Rapor 100 Hari Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dalam Bidang PerempuanIndonesia. Pengantar

Jakarta, 3 Febuari 2015

Rapor 100 Hari Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dalam Bidang PerempuanIndonesia

Pengantar Rasa aman dan melindungi Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum Pelayanan publik Daulat pangan berbasis agribisnis kerakyatan Daulat energi berbasis pada kepentingan nasional Restorasi ekonomi maritim Indonesia Emansipasi Kemandirian Kebhinekaan (Nawacita Jokowi-JK)

M

enghadirkan Negara yang Bekerja, adalah salah satu tujuan Nawacita. Ada tiga elemen penting yang ditargetkan oleh Pemerintah Baru dalam menghadirkan negara langsung yaitu memberikan rasa aman dan melindungi, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dan Pelayanan Publik. 100 Hari bekerja, negara betulbetul hadir dalam bentuk charity pada masyarakat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai jenis bantuan sosial lainnya. Pembenahan Birokrasi juga secara terus menerus dilakukan, bukan hanya tampak pada perubahan fisik kantor pemerintahan, tetapi juga perubahan nomenklatur kementerian dan birokrasi di dalamnya yang kesemuanya ditujukan untuk membuat tata kelolah yang efektif dan ramping. Namun dalam hal memberikan rasa aman bagi warga negara terutama perempuan kehadiran negara belum dirasakan secara utuh. Sebut saja penembakan-penembakan liar di Papua, Poso dan Aceh, berdampak serius pada warga karena tidak bisa menjalankan aktifitas normal sehari-hari. Negara begitu tegas dalam merespon kasus narkoba, tetapi tidak pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Eksekusi hukuman mati bagi para pengedar narkoba dianggap sebagai dianggap urgen karena tingginya angka pemakai narkoba yang setiap harinya ada 50 orang meninggal. Padahal dalam catatan KOMNAS Perempuan, setiap 1 jam ada 28 perempuan mengalami kekerasan. Tidak diprioritaskannya kekerasan terhadap perempuan dalam jajaran kementerian terlihat sekali pada sikap pemerintah dalam Forum regional Asia Pasific Beijing +20 yang baru-baru ini diselenggarakan di Bangkok pada 17-20 November 2014, dimana pemerintah tidak mendukung perlindungan pada perempuan dalam bidang hak seksualitas dan menolak diversitas dalam keluarga. Ini sangat nyata bahwa pemerintah belum menaruh perhatian khusus pada isu perempuan. Komitmen pada kebebasan beragama sangat tinggi. Meskipun terlihat lamban dalam hal merespon kasus-kasus pelanggaran HAM pada minoritas. selama 100 hari kerja, tidak ada kemajuan dalam upaya mengembalikan pengungsi ke tanah asalnya.

[2]


Bahkan, kasus yang sudah jelas seperti pembukaan segel GKI Yasmin juga belum terlihat progresnya. Dalam hal memperkuat kesejahteraan masyarakat, negara sangat terlihat melakukan reformasi pada bidang kemaritiman dengan pemberantasan Illegal Fishing, dan perlahan juga memperkuat bantuan pada petani dan nelayan. Ketegasan pemerintah dalam menangkap para pencuri ikan sangat berdampak pada peningkatan hasil tangkapan nelayan. Keberanian ini diharapkan juga sama gigihnya untuk menjamin kesejahteraan bagi kelompok minoritas seperti Ahmadyah dan Shia yang tinggal di pengungsian. Program pengentasan kemiskinan masih banyak didominasi bidang charity dan belum terlihat penguatan pada program affirmatifnya. Akhirnya, Revolusi Mental adalah bagian pekerjaan pemerintah yang masih lemah. Dihentikannya kurikulum 2013, dibukanya direktorat ayah bunda, belum signifikan sebagai basis revolusi mental. Justru revolusi mental terkait dengan memperkuat perspektif gender masih belum terlihat gerakknya. Ini adalah pilar paling penting yang akan bisa membongkar cara pandang bangsa Indonesia. Tetapi justru usaha di bidang revolusi mental tidak menunjukkan kemajuan berarti. Presiden sangat memfokuskan pada bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sehingga elemen software kurang mendapatkan perhatian. Kami, atas nama Indonesia Beragam, koalisi 143 lembaga perempuan, merasa peduli untuk mengingatkan pemerintah bahwa masih banyak persoalan urgen yang justru tidak menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Baru. Rapor 100 Hari Jokowi ini kami bangun dari pengamatan media dan juga hasil dari keterlibatan langsung pada kegiatan kementerian. Rapor 100 Hari Jokowi adalah review kinerja Pemeirntah Baru dalam menjalankan program prioritas atau yang disebut Quick Win. Metodologi yang dipakai dalam melihat capaian dari kinerja Kabinet Kerja adalah menggunakan ukuran dari prioritas setiap kementerian terkait dengan 10 Agenda politik Perempuan, yaitu: 1. Kesehatan reproduksi dan seksualitas 2. Hak atas pendidikan 3. Kekerasan terhadap PErempuan 4. Pemiskinan PErempuan 5. Perempuan dalam konflik dan bencana, serta pengelolaan linkgungan dan SDA 6. Hak atas pekerjan yang layak 7. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan 8. Hak Politik Perempuan 9. Penghapusan hukum diskriminatif 10. Penghentian Korupsi Indikator ditetapkan secara fleksibel tetapi mengandung beberapa indikator kunci seperti: 1. Komitmen pada pengarusutamaan gender (PUG) 2. Komitmen pada penghentian kekerasan terhadap perempuan [3]


3. 4.

Produk hukum dan kebijakan yang terkait dengan isu Quick Win

Skor evaluasi disepakati menggunakan ukuran sebagai berikut: A : 8-10

artinya sesuai atau mengarah pada Nawacita (diberi warna hijau)

B: 6-7

artinya hanya sebagian kecil yang mengarah pada Nawacita (warna kuning)

C: 4-5

artinya cenderung tidak mengarah pada Nawacita (warna merah)

Kami berharap dengan rapor ini, pemerintah bisa memperbaiki kinerjanya dan menempatkan agenda perempuan menjadi prioritas yang bangsa yang sama pentingnya dengan membangun kedaulatan bangsa. Jakarta, 3 Februari 2015 INDONESIA BERAGAM Kontak Person: 1. Dwi Rubiyanti K (08129448741), Kordinator 2. Anis Hidayah (081578722874) 3. Misiyah (08111492264) 4. Dian Kartikasari (0816759865)

[4]


1. Rapor Bidang Perlindungan Perempuan dalam Penanganan Konflik Sosial

P

uan Maharani (lahir 6 September 1973; umur 41 tahun) adalah politikus

PDI Perjuangan. Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk periode masa bakti 2009 - 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi VI yang mengawasi BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta anggota badan kelengkapan dewan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), dan juga sebagai Ketua I Fraksi PDI Perjuangan di DPR.

