BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
A. Perserikatan Bangsa-Bangsa
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi,sosial dan kemanusiaan internasional. Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations"atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. 15
15
http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa (diakses tanggal 12 februari
2014)
Universitas Sumatera Utara
Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik Agar kehidupan masyarakat dunia tidak semakin hancur, pada tanggal 14 Agustus 1941, presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt dan perdana menteri Inggris Winston Churcill mengadakan pertemuan di atas kapal Augusta di Samudra Atlantik yang akhirnya menghasilkan suatu persetujuan yang disebut Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang isinya sebagai berikut : 1. Setiap bangsa tidak dibenarkan melakukan perluasan wilayah 2. Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri 3. Setiap bangsa berhak ikut serta dalam perdagangan internasional. 4. Menciptakan perdamaian dunia agar setiap bangsa dapat hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. 16 Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: 1. menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman
16
http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Atlantik(diakses tanggal 12 februari 2014)
Universitas Sumatera Utara
2. terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai , dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian
sengketa
internasional
atau
situasi
yang
mungkin
mengakibatkan pelanggaran perdamaian; 3. mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal; 4. mencapai
kerjasama
internasional
di
internasional
bidang
karakter
dalam ekonomi,
memecahkan sosial,
masalah
budaya,
atau
kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan 5. Menjadi pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan ini umum. 17 Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946 Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun. Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika 17
http://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Perserikatan_Bangsa-Bangsa(diakses tanggal 13 februari 2014)
Universitas Sumatera Utara
Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung. Tugas dan Fungsi PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan : a. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional b. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa. c. Mengadakan kerjasama antarbangsa dalam memecahkan masalah masalah
ekonomi,
sosial,
budaya,
dan
kemanusiaan,
mengembangkan rasa hormat terhadap hak-hak manusia serta kebebasan yang azasi. d. Menjadi pusat kegiatan yang harmonis antar bangsa dalam mencapai tujuan bersama.
Dalam menjalankan tugasnya PBB berpedoman pada dasar-dasar berikut : a. Semua anggota PBB mempunyai kedaulatan yang sama
Universitas Sumatera Utara
b. Semua anggota PBB harus berusaha mematuhi ketentuanketentuan c. yang tercantum dalam piagam PBB dengat itikad baik d. Semua anggota PBB harus menyelesaikan sengketa secara damai e.
Semua anggota PBB harus menahan diri dari mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap negara lain.
f.
Semua anggota PBB harus membantu PBB dalam tindakan yang diambil sesuai piagam PBB
g.
PBB tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara. 18
Alat kelengkapan PBB adalah sebagai berikut : Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB.Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil.Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Middle Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara. Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember.Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB.Pertemuan khusus diadakanpada Oktober 1995 untuk memperingati perayaan 50 tahun PBB.
18
http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/04/sejarah-perserikatan-bangsa-bangsapbb.html(13 februari 2014)
Universitas Sumatera Utara
Tugas dan kekuasaan Majelis Umum Tugas dan kekuasaaan majelis umum dapat dibagi dalam 8 golongan, yaitu mengenai : 1) Pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional (pasal 11,12,15) 2) Kerja
sama
di
lapangan
perekonomian
dan
masyarakat
internasional (pasal 13) 3) Sistem Perwalian Internasional (pasal 85) 4) Keterangan-keterangan
tentang
daerah-daerah
yang
belum
mempunyai pemerintahan sendiri (pasal 73) 5) Penetapan keanggotaan dan penerimaan anggota (pasal 3-6) 6) Perubahan dalam piagam (pasal 108,109) 7) Hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain 19 Dalam melaksanakan tugasnya majelis umum membentuk berbagai badan, seperti; komite; komisi; konperensi dan agensi. Badan-badan tersebut di antaranya : 1) Komite prosedur; 2) Pengadilan administrative 3) Komisi perlucutan senjata (dengan dewan keamanan) 4) Badan tenaga atom internasional (dengan mendengar pendapat dewan keamanan dan dewan ekonomi sosial). 5) Pasukan PBB 6) Badan penampung pengungsi di palestina 19
