RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN BUKU I: Prioritas Pembangunan, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012

BUKU I: Prioritas Pembangunan, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Daftar Isi

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………….. 1.1 Tujuan ….………………………………………………… 1.2 Prioritas Nasional dan Prakarsa Baru …………………... 1.3 Sistematika ………………………………………………..

BAB II

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012 ……………………………………. 2.1 KONDISI UMUM …………………………………………… 2.1.1 Pencapain Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 …. 2.1.2 Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2012 ……......... 2.2 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 DAN SASARAN PEMBANGUNAN …………..………………………………. 2.2.1 Tema Pembangunan ……………………………….. 2.2.2 Sasaran Pembangunan ……………………………… 2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN ……………………………… 2.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional …………………. 2.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang, Pengarusutamaan, dan Lintas Bidang ……………… 2.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan ……….

BAB III

BAB IV

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ………………………… 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2011………………………………………………… 3.1.1 Ekonomi Dunia ……………………………………. 3.1.2 Moneter, Perbankan dan Pasar Modal ……………… 3.1.3 Neraca Pembayaran ………………………………... 3.1.4 Keuangan Negara ………………………………….. 3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi ……………………………. 3.1.6 Pengangguran dan Kemiskinan …………………….. 3.2 Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2012………... 3.3 Tantangan Pokok…………………………………………. 3.4 Arah Kebijakan Ekonomi Makro……………...…………. 3.5 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2012 …………………….. 3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi . 3.5.2 Moneter ……………………………………………. 3.5.3 Neraca Pembayaran ………………………………. 3.5.4 Keuangan Negara …………………………………. 3.5.5 Penganguran dan Kemiskinan ……………………. 3.6 Pendanaan Melalui Transfer ke Daerah………………….. 3.6.1 Dana Perimbangan ……………………………….…. 3.6.2 Dana Otonomi Khusus……………………………..

I.1-1 I.1-1 I.1-1 I.1-2 I.2-1 I.2-1 I.2-1 I.2-20 I.2-33 I.2-33 I.2-42 I.2-45 I.2-45 I.2-64 I.2-65 I.3-1 I.3-1 I.3-2 I.3-3 I.3-4 I.3-5 I.3-5 I.3-6 I.3-6 I.3-7 I.3-7 I.3-7 I.3-7 I.3-8 I.3-8 I.3-9 I.3-10 I.3-10 I.3-10 I.3-20

KAIDAH PELAKSANAAN ……………………………………. I.4-1

i

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Perkembangan Produksi Pangan Tahun 2009-2011 ……………….

I.2-6

Tabel 2.2

Produksi/Konsumsi Beberapa Jenis Energi …………………….…

I.2-12

Tabel 2.3

Kemajuan Pembangunan Daerah Tertinggal ……………………....

I.2-15

Tabel 2.4

Perkembangan Pembangunan Kepariwisataan …………………….

I.2-19

Tabel 2.5

Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2012 ………………

I.2-43

Tabel 3.1

Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2011-2012 ……………………

I.3-9

Tabel 3.2

Gambaran Neraca Pembayaran Tahun 2011-2012 ………………...

I.3-10

ii

Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2004-2010 ………………

I.2-4

Gambar 2.2

Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran Terbuka …………

I.2-11

Gambar 2.3

Perumusan Tema RKP 2012 ………………………………….

I.2-34

Gambar 2.4

Kronologis Tema RKP ……………………………………….

I.2-35

Gambar 2.5

Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia …………………

I.2-37

Gambar 2.6

MP3EI dalam Perencanaan Pembangunan Nasional ………….

I.2-38

Gambar 2.7

Tema, Rencana Aksi, dan Sasaran Utama …………………….

I.2-43

Gambar 2.8

Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 …………

I.2-46

iii

Pendahuluan

Bab I

BAB I PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. RKP 2012 memuat langkah-langkah untuk mendukung TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN yang menjadi Visi Indonesia 2014 dalam RPJMN 2010-2014. Tema RKP 2012 adalah MEMPERCEPAT DAN MEMPERLUAS PERTUMBUHAN Sesuai peraturan-perundangan, RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. RKP 2012 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2. PRIORITAS NASIONAL DAN PRAKARSA BARU Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKP 2012 disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2010 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2011, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012. Perpaduan berbagai faktor ini selanjutnya dituangkan menjadi Tema Pembangunan tahun 2012, yang mewarnai rencana aksi RKP 2012. Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, RKP 2012 meliputi 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, termasuk didalamnya prakarsa-prakarsa baru untuk memenuhi tuntutan terkini dari pembangunan nasional. Prakarsa-prakarsa tersebut antara lain : Pertama adalah prakarsa Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi tahun 2011-2025. Master Plan ini memuat antara lain pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi, yaitu koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali dan Nusa Tenggara. Kedua adalah percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan NTT. Ketiga adalah adalah 6 (enam) program penguatan upaya penanggulangan kemiskinan. Program-program ini disebut sebagai klaster keempat, sebagai tambahan bagi 3 (tiga) klaster program-program penanggulangan kemiskinan. Ke-enam program tersebut adalah: (1) Program Rumah Sangat Murah; (2) Program Kendaraan Angkutan Umum Murah; (3) Program Air Bersih Untuk Rakyat; (4) Program Listrik Murah dan Hemat; (5) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan; dan (6) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan. Prakarsa yang keempat adalah yang terkait dengan perluasan lapangan kerja.

RKP 2012

I.1-1

Pendahuluan

Bab I

1.3. SISTEMATIKA Sebagai penjabaran RPJMN, maka RKP 2012 memuat 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut: Buku I

memuat Tema Pembangunan tahun 2012 dan Prioritas Nasional yang terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya dari RPJMN 2010-2014 serta kegiatan prioritas nasional menuju terwujudnya Visi, Misi dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Buku II

memuat rencana pembangunan di semua bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2012 yang tercantum dalam Buku I.

Buku III

memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2012 yang tercantum dalam Buku I.

Dalam rangka menjabarkan Tema Pembangunan ke dalam rencana aksi menurut Prioritas Nasional, maka Buku I disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan yang memuat tujuan, uraian singkat tentang hal-hal yang baru dalam RKP 2012, dan sistematika RKP 2012.

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012 menguraikan kondisi umum berupa pencapaian tahun 2010 dan perkiraan capaian tahun 2011, tema dan prioritas pembangunan nasional serta penjabarannya ke sasaran utama pembangunan, serta sasaran dan kebijakan masing-masing prioritas, arah kebijakan pembangunan di bidang-bidang pembangunan, dan kebijakan pembangunan kewilayahan.

Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan yang memuat kondisi umum perekonomian, sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2012 beserta kerangka ekonomi makronya, dan arah kebijakan tetang pendanaan melalui transfer ke daerah. Bab IV Kaidah Pelaksanaan Di samping narasi seperti yang diuraikan di atas, Buku I juga dilengkapi dengan Lampiran yang memuat rencana aksi untuk mendukung pencapaian sasaran masing-masing prioritas nasional. Uraian rencana aksi tersebut diserasikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen anggaran yang utamanya tentang anggaran dan kinerja untuk masing-masing kegiatan.

I.1-2

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

BAB II TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012

2.1. KONDISI UMUM 2.1.1. Pencapaian Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 Berangkat dari kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 akibat krisis ekonomi dunia 2008-2009, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010 disusun dengan Tema ”PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.“ Dengan berbagai langkah yang dilakukan pada tahun 2010, perekonomian dapat dipulihkan sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2010 dapat mencapai sebesar 6,1 persen, lebih tinggi dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 5,0 persen. Di samping itu tingkat kesejahteraan rakyat bisa dipelihara. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi perlu dipercepat. Oleh karena itu pada tahun RKP 2011 disusun dengan Tema ”PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH, ” Dengan berbagai upaya yang dilakukan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 6,4 persen pada tahun 2011. Keberhasilan untuk memulihkan kondisi ekonomi pada tahun 2010 didukung dan sekaligus disertai dengan keberhasilan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dalam mendorong pencapaian sasaran dan kemajuan bangsa. Pencapaian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tesebut diantaranya digambarkan sebagai berikut. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola selama tahun 2010 dan 2011 diperkuat dan diperluas. Hasil-hasil penting yang dicapai, antara lain: (i) Reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaannya telah mmeiliki landasan yang kuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang rujukan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Untuk melengkapinya, telah dibentuk perangkat kelembagaan berupa Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. (ii) Kementerian/Lembaga (K/L) yang melaksanakan reformasi birokrasi terus bertambah, bila pada tahun 2010 baru 9 K/L saat ini sudah terdapat 13 K/L, dan pada tahun 2011, diharapkan semakin bertambah dan meningkat kualitas pelaksanaannya. (iii) Penataan otonomi daerah yang difokuskan pada penghentian/pembatasan pemekaran wilayah, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, dan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. (iv) Penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM aparatur, guna memperkuat integritas dan disiplin PNS, pengembangan sistem informasi dan data kepegawaian; RKP 2012

I.2-1

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

penyempurnaan sistem diklat; penerapan manajemen kinerja, dan perbaikan tingkat kesejahteraan, yang pada tahun 2011 akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. (v) Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pada tahun 2010 telah dilaksanakan inventarisasi dan pengkajian peraturan daerah bagi 3000 perda, dan pada tahun 2011 ditargetkan 9000 perda. Di samping itru, telah difasilitasi penyusunan peraturan daerah di 25 provinsi disertai dengan

penghimpunan dan pengkajian bagi 235 perda. Untuk lebih meningkatkan layanan ini, maka pada tahun 2011 kantor wilayah pada Kementerian Hukum dan HAM difungsikan sebagai law center untuk membantu proses penyusunan peraturan daerah. (vi) Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik di daerah, hingga tahun 2010 telah ditetapkan 8 (delapan) peraturan menteri tentang SPM (Standar Pelayanan Minimum)SPM di sektor terkait. Pada tahun 2011 peraturan pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diharapkan dapat ditetapkan terutama yang menyangkuta penerapan sistem pelayanan terpadu, standar pelayanan publik, tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen pengaduan, dan lainnya. (vii) Peningkatan pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan dengan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pada tahun 2010 Komisi Yudisial menindaklanjuti 214 aduan dari 2.915 yang diadukan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan Mahkamah Agung (MA) yang telah 2.204 aduan. Atas rekomendasi KY, MA juga menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan. (viii) Penyeampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) juga meningkat, dari 144.557 pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN sejumlah 118.340 telah melaksanakan dan hasilnya telah diumumkannya 114.570 LHKPN ke publik. Terhadap tindak pidana korupsi, pada tahun 2010 KPK telah melakukan penyelidikan terhadap 54 perkara, penyidikan terhadap 62 perkara, penuntutan terhadap 55 perkara, dan eksekusi terhadap 38 keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari koordinasi dan supervisi terhadap perkara, telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp. 500 miliar. (ix) Dalam rangka penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), hingga akhir tahun 2010, telah ditetapkan peraturan perundang-undangan tetang penyelenggaraan NIK dan SAK. Pada tahun 2011 sejumlah 67,29 juta penduduk di 191 Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki e-KTP yang berbasis perekaman sidik jari dan 497 Kabupaten/Kota telah memberikan NIK kepada setiap penduduknya. Pendidikan. Sejak tahun 2009, telah dilakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Secara nasional, pada tahun 2011 anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari RAPBN telah mencapai sebesar Rp. 248,98 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 89,74 triliun dan Transfer Daerah sebesar 158,23 triliun.

I.2-2

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2010: (i) Taraf pendidikan masyarakat meningkat yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 7,7 tahun dan menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,30 persen, (ii) Kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi telah dapat diturunkan baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs, sejalan dengan upaya peningkatan daya jangkau dan daya tampung sekolah melalui pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru, dan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS). Di samping itu, untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, telah diberikan beasiswa siswa miskin dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sampai dengan perguruan tinggi. Penyediaan beasiswa siswa miskin ini sudah dimulai sejak tahun 2005 dan cakupannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, beasiswa miskin disediakan untuk sekitar 6,8 juta siswa/mahasiswa. (iii) Kualitas pendidikan terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan perolehan berbagai prestasi dalam berbagai kompetisi nasional dan internasional. Upaya yang terus dilakukan untuk peningkatan kualifikasi guru dan dosen, terus berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 menjadi sebesar 24,6 persen untuk SD/SDLB/MI, 73,4 persen untuk SMP/SMPLB/MTs, 85,8 persen untuk SMA/MA, dan 91,2 persen untuk SMK/MAK (2009). (iv) kualitas tata kelola pendidikan meningkat dengan dilakukannya berbagai perbaikan manajemen pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta upaya penyelarasan pelembagaan otonomi PT. Kesehatan. Status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 70,9 tahun, menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen, serta menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen. Di samping itu indikator kesehatan yang lain juga menunjukkan perbaikan, antara lain: meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi menjadi 82,2 persen; meningkatnya cakupan kunjungan kehamilan keempat (cakupan K4) menjadi 61,4 persen; meningkatnya jumlah peserta KB baru menjadi 8,6 juta dan KB aktif menjadi 33,7 juta; dan meningkatnya cakupan imunisasi lengkap anak balita menjadi 53,8 persen dan imunisasi campak mencapai 74,4 persen. Selanjutnya, dalam upaya pengendalian penyakit menular, persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan masing-masing mencapai 74,7 persen dan 86,4 persen, dan angka penemuan kasus malaria annual parasite index (API) sebesar 1,96 per 1.000 penduduk. Dalam rangka penyediaan akses sumber air bersih dan sanitasi sebagai upaya kesehatan preventif terpadu telah dilakukan fasilitasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di 144 ibukota kecamatan, 18 kawasan khusus, dan 1.472 desa, serta fasilitasi pembangunan sanitasi di 115 kabupaten/kota yang meliputi pengelolaan air limbah secara terpusat dan setempat, persampahan serta drainase permukiman. Dalam rangka perlindungan terhadap risiko finansial akibat masalah kesehatan, cakupan jaminan pembiayaan dan asuransi kesehatan telah dapat ditingkatkan menjadi sekitar 59,1 persen. Jumlah, kualitas, dan penyebaran sumberdaya manusia kesehatan juga terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh RKP 2012

I.2-3

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

wilayah terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, mutu, penggunaan serta pengawasan obat dan makanan juga terus ditingkatkan. Upaya pengawasan obat dan makanan masih terkendala dengan keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana. Dalam upaya pelayanan kesehatan promotif-preventif, peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara derajat kesehatannya secara mandiri terus dilakukan melalui penguatan promosi kesehatan dan peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Penanggulangan Kemiskinan. Sampai dengan tahun 2010, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 13,33 persen dari 14,15 persen pada tahun 2009. Diharapkan tingkat kemiskinan ini akan dapat diturunkan kembali menjadi 11,5– 12,5 persen pada tahun 2011. GAMBAR 2.1 ANGKA KEMISKINAN INDONESIA TAHUN 2004-2010

Sumber: BPS, berbagai tahun (diolah)

Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan. Hasil yang diperoleh pada tahun 2010 dari Klaster I yang ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar adalah: (1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, termasuk beras; (2) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta (3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa. Pada tahun 2011, program Raskin direncanakan akan tetap diberikan kepada 17,5 juta rumah tangga sasaran dengan total subsidi beras yang dialokasikan sebesar Rp 15,3 triliun. Penyediaan Jamkesmas terus disediakan sebagai upaya kuratif dan direncanakan I.2-4

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

masih melayani 76,4 juta orang. Terkait dengan pendidikan, beasiswa miskin akan diberikan pada 6,8 juta siswa baik di sekolah atau perguruan tinggi umum maupun madrasah dan perguruan tinggi Islam. Sementara itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2010 telah dilaksanakan bagi 772.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di 88 kabupaten/kota pada 20 provinsi dengan kualitas yang semakin meningkat dimana telah terjalin koordinasi antara beberapa program berbasis keluarga atau rumah tangga, seperti Jamkemas dan beasiswa miskin. Pelaksanaan PKH juga telah memberikan dampak terhadap peningkatan siswa yang terdaftar pada satuan pendidikan setingkat SMP sebesar 3,1 persen dan juga peningkatan kesehatan RTSM. Tahun 2011, jumlah penerima PKH akan ditingkatkan menjadi 1.116.000 RTSM yang tersebar di 118 kabupaten/kota pada 25 provinsi. Sejalan dengan pelaksanaan program Klaster I, hasil yang dicapai dalam pelaksanan program Klaster II untuk tujuan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2010 pelayanan PNPM Mandiri Inti sudah dilaksanakan di 6.328 Kecamatan di seluruh Indonesia, dan akan terus dilanjutkan sehingga pada tahun 2011 PNPM Mandiri Inti akan mencakup di 6.623 Kecamatan, dengan penempatan 30.000 fasilitator sebagai pendamping masyarakat dan didukung dengan penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD. Pelaksanaan PNPM Mandiri, juga didukung oleh pelaksanaan PNPM pendukung yaitu diantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPMKP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha modal; (iii) PNPM Agribisnis, yaitu Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP); serta (iv) PNPM Pariwisata yang baru masuk dalam PNPM Penguatan dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan PNPM telah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga hingga 19 persen dan konsumsi rumah tangga hingga 5 persen dibandingkan dengan daerah yang tidak mendapat PNPM. Selain itu, akses terhadap kesehatan juga lebih besar 5 persen dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih besar 1,25 persen di lokasi PNPM dibandingkan lokasi non PNPM. Hasil yang dicapai dalam pelaksanan Klaster III adalah tersalurkannya Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi. Sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2010 kredit yang tersalurkan hampir Rp 34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah, yang sebagin besar diserap oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel, Penyaluran KUR sebagian besar berada di wilayah Jawa dengan volume KUR sebesar 50,2 persen dan proporsi debitur mencapai 61,0 persen, dan tingkat non performing loan (NPL) KUR mencapai 2,52 persen. Pada periode tahun 2010, dana KUR yang disalurkan mencapai Rp 17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,4 juta nasabah Pada tahun 2011, direncanakan penyaluran KUR mencapai dari Rp 20 triliun, dimana wilayah Jawa masih diperkirakan menjadi wilayah penyaluran KUR terbesar. Pelaksanaan KUR telah memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata aset usaha sebesar Rp 51 juta, aset rumah tangga sebesar Rp 12,66 juta dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 279.000 per bulan. Selain itu, KUR juga telah mengatasi pengangguran terselubung bagi debitur dan keluarganya, meningkatkan intensitas utilisasi tenaga kerja dan kontribusi pada perekonomian nasional. Selain kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pada RKP 2012

I.2-5

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, dalam rangka meningkatkan akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin, dilakukan pula penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Pada tahun 2010, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 186.000 bidang. Diperkirakan pada tahun 2011 akan diredistribusikan status pemilikan dan penguasaan sebanyak 181.825 bidang lagi. Ketahanan Pangan. Keberhasilan pemantapan ketahanan pangan dapat dicapai dalam tahun 2010 yang ditunjukkan oleh peningkatan produksi bahan pahan. Selanjutnya keberhasilan ini akan lebih dimantapkan pada tahun 2011, lihat Tabel ... Kondisi harga bahan pangan pada tahun 2010 cukup fluktuatif dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Peningkatan harga beras diperkirakan dipengaruhi oleh kemunduran musim panen serta permasalahan distribusi dan logistik bahan pangan antar waktu dan antar wilayah. Dalam rangka menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, khususnya beras, sepanjang tahun 2010 Pemerintah telah menyalurkan beras melalui Program Raskin sebesar 3,15 juta ton beras. TABEL 2.1 PERKEMBANGAN PRODUKSI PANGAN TAHUN 2009 – 2011 Bahan Pangan Padi Jagung Daging Sapi Susu Perikanan - perikanan tangkap -perikanan budidaya Kedelai

Satuan

2009

2010

Perkiraan 2011

juta ton GKG juta ton ribu ton ribu ton juta ton juta ton juta ton ribu ton

64,4 17,6 409 9,82 974,5

66,4 18,4 435 928 10,83 5,35 5,48 908,1

70,6 22,0 12,26 5,41 6,85 1,6

Pada aspek konsumsi, berdasarkan hasil Susenas, konsumsi kalori penduduk Indonesia meningkat dari rata-rata 1.927,6 kkal/kapita/hari pada tahun 2009 menjadi sekitar 1.957,0kkal/kapita/hari pada tahun 2010. Sementara itu, ketersediaan ikan meningkat sebesar 0,99 persen dari 30,17 kg/kapita/tahun tahun 2009 menjadi 30,47 kg/kapita/tahun pada tahun 2010. Pada tahun 2011, konsumsi ikan masyarakat Indonesia diperkirakan akan terus meningkat mencapai 31,64 kg/kapita/tahun. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditargetkan akan mencapai skor 88,1 pada tahun 2011. Pada tahun 2010 sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tumbuh sekitar 2,9 persen atau lebih rendah dari tahun 2009 yang mencapai 4,0 persen. Pada tahun 2011, pertumbuhan ditargetkan sebesar 3,7 persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu menyerap sekitar 42,8 juta orang pada tahun 2010 yang akan meningkat menjadi 44,5 juta orang pada tahun 2011. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2010 masingmasing mencapai 100,79 dan 105,5. Seiring dengan semakin kondusifnya sistem I.2-6

