RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN PERHIMPUNAN SOSIAL CANDRA NAYA, ANDITA”S LAW FOIRM DAN LAW OFFICE ZAKARIA BANGUN --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, dan HAM) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2015-2016 : II : : Terbuka : Rapat Dengar Pendapat Umum : Selasa, 17 November 2015 : Pukul 10.15 s.d 11.45 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Menerima aspirasi terkait : 1. Penolakan warga Tangerang tentang penggabungan Polres Tangerang Ke Polda Banten 2. Permohonan perlindungan hukum atas kriminalisasi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Busway TA 2013 3. Permohonan perlindungan hukum terkait kasus sengketa tanah antara Perhimpunan Sosial Candra Naya dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III ini dibuka pukul 10.15 WIB oleh Pimpinan Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH dengan agenda tersebut di atas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Ketua Perhimpunan Sosial Candra Naya menyampaikan laporan sebagai berikut : Bahwa telah terjadi perampasan SHM No.124/Tomang oleh YKSW terhadap PSCN dengan menggunakan tangan kekuasaan penegak hukum dalam hal ini Mabes Polri. Pada tanggal 10 April 2014, Kartini Muljadi selaku Ketua YKSW melaporkan Ketua PSCN, I Wayan Suparmin ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dengan Laporan Polisi No.LP/377/IV/2014/Bareskrim tgl 10 April 2014. Sengketa tanah yang seharusnya pembuktiannya bisa dilakukan dengan sangat sederhana yaitu dengan melihat atas nama siapa setifikat hak atas tanah dimaksud,
Suatu hal yang berlebihan apabila proses pemeriksaannya dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, padahal untuk kasus serupa seharusnya cukup ditangani oleh penyidik di Polda atau Polres setempat. Perampasan SHM No.124/Tomang oleh YKSW dengan menggunakan tangan kekuasaan penegak hokum dalam hal ini Mabes Polri, PSCN mengajukan gugatan perbuatan melawan hokum terhadap YKSW dan Kartini Muljadi yang pada pokoknya membatalkan akta Hibah No.5 tahun 1970 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang saat ini masih dalam tahap Banding. Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan bukti-bukti surat gugatan yang meringankan terdakwa dalam berkas perkara, padahal bukti-bukti tersebut telah diserahkan oleh terdakwa I Wayan Suparmin pada tahap penyidikan. Pada tanggal 30 Juli 2015, pembacaan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh JPU berbeda dengan Surat Dakwaan yang dilimpahkan kepada PN Jakarta Barat in casu Majelis Hakim yang terhormat. Bahwa dalam persidangan Jaksa tidak pernah menunjukan Asli SHM No.24/Tomang yang pada tingkat penyidikan telah disita oleh Penyidik. Pemohon berharap agar kasus ini tidak diintervensi oleh penguasa dan pihak manapun, serta meminta kepada Komisi III DPR RI agar permasalahan ini disampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar menindaklanjuti permasalahan ini. 2. Hal-hal yang disampaikan oleh Andita’s Law Firm, sebagai berikut : Dugaan adanya tindakan kriminalisasi dan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, DR. R Widyo Pramono terhadap klien Ir. Udar Pristono MT dan keluarga. Adanya tuduhan terhadap klien melakukan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan 125 armada bus busway pada tahun 2012-2013 yang telah dibayar memiliki bobot/berat melebihi Ketentuan Menteri Perhubungan. Kriminalisasi terjadi pada saat oknum Penyidik Kejaksaan Agung dan Ahli Otomotif UGM Yogyakarta melakukan penimbangan bobot bus tersebut, sementara Menteri Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Darat telah mengeluarkan SK Tanda Pendaftaran dan Surat Registrasi dan menetapkan JBI terhadap 125 armada bus busway. Adanya permintaan Jam Pidsus Widyo Pramono kepada BPKP untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara pada pengadaan armada busway TA 2013 menguatkan kriminalisasinya tanpa memberitahu BPKP bahwa BPK melakukan pemeriksaan tertentu dan telah dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tertentu pada bulan Januari 2014 terhadap objek