LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN SEKJEN KOMISI YUDISIAL SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG, SEKJEN MPR RI, SEKJEN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN SEKJEN DPD RI. --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Izin Acara
: : : : : : : : : : : : :
2014 I Terbuka RDP Komisi III DPR RI Selasa, 2 September 2014 Pukul 10.15 s.d. 13.12 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si/Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dra. Tri Budi Utami, M.Si/Kabag Set.Komisi III DPR-RI. 21 orang Anggota dari 49 orang Anggota Komisi III DPR-RI. 3 orang Anggota. Penjelasan RKAK-L Tahun 2015, untuk Sekjen Komisi Yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung, Sekjen MPR RI, Sekjen Mahkamah Konstitusi, dan Sekjen DPD RI.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Pimpinan rapat menyampaikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut : 1) Sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI melalui surat Nomor : AG / 07500/ DPR RI/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus 2014, perihal penyampaian Perubahan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2015, Komisi III DPR RI tanggal 2 dan 3 September 2014 telah menjadwalkan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI untuk mendengarkan penjelasan mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga untuk Tahun 2015. 2) Adapun pagu Indikatif dari : 1. MPR RI sebesar Rp.611.331.900.000 2. DPD RI sebesar Rp.762.310.000.000 3. Mahkamah Konstitusi RI sebesar Rp.213.804.100.000 4. Komisi Yudisial sebesar Rp.119.155.000.000 5. Mahkamah Agung RI sebesar Rp.6.743.322.800.000 1
2. Sekretaris Jenderal MPR RI menjelaskan RKAK-L tahun 2015, diantaranya sebagai berikut : Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/KMK.02/2014, tanggal 10 Juli 2014, perihal Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015, MPR RI memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 611.331.900.000,- (Enam Ratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dibandingkan dengan anggaran tahun 2014, anggaran MPR turun sebesar Rp 101.735.353.000,- (Seratus Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Anggaran MPR Tahun 2014 adalah sebesar Rp 713.067.253.000,- (Tujuh Ratus Tiga Belas Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Anggaran MPR untuk Tahun 2015 digunakan untuk membiayai 3 (tiga) program, yaitu : 1. Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp 550.069,700.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR; sebesar Rp 36.952.200.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR, sebesar Rp 24.310.000.000,-. (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah). MPR mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp. 386.896.024.652,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang dialokasikan untuk : 1. Tambahan pada Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp 352.420.341.772,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). 2. Tambahan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis MPR sebesar Rp 21.808.800.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). 3. Tambahan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR sebesar Rp 12.666.882.880,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah). 3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menyampaikan RKAK-L dan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2015, sebagai berikut : Dalam pagu indikatif 2015, anggaran MK sebesar Rp 213.804.100.000,(Dua ratus tiga belas milyar delapan ratus empat juta seratus ribu rupiah), yang dijabarkan dalam program-program : 1 2 3 4 M
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 99,597,966,000 Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 7,600,000,000 Aparatur Program Penanganan Perkara Konstitusi 100,058,434,000 Program pemahaman hak konstitusi 6,547,700,000 TOTAL 213,804,100,000
2
Usulan Realokasi Anggaran Mahkamah Konstitusi tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sebesar Rp 46.430,.007.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp 14.225.139.000,3. Program Penanganan Perkara Konstitusi, sebesar Rp 13.279.657.000,4. Tambahan pada Program Kesadaran Berkonstitusi, sebesar Rp 9.514.250.000,4. Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan RKA/KL Tahun 2015, sebagai berikut : Untuk Rencana Kerja (Renja-KL) Tahun Anggaran 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat disampaikan sebagai berikut: NO 1
2
3
4
5 6 7 8
PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sdm Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan MA RI Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Peradilan tingkat banding dan tingkat pertama Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Admnistrasi Peradilan, Administrasi Umum, Pengananan Pengaduan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung Peningkatan profesionalitas tenaga teknis peradilan dan aparatur peradilan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Peningkatan profesional aparatur peradilan di bidang manajemen dan kepemimpinan Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Peningkatan manajemen dan peradilan umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan manajemen dan peradilan umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara TOTAL
