KATA PENGANTAR. Data dan Informasi Bidang Pemerintahan Umum 3

KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Buku Data dan Informasi Tahun 2012 dapat tersusun dan selesai pada waktunya. Buku Data dan Informasi Tahun 2012 merupakan publikasi lanjutan dari Buku Data dan Informasi tahun sebelumnya. Materi yang disajikan pada buku ini meliputi profil Ditjen Pemerintahan Umum, urgensi dan arah kebijakan umum, serta data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang mencakup seluruh direktorat di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum. Buku ini mengandung maksud sebagai penyebarluasan informasi kepada publik, dan disusun untuk dapat dijadikan sebagai bahan informasi, pengetahuan dan sumber data dalam pengambilan keputusan khususnya bagi jajaran pegawai Ditjen Pemerintahan Umum maupun para pihak yang membutuhkan dalam mengawal dan mengupayakan pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Akhirnya, atas kerjasama dan partisipasi semua pihak yang telah membantu penyusunan “Buku Data dan Informasi Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2012” saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kita semua. Jakarta, Desember 2012 DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

DR. I. MADE SUWANDI, M.SOC.SC

Data dan Informasi Bidang Pemerintahan Umum

3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI TUGAS POKOK VISI MISI STRUKTUR ORGANISASI

Bab 1 SEKILAS DITJEN PEMERINTAHAN UMUM Bab 2 URGENSI PEMERINTAHAN UMUM

Hal. 11 Hal. 12 Hal. 13 Hal. 14

Essensi Pemerintahan Umum Hal. 23 Historical Approach Ditjen Pemerintahan Umum Hal. 27

ARAH KEBIJAKAN UMUM Hal. 41

Bab 3 ARAH KEBIJAKAN UMUM Bab 4 PROFIL DITJEN PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DITJEN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT KAWASAN DAN PERTANAHAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Hal. 47 Hal. 52 Hal. 57 Hal. 86 Hal. 88 Hal. 88

Penutup Hal. 98

Bab 5 PENUTUP


7

BAB 1

SEKILAS DITJEN PEMERINTAHAN UMUM

SEKILAS DITJEN PEMERINTAHAN UMUM TUGAS POKOK

S

esuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pasal 243 Ayat (1) dan Ayat (2) masing-masing menyatakan bahwa (1) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang Pemerintahan Umum, dan (2) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dipimpin oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.”

FUNGSI Guna menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum adalah : 1. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemerintahan umum; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemerintahan umum; dan 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Selain itu, Ditjen Pemerintahan Umum mempunyai tugas menangani urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi vertikal dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah (urusan residual). Dalam hal ini, Ditjen Pemerintahan Umum menangani tugas-tugas tampung tantra (Vriij Bestuur).


11

VISI “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pernyataan visi tersebut, secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut: Frase “ Terwujudnya ” menunjukan peran organisasi Ditjen Pemerintahan Umum dalam mewujudkan dengan benar dan bijak sistem manajemen penyelenggaraan negara dan sistem birokrasi negara berfungsi dengan baik. Ditjen Pemerintahan Umum harus betul-betul dapat memahami dan mewujudkan dengan benar dan bijak sistem manajemen penyelenggaraan pemerintah dan birokrasi di negara indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Frase “Penyelenggaraan Pemerintah Umum”, menunjukan bahwa Ditjen Pemerintahan Umum akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal sesuai dengan perannya dalam memantapkan penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan umum. Frase ”Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan serta keadilan dan proses penyelenggaraan pemerintah di daerah yang selalu harus ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak cukup, tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi sebagai tools untuk mencapainya. Hal ini akan berhasil bila ada jejaring internal maupun eksternal dalam kerangka global.

12


MISI Untuk mewujudkan visi, maka Ditjen Pemerintahan Umum menetapkan misi untuk Tahun 2010-2014 : 1. Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum; 2. Memfasilitasi penataan wilayah perbatasan, wilayah administrasi dan nama rupabumi (toponimi); 3. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI; 4. Memfasilitasi penyelenggaraan kawasan dan otorita serta percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 5. Memfasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana; 6. Memfasilitasi terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Ditjen Pemerintahan Umum. Dalam penjabaran dari pernyataan visi dan misi, Ditjen Pemerintahan Umum telah menetapkan tujuan rencana strategis, yaitu ”Meningkatkan Sinergitas Hubungan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum” sesuai dengan tujuan ke-2 dari 9 Tujuan Kemendagri dalam Renstra Kemendagri 2010-2014.


13

STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, maka tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum sebagai berikut: 1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL dipimpin oleh Sekretaris Ditjen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum. Sekretariat Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan unsur administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Bagian Umum. Setiap bagian terdiri dari 3 (tiga) sub bagian. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

14

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI

SUB BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN

SUB BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PER BENDAHARAAAN

SUB BAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP

SUB BAGIAN EVALUSI DAN PELAPORAN KINERJA

SUB BAGIAN SISTEM DAN PROSEDUR

SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA


2. DIREKTORAT DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang dekonsentrasi dan kerjasama. Direktorat dekonsentrasi dan kerjasama terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, Subdirektorat Kerjasama Daerah, Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan, Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum dan Sub bagian tata usaha. Setiap Sub Direktorat terdiri dari 2 (dua) seksi. DIREKTUR DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA KASUBBAG TATA USAHA

KASUBDIT DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

KASUBDIT FASILITASI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH

KASUBDIT KERJASAMA DAERAH

KASUBDIT FASILITASI KECAMATAN

KASUBDIT FASILITASI PELAYANAN UMUM

KASI WILAYAH I

KASI WILAYAH I

KASI KERJASAMA I

KASI WILAYAH I

KASI WILAYAH I

KASI WILAYAH II

KASI WILAYAH II

KASI KERJASAMA II

KASI WILAYAH II

KASI WILAYAH II


15

3. DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang wilayah administrasi dan perbatasan. Direktorat wilayah administrasi dan perbatasan terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I, Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II, Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I, Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II dan Sub bagian tata usaha. Setiap Sub Direktorat terdiri dari 2 (dua) seksi. DIREKTUR WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN KASUBBAG TATA USAHA

16

KASUBDIT TOPONIMI DAN DATA WILAYAH I

KASUBDIT TOPONIMI DAN DATA WILAYAH II

KASI WILAYAH IA

KASI WILAYAH IIA

KASI WILAYAH IB

KASI WILAYAH IIB

KASUBDIT BATAS ANTAR DAERAH WILAYAH I

KASUBDIT BATAS ANTAR DAERAH WILAYAH II

KASI SARANA DAN PRA SARANA BATAS ANTAR NEGARA

KASI WILAYAH IA

KASI WILAYAH IIA

KASUBDIT HUBUNGAN KERASAMA PERBATASAN ANTAR NEGARA

KASI WILAYAH IB

KASI WILAYAH IIB

KASUBDIT BATAS ANTAR NEGARA


4. DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja, Subdirektorat Perlindungan Masyarakat, Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia dan Sub bagian tata usaha. Setiap Sub Direktorat terdiri dari 2 (dua) seksi. DIREKTUR POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KASUBBAG TATA USAHA

KASUBDIT T ATA OPERASIONAL DAN SARANA DAN PRASARANA POLISI PAMONG PRAJA

KASUBDIT PENINGKATAN KAPASITAS SDM POLISI PAMONG PRAJA

KASUBDIT PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KASUBDIT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KASUBDIT PERLINDUNGAN HAK HAK SIPIL DAN HAK - HAK MANUSIA

KASI TATA OPERASIONAL POLISI PAMONG PRAJA

KASI PROGRAM

KASI OPERASIONAL PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KASI OPERASIONAL

KASI HAK ASASI MANUSIA

KASI SARANA DAN PRASARANA POLISI PAMONG PRAJA

KASI PENGEMBANGAN DAN EVALUASI

KASUBDIT SDM DAN PERKEMBANGAN

KASI ADMINISTRASI

KASI FASILITAS KONVENSI INTERNASIONAL


17

5. DIREKTORAT KAWASAN DAN PERTANAHAN dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktur Kawasan dan Pertanahan melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang kawasan dan pertanahan. Direktorat kawasan dan pertanahan terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam, Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan, Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus, Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan dan Sub bagian tata usaha. Setiap Sub Direktorat terdiri dari 2 (dua) seksi. DIREKTUR KAWASAN DAN PERTAHANAN

KASUBBAG TATA USAHA

18

KASUBDIT KAWASAN SUMBER DAYA ALAM

KASUBDIT SUMBER DAYA BUATAN

KASUBDIT KAWASAN EKONOMI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BEBAS

KASUBDIT PERTAHANAN DAN KAWASAN KHUSUS

KASUBDIT KAWASAN PERAIRAN, KELAUTAN DAN KDIRGANTARAAN

KASI WILAYAH IA

KASI WILAYAH I

KASI WILAYAH I

KASI WILAYAH I

KASI WILAYAH I

KASI WILAYAH II

KASI WILAYAH II

KASI WILAYAH II

KASI WILAYAH II

KASI WILAYAH II


6. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Identifikasi dan Potensi Bencana, Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur, Subdirektorat Sarana dan Prasarana, Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, dan Sub bagian tata usaha. Setiap Sub Direktorat terdiri dari 2 (dua) seksi. DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

KASUBBAG TATA USAHA

KASUBDIT IDENTIFIKASI POTENSI BENCANA

KASUBDIT ORGANISASI, SISTEM DAN PROSEDUR

KASUBDIT SARANA DAN PRASARANA

KASUBDIT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

KASI PENCEGAHAN

KASI ORGANISASI

KASI STANDARISASI APLIKASI PERALATAN

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KASI MITIGASI

KASI SISTEM DAN PROSEDUR

KASI PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI

KASI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR


19

BAB 2

URGENSI PEMERINTAHAN UMUM

URGENSI PEMERINTAHAN UMUM

P

emerintahan umum adalah suatu sistem yang dikembangkan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan seluruh elemen pemerintahan melalui asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemerintahan umum bertujuan untuk memelihara keutuhan Negara yang pada umumnya dilakukan secara seragam melalui standardisasi yang rasional dan didasarkan pada kepentingan Negara.