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

perekonomian nasional, diupayakan pada tahun 2011, NTP akan mencapai lebih besar dari 105 dan NTN akan mencapai nilai 107. Peningkatan ketahanan pangan tidak terlepas dari keberhasilan dalam membangun infrastruktur irigasi, yang pada tahun 2010 telah berhasil: 1) meningkatkan luas lahan yang dilayani jaringan irigasi yaitu 115 ribu hektar; 2) mengembalikan fungsi semula jaringan irigasi melalui rehabilitasi 293,04 ribu hektar jaringan irigasi; dan 3) meningkatkan/ merehabilitasi jaringan rawa bagi 87,45 ribu hektar. Selain itu telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah untuk mengairi lahan seluas 11,13 ribu hektar; pembangunan 45 embung; serta rehabilitasi 12 waduk dan 21 embung. Pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai peningkatan dan rehabilitasi 226,98 ribu ha jaringan irigasi dan 149,72 ribu ha jaringan rawa; serta pembangunan 60 embung dan rehabilitasi 33 waduk dan 50 embung. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mencakup pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi; transportasi, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, serta pertanahan dan penataan ruang dan dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mendukung daya saing sektor riil perekonomian nasional. Hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut: Pembangunan pengairan dan irigasi dalam tahun 2010 ditujukan pada pengendalian dan pengurangan dampak kerusakan akibat banjir, abrasi dan erosi pantai, terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian, dengan hasil antara lain: (i) diselesaikannya konstruksi utama Kanal Banjir Timur Jakarta paket 22-29; (ii) dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 492 km sarana/prasarana pengendali banjir dan 26,58 km bangunan pengaman pantai; (iii) perbaikan dan pengaturan Sungai Bengawan Solo Hilir untuk pengamanan Kota Cepu; serta (iv) pengadaan 2 unit pompa di Kabupaten Madiun untuk penanganan banjir di Sub DAS Kali Madiun. Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup prasarana jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), perkeretaapian, angkutan laut, dan angkutan udara. Untuk prasarana jalan, pada tahun 2010 telah diselesaikan preservasi jalan nasional sepanjang 43.140 km dan jembatan sepanjang 181.070 m, serta peningkatan kapasitas jalan sepanjang 1.790 km jalan dan 4.540 m jembatan pada jalur lintas utama. Untuk ASDP telah dilaksanakan pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 6 unit (baru dan lanjutan), dan pembangunan dermaga danau 36 unit (baru dan lanjutan), serta pembangunan kapal penyeberangan perintis 30 unit (baru dan lanjutan). Untuk perkeretaapian telah berhasil dilakukan antara lain: peningkatan jalan rel 1.849,62 km dan pembangunan jalur KA baru 244,80 km, dimulainya pembangunan MRT Jakarta; melanjutkan pembangunan double track Manggarai-Cikarang, serta pengadaan kereta kelas ekonomi (K3). Sementara itu, capaian pembangunan transportasi laut selama tahun 2010 diantaranya: pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran sebanyak 7,7 juta m3 di 19 lokasi; pembangunan baru dan lanjutan pelabuhan di 146 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; serta pemasangan sistem National Single Window di pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan dari sisi transportasi udara yang telah dilaksanakan diantaranya adalah: pengembangan 26 bandar udara pada daerah rawan bencana dan RKP 2012

I.2-7

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

daerah perbatasan; rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan, fasilitas terminal, dan fasilitas bangunan pada 179 bandara; lanjutan pembangunan bandara Medan Baru; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan sebanyak 31 paket; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan sebanyak 116 paket; serta pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis pada 118 rute. Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, pada tahun 2010 pemerintah telah membangunan 86 Twin Blok (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa); penataan lingkungan permukiman kumuh 30 Ha; fasilitasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di 144 ibukota kecamatan, 18 kawasan khusus, dan 1.472 desa, yang didukung peningkatan sarana/prasarana air baku kapasitas 6,31 m3/det di 28 provinsi; dan fasilitasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah sistem off-site dan on-site di 38 kawasan di 27 kab/kota. Untuk menanggulangi masalah persampahan telah dilakukan pembangunan 6 TPA Regional untuk melayani 7 kab/kota; pembangunan infrastruktur persampahan (TPA Sanitary Landfill) di 55 kab/kota; penyediaan prasarana persampahan terpadu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di 49 lokasi; serta penanganan drainase perkotaan di 26 kawasan di 26 kab/kota. Terkait dengan pembangunan komunikasi dan informatika, kegiatan dititikberatkan untuk memperkuat konektivitas nasional yaitu (1) penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum tahun 2013 dan (2) maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat tahun 2014. Hasil pelaksanaan kedua kegiatan tersebut pada tahun 2010 adalah (1) penyelesaian konsep ICT Fund yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan jaringan serat optik (Palapa Ring); (2) beroperasinya akses telekomunikasi 27.670 desa atau 83,4% dari target dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 4.269 desa ibukota kecamatan atau 74,3% dari target sebagai bagian dari program Universal Service Obligation (USO). Pada tahun 2011, diharapkan dapat dibangun dan direhabilitasi 257 km sarana/prasarana pengendali banjir dan 40,17 km pengaman pantai, serta penyelesaian bangunan pendukung dan pelengkap Kanal Banjir Timur Jakarta dan Waduk Gonggang di Magetan Jawa Timur untuk mengurangi dampak banjir di DAS Bengawan Solo. Di sisi pembangunan infrastruktur transportasi yang diperkirakan akan dapat dicapai yaitu: preservasi jalan nasional sepanjang 37.360 Km dan jembatan sepanjang 212.260 m; peningkatan kapasitas/pelebaran jalan sepanjang 2.490 Km dan pembangunan baru jalan sepanjang 80 km dan jembatan sepanjang 14.170 m; pembangunan 58 dermaga penyeberangan (baru dan lanjutan); peningkatan jalan kereta api sepanjang 126,12 Km; serta peningkatan/pembangunan pelabuhan strategis di 7 lokasi. Selanjutnya pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai pembangunan 170 TB rusunawa; penataan lingkungan permukiman kumuh 1.000 Ha dan 112 kawasan; serta peningkatan/pembangunan TPA di 60 kab/kota; penyediaan prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R di 77 lokasi persampahan terpadu; serta penanganan drainase perkotaan di 20 kab/kota. Selain itu pencapaian infrastruktur komunikasi dan informatika di tahun 2011 adalah (1) penetapan ICT Fund dan penyelesaian dokumen lelang proyek Palapa Ring; (2) diselesaikannya pembangunan link Mataram-Kupang sebagai bagian dari Palapa Ring yang dibangun oleh PT Telkom; (3) penyelesaian penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet sehingga target I.2-8

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

33.186 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan (PLIK) tercapai. Dalam rangka pelaksanaan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS), pada tahun 2010 telah digulirkan berbagai proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp. 120,75 triliun. Proyek-proyek tersebut telah mengalami kemjuan antara lain: proyek jalan tol telah mulai dilakukan pembebasan lahan untuk 4 ruas proyek jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, Pandaan-Malang, dan Pekanbaru-KandisDumai, serta ruas Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim dan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Selain itu, sebanyak 5 proyek Pelabuhan, di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya, serta 1 proyek yang telah masuk tahap pelelangan yaitu: Tanah Ampo Cruise Terminal, Karang Asem dengan total investasi sebesar Rp. 500,0 milyar. Sedangkan untuk transportasi udara, terdapat 6 proyek bandara di Jawa, Bali, dan di Kalimantan yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Untuk sektor transportasi darat, terdapat 3 proyek terminal terpadu di Sumatera dan Jawa yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Diupayakan kelanjutan penyelesaian proyek monorail Jakarta serta pembangunan kereta api Bandara Soetta yang telah masuk pada tahap transaksi. Untuk sektor Air Minum terdapat 13 proyek air minum di Jawa, Bali, NTB, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang sedang disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Untuk sektor persampahan dan sanitasi terdapat 12 proyek di Sumatera, bali dan NTB sedang disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya serta 2 proyek di Jawa dalam proses penyiapan pelelangan dengan perkiraan investasi sebesar Rp. 1,2 triliun. Selain itu, sebanyak 5 proyek listrik yang sedang disiapkan pra-studi kelayakannya. Pencapaian yang telah dicapai dalam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mendukung pembangunan infrastruktur pada Tahun 2010 adalah: (1) telah diselesaikan Rancangan Akhir Perpres 4 (empat) RTR Pulau (Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan) serta 5 (lima) RTR KSN (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata), Batam-BintanKarimun (BBK), Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Kasaba) dan DenpasarBadung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita)); (2) ditetapkannya 5 RTRWP, 6 RTRW Kabupaten dan 3 RTRW Kota yang disusun dengan merujuk pada UU 26/2007 dan PP 26/2008. Adapun perkiraan pencapaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2011 dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan MP3EI pada enam koridor antara lain adalah: (1) ditetapkannya Raperpres RTR Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi serta Raperpres RTR KSN Mebidangro, Mamminasata, BBK, Kasaba dan Sarbagita; (2) disetujuinya substansi teknis RTRW yang telah berakhir masa berlakunya oleh BKPRN untuk 17 provinsi, 170 kabupaten dan 32 kota; serta (3) terselesaikannya materi teknis 3 Raperpres RTR Pulau dan 13 Raperpres RTR KSN. Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha yang diperlukan untuk mendorong peningkatan investasi yang terus dilakukan telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Laporan World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2010-2011, menyebutkan bahwa posisi daya tarik Indonesia meningkat 10 tingkat dari peringkat ke 54 menjadi ke 44 mengungguli Brazil, Rusia, dan India yang merupakan begian dari kelompok negara berkembang dan perpengaruh dalam perekonomian global pada kelompok BRIC RKP 2012

I.2-9

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

(Brazil, Rusia, India dan China). Membaiknya iklim investasi dan prospek ekonomi Indonesia juga ditujukkan dengan meningkatnya peringkat Indonesia pada tahun 2010 dari berbagai lembaga pemeringkat seperti Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s, R & I, dan Japan Credit Rating Agency. Bahkan peringkat sovereign Indonesia kembali meningkat awal tahun 2011 dari Ba2 ke Ba1 yang berada satu tingkat di bawah investment grade oleh Moody’s dan Fitch. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) juga meningkatkan posisi Indonesia ke peringkat 6 dari peringkat 8 pada tahun 2009. Dengan membaiknya iklim investasi, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) tahun 2010 mencapai 8,5 persen, jauh melampaui tahun 2009 yang hanya mencapai 3,3 persen. Tingginya kenaikan investasi sebagian ditopang oleh besarnya realisasi kegiatan PMDN dan PMA sektor non migas yang masing-masing mencapai Rp 60,6 triliun dan USD 16,2 Miliar, sementara pada tahun 2009 masing-masing hanya sebesar Rp 37,8 Triliun dan USD 10,8 Miliar. Sasaran PMTB 2011 sebesar 10,5 persen diharapkan dapat dicapai. Kondisi ekonomi global yang membaik di tahun 2010 juga telah mendorong pulihnya ekspor Indonesia menjadi tumbuh positif dengan laju sebesar 35,4 persen, melebihi nilai ekspor tahun 2008, saat sebelum krisis ekonomi global berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia. Berlanjutnya pemulihan ekonomi global tersebut turut memicu sentimen positif di pasar keuangan global, meskipun pada sisi lain juga mendorong peningkatan harga komoditas di pasar internasional; dimana kenaikan harga komoditas ini menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya nilai ekspor Indonesia, terutama untuk komoditas pertanian dan pertambangan. Di sisi lain, impor Indonesia di tahun 2010 meningkat dengan cukup tinggi sebesar 40,1 persen karena faktor kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik yang disertai dengan menguatnya konsumsi masyarakat, di lain pihak menguatnya rupiah di sepanjang tahun 2010 menyebabkan barang impor relatif lebih murah. Selain itu, meningkatnya aktivitas produksi dalam negeri juga mendorong kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong. Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat tahun 2010 memungkinkan pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja. Selama periode Agustus 2009-Agustus 2010, terdapat peningkatan dalam jumlah orang yang bekerja, sebanyak 3,34 juta, dan angkatan kerja baru bertambah 2,7 juta. Pertambahan kesempatan kerja yang lebih besar dari pertambahan angkatan kerja ini, telah menurunkan angka pengangguran terbuka (TPT) dari 7,87 persen di bulanAgustus 2009 menjadi 7,14 persen di bulanAgustus 2010. Jumlah penganggur berkurang sebanyak 600 ribu, dari 8,96 juta menjadi 8,32 juta orang. Sektor industri mampu menyerap tambahan pekerja hampir 1,0 juta orang dan sektor jasa kemasyarakatan menyerap tenaga kerja hampir 2,0 juta kesempatan kerja baru. Dari 3,34 juta kesempatan kerja baru, lulusan SMU dan Perguruan tinggi memperoleh pekerjaan terbesar, yaitu 2,8 juta, terdiri dari sekitar 2,0 juta lulusan SMU dan 0,8 juta lulusan diploma dan universitas. Sementara itu dari 2,8 juta lulusan SMU dan perguruan tinggi yang baru masuk pasar kerja, ada kemungkinan dapat tertampung dalam pekerjaan yang baik (lapangan kerja formal). Indikasi ini dapat terlihat dari tambahan lapangan kerja formal yang berjumlah 3,64 juta, dan sekitar 3,4 juta merupakan buruh/karyawan baru. I.2-10

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

GAMBAR 2.2 ANGKATAN KERJA, BEKERJA, DAN PENGANGGUR TERBUKA

Energi. Bauran energi nasional tahun 2010 menunjukkan perbaikan pangsa minyak bumi menjadi 48 persen, batubara 30 persen, gas bumi 19 persen, panas bumi 1 persen, dan tenaga air 2 persen. Produksi dan konsumsi berbagai jenis energi di tahun 2010 dan 2011 cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun peningkatan produksi minyak bumi dan produksi BBM jumlahnya sangat terbatas, sehingga mengakibatkan konsumsi BBM nasional makin tergantung pada impor, baik untuk minyak mentah maupun BBM. Di sisi lain, produksi gas bumi menunjukkan perkembangan yang baik dan berpotensi menggantikan peran minyak bumi di masa depan. Produksi batubara juga terus meningkat dan masih lebih banyak ditujukan untuk ekspor. Meskipun demikian, terdapat pula peningkatan volume batubara yang digunakan di dalam negeri, yaitu 67 juta ton pada tahun 2010 dan diperkirakan 79 juta ton tahun 2011. Di dalam negeri, sebagian besar batubara tersebut (sekitar 80 persen) digunakan untuk pembangkit listrik. Ketahanan energi juga didukung dengan peningkatan produksi dari sumber daya energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, matahari, biomassa, biofuel dan bahan bakar nabati (BBN). Pada tahun 2010, produksi bio-diesel sebesar 4,5 juta kilo liter (KL), bio-ethanol 220,1 ribu KL, dan bio-oil 37,3 ribu KL. Diperkirakan pada tahun 2011, produksi energi berbasis nabati meningkat menjadi 4,68 juta KL (bio-diesel), 226,7 ribu KL (bio-ethanol), dan 37,3 ribu KL (bio-oil). Dengan berbagai perkembangan ini, pada tahun 2010, rasio elektrifikasi nasional mencapai 67,20 persen dan rasio desa terlistriki 92,5 persen. Pada tahun 2011, kedua rasio tersebut diperkirakan menjadi 70,4 persen dan 95,59 persen. Bauran energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik adalah batubara (35 persen), gas (26 persen), BBM (25 persen), hidro (12 persen), dan panas bumi (2 persen), dengan total kapasitas terpasang RKP 2012

I.2-11

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

32,9 GW. Di samping itu, kapasitas terpasang energi non-fosil pada tahun 2010 mencapai 1.189 MW (panas bumi), 4.200 MW (tenaga air), 18,3 MW (PLTS), 1,4 MW (PLTB), 98,5 MW (PLTMH), 450 MW (PLT Biomassa). TABEL 2.2 PRODUKSI/KONSUMSI BEBERAPA JENIS ENERGI (2010 dan Perkiraan Realisasi tahun 2011) Produksi/Konsumsi Berbagai Jenis Energi

2010

2011

945

970

Produksi BBM (juta barel)

235,5

247,3

Konsumsi BBM (juta barel)

419,1

435,8

Produksi gas bumi (juta kaki kubik per hari)

8.900

8.914

Produksi gas bumi (setara ribu barel minyak per hari)

1.590

1.592

275

327

Produksi minyak bumi (ribu barel per hari)

Produksi batubara (juta ton)

Pemanfaatan gas bumi ditingkatkan melalui pembangunan jaringan distribusi gas bumi di beberapa kota, yakni Tarakan, Depok, Bekasi dan Sidoarjo. Dalam tahun 2011, upaya ini dilanjutkan dengan persiapan pembangunan transmisi gas bumi ruas Kalimantan-Jawa Tengah dan Trans-Jawa, serta beberapa wilayah distribusi, yakni Jakarta, Banten, Cepu, Palembang, dan Surabaya, termasuk jaringan gas kota di Bontang, Sengkang, Sidoarjo, dan Jabodetabek. Dari sisi regulasi, guna mendorong pengembangan pembangunan ketahanan dan kemandirian energi, telah disusun berbagai rumusan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 30/2007 tentang Energi, UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral, dan UU No. 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan. Peraturan Pemerintah tersebut antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, RPP tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, RPP tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim telah dilakukan berbagai upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, pada tahun 2010 telah disusun Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2020, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing sektor terkait. Disamping itu, di tingkat daerah juga akan disusun Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRK ditanda tangani. Dalam mengembangkan mekanisme I.2-12

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

pengelolaan pendanaan bagi program perubahan iklim telah dibentuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), yang merupakan alternatif mekanisme pendanaan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan di Indonesia. Pada tahun 2010 melalui ICCTF telah didanai 3 (tiga) kegiatan percontohan (pilot project), yaitu (1) pengembangan manajemen lahan gambut berkelanjutan, (2) konservasi energi pada industri baja dan pulp kertas, dan (3) penyadaran publik, pelatihan dan pendidikan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan sampai dengan tahun 2010 telah diselesaikan tata batas kawasan sepanjang 4.582 km, dan telah dilaksanakan kegiatan penanaman dimana sampai dengan akhir bulan Pebruari 2011 jumlah pohon yang telah ditanam adalah sekitar 1,399 milyar batang. Upaya- upaya rehabilitasi juga telah berhasil menurunkan laju deforestasi dan degradasi menjadi sebesar 0,86 juta ha, dan diperkirakan akan terus menurun pada tahun berikutnya. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan ini juga didukung dengan kegiatan lain dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti pembangunan hutan kota seluas 1.055 ha. Dalam rangka mempertahankan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan telah dilaksanakan antara lain: pengendalian pencemaran lingkungan dengan perbaikan pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH), Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), program langit biru dengan mengembangkan standar dan teknologi emisi dan kebisingan kendaraan, penataan dan penegakkan hukum lingkungan, menurunkan beban pencemaran limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah, serta peningkatan tata kelola lingkungan yang baik. Pada tahun 2011 diperkirakan beban pencemaran lingkungan akan menurun dan tingkat polusi turun dengan didukung oleh pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah padat di daerah serta memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan hidup di daerah. Dalam rangka memelihara ekosistem wilayah pesisir dan laut pada tahun 2010 telah dilakukan: rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulaupulau kecil antara lain melalui: pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 13,95 juta hektar; pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi; serta pengembangan kerja sama antarnegara tetangga dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, antara lain Coral Triangle Initiatives (CTI), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Arafura and Timor Seas Action (ATSEA), dan Mangrove For the Future (MFF). Pada tahun 2011 kawasan yang dikonservasi diperkirakan semakin terkelola melalui penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dan peningkatan pengawasan kawasan konservasi perairan. Hingga tahun 2010, layanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim akan meningkat disertai dengan penetapan kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami yang didukung oleh perangkat-perangkat Sistem Peringatan Disni Tsunami (TEWS); Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS); Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS); Radar Cuaca; Automatic Weather Station (AWS); Automatic Rain Gauge (ARG); dan Penakar Hujan Observasi sebanyak 1000 unit. Disamping itu, dihasilkan Atlas Nasional Indonesia yang memuat informasi tentang iklim. Pengendalian kebakaran hutan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Luasan RKP 2012

I.2-13

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan dimana rerata luas kawasan hutan yang terbakar pada periode 2005-2009 sebesar 12.272 ha, dan akan terus turun menjadi sebesar 9.818 ha pada tahun 2011. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui pembaharuan data sebaran hotspot secara periodik, antisipasi secara dini berdasarkan hotspot, peningkatan kesiagaan posko dan patrol kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan pengendali kebakaran hutan. Jumlah hotspot telah berkurang menjadi 9.765 titik hotspot, dan luas kebakaran hutan pun berhasil dikurangi dengan realisasi hanya seluas 1.535,29 ha. Pada tahun 2010 upaya penanggulangan bencana juga diarahkan kepada peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan pelaksanaan tanggap darurat bencana, antara lain melalui pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan kesiapsiagaan di 16 lokasi yang dapat menjangkau daerah-daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penyusunan rencana kontijensi, dan peningkatan kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB). Selanjutnya sampai dengan tahun 2010, telah tersedia peta dasar dan peta tematik nasional bagi keperluan mitigasi bencana, antara lain peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 6 Nomor Lembar Peta (NLP) dan peta multirawan bencana sebanyak 92 NLP, Peta rupabumi Skala 1:10.000 sebanyak 789 NLP, Peta tematik MCRMP dalam 31 tema skala 1:50.000 sebanyak 197 NLP, Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:250.000 sebanyak 720 NLP, Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:50.000 sebanyak 89 NLP, dan Peta Tematik Sumber Daya Alam Darat Skala 1:25.000 sebanyak 53 NLP. Pada tahun 2011 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dalam kapasitas penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan, fasilitasi penyusunan rencana kontijensi, serta peningkatan kapasitas dan pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik. Pembangunan daerah tertinggal telah menunjukkan hasil yang lebih baik khususnya dibidang perekonomian dan pembangunan manusia, yang secara rinci disajikan dalam Tabel .. Untuk meningkatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan telah dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011, dan badan baru ini telah memulai kegiatannya khususnya mengkoordinasikan pelaksanaan 3 dokumen pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selain itu, dalam penegasan batas wilayah negara, pada tahun 2010 telah terbangun sebanyak 2 pos pertahanan di wilayah Kodam VI/TPR dan 5 pos pertahanan di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih. Dengan demikian, sampai saat ini telah terbangun 206 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 395 pos pertahanan. Sementara itu dari 92 pulau kecil terluar, baru 12 pulau yang dibangun pos pengamanan. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan, melalui Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2010, pemerintah telah memberikan tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas pada batas wilayah negara.