Y

ohana

Yambise,

Pemberdayaan

Menteri

perempuan

dan

Perlindungan Anak, adalah menteri pertama dari

Papua.

menyandang

Perempuan gelar

profesor

pertama di

Papua

dipercaya bisa memdorong akses keadilan pada perempuan Papua dan indonesia. Program penanganan konflik dibawah kordinasi Kementerian Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

(PMK).

Pada

isu

perempuan

dan

konflik,

Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pelaksana harian Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan dan Anak di Konflik

Sosial

(RAN

P3AKS).

Kontribusi

penting

Menteri

PMK

adalah

mempertahankan nomenklatur sehingga penanganan konflik tidak jadi ditransfer ke Menteri Keamanan. Tantangannya adalah mengukuhkan komitmen 17 kementerian untuk mendukung RAN P3AKS masuk ke dalam RPJMN.

[5]


Yang lemah adalah intervensi KPPPA dalam upaya Reformasi Sektor Keamanan, bukan hanya melakukan pelatihan kepada polisi dan militer, tetapi juga memastikan pendekatan pengiriman pasukan perdamaian juga menggunakan sensitifitas gender.

Penilaian Kinerja Indikator PUG dalam penanganan konflik sosial

Fakta

Nilai

penuh pada Rencana Aksi Kuning Nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) dan memastikan keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan UU No. 7 tahun 2012 tntang penanganan konflik sosial,

• Dukungan

• Kedua aturan ini tidak mencakup security sector reform (SSR)

• Masih lemah pola kordinasi antar KL sehingga tidak terkesan terkordinasi dan auto pilot

Komitmen politik dalam • KPPPA menjadi leading sektor pelaksanaan Kuning penanganan kekerasan Prepres No. 18/2014 tentang RAN P3AKS kemerahan terhadap perempuan di konflik mendorongkan persiapan pelaksaaan di sosial daerah, tetapi peneguhan komitmen 17 kementerian lembaga terkait dengan konflik terkesan lambat. Indiaktornya budget untuk RAN P3AKS hanya ada di KPPPA dan PMK, sementara kementrian lain tidak ada. Terkait dengan Penanganan KTP di konflik, tidak jadi prioritas. Kasus urgen tidak direspon. Komitmen pada PUG, pluralisme dan toleransi di pendidikan

• PUG tidak terlihat dalam kurikulum 2013,  Merah pendidikan agama masih tradisional, menutup pengetahuan tentang agamaagama dan kepercayaan di Indonesia.

[6]


Indikator Komitmen pada toleransi dan kebhinekaan

Fakta

Nilai

• RUU Perlindungan umat beragama digagas  Kuning oleh Kemenag adalah trobosan baru, karena sebelumnya DPR memperkenalkan RUU Kerukunan Umat Beragama.

• Statemen politik Kemenag untuk kasus intoleransi cukup keras.

• Belum terlihat bagaimana penanganan kasus intoleransi.

• Wacana kebhinekan ada tetapi aksi konkrit

misalnya buka segel gereja dan kembalikan pengungsi karena perbedaan keyakinan

Komitmen rehabilitasi sosial pasca konflik dan kekerasan

• Tim Respon Cepat (TRC) dibentuk oleh  Kuning

Kemsos untuk merespon kondisi krisis di kemerahan lapangan.

• Pendekatan rehabilitasi sosial disamakan dengan penanganan kemiskinan, sementara elemen rekonsiliatif tidak terlalu terlihat.

• Saat ini, pengungsi Shia di Sidoarjo dan

Ahmadiyah di Lombok masih belum terlihat akan dikembalikan ke kampung semula.

• Menko PMK belum membicarakan nasib pengungsi korban kekerasan.

• Kesimpulannya: penentuan prioritas tidak didasarkan kebutuhan masyarakat. Produk hukum dan kebijakan terkait dengan perempuan dan penanganan konflik

Kebijakan mempertahakan Penanganan  Kuning konflik sosial dlam nomenklatur di Kemenko PMK sebagai komitmen politik. Tetapi kerangka bersama penanganan konflik tidak jelas. Sayangnya kordinasi antar sektor masih lemah. Sat ini, Kemenko PMK menginisiasi RUU Kebudayaan, multikuluralisme/ pluralisme dijadikan azas, tapi keadilan gender tidak. RUU memperbolehkan penyelesaian masalah perdata dengan hukum adat, berpotensi menimbulkan kekacauan

[7]


2. Rapor Bidang Hukum Diskriminatif

K

omite regulasi (tim regulasi) terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo (dari kiri), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Yohana

Yambise), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAppenas) (Andrinof), Menteri Hukum dan HAM (Yasonna Laoly), bertanggungjawab terhadap persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU). "Indonesia bukan negara yang didirikan berdasarkan satu agama, Negara ini didirikan berlandaskan UUD 45, yang melindungi semua umat beragama", kata Tjahjo dalam sebuah pertemuan dengan kelompok-kelompok agama minoritas di Jakarta hari Rabu , 5 November 2014 lalu. Ini dianggap sinyal positif untuk perlindungan minoritas. Wacana progresif untuk mengosongkan kolom agama bagi minoritas, wacana pembubaran FPI, dan penghapusan UU penodaan agama, adalah langkah maju Kemendagri. Sayangnya 365 Peraturan Diskriminatif terhadap perempuan masih belum direspon. Polemik Beberapa RUU yang berkaitan langsung dengan perempuan misalnya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih belum menjadi prioritas pemerintah Jokowi-JK. Bahkan dalam waktu 100 Hari Pemerintah Jokowi, pengarusutamaan gender belum terlihat menjadi komitmen penting Pemerintah. Bukan saja tidak disebutkan di dalam Nawacita, tetapi di dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan hukum juga belum terlihat menjadi perhatian penting.