Essensi Pemerintahan Umum Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Sebagai dasar dilaksanakannya politik desentralisasi di Indonesia adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Setelah peleburan RIS 17 Agustus 1950 menjadi Negara Kesatuan maka NKRI mewarisi perundangundangan yang beraneka ragam yaitu pluralisme dalam perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya 6 tahun kemudian pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang disusun berdasarkan UUDS 1950 yang berisi mengenai beragam tipologi daerah otonom yang dibentuk berdasarkan berbagai peraturan perundangan terdahulu yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang NITN 44 tahun 1950 dan peraturan


23

perundangan lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 memberikan ruang kepada kepala daerah sebagai alat pusat untuk menjalankan sebagian tugas pemerintahan umum (tugas kepamong-prajaan). “Berhubung dengan pembentukan daerah-daerah menurut undang-undang ini, maka pamong praja lambat laun akan hilang dan masuk ke dalam lapangan pemerintah daerah dan tinggal kepala-kepala daerah yang menjadi wakil pemerintah pusat” (dalam penjelasan UU nomor 22 tahun 1948) Selanjutnya diterbitkan Undang-undang nomor 1 tahun 1957 untuk menghilangkan dualisme dalam pemerintahan tidak bisa tercapai dikarenakan adanya 2 macam aparatur pemerintahan yang berjalan pararel didaerah yakni aparatur pemerintah daerah yang menjalankan tugas-tugas di bidang otonomi daerah dan tugas yang disebut pamong praja. Untuk mengatasi hal ini maka dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain memperlakukan kembali UUD 1945. Dalam penetapan presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan presiden nomor 5 tahun 1960 terdapat perubahan yang drastis terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 mengenai bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah baik dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah maupun tugas-tugas pemerintahan umum pusat di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1963 tentang Pernyataan Mulai Berlakunya dan Pelaksanaan Undang-Undang Penyerahan Pemerintahan Umum yang sebagai leading sektornya adalah Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Selanjutnya, pengaturan secara jelas mengenai pemerintahan umum ada di Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang membahas mengenai batasan “Urusan pemerintahan umum” dalam Pasal 1 huruf j yang

24


menyatakan bahwa “Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintah yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi (teori residu) dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah”. Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah khususnya pasal 81 dengan tegas menyatakan wewenang tugas dan kewajiban kepala wilayah di bidang pemerintahan umum secara lengkap sebagai berikut: 1. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan

ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah;

2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah; 3. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya untuk mencapai daya dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 4. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat yang ditugaskan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan; 6. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundangan yang diberikan kepadanya. 7. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.


25

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tidak secara tegas mengatur tentang pemerintahan umum namun ada pengaturan yang bersubstansi kepada pemerintahan umum yakni pengaturan tentang dekonsentrasi, tugas pembantuan, wilayah administrasi, instansi vertikal dan urusan yang tidak menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom khususnya pada pasal 2. Substansi yang berkaitan dengan pemerintahan umum, yakni: 1. Mengatur tentang bagaimana memelihara dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak terdisintegrasi tetapi tetap merupakan NKRI. 2. Bagaimana memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. 3. Bagaimana departemen di pusat memfasilitasi pemerintahan di daerah. 4. Memfasilitasi dan mengotorisasi peta Negara yang selalu berkembang akibat pemekaran-pemekaran dan hasil kesepakan dengan Negara tetangga. 5. Menjaga bingkai NKRI 6. Membangun hubungan yang serasi antara Pemerintah dengan Propinsi, Kabupaten dan Kota serta urusan masing-masing tingkat pemerintahan. 7. Mencegah dan menyelesaikan kerawanan sosial. 8. Ikut menangani penanggulangan bencana dan pengungsi. 9. Menangani urusan-urusan yang tidak ditangan oleh berbagai instansi lainnya Seperti halnya dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 maka dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga tidak menjabarkan secara tegas mengenai pemerintahan umum

26


namun pada bab 3 memuat esensi mengenai pembagian urusan pemerintah yang didalamnya terkandung makna tugas pemerintahan umum yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Historical Approach Ditjen Pemerintahan Umum Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Depdagri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Naimubu atau Kementrian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara nomor 7 Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Naimubu dipecah menjadi: (www.depdagri.co.id) a. Kementrian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementrian Dalam Negeri. b. Kementrian Sosial c. Kementrian Kesehatan. d. Kementrian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1973 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta Penghapusan Direktorat Jenderal Khusus pada Departemen Dalam Negeri


27

Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Departemen Dalam Negeri terdiri dari: a. Menteri b. Sekretariat Jenderal c. Inspektorat Jenderal d. Direktorat Jenderal Sosial Politik e. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah f. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa g. Direktorat Jenderal Agraria h. Badan Penelitian dan Pengembangan i. Badan Pendidikan dan Latihan Vertikal di Wilayahnya. Selanjutnya sebagaimana pada pasal 7, unit kerja Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah; c. Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah; d. Direktorat Perekonomian Daerah; e. Direktorat Pembangunan Daerah; f. Direktorat Pengembangan Perkotaan;

28


Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen pada Pasal 3 menyebutkan: a. Menteri b. Sekretariat Jenderal c. Inspektorat Jenderal d. Direktorat Jenderal Sosial Politik e. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah f. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa g. Direktorat Jenderal Agraria h. Badan Penelitian dan Pengembangan i. Badan Pendidikan dan Latihan Vertikal di Wilayahnya. Selanjutnya pada Pasal 7 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah; c. Direktorat Pembinaan Umum Pemerintahan; d. Direktorat Pembinaan Pengembangan Perkotaan; e. Direktorat Keuangan Daerah; f. Direktorat Investasi dan Kekayaan Daerah;


29

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, pada Pasal 7 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah; c. Direktorat Pembinaan Umum Pemerintahan; d. Direktorat Pembinaan dan Pemerintahan Desa; e. Direktorat Keuangan Daerah; f. Direktorat Pembinaan Pendapatan Daerah; Keppres Nomor 27 tahun 1992 tentang perubahan Kepres Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Keppres Nomor 42 tahun 1991, pada pasal 3 menyebutkan Departemen Dalam Negeri: a. Menteri b. Sekretariat Jenderal c. Inspektorat Jenderal d. Direktorat Jenderal Sosial Politik e. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah f. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah; g. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa;

30


h. Badan Penelitian dan Pengembangan; i. Pusat; j. Instansi Vertikal di Wilayahnya. Selanjutnya pada pada pasal 7 menyebutkan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah; c. Direktorat Pembinaan Umum Pemerintahan; d. Direktorat Pembinaan Pemerintahan Kota; e. Direktorat Pembinaan Pemerintahan Desa; f. Direktorat Pembinaan Keuangan Daerah; g. Direktorat Pembinaan Pendapatan Daerah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri dari: a. Menteri b. Sekretariat Jenderal; c. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;


31

d. Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan; e. Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa; f. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; g. Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat; h. Inspektorat Jenderal i. Badan Administrasi Kependudukan; j. Badan Penelitian dan Pengembangan; k. Badan Pendidikan dan Pelatihan; l. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah I; m. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah II; n. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah III; o. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah IV; p. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah V; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres Nomor 47 tahun 2002 pada Pasal 1 menyebutkan Departemen Dalam Negeri terdiri dari : a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;

32


c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum; d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; f. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; g. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan; h. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah; i. Inspektorat Jenderal j. Badan Penelitian dan Pengembangan; k. Badan Pendidikan dan Pelatihan; l. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; m. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; n. Staf Ahli Bidang Pembangunan; o. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; p. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;