I.2-14

RKP 2012

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

TABEL 2.3 KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL INDIKATOR

2010

Perkiraan 2011

Rp. 9.377 ribu

Rp. 9.800 ribu

Pertumbuhan PDRB

6,32 persen

6,4 persen

Angka Kemiskinan

19,4 persen

17,4 persen

69

69,6

PDRB

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam rangka menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, Indonesia telah mengupayakan penyelesaian 12 perundingan dengan Timor Leste (batas darat), Malaysia (batas darat dan laut), Singapura (batas laut wilayah segmen timur), Filipina (batas ZEE dan landas kontinen), Palau, VietNam, Thailand dan India (batas ZEE). Pada tahun 2011 Indonesia akan menindaklanjuti hasil 12 perundingan yang telah disepakati tersebut. Salah satu upaya mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar melalui pembangunan dan pengembangan kawasan dan masyarakat transmigrasi. Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan dan masyarakat transmigrasi mencakup: (1) Penyediaan lahan seluas 48.000 Ha dengan 16.320 Ha lahan yang telah disertifikasi untuk daerah tertinggal dan penyediaan lahan seluas 32.000 Ha dengan 10.880 Ha lahan yang telah disertifikasi untuk daerah perbatasan; (2) Pembuatan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) di permukiman transmigrasi sebanyak 7.950 unit untuk daerah tertinggal dan 2.510 unit untuk daerah perbatasan; dan (3) Fasilitasi perpindahan keluarga transmigran dari daerah asal ke daerah tujuan sebanyak 7.386 KK untuk daerah tertinggal dan 285 KK untuk daerah perbatasan Di samping pembangunan fisik, juga dilakukan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan tersebut, yang pada tahun 2010 antara lain melalui rintisan pembangunan kawasan perkotaan baru melalui skema Kota Terpadu Mandiri (KTM) di 22 kawasan di 15 provinsi, yaitu 5 kawasan di Pulau Sumatera (Provinsi Sumbar, Bangka dan Belitung, Sumsel, dan Lampung), 3 kawasan di pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan), 8 kawasan pulau Sulawesi (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara), 1 kawasan di Provinsi Maluku, 2 kawasan di Provinsi Papua, 1 kawasan di Provinsi NTT, dan 2 kawasan di Provinsi NTB. Selain itu, juga dilaksanakan rintisan pembangunan kawasan perkotaan baru dengan skema Kota Terpadu Mandiri (KTM) di daerah perbatasan pada tahun 2010 di 5 kawasan pada 4 provinsi, yaitu 2 kawasan di Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), 2 kawasan di Provinsi Papua, dan 1 kawasan di Provinsi NTT. Pada tahun 2011, upaya-upaya upaya ini tetap dilanjutkan dan dikembangka di wilayah lain. Pada bidang pertanahan, capaian pada tahun 2010 ditunjukkan melalui kegiatan Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT), yaitu sebanyak 186 SP (Satuan Pekerjaan) dan 1 (satu) paket kegiatan di Badan Pertanahan Nasional berupa inventarisasi pulau terluar. Pada tahun 2011, target yang akan dicapai melalui kegiatan WP3WT yaitu 187 SP dan 1 (satu) paket kegiatan di pusat berupa inventarisasi pada 21 pulau terluar. RKP 2012

I.2-15

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Dalam upaya pendayagunaan pulau-pulau kecil sebagai usaha menegakkan eksistensi NKRI, pada tahun 2010 telah dilakukan identifikasi potensi dan pemetaan pada 20 pulau-pulau kecil, termasuk 5 pulau kecil terluar/terdepan, serta penyediaan infrastruktur berupa sarana air bersih, listrik tenaga surya, jalan setapak, dan sarana perikanan di 19 pulau-pulau kecil. Sejalan dengan itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai kegiatan yang merusak dan ilegal di sekitar pulau-pulau kecil terluar, terus dilakukan upaya untuk penanganan illegal fishing dan pelanggaran lainnya. Pada tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.253 kapal perikanan, sebanyak 183 kapal diindikasi melakukan pelanggaran. Sedangkan terkait dengan pembangunan data dan informasi spasial, pada tahun 2010 telah dilakukan penyusunan jumlah peta foto dan peta garis pulau-pulau kecil terluar sebanyak 48 NLP (Nomor Lembar Peta), penyusunan jumlah pemeliharaan Border Sign Post (BSP) batas RI-RDTL sebanyak 75 BSP, penyusunan jumlah peta perbatasan RI-PNG skala 1:50.000 sebanyak 37 NLP, dan penyusunan jumlah data Terra SAR RI-PNG dan RI-Malaysia sepanjang 36.502,5 km2. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Pembangunan kebudayaan dilakukan dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan budaya nusantara. Berbagai upaya untuk meneguhkan jati diri dan karakter bangsa telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai antara lain oleh semakin meningkatnya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) akan pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Kemajuan tersebut terutama didukung oleh semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya; pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Pada tahun 2011, upaya memantapkan karakter dan jatidiri bangsa terus dilanjutkan dan ditingkatkan yang didukung oleh kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Bidang Politik, hukum dan Keamanan. Dari sisi Keamanan, penanganan tindakan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah menunjukan hasil yang semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Polri dalam mengungkap 35 perkara tindak pidana terorisme pada tahun 2010, sementara pada tahun 2009 hanya 10 perkara. Pada awal 9 Maret 2010, Polri berhasil menewaskan tokoh penting terorisme internasional. Hasil ini memberikan harapan semakin kondusifnya keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme. Hasil lain adalah: penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris di Pejaten, Menteng dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan penangkapan tokoh teroris di Klaten, Jawa Tengah yang diduga sebagai pemasok dana bagi kelompok-kelompok teror di Indonesia. Untuk melembagakan penanganan penanggulangan terorisme telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme elalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010. Dalam penanganan kejahatan lintas negara di tingkat internasional terutama terkait dengan isu terorisme, Indonesia mengembangkan kegiatan dialog lintas agama sebagai upaya pro aktif dalam mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Dari sisi pertahanan, dalam rangka memenuhi pembentukan postur minimum essential force serta terwujudnya kemandirian, peningkatan peran industri pertahanan I.2-16

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produk-produk militer yang secara teknis mampu diproduksi di dalam negeri. Guna mewujudkan hal tersebut, melalui Perpres Nomor 42 tahun 2010, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang membentuk kebijakan pembelian Alutsista TNI dan Alut Polri diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map menuju revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Upaya tersebut, didukung dengan mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan alutsista TNI yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan. Dalam rangka penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung telah membentuk pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Jakarta Pusat, Bandung, Semarang dan Surabaya. Capaian ini masih terbatas dibandingkan dengan amanat UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, telah dilaksanakan peningkatan kompetensi hakim-hakim Tipikor dengan dihasilkannya hakim Tipikor bersertifikat sebanyak 238 orang (terdiri dari hakim karir dan ad-hoc mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi). Pada penanganan tindak pidana korupsi pada tahun 2010, di tingkat Kejaksaan (lingkup Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri) telah mencapai peningkatan kinerja penyidikan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan 2.315 perkara (125,47%) dan dilakukan penuntutan sebanyak 715 perkara (92,95%). Untuk di tingkat Kejaksaan Agung RI, jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani adalah sebanyak 148 perkara (102,07%) dari yang ditargetkan dan telah dilanjutkan ke tingkat penuntutan sebanyak 48 perkara (33,10%). Dalam rangka kerjasama pengembalian aset dan kerjasama penanganan kasus pidana, Kejaksaan Republik Indonesia telah memfasilitasi permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) baik permintaan dari Indonesia ke negara lain, maupun sebaliknya. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi pelanggaran HAM terus dilaksanakan. Sebagaimana mandat Komnas HAM untuk menangani pengaduan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, pada tahun 2010 pengaduan yang masuk ke Komnas HAM adalah sebanyak 6.437 berkas pengaduan dengan klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah terkait hak memperoleh keadilan, dan hak atas kesejahteraan. Sedangkan berdasarkan klasifikasi kasus, kasus yang terbanyak adalah terkait sengketa lahan, dan ketenagakerjaan. Terkait dengan upaya diseminasi HAM telah dilaksanakan penyebar-luasan informasi HAM. Dalam rangka penegakan hukum yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945, penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (PHPU Kada) yang ditangani pada tahun 2010 adalah sebanyak 224 perkara. Di tahun selanjutnya, tumbuhnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konstitusi akan membawa konsekuensi peningkatan penanganan perkara peraturan perundang-undangan (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) akan meningkat. Bidang Ekonomi. Industri pengolahan non migas telah menunjukkan perbaikan kinerja sejak triwulan ke-empat tahun 2009. Peningkatan pertumbuhan kinerja ini ditunjang oleh daya beli masyarakat yang terjaga serta termanfaatkannya peluang pasar di luar negeri. Dalam menghadapi perekonomian dunia yang makin terbuka dan terintegrasi, RKP 2012

I.2-17

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Indonesia sudah mampu menunjukkan peran serta dan aktif dalam berbagai diplomasi perdagangan internasional yang merupakan upaya untuk meningkatkan akses pasar dan citra produk, mengurangi hambatan perdagangan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan perdagangan seperti anti dumping dan safeguard. Prioritas lain dibidang ekonomi terutama terkait dengan persoalan ketenagakerjaan. Dari sisi ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja seluas-luasnya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja agar tingkat pengangguran terus menurun. Dengan memperoleh pekerjaan, diharapkan pendapatan akan meningkat dan tingkat kemiskinan akan menurun. Selama bulan Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2010 telah dapat diciptakan 3,34 juta kesempatan kerja. Dengan demikian, pada bulan Agustus 2010 terdapat 108,21 juta tenaga kerja, dimana sebanyak 72,43 juta (66,93 persen) adalah tenaga kerja di sektor informal. Penyerapan tenaga kerja di sektor informal yang meningkat ini memberikan kelangsungan pendapatan bagi masyarakat di sekitar garis kemiskinan. Dalam rangka pelayanan kepada pekerja migran (TKI), pada tahun 2010 telah terbangun infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan pekerja migran/TKI (SIM TKI). SIM TKI ini nantinya akan mengintegrasikan sistem informasi di 13 K/L. Pada tahun 2011, ditargetkan 3 K/L telah terhubungan dengan SIM TKI dan juga diintegrasikan dengan layanan kependudukan (NIK) di tiga kabupaten/kota sebagai uji coba. Selanjutnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) telah merintis pembentukan pusat layanan 24 jam (hotline service/crisis center) sebagai pusat penerimaan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian masalah. Sementara itu, terkait dengan pemulangan TKI bermasalah, tahun 2011 akan dipulangkan WNI/TKI overstayer yang jumlahnya diperkirakan 20.000 orang. Pemerintah juga telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat bagi TKI (KUR TKI). Tujuan penyaluran KUR TKI adalah membantu TKI untuk membiayai proses penempatan bekerja di luar negeri, sehingga TKI akan terhindar dari jeratan utang rentenir. Pada akhir tahun 2010, tiga bank siap menyalurkan KUR TKI yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri, pada tahun 2010 telah disusun grand design pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, penguatan 24 Citizen Service di luar negeri, dan sebanyak 6928 orang WNI bermasalah telah diberikan bantuan, diselesaikan masalahnya, dan direpatriasi. Pada tahun 2011 akan tetap dilakukan penguatan terhadap 26 citizen services, dan pelaksanaan repatriasi terhadap 6500 WNI di luar negeri. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Perkembangan pembangunan kepariwisataan menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hasilnya adalah meningkatnya penerimaan devisa dari kunjungan wisman pada tahun 2010 mencapai USD 7,6 milyar atau meningkat sebesar 20,63 persen dari penerimaan devisa tahun 2009 yang sebesar USD 6,3 milyar. Pada tahun 2011 diperkirakan kunjungan wisman mencapai 7,1 juta orang dengan perkiraan devisa sekitar USD 7,2 miliar. Secara rinci ditunjukka dalam Tabel 2.2. Dari sisi Pemuda dan Olahraga, pembangunan pemuda dan olahraga selama tahun 2010 telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan antara lain, dengan meningkatnya revitalisasi gerakan kepramukaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka serta meningkatnya I.2-18

RKP 2012

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

prestasi olahraga meningkat yang ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia pada kejuaraan Asian Games dari peringkat 22 pada tahun 2006 menjadi peringkat 15 pada tahun 2010. TABEL 2.4 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN URAIAN

2009

2010

Wisatawan Mancanegara (wisman) - Jumlah (juta orang) - Rata-rata pengeluran per kunjungan (US $) - Rata-rata lama tinggal (hari) - Rata-rata pengeluaran per hari (US $) - Perkiraan penerimaan devisa (miliar US $)

6,32 995,93 7,69 129,57 6,3

7,00 1.085,75 8,04 135,01 7,6

Wisatawan Nusantara (wisnus) - Jumlah perjalanan (juta perjalanan) - Total pengeluaran (triliun rp)

229,73 137,91

234,37 150,49

Sumber: BPS per 1 Februari 2011

Pada tahun 2011 perkiraan pencapaian kinerja pembangunan pemuda dan olahraga antara lain adalah: (1) pengembangan sentra pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda; (2) peningkatan apresiasi dan penghargaan kepada pelatih, mantan atlet, dan atlet yang berprestasi di tingkat internasional dan regional; dan (3) tercapainya posisi papan atas dan sukses penyelenggaraan pada South East Asia (SEA) Games XXVI dan ASEAN Para Games VI Tahun 2011 di Indonesia. Perkembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah berhasil meningkatkan akses yang memadai serta adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan, yang ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menurut data terakhir telah mencapai 0,668 (2009, BPS) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan data terakhir telah mencapai 0,635 (2009, BPS). Pembangunan perlindungan anak telah berhasil menurunkan persentasi pekerja anak usia 10-14 tahun; dan pada tahun 2010 telah tersusun RUU tentang sistem peradilan anak yang berbasis restorative justice. Dalam kehidupan beragama telah terjadi perkembangan yang makin baik dengan meningkatnya intensitas kegiatan beragama dan semangan kerjasama lintas agama yang difasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang hingga tahun 2010 telah terbentuk di semua provinsi dan di sebagian besar kabipaten/kota. 2.1.2. Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2012 Meskipun berbagai kemajuan pembangunan telah dicapai pada tahun 2010 dan diperkirakan akan lebih baik lagi pada tahun 2011, namun masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan dalam pembangunan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM 2010-2014 yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan RKP 2012

I.2-19

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

rakyat. Kemajuan perekonomian memang sudah sangat baik. Pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai terus meningkat dan cukup tinggi. Namun demikian penyumbang dari pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada sektor-sektor dan wilayah-wilayah tertentu. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi masih belum dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan merupakan suatu tantangan yang harus dapat dicarikan jalan keluarnya. Dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan saja tidak cukup. Berbagai permasalahan yang ada juga harus dapat diselesaikan. Beberapa permasalahan dan tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Dalam rangka pencapaian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks akibat dinamika perubahan yang cepat. Tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan kelembagaan, otonomi daerah, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sinergi pusat dan daerah, penegakan hukum dan data kependudukan. Permasalahan utama dalam Kelembagaan menyangkut struktur yaitu masih banyak instansi pemerintah yang struktur organisasi dan tatalaksananya belum sepenuhnya mendukung tupoksi sehingga berdampak pada rendahnya kinerja. Tantangan pada tahun 2012 adalah: meraih kepercayaan masyarakat bahwa birokrasi telah berubah; membangun mental melayani; meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur; mempercepat reformasi birokrasi untuk berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penataan otonomi daerah permasalahan utama yang dihadapi adalah: masih terdapat usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB); belum ditetapkannya Desain Besar Penataan Daerah; serta belum optimalnya daya serap dan realisasi capaian fisik pelaksanaan Dana Perimbangan. Sedangkan tantangan utama yang dihadapi adalah menurunkan hasrat berbagai pihak atas pemekaran, serta meningkatkan kapasitas daerah. Terkait dengan SDM aparatur, permasalahan utama aalah meningkatkan integritas, kompetensi, netralitas, kesejahteraan dan profesionalisme. Di samping itu, rekruitmen, mutasi dan promosi, serta pemberian penghargaan belum dilaksanakan atas dasar kompetensi dan kinerja. Tantangan di tahun 2012 adalah menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Dalam hal regulasi, masih banyak ditemukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dan banyak yang tidak kondusif bagi investasi. Tantangannya adalah melakukan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah serta peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah. Pada aspek penegakan hukum, permasalahan yang masih dirasakan menyangkut pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, sehingga timbul opini bahwa keadilan berpihak pada yang kuat. Tantangannya adalah membangun kembali mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi, maupun upaya pembatasan perkara sehingga kasus ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat diselesaikan dan berbiaya ringan. Anggaran yang tersedia belum memdai untuk I.2-20

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

memenuhi kebutuhan di lapangan, sehingga membuka potensi praktek korupsi oleh oknum-oknum penegak hukum. Terkait dengan Data Kependudukan, permasalahan utama menyangkut: masih banyaknya daerah yang belum menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK); masih adanya penduduk dengan KTP ganda, KTP palsu, NIK ganda; serta NIK yang diterbitkan tidak mencerminkan data yang faktual. Tantangan yang dihadapi tahun 2012 adalah menyediakan data kependudukan yang akurat dan up to date melalui pengembangan SAK secara sistem online, penerapkan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang dilengkapi biometrik (perekaman sidik jari) dan chip bagi seluruh penduduk wajib KTP di 497 kabupaten/kota di 33 provinsi untuk mengeliminasi KTP ganda dan KTP palsu. Pendidikan. Upaya untuk mewujudkan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat masih menghadapi permasalahan sebagai berikut: (i) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (ii) masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; (iii) rendahnya kualitas, relevansi, dan masih rendahnya daya saing pendidikan; (iv) masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; (v) terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (vi) belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan (vii) belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Lebih jauh, upaya akses dan kualitas pendidikan masih menyisakan tantangan sebagai berikut: (i) meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (ii) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (iii) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skill lulusan; (v) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah; (vi) meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya; dan (vii) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Selanjutnya, terkait masalah ketenagaan, serta sarana dan prasarana, pembangunan bidang pendidikan masih menyisakan tantangan dalam hal : (i) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (ii) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (iii) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (iv) meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; (v) meningkatkan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan (vi) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Untuk mewujudkan manajemen, tatakelola, serta pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, pembangunan pendidikan masih menyisakan tantangan antara lain: (i) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (ii) melakukan penyeralasan dalam penerapan otonomi perguruan tinggi; (iii) meningkatkan kemitraan publik dan swasta; (iv) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan (v) menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua. Kesehatan. Berbagai permasalahan dan tantangan juga masih harus dihadapi dalam bidang kesehatan. Beberapa permasalahan ke depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain: (i) masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak terutama pada pelayanan persalinan dan cakupan imunisasi; (ii) masih rendah dan tidak RKP 2012

I.2-21

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi; (iii) masih rendahnya status gizi masyarakat; (iv) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (v) masih terbatasnya jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (vi) masih terbatasnya ketersediaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; yang ditandai dengan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas; (vii) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; (viii) belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; (ix) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; (x) masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi; (xi) belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan; serta (xii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, persampahan, dan drainase. Kesemuanya ini merupakan tantangan dalam tahun 2012 untuk dapat diatasi. Penanggulangan Kemiskinan. Walaupun angka dan tingkat kemiskinan cenderung menurun, masih banyakl permasalah dan tanntangan yang haruus dihadapi untuk mempercepat turunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2012. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam. Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 (data mikro kemiskinan), terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang hampir miskin dari 36,5 persen pada tahun 2005 menjadi 43,8 persen pada tahun 2008. Diperkirakan, kecenderungan ini akan terus berlanjut pada tahun 2012. Untuk itu, perlu upaya-upaya peningkatan kesejahteraan mereka yang dapat menahan agar mereka tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. Di lain pihak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2012 adalah ketepatan sasaran dari program-program tersebut. Dengan demikian, memastikan data kemiskinan yang sudah dimutakhirkan melalui PPLS tahun 2011 untuk digunakan oleh semua program penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Masalah dan tantangan lainnya adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin, sehingga belum bisa memberikan lompatan yang signifikan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Sebagai contoh, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mampu menciptakan 4,8 juta lapangan kerja pada tahun 2010 namun sebagian besar merupakan pekerjaan sementara. Demikian juga dengan penyaluran kredit untuk rakyat (KUR), yang pada awalnya diharapkan dapat menyerap 5 juta tenaga kerja, akan tetapi kesempatan kerja per tahun yang diciptakan hanya kurang dari 400.000 orang. Kebanyakan tenaga kerja adalah tenaga kerja di sektor informal yang hanya bisa memberikan kekuatan bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengaitkan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan investasi di daerah agar dapat lebih menggerakkan sektor riil dan berdampak pada penambahan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara I.2-22

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

permanen dan layak. Terjadinya perubahan iklim juga masih menjadi tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kegagalan panen oleh petani akibat banjir dan tidak melautnya nelayan akibat cuaca buruk masih akan menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan di tahun 2012. Untuk itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap becana alam harus menjadi perhatian masing-masing daerah. Selain itu, masyarakat miskin di perdesaan yang sebagian besar adalah petani semakin termarjinalkan akibat adanya alih fungsi lahan pertanian. Pada tahun 2010, data BPS menunjukkan bahwa 56,5 persen dari rumah tangga pertanian memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, bahkan berdasarkan Sakernas 2008 tercatat bahwa 52 persen angkatan kerja di sektor pertanian tidak memiliki lahan sendiri. Kecenderungan alih lahan pertanian ini diperkirakan akan tetap terjadi di tahun 2012. Terkait dengan upaya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, perbaikan akses penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah pertanian kurang dari 0,5 ha masih perlu dilakukan. Ketimpangan kemiskinan antar daerah juga masih akan terjadi pada tahun 2012. Diperkirakan wilayah Indonesia bagian timur masih memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat. Berbagai karakteristik daerah telah menyumbang pada bervariasinya tingkat kemiskinan antar daerah. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik program pusat maupun daerah masih akan terkendala dengan berbagai permasalahan sinkronisasi dan koordinasi program serta kegiatan dan juga penganggarannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, perlu adanya penajaman upaya-upaya penurunan kemiskinan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti untuk Papua, Papuar Barat, dan NTT untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Hal ini juga perlu didukung dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menyusun rencana dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat miskin karena salah satu tantangan yang dihadapi pula adalah meningkatkan ketepatan kebijakan, program dan kegiatan di daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Semakin termarjinalkannya masyarakat miskin di perkotaan juga menjadi tantangan yang akan dihadapi tahun 2012. Masyarakat miskin semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak. Kegiatan yang bersifat affirmative/keberpihakan pada masyarakat miskin perkotaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan bahkan diperluas cakupannya pada tahun 2012, terutama agar dapat memberikan akses yang lebih luas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin perkotaan. Tantangan lain yang juga akan dihadapi adalah masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan sosial, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik, terlatih dan memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu, belum optimalnya lembaga pelaksanaan program-program jaminan sosial terutama untuk menjaga agar masyarakat miskin atau hampir miskin tidak semakin parah kondisi sosial ekonominya. Ketahanan Pangan. Meskipun secara umum terjadi peningkatan dalam produksi pangan, namun berbagai permasalahan harus diselesaikan dalam tahun 2012 terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian. RKP 2012

