KEBIJAKAN NUKLIR KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN KIM JONG UN

KEBIJAKAN NUKLIR KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN KIM JONG UN disusun sebagai tugas kelompok mata kuliah Politik Internasional Dosen Pengampu: Dr. Nur Rachmat Yuliantoro & Ririn Tri Nurhayati, MA

Oleh: Aresty Amalia Andini (23300)

Aldo Marchiano Kaligis (23895)

Fembiarta Binar Putra (23751)

Winandriyo Anggianto (23442)

Putri Atikasari

Tim Flicker (2012/01/M/IB/1204)

(23215)

G.A. Amanda Clarissa (23172)

M. Abie Zaidannas Suhud (23993)

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2012 1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Isu mengenai nuklir dan negara Korea Utara tampaknya masih menjadi sebuah isu yang kontroversial. Negara yang masih menganut komunisme secara turun temurun ini tampaknya tidak kunjung memancing banyak pemberitaan mengenai pergerakan nuklir yang dikembangkannya. Hal ini salah satunya terlihat dari tindakan tidak konsisten Korea Utara dalam menyikapi segala pertemuan maupun kesepakatan mengenai nuklir di ranah forum internasional. Seperti yang diberitakan oleh harian The New York Times, Korea Utara telah tercatat beberapa kali menyepakati perjanjian mengenai nuklir, khususnya dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, namun kemudian Korea Utara pun mundur dan/atau melanggar dari perjanjian-perjanjian tersebut. Seperti pada perjanjian nuklir yang disepakati Korea Utara di tahun 1994 dengan Amerika Serikat, namun pada akhirnya gagal karena Korea Utara melanggar di tahun 2002; kemudian juga pada perjanjian nuklir di tahun 2005, di mana Korea Utara setuju untuk mengabaikan program nuklirnya demi asistensi ekonomi dan insentif diplomatik dari negara-negara yang tergabung dalam “six-party talks”, yang pada akhirnya perjanjian tersebut kembali dilanggar oleh pihak Korea Utara1; begitu pula dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Non Proliferation Treaty/NPT) yang sempat diratifikasi oleh Korea Utara, namun negara ini kembali berubah pikiran dan mundur dari perjanjian tersebut. Langkah-langkah Korea Utara yang tak kunjung pasti dalam setiap perjanjian dan pertemuan yang membahas mengenai nuklir inilah yang kemudian membuat semakin hangatnya kontroversi akan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Korea Utara, yang tentu saja tidak terlepas dari peranan sang pemimpin negara ini sebagai pembuat kebijakan utama. Tercatat oleh sejarah bahwa Korea Utara semakin santer dikaitkan dengan kontroversi kebijakan-kebijakan nuklirnya ketika berada di bawah pemerintahan almarhum Kim Jong Il, yang notabene telah menguasai Korea Utara sejak ayahnya, Kim Il Sung, meninggal di tahun 1994. Pemerintahan rezim keluarga Kim di negara ini semakin hari semakin dinilai provokatif dan tertutup, setidaknya oleh media massa internasional, terutama pada masa pemerintahan Kim Jong Il. Figur Kim Jong Il lantas menjadi musuh besar bagi negara-negara anti-komunis seperti Amerika Serikat dan 1

North Korea (online), diakses pada 10 April 2012.

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/northkorea/index.html

2

sekutunya. Ditambah lagi dengan minimnya pemberitaan akan apa saja yang terjadi di Korea Utara seringkali membuat para negara-negara anti-komunis ini resah, sehingga pertemuan-pertemuan yang membahas isu nuklir ini pun menjadi terus diadakan, dengan harapan agar Korea Utara pada akhirnya dapat bersepakat dan kembali pada sikap nonproliferasi nuklir. Kontroversi akan Korea Utara kini tidak hanya sebatas pada nuklir saja, melainkan sedang terpusat pada nasib Korea Utara pasca meninggalnya Kim Jong Il di penghujung tahun 2011 lalu. Pemimpin Korea Utara yang tertutup ini telah memilih dan mem’program’ anak terakhirnya untuk menjadi suksesor Korea Utara selanjutnya. Sebagaimana yang diberitakan oleh banyak media massa internasional, bahwa sejak tahun 2010, Kim Jong Un, yang sebelumnya disinyalir hampir tidak diketahui masa kecilnya, telah dipersiapkan oleh Kim Jong Il untuk mengambil alih dan memimpin militer Korea Utara, yang merupakan tulang punggung dari negara komunis ini. Kim Jong Un yang telah diberi pangkat Jenderal Bintang 4 dan Wakil Direktur Komisi Pusat Militer Korea Utara tersebut, kini menjadi seorang sosok yang sedang dicari tahu oleh orang banyak, masyarakat internasional, terutama menyangkut bagaimana strateginya dalam memerintah Korea Utara di masa depan, setelah ketiadaan komando dari ayahnya lagi. Dalam paper ini, kelompok kami tertarik dengan kemisteriusan sosok Kim Jong Un yang jarang dipublikasikan oleh almarhum ayahnya. Paper ini akan berusaha memproyeksikan bagaimana pemerintahan Korea Utara di bawah komando “the Great Successor” Kim Jong Un, dengan studi kasus yang juga tidak kalah kontroversial selama ini, yaitu kebijakan nuklir Korea Utara. Paper yang terbatas dalam ruang lingkup masa kepemimpinan Kim Jong Il dan periode awal kepemimpinan Kim Jong Un ini, kami harapkan mampu menjawab, setidaknya, rasa keingintahuan kami mengenai rezim kepemimpinan baru di Korea Utara tersebut.