33

Aspek Strategis Ditjen Pemerintahan Umum Ditjen Pemerintahan Umum merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri dibidang pemerintahan umum dan mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum. Penyelenggaraan pemerintahan umum (Algemene Bestuur) adalah suatu sistem yang dikembangkan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan seluruh elemen pemerintahan melalui asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Pemerintahan umum bertujuan untuk memelihara keutuhan negara yang pada umumnya dilakukan secara seragam melalui standardisasi yang rasional dan didasarkan pada kepentingan negara. Dalam kaitan untuk mewujudkan kepentingan nasional, tujuan nasional dan good governance, salah satu fungsi pemerintahan yang perlu diterapkan adalah penyelenggaraan pemerintahan umum dengan asas-asas : 1. Pemerintahan umum menjalankan Pemerintahan Negara yang sah. Sebagai suatu sistem, Pemerintahan umum adalah sebagai soko guru pemerintahan negara. Karena menjalankan dan melaksanakan, serta menyelenggarakan kekuasaan negara, hukum negara, dan hukum publik lainnya, sebagai landasan berpemerintahan yang bersifat legal. 2. Pemerintahan umum menjalankan fungsi, manajemen negara, dan birokrasi negara. Pemerintahan umum adalah suatu peran yang dijalankan dalam suatu negara dan dilakukan oleh pemerintah dengan cara menciptakan fungsi dan struktur suatu perangkat pemerintahan yang hirarkhis, dari pucuk pemerintahan sampai kepada tingkat pemerintahan terbawah. 3. Pemerintahan umum melakukan pengawasan umum pemerintahan negara. Peran lain dari pemerintahan umum adalah melakukan pengawasan umum atas pemerintahan negara

34


yang terjadi di seluruh tingkat pemerintahan. Pengawasan ini dilakukan secara sentral atau dekonsentrasi atas berbagai macam proses perumusan kebijaksanaan dan implementasi kebijaksanaan pada setiap level pemerintahan. 4. Pemerintahan umum dan kependudukan. Fungsi pemerintahan umum yang penting juga adalah melindungi warga negara dan penduduk negeri melalui penciptaan sistem, peraturan dan kebijaksanaan negara tentang kependudukan dalam arti luas. Masalah penduduk negara adalah masalah pemerintahan umum, baik menyangkut aspek pemerintahan, administrasi, sosial, ekonomi, budaya, maupun kesejahteraannya. 5. Pemerintahan umum dan pembagian fungsi ke pemerintah bawahan. Peranan pemerintahan umum yang penting dewasa ini adalah bagaimana membagi fungsi-fungsi sentral, fungsi-fungsi desentralisasi/dekonsentrasi dan fungsi-fungsi otonom. Pada dasarnya pemerintahan umum berlaku pada seluruh tingkat wilayah negara yang membagi habis territori negara yang dikuasai oleh pemerintah negara tanpa terkecuali. Karena itu wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaan pemerintahan umum dan dinamakan wilayah (administratif ). 6. Pemerintahan umum memelihara wilayah negara. Pemerintahan umum mempunyai fungsi yang utama berupa memelihara wilayah negara (territori negara) yang bertujuan memelihara keutuhan wilayah negara. Fungsi dan tugas pokok pemerintahan umum dalam memelihara wilayah negara adalah antara lain memelihara batas negara dengan negara asing sebagai tetangga negara, memelihara batas wilayah-wilayah administratif dalam lingkungan negara (Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Desa) sebagai wilayah bawahan.


35

7. Pemerintahan umum berfungsi menjalankan vrij bestuur. Berabad-abad pemerintahan di Indonesia diatur secara terpusat dengan menggunakan sistem pemerintahan umum yang kuat, namun kepada sistem ini diberikan kewenangan vrij bestuur (tampung tantra) terutama untuk menjalankan mekanisme pemerintahan bawahan, sebagai pemerintahan lokal yang masalahnya perlu berorientasi kepada kondisi lokal. 8. Pemerintahan umum dan fungsi kepolisian. Uraian di atas telah menyebutkan bahwa pemerintahan umum turut bertanggungjawab atas masalahmasalah yang bersangkutan dengan ketenteraman. Dalam melaksanakan ketertiban dan ketenteraman (rust end orde), pemerintahan umum melaksanakan dan menerapkan hukum negara dan peraturan perundangundangan pemerintah pusat. Dahulu kewenangan ini disebut sebagai kewenangan politionil (politiek politionil beleid). Artinya, perangkat pemerintahan umum memiliki kewenangan kepolisian atau setidaknya bekerjasama dengan perangkat kepolisian. Bahkan sebelumnya, perangkat pemerintahan umum diserahi juga kewenangan kejaksaan yaitu sebagai penuntut umum (help magistraat). 9. Pemerintahan umum merencanakan pembangunan wilayah negara. Suatu negara dibangun atas dasar potensi dan kebutuhan rakyat, keadaan wilayah dan negara tersebut. Wilayah negara berupa lingkungan yang memiliki berbagai macam karakter dan potensi sosial maupun ekonomi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat setempat maupun kepentingan nasional. Disamping itu, rakyat yang memiliki berbagai macam keahlian dan profesi dalam berkehidupan memerlukan dukungan keahlian dan teknologi yang terkait dengan pembangunan wilayah tersebut. 10. Pemerintahan umum dan pertanahan. Seluruh wilayah negara adalah di bawah kekuasaan pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintahan

36


umum. Dalam hal ini, pemerintahan umum berkewajiban memelihara status hukum tanah negara/ulayat/hak milik. Pemerintahan umum berkewajiban menginventarisasi seluruh tanah negara termasuk tanah-tanah abtsentee dan tanah eigendom (eigendom barat maupun verponding Indonesia). 11. Pemerintahan umum dan hubungan internasional. Pemerintahan umum sebagai sistem pemerintahan negara berkewajiban memelihara dan menyelenggarakan hubungan internasional, bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan territori negara dan penduduk negara. Dalam hal ini, pemerintahan umum turut menyelesaikan berbagai macam sengketa yang terjadi antara negara Republik Indonesia dengan negara lain. Substansi yang berkaitan dengan pemerintahan umum, diantaranya : a. Mengatur tentang bagaimana memelihara dan mengawal NKRI sehingga tidak terdisintegrasi tetapi tetap merupakan NKRI; b. Menjaga bingkai NKRI; c. Membangun hubungan yang serasi antara pemerintah dengan provinsi, kabupaten dan kota serta urusan masing-masing tingkat pemerintahan; d. Bagaimana kementerian-kementerian di pusat memfasilitasi pemerintahan di daerah; e. Memfasilitasi dan mengotorisasi peta negara yang selalu berkembang/berubah akibat pemekaranpemekaran dan hasil kesepakatan dengan negara tetangga; f. Bagaimana memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum; g. Mencegah dan menyelesaikan kerawanan sosial; h. Ikut menangani bencana alam dan pengungsi; dan i. Menangani urusan-urusan yang tidak ditangani oleh berbagai instansi lainnya, dan lain sebagainya.


37

Dalam lingkup Pemerintahan Dalam Negeri, hal-hal tersebut erat kaitannya dengan fungsi-fungsi Pemerintahan Umum, antara lain tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan : 1. Memfasilitasi pemahaman konsep negara bangsa bagi seluruh jajaran pemerintahan di daerah, sehingga terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan nasional termasuk yang dijalankan oleh Gubernur dalam rangka memperkuat eksistensi NKRI; 2. Menciptakan kondisi demi terselenggaranya kebijakan pemerintahan secara nasional di daerah dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan sebagai basis penegakan supremasi hukum serta penegakan norma-norma yang berlaku untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan secara nasional; 3. Memfasilitasi terwujudnya keselarasan hukum diantara strata pemerintahan yaitu antara pemerintah pusat dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten/kota serta antar daerah; 4. Memfasilitasi terciptanya iklim kondusif dalam mendukung terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum diseluruh daerah; 5. Memfasilitasi tertibnya hubungan lintas batas dan kepastian batas dengan negara tetangga, batas antar daerah yang meliputi batas antar provinsi, antar kabupaten/kota serta antar desa; 6. Provinsi sebagai wilayah administrasi, merupakan perwujudan konsep dekonsentrasi dibidang pemerintahan; 7. Hal-hal yang bersifat koordinatif baik koordinasi wilayah maupun sektoral; 8. Hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan perlindungan masyarakat; 9. Hal-hal yang berkenaan dengan mitigasi dan penanggulangan bencana serta masalah SARA; dan 10. Tugas-tugas tampung tantra (tugas-tugas lain yang belum ada yang menanganinya) atau vrij bestuur.