[8]


Penilaian Kinerja Indikator Penilaian Komitmen penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dalam UU/peraturan yang sudah ada

Fakta

Nilai

Dalam visi misi RPJMN buku I memuat Merah komitmen terkait penegakan HAM dan demokrasi di dalam negeri, dan dikaitkan dengan buku II dalam bidang politik akan mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan, kemudian secara spesifik terkait PUG berkomitmen untuk menyediakan produk hukum yang responsif gender. Namun Tidak ada kejelasan langkah strategis dalam RPJMN terkait penghapusan produk hukum yang diskriminatif yang sudah ada sebelumnya. a. Produk

undang

Hukum Nasional : Undang-

Pasal - pasal diskriminatif masih tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antaralain tentang pembakuan peran gender yang merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan berbasis gender, juga tentang dissabilitas istri sebagai alasan perceraian dan poligami. Pemerintah saat ini tidak memiliki agenda perubahan pasal-pasal pada UU yang diskriminatif tersebut dalam RPJMN. b. Produk

Hukum Daerah : Peraturan Daerah, Surat Edaran, dan Kebijakan lainnya

Dalam buku I, Bab I RPJMN disampaikan analisis bahwa masih terdapat peraturan perundang-undangan, kebijakan, program yang diskriminatif/bias gender. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, peraturan daerah yang diskriminatif/bias gender terus meningkat dari sebanyak 282 pada tahun 2012 menjadi 365 pada tahun 2014. Permasalahan lainnya adalah jumlah aparat penegak hukum yang responsif gender masih terbatas. Terkait rencana didorong makin banyaknya aparatur negara

[9]


yang memahami dan mampu mengimplementasikan PUG dituangkan. Namun dalam RPJMN tidak tercermin bahwa perempuan dianggap strategis dalam mewujudkan tata kelola bangsa dan negara. Selain itu juga tidak dijelaskan langkah strategis bagaimana melakukan penghapusan produk hukum di daerah yang diskriminatif dan bias gender tersebut, terutama langkah cepat penghapusan produk hukum daerah yang diskriminatif. Komitmen melahirkan produk hukum yang menjadi payung keadilan dan kesetaraan gender untuk menghapus diskriminasi

Tindakan dalam 100 hari

Telah disampaikan oleh pemerintah melalui Kuning KPPA dan BPHN mengenai komitmen tentang akan didorongnya RUU KKG dan perubahan atas UU PKDRT. Namun pemerintah belum melibatkan secara intensif masyarakat sipil yang juga mendorong RUU KKG, kurang menunjukkan bargaining posisi, serta kesiapan dalam mendorong RUU KKG di tahun pertama program legislasi nasional.

-

Hasil background study RPJMN III menunjukkan pentingnya didorong bertambahnya keterwakilan perempuan dalam legislatif namun dalam RPJMN sama sekali tidak merujuk tentang pentingnya perubahan dalam produk hukum terutama UU Pemilu

-

Belum terlihatlangkah nyata dari Merah pemerintah untuk menuju upaya percepatan ketertinggalan pencegahan dan penanganan segala bentuk disksriminasi dan kekerasan terhadap perempuan secara spesifik. Pemerintah tidak meletakkan kebijakan pro perempuan sebagai kebijakan strategis.

-

Mendagri tidak melakukan upaya yang nyata dalam 100 hari kerja pemerintahan yang akan menjadi tonggak penghapusan hukum yang diskriminatif di masa mendatang. Langkah taktis berupa klarifikasi dan mendorong tindakan tegas Presiden terkait perda diskriminatif

[10]


terutama terhadap perempuan tidak dilakukan dalam 100 hari kerja tersebut. Mendagri belum melakukan executive review termasuk belum melakukan klarifikasi dengan daerah terhadap peraturan daerah yang sudah ada, sedangkan perda-perda tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan juga asas-asas dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundangundangan. Tidak tedapat pula rencana langkah strategis terkait hal tersebut dalam 5 tahun ke depan. -

Pemerintah masih minim melibatkan masyarakat sipil yang juga sedang mendorong RUU KKG untuk menyusun arah dari RUU KKG. Seharusnya dalam menyusun RPJM pemerintah terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada masyarakat sipil, terutama lembaga yang terkait seperti organisasi perempuan. Selain itu juga RUU KKG belum dijadikan prioritas tahun pertama untuk didorong ke Prolegnas oleh tim regulasi pemerintah (Kemendagri, BPHN, Bappenas, Kemenkeu, dan Sekretariat Negara) dan KPPA, sedangkan dari pengalaman advokasi RUU ini memerlukan proses panjang dan seharusnya menjadi prioritas di tahun pertamaTim regulasi pemerintah bersama Kementrian pemberdayaan perempuan

Politik Hukum (dalam 100 hari) Pemerintah memiliki politik hukum yang Merah hampir sama dengan DPR RI periode 20152019 tentang tidak akan banyak lahirnya produk hukum, namun meskipun begitu saat ini KPPA masih belum memiliki bargaining yang kuat terhadap perkembangan produk legislasi DPR RI, salah satunya tidak menyampaikan secara tegas RUU yang dibutuhkan dalam sidang RDPU di Komisi 8 yang mana saat ini belum ada satupun RUU yang akan didorong komisi 8 yang menyangkut perempuan dan anak. Selain itu juga belum terlihat tindakan

[11]


strategis bagaimana agar produk hukum di legislatif di semua lini nantinya didorong memiliki perspektif gender dan memiliki keberpihakan kepada perempuan seperti komitmen yang disampaikan pemerintah dalam RPJMN buku II.

3. Rapor Bidang Penghapusan Kemiskinan

K

hofifah Indar Parawansa kembali mengabdi di dalam pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi)

memilihnya untuk bertugas sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja Jokowi JK 2014-2019 Khofifah Indar Parawansa pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak pada Kabinet Gus Dur. Dalam buku 2 RPJM Bab 1 terkait kemiskinan,

pemerintah mengakui semakin

besarnya gini rasio masyarakat kelas menengah atas dan bawah yaitu 0.37% pada tahun 2007 menjadi 0.41% pada tahun 2012. Sejalan dengan hal ini. pemerintah menggaris bawahi pula kesenjangan kemiskinan perempuan dan laki-laki. Analisa gender data kemiskinan Tim Nasional Penanggulangan dan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTMP) yang keluar dari kemiskinan lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki (RTM-L). Selama tahun 2006-2012 RTM-L mengalami penurunan sebesar 1.09 % sedangkan RTM-P justru mengalami peningkatan dengan persentasi yang sama. Hal ini semakin parah untuk RTM-P penyandang disabilitas. Dan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan RTM-P lebih buruk daripada RTM-L. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-P diperkotaan 7% yaitu lebih rendah daripada RTM-L 21%, sedangkan tingkat penurunan keparahan kemiskinan RTM-P 19% juga lebih rendah dari RTM-L 25%. Akses RTM-P terhadap berbagai program [12]


pengentasan kemiskinan masih terbatas. Kemiskinan perempuan sangat terlihat jelas pada indikator lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang masih sangat timpang. Harusnya data

ini menjadi landasan kuat pemerintah untuk mengembangkan

kebijakan dan instrumen penghapusan kemiskinan dan pemiskinan perempuan yang lebih efektif. 100 hari pertama masa pemerintahan Presiden Jokowi, tampaknya belum sepenuhnya memperlihatkan kefahaman terhadap persoalan kemiskinan dan pemiskinan perempuan. Nawacita dan RPJM serta quick win masih netral gender, belum memiliki korelasi yang tegas bagi pengentasana kemiskinan dan pemiskinan perempuan.

