N
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN PIMPINAN KPK, ASRENA KEPOLISIAN NEGARA RI, JAMBIN KEJAKSAAN RI DAN SEKJEN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Hadir Ijin Acara
: : : : : : : : : : : : :
2013-2014 I Terbuka Rapat Dengar Pendapat. Selasa, 3 September 2013. Pukul 13.00 – 16.00 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Gede Pasek Suardika, SH, MH / Ketua Komisi III DPR RI. Endah Sri Lestari, SH, M.Si / Kabagset. Komisi III DPR RI. 35 orang dari 51 anggota Komisi III DPR RI. 04 orang anggota Komisi III DPR RI. Pembahasan RKAK/L TA 2014 KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I.
PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2014 dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Komisi III, Gede Pasek Suardika, SH, MH dengan agenda sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN Hal-hal yang disampaikan oleh Pimpinan KPK, sebagai berikut : 1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.258 / KMK.02 / 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Langkah-langkah penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2014, Pagu Anggaran KPK Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 616.870.610.000,- yang seluruhnya bersumber dari APBN Rupiah Murni. 2. Atas dasar Pagu Anggaran KPK Tahun 2014 tersebut diatas, disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPK Tahun 2014 yang berisi program, sebagai berikut: Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebesar Rp.141.279.740.000,- yang terdiri dari beberapa kegiatan, sebagai berikut : Penyelidikan tindak pidana korupsi Penuntutan dan eksekusi tindak pidana korupsi Koordinasi dan supervise penindakan TPK Penyelenggaraan Kesekretariatan Dep. Penindakan Pengelolaan LHKPN Pengelolaan gratifikasi Penyelenggaraan pendidikan, sosialisasi dan kampanye anti korupsi 1
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan KPK, serta pengkajian system pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan Pemerintah Penyelenggaraan Kesekretariatan Dep. Pencegahan Pengembangan dan pemeliharaan system dan teknologi informasi Pengembangan dan pemanfaatan jaringan kerjasama antar lembaga / instansi Penyediaan data dan informasi untuk pemberantasan korupsi Penyelenggaraan kesekretariatan Deputi INDA Pengawasan internal KPK Penanganan pengaduan masyarakat Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi PIPM Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPK, sebesar Rp.475.590.870.000, Perancangan hukum, litigasi, dan bantuan hukum Penyelenggaraan humas dan protokoler Perencanaan dan pengelolaan keuangan Manajemen SDM Penyelenggaraan operasional perkantoran 3. Prioritas program kerja KPK Tahun 2014 akan difokuskan pada : Penanganan kasus grand corruption dan penguatan Apgakum. Perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional Hal-hal yang disampaikan oleh Asrena Kepolisian Negara RI, sebagai berikut : 1. Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Polri pada kegiatan prioritas RKP Tahun 2014 dan sasaran prioritas Polri Tahun 2014, maka pagu anggaran Polri TA 2014 sebesar Rp.41.525 triliun dijabarkan kedalam 13 program yang dilaksanakan oleh 1.218 Satker di lingkungan Polri, sebagai berikut : Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri sebesar Rp.24.506 triliun. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri sebesar Rp.4.064 triliun. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri sebesar Rp.315.516 miliar. Program litbang Polri sebesar Rp.13.695 miliar Program pendidikan dan latihan aparatur Polri sebesar Rp.1.157 triliun Program pemberdayaan SDM Polri sebesar Rp.373.750 miliar Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban sebesar Rp.500.863 miliar Program kerjasama keamanan dan ketertiban sebesar Rp.91.587 miliar Program pemberdayaan potensi keamanan sebesar Rp.281.912 miliar Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp.6.470 triliun Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp.1.642 triliun Program penanggulangan gangguan Kemdagri berkadar tinggi sebesar Rp.2.084 triliun Program pengembangan hukum Kepolisian sebesar Rp.23.576 miliar 2. Guna tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas Polri yang belum