pemeriksaan pengadaan armada bus busway TA 2013. Dugaan adanya tindakan diskriminasi berupa penyitaan harta (aset, uang, dan rekening) tanpa dipilih terlebih dahulu dan menutup mata pencaharian keluarga Ir. Udar Pristono MT atas usaha berupa properti/toko dan yang telah dimiliki sejak tahun 2007, 2009, dan 2012 dan ada beberapa masih berupa kredit sejak 2012 sampai 2015. Oknum Penyidik menuduhkan properti kondominium berupa kamar hotel, rumah, dan toko di PGC Cililitan berasal dari hasil korupsi bus busway dan secara terbuka melalui media masa oleh yang terhormat R Widyo Pramono, Sarjono Turin, dan Tonny Spontana secara rutin memberitakan mengenai wanita, harta/aset merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pengadaan armada busway. Adanya tindakan diskriminasi berupa upaya paksa pelaksanaan P-21 tanpa surat pemanggilan/pemberitahuan, berkas penyidikan yang belum lengkap
(tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi), waktu pelaksanaan penjemputan yang dilakukan setelah jam kerja, dan tidak adanya advokat tersangk selama proses pelimpahan. Adanya tindakan diskriminasi terhadap klien yang telah ditahan selama 120 hari di Rutan Kelas I Cipinang (17 September 2014 – 13 Jauari 2015), dan dalam kondisi kesehatan yang tidak baik berdasarkan hasil pemeriksaan poliklinik Rutan kelas I Cipinang dimana tekanan darah dan gula klien tidak normal cenderung mengarah kepada stroke, Para penyidik tetap membawa paksa klien secara tidak layak untuk keluar Rutan menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanpa didampingi oleh pengacara klien. Andita’s Law Firm memohon Komisi III DPR RI untuk memberikan perlindungan terhadap kedzaliman yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan pada Ir. Udar Pristono MT atas tindakan diskriminatif dan kriminalisasi yang dialami. 3. Law Office Zakaria Bangun & Associate menyampaikan hal-hal, sebagai berikut : Zakaria Bangun, SH,MH & Associates adalah kuasa hukum dari PT Bumi Mansyur Permai, terkait dugaan adanya mafia tanah sebagaimana suratnya telah disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 2 Desember 2014 dengan surat No. 014/EXT/BMP/XII/2014 Disamping itu klien pelapor juga telah membuat laporan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagaimana pada Laporan Polisi Nomor : LP/1345/XII/2013/SKPT III tanggal 16 Desember 2013, dengan laporan dugaan menggunakan surat palsu atau memalsukan surat sehingga diterbitkannya sertifikat oleh Kepala Kantor BPN Kota Medan. Bahwa dalam perkembangan laporan di Polda Sumatera Utara telah memasang plank sebanyak 7 (tujuh) plank di 3 (tiga) lokasi yaitu di Jalan Abdul Hakim Kel. Padang Bulan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, 2(dua) plank di Kenanga Sari LK III Pasar I Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang dan 2 (dua) plank di belakang Perumahan Grya Kenanga Sari, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dengan tulisan “Tanah ini sedang Dalam Penyelidikan Ditreskrimum Polda Sumut”. Plank tersebut telah dirusak oleh orang suruhan dari Mafia tanah cq Tamin Sukardi, atas perusakan plank tersebut klien pelapor telah melaporkan kepada pihak Kepolisian tetapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjut penanganannya. Pelapor juga telah memperoleh infromasi dari kelurahan Tanjung Rejo pada risalah Panitia tanah “A” untuk SHM No. 1858,1859,1861,1867,1868, dan 1870 serta surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas nama Drs, Mainuddin Jaya semuanya tanda tangan dan cap stempel kelurahan pada Bulan Selayang I, adalah palsu, pembuktian bahwa tanda tangan dan cap kelurahan palsu, berdasarkan hasil uji laboratorium forensic Polda Sumatera Utara. Berdasarkan bukti-bukti tertulis serta bukti hasil laboratorium forensik dalam kasus tanah klien pelapor (PT Bumi Mansyur Permai), dengan ini pelapor memohon perlindungan hukum kepada DPR RI dan sekaligus mengawasi penegakan hukum yang dilakukan oleh mafia tanah yang menyerobot tanah PT Bumi Mansyur Permai dan tanah-tanah masyarakat. 4. Tread”s & Associate menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa PT. Indo Karya Gema Sakti (PT.IKGS) yang bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit didesa Semarangau Rantau Bintungan Legai
