militer dimaksudkan untuk memberikan staf komando untuk satu set angkatan udara kontingen. Kontingen ini disediakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan (Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang disiapkan untuk penggunaan atas kebijaksanaan PBB.
21
3. Komite Sanksi Komite Sanksi dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memiliki sanksi terhadap keputusannya. Tugas Komite Sanksi adalah untuk memantau pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan dibentuk berdasarkan Resolusi 1970 (2011) tentang Libya. Komite Sanksi untuk Libya, menurut Resolusi 1970 (2011), harus memantau pelaksanaan sanksi, melaporkan kepada Dewan Keamanan pada pekerjaan, dan memeriksa dan mengambil tindakan yang tepat terhadap informasi mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan langkah-langkah yang diambil dalam resolusi ini. 4. Komite Tetap dan Komite Ad Hoc. Komite Tetap dan Komite Ad Hoc yang dibentuk sesuai kebutuhan pada isu tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Anggota Baru dan Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Resolusi Konflik di Afrika. Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Anggota Baru memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum dalam hal pendaftaran anggota baru PBB. Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Penyelesaian Konflik di Afrika memberikan rekomendasi mengenai peningkatan kerjasama antara Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta dengan badan-badan PBB berurusan dengan Afrika, serta memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut. 5. Operasi Perdamaian Operasi Perdamaian PBB membantu negara yang sedang berada dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian
22
PBB memberikan keamanan dan dukungan pembangunan politik, serta membantu negara-negara untuk mencapai perdamaian dalam masa-masa transisi yang sulit. Saat ini ada 15 operasi penjaga perdamaian, di antaranya The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS), United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dan United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).
6. Pengadilan Internasional Dewan Keamanan PBB membentuk dua pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan selama perang, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) adalah pengadilan PBB yang mengadili kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan pada tahun 1990. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan untuk penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994. Pengadilan ini juga dapat menangani penuntutan warga Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang dilakukan di wilayah Rwanda dan negara-negara di sekitar Rwanda selama periode yang sama. 22
22
Ibid
23
7. Komisi Pembagunan Perdamaian Komisi Pembangunan Perdamaian adalah satu-satunya badan penasehat Dewan Keamanan PBB. Komisi ini adalah sebuah badan penasehat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang yang berdada dalam konflik, dan merupakan tambahan kunci untuk kapasitas Masyarakat Internasional dalam agenda perdamaian yang luas. Komisi Pembangunan Perdamaian berperan dalam (1) menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk lembaga donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah nasional, dan negara yang menyumbang pasukan, (2) sumber daya militer dan (3) memberi saran dan mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik dan pemulihan dan jika perlu, menyoroti setiap celah yang mengancam untuk merusak perdamaian. Burundi, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, dan Republik Afrika Tengah adalah negaranegara yang saat ini dalam agenda Komisi Pembangunan Perdamaian.
B. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan
24
pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.
23
Keanggotaan Dewan PBB, dewan ini mempunyai lima anggota tetap. Mereka aslinya adalah kekuatan yang menjadi pemenang Perang Dunia II: 1.
Republik Cina
2.
Perancis
3.
Uni Soviet
4. Britania Raya 5.
Amerika Serikat Republik China dikeluarkan pada 1971 dan digantikan oleh Republik
Rakyat Cina. Setelah Uni Soviet pecah, Rusia masuk menggantikannya. Dengan itu, anggota tetapnya kini adalah: 1. Republik Rakyat Cina 2. Perancis 3. Rusia 4. Britania Raya 5. Amerika Serikat Kelima anggota tersebut adalah negara-negara yang boleh mempunyai senjata nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. 24 Sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Sidang Umum PBB untuk masa bakti 2 tahun yang dimulai 1 Januari, dengan lima dari mereka diganti setiap tahunnya.