I.2-23

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Tantangan mbangunan ketahanan pangan terutama terkait dengan aspek lahan, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, investasi dan pembiayaan, pangan dan gizi, serta adanya perubahan iklim. Terkait dengan aspek lahan, pengembangan kawasan, dan tata ruang, ketersediaan dan kualitas sumberdaya alam (lahan, air, dan kelautan) semakin menghadapi tekanan. Alih fungsi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain masih terus terjadi dan belum terkendalikan dengan baik. Pemanfaatan lahan kering masih terkendala oleh ketersediaan air irigasi. Sedangkan, pemanfaatan lahan terlantar masih belum dapat secara efektif dilakukan. Selain itu, permasalahan deforestasi, degradasi lahan, akan menyebabkan penurunan kualitas lahan dan penurunan dukungan ketersediaan air. Tata ruang harus terus diefektifkan sebagai bentuk nyata dukungan sumberdaya alam terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan, dukungan infrastruktur pertanian, perikanan, dan kehutanan masih perlu ditingkatkan. Selain kerusakan yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi, sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan belum sepenuhnya mampu melayani seluruh wilayah produsen pangan. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian juga masih sangat diperlukan untuk mendukung pemanfaatan lahan kering dan lahan terlantar. Selain itu jaringan irigasi yang ada masih belum berfungsi secara optimal sehingga memerlukan upaya peningkatan dan rehabilitasi terutama di sentra produksi pangan dan daerah-daerah irigasi besar. . Di sub sektor perikanan, penataan kembali kawasan tambak serta perbaikan sarana prasarana perikanan tangkap penting untuk dilakukan. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan logistik masih memerlukan pembenahan guna mendukung distribusi bahan pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberpihakan pemerintah terhadap perbaikan sistem distribusi bahan pangan antar waktu dan antar wilayah (connectivity) sangat diperlukan. Cakupan penyuluhan serta kualitas penyuluh pertanian dan perikanan juga tetap akan menjadi tantangan berat pencapaian ketahanan pangan ke depan. Aspek lain yang penting peranannya yaitu penelitian dan pengembangan pertanian terutama dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah komoditas bahan pangan. Mutu produksi pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan selama ini masih memerlukan upaya keras untuk ditingkatkan, baik untuk memenuhi tuntutan konsumsi dalam negeri maupun standar perdagangan internasional. Selain itu, penyediaan induk dan benih unggul varietas bernilai tinggi juga masih memerlukan dukungan penuh dari hasil inovasi penelitian dan pengembangan pertanian. Terkait dengan aspek investasi, pembiayaan, serta subsidi pangan dan pertanian, ketersediaan dan keterjangkauan input produksi dan sarana perlu dijamin agar peningkatan produksi pangan dapat terus berkelanjutan. Skema mekanisme investasi, pembiayaan pertanian dan perikanan masih perlu pembenahan dan pengembangan agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut, ketersediaan dan keterjangkauan input dan sarana produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan tetap memerlukan keberpihakan investasi dan pembiayaan publik, terutama melalui subsidi pemerintah. Terkait dengan pangan dan gizi, penduduk dan daerah yang rentan terhadap rawan pangan masih relatif tinggi, baik dalam persentase maupun jumlahnya. Di samping itu, masih terjadi kasus kekurangan gizi pada anak balita yang diukur dengan prevalensi I.2-24

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

anak balita gizi kurang dan gizi buruk yang merupakan indikator kelaparan dan terkait erat dengan kondisi kerawanan pangan di masyarakat. Jaminan terhadap peningkatan produksi bahan pangan harus tetap menjadi prioritas pembangunan, termasuk untuk mengantisipasi peningkatan pertumbuhan dan kualitas permintaan masyarakat terhadap bahan pangan. Dalam aspek ini, produksi dalam negeri dituntut untuk mampu menyediakan seluruh kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Ketidakpastian dan kecenderungan kenaikan harga pangan juga menuntut pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah stabilisasi harga pangan dalam negeri. Selain itu, upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat tetap menjadi penekanan pemerintah, sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah bahan pangan. Lebih lanjut, perbaikan sistem mutu, keamanan pangan, kandungan residu dan bahan berbahaya dalam proses pengolahan, perbaikan lingkungan serta penanggulangan penyakit zoonosis juga masih akan menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian. Yang lebih penting lagi adalah bahwa peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan harus menjadi upaya penting yang harus diintegrasikan dalam menjamin aksesibilitas pangan terutama oleh masyarakat miskin. Aspek penting lain yang berpengaruh dalam ketahanan pangan adalah perubahan iklim. Kemampuan penyediaan bahan pangan dari produksi dalam negeri dipengaruhi pula oleh kondisi iklim dan cuaca. Perubahan iklim yang berpengaruh terhadap frekuensi dan intensitas bencana banjir dan/atau kekeringan sangat mempengaruhi kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri. Oleh karena itu, kapasitas mitigasi dan adaptasi pelaku pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap perubahan iklim akan terus ditingkatkan agar dampak negatif akibat perubahan iklim dapat diminimalkan. Infrastruktur. Permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi untuk meningkatkan dukungan infrastruktur diantaranya adalah sebagai berikut. Terkait dengan infrastruktur sumber daya air terutama dalam pengendalian banjir, permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah: 1) tingginya tingkat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi dan intensitas bahaya banjir semakin meningkat; 2) buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai yang menyebabkan terjadinya banjir pada daerah perkotaan, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya; 3) tingginya eksploitasi air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah (land subsidence), sehingga meningkatkan resiko banjir; 4) terhambatnya pelaksanaan pembangunan prasarana pengendali banjir akibat lambatnya proses pembebasan tanah; 5) padatnya pemukiman dan aktivitas di bantaran sungai yang menghambat upaya pengendalian banjir; dan 6) dampak perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan muka air laut, sehingga memicu terjadinya banjir rob/pasang air laut, abrasi pantai, dan gelombang pasang yang mengancam kawasan pantai Indonesia, terutama pada daerah yang menjadi pusat-pusat perekonomian, perkotaan, permukiman, dan industri. Terkait dengan pembangunan transportasi, masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dan tantangan tersebut diantaranya adalah: (a) Pelayanan transportasi saat ini belum mampu menawarkan solusi yang optimal dalam menciptakan jaringan transportasi yang secara efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan efisien dalam biaya transportasi, terutama untuk wilayah perkotaan; (b) Pengembangan teknologi sistem dan pola transportasi masih belum mampu mengurangi hambatanRKP 2012

I.2-25

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

hambatan geografis, sehingga kebutuhan terhadap aksesibilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di perdesaan, perbatasan, wilayah terpencil, pulau-pulau terluar dan terdepan belum terpenuhi; (c) Kompetensi dan jumlah SDM dan kinerja kelembagaan transportasi belum mampu memenuhi tuntutan dalam mewujudkan tata kelola standar pelayanan minimal ; (d) Masalah sosial dan lingkungan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan; (e) sistem transportasi nasional belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tuntutan kompetisi global yang semakin tinggi; (f) Koordinasi antara sektoral dan daerah belum berjalan secara optimal dalam mensinergikan pola transportasi yang selama ini masih parsial untuk mewujudkan “domectic connectivity” yang mendukung ketahan pangan dan distribusi hasil-hasil produksi masyarakat. Dari sisi perumahan, meskipun upaya dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak telah dilakukan, namun sampai saat ini upaya tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama MBR. Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam pembangunan perumahan antara lain adalah: 1) terbatasnya akses MBR terhadap penguasaan dan legalitas lahan; 2) terbatasnya akses MBR terhadap pembiayaan perumahan; 3) kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum mantap; 4) pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang ada belum berjalan secara optimal; 5) efisiensi pembangunan perumahan masih rendah; serta 6) pemanfaatan sumberdaya perumahan dan permukiman yang belum optimal. Dalam pembangunan air minum dan sanitasi, permasalahan pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) yang secara umum diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain adalah: 1) belum memadainya perangkat peraturan; 2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; 3) belum optimalnya sistem perencanaan; dan 4) terbatasnya ketersediaan pendanaan. Yang terakhir adalah yang terkait dengan sektor komunikasi dan informatika. Permasalahan dan tantanganyang dihadapi tahun 2012 di antaranya adalah: (1) belum meratanya ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika terutama akses telekomunikasi dasar di wilayah USO dan infrastruktur broadband nasional; dan (2) belum terintegrasinya dan tidak interoperabilitasnya sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah yang tidak saja merupakan pemborosan investasi tetapi juga menyulitkan pertukaran dan memastikan validitas informasi/data antarinstansi pemerintah. Sedangkan tantangan tahun 2012 adalah semakin banyaknya kasus cyber crime dan penyalahgunaan (misuse dan abuse) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti penipuan, pencurian identitas, terorisme, dan pornografi sehingga perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas dan keamanan infrastruktur komunikasi dan informatika serta pendidikan/sosialisasi tentang pemanfaatan TIK secara sehat/bijak. Mengingat pencapaian kinerja Prioritas Bidang Penyelenggaraaan Penataan Ruang pada Tahun 2010 dan 2011, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada Tahun 2012 adalah: (1) belum ditetapkannya seluruh peraturan perundangan pelaksanaan UU 26/2007 termasuk RTR Pulau, RTR KSN, RTRWP dan RTRWK yang dapat digunakan sebagai arahan untuk pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan MP3EI; (2) belum mantapnya kelembagaan penataan ruang yang diharapkan dapat menyerasikan rencana pembangunan, termasuk di dalamnya materi Masterplan P3EI 2011-2025, dengan RTR. I.2-26

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Meskipun kondisi perekonomian dunia pada tahun 2012 diperkirakan sudah akan membaik karena dampak resesi global sudah mereda, namun demikian upaya peningkatan daya tarik investasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Birokrasi yang terkait dengan proses perijinan mendirikan usaha dan proses perijinan investasi di Indonesia juga belum effisien sebagai sebagai akibat dari: (i) belum harmonisnya antar peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah; (ii) masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha; dan (iii) masih banyaknya perda bermasalah di daerah, merupakan kendala yang masih harus terus menerus diperbaiki. Selain itu, masalah yang terkait dengan pertanahan mulai dari ketersediaan peta sampai dengan pendaftaran tanah telah membawa resiko terjadinya sertifikat ganda dan sengketa lahan yang berpotensi menurunkan daya tarik investasi domestik. Permasalahan dalam keterbatasan iklim investasi juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur termasuk energi terutama di Indonesia bagian timur yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Sementara itu, masih belum efisiennya sistem logistik nasional menjadi salah satu penyebab tingginya biaya distribusi barang, yang kemudian menyebabkan harga barang yang kurang kompetitif, dan masalah ketenagakerjaan terutama peraturan kontrak berjangka waktu tertentu (fixed-terms) dan sub kontrak, serta terkait dengan pesangon berimplikasi pada lambatnya penyesuaian terhadap permintaan tenaga kerja dan menjadi kendala utama berkembangnya sektor pengolahan. Dari sisi eksternal, terjadinya gejolak politik di negara-negara Arab diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menarik investasi asing terutama dalam bentuk FDI lebih besar. Namun, perlu juga diwaspadai kemungkinan penurunan investasi dari Jepang sebagai akibat hantaman tsunami baru-baru ini dan dampak radiasi nuklir yang belum mereda. Energi. Upaya mewujudkan ketahanan dankemandirian energi pada tahun 2012 masih menghadapi permasalahan dan tantangan. Ketergantungan energi-ekonomi nasional terhadap minyak bumi masih tinggi. Pangsa minyak bumi dalam komposisi penyediaan energi nasional masih cukup besar, sekitar 48 persen pada tahun 2010. Ketergantungan tinggi pada minyak bumi membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap ketersediaan dan harga minyak bumi. Volume impor BBM juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, cadangan minyak bumi nasional belum menunjukkan peningkatan yang berarti sedangkan pembukaan ladang baru terkendala belum sinkronnya beberapa legislasi lintas sektor, terutama konflik lahan. Tantangan selanjutnya adalah tingkat pelayanan infrastruktur energi masih terbatas. Ketergantungan terhadap impor BBM juga dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi di dalam negeri. Saat ini, hanya tersedia 10 (sepuluh) unit kilang pengolahan BBM dengan kapasitas kilang sebesar 1,16 juta barel per hari. Kapasitas kilang ini masih berada di bawah tingkat kebutuhan konsumsi BBM nasional sebesar 1,4 juta barel per hari. Selain itu keterbatasan jaringan distribusi BBM, seperti pelabuhan, pipa dsitribusi, depot, dsb, juga mempengaruhi reliabilitas pasokan BBM dan sekaligus ketahanan energi di masing-masing wilayah. Kelangkaan BBM dan harga yang tinggi, jauh diatas harga yang dipatok secara nasional, seringkali ditemui diberbagai wilayah, terutama di wilayah-wilayah Indonesia RKP 2012

I.2-27

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

bagian timur dan daerah-daerah terpencil lainnya. Di samping itu, kapasitas pembangkit tenaga listrik juga masih terbatas, baik dari segi jumlah, kualitas dan keandalan; demikian pula sistem transmisi masih relatif belum andal (losses-nya masih tinggi). Teknologi yang dipakai, baik untuk pembangkit maupun transmisi dan distribusi, masih tergantung kepada teknologi asing. Penyediaan infrastruktur energi masih didominasi oleh pemerintah. Upaya untuk mengajak partisipasi pihak swasta maupun pemerintah daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership) belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Tantangan berikutnya adalah pemanfaatan gas di dalam negeri masih belum optimal. Produksi gas bumi cukup besar, dimana kurang-lebih setengahnya diekspor. Gas bumi di dalam negeri dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan baku industri pupuk dan petrokimia. Pemanfaatan gas bumi untuk sektor lainnya, seperti transportasi dan rumah tangga, masih sangat terbatas. Jaringan transmisi gas bumi yang saat ini membentang di sepanjang Sumatera Bagian Tengah dan Selatan telah memasok gas ke Jawa Bagian Barat, namun dengan kapasitas yang masih terbatas. LNG Liquefaction Plant di Arun, Bontang, dan Tangguh menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok LNG terbesar di dunia, namun semuanya digunakan untuk ekspor. Di samping itu, pemanfaatan gas untuk dalam negeri juga terkendala oleh volume gas yang dapat dipasok ke pasar dalam negeri. Selanjutnya, pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas. Dibandingkan energi berbasis fosil, harga energi terbarukan relatif mahal dan belum diproduksi skala besar. Pengembangan panas bumi masih terkendala kualitas data reserves, prosedur pelelangan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) Panas Bumi serta lambannya pencapaian kesepakatan mengenai PPA (Power Purchase Agreement). Di samping itu, pengembangan panas bumi terbentur konflik dengan kawasan hutan. Pengembangan bahan bakar nabati terkendala lahan budidaya serta konflik pemanfaatan untuk kepentingan pangan. Pengembangan energi nuklir menghadapi kendala kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan PLTN, investasi yang mahal dan persiapan pembangunan yang kompleks. Energi surya belum dapat berkembang untuk skala besar karena biaya komponen dan pemasangannya masih tinggi. Berikutnya, efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini diperlihatkan dengan tingginya angka elastisitas energi sebesar 1,6 dan intensitas energi nasional yakni sebesar 401 Ton Oil Equivalent (TOE)/juta US$. Tingginya intensitas energi menunjukkan pemakaian energi di Indonesia termasuk belum efisien, sedangkan besarnya angka elastisitas energi menunjukkan peningkatan kebutuhan energi yang masih sangat besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Terakhir, subsidi energi belum tepat sasaran, sedangkan besarannya cenderung meningkat. Penyediaan subsidi energi, baik BBM maupun listrik, masih belum tepat sasaran. Sebagian besar penerima subsidi energi adalah masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Kenaikan nilai subsidi BBM disebabkan oleh ketergantungan konsumsi BBM nasional terhadap impor, baik minyak mentah maupun BBM, serta harga minyak mentah dunia. Untuk listrik, besarnya subsidi disebabkan karena masih besarnya ketergantungan bahan bakar pembangkit listrik kepada BBM. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim, I.2-28

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

antara lain adalah: (i) banyaknya pemangku kepentingan dalam penanggulangan dampak perubahan iklim, (ii) rendahnya kesiapan institusi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, (iii) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim, (iv) masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim, (v) masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan penanganan dampak perubahan iklim, serta (vi) belum terciptanya system dan mekanisme insentif/disinsentif. Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) meningkatnya luas wilayah yang tercemar dan rusak berat; (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iv) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (v) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (vi) pengawasan pemanfaatan ruang; serta (vii) pengelolaan terumbu karang, lamun dan mangrove yang perlu terus ditingkatkan. Masalah dan tantangan pokok dalam system peringatan dini adalah tetap terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS), sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat segera disampaikan kepada masyarakat secepatnya. Selain itu, penyampaian informasi terkait iklim dan cuaca yang akan digunakan di sector pertanian akan sangat penting karena terkait dengan pola tanam jenis tanaman tertentu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola system peringatan dini juga akan menjadi tantangan di tahun 2012. Selanjutnya dari sisi penanggulangan bencana, permasalahan dan tantangan pada tahun 2012 berdasarkan hasil pencapaian pembangunan sebelumnya adalah sebagai berikut: (i) kapasitas kelembagaan bencana di daerah sampai dengan tingkat kabupaten/kota, yang harus terus ditingkatkan; (ii) peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, dan (iii) peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik. Tantangan pembangunan ke depan adalah melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di daerah tertinggal, terpencil, terdepan, terluar, dan daerah paska-konflik. Namun demikian upaya ini tidak mudah karena berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satu diantaranya adalah adalah rendahnya akses masyarakat sumberdaya pendukung kegiatan ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, dan air bersih. Sedangkan permasalahan dan tantangan pokok dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang paling mendesak untuk ditangani antara lain: (1) belum terselesaikannya beberapa segmen batas wilayah yang menimbulkan potensi konflik dengan negara tetangga; (2) belum optimalnya keberpihakan dan sinergitas kontribusi seluruh stakeholder terkait dalam rangka mengelola potensi dan permasalahan di kecamatan-kecamatan perbatasan; (3) akses transportasi, komunikasi, dan informasi yang masih terbatas. RKP 2012

I.2-29

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Selain itu, pos pengamanan perbatasan yang tersedia belum memadai karena ratarata jarak antara satu pos dengan pos masih berkisar 50 km, demikian juga dengan pos pulau terdepan (terluar) baru yang baru terbangun di 12 pulau. Terkait dengan pelaksanaan perundingan perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa yang dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat juga menimbulkan pengaruh negatif, seperti semakin menurunnya penghargaan pada nilai budaya, bahasa, dan nilai solidaritas sosial. Oleh karena itu tantangan pokok tahun 2012 dalam memperkukuh jati diri dan karakter bangsa adalah (i) melestarikan nilainilai tradisi luhur yang menjadi identitas budaya; (ii) meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya, pelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI); (iii) meningkatkan upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, dan (iv) meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Di bidang politik, tantangan utama yang dihadapi di tahun 2012 adalah membentuk KPU yang kredibel, independen, serta tidak menjadi lembaga yang partisan. Di samping itu tantangan utama lainnya adalah penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang lebih baik dan demokratis. Untuk itu diharapkan revisi perundang-undangan lain bidang politik diharapkan dapat selesai dan ditetapkan pada 2012. Selanjutnya di bidang keamanan, akar masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia diantaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga sangat mudah diarahkan dan direkrut menjadi anggota jaringan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penuntasan masalah terorisme adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar masyarakat memahami bahwa terorisme adalah musuh bersama dan dalam mengatasinya sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat. Tantangan lainnya adalah meyakinkan dan mengoptimalkan peran seluruh komponen masyarakat dan negara bahwa terorisme adalah musuh yang harus dihadapi bersama-sama, serta perlu ditangani secara terkoordinasi, terintegrasi dan komprehensif. Tantangan lain adalah mewaspadai ancaman nyata dari persoalan imigran gelap, penyelundupan manusia, kejahatan lintas negara dan terorisme. Dari sisi industri pertahanan, secara umum peran industri pertahanan nasional dalam keamanan nasional relatif belum maksimal. Potensi Industri Pertahanan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan termanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini masih kurang efisien, kurang kompetitif, dan kurang memiliki keunggulan komperatif, sehingga tidak mampu memenuhi spesifikasi teknis yang diminta, juga harus mentransformasi perilaku bisnisnya agar mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan, untuk memenuhi kesesuaian harga dan kualitas produk serta ketepatan waktu penyerahan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan I.2-30

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

ketersediaan dan belum solidnya payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial. Untuk itu penuntasan berbagai permasalahan dalam lima tahun mendatang agar peran industri pertahanan nasional semakin signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional. Bidang Perekonomian. Meskipun perekonomian mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam tahun 2010 dan akan lebih maju lagi dalam tahun 2011, namum tetap masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Industri pengolahan masih menghadapi berbagai kendala yaitu: (1) belum kuatnya postur populasi usaha industri; (2) struktur industri belum kuat; dan (3) masih rendahnya produktivitas usaha industri. Untuk menyelesaikan permasalahan ini tantangan utama yang dihadapi pada tahun 2012 adalah membangun klaster-klaster industri yang memberi nilai tambah bagi hasil-hasil bumi Indonesia. Permasalahan diplomasi perdagangan internasional yang saat ini dihadapi yang bersumber dar lingkungan eksternal antara lain: (i) kebijakan negara mitra dagang yang menghambat akses pasar ekspor Indonesia; (ii) meningkatnya hambatan non-tarif; serta (iii) meningkatnya blok-blok kerjasama perdagangan bebas. Adapun permasalahan yang berasal dari lingkungan internal antara lain: (i) kurang tersosialisainya hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional di kalangan para pembuat kebijakan nasional; (ii) belum memadainya jumlah sumber daya manusia yang mampu mengamankan kebijakan nasional di bidang investasi dan perdagangan; serta (iii) belum optimalnya pemanfaatan hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional oleh dunia usaha. Dari sisi tenaga kerja, perlu dilakukan peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama penyiapan, pemberangkatan dan kepulangan. Kualitas pelayanan dan perlindungan bagi TKI masih rendah, yang antara lain ditunjukkan oleh keterbatasan akses informasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri, mahalnya biaya persiapan keberangkatan, masih maraknya praktek percaloan, pemalsuan dokumen, dan penempatan ilegal di luar negeri, masih rendahnya pengetahuan dan kompetensi calon TKI, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan jumlah TKI yang menghadapi masalah saat bekerja di luar negeri masih tinggi. Penanganan TKI bermasalah ini menimbulkan biaya tinggi bagi Pemerintah. Oleh karena itu tantangan pokok ke depan adalah meningkatkan pelayanan bagi TKI di dalam negeri serta meningkatkan pengetahuan dan kompetensi TKI. Terkait dengan SIM TKI, tantangan yang dihadapi adalah memperluas jangkauan SIM TKI ke seluruh Indonesia, sejalan dengan selesainya pengadministrasian NIK secara nasional. Selain itu, masih sangat diperlukan peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk membantu TKI bermasalah di luar negeri, telah dibangun tempat penampungan (shelter) di beberapa perwakilan RI. Tantangan lainnya adalah menyelesaikan masalah-masalah TKI yang belum terselesaikan (pending) dengan pemberian bantuan hukum atau lawyer. Dari sisi perdagangan, perhatian perlu dibeikan pada peningkatan ekspor. Selain itu dari mulai sekarang perlu juga diupayakan peningkatan koordinasi untuk mendorong penuh kerjasama ekonomi dalam rangka persiapan Indonesia menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community) yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Di bidang pariwisata, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) daya saing destinasi pariwisata masih rendah karena (a) belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata; (b) belum memadainya sarana dan RKP 2012

I.2-31

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

prasarana pendukung pariwisata, seperti transportasi darat, laut dan udara, dan ketersediaan fasilitas umum; (c) belum optimalnya kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat; (d) belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata; (ii) pemasaran dan promosi pariwisata yang belum optimal karena: (a) belum optimalnya kemitraan antar pemangku kepentingan; (b) belum optimalnya pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana promosi yang didukung oleh ketersediaan informasi dan basis data periwisata; (iii) terbatasnya daya saing sumber daya manusia pariwisata yang disebabkan antara lain oleh: (a) terbatasnya jumlah, jenis, dan kualitas SDM di bidang pariwisata; dan (b) belum optimalnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata. Dengan demikian tantangan pembangunan kepariwisataan pada tahun 2012 adalah: (i) menciptakan iklim usaha dan investasi pariwisata yang kondusif; (ii) meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat (public private partnership) dan kerjasama lintas bidang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi dan jasa; (iii) meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi dan teknologi; serta (iv) meningkatkan profesionalisme dan kemampuan (skill) SDM di bidang pariwisata dalam menghadapi persaingan global dan liberalisasi tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan. Selanjutnya dari sisi pemuda dan olahraga pada tahun 2012 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan tersebut antara lain adalah: (i) masih terbatasnya peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (ii) terjadinya masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS; (iii) angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun belum sepenuhnya baik; (iv) tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15 tahun ke atas masih relatif tinggi; (v) tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah; (vi) ruang terbuka olahraga masih terbatas; (vii) jumlah dan kualias SDM keolahragaan masih terbatas; (viii) upaya pembibitan atlet unggulan belum optimal; (ix) apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi masih terbatas. Kehidupan beragama masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Pertama, harmoni sosial dalam kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud. Potret masyarakat Indonesia yang plural, majemuk, dan terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, dan agama perlu menjadi fokus perhatian pemerintah karena apabila tidak segera dikelola dengan arif dan bijaksana, dikhawatirkan akan berakibat terjadinya disharmoni di masyarakat. Beberapa contoh dari permasalahan tersebut adalah adanya upaya penodaan agama, kekerasan atas nama agama dan adanya aliran sektarian. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah proses memperkokoh kohesivitas dan harmoni sosial umat beragama. Kedua, manajemen penyelenggaraan haji masih belum optimal. Walaupun penyelenggaraan haji telah mendapatkan sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008, namun masih saja terjadi kekurangan dan kesalahan teknis di lapangan. Pelayanan ibadah haji, terutama selama di Arab Saudi yang terkait dengan konsumsi, kondisi pemondokan, jarak pemondokan yang masih jauh dari Masjidil Haram, serta pelayanan I.2-32

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

transportasi, masih belum memuaskan sebagian jemaah haji. Oleh karena itu penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimum (SPM) dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 (1433 H) harus dapat diselesaikan dalam tahun 2012. Pembangunan nasional juga masih dihadapkan dengan permasalahan kesetraan gender dan pemberdayaan perempuan yang belum optimal. Di samping itu perlindungan anak masih perlu lebih ditingkatkan lagi.