38


BAB 3

ARAH KEBIJAKAN UMUM

ARAH KEBIJAKAN UMUM

S

esuai dengan prioritas pembangunan nasional dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Renstra Kemendagri 2010-2014, maka Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 diarahkan pada upayaupaya mendukung lingkup tugas Ditjen Pemerintahan Umum dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kemendagri di bidang pemerintahan umum. Dari kesebelas Prioritas Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) Prioritas Nasional yang merupakan bagian penugasan kepada Kemendagri dan terdapat 2 (dua) prioritas yang berkaitan dengan rencana program dan ekgiatan Ditjen Pemerintahan Umum, yakni: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Pasca-Konflik. Dalam Kepmendagri Nomor 050-222 Tahun 2010 tentang Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014, telah ditetapkan program strategik Ditjen Pemerintahan Umum yakni Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan meningkatkan konsolidasi kebijakan dan standarisasi teknis bidang pemerintahan umum. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010-2014, Ditjen Pemerintahan Umum menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis, yaitu: 1. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum; 2. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;


41

3. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara; 4. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan toponimi; 5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas; 6. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah; 7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarpras pemerintahan pasca bencana/pengurangan resiko bencana. Berdasarkan Renstra Kemendagri 2010-2014, Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 dan Indikator Kinerja Utama Kemendagri 2010-2014 ditetapkan Indikator Kinerja Utama Ditjen Pemerintahan Umum 20102014 sebagai berikut: Tabel 1 Indikator Kinerja Utama Ditjen Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014

42

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

1.

Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum

Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

2.

Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan

a. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama sektor minyak dan gas, perkotaan dan ekonomi daerah. b. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi


3.

4.

5.

Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara

a. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan b. Jumlah provinsi yang menyelenggarakan kerjasama antar negara (Sosekmalindo, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)

Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan toponimi

a. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. b. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/Kota. c. Persentase pemetaan rupabumi wilayah administrasi

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aaprat Satpol PP dan Satlinmas

a. Persentase daerah yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas sesuai standar dalam penciptaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. b. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar.

6.

Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus.

7.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarpras pemerintahan pasca bencana/pengurangan resiko bencana

a. Persentase fasiltiasi peningkatan kapabilitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. b. Jumlah daerah yang mendapatkan sarpras dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.


43

Untuk mendukung program tersebut, Ditjen Pemerintahan Umum pada tahun 2012 melaksanakan 6 (enam) kegiatan, yaitu : 1. Dukungan Manajemen dan Dukugnan Teknis Lainnya Ditjen Pemerintahan Umum. Sasaran kegiatan ini adalah memberikan dukungan pelayanan teknis dan adminsitratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum. 2. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah. Sasaran strategis ini adalah : a. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum khususnya penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu tingkat kecamatan; b. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayan dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan. 3. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan. Sasaran strategis ini adalah: a. Meningkatnya pengembangan wialyah perbatasan antar negara; b. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan toponimi. 4. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Sasaran strategis ini adalah meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas. 5. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan Sasaran strategis ini adalah meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah. 6. Pengembangan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Sasaran strategis ini adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarpras pemerintahan pasca bencana/pengurangan resiko bencana.

44


BAB 4

PROFIL DITJEN PEMERINTAHAN UMUM

PROFIL DITJEN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DITJEN PEMERINTAHAN UMUM

J

umlah Karyawan dan karyawati berdasarkan eselon dan staf dilingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum sampai dengan Mei tahun 2012, dapat terlihat pada tabel di bawah ini: TABEL 2 JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI

PEREMPUAN

ESELON I

1 ORANG

1 ORANG

ESELON II

6 ORANG

6 ORANG

ESELON III

21 ORANG

7 ORANG

28 ORANG

ESELON IV

33 ORANG

31 ORANG

64 ORANG

STAF

102 ORANG

57 ORANG

159 ORANG

JUMLAH

163 ORANG

95 ORANG

258 ORANG

Sumber: Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, Juni 2012

Dari tabel tersebut diatas dapat terlihat bahwa jumlah pegawai Ditjen Pemerintahan Umum sampai dengan bulan Mei Tahun 2012 berjumlah 272 orang. Sedangkan distribusi pegawai berdasarkan penempatan unit kerja terbanyak berada di Sekretariat dengan jumlah 77 orang dan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana memiliki jumlah pegawai yang paling sedikit yakni 33 orang. Seperti terlihat pada tabel distribusi pegawai berdasarkan penempatan unit kerja yang di dirinci pada tabel berikut ini:


47

TABEL 3 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN UNIT KERJA SEKRETARIAT

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

43 ORANG

21 ORANG

64 ORANG

DIT. DEKON DAN KERJASAMA

22 ORANG

18 ORANG

40 ORANG

DIT. WILTAS

26 ORANG

15 ORANG

41 ORANG

DIT. POLPP DAN LINMAS

25 ORANG

11 ORANG

36 ORANG

DIT. KASTAN

26 ORANG

18 ORANG

44 ORANG

DIT. P2B

21 ORANG

12 ORANG

33 ORANG

JUMLAH

163 ORANG

95 ORANG

258 ORANG


Adapun jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dan jabatan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini: 160 140 120 100 80 60 40 20 0

REKAPITULASI PENDIDIKAN 145

REKAPITULASI PENDIDIKAN

62

35 7

3

SD

A SLT

4

2

II

DI

V

DI

STR

1 ATA

STR

II ATA

I

STR

II ATA


48


Dari grafik tersebut diatas dapat terlihat perkembangan tingkat pendidikan pegawai Ditjen Pemerintahan Umum, yakni untuk tingkat pendidikan SD pada tahun 2012 sebanyak 3 orang.Untuk tingkat pendidikan SLTP pada tahun 2012 sebanyak 1 orang. Untuk tingkat pendidikan SLTA pada tahun 2012 sebanyak 53 orang dan pada tahun 2010. Untuk tingkat pendidikan Diploma III pada tahun 2012 sebanyak 12 orang. Untuk tingkat pendidikan Strata 1 pada tahun 2012 sebanyak 140 orang Untuk tingkat pendidikan Strata 2 pada tahun 2012 sebanyak 61 orang. Untuk tingkat pendidikan Strata 3 pada tahun 2012 sebanyak 2 orang. Dari gambaran tersebut diatas, pada tahun 2012 terlihat bahwa sebagian besar pegawai Ditjen Pemerintahan Umum berpendidikan Sarjana Strata 1 yakni sebanyak 140 orang. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REKAPITULASI PRODUK HUKUM BIDANG PEMERINTAHAN UMUM NO

Tanggal Ditetapkan

Nama Peraturan

Judul Peraturan Tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kota Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungai Penuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

1

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011

18/4/2011

2


18/4/2011

3


20/7/2011

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku

4

Permendagri Nomor 12 Tahun 2011

2/3/2011

Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar Dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

5


27/5/2011

Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi


49

50

6


13/9/2011

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

7


13/9/2011

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

8


29/9/2011

Wilayah administrasi Pulau Lereklerekan

9


29/9/2011

Wilayah administrasi Pulau Lereklerekan

10


26/9/2011

Wilayah Administrasi Pulau Kakabia

11


10/11/2011

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

12


30/11/2011

Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

13


30/11/2011

Batas Daerah Kota Banjar Dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

14


30/11/2011

Batas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara

15


12/12/2011

Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

16


21/12/2011

Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

17


23/12/2011

Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan


18


16/1/2012

Batas Daerah Kabupaten Gianyar Dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali

19


16/1/2012

Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali

20


16/1/2012

Batas Daerah Kabupaten Tangerang Dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

21


16/1/2012

Batas Daerah Kabupaten Mojokerto Dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

22


16/1/2012

Batas Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

23


16/1/2012

Batas Daerah Kabupaten Pati Dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

24


16/1/2012

Batas Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

25


16/1/2012

Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Kendal Dan Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

26


16/1/2012

Batas Daerah Kota Tangerang Selatan Dengan Kota Tangerang Provinsi Banten

27


20/1/2012

Batas Daerah Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Kolaka Dan Batas Daerah Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian Ditjen PUM


51

B. DIREKTORAT DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA KERJASAMA ANTAR DAERAH Sebagaimana Pasal 195 UU No. 32 tahun 2004 disebutkan “Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”. Alasan yang mendasari pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, yaitu: 1. Aspek kualitatif yang berkaitan dengan kewilayahan, antara lain: a) Terjadinya konflik batas antar daerah, baik antar provinsi, kabupaten/kota maupun antar desa/ kelurahan. Hal ini berdampak pada kurang harmonisnya hubungan antar daerah; b) Terjadinya perebutan sumber daya alam yang terdapat di wilayah perbatasan antar daerah; c) Terjadinya tumpang tindih pengeluaran perizinan pengelolaan sumber daya alam, pengeluaran surat keterangan dan bukti hak atas tanah yang terdap t di wilayah perbatasan antar daerah; d) Terjadinya konflik sosial masyarakat yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum; e) Kurang terorganisasinya dalam penanganan bencana, ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan. 2. Tujuan pembentukan dan pelaksanaan kerjasama daerah adalah: a) Memunculkan economic growth b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat luas di daerah-daerah yang bekerja sama sehingga tercapai kualitas pelayanan publik yang optimal; c) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah;