Penilaian Kinerja Indikator Penilaian Kebijakan umum penghapusan kemiskinan

Fakta & Kinerja

Nilai

•

Ada upaya pengentasan kemiskinan dan  Kuning pemiskinan perempuan melalui pendekatan yang komprehensif melalui kebijakan “Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan”, yang mencakup lintas sektoral seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi dan politik.

•

Ada arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk penghapusan kemiskinan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, perlindungan sosial yang komprehensif, peningkatan pelayanan dasar, pengembangan penghidupan yang berkelanjutan; namun analisa gender dalam seluruh aspek tersebut belum tajam.

•

Belum ada kebijakan khusus untuk menjangkau RTM-P yang merupakan kelompok termiskin seperti yang digaris bawahi dalam latar belakang dokumen RPJM.

•

Ada kerangka pendanaan namun belum

[13]


ada kebijakan afirmasi yang jelas untuk kemiskinan dan pemiskinan perempuan. - Belum ada kebijakan yang menyoal aspek sosial budaya dan patriarki yang menjadi salah satu akar persoalan kemiskinan dan pemiskinan perempuan. Pendanaan penghapusan kemiskinan

Kerangka Regulasi

Kerangka kelembagaan

•

Pendanaan masih sangat umum yaitu  Kuningmenggunakan UU no 13 tahun 2011 tentang Merah Fakir Miskin, UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU no 6 tahun 2014 tentang Desa.

•

Belum ada kebijakan afirmasi untuk pendanaan penghapusan kemiskinan dan pemiskinan perempuan

•

Ada kebijakan untuk meninjau ulang  Kuning regulasi terkait indikator kemiskinan, jangkauan terhadap kelompok termiskin dan rentan seperti lansia, disabilitas,

•

Ada kebijakan peningkatan regulasi perluasan pelayanan dasar menjadi lima hal termasuk identitas hukum, kesehatan, pendidikan, infrastuktur dan perlindungan

•

Ada kebijakan pengembangan kehidupan masyarakat kurang mampu secara berkelanjutan, yang fokus pada akses sumber penghidupan ekonomi di tingkat terendah dalam masyarakat

•

Belum terlihat jelas analisa gender dalam kerangka regulasi, dan didalam PUG terkait penghapusan kemiskinan tidak menegaskan bagaimana kesenjangan gender dalam penghapusan kemiskinan didekati dengan regulasi.

•

Belum ada kebijakan yang jelas dan kuat Merah terkait kelembagaan untuk penghapusan kemiskinan dan pemiskinan perempuan, dan bagaimana KPPA sebagai kementrian yang diharapkan memegang kontrol akan hal ini dapat memastikan sektor lain menjalankan kerangka PUG yang telah

[14]


dikembangkan. Program-program

•

Selain meluncurkan kartu-kartu terkait Merah akses masyarakat pada sumberdaya khusus, belum ada program yang kuat yang diluncurkan untuk menjawab secara khusus kemiskinan dan pemiskinan perempuan.

Komitmen terhadap penghapusan kemiskinan dan pemiskinan perempuan

•

Ada komitmen kuat terhadap penghapusan kemiskinan namun masih netral gender.

•

Belum ada pemahaman berbedanya kemiskinan dan pemiskinan terhadap lakilaki dan perempuan sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula.

•

Belum terlihatnya komitmen lintas sektoral khususnya sektor-sektor terkait pembangunan ekonomi, untuk secara khusus memperhitungkan peran penting perempuan dalam pembangunan ekonomi.

•

Ada sasaran terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan

•

Belum eksplisit dan tegas bahwa sistem data terpadu harus terpilah gender.

•

Ada program konvensional bantuan simpanan tunai bagi keluarga miskin dan rentan

•

Belum ada program afirmasi bagi RTM-P untuk pemberdayaan yang lebih berkesinambungan

•

Ada upaya asistensi sosial dan stimulan usaha ekonomi produktif bagi penerima program keluarga produktif dan sejahtera di wilayah

Quick Win

Kuning

Kuning

• Ada rencana mengembangkan sistem layanan sosial terpadu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)

[15]


4. Rapor Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Dalam

100

hari

Kementerian

Kebudayaan

dan

Pendidikan Dasar Menengah, dibawah pimpinan Anies Rasyid Baswedan Ph.D ini telah bekerja dan menginisiasi kebijakan-kebijakan baru. Namun disayangkan karena berbagai upaya tersebut belum mengarah pada agenda Nawacita

yang

“Menyelenggarakan

secara

eksplisit

pendidikan

12

menyatakan tahun

yang

berkualitas dan tanpa biaya di seluruh Indonesia dan menerapkan

nilai-nilai

kesetaraan

gender

dan

penghargaan

terhadap

keberagaman dalam pendidikan”

Penilaian Kerja Indikator Kebijakan Pendidikan Formal

Fakta

Nilai

kurikulum belum Merah memperlihatkan upaya-upaya yang mengarah agenda Nawacita, belum menyentuh perubahan kurikaulum yang mengarah pada pada kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman. • Tidak merespons situasi pendidikan di Indonesia terkait dengan kesenjangan gender yang diindikasikan dengan rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dibanding dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diindikasikan rendahnya kualitas hidup perempuan. • Tidak merespons sumber-sumber penghambat salah penghambat utama dalam pendidikan yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melegalisasi perempuan menikah usia 16 tahun. Kementerian ini tidak memberi dukungan terhadap Judicial Review UU Perkawinan di Mahkamah Kontitusi.