DR.M.HUTAURUK,KENALLAH PBB,Erlangga,Jakarta,1989.Hal 15
Universitas Sumatera Utara
7) Konperensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan. 8) Dana anak-anak PBB/UNICEF (dengn dewan ekonomi dan sosial) 9) Kantor komisaris tinggi PBB untuk pengungsi-pengungsi 10) Usaha patungan PBB dan FAO untuk urusan pangan sedunia 11) Program pembangunan PBB; 12) Organisasi pembangunan industri PBB; 13) Lembaga PBB untuk latihan dan penelitian; 14) Program lingkungan PBB; 15) Universitas PBB 16) Tujuh komite (panitia) utama, yaitu; 17) Panitia pertama : tugasnya di bidang politik dan keamanan termasuk soal-soal pengaturan persenjataan. 18) Panitia kedua : tugasnya khusus untuk politik. 19) Panitia ketiga : tugasnya di bidang ekonomi dan keuangan. 20) Panitia keempat : tugasnya di bidang sosial, kemanusiaan dan kebudayaan. 21) Panitia kelima : tugasnya di bidang dekolonisasi (daerah-daerah yang tidak berpemerintahan sendiri) 22) Panitia keenam : tugasnya di bidang administrasi dan anggaran. 23) Panitia ketujuh : tugasnya di bidang hukum
Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB.Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga
Universitas Sumatera Utara
perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Kemanan untuk: 1. menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia; 2. merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai; 3. meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik; dan 4. melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya. 20 Dewan ini mempunyai lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Adapun lima anggota tetap Dewan Keamanan yaitu: 1) Republik Rakyat Cina 2) Perancis 3) Rusia 4) Britania Raya 5) Amerika Serikat Setiap tahun Majelis Umum memilih lima anggota tidak tetap (dari 10 total) untuk jangka waktu dua tahun. 10 kursi non-permanen didistribusikan secara regional sebagai berikut: lima untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Para kelompok regional dibentuk berdasarkan wilayah geografis. Kelompok Eropa Barat merupakan pengecualian karena 20
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa(diakses tanggal 14 februari 2014)
Universitas Sumatera Utara
kelompok ini juga mencakup negara-negara lain, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah teks resmi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan.Semua anggota PBB, sesuai dengan Piagam PBB, "setuju untuk melaksanakan dan menerima keputusan Dewan Keamanan".Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional 21. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi ekonomi dan/atau sanksi lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk aksi militer internasional. Namun, jika Dewan Keamanan menganggap bahwa langkah-langkah itu tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan akan mengambil tindakan lain yang lebih tegas yang dapat dilaksanakan oleh angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Ekonomi dan sosial terdiri dari 18 anggota yang dipilih dalam sidang umum.Untuk pemilihan itu tidak ada syarat-syarat ditetapkan. Tiap-tiap negara sama haknya untuk dipilih. Tidak ada anggota yang tetap.Tetapi dalam prakteknya, ternyata bahwa negara-negara yang penting dipandang dari sudut perekonomian selalu turut serta seolah-olah anggota yang tetap juga. Mereka yang dipilih pertama kali pada tahun 1946 akan digantikan menurut giliran. Enam anggota akan diganti setelah duduk 1 tahun, 6 anggota setelah 2 tahun dan kemudian 6 anggota lainnya setelah 3 tahun. Mulai tahun 21
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter5.shtml(diakses tanggal 17 februari
2014)
Universitas Sumatera Utara
keempat pemilihan akan diadakan tiap-tiap tahun oleh sidang umum untuk 6 anggota yang akan duduk selama 3 tahun. Anggota yang habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. 22 Dewan Perwalian PBB adalah suatu sistem perwalian internasional lebih jauh telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. (daerah-daerah yang demikian oleh karena itu disebut “daerah-daerah perwalian”).Daftar Tugas dan hak Dewan Perwalian Dewan Perwalian bertugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali daerah-daerah strategis yang diurus oleh Dewan Keamanan. Atas dasar penyerahan kuasa itu Dewan Perwalian diberi hak untuk : 1. Menimbang laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara penguasa 2. Menerima surat-surat permintaan lalu menyelidikinya secara bersamaan dengan negara- negara penguasa 3. Menyelenggarakan kunjungan berkala ke masing-masing daerah perwalian yang disetujui oleh Negara penguasa 4. Menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan syarat-syarat persetujuan perwalian