B.

Rumusan Masalah

Bagaimana Korea Utara di bawah pemerintahan Kim Jong Un dalam menghadapi rezim Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir?

C.

Landasan Konseptual

3

Military Capabilities Kemampuan militer merupakan salah satu aspek penting dalam pengambilan suatu kebijakan, dalam kepahaman realis, militer adalah bidang penting yang harus diperkuat dalam memenuhi kepentingan suatu negara, selain itu kemampuan perang yang baik juga dapat menjamin keamanan nasional suatu negara. Dalam masalah nuklir Korea Utara, pengembangan senjata nuklir bisa diapahami sebagai usaha memperkuat kemampuan perang Korea Utara untuk menjamin keamanan wilayahnya dan meningkatkan diplomasi senjata. Rational Actor Model (RAM) Dalam paper ini, kelompok kami akan menggunakan konsep Rational Actor Model untuk menganalisis mengenai Korea Utara di bawah pemerintahan Kim Jongun terkait dengan kebijakan nuklirnya. Adapun konsep Rational Actor Model ialah konsep yang berdasarkan teori Rational Choice, dimana menyatakan individu sebagai unit analisis utama. Individu ini dilihat sebagai aktor yang mampu membuat suatu keputusan berdasarkan skala prioritas dan opportunity cost. Dalam prakteknya, ada beberapa proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah kebijakan, diantaranya: tujuan, alternatif, konsekuensi, dan pilihan.2 1. tujuan, sasaran dan tujuan dari agen rasional diterjemahkan sebagai fungsi “payoff” atau “kegunaan” atau “preferensi”, yang menyatakan “nilai” atau “kegunaan” dari sekumpulan alternatif konsekuensi; 2. alternatif, seorang agen rasional harus memilih di antara sekumpulan alternatif yang ada di hadapannya dalam suatu situasi tertentu; 3. konsekuensi, setiap alternatif memiliki sekumpulan konsekuensi atau outcomes pilihan yang akan terjadi jika suatu alternatif telah dipilih 4. pilihan, pilihan rasional secara sederhana merupakan hasil memilih alternatif dengan tingkat keuntungan tertinggi bagi pembuat keputusan.

D.

Argumentasi Utama

Kelompok kami berpendapat bahwa Korea Utara di bawah rezim baru kepemimpinan Kim Jong Un berpotensi untuk tetap berada pada jalur komunisme, yang 2

B. Vani. “Rational Actor Model in Political Science.” ICER journal (2002):2-6.

4

akan menomorsatukan pertahanan dan keamanan negara dengan memiliki militer dan persenjataan yang kuat, dan karena kepentingan itulah Korea Utara tentu menganggap pengadaan senjata nuklir adalah bentuk keadilan dan juga merupakan hak untuk memperkuat pertahanan mereka. Selain itu, sikap pesimistif dan isolasi yang mereka jalankan tentunya juga melahirkan prasangka-prasangka terhadap kekuatan-kekuatan besar politik internasional seperti Amerika Serikat dan Eropa. Sehingga, analisis sementara kami ialah bahwa dalam kebijakan nuklirnya, Korea Utara akan tetap bersikukuh untuk tidak ikut kembali dalam rezim perjanjian internasional Non-Proliferasi Nuklir, mengingat bahwa Kim Jong Un hingga saat ini masih memiliki ikatan yang kuat dengan pendahulunya, hal ini bisa berarti garis besar haluan negara ini masih sama dengan garis besar haluan negara pada saat Korea Utara berada di bawah kepemimpinan almarhum Kim Jong Il.

5

BAB II PEMBAHASAN A. Fenomena Korea Utara dalam Non-Proliferation Treaty (NPT) Perjanjian non-proliferasi senjata nuklir ini diinisiasi oleh lima negara pemilik senjata nuklir – Amerika Serikat, Russia, Inggris, Perancis, dan Cina – untuk tidak memberikan persenjataan nuklir dalam bentuk apapun kepada negara-negara lain. Pada artikel VI dalam perjanjian tersebut, kelima negara tersebut juga memiliki kewajiban untuk melanjutkan negosiasi dengan itikad baik atas langkah-langkah efektif yang berkaitan dengan penghentian perlombaan senjata nuklir secepatnya dan pelucutan senjata nuklir, dan dalam perjanjian secara keseluruhan dan pelucutan senjata dibawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif”3. Negara-negara yang tidak diizinkan menggunakan senjata nuklir memiliki kewajiban untuk menerima perlindungan yang mengawasi potensi penyimpangan penggunaan nuklir untuk tujuan damai menuju produksi senjata agresif yang dapat membahayakan

keamanan

internasional.