52


d) Menciptakan price stability demi terciptanya rasa aman dan tentram pada masyarakat daerah; e) Meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan usaha pelestarian dan usaha konservasi; f ) Meningkatkan sistem pengelolaan wilayah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dalam wilayah; g) Meningkatkan pengelolaan sektor-sektor potensial yang merupakan potensi unggulan di daerah. h) Membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah, sehingga menimbulkan sinergitas dan kesinambungan antar sektor; i) Membangun kekuatan budaya sebagai basis moral dan komunikasi dan sebagai daya hidup mayarakat untuk menjamin kekuatan integrasi sosial dan integrasi politik. Dalam mekanisme implementasi kerjasama antar daerah, tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum memiliki peranan yang sangat sentral sebagai fasilitator dalam menjalankan fungsi-fungsi advokasi dan tempat daerah untuk berkonsultasi mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama antar daerah, serta memberikan stimulus kepada daerah-daerah yang berbatasan untuk melakukan kerja sama dalam proses pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, prasarana, dan pelayanan publik, Ditjen Pemerintahan Umum tahun 2011 mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengembangan kerjasama ekonomi daerah di 9 Provinsi (Provinsi Jawa Timur, Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Banten dan Sulawesi Barat). Dalam rangka peningkatan kerjasama daerah sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Ditjen Pemerintahan Umum melakukan inventarisasi dan pengembangan/pemutakhiran (updating)


53

database potensi daerah dalam website simpotda.web.id. Terinventalisir sebanyak 65 daerah telah diupdating data potensi daerahnya, meliputi 55 Kabupaten, yaitu : Kabupaten Serang, Rejang lebong, Lampung Selatan, Lampung Barat, Muaro Jambi, Kerinci, Bengkalis, Batanghari, Cianjur, Sumedang, Banjarnegara, Banyumas, Jepara, Purworejo, Magelang, Pamekasan, Probolinggo, Sidoarjo, Bengkayang, Melawi, Ketapang, Sanggau, Kotabaru, Tanah Laut, Barito Kuala, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Bulungan, Malinau, Berau, Penajam Pasar Utara, Pasir, Kepulauan Sangihe, Minahasa, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Maluku Tengah; dan 10 Kota, yaitu : Pekanbaru, Dumai, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Manado, Makassar, Parepare. Kabupaten/Kota yang telah melakukan tindak lanjut kerjasama daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik adalah sebanyak 30 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Serang, Aceh Besar, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa, Gowa, Bone, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Tengah, Barito Utara, Barito Timur, Tabalong, Barito Selatan, Pulang Pisau, Maluku Tengah, Kampar, Siak, Sidoarjo, Pasuruhan, Kota Mataram, Bima, Palangkaraya, Ambon, Pekanbaru, Dumai, Surabaya. Untuk tahun 2012 daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik, terdiri atas Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTT, Sulawesi Tengah. Sampai dengan bulan Juni 2012 ada 7 (tujuh) daerah yang telah terfasilitasi untuk melakukan kerjasama daerah yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimanan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah.

54


PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) Sistem PATEN merupakan salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri di bidang reformasi pelayanan umum. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat (customer satisfaction) yang berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan (trust) masyarakat kepada pemerintah. Tahun 2011, Ditjen Pemerintahan Umum telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010. Pemerintah Daerah yang berperan aktif dalam kegiatan ini adalah sebanyak 66 Kabupaten/Kota dari 33 Provinsi, yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Pidie Jaya Provinsi Aceh, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Kabupaten Natuna dan Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kerinci dan Batanghari Provinsi Jambi, Kabupaten Lahat, Muara Enim dan Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, Kabupaten Tanggamus dan Lampung Selatan Provinsi Lampung, Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Ciamis, Kuningan dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Serang dan Tangerang Provinsi Banten, Kabupaten Semarang, Banyumas dan Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman Provinsi DIY, Kabupaten Situbondo, dan Bondowoso Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sukamara, Katingan, Murung Raya, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas dan Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, Tapin dan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Nunukan dan Berau Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Boalemo dan Bone Bolango Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Kabupaten Banggai dan Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi


55

Tenggara, Kabupaten Mamuju dan Majene Provinsi Sulawesi Barat, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Pulau Buru Provinsi Maluku, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Merauke dan Jayawijaya Provinsi Papua, Kabupaten Sorong, dan Manokwari Provinsi Papua Barat. Sedangkan, Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yakni: 12 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi, yaitu: . Prov. Riau (Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi);

Capaian Triwulan II

:

. . . . . . . .

Prov. Kepulauan Riau (Kab. Bintan); Prov. Sumatera Selatan (Kab. Muara Enim); Prov. Jawa Tengah (Kab. Jepara); Prov. Kalimantan Timur (Kab. Nunukan); Prov. Nusa Tenggara Barat (Kab. Sumbawa); Prov. Sumatera Barat (Kab. Agam); Prov. Jawa Timur (Kab. Sumenep); Prov. Sulawesi Selatan (Kab. Bulukumba).

Sumber : Ditjen PUM T.A 2012 Sedangkan Kabupaten/Kota yang melakukan tindak lanjut penerapan PATEN, yaitu Kabupaten Jepara, Rokan Hulu, Muara Enim, Pidie Jaya dan Bintan.

56


C. DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN PENEGASAN BATAS DAERAH Batas daerah menjadi sangat krusial karena dalam proses penetapannya harus berdasarkan atas kesepakatan antar pihak-pihak yang berbatasan. Seringkali terjadi ketidaksepakatan antar daerah dalam menentukan batas daerahnya. Hal ini disebabkan karena egosentris kedaerahan sehingga memunculkan perbedaan penafsiran peraturan perundang-perundangan yang menyangkut batas daerah dan kurang pahamnya akan batas daerah. Ketidakjelasan batas daerah tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan beberapa hal berikut ini: 1. Overlapping cakupan wilayah 2. Duplikasi pelayanan pemerintahan atau tidak adanya pelayanan pemerintahan; 3. Perebutan untuk mengelola sumber daya alam; 4. Overlapping perijinan lokasi usaha; 5. Daerah pemilihan ganda pada proses pemilu dan Pemilukada. Permasalahan batas daerah dipandang dari beberapa aspek yang memicu munculnya perselisihan batas daerah, sebagai berikut: 1. Aspek yuridis : a. Tidak jelasnya batas daerah di dalam peta lampiran undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, yang diperparah oleh lampiran peta yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kartografis. b. Ketidaksinkronan antara pasal dalam batang tubuh undang-undang pembentukan daeah dengan batas yang dituangkan dalam peta yang sangat sederhana; c. Ketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan daerah yang satu dengan yang lain.


57

2. Aspek Ekonomi : berkaitan dengan perebutan sumberdaya ekonomi, baik menyangkut keberadaan sumberdaya alam yang ada di wilayah yang diperselisihkan maupun menyangkut potensi ekonomi di wilayah yang bersangkutan. 3. Aspek Kultural : berkaitan dengan terpisahnya etnis atau sub etnis dengan adanya pemekaran. 4. Aspek Politik : berkaitan dengan sumber daya politik di daerah yang bersangkutan, seperti jumlah pemilih dan perolehan suara bagi anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan juga Pilkada; 5. Aspek Sosial : berkaitan dengan kecemburuan sosial, issu pendatang dan penduduk asli, potensi/ riwayat konflik yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi, politik dan kultural. 6. Aspek Pemerintahan : berkaitan dengan adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke pusat pelayanan pemerintahan atau keinginan suatu wilayah untuk bergabung dengan/dilayani oleh pemerintah daerah yang berdekatan.

58


DATA EXISTING BATAS ANTAR DAERAH

449 Sudah Di Permendagri

143

Sudah Di Tegaskan Belum Di Tegaskan

354

KETERANGAN Jumlah Segmen Batas

=

946 Segmen

Telah diterbitkan Permendagri

=

143 Segmen ( 95 Permendagri )

Sedang dalam proses penegasan

=

354 Segmen

=

449 segmen

Belum ditegaskan


59

DAFTAR HASIL PENETAPAN BATAS DAERAH ANTAR PROVINSI

60

No

Nama Provinsi

No. SK

Tanggal

UU Pembentukan Daerah

1

2

3

4

5

1

Jawa Tengah – DIY 1. Purworejo – Kulonprogo 2. Magelang – Kulonprogo 3. Magelang – Sleman 4. Boyolali– Sleman 5. Klaten– Sleman 6. Klaten– Gunungkidul 7. Sukoharjo – Gunungkidul 8. Wonogiri – Gunungkidul

2

Jawa Timur– Jawa Tengah 9. Tuban –Rembang 10. Tuban – Blora 11. Bojonegoro – Blora 12. Ngawi – Blora 13. Ngawi – Grobogan 14. Ngawi – Sragen 15. Ngawi – Karanganyar 16. Magetan – Karanganyar 17. Magetan – Wonogiri 18. Ponorogo- Wonogiri 19. Pacitan – Wonogiri