Keanggotaan Dewan Perwalian terdiri dari 3 golongan anggota ,yaitu : 1) Anggota-anggota yang menguasai daerah perwalian
22
DR.M.HUTAURUK,KENALLAH PBB,Op.Cit., hal 50
Universitas Sumatera Utara
2) Anggota-anggota tetap dewan keamanan yang tidak menguasai daerah perwakilan (Rusia dan Tiongkok). 3) Sejumlah anggota yang dipilih untuk 3 tahun oleh majelis umum sehingga anggota-anggota yang memegang perwalian sama banyaknya dengan anggota anggota yang tidak memegang perwalian. Maksud sistem perwalian yang sebenarnya telah terkandung dalam pasal 1 piagam itu dan diuraikan lagi lebih tegas dalam pasal 76. Diharapkan perwalian akan membawa kemajuan sehingga negeri yang bersangkutan pada suatu saat dapat menjadi negara merdeka yang berdaulat. Bahkan pada tahun 1960 mulai berlaku dan dijalankan declaration on the granting of independence to colonial countries and people( deklarasi pemberian kemerdekaan kepada negeri dan bangsa dijajah) yang diterima oleh sidang umum PBB. Diantaranya yang sudah mencapai status merdeka. 23 Mahkamah Internasional (International Court of Justice) berkedudukan di Den Haag, Belanda . Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB . Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasehat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta nasehat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah memberikan wewenang ini kepada dewan
23
Ibid,hal 68
Universitas Sumatera Utara
ekonomi dan sosial, dewan perwakilan, panitia interim dari majelis umum , dan beberapa badan-badan antar pemerintah. Sumber-Sumber Hukum Sumber-sumber hukum yang digunakan apabila membuat suatu keputusan ialah : a) Konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih b) Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktek umum yang diterima sebagai hukum c) Azas-azas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban d) Keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis yang paling cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum. Mahkamah dapat membuat keputusan “ex aequo et bono” (artinya : sesuai dengan apa yang dianggap adil) apabila pihak-pihak yang bersangkutan setuju. Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia.Badan ini menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya. Badan ini juga membawa tugas seperti yang diatur oleh Dewan Keamanan PBB, Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menyediakan para staff dipilih berdasarkan aplikasi standar efisiensi, kompeten, dan integritas
Universitas Sumatera Utara
tertinggi, dikarenakan kepentingan mengambil dari tempat geografi yang luas. Fungsi-fungsi sekretaris jendral: 1) Sebagai kepala administratif dari PBB 2) Membawa dihadapan perhatian dewan keamanan setiap persoalan yang menurut
pendapatnya
membahayakan
perdamaian
dan
keamanan
internasional 3) Membuat laporan tahunan dan tiap-tiap laporan tambahan yang perlu pada majelis umum mengenai pekerjaan PBB 24
B. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Keamanan PBB mempunyai tugas utama berdasarkan Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Selama empat puluh lima tahun di awal keberadaannya, Dewan Keamanan dirasakan sangat tidak berdaya akibat perang dingin yang terjadi. Namun sejak tahun 1990, di mana telah terjadi pencairan suhu politik global, Dewan Keamanan kini telah menjadi aktif kembali. Dewan Keamanan ini terdiri dari 15 (limabelas) negara anggota, 5 (lima) diantaranya adalah anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Russia, dan China. Anggota tetap ini mempunyai hak untuk memveto putusan yang akan diambil oleh Dewan Keamanan dengan cara menolak dan melawan putusan tersebut. Sepuluh anggota Dewan Keamanan lainnya dipilih oleh Mejelis Umum untuk jangka waktu 2 (dua) tahun keanggotaan yang tidak dapat diperpanjang, di 24
http://jompayband.blogspot.com/2009/02/organ-organ-utama-pbb-menurut.html(diakses 13 februari 2014)
Universitas Sumatera Utara
mana 5 (lima) anggota baru dipilih setiap tahunnya. Sepuluh anggota terpilih dimaksud, sebagaimana disebut sebagai anggota tidak tetap dalam Piagam PBB, dipilih berdasarkan formulasi pembagian dari setiap wilayah utama dari seluruh penjuru dunia. Sebagai kunci dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan mempunyai beberapa fungsi utama.Dewan ini membantu untuk menyelesaikan sengketa secara damai, membentuk dan mengatur pasukan penjaga keamanan PBB, dan mengambil langkah-langkah khusus terhadap negara atau pihak-pihak yang tidak patuh terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB. Bersandar pada Bab VI dari Piagam PBB, Dewan Keamanan tersebut harus, ketika dianggap perlu, memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai dengan cara, misalnya, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, ataupun penyelesaian melalui jalur pengadilan.