Badan

yang

mengawasi

tersebut

adalah

International Atomic Energy Agency (IAEA). Sejauh ini, Non-Proliferation Treaty (NPT) merupakan perjanjian pengendalian senjata yang paling diterima di dunia, karena hanya Israel, India, dan Pakistan yang tidak menandatangani perjanjian ini. Sementara itu, Korea Utara mengundurkan diri pada tahun 2003. Tujuan pengembangan senjata nuklir di Korea Utara telah menjadi suatu masalah yang dilematis sejak awal mereka bergabung dalam NPT. Korea Utara menganggap bahwa program nuklirnya merupakan elemen inti dari pertahanan negaranya terhadap ancamanancaman konvensional dari para hegemon dunia. Selain itu, upaya pengembangan senjata nuklir dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan konsep pertahanan negara barat yang banyak menggunakan altileri dan tentara. Hal ini merupakan pertimbangan ekonomis, dengan Korea Utara menyadari kondisi ekonomi mereka yang stagnan bahkan cenderung semakin parah dari tahun ke tahun. Inkapabilitas IAEA dalam memastikan jumlah plutonium yang berpotensi dijadikan senjata nuklir di Korea Utara pada tahun 1992 membuat Amerika Serikat mengintervensi tugas tersebut. Pada 1994, terjadilah kesepakatan antar kedua negara untuk membekukan program nuklir berbasis plutonium milik Korea Utara. Perjanjian tersebut

3

United Nations, The Treaty on the Non-Proliferation , diakses pada 4 April 2012

of

Nuclear

Weapons

(online),

6

berlangsung hingga tahun 20024. Namun pada tahun tersebut, Amerika Serikat yang dipimpin oleh rezim George W. Bush, melakukan tindakan yang konfrontatif dengan menyebut Korea Utara memiliki program nuklir berbasis uranium yang mampu diformulasikan menjadi senjata nuklir yang ofensif. Hal ini membuat Korea Utara, dibawah kepemimpinan Kim Jong Il, mengundurkan diri dari NPT pada tahun 2003 dan menolak segala jenis intervensi internasional baik dari PBB maupun IAEA5. Implikasi dari kejadian tersebut adalah dibentuknya upaya resolusi konflik yang diinisiasi oleh Korea Selatan, Jepang, Russia, Cina, dan Amerika Serikat bernama Six-Party Talks dan hingga kini, Korea Utara tidak lagi tergabung ke dalam Non-Proliferation Treaty. Six-party talks sendiri sebenarnya telah berlangsung selama 9 tahun, terhitung dari tahun 2003 hingga kini. Namun, belum ada hasil yang benar-benar berhasil membuat Korea Utara bersedia untuk melucuti senjata nuklir yang dimiliki negaranya. Perundingan ini pun cenderung fluktuatif karena Korea Utara sempat beberapa kali menolak untuk melanjutkan proses perundingan. Pada tahun 2005, Menteri Luar Negari Korea Utara mendeklarasikan pengunduran diri negara tersebut dari Six-party talks6. Pada tahun yang sama pula, Korea Utara secara eksplisit mempublikasikan program senjata nuklir yang mereka miliki. Namun pada 19 September 2005, Korea Utara menyetujui untuk meninggalkan program nuklir mereka, dengan bantuan pertahanan, keamanan, ekonomi, dan energi sebagai gantinya. Namun pada keesokan harinya, Korea Utara justru mengatakan bahwa mereka tidak akan menghentikan program apapun terkait dengan pengembangan nuklir apabila tidak ada bantuan internasional yang mereka minta7. Mendengar hal tersebut, Amerika Serikat memberikan sanksi finansial bagi bisnis Korea Utara. Namun hal tersebut tidak menghentikan Korea Utara untuk melanjutkan program nuklirnya. Bahkan, negara tersebut sempat beberapa kali melakukan percobaan nuklir pada kawasan Asia Timur. Pada tahun 2006, Korea Utara meluncurkan tujuh misil yang berbeda untuk mencoba kekuatan senjata nuklir yang mereka miliki8. Misil-misil tersebut dikabarkan mendarat ke Laut Jepang, tidak jauh dari Hokkaido. Insiden tersebut terjadi pada tanggal 5 Juli 2006 4

W. L. Huntley, North Korea & the NPT (online) ', , diakses pada 4 April 2012 5 D.Chaffee, North Korea's Withdrawal from Nonproliferation Treaty Official' (online), , diakses pada 4 April 2012 6 DPRK FM on Its Stand to Suspend Its Participation in Six-Party Talks for Indefinite Period' (online), , diakses pada 4 April 2012 7 J.Kahn, North Korea Says It Will Abandon Nuclear Efforts (online), , diakses pada 4 April 2012 8 North Korea to Conduct 'Nuclear Test'’ (online), , diakses pada 5 April 2012

7

waktu Korea Utara, yang berarti tanggal 4 Juli 2006 di Amerika Serikat. Hari itu bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat, dan menimbulkan reaksi internasional secara cepat. Kemudian pada tahun 2009, Korea Utara kembali melakukan hal serupa. Mereka melakukan uji coba misil balistik ke Laut Jepang pada tanggal yang sama9. Hal tersebut dilakukan satu minggu pasca perpanjangan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Korea Utara. Korea Utara juga melaksanakan uji coba nuklir bawah tanah pada tahun 2009. Para seismolog membenarkan bahwa uji coba itu menghasilkan gempa dengan kekuatan 4,5 skala richter10. Setelah itu ada lagi uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara pada November 2010. Uji coba nuklir tersebut menewaskan dua marinir dan dua warga sipil11. Implikasi dari kejadian tersebut antara lain ancaman pemberian sanksi ekonomi oleh Jepang, Korea Selatan, dan tentunya Amerika Serikat. Dan yang paling terkini adalah rencana peluncuran roket yang menurut Korea Utara adalah roket pembawa satelit dan juga untuk ''tujuan damai'' yaitu merayakan hari kelahiran pendiri Korea Utara Kim Il Sung pada 15 April12, namun sejumlah negara menduga peluncuran itu adalah uji coba misil jarak jauh. Negara-negara tetangga Korea Utara yang kemungkinan akan dilintasi roket itu telah melakukan berbagai persiapan. Korea Selatan dan Jepang bahkan mengancam akan menembak jatuh roket itu jika mengancam wilayah kedua negara tersebut. Sementara Filipina mulai mengalihkan rute penerbangan dan pelayarannya. Menurut Hillary Clinton, roket tersebut juga merupakan ancaman langsung untuk terhadap situasi keamanan regional.13