• Perubahan

[16]


• Tidak merespons dalam bentuk wacana atau

penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap siswa perempuan. • Sudah memberikan Kartu Indonesia Pintar untuk belajar sampai 12 tahun namun belum memberikan perlakuan khusus sementara (affirmative action) untuk merespons hambatan-hambatan khusus anak perempuan miskin, minoritas dan marjinal. • Dokumen Pembangunan RPJMN 2015-2019 bidang pendidikan juga tidak menunjukkan adanya perspektif gender dalam pendidikan. Kebijakan Pendidikan Non Formal

•

•

Wacana pembentukan Direktorat ayah Merah bunda merupakan upaya yang menisbikan bahwa penyediaan pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab negara sebagaimana disebutkan dalam UU 1945 khususnya pasal 31 ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”Potensial mendiskriminasi anak-anak yang tidak memiliki ayah-bunda, anak-anak yang tinggal di panti asuhan yatim piatu • Mendiskriminasi wali murid yang tidak masuk dalam kategori ayah bunda • Melemahkan fungsi kontrol penerima manfaat pendidikan karena ayah bunda diletakkan sebagai bagian yang bertanggung jawab pelaksanaan pendidikan, padahal semestinya yang dibuka adalah serikat walimurid yang fungsinya sebagai kelompok pengontrol pelaksanaan pendidikan. Rendahnya perhatian terhadap pengembangan Pendidikan Non Formal, terutama terkait dengan isu perempuan. hal ini dapat dilihat dari model-model yang direncanakan tidak merespons situasi perempuan di Indonesia, antara lain tingginya angka putus sekolah pada anak perempuan dan tingginya angka buta huruf perempuan, tingginya angka kematian ibu melahirkan dan kemiskinan perempuan.

[17]


5.

Rapor Kesehatan Perempuan

M

enteri Kesehatan,Nila Moelek , Lahir di Jakarta 11 April 1949 dan menjadi salah satu staf ahli divisi tumor di RSCM Kirana Jakarta. Nila diangkat oleh

Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk Millenium Development Goals (MDGs) tahun

2009-2014.

Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,Yohana

Susana Yambise dilahirkan di Manokwari, 1 Oktober

1958,

merupakan

dosen

Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua. Meskipun Indonesia telah diprediksi gagal menurunkan Angka Kematian ibu (AKI), yang saat ini sejumlah 359 per 100.000 kelahiran, Kedua kementerian ini belum menunjukkan manufer baru penting untuk pengurangan AKI di Indonesia. Beberapa isu kritis terkait dengan kesehatan perempuan seperti pernikahan anak, sunat perempuan belum terlihat dijadi agenda urgen, sementara kedua praktek terlarang ini telah lama diperingatkan oleh komite CEDAW untuk diakhiri. Isu lain yang juga terancam gagal mencapai target adalah HIV/AIDS, karena angka infeksi HIV meningkat sampai 108.600 orang pada tahun 2013. RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) telah siap draftnya, namun belum mendapatkan dorongan kuat dari kedua Kementerian ini. Juga RUU tentang Pekerja Rumah Tangga belum masuk prioritas. Kedua belum mendapatkan dukungan penuh dari KPPPA sebagai national mechinary dari Pelaksanaan sebuah Framework Global bernama Bejing Platform for Action (BPFA). Sebagai leading sector pemberdayaan perempuan,

KPPPA

belum

menunjukkan

agresifitasnya

untuk

memberikan [18]


pemahaman pada khalayak ramai tentang hak-hak dan kesehatan seksual dan reproduksi adalah satu kesatuan konsep yang melindungi hak-hak konsittusi perempuan dibidang reproduksi dan seksualitas. Kinerja Penilaian Indikator Penilaian

Fakta

Nilai

PUG dalam Kebijakan

Untuk sunat perempuan, Kemenkes dan KPPA Kuning tidak secara tegas membuat sebuah keputusan tentang pelarangan melakukan sunat perempuan. Kebijakan yang dikeluarkan sangatlah diplomatis dimana Kemenkes menyerahkan penyelesaian ini pada KPPA dengan alasan secara kesehatan tidak ada manfaatnya. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah budaya dan tradisi melakukan sunat perempuan dan ini menjadi wilayah KPPA. Dan KPPA sendiri sampai sekarang tidak mengeluarkan respon apapun terhadap masalah ini. Meskipun masalah sunat perempuan di Indonesiasudah menjadi perhatian dunia lewat Komite CEDAW PBB, UPR dan Amnesty Internastional.

Upaya penurunan AKI

Untuk isu AKI, Indonesia saat ini AKI masih Merah sangat tinggi yaitu 359. Penurunan AKI gagal dilakukan oleh Indonesia seperti yang dicanangkan dalam MDG’S. Baik Kemenkes maupun KPPA tidak secara jelas dan kongkrit dalam melakukan penanganan kasus AKI di Indonesia. Dalam 100 hari kabinet kerja bekerja tidak ada kebijakan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang permasalahan AKI. Padalah AKI adalah salahsatu target pemerintahan Jokowi dalam nawacitanya.

PUG dalam Kelembagaan

Pemilihan dan penunjukkan Menteri KPPA Kuning sekarang adalah sebuah langkah yang keliru. Ketidakpahaman dan ketidaksiapan akan isuisu ketidakadilan gender yang terjadi di Indonesia saat ini sangat berpengaruh pada pekerjaan yang dihasilkan. KPPA sendiri secara kelembagaan ketika melakukan RDPU dengan

[19]


DPR RI pada akhir Januari 2015 tidak menunjukkan pentingnya fungsi KPPA dalam pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari rancangan program dan anggaran yang diajukan. Salahsatunya tidak bicara tentang ketidakadilan gender dalam isu kesehatan reproduksi. Pollitical will untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam isu kesehatan reproduksi

Indonesia telah meratifikasi CEDAW sejak Merah tahun 1984, akan tetapi dalam implementasi kebijakan dan anggaran masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan, misalnya untuk perempuan dengan HIV Aids masih mengalami pelayanan kesehatan yang diskriminasi, kesehatan reproduksi masih berorientasi pada perempuan yang menikah, usia pernikahan bagi perempuan yang sangat merugikan perempuan karena dibawah 18 tahun, AKI yang masih tinggi dan legalisasi praktek suant perempuan masih terjadi. Kebijakan politik luar negeri Indonesia juga tidak kurang mendukung upaya pemberdayaan perempuan. Pada Review Beijing +20 di Asia Pacific, pemerintah Indonesia tidak mengirimkan laporan Review Beijing +20 dengan tepat waktu. Pemerintah Indonesia tidak memberikan update kemajuan dalam negeri secara komprehensif terkait pemberdayaan Perempuan, dan juga tantangan dalam negeri. Sehingga terkesan menutupi.