23
Lanlanrisdiana.blogspot.com/2013/02/makalah-perserikatan-bangsa-bangsa.html (diakses tanggal 21 April 2015 24 Ibid
25
Anggota dewan keamanan yang dipilih untuk saat ini adalah:1 Januari 2008- 31 Desember 2009 Negara Blok regional Duta besar 1.
Burkina Faso Afrika Michel Kafando
2.
Kosta Rika Amerika Latin dan Karibia Jorge Urbina
3.
Kroasia Eropa Timur Neven Jurica
4.
Libya Afrika (Arab) Jadallah Azzuz at-Talhi
5.
Vietnam Asia Lê Lương Minh Sedangkan 1 Januari 2009 - 31 Desember 2010 Negara Blok regional Duta
besar: 1. Austria Eropa Barat dan Lainnya Thomas Mayr-Harting 2. Jepang Asia Belum ditentukan 3. Meksiko Amerika Latin dan Karibia Belum ditentukan 4. Turki Eropa Barat dan Lainnya Baki İlkin 5. Uganda Afrika Belum ditentukan Tugas Dewan Keamanan PBB. Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada dewan keamanan, dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azasazas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu : 1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
26
2. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan. Fungsi Dewan Keamanan PBB 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan azasazas dan tujuan PBB. 2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional 3.
Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian.
4. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan 5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil 6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan aggressor 7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang aggressor 8. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional 9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”. 10. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral, dan bersama–sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional
27
11. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan dibantu badan-badan dan program khusus seperti : 1. UNIFIL
: Pasukan sementara PBB di Libanon
2. UNIIMOG
: Pasukan peninjau militer di Iran-Irak
3. UNTAC
: Pasukan sementara di Kamboja
Hak dan Tugas Dewan Keamanan 25 1. Menyelidiki perselisihan atau ketegangan yang terjadi antara 2 atau lebih negara. 2. Dewan Keamanan adalah satu-satunya unit PBB yang mempunyai kekuasaan membuat keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan ini sesuai dengan Piagam PBB dan harus dipatuhi oleh para anggota. 3. Mengupayakan penyelesaian perselisihan-perselisihan dengan cara-cara damai. a. Perundingan : dalam hal ini biasanya dilakukan diplomasi. b. Panitia penyelidikan : untuk menetapkan kemungkinan menghilangkan pertikaian. c. Panitia perdamaian : dibentuk panitia internasional yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menghasilkan persetujuan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.
25
http://sejarahnasionaldandunia.blogspot.com/2013/09/hak-dan-tugas-dewan-keamanansecurity.html
28
d. Perantara atau jasa-jasa baik : suatu negara, komisi atau tokoh ditunjuk dan disetujui oleh kedua belah pihak untuk mempercepat tercapainya perdamaian. 4. Penyelesaian perselisihan dengan cara paksaan hukum atas persetujuan yang tercapai. 5. Mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak bila sengketa sudah menjurus kepada peperangan, guna mencegah kemungkinan meluasnya pertikaian ke daerah lain. 6. Melakukan langkah-langkah pemaksaan, tindakan militer, melaksanakan sanksi ekonomi (misalnya embargo). 7. Mengirimkan pasukan-pasukan pemeliharaan perdamaian daerah-daerah sengketa (misalnya pernah mengirim kontingen UNIIMOG - United Nations Iraq-Iran Military Observer Group, yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Irak dan Iran yang bertikai selama 8 tahun). 26 Dalam tugasnya, Dewan Keamanan PBB dibantu oleh : 1. Panitia Staf Militer 2. Panitia Pelucutan Senjata 3. Pasukan PBB Hak Veto Dewan Keamanan dikenal hak veto, yaitu : hak untuk menolak atau membatalkan keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan. Hak veto hanya dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan. Setiap anggota Dewan Keamanan hanya
26
Ibid
29
mempunyai satu suara. Masalah-masalah penting yang menjadi keputusan Dewan Keamanan harus disetujui oleh sedikitnya 9 (Sembilan) negara anggota, termasuk suara setuju kelima anggota tetap. Jikalau ada satu saja anggota tetap yang tidak setuju, masalah yang dibicarakan tidak dapat dijadikan keputusan Dewan Keamanan. Inilah yang dimaksud dengan hak veto, yang dimiliki oleh kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
C. Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Dewan Keamanan bertanggung jawab dalam memelihara kedamaian dan keamanan internasional. Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat rekomendasi untuk pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam PBB Pasal 25. 27 Majelis Umum memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan suara dua per tiga anggota yang hadir dan memberikan suaranya. Syarat yang harus diperhatikan dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan ialah Sumbangan Negara tersebut terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sumbangan terhadap tercapainya tujuan organisasi PBB. Memperhatikan perwakilan didasarkan pada wilayah (geographical distribution) 28
27
70UN Charter: Chapter V: The Security Council, Artikel 25 diakses pada tangga l 8
April 2015. 28
Sri Setianingsih Suwardi. Universitas Indonesia, 2004 hal 282.
Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta:
30
Penyelesaian sengketa internasional secara damai bertujuan untuk mencegah
dan
mengindarkan
kekerasan
atau
peperangan
dalam
suatu
persengketaan antar negara. Menurut Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut: 1. Negosiasi (perundingan) Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga. 2. Enquiry (penyelidikan) Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta. 29 4. Good offices (jasa-jasa baik) Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka. 4. Mediation (mediasi) Pihak ketiga campur tangn untuk mengadakan rekonsiliasi tuntutantuntutan dari para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi pihak ketiga lebih aktif. 5. Consiliation (Konsiliasi) Merupakan kombinasi antara penyelesaian sengketa dengan cara enquiry dan mediasi.
29
rani-rama.blogspot.com/2009/06/penyelesaian-sengketa-internasional.html tanggal 21 April 2015).
(diakses
31
6. Arbitration (arbitrasi) Pihaknya adalah negara, individu, dan badan-badan hukum. Arbitrasi lebih flexible
dibanding
dengan
penyelesain
sengketa
melalui
pengadilan.
7. Penyelesain sengketa menurut hukum Dalam penyelesaian ini para pihak yang bersengketa akan mengajukan masalahnya ke Mahkamah Internasional. Mahkamah internasional ini bertugas untuk menyelesaikan tuntutan yang diajukan dan mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari PBB, jadi tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. 8. Badan-badan regional Melibatkan lembaga atau organisasi regional baik sebelum maupun sesudah PBB berdiri. 9. Cara-cara damai lainnya Sedangkan penyelesaian Sengketa Internasional yang dijalankan oleh PPB berkaitan dengan tujuan PBB seperti yang diamatkan dalam Pasal 1 Piagam PBB, adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Adalah kewajiban PBB untuk mendorong agar sengketa- sengketa diselesaikan secara damai. Dua tujuan tersebut adalah sebuah reaksi yang terjadi akibat pecahnya Perang Dunia II. Adalah upaya PBB agar perang dunia baru tidak kembali terjadi. Adalah kerja keras PBB agar sengketa yang terjadi antar Negara dapat diselesaikan sesegera mungkin secara damai. Terkait hal-hal tersebut PBB mempunyai berbagai cara yang terlembaga dan termuat didalam Piagam PBB. Di samping itu PBB mempunyai cara informal
32
yang lahir dan berkembang dalam pelaksanaan tugas PBB sehari-hari. Cara-cara ini kemudian digunakan dan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara negara anggotanya. 30 Dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki empat kelompok tindakan, yang saling berkaitan satu sama lain dan dalam pelaksanaanya memerlukan dukungan dari semua anggota PBB agar dapat terwujud.