B. Kebijakan Nuklir dibawah Kim Jong Un Tidak banyak yang dapat dijelaskan mengenai kebijakan nuklir di bawah pemerintahan Kim Jong Un karena waktu pemerintahannya yang masih sangat singkat. Memang Kim Jong Un telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang nuklir, namun hingga kini belum terdapat kebijakan yang sangat spesifik terkait dengan keikutsertaan Korea Utara dalam rezim NPT. 9

North Korea missile tests defy UN' (online), , diakses pada 5 April 2012 10 T. Mulyono, Dahsyat! Uji Coba Nuklir Korut Timbulkan Gempa (online), , diakses pada 5 April 2012 11 Timeline : Yeonpyeong Island Incident' (online), , diakses pada 5 April 2012 12 Tiga Maskapai Ubah Jalur Hindari Roket Korea Utara (online), < http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120410_airlinesnorthkorea.shtml> diakses pada 11 April 2012 13 Korea Utara Mulai Isi Bahan Bakar Roket (online), < http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120410_northkorea.shtml> diakses pada 11 April 2012

8

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur mengenai penggunaan senjata nuklir di dunia. Semua anggota perjanjian ini dilarang untuk memperjual belikan, mengembangkan, maupun membantu pengembangan senjata nuklir. Pengembangan nuklir diperbolehkan untuk beberapa pengecualian seperti pengembangan energi dan pendidikan, namun hal tersebut harus dilakukan di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA). Lebih jauh lagi, perjanjian ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pelucutan senjata secara keseluruhan (disamarment) yang dimulai dari penurunan ketegangan internasional serta rasa saling percaya satu sama lain.14 Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan tidak menggunakan nuklir. Setelah meninggalnya Kim Jong Il pada akhir tahun 2011, Kim Jong Un diangkat untuk menggantikan posisi ayahnya menjadi Presiden Korea Utara. Meski masyarakat Korea Utara telah bersumpah untuk setia pada Kim Jong Un, banyak pihak meragukan kemampuannya untuk memimpin Korea Utara. Hal ini disebabkan karena tidak seperti Kim Jong Il yang telah memerintah sebelum Kim Il Sung wafat, Kim Jong Un diangkat secara mendadak dan belum memiliki pengalaman sama sekali dalam mengatur negara. Kim Jong Un nampaknya menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang meragukannya. Untuk itu, Kim Jong Un memilih untuk mengunci posisinya sebagai jenderal tertinggi angkatan bersenjata terlebih dahulu dibandingkan menjadi pemimpin partai buruh atau ketua komisi pertahanan nasional. Dengan menguasai militer, Kim Jong Un memastikan bahwa dirinya akan mewarisi alat kontrol terpenting yang dimiliki negara juga kebijakan “military first” Kim Jong Il.15 Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara menyatakan tidak akan merubah arah kebijakan baik dalam maupun luar negerinya. Bahkan pada akhir tahun 2011 pemerintahan Korea Utara mengumumkan melalui stasiun televisi nasional mereka: " Our party will make no slightest vacillation and concession in implementing the instructions and policies he laid out politicians around the world, including the puppet forces in South Korea, that they should not expect any changes from in his lifetime and... will allow no change in this process ...We declare solemnly and confidently that foolish us"16

Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar atau salah. Akhir Februari 2012, Kim Jong Un mengambil langkah yang dapat dikatakan tidak terlalu agresif. Langkah tersebut adalah 14 United Nations, The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (online), diakses pada 4 April 2012 15 S.H, Choe, ‘Kim Jong-un Named Leader of North Korean Army’, The New York Times, 31 Desember 2011, p. A9. 16 L. Williamson, Will North Korea change under Kim Jong-un? (online), 19 Januari 2012, BBC News Asia (online), < http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16607156> diakses pada 3 April 2012