Produk Hukum dan Kebijakan

- Kementrian kesehatan tidak mengeluarkan  Kuning kebijakan yang secara tegas melarang praktik sunat perempuan tetapi justu hal ini diserahkan kepada sebuah badan yang terdiri dari para ulama dan tenaga kesehatan yang mencoba mengatur tata cara melakukan sunat perempuan. - KPPA tidak memberikan dukungan kepada pembahasan RUU KKG yang sudah sejak periode sebelumnya dibahas. RUU KKG tidak dilihat sebuah urgensi nya sebagai undangundang payung semua kebijakan untuk memastikan terjadi KKG di setiap bidang. KPPA hanya melihat penyelesaian KKG itu melalui program PUG yang selama ini dicanangkan KPPA.

[20]


c. Komitmen

perlindungan pada kelompok minoritas seksual juga rendah. Penolakan keras pemerintah indoensia pada forum Beijing +20 di Asia Pacific pada 17-20 November 2014, menunjukkan kerentanan di bidang hukum.

Komitmen untuk menurunkan AKI dan pelarangan prkatik sunat perempuan

6.

Pemerintah Indonesia pada periode Merah sebelumnya mempunyai janji pada dunia Internasional yaitu melalui sidang Komite CEDAW untuk (a)melakukan melakukan pembenahan pelayanan dan ketersediaan infrastruktur kesehatan dalam upaya mencegah AKI (b) untuk melakukan dialog dengan MUI terkait dengan isu praktik sunat perempuan di Indonesia dimana MUI lebih punya power dibanding KPPA dan Kemenkes dalam isu ini. Kedua janji ini belum dilakukan sampai pada masa pemerintahan Jokowi. Tidak upaya yang terlihat yang dilakukan dalam menjalan komitmen tersebut. Misalnya ketersediaan bidan dan ambulance desa yang masih kurang.

Rapor Bidang Perlindungan Buruh Migran/Kerja Layak

Dua

kementerian

bertanggungjawab perlindungan adalah

buruh

yang pada migran Menteri

Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri (kanan), pernah menjabatan Wakil Sekretaris Jenderal. Kedua adalah Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari, sebelumnya adalah Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Retno pernah terlibat sebagai Tim Pencarian Fakta (TPF) dalam kasus meninggalnya aktivis HAM, Munir. Selain itu dikutp oleh VIVAnews, Retno juga berpengalaman sebagai utusan khusus presiden untuk masalah Aceh (2004) dan Moratorium Utang (2005).

[21]


Perlindungan bagi buruh migran Indonesia dinyatakan secara eksplisit dalam visi misi Nawacita dengan kata kunci “negara hadir”. Dalam dokumen Nawacita dinyatakan bahwa “negara akan hadir untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri”. Selama 100 hari pemerintahan Jokowi, maslah buruh migran juga menjadi salah satu isu popular di masyarakat, misalnya tentang rencana penghapusan KTKLN, rencana pemulangan 1,8 juta TKI tidak berdokumen dan penjemputan ribuan TKI korban deportasi dari Malaysia dengan pesawat Hercules TNI AU dan komitmen memperjuangkan masalah buruh migran di ASEAN. Disisi yang lain, eksekusi mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba di Nusakambangan dan Boyolali juga menjadi tantangan berat bagi advokasi pembelaan dan pembebasan ratusan buruh migan Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Secara institusional, hadirnya wajah baru sebagai pucuk pimpinan di Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI membawa semangat baru, namun hal tersebut tidak membawa arti dan perubahan signifikan juga tidak ada reformasi birokrasi di eselon 1 hingga pelaksana lapangan yang masih terbelit status quo birokrasi lama yang cenderung korup, diskriminatif terhadap buruh migran dan cenderung “Asal Bapak/Ibu Senang”. Selain itu, yang patut disayangkan adalah ketidaksinambungan antara dokumen visimisi Nawacita yang kuat komitmen politiknya untuk perlindungan buruh migran dengan kedangkalan dokumen RPJMN 2015-2019 yang gagal mengelaborasi kebijakan perlindungan buruh migran Indonesia. Dalam dokumen RPJMN yang menjadi landasan perencanaan pembangunan di masa pemerintahan Jokowi, gagasan besar negara hadir dalam memberi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia sama sekali tidak terlihat dalam rancangan-rancangan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang terkait, bahkan beberapa rancangan

program

masih

bersifat

eksploitatif,

berwatak

komodifikasi,

melanggengkan industrialisasi penempatan buruh migran dan targeting kuantitatif. Watak rancangan program juga masih tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

[22]


Penilaian menggunakan simbol warna yaitu nilai merah: paling buruk, kuning: mendapat peringatan dan hijau: prestasi bagus. Kinerja Penilaian Indikator Penilaian Respon cepat terhadap masalah

Fakta & Kinerja

Nilai

•

Penyebutan istilah TKI/TKW menjadi Hijau buruh migran oleh pemerintah. Istilah buruh migran sesuai dengan istilah yang digunakan dalam konvensi PBB 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya

•

Wacana penghapusan KTKLN yang selama ini menjadi kartu peras bagi buruh migran menjadi kartu fasilitasi buruh migran

•

Wacana dan proses penurunan biaya penempatan buruh migran yang sangat tinggi, membebani, perangkap jeratan hutan bagi buruh migran, dan legitimasi pengambilan keuntungan bagi PPTKIS dan agen di luar negeri

•

Pemulangan secara cepat bagi buruh migran tidak berdokumen dari Malaysia dengan moda angkutan yang aman

•

Pencabutan 28 PPTKIS yang melanggar UU dan diumumkan secara luas daftar PPTKIS nya.

• Komitmen perubahan politik luar negeri yang pro-rakyat (pro-people diplomacy)

[23]


Komitmen dan Integrasi Standart International (HAM dan Labour)

•

Belum ada upaya dan langkah-langkah Merah yang diambil untuk implementasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya setelah 3 tahun ratifikasi. Langkah implementasi antara lain harmonisasi konvensi ke dalam seluruh kebijakan terkait migrasi

•

Belum adanya komitmen dan langkahlangkah untuk ratifikasi konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT. Konvensi ini merupakan instrument internasional yang menjamin hak-hak PRT. Ratifikasi konvensi ini akan memberikan perlindungan bagi PRT baik yang di dalam maupun di luar negeri.

-

Praktek eksekusi mati terhadap 6 terpidana narkoba membuktikan lemahnya komitmen pemerintah dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak hidup. Praktek eksekusi ini akan menjadi sandera bagi pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri yang saat ini mencapai 380 orang di berbagai Negara tujuan.