25
Dimungkin juga, jika semua pihak yang bersengketa sepakat, diberikan rekomendasi bagi para para pihak dengan cara-cara penyelesaian lainnya secara damai.Pasukan penjaga keamanan PBB pertama kali dibentuk oleh Majelis Umum PBB, namun setelah itu selalu dibentuk oleh Dewan Keamanan, di mana Dewan memegang kewenangan dalam memerintah terhadap mereka. Walaupun Piagam PBB tidak secara jelas memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk membentuk pasukan penjaga keamanan, tetapi Mahkamah Internasional dalam satu kasus pada tahun 1962 menyatakan bahwa Dewan Keamanan mempunyai kewenangan tambahan untuk tujuan pembentukan tersebut. Pasukan penjaga 25
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa(diakses tanggal 14 februari 2014), Op.cit.
Universitas Sumatera Utara
keamanan ini biasanya ditempatkan oleh Dewan Kemanan hanya apabila gencatan sejata telah disepakati oleh pihak yang bersengketa sehingga penjaga keamanan yang diturunkan hanyalah pasukan biasa dan bukan pasukan yang biasa diterjunkan dalam peperangan. Dewan Keamanan juga dapat mengambil tindakan yang lebih besar dari sekedar pengiriman pasukan penjaga keamanan.Pengertian “secara damai” dalam Pasal 39 Piagam PBB dapat termasuk dalam hal konflik yang terjadi di luar negara-negara yang bersengketa.Pada saat Piagam PBB dibentuk, hal ini juga dipertimbangkan bahwa konflik yang terjadi pada batas wilayah suatu negara dapat pula menimbulkan pelanggaran ataupun ancaman terhadap situasi damai, dengan demikian Dewan Keamanan dapat pula mengambil tindakan dalam hal ini. 26 Walaupun ilustrasi di atas menggambarkan bahwa Dewan Keamanan telah melakukan upaya yang sangat baik dalam menjalankan fungsinya, tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang telah menyebabkan ketidakefektifan dari fungsi Dewan Keamanan tersebut. Sebagai contoh, pemegang hak veto dari negara anggota tetap mempunyai kekuatan untuk membendung setiap keputusan yang akan berdampak merugikan bagi kepentingan mereka ataupun sekutunya masing-masing; ataupun contoh lainnya bahwa keputusan yang telah diambil, biasanya hanya menjadi “lip service” bagi pengimplementasian berikutnya. 27
26
Ibid http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/12/penelitian-hukum-analisaterhadap.html(diakses tanggal 10 februari 2014) 27
Universitas Sumatera Utara
Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia sekarang ini adalah Dewan Keamanan yang dapat melihat permasalahan sejak dini, Dewan yang dapat menghalangi dan mencegah terjadinya serangan antara negara-negara, serta Dewan yang mampu menjadi perantara dalam melaksanakan penyelesaian. Berangkat dari uraian di atas, maka Penelitian Hukum ini mengambil fokus dan menganalisa mengenai peran dari Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, termasuk mendiskusikan mengenai pembaharuan dalam tubuh Dewan Keamanan yang harus ditempuh di masa yang akan datang. Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada dewan keamanan, dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu : 1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan. 2. Mengambil
tindakan-tindakan
terhadap
ancaman
perdamaian
dan
perbuatan yang berarti penyerangan. Sedangkan fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan azasazas dan tujuan PBB. 2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional.