PAGU 2015 5,568,775,500
723,698,400
30,072,600
89,555,200
111,372,400 121,619,500 74,979,500 23,249,700
6,743,322,800
3
Mahkamah Agung mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2.203.949.276.000,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Tambahan anggaran sebesar Rp 53.430.379.000,- untuk memenuhi kekurangan tunjangan Hakim Agung 2. Tambahan anggaran sebesar Rp 1.354.912.167.000,- memenuhi kekurangan tambahan tunjangan kinerja pegawai pada 4 lingkungan peradilan 3. Tambahan anggaran sebesar Rp 19.448.130.000,- untuk memenuhi kekurangan Diklat PIM III, Diklat PIM IV dan Prajabatan 4. Tambahan anggaran sebesar Rp 776.158.600.000,- untuk penyelesaian pembangunan renovasi gedung lanjutan dan kebutuhan mendesak (gedung kantor yang rusak berat) dan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor yang pembangunannya sudah selesai 5. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial myampaikan RKA/KL Tahun 2015, sebagai berikut : Berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 0091/M.PPN/03/2014, S-179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014, Komisi Yudisial pada tahun anggaran 2015 mendapat pagu indikatif sebesar Rp 119.155.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar seratus lima puluh lima juta rupiah). Pagu indikatif ini jauh lebih besar dibanding anggaran tahun 2014 Komis Yudisial sebesar Rp. 83.250.700.000. Terhadap pagu indikatif Komisi Yudisial melaksanakan 3 program dengan rincian sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial sebesar Rp.64.681,100.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial sebesar Rp. 4.155.000.000,3. Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim sebesar Rp.50.318,900.000, Dalam rangka memenuhi kebutuhan prioritas Komisi Yudisial terkait dengan Reformasi Birokrasi, dilakukan pergeseran alokasi anggaran sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial yang semula Rp.64.681,100.000,- menjadi Rp.69.076,300.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial yang sebesar Rp.4.155.000.000,- tetap Rp.4.155.000.000,3. Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim yang semula Rp.50.318,900.000,menjadi 45.923,600.000, Pergeseran anggaran dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan prioritas Komisi Yudisial terkait dengan program Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2014, Komisi Yudisial termasuk salah satu K/L yang akan mendapatkan tunjangan kinerja. 6. Sekretaris Jenderal DPD RI, menyampaikan RKA/KL Tahun 2015, sebagai berikut : Pemerintah melalui Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0091/M.PPN/03/2014 dan Nomor S-179/MK.02/ 2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, telah menetapkan Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2015 sebesar Rp762.310.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), dengan perincian:
4
NO
PROGRAM
1.
Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam Sistem Demokrasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI TOTAL PAGU DPD RI
2. 3.
PAGU INDIKATIF TA 2015 (Rp.) 305.897.600.000 370.528.800.000 85.883.600.000 762.310.000.000
Usulan tambahan Anggaran DPD RI dengan rincian sebagai berikut : NO. 1.
2.
3
4.
5. 6.
7. 8.
KEGIATAN Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi Pertimbangan, dan Fungsi Pengawasan DPD RI Penyusunan Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU terkait dengan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)/Pemekaran Daerah. Kegiatan penyerapan dan tindaklanjut aspirasi masyarakat dan daerah dalam rangka menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat di 33 Provinsi untuk Masa Kegiaan di Daerah Pemilihan (Masa Reses). Bantuan Uang Muka Kredit Kendaraan Perorangan bagi Anggota DPD (sesuai dengan Ketentuan Perpres No. 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk pembelian kendaraan perorangan). Asuransi kesehatan bagi Anggota DPD RI berserta keluarganya. Publikasi kegiatan Alat Kelengkapan DPD RI di media massa nasional dan daerah. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan Poliklinik DPD RI, yang berupa renovasi ruang poliklinik, pengadaan peralatan kesehatan, dan jasa dokter spesialis. Pembentukan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi a. Publikasi kegiatan Anggota DPD RI pada media massa di daerah pemilihannya. b. Gaji pegawai di Kantor DPD RI di 3 (tiga) Provinsi yang telah dibangun gedung kantornya pada tahun 2014. c. Belanja operasional dan dukungan pelaksanaan tupoksi di kantor DPD RI di 33 provinsi . d. Pengadaan mebeuleur di kantor DPD RI di 3 (tiga) provinsi yang telah dibangun gedung kantornya pada tahun 2014.