9

menyetujui untuk menangguhkan tes senjata nuklir dan program pengayaan uranium yang dimiliki Korea Utara, serta mengizinkan pemeriksa internasional untuk memeriksa bagian utama mesin nuklir mereka. Tidak hanya itu, Kim Jong Un juga menyetujui untuk melakukan moratorium terhadap uji coba misil jarak jauh Korea Utara. Sebagai konsesinya Kim Jong Un menuntut sekitar dua ratus ribu ton bantuan makanan dari Amerika Serikat untuk Korea Utara. Adanya persetujuan ini sempat mengundang optimisme karena selama bertahun-tahun Korea Utara telah mengembangkan nuklirnya tanpa pengawasan. Selain itu, ini menunjukkan bahwa pemimpin baru Korea Utara setidaknya memiliki kemauan untuk mempertimbangkan negosiasi dan menjalin hubungan dengan Amerika Serikat.17 Namun tidak sampai sebulan persetujuan ini dicapai, Korea Utara kembali ke pola perilaku agresif yang dimilikinya dengan mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan satelit untuk mengorbit ke luar angkasa untuk memperingati 100 tahun Kim Il Sung. Pernyataan ini tentu saja menghilangkan optimisme yang sempat dimiliki sebelumnya. Dengan meluncurkan satelit ini, Korea Utara tidak mengindahkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi permintaan agar Korea Utara berhenti meluncurkan roket yang menggunakan misil dengan jangkauan antar benua18 karena roket yang digunakan untuk meluncurkan satelit luar angkasa ini adalah tipe yang sama digunakan untuk meluncurkan senjata nuklir, meningkatkan kembali ketegangan yang sempat mereda antara Korea Utara dan negara-negara yang terlibat khususnya Korea Selatan dan Amerika Serikat. Meskipun Korea Utara menyatakan bahwa roket tersebut digunakan hanya untuk mengangkut satelit cuaca, tetapi Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan peluncuran tersebut adalah ujicoba misil balistik19. Presiden Amerika Barrack Obama telah menghimbau melalu media bahwa tindakan tersebut bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan hanya akan memperparah isolasi Korea Utara dalam lingkungan internasional, namun Kim Jong Un tidak terlihat akan merubah keputusannya. Perkembangan terakhir dari kasus ini terjadi akhir Maret 2012 ketika militer Korea Utara mulai memindahkan roket peluncur tersebut ke launching pad menggunakan kereta dan mengisinya dengan bahan bakar, seakan tidak mengindahkan 17

S.L Meyers and S.H Choe, ‘North Koreans Agree to Freeze Nuclear Work; U.S. to Give Aid’ The New York Times, 1 Maret 2012, p. A1. 18 S.L Meyers and S.H Choe, ‘North Korea Says It Will Launch Satellite Into Orbit’ The New York Times, 17 Maret 2012, p. A8. 19

Tribun News, Korea Utara Perlihatkan Roket kepada Pers Asing,12 April 2012 (online), diakses pada 12 April 2012

10

segala himbauan yang diterima. Bahkan Korea utara mengundang 21 jurnalis dari berbagai negara untuk meliput uji coba roket yang akan dilakukan pemerintah Korea Utara. oket yang mengangkut satelit Kwang-Myong-Song akan diluncurkan sekitar tanggal 12 sampai 16 April, melalui roket jarak jauh Unha 3 dari Stasiun Satelit Sohae di wilayah Cholsan, Provinsi Phyongan.20

C. Analisis Fenomena Tindakan Korea Utara terkait penggunaan nuklir, mulai dari masukkeluarnya dari keanggotaan Non Proliferation Treaty (NPT), hingga uji coba-uji coba nuklir telah menyulut ketegangan dunia Internasional, terutama Amerika Serikat. Terlebih lagi ketika melihat kepemimpinan Kim Jong Un yang belum mencapai setengah tahun masa pemerintahannya, namun sudah terlihat bahwa Kim Jong Un masih berusaha menjadi suksesor pendahulunya, Kim Jong Il. Tindakan yang dilakukan Kim Jong Un mengapa Korea Utara masih menggunakan dan mengembangakan senjata nuklir, yang dibuktikan mulai keluar dari NPT pada tahun 2003, dan perkembangannya masih berlanjut hingga saat ini dapat dianalisa menggunakan dua konsep, yang pertama adalah konsep Military Capablities dan yang kedua adalah konsep Rational Actor Model (RAM). Jika menggunakan pada konsep Military Capabilities, alasan Korea Utara di bawah Kim Jong Un untuk tetap menggunakan senjata nuklirnya adalah untuk tetap menjaga kapabilitas militernya. Kapabilitas militer Korea Utara yang jika dilihat dalam konteks teknologi dan strategi terhitung masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia. Maka dari itu, Korea Utara memberikan perhatian yang besar terhadap program pengayaan senjata nuklirnya sebagai kompensasi atas lemahnya teknologi dan strategi militernya. Jadi, wajar jika Korea Utara menjadikan senjata nuklir sebagai salah satu upaya meningkatkan kapabilitas militernya hingga pemerintahan Kim Jong Un sekarang. Military Capabilities, merujuk kepada Hinge (2000) bergantung kepada tiga faktor yang saling berhubungan, yaitu kesiapan bertempur; kapabilitas yang berkelanjutan; dan struktur organisasi militer.

20

Metrotvnews, Korut Undang 21 Jurnalis Liput Uji Coba Roket, 8 April 2012 (online), diakses pada 12 April 2012