Universitas Sumatera Utara
3. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian. 4. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan. 5.
Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil.
6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan aggressor 7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang aggressor 28 8. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional 9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”. 10. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral, dan bersama– sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional 11. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum Untuk membantu dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan memiliki kekuasaan
untuk membentuk badan pendukung.
Badan-badan
pendukung Dewan Keamanan yaitu: 1. Komite Kontra-terorisme dan Non-proliferasi Komite Kontra-Terorisme (CTC) didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001),
28
Ibid
Universitas Sumatera Utara
yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 September 2001 setelah terjadinya serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Tugas komite ini adalah untuk membantu negara anggota PBB untuk mencegah tindakan teroris baik di dalam wilayah mereka dan antar wilayah. Komite Non-Proliferasi, seperti yang dikenal sebagai Komite 1540, adalah badan tambahan dari Dewan Keamanan yang memiliki tugas utama yaitu proliferasi senjata nuklir, kimia dan biologi dan cara pengirimannya yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. 2.
Komite Staf Militer Komite Staf Militer adalah Dewan Keamanan PBB badan pendukung yang perannya, seperti yang didefinisikan dalam Piagam PBB, adalah untuk merencanakan operasi militer PBB dan membantu dalam pengaturan persenjataan. Tujuan dari Komite Staf Militer dimaksudkan untuk memberikan staf komando untuk satu set angkatan udara kontingen. Kontingen ini disediakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan (Republik Rakyat Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang disiapkan untuk penggunaan atas kebijaksanaan PBB.
3.
Komite Sanksi Komite Sanksi dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memiliki sanksi terhadap keputusannya. Tugas Komite Sanksi adalah untuk memantau pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan dibentuk berdasarkan Resolusi 1970 (2011) tentang Libya. Komite Sanksi untuk Libya, menurut Resolusi 1970 (2011), harus memantau pelaksanaan sanksi, melaporkan kepada Dewan Keamanan pada pekerjaan, dan
Universitas Sumatera Utara
memeriksa dan mengambil tindakan yang tepat terhadap informasi mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan langkahlangkah yang diambil dalam resolusi ini. 4.
Komite Tetap dan Komite Ad Hoc Komite Tetap dan Komite Ad Hoc yang dibentuk sesuai kebutuhan pada isu tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Anggota Baru dan Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Resolusi Konflik di Afrika. Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Anggota Baru memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum dalam hal pendaftaran anggota baru PBB. Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Penyelesaian Konflik di Afrika memberikan rekomendasi mengenai peningkatan kerjasama antara Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta dengan badan-badan PBB berurusan dengan Afrika, serta memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut. 29
5.
Operasi Perdamaian Operasi Perdamaian PBB membantu negara yang sedang berada dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan keamanan dan dukungan pembangunan politik, serta membantu negara-negara untuk mencapai perdamaian dalam masa-masa transisi yang sulit. Saat ini ada 15 operasi penjaga perdamaian, di antaranya The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS), United Nations
29
Ibid
Universitas Sumatera Utara
Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dan United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO). 6.
Pengadilan Internasional Dewan Keamanan PBB membentuk dua pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan selama perang, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) adalah pengadilan PBB yang mengadili kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan pada tahun 1990. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan untuk penuntutan orangorang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994. Pengadilan ini juga dapat menangani penuntutan warga Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang dilakukan di wilayah Rwanda dan negara-negara di sekitar Rwanda selama periode yang sama.
7.
Komisi Pembagunan Perdamaian Komisi Pembangunan Perdamaian adalah satu-satunya badan penasehat Dewan Keamanan PBB. Komisi ini adalah sebuah badan penasehat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang yang berdada dalam konflik, dan merupakan tambahan kunci untuk kapasitas Masyarakat Internasional
Universitas Sumatera Utara
dalam agenda perdamaian yang luas. Komisi Pembangunan Perdamaian berperan dalam (1) menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk lembaga donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah nasional, dan negara yang menyumbang pasukan, (2) sumber daya militer dan (3) memberi saran dan mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik dan pemulihan dan jika perlu, menyoroti setiap celah yang mengancam untuk merusak perdamaian. Burundi, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, dan Republik Afrika Tengah adalah negara-negara yang saat ini dalam agenda Komisi Pembangunan Perdamaian.
C. Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Setiap anggota Dewan memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap memiliki hak veto. Hak veto adalah suara negatif yang memungkinkan lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan yang substantif. Tujuan dari pemberian hak veto pada awalnya ialah untuk melindungi kepentingan para pendiri PBB, dimana hal tersebut hanya diperuntukkan bagi negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II. Hak veto melekat pada kelima negara tersebut berdasarkan Pasal 27 Piagam PBB. 30 Selain anggota tetap, Dewan Keamanan PBB juga memiliki anggota tidak tetap yang berjumlah lima belas negara. Anggota tetap dan tidak tetap berbeda
30
https://anakhimenulis.wordpress.com/tag/hak-veto/(diakses tanggal 16 februari 2014)
Universitas Sumatera Utara
dalam pemilikan hak veto.Anggota tidak tetap tidak mempunyai hak veto.Masa jabatan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB adalah 2 (dua) tahun. Rusia telah menggunakan hak prerogatifnya lebih sering dibandingkan dengan anggota tetap lainnya. Contoh terbaru dari di mana hak ini digunakan yaitu, Rusia dan Cina menentang rancangan resolusi yang mengutuk tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah di Suriah dan menyerukan Bashar alAssad 31 , Presiden Suriah, untuk turun dari jabatannya. Pada tahun 2011, AS memegang hak veto terhadap rancangan resolusi yang mempersalahkan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Walaupun demikian, anggota tetap Dewan Keamanan tidak menggunakan Hak Veto dalam kondisi-kondisi krisis lainnya.Dewan Keamanan berhasil mengadopsi resolusi 1973 (2011) tentang situasi di Libya.Dewan Keamanan memberikan kewenangan kepada militer untuk melindungi warga sipil dan memberlakukan zona larangan terbang di wilayah udara Libya 32 .Baru-baru ini, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang mengutuk peluncuran roket oleh Korea Utara dan memaksakan pembatasan baru pada perusahaan pelayaran dan lembaga keuangan Korea Utara, serta berusaha untuk memblokir beberapa transaksi keuangan yang sering digunakan oleh para pejabat Korea Utara untuk memperoleh teknologi persenjataan. Berdasarkan perhitungan, negara yang paling banyak menggunakan hak veto adalah Uni Sovyet, yaitu sebanyak 122 kali.Kemudian diikuti oleh Amerika
31
http://www.theguardian.com/world/2012/feb/04/assad-obama-resign-unresolution(diakses tanggal 16 februari 2014) 32 http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm(diakses tanggal 16 februari 2014)
Universitas Sumatera Utara
Serikat sebanyak 81 kali.Inggris dan Prancis menggunakan Hak Veto sebanyak 32 dan 18 kali.Sedangkan China baru menggunakannya sebanyak 5 kali. Dari 122 hak veto yang digunakan oleh Uni Sovyet dan Rusia, 102 di antaranya digunakan pada 15 tahun pertama PBB berdiri. Sedangkan Amerika Serikat baru pertama kali menggunakan Hak Vetonya pada tahun 1970. Dari sekian banyak penggunaan Hak Veto tersebut, ada beberapa resolusi yang berhubungan dengan Indonesia, yaitu tiga kali ketika perang kemerdekaan Indonesia tahun 1949, dan satu kali saat konfrontasi dengan Malaysia. 3 dari 4 dari kandidat resolusi tersebut diveto oleh Uni Sovyet.Dari 81 veto Amerika Serikat, nyaris setengahnya berhubungan dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, yaitu sebanyak 39 veto.Dalam konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang Israel, 74 netral dan 4 mendukung Israel. Tentunya ini tidak termasuk resolusi yang diveto Amerika Serikat. Sedangkan pada pemungutan suara pada Majelis Umum, 55642 suara menentang Israel, dan hanya 7938 yang mendukung Israel. 33 Penggunaan Hak Veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB sangat jauh atau bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial. Adakala keputusan yang ditetapkan dalam forum PBB dibatalkan oleh negara pemilik Veto. Sebenarnya, Hak Veto tidak menjadi sebuah masalah jika digunakan sebagaimana mestinya. Namun, jika melihat kondisi saat ini Hak Veto digunakan untuk menentang prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran atau dengan kata