2.2. TEMA PEMBANGUNAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2.2.1. Tema Pembangunan Berdasarkan pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2010, perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2011, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2012, masih diperlukan berbagai upaya percepatan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010-2014. Pencapaian pembangunan tahun 2010 dan perkiraan pencapaian tahun 2011 harus dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2012. Masalah dan tantangan yang dihadapi tahun 2012 harus dapat diatasi dan diselesaikan dengan menggunakan penekanan pembangunand an strategi yang tepat sehingga rencana kerja pemerintah yang dilaksanakan di samping dapat mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan tahun 2012, juga memberi kontribusi yang penting bagi terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan, yang menjadi Visi Indonesia pada tahun 2014. Masalah dan tantangan secara keseluruhan yang masih dihadapi tahun 2012 masih cukup berat dan harus ditangani secara cermat agar memberikan hasil pembangunan yang optimal. Masalah dan tantangan tersebut diantaranya ada yang berasal dari lingkungan eksternal, dan ada juga yang berasal dari lingkungan internal. Tantangan eksternal yang dihadapi pada tahun 2012 a.l. adalah meningkatnya ketidakpastian global terutama terkait harga-harga komoditi seperti bahan pangan, minyak dan gas bumi serta produk-produk ekspor dari hasil pertanian. Kondisi eksternal ini antara lain: gejolak politik di Timur Tengah ; krisis fiskal di Eropa, walau sudah menunjukkan gejala perbaikan namun efeknya masih tetap ada hingga tahun 2012; perubahan iklim dengan berbagai cuaca ekstrim; serta bencana alam khususnya gempa dan tsunami di perairan Sendai – Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Untuk mengatasinya perekonomian nasional perlu diperkuat dengan melakukan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi dan dengan mengelola sumber-sumber secara berkelanjutan. Tantangan dari lingkungan internal juga perlu mendapat perhatian setimpal. Angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 13,33 persen pada tahun 2010. Namun demikian jumlah orang miskin yaitu 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi. Demikian juga dengan tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 persen pada tahun perlu 2005 menjadi 7,14 persen pada bulan Agustus 2010. Walau sudah membaik, jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Tantangan internal lainnya adalah kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan, kehandalan, maupun kualitasnya serta efektivitas birokrasi yang belum optimal. Pembangan nasional pada saat ini jelas masih dihadapkan pada RKP 2012

I.2-33

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

persoalan kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan yang masih luas. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pembangunan yang berpihak (affirmative policy) dan inklusif untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Tema pembangunan tahun 2012 disusun dengan memperhatikan tantangan eksternal dan internal diatas serta keberlanjutan pembangunan sesuai perkiraan pencapaian pada tahun 2011. Untuk menghadapi ketidakpastian global tahun 2012 tantangan pembangunan adalah membangun kemampuan nasional untuk menahan gejolak. Di samping itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun 2011 perlu dijaga agar tidak kehilangan momentum. Strateginya adalah memperluas sumber-sumber pertumbuhan baik dilihat dalam dimenasi regional maupun sektoral. Sehingga kata kunci untuk strategi ini adalah perluasan dan percepatan pertumbuhan, lihat Gambar 2.3. Artinya pembangunan nasional (growth with equity) harus dapat dijabarkan ke dalam pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan menyebar secara luas. Oleh karena itu pembangunan 6 koridor ekonomi menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal ini. Dari perkiraan capaian pembangunan tahun 2011 tantangan yang dihadapi di tahun 2012 utamanya masih menyangkut peningkatan kesejahtaraan yaitu kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal. Untuk mengatasinya perlu dibuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang lemah dan tertinggal (affirmative policy) guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga strategi pembangunan yang dipilih adalah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. GAMBAR 2.3 PERUMUSAN TEMA RKP 2012

I.2-34

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Dengan demikian maka: Tema RKP 2012 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, secara berturut-turut tema RKP ditunjukkan dalam Gambar 2.4. Krisis ekonomi global pada tahun 2009, Indonesia berhasil menahan gejolaknya dengan tetap tumbuh positif, walau dengan tingkat pertumbuhan yang melemah. Oleh sebab itu, RKP 2010 disusun dengan semangat pemulihan ekonomi dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tahun 2011, dengan keyakinan ekonomi nasional telah pulih maka RKP disusun dengan semangat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tahun 2012, Pemerintah bertekad memanfaatkan momentum percepatan perekonomian dengan memusatkan upaya pada perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. GAMBAR 2.4 KRONOLOGIS TEMA RKP

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga stabilitas harga, serta langkah-langkah perluasan / pemerataan untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal. Percepatan dan perluasan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi selanjutnya dijabarkan kedalam strategis untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth), memperluas kesempatan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespon persoalan-persoalan perubahan iklim (pro-environment). Strategi empat jalur (Four-track strategy) ini, dijabarkan kedalam prakarsaprakarsa baru sebagai pengungkit (leverage) bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif-inisiatif tersebut antara lain mencakup: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia RKP 2012

I.2-35

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur Program Klaster Keempat Peningkatan Kesempatan Kerja Uraian singkat masing-masing prakarsa baru adalah sebagai berikut: 1.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025, dan 6 (enam) negara besar dunia pada tahun 2050 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7%-8% per tahun secara berkelanjutan. Tujuan pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 18 (delapan belas) aktivitas utama yaitu: industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, pariwisata, telematika, batubara, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda. Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) bukan Business As Usual, melalui: pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, Pemerintah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi di 8 (delapan) program utama. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/ Lembaga dan antara Kementerian/ Lembaga dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan MP3EI, dunia usaha akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi dan distribusi. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (a) mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi – Maluku Utara, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Maluku. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Gambar 2.5; (b) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (locally integrated, internationally connected). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (transaction cost). Hal ini dilakukan melalui: (i) penguatan konektivitas intra dan inter pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi I.2-36

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, (ii) penguatan konektivitas inter koridor (pulau) untuk memperlancar koleksi dan distribusi bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau), dan (iii) penguatan konektivitas internasional sebagai pintu keluar dan masuk perdagangan antar negara; (c) mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Pengembangan koridor ekonomi diharapkan akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang dapat mendorong pengembangan wilayah. Pengembangan koridor ekonomi dilakukan melalui: pertama, pembangunan yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam dengan memperluas rantai kegiatan dari hulu sampai hilir. Kedua, pembangunan dilakukan dengan menciptakan kegiatan ekonomi produktif dan inklusif di setiap koridor ekonomi dan akan dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi. Hal ini diharapkan agar semua wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Ketiga, pembangunan dilakukan dengan mengupayakan sinergi antara pembangunan sektor dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional. Keempat, pembangunan yang didukung oleh penyediaan infrastruktur termasuk penyediaan energi, dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Kelima, pembiayaan pembangunan infrastruktur di setiap koridor ekonomi tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS). Keenam, pembangunan yang didukung dengan penyiapan kelembagaan, kerangka peraturan terkait serta pemberian kemudahan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. GAMBAR 2.5 PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA

Penyusunan MP3EI tidak dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan RPJP dan RPJMN, namun akan menjadi dokumen penunjang atau komplementer yang penting dan khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 5 - 15 tahun mendatang. Secara diagramatis, kedudukan RKP 2012

I.2-37

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

MP3EI dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional ditunjukkan pada Gambar 2.6. Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia diharapkan dapat menghasilkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebutuhan pendanaan pembangunan investasi, termasuk pembangunan infrastruktur dengan sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri (APBN/APBD, BUMN, Swasta, dan KPS) maupun luar negeri (Foreign Direct Investment). GAMBAR 2.6 MP3EI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan di beberapa wilayah tertinggal, namun masih belum terlihat perubahan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Melihat perkembangan pembangunan yang berjalan relatif lambat, pemerintah pusat berinisiatif untuk melakukan berbagai upaya percepatan di beberapa wilayah di tahun 2012. Upaya tersebut menjadi suatu instrumen kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan dengan mengefektifkan koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antarsektor dan pusat-daerah yang dilakukan oleh kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan menekankan pada berbagai kebijakan prioritas, dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, Provinsi yang menjadi prioritas percepatan pembangunan adalah Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal yang mendasari dilakukannya percepatan pembangunan adalah karena kondisi pembangunan yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah yang lain serta memiliki berbagai permasalahan pembangunan yang harus segera diselesaikan. Di sisi lain, wilayah tersebut memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Khususnya untuk Papua dan Papua Barat, dengan mempertimbangkan bahwa I.2-38

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus belum berhasil secara optimal dalam upaya untuk mengefektifkan koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antarsektor dan kebijakan antara pusat dan daerah, maka diperlukan suatu kebijakan khusus dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2011-2014, di dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Adapun tujuan umum percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, yang dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan pembangunan di Tanah Papua, dengan memperhatikan kebijakan pokok percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang difokuskan pada sasaran manfaat untuk masyarakat asli Papua dan Papua Barat. Percepatan pembangun Papua dan Papua Barat dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi pendekatan, yaitu: (a) pendekatan sosial ekonomi, yakni peningkatan hasilguna dan dayaguna pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi terpadu, infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi rakyat; dan (b) pendekatan politik dan budaya, yakni membangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua dan Papua Barat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikeluhkan masyarakat Papua dan Papua Barat selama ini. Kebijakan pokok percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat mengacu pada RPJMN 2010-2014, yaitu: (a) Mengedepankan hubungan fungsional antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mencermati kondisi dan permasalahaan riil yang dihadapi masyarakat untuk membuat terobosan intervensi pembangunan di Tanah Papua; (b) Memperhatikan kapasitas aparatur dalam mewujudkan konsistensi antara realitas permasalahan, strategi penanganan kebijakan program/kegiatan, dan anggaran, yang dibarengi dengan kualitas belanja dan daya serap yang baik; (c) Menerapkan sistem keterkaitan pola bertingkat yang solid antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota; (d) Melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan, diikuti dengan membangun wilayah Tanah Papua yang mengacu pada RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; (e) Melakukan revitalisasi pelayanan pendidikan yang menjangkau hingga pelosok kampung untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan Tanah Papua; (f) Melakukan revitalisasi pelayanan kesehatan yang menjangkau hingga pelosok wilayah Papua dan Papua Barat; (g) Melakukan percepatan pengembangan transportasi terpadu (darat, laut dan udara) yang berbasis pusat-pusat pengembangan wilayah untuk mendukung pengembangan otonomi wilayah/masyarakat dan pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan; (h) Melakukan percepatan pengembangan infrastruktur dasar energi, komunikasi, dan air bersih dan sanitasi yang menjangkau hingga pelosok wilayah Papua dan Papua Barat; dan (i) Pengembangan ekonomi yang berdayasaing, melalui pengembangan klaster pada 3 (tiga) kawasan strategis di Papua dan 1 (satu) kawasan strategis di Papua Barat, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2012 akan dilakukan dengan memberikan prioritas pada bidang pelayanan publik yang mendesak untuk diperbaiki, meliputi: (a) Bidang pelayanan kesehatan, dengan memprioritaskan RKP 2012

I.2-39

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

peningkatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas di tingkat distrik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tingkat kampung; (b) Bidang pelayanan pendidikan, dengan memprioritaskan peningkatan pelayanan pendidikan dasar terutama untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di semua wilayah kampung dan distrik dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai, serta menyiapkan pendidikan kejuruan; (c) Bidang ekonomi rakyat di tingkat kampung, dengan memprioritaskan pengembangan kelompok usaha petani dan nelayan untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat kampung; (d) Bidang pengembangan transportasi terpadu, dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur transportasi terpadu yang menghubungkan kawasankawasan terisolir, kawasan pedesaan maupun kawasan strategis dengan pintu keluarnya; dan (e) Bidang infrastruktur dasar, dengan memprioritaskan dukungan pelayanan energi, telekomunikasi, dan air bersih dan sanitasi melalui pendekatan kawasan yang terdiri dari kawasan terisolir, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan strategis. Sementara itu, upaya percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui berbagai kebijakan prioritas, dengan fokus pada: (a) pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian (jagung, kakao), peternakan (sapi, babi) serta produksi rumput laut dan garam; (b) pengembangan pariwisata pulau komodo, danau Kelimutu dan Taman Laut di wilayah Nusa Tenggara Timur; (c) pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata serta penyediaan infrastruktur sosial dasar bagi warga pendatang baru (eks Timor-Timur); (d) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; serta (e) pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis. Ke depan, percepatan pembangunan akan diarahkan untuk mendorong daerah tertinggal lainnya yang memiliki ketertinggalan di bidang ekonomi dibandingkan dengan daerah lainnya, khususnya di luar wilayah Jawa-Bali, sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Program Klaster Keempat Untuk meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan yang afirmatif (ada keberpihakan) untuk penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2012 akan dilakukan peningkatan dan perluasan program-program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Program-program ini ditujukan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, cakupan sasaran, program dan kegiatan untuk pengurangan kemiskinan akan diperluas termasuk juga keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Program-program tersebut dituangkan kedalam Klaster 4 program pro-rakyat. Klaster 4 program pro-rakyat akan dilakukan melalui 6 program, yaitu: (i) pembangunan rumah murah dan sangat murah bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, yang ditujukan untuk menyediakan rumah sangat murah melalui PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman sebanyak 50.000 unit dan penyediaan rumah murah sebanyak 100.000 unit. Penyediaan rumah murah dan sangat murah ini dilakukan sejauh I.2-40

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

mungkin berbasis masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan melalui lembaga keswadayaan masyarakat serta ditujukan untuk masyarakat nelayan dan masyarakat miskin perkotaan yang termarjinalkan; (2) penyediaan angkutan umum murah yang diutamakan untuk daerah perdesaan; (3) penyediaan air bersih untuk rakyat; (4) penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat miskin dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio elektrifikasi desa, meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya penghematan pemanfaatan tenaga listrik. Penyediaan listrik murah ini dilakukan dari sisi penyediaan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik, menurunkan biaya pemasangan dan penyesuaian tarif, serta meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik. Adapun dari sisi pemanfaatan dilakukan dengan meningkatkan penggunaan lampu hemat energi yang dibagikan ataupun disubsidi kepada masyarakat miskin, menggalakkan pemakaian meteran listrik pra-bayar dan labelling untuk peralatan listrik yang hemat energi; (5) peningkatan kehidupan nelayan yang diarahkan pada 400 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dilakukan melalui: (a) kegiatan pembangunan rumah sangat murah dengan pemberian sertifikasi tanah nelayan dan pembangunan rumah ramah bencana di lokasi rawan bencana; (b) pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan berupa pengembangan usaha Mina Perdesaan perikanan dan pengembangan alternatif mata pencaharian pada kelompok budidaya perikanan, penyediaan peralatan pengolahan, perlindungan nelayan dan konversi BBM ke gas; (c) pengembangan skema UMK dan KUR melalui pembinaan konsultan keuangan mitra bank (KKMB); (d) pembangunan SPBU solar melalui pembangunan SPDN; (e) pembangunan cold storage, pembangunan pabrik es, pengembangan sarana sistem rantai pendingin; (f) pengembangan angkutan umum murah melalui penyediaan sarana pemasaran bergerak; (g) fasilitas sekolah dan puskesmas murah dilaknsakan melalui pemberian beasiswa pendidikan untuk anak nelayan; dan (h)fasilitasi bank ”rakyat” melalui penguatan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) pesisir; serta (6) peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan mencakup pembangunan rumah murah atau upaya realokasi jika kondisi sangat buruk, pengembangan ekonomi masyarakat melalui KUR dan UKM juga penyediaan fasilitas khusus sekolah dan puskesmas. Dari 6 program yang dicanangkan, 4 program pertama diatas, ditargetkan untuk mensasar seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Sementara itu 2 program lainnya pada Klaster 4, yaitu program 5 dan 6, merupakan suatu program yang dikhususkan untuk menjangkau kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat nelayan dan masyarakat pinggir perkotaan. Kelompok ini dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai program yang ada pada Klaster 4 dan ketiga klaster lainnya. Kelompok masyarakat pada program 5 dan 6, pada umumnya masuk pada 60% masyarakat termiskin, yaitu kelompok RTSM dan RTM, serta sebagian kecil dari RTHM. Selain 6 program dalam Klaster 4, juga terdapat 3 program tambahan, yaitu Program Surplus Beras, Transportasi Jakarta, dan Lapangan Kerja. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Program Lapangan Kerja sangat terkait dengan keempat Klaster program pro-rakyat, seperti sumbangan peningkatan kesempatan kerja dari Program PNPM dan KUR. Secara Makro kebijakan Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat ini tidak terlepas dari kebijakan dalam Master Plan Ekonomi yang dijelaskan pada Buku I. RKP 2012

I.2-41

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Program Penciptaan Lapangan Kerja Perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4-6,9 persen di tahun 2012 diperkirakan akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga sekitar 6,6 persen. Kesempatan kerja yang tercipta diperkirakan 3,0 juta dan rata-rata untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 440.000 tenaga kerja. Penciptaan kesempatan kerja baru membutuhkan langkah-langkah konkrit baik dalam kerangka kebijakan maupun kerangka anggaran. Langkah-langkah yang diperlukan adalah: (1) dari sisi permintaan, antara lain dengan: (a) optimalisasi tenaga kerja dalam percepatan pembangunan ekonomi termasuk infrastruktur, sesuai zona ekonomi dan klaster industri, (b) meningkatkan elastisitas kesempatan kerja dengan mendorong industri-industri padat pekerja di provinsi pulau Jawa seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sesuai fokus pengembangan master plan ekonomi, (c) memberi insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dengan mengembangkan berbagai alternatif, seperti sistem insentif melalui pola Tabungan Dana Pelatihan; serta (2) program khusus untuk pengembalian anak usia sekolah (10-15 tahun) yang drop out atau tidak mampu melanjutkan ke sekolah, terutama yang belum tamat SD, SD atau belum tamat SLTP. Langkah kebijakan selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas program-program pemerintah yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja lebih luas, yang difokuskan kepada: (1) pengembangan KUR untuk UMKM melalui: (a) penetapan target penyaluran KUR bagi nelayan, (b) meningkatkan penyaluran KUR melalui pola linkage dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya di desa-desa nelayan dan wilayah pesisir, dan (c) menyiapkan rencana tindak operasional dalam rangka penyiapan kelayakan usaha dan pendampingan nelayan untuk mengakses KUR; (2) pelaksanaan program padat karya produktif melalui pembangunan infrastruktur sederhana menggunakan banyak tenaga kerja dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan; (3) konsolidasi program-program kewirausahaan dari berbagai kementerian/lembaga; (4) pengembangan UMKM dengan peningkatan iklim usaha, peningkatan SDM, dan pemberian dukungan pembiayaan, produksi dan pemasaran; dan (5) penajaman program-program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut diarahkan sesuai kebutuhan daerahnya. Lokasi program/kegiatan difokuskan di daerah dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tinggi, baik lulusan SD dan SLTP, lulusan SMU dan SMK, dan lulusan perguruan tinggi. Sedangkan untuk program pengembangan UMKM difokuskan kepada provinsi/kabupaten/kota yang mempunyai UMK tergolong perusahaan informal, provinsi/kabupaten dengan jumlah setengah penganggur tinggi terutama dilihat dari status pekerjaan tanpa upah di perdesaan, serta perusahaan/industri yang menyerap tenaga kerja besar. 2.2.2. Sasaran Pembangunan Tema pembangunan tahun 2012 beserta semua prakarsa-prakarsa yang menyertainya dijabarkan kedalam rencan-rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Rencana aksi tersebut dibagi dalam 3 bagian, yaitu: I. Rencana aksi dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Nasional Lainnya; I.2-42

RKP 2012

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

II. Rencana aksi menurut bidang-bidang pembangunan; dan III. Rencana aksi dalam Pembangunan Kewilayahan Masing-masing rencana aksi dilengkapi dengan target keluaran pada tahun 2012 dan secara keseluruhan diarahkan mencapai Sasaran Utama RPJMN 2010-2014. Hubungan antara tema, rencana aksi dan sasaran utama pembangunan ditunjukkan dalam Gambar 2.7.