11

Jika merujuk kepada ketiga faktor tersebut, alasan Kim Jong Un untuk tetap menggunakan senjata nuklir dalam konteks kapabilitas militer dapat dipandang sebagai upaya Korea Utara untuk meningkatkan kesiapan bertempurnya. Dengan kepemilikan senjata nuklir, Korea Utara memiliki kesiapan tempur yang lebih tinggi dibandingkan jika Korea Utara tidak memiliki senjata nuklir karena senjata nuklir dapat digunakan secara efektif dengan efek yang sangat masif sehingga cocok digunakan untuk kondisi ofensif atau defensif. Selain itu, kepemilikan senjata yang diprioritaskan oleh Korea Utara dapat menjaga keberlanjutan kapabilitas militer Korea Utara sebagai kompensasi keberlanjutan kapabilitas militer Korea Utara di bidang teknologi dan strategi yang cukup rendah. Terakhir, struktur militer Korea Utara yang dikontrol oleh rezim otoriter juga memungkinkan penggunaan senjata nuklir secara lebih mudah dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Kim Jong Un dengan mengunci kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi militer Korea Utara. Kim Jong Un masih mempertimbangkan bahwa militer masih menjadi faktor yang paling penting dalam meningkatkan stabilitas Korea Utara. Lebih jauh lagi, kapabilitas militer Korea Utara tanpa senjata nuklirnya tidak cukup kuat untuk memberikan Korea Utara pengaruh dan bargaining power yang cukup di kawasan. Korea Utara beberapa kali mengeluarkan kebijakan militer dan politik yang provokatif, namun Korea Utara nyaris tidak pernah takut. Pengaruh dan bargaining power Korea Utara saat ini lebih banyak diperoleh melalui kepemilikan senjata nuklir Korea Utara dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi dan politik. Maka dari itu, kapabilitas militer Korea Utara yang diperkuat oleh kepemilikan senjata nuklir menjadi sangat penting bagi Korea Utara dalam kebijakan politik internasionalnya. Tindakan Kim Jong Un yang masih menggunakan dan mengembangkan senjata nuklir juga dapat dianalisa menggunakan konsep Rational Actor Model (RAM) untuk melihat rasionalitas Kim Jong Un dalam memutuskan untuk tetap menggunakan Korea Utara. Berdasar pada konsep RAM, kita dapat membedah tindakan Kim Jong Un sebagai berikut:

a.

Tujuan

Tujuan sering diartikan sebagai payoff atau hasil akhir yang hendak diperoleh. Ketika melihat fenomena penggunaan dan pengembangan nuklir yang dilakaukan oleh Korea Utara, terutama saat kepemimpinan Kim Jong Un, kita dapat melihat tujuan dasar atas tindakan tersebut. Setidaknya terdapat tiga tujuan utama: Pertama, Korea Utara ingin mencapai stabilitas keamanan, salah satunya dengan cara 12

penguatan kekuatan militer. Hal ini sekaligus menjadi dasar untuk menguatkan Rezim Kim Jong Un (mengingat salah satu startegi Kim Jong Un adalah Military First). Yang kedua, Korea Utara ingin menaikkan bargaining position Korea Utara di mata internasional. Dan yang ketiga, Rezim Kim Jong Un ingin mencapai tujuan diplomasi politik.

b.

Alternatif

Alternatif yang dimiliki Kim Jong Un, antara lain kembali masuk dalam NPT, atau bersikukuh untuk tidak masuk dalam NPT. c. Konsekuensi Ketika Korea Utara memutuskan untuk kembali mengikuti perjanjian NPT, maka dampak positif yang dapat diterima adalah tekanan ke Korea Utara semakin berkurang karena dengan menyetujui NPT, berarti Korea Utara tidak akan menggunakan NPT. Selain itu, ketegangan yang terjadi di semenanjung korea semakin berkurang. Namun dampak negatifnya adalah keputusan ini justru bertentangan dengan tujuan Korea Utara dalam menaikkan posisi daya tawarnya. NPT justru menjadi penghambat mengingat rezim ini menjadi alat untuk mengekang Korea Utara dalam berkreasi terhadap teknologinya, sehingga ditakutkan justru terjadi situasi unballance ower, terutama dimasa pemerintahan Kim Jong Un yang relatif masih baru, kepentingan-kepentingan yang menekan Korea Utara sangatlah besar. Salah satunya adalah kepentingan Amerika Serikat yang memiliki ideologi berlawanan dengan Korea Utara yang komunis. David Anderson dan Robert Ogden berkata: “Since 2001, The Bush Administration has been following an ineffective foreign policy towards North Korea.”21 Dalam hal ini, Amerika Serikat hanya berusaha untuk mengontrol Korea Utara, bukan menciptakan stabilitas keamanan di negara komunis tersebut. Ketika Korea Utara memilih untuk tetap bersikukuh untuk tetap menggunakan nuklir dan tidak kembali bergabung dalam NPT juga memiliki konsekuensi. Secara positif, tindakan ini sejalan dengan tujuan Korea Utara. Untuk tetap menjaga pemerintahan rezim baru, Kim Jong Un tetap menggunakan nuklir sebagai salah satu alat politik, dimana dalam pembahasan sebelumnya, nuklir digunakan sebagai 21

M. Fackler, ‘Obama Softens US Stance on North Korea’, The New York Times,(online), Nopermber 10, 2011. diakses pada 11 April 2012