33
http://priyadi.net/archives/2006/08/03/statistik-hak-veto/(diakses 16 februari 2014)
Universitas Sumatera Utara
lainmerusak citra PBB sebagai penjaga perdamaian dunia. Jika melihat lebih ke dalam lagi, serangan Israel ke Palestina jelas-jelas sudah melanggar hukum humaniter internasional yang ditetapkan sendiri oleh PBB, tapi adanya Veto justru membiarkan hukum humaniter dilanggar oleh Israel. Hingga detik ini, masalah Hak Veto selalu membayangi legitimasi PBB. Dengan Hak Veto, maka setiap anggota dari Dewan Keamanan PBB dapat mempengaruhi terjadinya perubahan substansi secara besar-besaran dari suatu resolusi. Bahkan, Hak Veto mampu mengancam terbitnya resolusi yang mampu mengancam terbitnya resolusi yang dianggap tidak menguntungkan bagi negara pemegang Veto.Inilah sebuah kesalahan fatal dari penyalahgunaan sistem hak Veto. Di lain sisi, para perwakilan negara di PBB kadang mengungkapkan kecenderungan negara pemegang Veto untuk saling mengancam menggunakan vetonya dalam forum tertutup agar kepentingan mereka masing-masing dapat terpenuhi tanpa sama sekali peduli terhadap negara anggota tidak tetap. Hal inilah yang terkenal dengan istilah “closet veto”. Sejak pertengahan tahun ‘90-an telah berulangkali ditegaskan terhadap ketidaksetujuan akan penggunaaan Hak Veto, sebab hal itu sama saja memberikan jaminan atas ekslusifitas dan dominasi peran negara anggota Dewan Keamanan PBB. Walaupun mereka selalu mengatakan bahwa veto adalah jalan terakhir, tapi pada kenyataannya mereka beberapa kali menggunakan Hak Veto secara sembunyi-sembunyi.
Universitas Sumatera Utara
Kredibilitas Dewan Keamanan semakin dipertanyakan, khususnya mengenai keabsahan penggunaan Hak Veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan. Sinyalemen kuat tersebut setidaknya datang dari negaranegara yang tergabung dalam Liga Arab yang selama ini merasa tidak pernah memperoleh tempat dalam menyampaikan suaranya. Dampak buruk dari peristiwa ini dipastikan akan membawa angin segar bagi pihak Israel bahwa mereka mempunyai legitimasi perlindungan atas hukum guna melanjutkan pembantaian warga palestina melalui agresi-agresi berikutnya. Dari penjabaran di atas sudah seharusnya kita menyuarakan agar Hak Veto dikaji ulang. Seperti kita ketahui, pemberian hak veto bagi Anggota Tetap DK PBB tidak terlepas dari faktor Perang Dunia II dimana negara-negara pemenang perang memiliki hak veto dan dikuatkan melalui Pasal 27 Piagam PBB. Artinya, pemberian Hak Veto sedikit banyak merupakan ambisi negara-negara pemenang perang untuk tetap memiliki kekuatan mengendalikan jalannya dunia. PBB hanya milik dari lima negara pemegang Hak Veto yang saling tumpang tindih dalam memperjuangkan kepentingan nasional atau national interest dalam menggunakan Hak Veto. PBB bukan lagi sebuah organisasi internasional seidela penjabaran dari Piagam PBB. PBB bukan lagi PBB yang sesuai pada hakikatnya, melainkan sebuah lembaga yang melegitimasi kepentingan nasional lima negara pemegang Hak Veto. Keputusan PBB menyangkut urusan apapun tetap berada di Majelis Umum (MU) sebagai representasi seluruh anggota tanpa intervensi negara-negara di Dewan Keamanan PBB.Ringkasnya, kita dituntut untuk menyuarakan
Universitas Sumatera Utara