Integrasi Gender Perspektif dalam birokrasi dan kebijakan di Kemenaker dan BNP2TKI

Keadilan gender belum menjadi perspektif Merah utama dalam kebijakan migrasi, birokrasi dan pelayanan bagi buruh migran Indonesia

Mainstreaming Gender dalam Politik dan Diplomasi Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri sudah memulai Hijau insiatif pengarusutamaan gender dalam politik dan diplomasi luar negeri, termasuk penilaian kinerja perwakilan RI di luar negeri

[24]


Komitmen terhadap perlindungan PRT (Pekerja rumah tangga)

•

Komitmen pemerintah Indonesia untuk Merah melindungi PRT sangat lemah. Meskipun Menaker mengeluarkan keputusan menteri tenaga kerja nomor 1 tahun 2015 tentang perlindungan PRT, namun isi kepmen tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan hukum bagi terpenuhinya hak-hak PRT dimana gaji, libur, cuti dan jam kerja diserahkan kepada kesepakatan antara majikan dan PRT yang relasinya tidak setara.

•

Tidak ada inisiatif untuk mengusulkan RUU Perlindungan PRT sebagai inisiatif pemerintah di parlemen

• Kemenaker masih terus mengulang-ulang rencana kebijakan zero PRT migra di tahun 2017 (yang sebenarnya tidak ada di RPJMN) yang berpotensi menjadi kebijakan yang diskriminatif dan menghalangi hak ekonomi perempuan

Kuning

Komitmen terhadap pemberdayaan ekeonomi bagi mantan buruh migran

Adanya inisiatif dari BNP2TKI untuk membuat road map dan perencanaan program pemberdayaan ekonomi bagi buruh migran di tingkat kabupaten dan kota

Reformasi birokrasi

•

Belum ada upaya yang komprehensif untuk Merah menuntaskan kerancuan dan konflik kewenangan antara Kemenaker dan BNP2TKI

•

Belum ada inisiatif dan upaya untuk membenahi birokrasi (kementrian tenaga kerja dan BNP2TKI) yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap buruknya kinerja dan pelayanan untuk perlindungan buruh migran

•

Pejabat eselon I dan II yang lama yang selama ini tidak memiliki prestasi, bahkan terinidikasi terlibat dalam mafia penempatan buruh migran masih menjabat di BNP2TKI dan Kementrian tenaga kerja

[25]


Arah kebijakan 5 tahun ke depan (RPJMN)

7.

Dokumen RPJMN (2015-2019) tidak  Merah mencerminkan nawacita yang menjadi janji Jokowi. Nawacita hanya mengisi buku 1 dan sebagain dalam buku 2. Namun dalam matriks rencana pembangunan untuk perlindungan buruh migran, nawacita tidak tercermin atau “hadirnya Negara dalam memberikan perlindungan bagi warga Negara yang bekerja di luar negeri” tidak secara elsplisit akan dilakukan baik melalui perbaikan kebijakan, reformasi birokrasi , menghapus industrialisasi penempatan buruh migran,dan peningkatan pelayanan bagi buruh migran.

Rapor Bidang Perlindungan Kebebasan Beragama

L

ukman Hakim Saifuddin (lahir di Jakarta, 25 November1962; umur 52 tahun) adalah Menteri Agama Indonesia yang menjabat sejak 9 Juni2014 di

Kabinet Indonesia Bersatu II dan kembali menjadi menteri di Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014.[1] Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan mewakili Jawa Tengah. Sejak dilantik menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Kerja, Menteri Lukman melakukan terobosan penting dalam mencitrakan kembali bahwa Kementerian Agama bukan hanya untuk Agama Islam, tetapi untuk semua agama-agama yang diakui oleh pemerintah. Statemen yang tegas terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak-hak minoritas sering kita temui di media. Misalkan Menteri lukman langsung angkat bicara dan menelpon pihak universitas Islam Negeri Araniri Aceh, ketika salah satu Dosen, Rosnida Sari, dinonaktifkan karena dianggap melakukan pelanggaran

[26]


kode etik dengan mengajak mahasiswa berkunjung ke gereja, sebagai metode belajar konstruksi gender dalam agama-agama. Komitmen yang tinggi pada keberagaman belum terlihat dalam merespon kasus pelanggaran HAM kelompok minoritas. Sampai saat ini, ratusan pengikut Shia dan ahmadiyah masih tinggal di pengungsian dan Gereja GKI Yasmin masih belum dibuka.Secara umum kami melihat, kinerja Menteri Agama sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Indikator Penilaian

Fakta

Nilai

PUG dalam Kebijakan

Merespon masalah batas usia pernikahan Kuning dengan cara berdialog dengan tokoh-tokoh agama. Tindakan telah mengindikasikan keseriusan dalam merevisi undang-undang perkawinan yang banyak merugikan perempuan. Sayangnya Menteri Agama belum melakukan revisi menyeluruh yang menyangkut berbagai tema dalam UU Perkawinan Tahun 1974.

PUG dalam Kelembagaan

Tidak memperhatikan jumlah keterlibatan Merah perempuan dalam pembahasan-pembahasan penting lembaga serta pengambilan keputusan. Misal, dalam pembahasan kurikulum pendidikan diniyah dan pesantren, tidak dihadirkan ustadzah-ustadzah/bu nyai. Dalam kementerian sendiri tidak ada penekanan terhadap PUG dalam di dalam struktur.

Komitmen perlindungan agama Menyusun RUU Perlindungan Umat Beragama Hijau dan kepercayaan (menggantikan RUU Kerukunan Beragama) yang berisi perlindungan menjalankan ibadah bagi setiap penganut agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. RUU memberi indikasi kesetaran terhadap agama yang belum resmi diakui dan aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Namun sampai sekarang RUU belum terdengar progress-nya. http://www.dw.de/menteri-agama-siapkanruu-kerukunan-beragama/a-18032794

[27]


PUG dan toleransi dalam pendidikan di bawah kementerian

Sangat kurang kontrol terhadap buku ajar Merah untuk sekolah-sekolah di bawah kementerian (madrasah). Terbukti dari adanya ilustrasiilustrasi di dalam buku yang mengarah pada kelompok agama yang berpandangan ekstrim. Kurangnya Kontrol sangat potensial menimbulkan intoleran di kalangan siswa-siswi madrasah. Selain itu perspektif gender belum terlihat jelas dalam kurikulum sekolah madrasah.

Pollitical will terhadap kekerasan terhadap perempuan dalam konflik berbasis agama

Perhatian khusus terhadap perempuan dalam Kuning agama sangat kurang, bahkan belum pernah disinggung. Padahal perempuan sering menjadi korban kekerasan karena interpretasi agama. Mengindikasikan kurangnya perspektif perlindungan terhadap perempuan. Sinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak minim.