terakomodir pada pagu anggaran Polri TA 2014, dalam hal ini Polri mengajukan tambahan anggaran pada penetapan alokasi anggaran TA 2014 seebsar Rp.8.915 triliun, antara lain untuk : Kekurangan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.1.074 triliun Kebutuhan anggaran pengamanan Pemilu sebesar Rp.3.597 triliun Peningkatan kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi potensi konflik sebesar Rp.604.400 miliar Kebutuhan anggaran untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan Polri sebesar Rp.3.640.400 miliar Kebutuhan anggaran untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan Polri sebesar Rp.3.640 triliun
2
Hal-hal yang disampaikan oleh Jambin Kejaksaan Agung RI, sebagai berikut : 1. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 Juli 2013, telah ditetapkan anggaran Kejaksaan RI Tahun 2014 yaitu sebesar Rp.3.862.908.273.000,- Terdapat penambahan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp.52.461.233.000,2. Selanjutnya pagu anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 7 program yang dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kejaksaan, dengan alokasi per program sebagai berikut : Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kejaksaan RI, sebesar Rp.2.559.875.133.000, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan, sebesar Rp.18.506.900.000, Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan sebesar Rp.110.936.400.000, Program penyelidikan / pengamanan / penggalangan intelijen sebesar Rp.145.652.790.000, Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum, sebesar Rp.523.283.720.000, Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp.479.774.630.000, Program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp.24.878.700.000,Hal-hal yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian / Lembaga, pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014 ditetapkan sejumlah Rp.7.282.280.527.000,2. Rincian distribusi pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM menurut program dan kekurangan anggaran Tahun 2014, sebagai berikut : Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dialokasikan anggaran sejumlah Rp.4.846.591.473.000, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan HAM, dialokasikan anggaran sejumlah Rp.1.000.000.000.000, Program peningkatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Hukum dan HAM dialokasikan sebesar Rp.20.298.651.000, Program penelitian dan pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, dialokasikan anggaran sejumlah Rp.15.142.622.000, Program pendidikan dan pelatihan aparatur Hukum dan HAM dialokasikan sebesar Rp.46.551.319.000, Program pembentukan hukum dialokasikan sebesar Rp.29.385.143.000, Program administrasi hukum umum, dialokasikan sebesar Rp.191.888.393.000, Program pembinaan penyelenggaraan pemasyarakatan, sebesar Rp.44.817.937.000, Program peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian dialokasikan sebesar Rp.875.889.343.000, Program pembinaan / penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual dialokasikan sebesar Rp.109.107.334.000, Program perlindungan dan pemenuhan HAM, dialokasikan sebesar Rp.20.703.199.000, Program pembinaan hukum nasional dialokasikan sebesar Rp.81.905.113.000,4. Total kekurangan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp.966.730.140.000,5. Target PNBP Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan sejumlah Rp.2.600.000.000,6. Guna perencanaan anggaran yang efektif dan efisien terdapat penerimaan yang bersumber dari PNBP Administrasi Hukum Umum sejumlah Rp.30.853.698.051,- yang akan dialihkan pengalokasiannya dari program Administrasi Hukum Umum ke program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, pengalihan ini guna 3