Permendagri No. 19 Tahun 2006


19 Mei 2006

10 Desember 2007

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Jawa Tengah


No

Nama Provinsi

No. SK

Tanggal


1

2

3

4

5

3

4

Jawa Tengah – Jawa Barat 20. Brebes – Cirebon 21. Brebes – Kuningan 22. Cilacap – Kuningan 23. Cilacap – Ciamis 24. Cilacap –Kota Banjar

Sulteng – Sultra 25. Morowali – Konawe Utara 26. Morowali – Konawe



12 Januari 2009

Undang-undang Nomor 10 Tahun tentang Pembentukan Daerah Provinsi Tengah Undang-undang Nomor 11 Tahun tentang Pembentukan Daerah Provinsi Barat

1950 Jawa

26 Agustus 2010

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UndangUndang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara‑Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan‑Tenggara

1950 Jawa

Sumber : Subdit Batas Antar Daerah Direktorat Wiltas


61

DAFTAR HASIL PENETAPAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN/ KOTA No

Nama Kabupaten/ Kota

No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

Kab. Mimika dengan 27. Kab Paniai dan 28. Kab. Puncak Jaya di Gunung Grasberg Prov. Papua Kab. Cirebon dengan 29. Kab. Kuningan 30. Kab. Majelengka 31. Kab. Indramayu Prov. Jabar Kab. Bojonegoro dengan 32. Kab. Tuban 33. Kab. Lamongan 34. Kab. Jombang 35. Kab. Nganjuk 36. Kab. Madiun 37. Kab. Ngawi Prov. Jatim 38. Kab. Cilacap – Kab. Kebumen Prov Jateng

62

Kepmendagri No. 163 Tahun 2004

15 Juli 2004

Undang – undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Prov. Irian Jaya Tengah, Prov. Irian Jaya Barat, Kab. Paniai, Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya dan Kota Sorang

Kepmendagri No. 246 Tahun 20004

18 Okto 2004

Undang – undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat


25 Januari 2005

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur


25 Januari 2005

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah


No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

Kab. Mamasa dengan 39. Kab. Mamuju, 40. Kab. Majene dan 41. Kab. Polewalimamasa Prov. Sulawesi Barat

13 April 2005

Undang – undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan; Undang – undang No. 26 Tahun 2004 tentang Prov. Sulawesi Barat


17 Juni 2005

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang PembentukanKab. Nunukan, Kab. Malinan, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur dan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur

44. Kab. Cilacap – Kab. Brebes Prov. Jateng


19 Mei 2006


45. Kab. Buleleng – Kab. Karangasem Prov. Bali


28 Des 2006

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

46. Kab. Sumenep – Kab. Pamekasan Prov. Jawa Timur


29 Des 2006


Kota Bontang dengan 42. Kab. Kutai Timur dan 43. Kab. Kutai Kertanegara Prov. Kalimantan Timur



63

No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

47. Kab. Cilacap - Kab. Banyumas Prov Jateng

Permendagri No 14 Tahun 2007

12 Maret 2007


20 Juni 2007

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

24 September 2007

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu

48. Kab. Deli Serdang - Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara

Kab. Pasuruan dengan 49. Kota Pasuruan, 50. Kab. Probolinggo, 51. Kab.Malang, 52. Kota Batu, 53. Kab Mojokerto, & 54. Kab Sidoarjo Prov. Jawa Timur

64




No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5


24 September 2007


55. Kab. Semarang - Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah

56. Kab. Batang - Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah


11 Oktober 2007

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

57. Kab. Bantul – Kab. Kulonprogo Prov. DIY


10 Desember 2007

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

58. Kab. Gunungkidul – Kab. Batul Prov. DIY


10 Desember 2007



65

No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

59. Kota Yogyakarta – Kab. Sleman Prov. DIY

60. Kab. HST – Kab. Balangan Prov. Kalsel

Kab. Sumedang dengan 61. Kab. Subang, 62. Kab. Indramayu 63. Kab. Majalengka 64. Kab. Garut 65. Kab. Bandung Prov. Jabar

66

10 Desember 2007

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Jogjakarta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta


19 Desember 2007

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/ Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan


25 Pebruari 2008

Undang – undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat



No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

66. Kab. Karangasem- Kab. Bangli Prov Bali

67. Kab. Belitung – Kab. Belitung Timur Prov. Bangka Belitung



25 Pebruari 2008


4 Maret 2008

Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

68. Kab. Bangka Tengah – Kab. Bangka Selatan Prov. Bangka Belitung


4 Maret 2008

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

69. Kab. Semarang – Kab. Magelang Prov. Jateng


16 Oktober 2008



67

68

No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

70. Kab. Boyolali – Kab. Magelang Prov. Jateng


16 Oktober 2008


71. Kab. Karanganyar – Kab. Wonogiri Prov. Jateng


16 Oktober 2008


72. Kab. Bangka – Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Bangka Belitung


22 Oktober 2008


73. Kab. Sidoarjo – Kab. Gresik Prov. Jatim


5 Desember 2008



No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

74. Kota Mojokerto – Kab. Mojokerto Prov. Jatim


5 Desember 2008

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat

75. Kab. Karangasem – Kab. Klungkung Prov. Bali


5 Desember 2008


12 Januari 2009


76. Kab. Bangka Barat – Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung



69

No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

77. Kab. Gunungkidul – Kab. Sleman Prov. DIY


12 Januari 2009


78. Kab. Semarang – Kab. Grobogan Prov. Jateng


12 Januari 2009



27 Pebruari 2009

Undang – undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah


11 Desember 2009


Kab. Kuningan dengan 79. Kab. Majalengka 80. Kab. Ciamis Prov. Jabar

81. Kab. Mojokerto dengan Kab. Lamongan Prov. Jatim

70


No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

82. Kab. Mojokerto dengan Kab. Gresik Prov. Jatim


11 Desember 2009


83. Kab. Mojokerto dengan Kota Batu Prov. Jatim


11 Desember 2009

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu

84. Kab. Sleman dengan Kab. Kulonprogo Prov. DIY

Permendagri No. 61Tahun 2009

11 Desember 2009


11 Desember 2009

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat

85. Kab. Probolinggo dengan Kota Probolinggo Prov. Jatim



71

No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

86. Kab. Gresik dengan Kab. Lamongan Prov. Jatim

72


11 Desember 2009


87. Kab. Pekalongan dengan Kota Pekalongan Prov. Jateng


14 Desember 2009


88. Kab. Pemalang dengan Kab. Purbalingga Prov. Jateng


14 Desember 2009

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jateng.

89. Kab. Pemalang dengan Kab. Tegal Prov. Jateng


14 Desember 2009



No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

90. Kab. Semarang dengan Kab. Demak Prov. Jateng


17 Desember 2009


91. Kab. Banjarnegara dengan Kab. Pekalongan Prov. Jateng


31 Desember 2009


92. Kab. Banjarnegara dengan Kab. Banyumas Prov. Jateng


31 Desember 2009


93. Kab. Banjarnegara dengan Kab. Batang Prov. Jateng


31 Desember 2009


94. Kab. Banjarnegara dengan Kab. Purbalingga Prov. Jateng


31 Desember 2009

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jateng

95. Kab. Temanggung dengan Kab. Semarang Prov. Jateng


25 Januari 2010



73

No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

96. Kab. Temanggung dengan Kab. Magelang Prov. Jateng


25 Januari 2010



25 Januari 2010


99. Kab. Grobogan dengan Kab. Sragen Prov. Jateng


25 Januari 2010


100. Kab. Grobogan dengan Kab. Kudus Prov. Jateng


25 Januari 2010


Kota Tegal dengan 97. Kab. Brebes ; dan 98. Kab. Tegal Prov. Jateng

74


No


No SK

Tanggal


1

2

3

4

5

101. Kab. Grobogan dengan Kab. Boyolali Prov. Jateng


25 Januari 2010

102. Kab. Banjar dengan Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalsel


28 Januari 2010

103. Kab. Seram Bagiam Barat dengan Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku


13 April 2010

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Undang-undang Nomor 40 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, sebagaimana diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010