GAMBAR 2.7 TEMA, RENCANA AKSI, DAN SASARAN UTAMA

Sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, maka sasaran pembangunan tahun 2012 akan dikelompokkan ke dalam tiga bagian yakni: (1) sasaran pembangunan kesejahteraan, (2) sasaran perkuatan pembangunan demokrasi, dan (3) sasaran penegakan hukum. Rincian ketiga kelompok sasran ini idsajikan dalam Tabel 2.3 TABEL 2.5 SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012 NO.

PEMBANGUNAN

SASARAN

SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.

Ekonomi a)

Pertumbuhan Ekonomi

6,6 – 6,8 persen

b)

Tingkat Pengangguran (terbuka)

6,4 – 6,7 persen

c) Tingkat Kemiskinan Pendidikan 2. a) b)

Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen)

RKP 2012

Sekitar 11,5 persen Status Awal (2008) 7,50

Target tahun 2012

5,97

4,8

7,85

I.2-43

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

NO.

PEMBANGUNAN

SASARAN

Meningkatnya APM SD/SDLB/ 95,14 95,7% MI/Paket A (persen) d) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ 72,28 75,4% MTs/Paket B (persen) e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ 64,28 79,0% MA/Paket C (persen) f) Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun 21,26 27,4% (persen) g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Pangan c)

3.

4.

74,1 juta ton GKG

a)

Produksi Padi

b)

Produksi Jagung

24,0 juta ton

c)

Produksi Kedelai

1,9 juta ton

d)

Produksi Gula

4,4 juta ton

e)

Produksi Daging Sapi

471 ribu ton

f)

Produksi Ikan

14,86 juta ton

Energi a)

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik

3.000 MW (Termasuk yang dilakukan oleh Badan Usaha)

b)

Meningkatnya rasio elektrifikasi

c)

Meningkatnya produksi minyak bumi

d)

Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi Infrastruktur

73,6 persen 970 ribu barrel per hari 1.594 ribu setara barel minyak per hari

5. a)

b)

c)

d)

Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur

Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan) SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI

I.2-44

Meningkatnya keterhubungan wilayah untuk memperlancar arus distribusi barang dan manusia. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda. Prosentase jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan broadband mencapai sekurangkurangnya 76 persen dari total ibukota kabupaten/kota. Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

RKP 2012

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

NO. 1.

PEMBANGUNAN Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia

SASARAN Pada tahun 2012: Indeks Demokrasi Indonesia: berkisar 68-70 dengan rincian: Indeks kebebasan sipil pada kisaran 88,0 – 90,0. Indeks pada aspek hak-hak politik diharapkan berada pada kisaran 55,0 57,0. Indeks pada aspek institusi demokrasi diharapkan berada pada kisaran 64,0 66,0.

SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM 1

Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2012 .... yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN 2.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan 2010-2014 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. Untuk mewujudkan visi ini juga telah ditetapkan 3 (tiga) misi yang harus diemban yakni: Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Untuk melaksanakan misi ini telah ditetapkan 11 Prioritas Nasiona dan 3 Prioritas nasional lainnya sebagaimana ditujukkan dalam Gambar 2.8.

RKP 2012

I.2-45

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

GAMBAR 2.8 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2010-2014

Uraian rinci tentang sasaran dan arah kebijakan masing-masing prioritas nasional adalah sebagai berikut: Prioritas 1: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Sasaran Prioritas: a) Makin meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. b) Makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang professional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang valid dan up to date. c) Makin efektifnya pelaksanaan otonomi daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik. Arah Kebijakan Prioritas: a) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal. b) Penataan otonomi daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilukada 2012

I.2-46

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

c)

d) e)

f)

Bab II

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk.

Prioritas 2: PENDIDIKAN Sasaran Prioritas a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun), meningkat dari 7,50 tahun pada tahun 2008 menjadi 7,85 tahun pada tahun 2012; b) Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (persen) meningkat dari 5,97 pada tahun 2008 menjadi 4,8 pada tahun 2012; c) APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen) meningkat dari 95,14 pada tahun 2008 menjadi 95,7% pada tahun 2012; d) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen) dari 72,28 pada tahun 2008 menjadi 75,4 pada tahun 2012; e) APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen) meningkat dari 64,28 pada tahun 2008 menjadi 79,0 pada tahun 2012; f) APK PT usia 19-23 tahun (persen) meningkat dari 21,26 pada tahun 2008 menjadi 27,4 pada tahun 2012; g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah: (a) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah; (b) peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (c) peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; (d) peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal; (e) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; (f) pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (g) peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; (h) penguatan tata kelola pendidikan; dan (i) peningkatan pendidikan karakter.

RKP 2012

I.2-47

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Prioritas 3: KESEHATAN Sasaran Prioritas 1)

Meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan: a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi sebesar 88 persen; b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) menjadi sebesar 90 persen; c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen; d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi sebesar 88 persen; e. Meningkatnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan menjadi sebesar 100 persen; f. Meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 75 persen; g. Meningkatnya persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat menjadi 95 persen; h. Terlaksananya fasilitasi pembangunan air minum di 130 kawasan, 500 desa, dan 169 ibukota kecamatan (IKK) dan pembangunan sanitasi di 72 kawasan dan 115 kabupaten/kota.

2)

Meningkatnya peserta KB baru menjadi 7,3 juta dan KB aktif menjadi 28,2 juta;

3)

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta.

4)

Meningkatnya jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) menjadi 3 kota.

5)

Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 90 persen;

6)

Meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan menjadi 84,4 persen; dan

7)

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan: a. Terkendalikannya prevalensi kasus HIV menjadi sebesar < 0,5 persen; b. Meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan menjadi sebesar 80 persen dan yang disembuhkan menjadi sebesar 87 persen; c. Meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi sebesar 1,5 per 1.000 penduduk.

Arah Kebijakan Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada: (1)

pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care, peningkatan

I.2-48

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

cakupan imunisasi dasar, serta penyediaan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi dasar berkualitas; (2)

revitalisasi program KB ditekankan pada kualitas layanan KB melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan;

(3)

peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, termasuk peningkatan kualitas layanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional;

(4)

peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu, dan penggunaan obat, terutama obat esensial generik; dan

(5)

penerapan asuransi kesehatan nasional untuk masyarakat miskin dan diperluas secara bertahap.

Prioritas 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sasaran Prioritas Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan diturunkan hingga pada kisaran 11,5 persen dari jumlah penduduk. Arah Kebijakan Sebagai upaya untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, maka penurunan tingkat kemiskinan untuk mencapai sasaran pada tahun 2012 akan lebih diperluas baik sasaran maupun cakupan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian akan lebih banyak melibatkan masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk memperluas keterlibatan pihak-pihak diluar pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: (i)

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;

(ii)

meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan afirmatif/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program penanggulangan kemiskinan;

(iii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah termasuk percepatan pembangunan daerah terpencil dan perdesaan; dan (iv) menata dan meningkatkan kualitasn pelaksanaan lembaga jaminan sosial. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada lima hal yaitu: 1. 2.

Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga. Penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri.

RKP 2012

I.2-49

Bab II

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

3. 4. 5.

Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif. Peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat. Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.

Prioritas 5: KETAHANAN PANGAN Sasaran Prioritas Sasaran peningkatan ketahanan pangan tahun 2012, adalah: a)

terpeliharanya dan meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok;

b) terjaminnya penyaluran subsidi pangan bagi masyarakat miskin; c)

terjaganya stabilitas harga bahan pangan dalam negeri;

d) meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar 89,8; e)

terlindunginya dan meningkatnya lahan pertanian pangan;

f)

terbangunnya dan meningkatnya luas layanan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;

g) meningkatnya PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pertumbuhan sekitar 3,2 persen; serta

dengan

h) tercapainya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 110. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2012 adalah: (1) Meningkatkan produksi pangan terutama daging sapi dan ikan serta mencapai surplus produksi padi untuk memantapkan ketahanan pangan, melalui (a) perluasan areal/ekstensifikasi dan optimasi lahan, (b) intensifikasi, dengan peningkatan produktivitas (teknologi) dan intensitas tanaman, (c) peningkatan produktivitas dengan penyediaan sarana pertanian (bantuan benih, pupuk), penerapan teknologi dan penyuluhan, (d) peningkatan kualitas pascapanen (penurunan losses/susut), dan (e) mendukung pelaksanaan undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (2) meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, melalui (a) pengelolaan konsumsi dengan melakukan diversifikasi konsumsi pangan, pengembangan industri pangan berbasis tepung dan pangan lokal, (b) stabilisasi harga pangan dalam negeri dengan peningkatan efisiensi distribusi dan logistik pangan, terutama peningkatan peran serta BUMN, dan (c) penyediaan pangan bersubsidi untuk keluarga miskin; serta (3) meningkatkan kualitas konsumsi pangan, melalui (a) peningkatan mutu pangan, melalui pengolahan hasil, dan (b) peningkatan ketersediaan sumber protein terutama ikan.

I.2-50

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Prioritas 6: INFRASTRUKTUR Sasaran Prioritas (1)

Sumber Daya Air a. Meningkatkan jumlah kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir dan abrasi pantai, termasuk pemulihan pasca bencana alam. b. Mempercepat pencapaian prioritas nasional penanganan secara terpadu DAS Bengawan Solo. c. Mendukung upaya peningkatan akses penduduk terhadap air minum sesuai target MDG’s.

(2)

Transportasi a. Meningkatnya keterhubungan wilayah untuk memperlancar arus distribusi barang dan manusia. b. Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi. c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.

(3)

Perumahan dan Permukiman a. Penyediaan rumah murah sebanyak 15.000 unit dan rumah sangat murah sebanyak 80.000 unit bagi MBR. b. Tersedianya akses air minum bagi 30,38 persen penduduk, dimana salah satu nya melalui hibah air minum. c. Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat (off-site) skala kota dan skala komunal serta penyediaan akses dan peningkatan kualitas terhadap sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site) yang layak bagi 28 persen penduduk, dimana salah satunya melalui hibah percepatan pembangunan sanitasi. d. Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 22,8 persen penduduk. e. Menurunnya luas genangan sebesar 7.100 hektar di 32 kawasan strategis perkotaan.

(4)

Infrastruktur Telekomunikasi a. Prosentase jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan broadband mencapai sekurang-kurangnya 76 persen dari total ibukota kabupaten/kota. b. Lanjutan beroperasinya fasilitas jasa akses telekomunikasi di 33.186 desa dan Pusat Layanan Internet Kecamatan di 5.748 desa ibukota kecamatan sebagai bagian dari program USO.

(5)

Penataan Ruang a. Penguatan kelembagaan dalam rangka paduserasi rencana pembangunan, termasuk MP3EI, dengan RTR. b. Penyelesaian peraturan perundang-undangan amanat UU 26/2007, termasuk di dalamnya RTR Pulau, RTR KSN, RTRWP dan RTRWK, adilakukan dalam rangka menunjang paduserasi rencana pembangunan dan RTR.

RKP 2012

I.2-51

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Arah Kebijakan Secara umum arah kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan RPJMN 2010-2014 akan difokuskan pada: (i) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (ii) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, dan (iii) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Sasaran fokus prioritas adalah terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan tingkat kinerja yang telah ditetapkan, dengan indikator presentase tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika. Secara lebih rinci, arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai SPM meliputi: 1.

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi untuk menjamin keberlanjutan dan tingkat pelayanan transportasi kepada seluruh lapisan masyarakat;

2.

Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi yang memenuhi standar keselamatan internasional, guna mendukung penurunan tingkat kecelakaan sebesar 50 persen dari kondisi saat ini, yang didorong melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3.

Penyediaan pelayanan transportasi perintis di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan dan public service obligation (PSO) untuk angkutan penumpang kelas ekonomi perkeretaapian dan angkutan laut;

4.

Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi (petugas, operator dan pengguna), melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi;

5.

Pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

6.

Penyediaan dan penambahan fasilitas dan peralatan pencarian dan penyelamatan (SAR) untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal SAR dalam operasi penanganan kecelakaan transportasi dan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya.

7.

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau;

8.

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;

9.

Mendukung upaya peningkatan akses penduduk terhadap air minum sesuai target MDG’s melalui: (1) pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; (2) pengendalian pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku disertai

I.2-52

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan; dan (3) meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan air sebagai sumber air baku, dan optimalisasi sumber air baku yang ada melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan. 10.

Meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air, dengan: (1) mempercepat penyelesaian peraturan pemerintah dan pedoman teknis lainnya sebagai turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (2) meningkatkan komunikasi, kerjasama, koordinasi antarlembaga dan antarwadah pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (3) melanjutkan proses peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat terutama di tingkat kabupaten/kota; 4) mempercepat penyelesaian rancangan pola pengelolaan Sumber Daya Air yang berbasiskan wilayah sungai, baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten.

11.

Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data serta informasi dalam rangka pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, dengan: (1) mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders); (2) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data antar seluruh stakeholders dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur pengumpulan dan penyebaran data dan informasi; dan (3) melakukan collecting, updating dan sinkronisasi data serta informasi secara rutin dari instansi/lembaga terkait.

12.

Menutup wilayah blank spot melalui pemerataan penyediaan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika; serta peningkatan jangkauan dan mempertahankan keberlanjutan layanan komunikasi dan informatika di wilayah perbatasan, perdesaan, terpencil, dan wilayah non komersial lain.

Arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Sasaran fokus prioritas adalah meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung sektor riil, dengan indikator presentase peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika. Secara lebih rinci, arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil meliputi: 1.

Pembangunan jalan lintas strategis nasional dan terintegrasi dalam suatu sistem transportasi nasional dan regional yang mampu menghubungkan wilayah-wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh, serta outlet-outlet (pelabuhan dan bandara) untuk meningkatkan perekonomian nasional;

2.

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pertanian dan industri;

3.

Pengembangan sarana dan prasarana penghubung antar-pulau dan antarmoda yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda;

RKP 2012

I.2-53

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

4.

Pengembangan transportasi umum massal di wilayah perkotaan yang terjangkau dan efisien sesuai dengan cetak biru transportasi perkotaan;

5.

Memenuhi tuntuan kompatibilitas global yang menempatkan jaringan transportasi nasional sebagai subsistem dari jaringan global dan regional, sehingga standar sistem operasi, standar keselamatan, dan kualitas pelayanan dituntut memenuhi standar internasional.

6.

Mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang terutama dari aspek penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, dan penataan jaringan dan ijin trayek.

7.

Dalam upaya pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai, arah kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air tahun 2012 diarahkan pada upaya pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir, terutama pada daerah perkotaan dan pusat-pusat perekonomian melalui: (1) percepatan pelaksanaan penanganan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo secara terpadu sesuai dengan tahapan yang direncanakan; (2) memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali banjir untuk pemulihan pasca bencana; (3) mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir; (4) meningkatkan pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai dan optimalisasi fungsi sarana/prasarana pengamanan pantai yang telah ada; (5) merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan 6) meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan sosial dalam pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air

8.

Pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan kepada: (a) memperkuat konektivitas nasional secara virtual (virtual domestic connectivity) melalui pengembangan infrastruktur broadband nasional termasuk mendorong penetrasi broadband sebagai bentuk universal service melalui pemanfaatan ICT Fund dan mempercepat penetrasi siaran TV digital; (b) memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi pemerintah melalui pengembangan egovernment secara nasional; (c) meningkatkan e-literasi melalui peningkatan kualitas SDM TIK termasuk aparatur pemerintah; dan (d) mendukung pengembangan industri manufaktur TIK dalam negeri.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan rakyat, pada RKP 2012 diupayakan beberapa inisiatif baru yang mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Program Klaster IV (6 Program +3). Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah: (a) melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, (b) mempersiapkan proyek KPS yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu, (c) melakukan penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam I.2-54

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerjasamakan, dan (d) menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN. Strategi yang akan ditempuh adalah: (a) membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS; (b) membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti: fasilitasi dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti Infrastructure funds dan guarantee funds; (c) mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan konsumen; (d) memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara efisien dan mengikat; (e) mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel; (f) memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel; (g) meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik. Arah kebijakan penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2012 adalah: (1) penyelesaian materi teknis peraturan perundangan amanat UU 26/2007 antara lain penetapan RTR Pulau Papua, Kepulauan Nusatenggara dan Maluku, penetapan KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-UngaranSalatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), Kawasan Perkotaan Gresik-BangkalanMojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Borobudur dan sekitarnya., serta Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat dan Kawasan Timika, persetujuan substansi teknis RTRW untuk 184 kabupaten dan 52 kota; (2) penyerasian sasaran dan indikator rencana pembangunan (RKP, RPJMD dan RKPD) dengan indikasi program lima tahunan dalam RTRWN, RTR Pulau, RTRWP dan RTRWK. Prioritas 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Sasaran Prioritas Sasaran pertumbuhan investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2012 diperkirakan tumbuh sebesar 11,5 persen. Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan investasi tersebut maka dilakukan upaya melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan logistik nasional, peningkatan infrastruktur dan energi melalui skema KPS, perbaikan sistem informasi, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan. Perbaikan kepastian hukum dilakukan melalui reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundangundangan untuk lebih meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam implementasinya. Penyederhanaan prosedur dilakukan melalui Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 50 kabupaten/ kota dengan arah kebijakan yaitu penerapan SPIPISE di PTSP RKP 2012

I.2-55

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas PTSP; pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Perbaikan logistik nasional dilakukan melalui pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta didukung oleh infrastruktur yang memadai dan kebutuhan dananya akan diupayakan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Perbaikan sistem informasi tetap dilakukan melalui pengoperasian secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor dan ekspor. Hingga saat ini, uji coba pengoperasian NSW telah selesai dilaksanakan. Selain pengoperasian secara penuh NSW, percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan, juga terus dilakukan, yakni dengan implementasi Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang. Sementara itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan melalui pengembangan KEK dengan memfokuskan penetapan KEK di 5 lokasi sampai tahun 2012. Selain itu, diperlukan pula sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Sasaran ketenagakerjaan pada tahun 2012 adalah tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan hingga berkisar antara 6,4 – 6,7 persen. Untuk itu, arah kebijakan pada tahun 2012 adalah: (1) mempercepat proses penyempurnaan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; (2) mendorong pencapaian proses negosiasi bipartit; (3) memperkuat kapasitas organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha; dan (4) memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang peraturan/kebijakan ketenagakerjaan dengan cara melakukan dialog tentang tata cara penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dukungan pertanahan untuk membangun iklim investasi dilakukan dengan sasaran: (1) terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, yang kondusif bagi iklim usaha di seluruh Indonesia; (2) terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah; dan (3) tersedianya data dan informasi per-tanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan nasional/Simtanas). Untuk itu arah kebijakannya adalah penataan dan penegakan hukum pertanahan sehingga dapat mengurangi potensi sengketa serta meningkatkan penerapan sistem informasi dan manajemen pertanahan, melalui kegiatan peta pertanahan 2.500.000 hektar, legalisasi aset tanah sebanyak 939.854 bidang, penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru dengan target: 2.791 kasus, serta peningkatan akses layanan pertanahan melalui Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di 419 kab/kota. Prioritas 8: ENERGI Sasaran Prioritas 1.

Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW, baik oleh pemerintah maupun oleh Badan Usaha

2.

Meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 73,6 persen

3.

Meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 970 ribu barrel per hari

4.

Meningkatkan produksi gas bumi menjadi 1.594 ribu setara barel minyak per hari

I.2-56

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

5.