Produk Hukum dan Kebijakan yang non diskriminatif

Belum ada progress berarti, terutama pada UU Merah perkawinan yang banyak merugikan perempuan. Jaminan kebebasan beragama baru disusun dalam RUU dan belum selesai. Tindakan khusus terhadap sengketa yang berkaitan dengan kebebasan beribadah, misalnya pada GKI Yasmin tidak dilakukan. Terlihat kesan tidak adanya kekuatan dalam menindak kabupaten tertentu yang menghalang-halangi kebebasan beragama di daerahnya.

Komitmen Kebebasan Beragama

Komitmen sudah ada, namun belum terbukti Kuning sampai RUU Perlindungan Umat Beragama disahkan menjadi UU. Perspektif perlindungan terhadap perempuan dalam beragama atau konflik berbasis agama sangat kurang.

[28]


8.

Rapor Bidang Perempuan dan Politik

Y

ohana Yambise, Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, adalah menteri pertama dari Papua. Perempuan pertama menyandang gelar profesor di Papua dipercaya bisa memdorong akses keadilan pada perempuan Papua dan indonesia.

Presiden Jokowi telah berusaha memenuhi janjinya dalam Nawacita untuk mewujudkan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, dari sisi kuantitas dan substansi. Pemenuhan janji tersebut terlihat dari dipilihnya 8 menteri perempuan atau 28% dari seluruh jumlah menteri yang ada. Secara kuantitas, ini jumlah dan prosentasi tertinggi sepanjang ada kabinet di Indonesia. Namun dari sisi substansi dan kinerja, dari 8 menteri perempuan, baru 4 menteri perempuan yang menunjukkan kinerja yang baik dan memiliki keberpihakkan terhadap perempuan. Mereka adalah : Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Menteri Kelautan dab Perikanan. Sedang 4 menteru lainnya, belum menunjukkan kinerja dan keberpihakannya pada perempuan kepada masyarakat. Mereka adalah: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri BUMN dan Menteri Koordinator Pembangunan SDM. Ke 4 Menteri ini belum menunjukkan kiprahnya ke publik, selama 100 hari pertama ini. Selain itu Presiden juga menunjuk 1 perempuan dari 3 anggota Wantimpres. Namun hingga kini, kiprah anggota wantimpres ini belum terlihat? Kendati telah menunjuk 8 menteri perempuan dalam kabinet kerja, dan 1 orang perempuan dari 7 anggota wantimpres, namun dalam posisi-posisi strategis lainnya, Presiden cenderung menciptakan dominasi laki-laki dalam penunjukan personil untuk tim yang membantunya seperti staf khusus presiden dan tim 9 penasihat kasus KPK vs Polri. Disamping itu, dalam proses legislasi nasional, presiden belum dapat mengarahkan semua menteri yang membantunya, untuk memperjuangkan keterwakilan sekurangkurangnya 30% perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Hal ini terlibat dari proses dan hasil revisi UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Meski Mahkamah Konstitusi telah memutuskan agar jaminan keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dewan, namun hasilnya revisi UU MD3 tidak mengatur jaminan keterwakilan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sektor pemberdayaan perempuan, masih terfokus pada penataan internal dan lebih banyak melakukan perjalanan ke bagian timur Indonesia. Sementara momentum pelaksanaan UU Desa [29]


belum mampu membuat Kementerian ini berbenah untuk mendorongkan programprogram memperkuat partisipasi perempuan di level desa. Komitmen politik Menteri Yohana juga tidak terbaca dalam RPJMN dimana PUG seharusnya mematok indiaktor pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender yang tinggi, mengingat proses PUG sudah berjalan sejak tahun 2000. Apalagi dalam mewujudkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan untuk 5 tahun ke depan juga tidak ada kejelasan. Hal ini dapat dilihat dari dokumen RPJMN. Tidak ada satupun program yang menjadi perwujudan dari komitmen presiden untuk mewujudkan keterwakilan perempuan, dalam RPJMN sebagaimana dijanjikan dalam Nawa Cita. Kenyataan ini menunjukkan ketidakjelasan pelaksanaan pemberdayaan peran dan kedudukan perempuan dalam lima tahun ke depan. Penilaian Kineja Indikator

Fakta

Nilai Kuning kemerahan

Komitmen PUG dalam kelembagaan

• PUG belum menjadi wacana publik semua

Komitmen politik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan

• Secara keseluruhan belum ada prioritas pada Merah

kementerian. ini terlihat dalam RPJMN 20152019 dimana indikator gender sangat minimalis • Meskipun saat ini kita memiliki 8 menteri perempuan, tetapi komitmen PUG dalam kementerian perikanan dan kelautan, Kementerian Luar Negeri, KEmenterian lingkungan hidup, dan kementerian BUMN masih diangkat kurang. Isu perempuan masih dikotak pada KPPPA, Kementerian KEsehatan, dan Kementerian Sosial penghapusan kekerasan terhadap perempuan • Presiden memberikan wacana merakyatkan peringatan hari Ibu, tetapi belum terlihat statemen politik penghapusan KTP dan juga upaya perlindungan perempuan

[30]


Indikator

Fakta

Nilai Merah

Komitmen pada Keterwakilan Perempuan

• 8 Menteri Perempuan dalam Kabinet Jokowi

Produk hukum dan kebijakan terkait dengan perempuan dan politik

RPJMN tidak terlihat komitmenya dalam Merah mendorongkan partisipasi perempuan lima tahun ke depan. Ini karena penurunan nilainilai Nawacita tidak sampai detil pada indikator • KPPPA juga tidak memiliki manufer baru untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, padahal kta memiliki UU Partisipasi dan UU MD3, UU Desa yang kesemuanya merupakan peluang besar untuk mendorong partisipasi politik

adalah capaian maksimal, tapi belum mampu mendorongkan PUG ke dalam kementerian lembaga • 30 persen quota belum maksimal dalam tim Watimpres, dimana 1 perempuan saja dipilih, dan tidak ada perempuan dalam 8 tim independen yang dipili presiden untuk penuntasan kasus KPK dan Polri • MK telah menyetujui partisipasi perempuan dalam UU MD3, tetapi komitmen presiden kurang kuat untuk mendorongkan isu ini. Bahkan hampir tidak terdengar statmen politik tentang partisipasi perempuan

[31]

Rapor 100 Hari Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dalam Bidang PerempuanIndonesia. Pengantar

Recommend Documents