13

ancaman untuk mendapatkan bantuan internasional. Iklim Asia Timur yang rentan akan instabilitas politik dan keamanan akibat konflik dengan negara tetangga yang ditambah dengan campur tangan pihak asing dalam masalah regional, membuat Korea Utara merasa harus melindungi negaranya dengan kepemilikan nuklir serta melakukan uji coba sebagai bentuk ancaman nyata bahwa mereka adalah negara yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Cina sebagai sekutu Korea Utara juga tidak lagi mendukung Korea Utara sebagai sekutu. Korea Utara yang merasa tidak lagi memiliki backup semakin bersikukuh untuk tetap menggunakan nuklir. Sementara itu, nuklir juga digunakan sebagai alat untuk meningkatkan bargaining position. Mereka menunjukkan kekuatan nuklirnya pada publik internasional sebagai bentuk penciptaan image kekuatan baru dunia yang perlu diwaspadai dan diperhitungkan. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa Korea Utara sebelumnya adalah negara yang seringkali diembargo dan dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, terutama sekutu-sekutu Amerika. Korea Utara menjadikan kekuatan nuklirnya sebagai alat tawar terutama terhadap Amerika dan sekutunya dalam tuntutan pencabutan embargo.22 Dan yang ketiga, kekuatan militer dan program nuklir itu bisa menjamin keuntungan ekonomi melalui diplomasi politis yang dilakukan, terutama dengan Amerika Serikat. Korea Utara dapat mengajak Amerika Serikat dalam suatu meja perundingan dan berhasil mendapat bantuan seperti program bantuan pangan dan pendanaan yang sangat dibutuhkan sebagai negara miskin. Sebagaimana contoh konsesi yang diberikan Korea Utara seperti penghentian sementara program nuklirnya atau izin inspeksi IAEA dilakukan dengan imbalan bantuan makanan dan bahan bakar dari China dan Korea Selatan.23 Sementara dampak negatif yang diterima Korea Utara dari alternatif ini adalah adanya tekanan dari pihak internasional untuk terus menerus mengutuk perbuatan Korea Utara, seperti yang dilakukan oleh Barrack Obama ketika menghimbau Korea Utara untuk tidak melakukan peluncuran roket. Amerika Serikat mengatakan peluncuran itu akan melanggar satu resolusi Dewan Keamanan PBB, karena diklaim 22

‘North Korean Nuclear Program’, New York Times, (online), , agustus 2011, diakses pada 10 April 2012. 23 A. Purwono, Drama Berulang Semenanjung Korea, 11 April 2012 (online) diakses pada 10 April 2012.

14

merupakan uji coba misil jarak jauh. Jepang dan Korea Selatan juga mengutuk peluncuran tersebut.24 Dampak negatif lainnya adalah adanya fenomena security dilemma, dimana ketika Korea Utara mencoba untuk meningkatkan kapabilitas nuklirnya, akan mendorong negara-negara tetangga untuk ikut meningkatkan kapabilitas militernya untuk mengimbangi kekuatan Korea Utara. Jepang mengatakan akan memperkuat kemampuan pertahanannya dalam menanggapi peluncuran dan memperingatkan Korea Utara mungkin akan menembak jatuh roket itu jika melanggar wilayahnya.25 Selain itu, peningkatan kapabilitas militer juga terjadi di Korea Selatan, dimana Korea Selatan dan Amerika Serikat mulai menggelar latihan militer Key Resolve, sejenis latihan pertahanan dan latihan pos komando yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari hingga 30 April 2012.26 d.

Pilihan

Berdasarkan kalkulasi untung-rugi dua alternatif yang dapat dianalisa, apakah Kim Jong Un akan bergabung dengan NPT atau justru masih akan menolak NPT, dapat disimpulkan bahwa Kim Jong Un secara rasional memilih untuk tidak bergabung dengan NPT karena tingkat keuntungan yang lebih besar daripada ketika Kim Jong Un memilih untuk bergabung dengan NPT. Tidak bergabungnya Korea Utara dalam NPT masih menjadi hal yang relevan dengan tujuan Korea Utara, terutama untuk meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri, mengingat eskalasi konflik di wilayah Asia Timur yang menuntut korea Utara harus memiliki “tameng” sekaligus alat untuk tetap bertahan. Nuklir juga dijadikan sarana untuk meningkatkan daya tawar, terbukti Korea pernah melakukan negosiasi, dimana Korea Utara mendapatkan 200.000 ton bantuan makanan dari Amerika Serikat apabila melakukan moratorium uji coba misil jarak jauh. Sementara untuk mengantisipasi dampak negatif dari tekanan Internasional, Kim Jong Un memilih menggunakan startegi yang tidak terlalu agresif, tidak seperti pendahulunya. Kim Jong Un memilih untuk tetap menggunakan dan mengembangkan nukir, namun apabila terdapat negosiasi yang menguntungkan namun tidak merugikan Korea Utara, seperti penangguhan uji coba 24

Antara News, ‘Pentagon Desak Korut Hentikan Rencana Peluncuran Rudal’ (online), diakses pada 10 April 2012. 25 Antara News, ‘Pentagon Desak Korut Hentikan Rencana Peluncuran Rudal’ (online), diakses pada 10 April 2012. 26 KBS World, Latihan militer tahunan antara Korea Selatan dan AS digelar mulai tgl. 27 Februari, 27 Februari 2012 (online), diakses pada 10 April 2012.

15

nuklir dan program pengayaan uranium serta mengizinkan pemeriksa internasional untuk memeriksa bagian utama mesin nuklir dengan imbalan Korea Utara mendapat bantuan internasional, akan diterima oleh Korea Utara, karena pada kenyataannya Korea Utara tetap bersikukuh untuk mengembangkan nuklir, seperti yang terjadi pada bulan Maret 2012, dimana Korea Utara mulai memindahkan roket peluncur tersebut ke launching pad. Tindakan Korea Utara untuk mengundang 21 jurnalis dari berbagai negara untuk meliput peluncuran roket merupakan suatu tindakan untuk memperlihatkan pada dunia Internasional bahwa korea Utara secara tegas masih akan bertahan untuk tidak mengikuti aturan rezim NPT.