mendukung pelaksanaan kegiatan fidusia, kenotariatan dan kewrganegaraan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang menargetkan realisasi penerimaan sejumlah Rp.67.280.950.000,Hal-hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan, sebagai berikut : 1. KPK : Mempertanyakan mekanisme pertanggung jawaban terhadap program kegiatan sosilisai yang dialokasikan untuk CSO/ LSM. Meminta penjelasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat, berapa banyak yang sudah ditindaklanjuti. Meminta penjelasan terkait data-data CSO (Civil Society Organisation) yang melaksanakan program pembangunan integritas di KPK. Menyarankan terkait kinerja KPK, perlu adanya kepastian dalam menjadwal suatu perkara, dan perlu ada batas waktu penyelesaian perkara, apabila ada personil pinjaman dari Kepolisian atau Kejaksaan harus dibekali agar mengerti S.O.P dan aturan yang diterapkan di KPK. Meminta penjelasan mengenai kualifikasi pada program Rekrutmen pegawai KPK sebanyak 200. Meminta penjelasan mengenai status Sdr. Noval Baswedan, apa betul noval baswedan sudah diangkat jadi pegawai tetap sebagai penyidik di KPK ? karena KPK belum ada kewenangan membentuk penyidik. Meminta penjelasan sejauhmana program penyelenggaraan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi yang telah dilakukan oleh KPK, dan bagaimana output nya. Meminta penjelasan terkait anggaran KPK untuk sosialisasi. Bagaimana pertanggungjawaban dana LSM/CSO untuk sosialisasi. Masalah CSO yang dilakukan KPK di Bali, digunakan untuk mahasiswa yang 1 tahun sudah selesai. Organisasi dana Pemuda yang akan mendapatkan pembelajaran korupsi, seperti Muslimat NU, HMI, KNPI, Kosgoro sudah menjadi perhatian. CSO yang diberikan akan didalami. Penanganan perkara di KPK cukup panjang, tapi detail. Sehingga laporan masyarakat tidak semuanya bisa ditangani. Laporan masyarakat yang buktinya tidak cukup tidak ditindaklanjuti, tetapi yang semua buktinya cukup tentu ajan ditindaklanjuti. Potret anggaran KPK berbasis kinerja dan sudah terukur. Bahkan Audit kinerja KPK sudah baik dan Laporan hasil pemeriksaan BPK atas KPK Wajar Tanpa Pengecualian. Dari 2012 sudah intensif kepada kasus yang dilakukan koordinasi fokus dengan aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Penanganan perkara sudah diakuratkan data-datanya, memang banyak dan sudah dilakukan supervisi. Di 2012, sudah mengaktifkan posko pencegahan tindak pidana korupsi. Sudah ada surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk laporan pengangaran. Narasumber di rutan KPK untuk ustadz, pendeta untuk bimbingan napi di KPK. 2. POLRI Bahwa dengan perbandingan personil Kepolisian 1 : 575, seharusnya berbasis teknologi. Berkaitan dengan rekruitmen dan penempatan anggota Kepolisian terkesan ada daftar tunggu, seharusnya saat rekruitmen sudah ada formasi penempatan. Meminta agar dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran dapat lebih transparan lagi. Meminta penjelasan mengenai penyerapan anggaran tahun 2013. Mendukung usulan anggaran 2014. Meminta agar Kapolri untuk bekerja lebih keras dalam rangka menghadapi Pemilu 2014, dan meminta agar anggaran diusulkan semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meminta penjelasan mengenai Penambahan personil terus menerus, apa tidak dikembangkan dengan penggantian teknologi yang lebih canggih. Mengusulkan agar pengadaan kendaraan opersional dilakukan dengan cara system sewa, sehingg tidak ada barang-barang rongsok di Kepolisian. 4
Meminta penjelasan dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, apakah Polri sudah meningkatkan anggaran untuk kegiatan intelijen, alat-alat pengendalian huru-hara, dan penambahan personil. Meminta penjelasan mengenai atase Kepolisian di luar negeri yang sampai saat ini tidak mempunyai staf. Meminta Kapolri untuk menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2012 terhadap anggaran sebesar Rp. 5 milyar yang belum dipertanggung jawabkan. Meminta penjelasan pola koordinasi dengan KPK dalam hal pembinaan masyarakat dan penyidikan kasus-kasus korupsi. Penjelasan dari Asrena Kapolri, Polri membuka kurang lebih 400 loket untuk menerima pengaduan mengenai anggota Polri yang menyimpang. Dengan adanya penambahan 20.000 personil, Polri akan menempatkan 1 desa 1 personil Polri dalam hal ini sedang disiapkan rumusan untuk SDM. Polri akan menginventarisasi kendaraan-kendaraan yang mendapat dukungan BBM . Polri akan berkoordinasi dengan Kemenlu terkait dengan staf bagi Atase Kepolisian R.I di setiap Negara. Polri akan menempatkan Persdonil Bintara, Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) sebanyak 76.000 yang akan memantau TPS di seluruh Kelurahan pada Tahun 2014. Polri akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Anggaran