Kec.Batu Sopang , Kab.Pasir Prov. Kalimantan Timur seluas kurang lebih 5000 Hektar. yang diwakili oleh Iskandar Harjo selaku Direktur telah melaporkan Tindak Pidana Penipuan dan Pengelapan (Pasal 378 dan 372 KUHP) di Bareskrim Mabes Polri tentang pembelian saham milik PT.Sumber Potensi Selaras PT.SPS) sebanyak 21.250 lembar saham atau senilai 85% saham di PT.IKGS oleh Iskandar Harjo tertuang dalam akta nomor 02 tertanggal 3 oktober 2007. Pembelian saham tersebut meliputi asset PT. IKGS berupa SHGB No.18, 19, dan 21, namun yang diterima hanya SHGB Nomor 18,19 dan 21 saja sedangkan nomor 20 tidak diterima yang kemudian diketahui masih berada ditangan Ny. Iswati. Kemudian Ny.Iswati sebagai pemegang saham terdahulu PT.IKGS yang mana sahamnya tersebut dijual kepada PT.SPS berdasarkan nomor Akta 38,39,40,41,42 dan 43 tertanggal 29 maret 2009. Sedangkan SHGB No.20 yang masih penguasaannya telah diminta untuk diserahkan kepada Iskandar Hardjo selaku pemilik yang baru, namum Ny.Iswati menolak dan menyatakan bahwa SHGB No.20 tersebut dalam permasalahan dengan PT. Kideco Jaya Agung (KJA) dan menyatakan berada ditangannya. Sementara sekarang SHGB No.20 tersebut sudah dijadikan jalan khusus untuk pengangkutan batubara yang digunakan oleh KJA. Oleh Karen itu patut diduga Ny. Iswati kuat adanya tindak pidana penipuan dan pengelapan yang mengakibatkan kerugian PT.IKGS. Pada tanggal 19 Maret 2014, Iskandar Hardjo melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan NO.LP/303/III/2014/Bareskrim tanggal 19 Maret 2014, dengan menetapkan Ny.Iswati sebagai Tersangka serta dilakukan penyitaan SHGB No.20 Pada saat penyitaan Tanah tersebut sudah dipasang Papan penyitaan yang kemudian dirusak, kemudian kuasa hukum PT. IKGS menyampaikan laporan dengan mengirimkan surat No. 089/TRA/IV/2015 perihal pengaduan atas Perusakan Plang Penyitaan kepada Kapolri. Pata tanggal 19 mei 2015 pemasang kembali plang penyitaan diatas tanah tersebut dengan disertai Portal Besi. Dan kemudian pada tanggal 20 Juni 2015, Portal tersebut dirusak lagi dan dibongkar lagi. Oleh karena itu Tread”s & Associate memohon Komisi III DPR.RI untuk segera menindak lanjuti pengaduan ini dengan memanggil dan meminta keterangan Kapolri Cq.Kabareskrim demi tegaknya hukum di Republik indonesia ini.
5. DPD KNPI Kab, Tangerang menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Adanya kebijakan dari Gubernur Banten yang mana terkait dengan rencana penggabungan Polresta Tangerang ke Polda Banten ke Mabes Polri. Maka Pelapor menyampaikan perihal aspirasi warga Kabupaten Tangerang ini untuk penolakan penggabungan Polres Tangerang ke Polda Banten. Kebijakan ini dinilai sewenang-wenang dan menimbulkan keresahan pada masyarakat Banten, hal ini dinilai sangat sarat dengan kepentingan politik Gubernur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rencana tersebut tidak dikomunikasikan dengan Kepala Daerah di Tangerang maupun masyarakat Tangerang (Kabupaten maupun Kabupaten Tangerang Selatan) dan hal ini dinilai tidak etis. Adanya instruksi Presiden terkait dengan situasi keamanan di wilayah di Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, dan seterusnya, serta terkait dengan pengamanan obyek vital yang mana dinilai lebih baik berada di bawah Polda Metro Jaya. Berdasarkan Peraturan Kapolri, Polda Metro Jaya juga memiliki wilayah hukum di beberapa di daerah di Jawa Barat dan Banten. DPP KNPI meminta Komisi III DPR RI dapat memberi bantuan untuk mengembalikan atau membatalkan surat masuknya wilayah Tangerang ke Polda Banten.
III. PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perhimpunan Sosial Candra Naya, Andita”s Law Firm, Law Office Zakaria Bangun & Associates, dan DPD KNPI Kab. Tangerang tidak mengambil kesimpulan, namun semua hal yang berkembang akan ditindaklanjuti dengan mengirim surat pada mitra kerja khususnya Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI. Rapat ditutup pukul 11.45 WIB.