Dengan menganalisa tindakan Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong Un melalui dua konsep, kita dapat melihat Kim Jong Un menjadi aktor yang rasional untuk tetap mempertahankan pengembangan nuklir Korea Utara dan tidak menandatangani perjanjian NPT, yang pertama adalah karena Korea Utara masih ingin mempertahankan kemampuan militernya, dan yang kedua nukir digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik, mulai dari mempertahankan rezim berkuasa, meningkatkan bargaining position, serta digunakan sebagai alat diplomasi politik yang menguntungkan Korea Utara.

16

BAB III KESIMPULAN Melalui tindakan Kim Jong Un saat ini, dapat diproyeksikan bahwa dalam beberapa waktu kedepan Korea Utara di bawah Kim Jong Un masih bersikukuh untuk tetap tidak bergabung dalam NPT karena tingkat keuntungan yang lebih besar daripada ketika memilih untuk bergabung dengan NPT, antara lain adalah sikap rasional KimJong Un dalam menggunakan NPT sebagai alat politiknya, diantaranya adalah untuk mempertahankan rezim, selain itu karena basis negara tersebut adalah komunisme dan military oriented sehingga nuklir tersebut digunakan untuk melakukan pertahanan sekaligus untuk memperkuat bargaining position, serta nuklir digunakan sebagai alat diplomasi politik yang menguntungkan Korea Utara. Ditambah lagi dengan situasi di kawasan Asia Timur yang rentan akan instabilitas politik dan keamanan akibat konflik dengan negara tetangga dan juga intervensi dari pihak asing dalam konteks regional, membuat Korea Utara merasa harus melindungi negaranya dengan kepemilikan dan uji coba nuklir dengan tujuan supaya negaranegara lain tahu bahwa Korea Utara adalah Negara yang patut diperhitungkan. Roket yang rencananya akan diluncurkan pada 15 April 2012 mendatang mengindikasikan bahwa Kim Jong Un tidak menghormati persetujuan yang jelas-jelas sudah dibuat bersama Amerika Serikat. Korea Utara yang mengundang 21 jurnalis dari berbagai negara juga mengindikasikan bahwa Korea ingin memperlihatkan kekuatannya pada dunia internasional, terutama dalm hal kepemilikan teknologi roket. Jika ingin melihat lebih jauh lagi, dengan peluncuran roket itu maka dunia internasional, terutama Amerika Serikat kehilangan kepercayaan yang bisa saja berdampak pada penolakan Amerika Serikat jika Korea Utara akan bergabung lagi dengan NPT. Sehingga, tindakan Kim Jong Un dianggap rasional karena tindakannya untuk tidak bergabung dengan NPT justru menjadi situasi yang menguntungkan. Kim Jong Un masih berpandangan pada garis kebijakan negara seperti pendahulunya dan juga karena pada dasarnya basis negara Korea Utara yang military oriented, maka sesuai dengan konsep military capabilities, maka rezim baru dibawah kepemimpinan Kim Jong Un berpotensi untuk tetap berada pada jalur komunisme, yang akan mengedepankan pertahanan dan keamanan negara dengan memiliki militer dan persenjataan yang kuat.

17

DAFTAR PUSTAKA Pustaka Literatur

Choe, S.H, ‘Kim Jong-un Named Leader of North Korean Army’, The New York Times, 31 Desember 2011 Meyers, S.L and S.H Choe, ‘North Koreans Agree to Freeze Nuclear Work; U.S. to Give Aid’, The New York Times, 1 Maret 2012 Meyers, S.L and S.H Choe, ‘North Korea Says It Will Launch Satellite Into Orbit’ The New York Times, 17 Maret 2012.

Pustaka Online Antara News, Pentagon Desak Korut Hentikan Rencana Peluncuran Rudal (online), Chaffee, D., North Korea's Withdrawal from Nonproliferation Treaty Official (online), Department for Disarmament Affairs, United Nations, The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons'(online), DPRK FM on Its Stand to Suspend Its Participation in Six-Party Talks for Indefinite Period (online), Fackler, M., Obama Softens US Stance on North Korea, The New York Times (online), 10 November 2011, diakses 11 April 2012 Huntley,

W.

L.,

North

Korea

&

the

NPT'(online),

Kahn,

J.,

North

Korea

Says

It

Will

Abandon

Nuclear

Efforts

(online),

KBS World, Latihan militer tahunan antara Korea Selatan dan AS digelar mulai tgl. 27 Februari,

27

Februari

2012

(online),



18

Korea

Utara

Mulai

Isi

Bahan

Bakar

(online),

Roket

Metrotvnews, Korut Undang 21 Jurnalis Liput Uji Coba Roket, 8 April 2012 (online), Mulyono,

T.,

Dahsyat!

Uji

Coba

Nuklir

Korut

Timbulkan

Gempa

(online),

New

York

Times,

North

Korean

Nuclear

Agustus

Progra,

2011

(online),

North

Korea’s

Nuclear

Path

Under

Kim

(online),

Jong-il

North Korea to Conduct 'Nuclear Test' (online), North

Korea

missile

tests

defy

UN(online),


pacific/8134115.stm> Purwono,

A.,

Drama

Berulang

Semenanjung

Korea,

11

April

2012

(online)

Tiga

Maskapai

Ubah

Jalur

Hindari

Roket

Korea

Utara

(online),

<

Timeline

:

Yeonpyeong

Island

Incident

(online),

Tribun News, Korea Utara Perlihatkan Roket kepada Pers Asing,12 April 2012 (online), United Nations, The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (online),

19

Williamson, L., Will North Korea change under Kim Jong-un?, BBC News Asia (online), 19 Januari 2012 < http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16607156>

20