75

76

NO


No SK

Tanggal

1

2

3

4

Kab. Madiun dengan: 104. Kab. Magetan 105. Kota Madiun provinsi Jawa Timur

Permendagri No. 62 Tahun 2010 28 Desember 2010

Kota Banjarmasin dengan: 106. Kab Barito Kuala 107. Kab. Banjar Prov Kalsel


2 Maret 2011

108. Kab. Tasikmalaya dengan Kab. Ciamis provinsi Jabar


30 November 2011

109. Kota Banjar dengan Kab. Ciamis Provinsi Jabar


30 November 2011

110. Kab. Minahasa Selatan dengan Kab. Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara


30 November 2011

111. Kab. Balangan dengan Kab. Huli Sungai Utara Provinsi Kalsel.


12 Desember 2011

112. Kab. Grobogan dengan Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah


21 Desember 2011

113. Kab. Gianyar Dengan Kab. Klungkung Provinsi Bali


16 Januari 2012

114. Kab. Badung dengan Kab. Bangli Provinsi Bali


16 Januari 2012

115. Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten


16 Januari 2012

116. Kab. Mojokerto dengan Kab. Jombang Provinsi Jawa Timur


16 Januari 2012

117. Kab. Wonosobo dengan Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah


16 Januari 2012

118. Kab. Pati dengan Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah


16 Januari 2012


NO


No SK

Tanggal

1

2

3

4

119. Kab. Wonosobo dengan Kab. Kebumen Provinsi Jawa Tengah


16 Januari 2012


16 Januari 2012


16 Januari 2012


20 Januari 2012

125. Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul Prov. DIY


30 Januari 2012

126. Kab. Malang dengan Kota Batu Prov. Jatim


30 Januari 2012

127. Kab Malang dengan Kota Malang Prov Jatim

Permendargri No. 17 Tahun 2012

30 Januari 2012

128. Kab. Kudus dengan Kab. Pati Prov. Jateng


5 Maret 2012

129. Kab. Kendal dengan Kab. Batang Prov. Jateng


5 Maret 2012

130. Kab. Semarang dengan Kab. Salatiga Prov. Jateng


5 Maret 2012

131. Kab. Kudus dengan Kab. Jepara Prov. Jateng


5 Maret 2012

132. Kab. Tanah laut dengan Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalsel


29 Maret 2012

133. Kab Buton dengan Kab Bombana Prov Sultra


Kab. Wonosobo dengan 120. Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah 121. Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah 122. Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang Provinsi Banten Kab. Bombana dengan : 123. Kab. Kolaka 124. Kab. Konawe Selatan Provinsi Sultra


77

134. Kab Banjarnegara dengan Kab Kebumen Prov Jateng


135. Kab Lebak dengan Kab Serang Prov Banten


136. Kab Lumajang dengan Kab Probolinggo Prov Jatim


137. Kab Lumajang dengan Kab Jember Prov Jatim



REKAP PENEGASAN BATAS BERDASARKAN PERMENDAGRI/ KEPMENDAGRI : TAHUN PENEGASAN WILAYAH

TOTAL

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PROVINSI

19452003 -

-

-

1

1

-

1

1

-

2

6

KAB/ KOTA

-

2

4

3

9

11

18

9

6

27

89


REKAP PENEGASAN BATAS BERDASARKAN SEGMEN BATAS : SEGMEN BATAS KABUPATEN/KOTA BATAS ANTAR

TOTAL

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PROVINSI

19452003 -

-

-

8

11

-

5

2

-

2

28

KAB/ KOTA

-

5

13

3

14

15

18

11

7

29

115


78


WILAYAH PERBATASAN NEGARA Ditjen Pemerintahan Umum melakukan kegiatan dan fasilitasi dalam rangka mendukung pengembangan dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui pembangunan sarana prasarana di perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar pada 9 daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar dan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan pemerintah serta untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaaan. Pembangunan yang dilakukan adalah berupa 12 unit sarana pendukung pemerintahan di 5 Pos Lintas Batas dan 9 unit sarana pendukung pemerintahan di 4 kabupaten wilayah perbatasan, meliputi : 1. 1 unit guest house di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Aruk Kabupaten Sambas; 2. 2 unit rumah dinas petugas Pos Lintas Batas Badau Kabupaten Kapuas Hulu; 3. 5 unit pos pengamanan perbatasan Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang; 4. 2 unit gedung serbaguna di PLB Skouw-Wutung dan di balai/kantor kampung Moso di Distrik Muara Tami Provinsi Papua; 5. 2 unit rumah jaga petugas PLB di kampung Kwell Distrik Elikobel dan kampung Mandekman Distrik Ulilin Kab. Merauke; 6. 3 unit bangunan, yaitu kantor camat, rumah dinas camat, dan rumah dinas Sekretaris Camat Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 7. 2 unit mess aparatur di kampung Kawio dan di Matutuang Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe; 8. 3 unit bangunan, yaitu gedung pertemuan di Distrik Arso, balai/kantor kampung Kalipao, dan balai/kantor kampung Amgroto di Distrik Waris Kabupaten Keerom; 9. 1 unit kantor Camat Kabupaten Pegunungan Bintang.


79

Dalam rangka penataan dan pengembangan wilayah administrasi dan perbatasan, tahun 2011 Ditjen Pemerintahan Umum melakukan fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur, dan peningkatan kegiatan sosekbud dengan negara tetangga di 7 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi di daerah untuk mempercepat penanganan dan penetapan status hukum batas antar negara dan pembentukan tim fasilitasi penegasan batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi perbatasan antar negara, serta peningkatan kegiatan sosial ekonomi dan budaya dengan negara tetangga. Dalam rangka peningkatan kerjasama antara negara, pada tahun 2012 Ditjen Pemerintahan Umum memfasilitasi pertemuan bilateral dengan negara tetangga, yaitu : 1. Kerjasama RI-Malaysia, dilaksanakan melalui 5 pertemuan : a. Joint Indonesia-Malaysia untuk Survey dan Demarkasi Batas Internasional RI-Malaysia ke-35 di Alor Star Malaysia, tanggal 18 s/d 22 April 2011 dengan difokuskan pada batas wilayah negara. b. Sekretariat Bersama Sosek Malindo ke-7 di Yogyakarta, tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 2011 dengan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kawasan perbatasan antar negara. c. Investigation, Refixation and Maintenance Tugu Batas RI-Malaysia Sektor Barat dan Sektor Timur, tanggal 9 Juni 7 Agustus 2011 dengan difokuskan pada penegasan garis batas RI-Malaysia, serta Fasilitasi Survey Investigation Refixation and Maintenance (IRM) di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. d. Joint Indonesia-Malaysia untuk survey dan Demarkasi Batas Internasional RI-Malaysia ke-36 di Surakarta, tanggal 12 s/d 15 Desember 2011 , dengan difokuskan pada penegasan garis batas RI-Malaysia.

80


e. High Level Committee Malindo ke-9 di Kuala Lumpur, tanggal 26 s/d 29 Desember 2011 di Kuala Lumpur dengan difokuskan pada kerjasama bidang keamanan, keimigrasian dan sosial ekonomi RI Malaysia. 2. Kerjasama RI-RDTL, dilaksanakan melalui pertemuan Special Working Group RI-RDTL ke-1 di Dili RDTL, tanggal 18 s/d 21 September 2011 dengan difokuskan pada penyelesaian garis batas. 3 Kerjasama RI-PNG, dilaksanakan melalui pertemuan Joint Border Committee RI-PNG ke-28 di Batam, tanggal 21 s/d 25 Juni 2011 dengan difokuskan pada garis batas, pengembangan sosial ekonomi, keamanan dan kesejahteraan dan pengembangan perdagangan lintas batas RI-PNG. PEMINDAHAN DAN PERUBAHAN NAMA IBUKOTA Tahun 2011, telah diselesaikan 3 Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota, yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.


81

PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI Selain itu Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi mulai tahun 2009 s/d 2011, telah menyelesaikan pembakuan nama unsur Rupabumi Wilayah Administrasi sebanyak 33 Provinsi, 399 Kabupaten, 98 Kota, 1 Kabupaten Administratif dan 5 Kotamadya di wilayah DKI Jakarta, serta 6.996 Kecamatan dan 71.913 desa di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut tersebut, telah diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagai revisi atas Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Tujuan diselenggarakannya pembakuan nama-nama rupabumi wilayah administrasi di Indonesia adalah guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, bahwa wilayah administrasi di Indonesia meliputi 33 Provinsi, 398 Kabupaten, 93 Kota, 1 Kabupaten Administratif, 5 Kotamadya di Wilayah DKI Jakarta, 6.694 Kecamatan, 8.216 Kelurahan dan 69.249 Desa

82


PEMBAKUAN NAMA PULAU 8.485

Sudah Dibakukan Tahun 2007

4.038

Sudah Dibakukan Tahun 2008 Yang Belum dibakukan

4.981

KETERANGAN JUMLAH PULAU =

17.504 ( Berdasarkan data dari Mabes TNI AL : Jenisnya Pulau serta Gosong Pasir atau Karang data tsb untuk kepentingan navigasi pelayaran.