TAMBAHAN PAGU 48,665,000,000
10,177,440,000
152,008,000,000
15,864,400,000
17,427,000,000 10,820,000,000
533,000,000
1,585,000,000 4,900,000,000
106,881,400,000
2,000,000,000
5
e. Pembangunan gedung kantor DPD RI di 2 (dua) provinsi, yaitu Jambi dan Kalimantan Tengah f. Pematangan tanah untuk pembangungan gedung kantor DPD RI di 3 (tiga) provinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan Banten) yang akan dibangun pada tahun 2016 USULAN TAMBAHAN PAGU ANGGARAN DPD RI TAHUN 2015
40,000,000,000
6,000,000,000
416,861,240,000
Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2015 yaitu Rp. 762.310.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) tersebut belum dapat mendukung Rencana Kerja DPD RI Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra DPD RI Tahun 2015 – 2019. Untuk itu, Pimpinan DPD RI melalui PURT DPD RI meminta kepada Sekretariat Jenderal DPD RI untuk melakukan exercise kebutuhan anggaran DPD RI Tahun 2015 untuk mendukung Rencana Kerja DPD RI Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra DPD RI Tahun 2015 – 2019. 7. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut : F. Hanura, tidak setuju usulan DPD RI tentang pembangunan gedung disetiap Provinsi. Usulan tersebut agar dievaluasi, karena mengakibatkan pemborosan anggaran. usulan-usulan yang tidak membawa kontribusi hanya menghabiskan anggaran, perlu melakukan evaluasi terhadap semua mitra kerja F.PKS meminta penjelasan DPD terkait berapa jumlah RUU yang akan disusun, apa prioritas DPD membuat perwakilan di daerah. Meminta penjelasan di Mahkamah Konstitusi terkait SDM di MK harus benar-benar berintegritas karena keputusan MK final dan mengikat. Meminta penjelasan Komisi Yudisial terkait penanganan laporan dari masyarakat yang disampaikan beserta jumlah sanksi yang telah dijatuhkan kepada para hakim. F.PPP meminta Anggaran Tahun 2015 harus digunakan se efektif dan se efisien mungkin sesuai program yang direncanakan. Terkait pembangunan gedung pengadilan yang kurang berwibawa, perlu dievaluasi dalam pelaksanaan tendernya. F.PD meminta penjelasan tentang program penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Apakah anggaran yang disampaikan tersebut bisa menyelesai semua perkara di MA. Meminta penjelasan terkait dengan sulitnya para pihak yang berperkara untuk mendapatkan petikan putusan. Meminta penjelasan terkait dengan Program sosialisasi 4 pilar melalui Radio dan Televisi apakah sudah dikaji, berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk sosialisasi tersebut. mohon penjelasan secara spesifik dan terperinci. F.PAN meminta penjelasan terkait dengan penyerapan anggaran KY yang hanya mencapai 44 % apa yang meyebabkan hal tersebut. Terkait dengan pemekaran daerah, bagaimana antisipasi MA dalam membentuk pengadilanpengadilan yang baru. F.PG meminta fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim dan pengawasan internal di Mahkamah Agung agar dicermati anggarannya sesuai dengan capaian yang signifikan. Harus diperhatikan antara program sosialisasi Pancasila di MPR dengan pendidikan Pancasila di Mahkamah Konstitusi. Meminta penjelasan terkait dengan posisi DPD.
6
Sekjen DPD menjelaskan bahwa di daerah terdapat Kesekretariatan yang baru bersifat sementara, dan baru dilakukan di tiga Provinsi (Sumatera Selatan, Yogyakarta, dan NTT). Selanjutnya mengusulkan pembangunan gedung di Provinsi NTT. Bahwa asuransi kesehatan anggota DPD mengikuti sebagaimana anggota DPR. Sekjen Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa terkait SDM sudah menjadi komitmen bagaimana menghadapi lembaga peradilan yang baik. Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan baik. Setiap pegawai wajib melaporkan harta kekayaannya, setiap pegawai dilarang berkomunikasi dengan Caleg secara langsung. Pada tahun 2015, MK tidak lagi mempunyai kewenangan menangani perselisihan hasil Pemilukada, namun apabila aturan perundang-undangannya belum ada, MK siap menangani sengketa pilkada tersebut. Sekretaris Mahkamah Agung menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun tidak pernah melakukan pembangunan pengadilan baru, hanya melakukan penyelesaikan pembangunan yang sedang berlangsung. Mahkamah Agung saat ini membutuhkan SDM/pegawai-pegawai seiring dengan banyaknya perkara-perkara yang di tangani oleh Mahkamah Agung, termasuk sulitnya menerima petikan putusan pengadilan yang sering dikeluhkan oleh para pihak yang berperkara.
III. PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Sekjen Komisi Yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung, Sekjen MPR RI, Sekjen Mahkamah Konstitusi, dan Sekjen DPD RI. tidak mengambil keputusan / kesimpulan. Dan terkait dengan penjelasan RKAK-L tahun 2015 dari masing-masing mitra kerja Komisi III, akan dibahas dalam Rapat Intern Komisi III dimana fraksi-fraksi yang ada di Komisi III akan menyampaikan pandangannya dalam Rapat (Intern) yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Juni 2014, Pkl.19.30 WIB. Rapat ditutup tepat pukul 13.12 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI WAKIL KETUA,
DRS. AL MUZZAMIL YUSUF, M.Si
7