terkait usulan tambahan untuk Persiapan Pemilu 2014, diharapkan usulan tambahan lebih besar dari yang dialokasikan pada tahun 2009. Untuk tindak pidana yang diproses di 2013, 1809 kasus, 399 kasus yang terselesaikan hingga Juli 2013. Berkaitan dengan biaya sidik/lidik yang disesuaikan dengan KPK, belum dapat dilaksanakan terkait dengan regulasi. Polri sudah menindaklanjuti Hasil Temuan BPK Tahun 2012. Pengadaan kendaraan dan operasional agar lebih diprioritaskan bagi polisi yang berpangkat rendah. Dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan, Polri menyepakati akan memberikan beasiswa kepada para pengajar, dan kendala dalam sistem pendidikan adalah kurangnya fasilitas di SPN (Sekolah Polisi Negara). Polri akan meningkatkan pemanfaatan IT dalam setiap kegiatan. Anggaran Kepolisian dan Kejaksaan cukup besar, namun gaung nya tidak sebesar yang diberikan. 3. Kementerian Hukum dan HAM R.I Berkaitan dengan overkapasitas hampir disemua Lapas, Anggota Komisi III DPR RI meminta penjelasan mengenai anggaran Pembangunan LP yang diberikan sebesar 1 triliun rupiah, dan menurut informasi bahwa yang telah digunakan sebesar 700 miliar rupiah. Program pembangunan Lapas agar jangan hanya sekedar membangun gedung, namun harus tetap memperhatikan tujuan mendirikan laps sebagai tempat pembinaan bagi masyarakat yang menghuni didalamnya. Terkait kinerja Kementerian Hukum dan HAM agar lebih diperhatikan lagi, untuk tidak ada pungli di Lapas, misalnya pungutan terhadap setiap tamu yang berkunjungan. Meminta penjelasan terkait penyerapan anggaran di Tahun 2013 dari masing-masing mitra kerja Komisi III, dan bagaimana koordinasi dan pelaksanaan serta sosialisasi dari Bantuan Hukum dan meminta penjelasan terkait pengalihan PNBP sebesar Rp.30 miliar. Terkait dengan banyaknya imigran-imigran gelap singgah di Aceh, diusulkan agar di Aceh dibangun Rudenim, karena banyak warga-warga asing yang terdampar di Aceh, ditempatkan di tempat-tempat yang tidak layak, seperti tempat penyandang sosial/dinas sosial. Pembangunan Lapas bisa dilakukan sesuai dengan anggaran yang disediakan. Meminta agar manajemen dalam Lapas di perbaiki, terkait dengan terjadinya perbedaan dalam pemeriksaan tamu yang berkunjung ke Lapas. Terkait dengan anggaran Kementerian Hukum dan HAM, dari anggaran sebesar Rp. 7 triliun, dan meminta usulan penambahan anggaran lagi sebesar Rp. 966 miliar, perlu adanya penjelasan kegiatannya seperti apa, indikator keberhasilannya apa, dan outputnya seperti apa.
5
Meminta penjelasan bagaimana koordinasi dengan pihak Polri dan BNN terkait dengan masih banyaknya beredar narkoba di Lapas. Meminta agar Kemenhukham meningkatkan profesioanlisme pegawai di Lapas. Berkaitan dengan Sumber daya manusia, diusulkan agar minimum jumlah lulusan AKIP sebanyak 300 orang per angkatan, ditingkatkan dari 45 per angkatan, dan jenjang karir di Lapas agar lebih jelas. Terkait dengan Undang-undang Bantuan Hukum, bagaimana implementasi dari Kementerian Hukum dan HAM, dan bagaimana akreditasi, sertifikasi, serta masyarakat mana yang dinilai layak mendapat bantuan hukum. Penjelasan dari Kemenkumham, pada tanggal 24 Juli 2013 sudah melakukan pertemuan dengan BNN, Menteri Kesehatan dan menghasilkan 15 kesimpulan. Anggaran Tahun 2014 kurang, sehingga untuk membiayai UPT di imigrasi diambilkan dari anggaran PNB. Kekurangan anggaran hanya untuk operasional perkantoran. Alokasi anggaran sebesar 1 Triliun akan menampung 26000 napi. Pembangunan lapas 710 per tahun tidak bisa terpenuhi dan akan diselesaikan pada Tahun 2014. Mengenai rekrutmen sudah dilakukan perbaikan, tetapi untuk biaya diklat belum dialokasikan. Alumni AKIP Tahun 2013 sebanyak 130 orang, mulai semester genap. Penerimaan hanya 1086, diprioritaskan 836 untuk Akip (Lapas), dan 250 untuk AIM (Imigrasi). III. PENUTUP RDP Komisi III dengan Pimpinan KPK, Asrena Kepolisian Negara RI, Jambin Kejaksaan Agung RI dan Sekjen Kementerian Hukum dan HAM yang sudah disampaikan oleh mitra kerja akan dibahas dalam Rapat Komisi (intern) III DPR RI, dan selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan. Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB. PIMPINAN KOMISI III DPR RI, KETUA
GEDE PASEK SUARDIKA, SH, MH
6