SUDAH DI BAKUKAN TAHUN 2007 =

4.981 (Dilaporkan Ke PBB di New York, pada sidang UNCSGN IX tanggal 20 s/d 31 Agustus 2007 )

SUDAH DIBAKUKAN TAHUN 2008 =

8.485 (Dilaporkan Ke PBB di New York, pada sidang UNCSGN X tanggal 30 Juli s/d 12 Agustus 2012 )

TOTAL YANG SUDAH DIBAKUKAN =

13.466 (Sesuai ketentuan PBB bahwa yang dimaksud dengan pulau adalah daratan yang waktu pasang laut masih nampak

daratan nya, tidak termasuk Gosong Pasir atau Karang)

SISA PULAU

4.038 (Dalam survei oleh Kementerian Kelautan)

=


83

DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI SELURUH INDONESIA TABEL 12 DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI SELURUH INDONESIA NO 1

84

KODE

JUMLAH

PROVINSI

2

3

LUAS WILAYAH (Km2) 9

JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) 10

KAB 4

KOTA 5

KEC 6

KEL 7

DESA 8

18

5

275

112

6,308

57,956.00

4,476,941

1

11

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

2

12

SUMATERA UTARA

25

8

410

661

4,988

72,981.23

13,712,660

3

13

SUMATERA BARAT

12

7

169

259

709

42,012.89

4,629,001

4

14

RIAU

10

2

154

203

1,365

87,023.66

4,546,267

5

15

JAMBI

9

2

128

151

1,170

50,058.16

2,840,295

6

16

SUMATERA SELATAN

11

4

217

350

2,545

91,592.43

7,466,704

7

17

BENGKULU

9

1

116

148

1,296

19,919.33

1,665,314

8

18

LAMPUNG

12

2

206

174

2,184

34,623.80

7,821,244

9

19

KEP. BANGKA BELITUNG

6

1

43

61

300

16,424.06

1,043,347

10

21

KEPULAUAN RIAU

5

2

59

133

209

8,201.72

1,788,204

11

31

DKI JAKARTA

1

5

44

267

0

664.01

8,489,909

12

32

JAWA BARAT

17

9

625

629

5,198

35,377.76

41,609,110


NO

KODE

PROVINSI

1

2

3

13

33

14

JUMLAH



KAB 4

KOTA 5

KEC 6

KEL 7

DESA 8

JAWA TENGAH

29

6

573

767

7,809

32,800.69

35,885,955

34

DAISTA YOGYAKARTA

4

1

78

45

393

3,133.15

3,566,132

15

35

JAWA TIMUR

29

9

662

785

7,718

47,799.75

39,560,771

16

36

BANTEN

4

4

154

262

1,273

9,662.92

9,263,642

17

51

BALI

8

1

57

80

619

5,780.06

3,586,687

18

52

NUSA TENGGARA BARAT

8

2

116

136

777

18,572.32

4,339,847

19

53

NUSA TENGGARA TIMUR

20

1

286

303

2,496

48,718.10

4,474,954

20

61

KALIMANTAN BARAT

12

2

175

85

1,693

147,307.00

4,447,121

21

62

KALIMANTAN TENGAH

13

1

125

132

1,308

153,564.50

2,138,717

22

63

KALIMANTAN SELATAN

11

2

151

138

1,837

38,744.23

3,624,132

23

64

KALIMANTAN TIMUR

10

4

136

210

1,209

204,534.34

3,210,407

24

71

SULAWESI UTARA

11

4

156

315

1,227

13,851.64

2,242,366

25

72

SULAWESI TENGAH

10

1

148

146

1,586

61,841.29

2,514,912

26

73

SULAWESI SELATAN

21

3

302

752

2,122

46,717.48

7,044,034

27

74

SULAWESI TENGGARA

10

2

201

345

1,506

38,067.70

1,934,973

28

75

GORONTALO

5

1

65

69

526

11,257.07

1,060,391


85

NO

KODE

PROVINSI

1

2

3

29

76

30


JUMLAH


KAB 4

KOTA 5

KEC 6

KEL 7

DESA 8

SULAWESI BARAT

5

0

69

64

505

16,787.18

1,225,173

81

MALUKU

9

2

76

33

865

46,914.03

1,499,981

31

82

MALUKU UTARA

7

2

109

110

935

31,982.50

996,003

32

91

PAPUA

28

1

346

83

3,538

319,036.05

2,515,846

33

92

PAPUA BARAT

10

1

159

66

1,280

97,024.27

773,479

399

98

6,590

8,074

67,494

JUMLAH

Sumber: Berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2011

1,910,931.32

235,994,519

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Wilayah Administrasi Pemerintahan Indonesia terdiri dari 33 Provinsi dengan 399 Kabupaten dan 98 Kota, meliputi 6.590 Kecamatan dan 8.074 Kelurahan serta 67.494 Desa. Luas Wilayah Indonesia dalam Km yakni sepanjang 1.906.238.02 dengan jumlah penduduk sebanyak 227.845.868 jiwa.

86


D. DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sesuai undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam kaitan tersebut pasal 148 ayat (1) menetapkan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk satuan polisi pamong praja. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat memandang perlu untuk berupaya meningkatkan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja guna mewujudkan kondisi daerah yang aman tentram dan tertib serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Untuk tahun 2012, Jumlah rumusan kebijakan bidang polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan masyarakat, dan hak asasi manusia, dengan target dan capaian kinerja : Target 2012

Capaian Triwulan I

:

3 Rumusan Kebijakan/Produk Hukum

:

3 Rumusan Kebijakan/Produk Hukum, yaitu : . SE No.330/503/PUM tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Penegakan Peraturan Daerah; . SE No. 331.1/822/SJ tentang Pengisian Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kode Mata Anggaran SKPD Satuan Polisi Pamong Praja; . SE No. 331.1/1389/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagan dan Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2012.

Sumber : Ditjen PUM T.A 2012


87

Daerah yang membentuk kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan, untuk tahun 2012 meliputi: Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua. Untuk tahun 2012 ada 9 (sembilan) daerah yang menjadi target aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar dengan daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat. E. DIREKTORAT KAWASAN DAN PERTANAHAN Jumlah daerah yang difasilitasi dibidang kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas, serta kawasan khusus dan pertanahan yang dikelola dan dikembangkan, dengan target dan capaian kinerja yakni 7 Daerah, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Rau, Maluku Utara Jumlah rumusan kebijakan dalam pengembangan kawasan khusus, dengan target dan capaian kinerja yakni 2 Rumusan Peraturan/Produk Hukum, yaitu: 1. Rancangan Permendagri tentang Pedoman Penilaian Persyaratan serta Pengkajian dan Verifikasi Kawasan Khusus; 2. Rancangan Permendagri tentang Pembinaan Umum Atas Penyelenggaraan Kawasan Khusus.

88


F. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Sesuai undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 13 dan 14 huruf p disebutkan bahwa Penanggulangan Bencana merupakan tambahan urusan wajib bagi daerah dan pasal 222 ayat (1) menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu, undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud perlindungan kepada masyarakat, oleh karena itu penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangganan Bencana Daerah (BPBD) salah satu dasar untuk membantu daerah dalam pembangunan sarana prasana bencana (Kantor Penanganan Bencana di Daerah). Untuk tahun 2012 ada 9 Provinsi, 5 Kabupaten dan 2 Kota yang mendapatkan sarpras dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana, yakni : 1. Prov. D.I Yogyakarta (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 2. Prov. Sumatera Barat (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 3. Prov. Jambi (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 4. Prov. Kalimantan Barat (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 5. Prov. Kalimantan Tengah (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 6. Prov. Sulawesi Tengah (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 7. Prov. Sulawesi Selatan (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 8. Provi. Gorontalo Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 9. Prov. Papua Barat (Pembangunan Gedung Kantor BPBD);


89

10. Kab. Teluk Wondama (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 11. Kab. Purbalingga (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 12. Kab. Aceh Utara (Pembangunan Gudang Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah); 13. Kab. Hulu Sungai Utara (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 14. Kab. Minahasa (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); 15. Kota Lhokseumawe (Pembangunan Gedung Kantor BPBD); Untuk fasilitasi di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana, meliputi 9 bidang yakni: 1. Fasilitasi koordinasi pemangku kepentingan dalam rangka penguatan PRB di daerah; 2. Fasilitasi koordinasi penanggulangan zoonosis; 3. Fasilitasi peningkatan kesiapsiagaan aparat pemadam kebakaran dalam penanggulangan bencana; 4. Fasilitasi peningkatan kinerja IPK dalam penanganan kebakaran (permukiman, hutan dan lahan); 5. Fasilitasi penguatan peran pimpinan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 6. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; 7. Fasilitasi pembentukan jabatan fungsional bagi aparatur pemadam kebakaran di daerah; 8. Faslitasi penyusunan pedoman protap/sop pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah; 9. Finalisasi dan sosialisasi pedoman kerjasama daerah dalam pemanfaatan sarana dan prasarana bidang kebencanaan.

90


BAB 5

PENUTUP

PENUTUP Data yang tercantum pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagian data dan informasi yang tersaji berasal dari seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum, laporan/penyampaian oleh pemerintah daerah maupun berbagai sumber lainnya. Buku ini diharapkan dapat semakin lengkap pada penerbitan-penerbitan yang akan datang. Pada akhirnya, semoga data dan informasi yang tersaji dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum.

Jakarta, Desember 2012

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI


93

KATA PENGANTAR. Data dan Informasi Bidang Pemerintahan Umum 3

Recommend Documents