Keempat
kelompok
tindakan
itu
adalah
sebagai
berikut.2
1. Preventive Diplomacy Preventive Diplomacy adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengkta di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau oleh organisasi –organisasi regional berkerjasama dengan PBB. Misalnya upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB sebelumnya Kofi Annan dalam mencegah konflik Amerika Serikat – Irak menjadi sengketa terbuka mengenai keenganan Irak mengizinkan UNSCOM memeriksa dugaan adanya senjata pemusnah massal di wilayah Irak, walaupun upaya tersebut akhirnya menemui jalan buntu. 2. Peace Making Peace Making adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti yang terdapat dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada diantara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Di antara dua tugas ini terdapat
30
Ibid
33
kewajiban untuk mencoba membawa para pihak yang bersengketa menuju kesepakatan dengan cara–cara damai. Dalam perananya disini, Dewan Keamanan hanya memberikan rekomendasi atau usulan mengenai cara atau metode penyelesaian
yang
tepat
setelah
mempertimbangkan
sifat
sengketanya.
3. Peace Keeping Peace Keeping adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB dan juga personel sipil. Meskipun
sifatnya
militer,
namun
mereka
bukan
angkatan
perang.
Cara ini adalah suatu teknik yang ditempuh untuk mencegah konflik maupun untuk menciptakan perdamaian. Peace Keeping merupakan “penemuan” PBB sejak pertama kali dibentuk, Peace Keeping telah menciptakan stabilitas yang berarti diwilayah konflik. Sejak 1945 hingga 1992, PBB telah membentuk 26 kali operasi Peace Keeping. Sampai Januari 1992 tersebut, PBB telah menggelar 528.000 personel militer, polisi dan sipil. Mereka telah mengabdikan hidupnya dibawah bendera PBB. Sekitar 800 dari jumlah tersebut yang berasal dari 43 negara telah gugur dalam melaksanakan tugasnya. 4. Peace Building Peace Building adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur–struktur yang dan guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. Peace Building lahir setelah berlangsungnya konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerjasama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan
34
diantara mereka. Hal demikian tidak hanya memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan yang merupakan syarat fundamental bagi perdamaian. 5. Peace Enforcement Disamping keempat hal tersebut, sarjana Amerika Latin, Eduardo Jimenez De Arechaga, memperkenalkan istilah lain yaitu Peace Enfocement (Penegakan Perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang Dewan Keamanan berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya tindakan agresi. Dalam menghadapi situasi ini, berdasarkan Pasal 41 (Bab VII), Dewan berwenang memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik atau militer. Bab VII yang membawahi Pasal 41 Piagam ini dikenal juga sebagai “gigi”-nya PBB (the “teeth” of the United Nations) 4 Contoh dari penerapan sanksi ini, yaitu Putusan Dewan Keamanan tanggal 4 November 1977. putusan tersebut mengenakan embargo senjata terhadap Afrika Selatan berdasarkan Bab VII Piagam sehubungan dengan kebijakan Negara tersebut menduduki Namibia (UNSC Res.418. Termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa “shall, first of all, seek a resolution by negotiation…,” tersirat bahwa penyelesaian sengketa kepada organ atau badan PBB hanyalah “cadangan”, bukan cara utama dalam menyelesaikan suatu sengketa. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak ditafsirkan manakala sengketa lahir. Para pihak tidak boleh menyerahkan secara langsung sengketanya kepada PBB sebelum semua cara penyelesaian sengketa yang ada sudah dijalankan. Pada
35
kenyataanya bahwa organ utama PBB dapat secara langsung menangani suatu sengketa apabila PBB memandang bahwa suatu sengketa sudah mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Organ – organ utama PBB bedasarkan Bab III (Pasal 7 ayat (1)) Piagam PBB terdiri dari Majelis Umum , Dewan Keamanan, ECOSOC, Dewan Peralihan, Mahkamah Internasional dan Sekertariat. Organ-organ ini berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi PBB. Terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sesuai dengan kaedah keadilan dan prinsip hukum internasional.