Bab II

Meningkatkan produksi batubara menjadi 332 juta ton

Arah Kebijakan Arah kebijakan ketahanan dan kemandirian energi ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan energi yang bertumpu pada sebanyak-banyaknya kemampuan sumber daya dari dalam negeri. Arah kebijakan yang ditempuh adalah (i) meningkatkan daya tarik investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, guna meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi; (ii) meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur energi, termasuk infrastruktur BBM, gas, dan ketenagalistrikan; (iii) meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara untuk keperluan industri di dalam negeri; (iv) menerapkan inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; dan (v) meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan menyediakan subsidi energi tepat sasaran. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi adalah (i) mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tinggi seperti EOR (Enhanced Oil Recovery) terutama untuk peningkatan produksi di sumur-sumur yang sudah tua/marjinal; (ii) meningkatkan kualitas monitoring volume produksi dan lifting minyak dan gas bumi; (iii) mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya minyak dan gas bumi, melalui pengolahan data seismik 2D, terutama di daerah lepas pantai, dan di daerah remote; (iv) meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi geologi sumber daya minyak dan gas bumi; dan (v) menyiapkan dan mempromosikan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. Peningkatan pelayanan infrastruktur energi, termasuk infrastruktur BBM, gas, dan ketenagalistrikan dilakukan dengan (i) mengembangkan kilang dan depo BBM; (ii) membangun pipa transmisi dan distribusi gas; (iii) membangun pembangkit listrik, termasuk jaringan transmisi dan distribusinya; (iv) meningkatkan peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur energi; dan (v) melaksanakan penyediaan listrik hemat dan murah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dalam rangka diversifikasi energi, perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan gas dan batubara untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk pemanfaatan gas dan batubara adalah (i) meningkatkan pasokan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik, pupuk/non-pupuk, industri petrokimia, rumah tangga, dan transportasi; (ii) membangun Small Scale LNG Receiving Terminal guna menerima dan menimbun pasokan/penyediaan gas pembangkit listrik, dan kilang mini LPG untuk memasok gas rumah tangga; (iii) membangun sistem jaringan distribusi gas (SPBG) untuk angkutan umum, dan jaringan distribusi pipa gas kota untuk melayani rumah tangga; (iv) menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri melalui Domestic Market Obligation (DMO) terutama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik sesuai dengan UU No. 30 tahun 2007; (v) mengatur harga batubara di dalam negeri dengan mengacu kepada indeks harga batubara ekspor; dan (vi) mendorong pembangunan sarana dan prasarana pengangkutan batubara untuk keperluan pasar dalam negeri. Inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam pengembangan energi terbarukan adalah (i) memfokuskan RKP 2012

I.2-57

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

pengembangan energi terbarukan (EBT) pada panas bumi, bio-energi, dan aneka energi baru terbarukan, seperti biomassa, tenaga surya, tenaga angin, tenaga nuklir, dan tenaga hidrogen; (ii) menerapkan subsidi (green subsidy) dengan memperlakukan harga khusus dan insentif pada EBT sehingga selisih harga EBT dan energi fosil bisa terjembatani; (iii) meningkatkan pemanfaatan sumber energi lokal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Desa Mandiri Energi (DME), baik DME BBN maupun DME non-BBN, termasuk di pulau kecil terluar. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan efisiensi dan subsidi tepat sasaran adalah (i) menerapkan audit energi dan mekanisme mandatori penghematan energi; (ii) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi aparat pemerintah dan masyarakat; (iii) mengembangkan industri peralatan hemat energi dan memfasilitasi pembentukan Energy Service Company (ESCO) di industri dan gedung; (iv) melakukan pengaturan kembali subsidi BBM supaya lebih tepat sasaran, baik melalui scheme pembatasan penerima BBM bersubsidi, seperti angkutan umum, kendaraan roda dua, nelayan, dan sebagainya, maupun opsi kenaikan harga BBM, terutama Premium; (v) mensubtitusi BBM dengan bahan bakar gas (BBG); (vi) meningkatkan mutu pengawasan BBM yang beredar, baik kualitas maupun kuantitas, di dalam negeri; dan (vii) meneruskan konversi minyak tanah ke LPG serta menurunkan potensi kecelakaan penggunaan LPG. Prioritas 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Arah kebijakan yang akan dikembangkan pada tahun 2012 dalam penanggulangan perubahan iklim, antara lain adalah: ( i ) terus dilakukannya upaya-upaya dalam mengurangi lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan; (ii) peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut; (iii) terus ditingkatkannya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu; (iv) rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir; (v) evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bersifat lintas K/L; (vi) dukungan terhadap penelitian dan pengembangan untuk penurunan gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim; (vii) peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan daerah; (viii) penyusunan insentif ekonomi dan fiskal bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk berpartisipasi dalam program penanganan perubahan iklim. Selain itu, Peraturan Presiden mengenai RAN-GRK akan segera ditetapkan yang akan menjadi peraturan payung bagi seluruh sektor, dan akan ditindaklanjuti dengan disusunnya pedoman untuk Rencana Aksi Daerah dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Dalam pengendalian perbaikan kualitas lingkungan hidup, arah dan kebijakan yang akan dikembangkan adalah meningkatkan kualitas pengelolaan daya dukung lingkungan hidup agar kemampuannya dapat pulih kembali dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada tahun 2012, arah kebijakan tersebut terus dilanjutkan, yang terutama difokuskan pada : (i) penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan; (ii) menekan laju kerusakan SDA dan lingkungan hidup, melalui upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan hutan, laut, pesisir, maupun di areal bekas pertambangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; (iii) penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup. I.2-58

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Terkait dengan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, arah dan kebijakan akan dikembangkan dengan: (i) melanjutkan proses internalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 3 (tiga) pilar utama pembangunan berkelanjutan; (ii) menjabarkan hal-hal konkrit dalam pilar kerangka kelembagaan untuk memercepat internalisasi 3 (tiga) prinsip pembangunan berkelanjutan; serta (iii) menyepakati ukuran-ukuran untuk pembangunan berkelanjutan yang tepat dan dapat digunakan baik di tingkat nasional dan daerah sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dapat berjalan nyata di lapangan. Sementara, arah dan kebijakan untuk pembangunan sistem peringatan dini adalah: (i) mengembangkan produk peringatan dini gempa bumi dan tsunami; (ii) meningkatkan manajemen penanganan gempa bumi dan tsunami; (iii) pendirian stasium agroklimat di 11 provinsi; (iv) pemantauan kawasan perbatasan yang rawan bencana; (v) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan; (vi) meningkatkan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi melalui penambahan dan pembangunan jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; serta (vii) meningkatnya jumlah dan kemampuan akses informasi terkait perubahan iklim. Sehingga diharapkan pola pembangunan yang dilakukan memenuhi kaidah keberlanjutan (pro-environment) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Selanjutnya, arah dan kebijakan untuk mencapai sasaran pengurangan risiko bencana adalah: (i) mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah; (ii) penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; (iii) mendorong keterlibatan dan partisipasi lembagalembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; (iv) peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan yang dilengkapi dengan peralatan dan logistik yang memadai; serta (v) percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Sedangkan terkait dengan penanggulangan bencana juga ditekankan pada upaya untuk menjaga keutuhan NKRI melalui: (i) pemetaan seluruh wilayah nasional termasuk wilayah rawan bencana; (ii) penyediaan peta rawan bencana bagi keperluan mitigasi bencana; (iii) meningkatkan kapasitas kelembagaan bencana di daerah terutama di daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, dan mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; serta (iv) meningkatkan penanganan kedaruratan yang efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas sumber daya penanggulangan bencana daerah. Adapun strategi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial dilakukan dengan memprioritaskan tersedianya peta dasar dan tematik nasional baik di darat maupun di laut pada wilayah nasional yang terkena bencana nasional yang mengakibatkan perubahan rona muka bumi secara massive; serta meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim serta bencana alam laut. Prioritas 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK Sasaran Prioritas Sasaran pembangunan daerah tertinggal adalah:

RKP 2012

I.2-59

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

a. b. c.

Bab II

Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,8 persen pada tahun 2012; Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 16.6 persen pada tahun 2012; dan Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2012 menjadi 69.9

Sedangkan sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan antara lain: a. b.

c. d. e. f.

Terselesaikannya secara bertahap permasalahan perbatasan. Tercapainya kemajuan yang signifikan dalam upaya penyelesaian segmen batas darat, dengan prioritas batas negara antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan dan RI-Timor Leste di Provinsi NTT; Mulai menurunnya tingkat kejadian kegiatan ilegal secara gradual di seluruh kawasan perbatasan darat dan laut Mulai meningkatnya akses masyarakat kepada sarana dan prasarana dasar, dengan prioritas 39 kecamatan perbatasan prioritas Mulai meningkatnya pendapatan masyarakat dengan prioritas di 39 kecamatan perbatasan prioritas Mulai terciptanya keterkaitan sistem produksi dan distribusi antara Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan pusat kegiatan di kecamatan perbatasan sekitarnya dalam suatu sistem kawasan pengembangan ekonomi;\

Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah meningkatkan sinergisitas antar sektor pembangunan dan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan ke dalam upaya-upaya sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal; Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Sedangkan arah kebijakan yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan adalah “mengoptimalkan dan mengkonsolidasikan kontribusi seluruh stakeholder dalam upaya penegasan kedaulatan wilayah NKRI dan inisiasi pemutusan keterisolasian masyarakat terhadap akses pelayanan ekonomi dan sosial dasupaya-upaya strategi sebagai berikut: a. b. c. d. e. I.2-60

Peningkatan diplomasi perbatasan dan menindaklanjuti hasil-hasil perundingan perbatasan. Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara; Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum; Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

f.

Bab II

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Prioritas 11: KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Kebudayaan Sasaran pembangunan kebudayaan yang menjadi prioritas nasional adalah (1) meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni dan budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (2) meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten; dan (3) meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas di bidang kebudayaan. Untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka arah kebijakan prioritas pembangunan kebudayaan adalah meningkatkan upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman budaya untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri bangsa. Inovasi Teknologi Sedangkan sasaran pembangunan iptek dalam rangka inovasi teknologi adalah meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas. Untuk itu arah kebijakannya adalah penguatan sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi dibidangbidang teknologi yang strategis. PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Sasaran Prioritas Sasaran Pembangunan Prioritas lainnya bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah: a.

Meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektivitas proses deradikalisasi.

b.

Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitasi, kualitas, maupun variasinya.

c.

Meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia.

d.

Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang.

RKP 2012

I.2-61

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

Arah Kebijakan Arah kebijakan Prioritas lainnya bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah: a.

Menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan dan penangggulangan tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme.

b.

Melaksanakan pendidikan politik untuk penanaman nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan kepada masyarakat luas.

c.

Melanjutkan upaya pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya.

d.

Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia melalui peningkatan kerja sama multilateral di bidang kejahatan lintas negara dan terorisme.

e.

Peningkatan koordinasi penanganan perkara Tipikor dan upaya penyelamatan aset hasil Tipikor diantara penegak hukum.

f.

Peningkatan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN Industri Pengolahan NonMigas Sasaran pertumbuhan industri pengolahan non migas tahun 2012 adalah 6,3 persen. Untuk itu kebijakan industri pada tahun 2012 untuk tujuan jangka pendek diarahkan pada pengamanan pasar domestik dari produk impor serta berbagai upaya harmonisasi tarif. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang diarahkan pada revitalisasi industri penumbuhan klaster industri berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia terampil, dan industri untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang difokuskan pada: (1) Revitalisasi industri, khususnya industri pupuk, industri gula, dan revitalisasi berbagai rumpun (cluster) industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional; dan (2) Penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit (oleochemical) serta rumpun industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi. Perdagangan Internasional Sasaran perdagangan internasional adalah meningkatnya angka pertumbuhan ekspor. Dalam rangka meningkatkan akses pasar, Indonesia melakukan multitrack strategy, yaitu strategi diplomasi di fora multilateral, regional, dan bilateral. Melalui multitrack strategy ini, Indonesia telah berhasil memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik di forum WTO melalui G-20, G-33, dan NAMA 11, di forum ASEAN, ASEAN – Mitra dan Sub Regional ASEAN serta forum Bilateral. Tenaga Kerja Indonesia Pada tahun 2012, diperkirakan TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah mencapai 700.000 orang. Sasaran yang ingin dicapai untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada TKI adalah: (1) terselenggaranya sistem informasi layanan TKI I.2-62

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

(SIM TKI) yang mengintegrasikan sistem informasi yang dimiliki oleh K/L terkait yang mendukung pelayanan dan perlindungan TKI; (2) tertanganinya seluruh pengaduan yang diterima oleh hotline service dalam waktu 2x24 jam; (3) terwujudnya pos pelayanan TKI di kecamatan di daerah-daerah kantong TKI; dan (4) terlaksananya revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaga penyelenggara pengiriman uang non-bank akan diformalkan agar proses transfer uang oleh TKI ke Indonesia (remitansi) menjadi lebih murah, efisien dan handal. Terkait dengan hal tersebut, akan ditetapkan UU Transfer Dana yang mengatur pengiriman uang hanya bisa dilakukan oleh perbankan atau lembaga non-bank yang berbadan hukum, dan tidak membolehkan dilakukan perorangan. PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Kepariwisataan Sasaran pembangunan kepariwisataan tahun 2012 adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 7,5 juta orang dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara 245 juta perjalanan; Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,50 juta orang; Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penerimaan PDB menjadi 5,10 persen; Meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi sebesar 5,76 persen; Meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD 7,65 miliar; dan Meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi sebesar Rp. 171,00 triliun.

Untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka arah kebijakan prioritas pembangunan keparawisataan adalah mendorong peningkatan penerimaan devisa dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui penguatan pariwiata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi periwiata bahari dan budaya, dengan tetap memperhatikan asas manfaata, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, dan berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan iptek, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kepemudaan Sasaran pembangunan pemuda dan olahraga yang menjadi prioritas nasional pada tahun 2012, adalah: (1) meningkatnya character building, konsolidasi, dan revitalisasi gerakan kepemudaan dan kepramukaan; (2) meningkatnya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda; (3) meningkatnya pemberdayaan organisasi kepemudaan; dan (4) meningkatnya penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka arah kebijakan prioritas nasional RKP 2012

I.2-63

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

pembangunan pemuda dan olahraga adalah: (1) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan (2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Kehidupan Beragama Sasaran pembangunan bidang agama adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang ditandai dengan: (1) terwujudnya harmoni sosial yaitu dengan meningkatnya pertemuan dan kerjasama antarumat beragama; dan (2) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yaitu pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar. Arah kebijakan pembangunan bidang agama adalah: (1) meningkatkan harmoni sosial antarumat beragama melalui sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, khususnya Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian Rumah Ibadat dan SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia, serta meningkakan efektifitas FKUB; dan (2) meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar dengan menerapkan standar pelayanan minimum (SPM). Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sasarannya adalah tersusunnya: kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan tenaga kerja perempuan, dan korban perdagangan orang; kebijakan penyusunan data gender; dan kebijakan penghapusan kekerasan pada anak. Untuk itu arah kebijakannya adalah perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. 2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang, Pengarusutamaan, dan Lintas Bidang Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Bidang Ekonomi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Politik Bidang Pertahanan dan Keamanan Bidang Hukum dan Aparatur Bidang Wilayah dan Tataruang Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan dalam Buku II. Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RKP 2012. Pada dasarnya pembangunan di I.2-64

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKP 2012 terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsi mpengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwainya prinsipprinsip pengarustamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada. RKP 2012 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (1) penanggulangan kemiskinan ; (2) perubahan iklim global; (3) pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, dan (4) perlindungan anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. 2.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah memberikan arahan yang jelas agar pembangunan selama 20 tahun kedepan dapat mencapai sasaran pokok yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai hal tersebut, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional 20102014, yaitu: 1.

Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

2.

Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik.

RKP 2012

perdagangan

I.2-65

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

3.

Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.

4.

Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana.

5.

Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Sesuai dengan titik berat Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 sebagaimana di atas, maka berbagai strategi pembangunan wilayah tersebut akan dilaksanakan dalam kerangka memperluas basis pertumbuhan, baik secara sektor maupun secara wilayah melalui pemantapan sinergi antara pusat-daerah dan antardaerah dalam mensinkronisasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang terbatas. Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Dalam mempercepat pembangunan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Selain itu, akan dilakukan upaya-upaya untuk mempercepat pembangunan di beberapa wilayah yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah lainnya serta meningkatkan keterkaitan intrawilayah dan antarwilayah (domestic connectivity) melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Arah dan kebijakan pengembangan kewilayahan pada tahun 2012 ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran prioritas nasional sejalan dengan isu strategis yang ada di setiap wilayah. Penyiapan RKP Tahun 2012 dilakukan untuk mempertahankan momentum pembangunan dan mendorong pembangunan yang berkeadilan dengan tetap mengacu pada 11 prioritas dan empat pilar pembangunan: progrowth, pro-poor, pro-jobs, dan pro-environment. A)

PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU-PULAU BESAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, maka kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. (1)

Pengembangan Wilayah Sumatera

Kebijakan pengembangan wilayah Sumatera dalam tahun 2012 diarahkan untuk menjadikan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikulutura, sawit dan karet, serta sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut yang dilakukan dengan meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut. Wilayah Sumatera juga diarahkan untuk mengembangkan (cluster) industri unggulan yang dilakukan dengan strategi mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional I.2-66

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

(PKN) Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi, sehingga wilayah Sumatera dapat diperhitungkan sebagai salah satu wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagai sentra produksi dan industri unggulan, wilayah Sumatera perlu didukung oleh iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan investasi di wilayah Sumatera. Dengan demikian, kebijakan pengembangan wilayah Sumatera juga perlu diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas legislasi, meningkatkan penegakan hukum, Hak Azazi Manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel. Pembangunan wilayah Sumatera perlu dilakukan secara sinergis di berbagai sektor dengan tetap mengupayakan pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional, pengembangan industri pariwisata alam dan budaya, pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi, penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera, pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN, peningkatan program penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional, dan pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera serta diikuti upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana. (2)

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Arah kebijakan pembangunan Wilayah Jawa-Bali di tahun 2012 ditujukan untuk tetap mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional yang akan dilakukan melalui melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan, serta menekankan juga pada pengembangan industri unggulan potensial di berbagai wilayah potensial di Jawa-Bali. Sementara itu dalam upaya percepatan transformasi ekonomi di Wilayah Jawa-Bali akan dilakukan dengan strategi memantapkan PKN Jabodetabek sebagai pusat jasa dan perdagangan berkelas internasional; serta mengembangkan PKN Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri. Pengembangan wilayah Jawa-Bali tetap diarahkan untuk mendorong pembangunan wilayah Selatan Jawa melalui percepatan transformasi struktur ekonomi serta penguatan produktivitas ekonomi dan investasi. Sementara itu, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali perlu dikembangkan dengan pola distribusi penduduk yang lebih seimbang serta diikuti dengan fokus pada kebijakan pengurangan tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta pengurangan tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Sementara itu, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia diarahkan sejalan dengan transformasi ekonomi ke arah sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa). Untuk mendorong perekonomian, wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mengembangkan jasa pariwisata dan meningkatkan nilai surplus perdagangan internasional serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk memperlancar arus barang dan jasa dengan mengutamakan pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung dan RKP 2012

I.2-67

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

sumber daya air dan lahan. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali tidak akan terlepas dari dukungan pelaksanaan tata kelola yang baik, oleh karena itu penekanan upaya pemantapan tata kelola di Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 dilakukan melalui reformasi birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien; mengembangkan sistem pengurusan perizinan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kredibilitas lembaga hukum. Selain itu, diperlukan upaya-upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa wilayah di Jawa-Bali, khususnya bencana banjir, longsor dan gunung berapi serta diikuti upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. (3)

Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pada tahun 2012, pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; serta meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dilaksanakan dengan strategi pengembangan yaitu meningkatkan produktivitas budi daya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, pengembangan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional dilaksanakan dengan strategi pengembangan mengoptimalkan industri migas dan pertambangan, serta mengembangkan industri energi alternatif terbarukan. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan juga tetap diarahkan untuk melanjutkan upaya pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri pariwisata alam dan budaya. Untuk memperkuat keterkaitan domestik antarwilayah, diarahkan pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Pengembangan kawasan perbatasan di wilayah Kalimantan sebagai beranda depan wilayah nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan transportasi. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan juga ditujukan untuk pengamanan pulau-pulau terluar serta pencegahan dini adanya abrasi pantai. Terkait dengan upaya pemantapan tata kelola, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mengembangkan daerah otonom yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, yaitu dengan upaya meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi, meningkatkan penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

I.2-68

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

(4)

Bab II

Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pembangunan wilayah Sulawesi pada tahun 2012 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan dan lumbung pangan nasional dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan, serta meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap. Dalam upaya mengembangkan wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional, kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi juga perlu tetap memperhatikan pengembangan gugus industri unggulan wilayah, pengembangan wilayah Sulawesi sebagai satu kesatuan ekonomi domestik melalui pengembangan integrasi sistem jaringan transportasi serta pengembangan Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia melalui peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan. Untuk mendorong perekonomian Wilayah Sulawesi, pembangunan diarahkan untuk pengembangan jalur wisata alam dan budaya dengan memperkuat jalur wisata di wilayah Sulawesi serta jalur wisata dengan wilayah lainnya. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia didorong dengan kebijakan pengurangan tingkat pengangguran dan pengurangan kemiskinan serta peningkatan akses kesehatan dan pendidikan di beberapa wilayah di Sulawesi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan manusia. Dalam bidang sarana dan prasarana, pengembangan diarahkan pada kebijakan di sektor energi yaitu meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik, yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik serta diversifikasi sumber energi primer. Pengembangan kawasan perbatasan di wilayah Sulawesi sebagai beranda depan wilayah nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal serta pengamanan pulau-pulau terluar serta pencegahan dini adanya abrasi pantai. Dalam upaya pemantapan tata kelola di wilayah Sulawesi, arah kebijakan yang diambil yaitu penguatan daerah otonom dan kualitas pelayanan publik, yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas legislasi dan regulasi; penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi; serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. (5)

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pembangunan wilayah Nusa Tenggara di tahun 2012 diarahkan untuk mengoptimalisasikan pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, yang dilakukan dengan strategi mengembangkan sentra produksi rumput laut, jagung, kakao, peternakan, dan perikanan tangkap. Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan dari pengembangan komoditas unggulan tersebut, maka Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mengembangkan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan RKP 2012

I.2-69

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

komoditas unggulan dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mendorong perekonomian wilayah Nusa Tenggara, pembangunan diarahkan melalui pengembangan sektor unggulan yaitu pariwisata bahari yang didorong oleh peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Nusa Tenggara. Sedangkan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi serta peningkatan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara di tahun 2012 tidak terlepas dari upayaupaya pelaksanaan tata kelola yang baik, yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara itu sendiri. Dalam upaya mendukung pemantapan tata kelola, kebijakan diarahkan untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah; meningkatkan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk penanganan kasus korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. (6)

Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan Wilayah Maluku tahun 2012 diarahkan untuk pengembangan sentra produksi komoditas unggulan dengan meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya serta diversifikasi produk untuk pasar dalam dan luar negeri, mengembangkan klaster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat industri pengolahan penganekaragaman produk olahan kelapa dan mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan. Untuk mendorong perekonomian wilayah Maluku, pembangunan diarahkan melalui pengembangan sektor unggulan yaitu pariwisata bahari. Sedangkan untuk peningkatan ketahanan pangan dan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pembangunan diarahkan untuk peningkatan pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil serta diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Maluku dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi serta peningkatan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam mendukung upaya pemantapan tata kelola, Wilayah Maluku diarahkan pada peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola yang akan dilakukan dengan strategi: meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah; meningkatkan penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi; serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Disamping itu, pembangunan Wilayah Maluku juga tetap diarahkan untuk penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan dan peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan serta percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara I.2-70

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. (7)

Pengembangan Wilayah Papua

Pembangunan Wilayah Papua tahun 2012 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dalam upaya mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki oleh Wilayah Papua, maka pembangunan Wilayah Papua tahun 2012 diarahkan untuk pengembangan sektor dan komoditas unggulan yang dilakukan dengan mengembangkan sentra produksi pertanian, perikanan laut, mengembangkan industri pengolahan perikanan laut, serta mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya. Untuk mendorong perekonomian wilayah Papua serta untuk peningkatan ketahanan pangan, pembangunan diarahkan untuk peningkatan pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, didalam upaya mendukung pemantapan tata kelola di Wilayah Papua, maka pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan dengan memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal, menghormati dan memperkuat lembaga adat, pengendalian HIV/AIDS serta meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik. Disamping itu, pembangunan Wilayah Papua juga tetap diarahkan untuk pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan serta penguatan ekonomi daerah. Sementara itu, upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan kapasitas penanggulangan bencana untuk meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam. B)

PENGEMBANGAN WILAYAH LAUT

Pengembangan wilayah laut dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek geologi, oseanografi, biologi atau keragaman hayati, habitat, potensi mineral dan energi, potensi perikanan, potensi wisata bahari, potensi industri maritim, potensi transportasi, dan teknologi. Pendekatan ini merupakan sinergi dari pengembangan pulau-pulau besar dalam konteks pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Pendekatan ini memandang wilayah laut Indonesia atas dua fungsi: (i) sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antarwilayah, dan (ii) sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah. Pengembangan wilayah laut didasarkan pada sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain. Pada tahun 2012, pengembangan wilayah laut nasional diprioritaskan pada wilayah pengembangan kelautan Makassar-Buton dan Banda-Maluku, dengan tetap melanjutkan upaya pengembangan di wilayah RKP 2012

I.2-71

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

pengembangan kelautan Sumatera, Malaka dan Jawa. Untuk meningkatkan pengembangan wilayah kelautan Makassar-Buton, arah kebijakan yang diambil yaitu optimalisasi peran strategis kelautan dalam meningkatkan interaksi perdagangan intra pulau (antar provinsi di Sulawesi) maupun dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai penggerak Kawasan Timur Indonesia. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi pengembangan: (1) peningkatan sistem transportasi laut yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi; (2) pemantapan sistem transportasi laut untuk memperkuat fungsi intermediasi Sulawesi bagi KBI dan KTI; (3) pembangunan pelabuhan-pelabuhan ikan dalam klaster-klaster industri pengolahan hasil laut; (4) pengembangan pelabuhan hub ekspor komoditas unggulan; (5) peningkatan pengawasan jalur pelayaran internasional untuk mencegah aktivitas penyelundupan; (6) pengembangan lembaga pendidikan dan kurikulum berbasis kelautan (perikanan, pariwisata, perkapalan); (7) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); dan (8) pengembangan wisata bahari. Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Sementara itu, fokus prioritas pengembangan kelautan Banda-Maluku diarahkan untuk merintis pengembangan industri berbasis sumber daya kelautan dan wisata bahari. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan yang diambil adalah: (1) pengembangan sumber daya manusia berketrampilan tinggi di bidang kelautan (pendidikan dan pelatihan); (2) pengembangan komoditas unggulan bernilai tinggi berbasis kelautan seperti kerang mutiara dan ikan hias; (3) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); (4) pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat khususnya wilayah pesisir untuk memperkuat modal sosial; (5) peningkatan akses permodalan bagi nelayan; (6) pengembangan wisata bahari. Arah kebijakan dan strategi wilayah kelautan ini diintegrasikan dengan arah kebijakan dan strategi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. C)

PENGEMBANGAN KAWASAN

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah juga diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, serta keterkaitan antara kota-desa; (2) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, serta (3) pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan rawan bencana. Pada tahun 2012, arah kebijakan pengembangan kawasan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Mengembangkan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota;

2.

Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan;

3.

Meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (hulu-hilir);

I.2-72

RKP 2012

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

Bab II

4.

Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional dan internasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata-rantai proses produksi dan distribusi;

5.

Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional;

6.

Melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju;

7.

Mendorong pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah; penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana; mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan; serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

RKP 2012

I.2-73

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi makro tahun 2010, perkiraannya pada tahun 2011, sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2012, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2012 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

3.1. KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN TAHUN 2011 Secara garis besar, kondisi ekonomi makro tahun 2010 dan perkiraannya pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Pertama, stabilitas ekonomi sepanjang tahun 2010 terjaga di dalam proses pemulihan ekonomi dunia. Dalam tahun 2010, rata-rata harian nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.087 per dolar AS atau menguat 12,6 persen dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya serta cadangan devisa mencapai USD 96,2 miliar, naik USD 30,1 miliar dibandingkan tahun 2009. Laju inflasi pada tahun 2010 terjaga sebesar 7,0 persen dengan harga-harga komoditi dunia yang mulai meningkat tajam dan cuaca ekstrem di berbagai wilayah. Dalam tahun 2011, stabilitas ekonomi diupayakan tetap terjaga dihadapkan resiko eksternal terutama dari potensi krisis utang Eropa yang masih besar, meningkatnya harga komoditi dunia termasuk minyak mentah, resiko terkait dengan perubahan iklim global, serta dampak dari tsunami di Jepang. Kedua, ekonomi dalam tahun 2010 tumbuh 6,1 persen, lebih tinggi dari tahun 2009 (4,6 persen). Pertumbuhan ekonomi didukung oleh investasi yang meningkat, kemampuan ekspor barang dan jasa yang membaik, serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Dalam keseluruhan tahun 2010, pembentukan modal tetap bruto tumbuh 8,5 persen; ekspor barang dan jasa naik 14,9 persen; dan konsumsi masyarakat meningkat 4,6 persen. Dalam tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,4 persen didukung oleh penguatan permintaan domestik yang lebih baik dengan berbagai resiko eksternal yang dihadapi. Ketiga, kualitas pertumbuhan ekonomi membaik dengan terjaganya stabilitas dan momentum pertumbuhan. Pada bulan Maret 2010, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 31,0 juta orang (13,3 persen) atau berkurang 1,5 juta orang dibandingkan tahun 2009. Jumlah pengangguran terbuka menurun dari 9,0 juta orang (7,9 persen) pada tahun 2009 menjadi 8,3 juta orang (7,1 persen) pada tahun 2010. Dalam tahun 2011, kualitas pembangunan diupayakan lebih baik.

RKP 2012

I.3-1

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

3.1.1. Ekonomi Dunia Sampai dengan awal tahun 2011, pemulihan ekonomi dunia dari krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008 berlangsung lebih baik dari yang diperkirakan. Meskipun demikian, beberapa resiko yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi dunia tetap tinggi dengan masih besarnya kekuatiran terhadap krisis fiskal dan utang di Eropa, meningkatnya harga komoditi dunia termasuk harga minyak mentah, memburuknya situasi politik di Korea, Afrika Utara, dan Timur Tengah, serta perubahan iklim global dan bencana alam di berbagai belahan dunia. Dalam keseluruhan tahun 2010, perekonomian dunia tumbuh 5,0 persen setelah turun 0,6 persen pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi ini terutama didorong oleh percepatan ekonomi di kawasan Asia dan pemulihan ekonomi di kawasan Amerika Utara. Ekonomi Cina, India dan Jepang masing-masing tumbuh 10,3 persen, 8,7 persen dan 3,9 persen pada tahun 2010 setelah mengalami perlambatan dan penurunan pada tahun 2009. Ekonomi Amerika Serikat pada keseluruhan tahun 2010 tumbuh 2,9 persen setelah turun 2,6 persen pada tahun 2009. Sementara itu, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa berlangsung lambat dengan beberapa negara masih mengalami resesi dan kekuatiran terhadap utang yang besar. Dalam tahun 2010, ekonomi Kawasan Eropa (16) tumbuh 1,7 persen setelah mengalami penurunan 4,1 persen pada tahun 2009. Sampai dengan triwulan IV/2010, ekonomi Yunani dan Irlandia masih mengalami resesi dengan beban utang dan defisit anggaran yang sangat besar. Stok utang Pemerintah Yunani mencapai 126,8 persen PDB pada tahun 2009 serta defisit anggaran Pemerintah Irlandia meningkat menjadi 34,0 persen PDB pada tahun 2010. Upaya untuk meningkatkan ketahanan fiskal di Kawasan Eropa diperkirakan membutuhkan waktu lama dan akan dicermati mengingat potensinya yang membahayakan bagi stabilitas keuangan global. Pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan perubahan iklim global mendorong permintaan terhadap komoditi dunia termasuk energi. Indeks harga komoditi non-energi terus meningkat sejak pertengahan tahun 2010 dan sudah melampaui tingkat harga pada pertengahan tahun 2008. Pada bulan Februari 2011, harga komoditi non-energi naik 43,0 persen (y-o-y) didorong oleh kelompok komoditi pangan dan komoditi bahan baku industri. Sejalan dengan kenaikan harga komoditi non-energi, harga minyak mentah meningkat cukup tajam. Sejak bulan Oktober 2010, harga rata-rata minyak mentah (Brent, Dubai, dan WTI) meningkat di atas USD 90 per barel per bulan dan mencapai sekitar USD 97,7 per barel pada bulan Februari 2011. Selain didorong oleh permintaan yang meningkat, tingginya harga minyak mentah dunia juga didorong oleh kenaikan produksi minyak yang sangat terbatas dari negara-negara non-OPEC. Seiring dengan peningkatan harga komoditi dunia dan pemulihan ekonomi, inflasi di banyak negara meningkat cukup tajam. Laju inflasi Cina meningkat mencapai 4,9 persen (y-o-y) pada bulan Februari 2010. Demikian juga di banyak negara lainnya, termasuk negara maju, laju inflasi meningkat seperti pada pertengahan tahun 2008. Laju inflasi di Jepang dan Kawasan Eropa pada tahun 2010 mencapai 0,0 persen dan 2,4 persen setelah mengalami deflasi 1,7 persen dan inflasi 0,9 persen pada tahun 2009. Secara keseluruhan, inflasi di banyak negara kembali ke pola normal tahunan sebagaimana sebelum terjadi krisis keuangan global dan berpotensi lebih besar dengan meningkatnya harga komoditi dunia termasuk minyak mentah. Guna mengatasi peningkatan laju inflasi, bank sentral di beberapa negara I.3-2

RKP 2012

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

menempuh kebijakan moneter yang lebih ketat. Sejak bulan Oktober 2010, Cina telah menaikkan suku bunga acuan tiga kali hingga menjadi 6,1 persen di bulan Februari 2011. Demikian pula dengan suku bunga di Korea dan India yang masing-masing mencapai 2,75 persen dan 6,0 persen pada awal tahun 2011, naik dibandingkan akhir tahun 2009 yang mencapai 2,0 persen dan 4,75 persen. Sementara itu negara-negara maju masih mempertahankan suku bunga rendah untuk membantu mendorong pemulihan ekonominya dengan tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyesuaian guna mengendalikan ekspektasi inflasi yang tinggi. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global. Indeks harga saham di berbagai pasar bursa dunia meningkat. Indeks saham Dow Jones di Amerika Serikat mencapai 11.578 pada akhir bulan Desember 2010 dan terus meningkat hingga mencapai 12.226 pada bulan Februari 2011, lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2009 yang mencapai 10.428. Demikian pula dengan indeks bursa FTSE 100 di London, Hang Seng di Hongkong serta STI di Singapura yang masing-masing mencapai 5.900, 23.035, 3.190 pada akhir bulan Desember 2010, naik dibandingkan akhir tahun sebelumnya yang masing-masing mencapai 5.413, 21.873 dan 2.898. Hingga akhir bulan Februari 2011, indeks FTSE 100 di London, Hang Seng di Hongkong serta STI di Singapura masing-masing mencapai 5.994, 23.338, dan 3.011 Secara keseluruhan, ekonomi dunia pada tahun 2011 diperkirakan tumbuh 4,4 persen didorong oleh ekonomi Asia yang tumbuh kuat dan ekonomi negara-negara maju yang pulih secara bertahap dengan berbagai resiko yang harus dicermati dan diantisipasi. 3.1.2. Moneter, Perbankan dan Pasar Modal Memasuki tahun 2010, kecenderungan penguatan nilai tukar rupiah terus berlanjut. Rata-rata bulanan nilai tukar rupiah menguat dari Rp 9.458 per USD pada bulan Desember 2009, menjadi Rp 9.027 per USD pada bulan April 2010. Pada bulan Mei 2010, rata-rata bulanan nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai Rp 9.183 per USD akibat kekhawatiran krisis finansial di Eropa. Meredanya kekuatiran pada ketahanan fiskal di Eropa dan meningkatnya arus modal ke negara-negara emerging termasuk Indonesia selanjutnya menguatkan kembali rata-rata bulanan nilai tukar Rupiah hingga mencapai Rp 9.018 per USD pada bulan Desember 2010. Secara keseluruhan tahun 2010, rata-rata harian nilai tukar rupiah mencapai Rp. 9.087 per USD atau menguat 12,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Kenaikan harga komoditi dunia serta cuaca ekstrem pada beberapa wilayah memberi tekanan pada laju inflasi di dalam negeri. Laju inflasi pada bulan Januari 2010 mencapai 3,7 persen (y-o-y) dan terus meningkat hingga mencapai 6,4 persen (y-o-y) pada bulan Agustus 2010 didorong oleh kenaikan harga bahan makanan. Secara keseluruhan, laju inflasi pada tahun 2010 mencapai 7,0 persen (y-o-y) persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,8 persen. Dari sisi komponen pembentuknya laju inflasi tahun 2010 disebabkan oleh inflasi inti sebesar 4,3 persen, inflasi volatile foods sebesar 17,7 persen dan inflasi administered prices sebesar 5,4 persen. Dengan tetap terjaganya kepercayaan terhadap Rupiah di tengah meningkatnya laju inflasi, dalam keseluruhan tahun 2010 Bank Indonesia masih mempertahankan RKP 2012

I.3-3

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

tingkat suku bunga BI rate pada tingkat 6,50 persen. Terjaganya tingkat suku bunga BI rate sepanjang tahun 2010 memberikan ruang bagi perbankan nasional untuk menurunkan suku bunga. Hingga akhir tahun 2010, tingkat suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing mencapai 12,8 persen; 12,3 persen dan 14,5 persen turun dari 13,7 persen, 13,0 persen, dan 16,4 persen pada akhir tahun 2009. Menurunnya suku bunga pinjaman dan membaiknya perekonomian domestik mendorong kinerja penyaluran kredit perbankan. Hingga akhir tahun 2010, penyaluran dana pihak ketiga (DPK) meningkat hingga mencapai Rp1.784 triliun atau tumbuh 23,3 persen (y-o-y), terutama didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi yang masing-masing mencapai 26,2 persen, 22,9 persen, dan 16,9 persen (y-o-y). Peningkatan penyaluran kredit tetap didukung oleh kesehatan perbankan yang kuat. Hingga akhir tahun 2010, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio – CAR) bank umum relatif terjaga dan mencapai 17,2 persen. Selain itu, rasio kredit bermasalah bank umum berhasil diturunkan dari 3,4 persen pada akhir tahun 2009 menjadi sekitar 2,6 persen pada akhir tahun 2010 yang merupakan tingkat terendah dalam lima tahun terakhir. Dalam rangka menjaga meningkatnya ekspektasi inflasi, pada bulan Februari 2011, suku bunga acuan (BI rate) dinaikkan 25 bps menjadi 6,75 persen. Dalam keseluruhan tahun 2011, kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan yang sudah dicapai. Terjaganya stabilitas ekonomi dan meningkatnya kinerja pasar modal regional ikut mendorong kinerja pasar modal dalam negeri. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia meningkat dari 2.534,4 pada akhir tahun 2009 menjadi 3.703,5 pada akhir tahun 2010. Pada akhir bulan Februari 2011, indeks harga saham gabungan mencapai 3.470,4, naik 36,1 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. 3.1.3. Neraca Pembayaran. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan harga-harga komoditi dunia pada tahun 2010 mendorong penerimaan ekspor nasional. Pada tahun 2010, total penerimaan ekspor mencapai USD 158,2 miliar, naik 32,3 persen dibandingkan tahun 2009. Kenaikan tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masingmasing sebesar 37,9 persen dan 31,1 persen. Terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan masyarakat meningkatkan kebutuhan impor. Dalam tahun 2010, pengeluaran impor meningkat menjadi USD 127,1 miliar, atau naik 42,0 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh impor migas dan nonmigas yang masingmasing naik sebesar 54,4 persen dan 39,3 persen. Dengan defisit jasa-jasa (termasuk pendapatan dan transfer berjalan) yang mencapai USD 24,8 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2010 mencapai sekitar USD 6,3 miliar. Investasi langsung asing (neto) pada tahun 2010 mencapai surplus sebesar USD 9,8 miliar, lebih tinggi dari tahun 2009 (USD 2,6 miliar), didorong oleh investasi langsung asing yang masuk sebesar USD 12,7 miliar. Arus masuk investasi portfolio (neto) meningkat mencapai USD 15,2 miliar, dengan investasi portofolio yang masuk sebesar USD 15,7 miliar. Dengan surplus investasi lainnya yang mencapai sebesar USD I.3-4

RKP 2012

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

1,1 miliar, neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2010 mengalami surplus sebesar USD 26,2 miliar. Cadangan devisa pada akhir tahun 2010 mencapai USD 96,2 miliar atau cukup untuk membiayai kebutuhan 7,0 bulan impor. 3.1.4. Keuangan Negara. Dalam tahun 2010, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan dorongan kepada perekonomian, baik melalui sisi penerimaan maupun dari sisi belanja dengan tetap menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Pendapatan negara dan hibah pada tahun 2010 mencapai Rp 1.016,5 triliun (15,8 persen PDB) atau meningkat 19,8 persen dibandingkan tahun 2009. Peningkatan pendapatan negara terus didukung oleh penerimaan pajak melalui penyempurnaan administrasi dan peraturan perundang-undangan. Dengan berbagai langkah yang ditempuh, penerimaan perpajakan pada tahun 2010 mencapai Rp 744,4 triliun (11,6 persen PDB) atau menyumbang 73,4 persen dari total penerimaan dalam negeri. Di sisi pengeluaran, belanja negara tahun 2010 mencapai Rp 1.056,5 triliun (16,4 persen PDB). Realisasi ini lebih rendah Rp 69,6 triliun dibandingkan rencana APBN-P. Tidak terserapnya secara maksimal belanja negara disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah pusat yang hanya mencapai Rp 711,8 triliun atau 91,1 persen dari APBN-P. Dalam belanja pemerintah pusat, peningkatan yang besar terjadi pada subsidi energi. Pada tahun 2010, subsidi energi meningkat menjadi Rp 140,0 triliun, dengan rincian Rp 82,4 triliun untuk subsidi BBM, LPG, dan BBN, serta Rp 57,6 triliun untuk subsidi listrik. Meningkatnya subsidi energi terutama disebabkan oleh harga minyak dunia yang tinggi sepanjang tahun 2010. Dengan pendapatan negara dan hibah yang lebih baik dan penyerapan anggaran belanja yang lebih rendah, defisit anggaran menjadi lebih kecil dari yang direncanakan. Dalam tahun 2010, defisit anggaran mencapai 0,6 persen PDB atau sebesar Rp 40,0 triliun, lebih rendah dari APBN-P, yakni sebesar 2,1 persen PDB. Dengan perkembangan ini, stok utang pemerintah pada tahun 2010, turun menjadi 26,1 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya (28,4 persen). Dalam tahun 2011 kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk mempercepat proses percepatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp 1.104,9 triliun (15,7 persen PDB), terdiri atas penerimaan dalam negeri Rp 1.1012, triliun dan hibah Rp 3,7 triliun. Dalam rangka memberikan dorongan kepada perekonomian, belanja negara pada tahun 2011 ditingkatkan sebesar Rp 103,5 triliun menjadi Rp 1.229,6 triliun (17,5 persen PDB), terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 836,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 393,0 triliun. Dengan perkembangan sisi penerimaan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2011 diperkirakan terjaga pada tingkat 1,8 persen PDB dengan pembiayaan defisit terutama dari sumber dalam negeri. 3.1.5. Pertumbuhan Ekonomi Stabilitas ekonomi yang pulih dari gejolak tahun 2008 serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong kegiatan ekonomi mampu memulihkan kembali momentum RKP 2012

I.3-5

Bab III

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010 perekonomian tumbuh sebesar 6,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya (4,6 persen). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa dan investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang masing-masing tumbuh sebesar 14,9 persen dan 8,5 persen. Konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 4,6 persen dan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 0,3 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 terutama didorong oleh sektor industri pengolahan terutama nonmigas yang tumbuh sebesar 5,1 persen dan sektor tersier terutama pengangkutan dan komunikasi; perdagangan, hotel dan restoran; serta bangunan yang masing-masing tumbuh sebesar 13,5 persen; 8,7 persen, dan 7,0 persen. Adapun sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,9 persen dan 3,5 persen. Dengan membaiknya pemulihan ekonomi dunia dan penguatan ekonomi domestik, PDB pada tahun 2011 diperkirakan tumbuh 6,4 persen. Dari sisi pengeluaran, investasi serta ekspor barang dan jasa terus didorong sebagai penggerak perekonomian dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,5 persen dan 9,8 persen. Kegiatan ekonomi yang terus meningkat didukung oleh langkah-langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat diperkirakan akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah masing-masing sebesar 5,2 persen dan 6,4 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi akan digerakkan oleh industri yang diperkirakan tumbuh 5,1 persen seiring dengan perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor; sektor pertanian yang tumbuh 2,8 persen; sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 2,4 persen; serta sektor tersier yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan , jasa usaha; serta jasa-jasa yang meningkat masing-masing 8,5 persen, 7,3 persen, 8,8 persen, 13,4 persen, 6,3 persen dan 6,2 persen. 3.1.6. Pengangguran dan Kemiskinan. Momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada tahun 2010 telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Dalam tahun 2010, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,3 juta orang (7,1 persen) dan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 31,0 juta orang (13,3 persen). Pada tahun 2011, jumlah pengangguran terbuka diperkirakan menurun menjadi 7,0 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 11,5 – 12,5 persen.

3.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2012 Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2012 diperkirakan relatif sama dengan tahun 2011 dengan resiko yang tetap besar antara lain berasal dari kekuatiran yang masih besar terkait krisis fiskal dan utang di Eropa, meningkatnya harga komoditi dunia termasuk minyak mentah, krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah, serta perubahan iklim global. Resiko global yang masih besar tersebut akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Dalam pada itu, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai I.3-6

RKP 2012

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

langkah yang tepat. Secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2010 dapat ditingkatkan pada tahun 2012.

3.3. TANTANGAN POKOK Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2010 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2012, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. 1.

MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.

2.

MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian.

3.

MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Langkahlangkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.

3.4. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2012 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2012, yakni “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Bab 2 Buku I RKP tahun 2012.

3.5. SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2012 Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ditargetkan berkisar antara 6,6 - 6,8 persen yang diharapkan mengarah pada 6,7 persen dan laju inflasi diperkirakan sebesar 5,5 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 6,4 – 6,7 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 11,5 persen pada tahun 2012. 3.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Investasi Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga ekspor RKP 2012

I.3-7

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2012, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 6,7 persen, lebih tinggi dibandingkan sasaran tahun 2011 (6,4 persen). Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sebesar 11,5 persen dan 10,2 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh 12,0 persen. Dalam keseluruhan tahun 2012, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,4 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,8 persen. Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,2 persen. Adapun industri pengolahan diperkirakan tumbuh 5,6 persen didorong oleh industri nonmigas yang meningkat tumbuh 6,3 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar 9,0 persen; 8,2 persen; 8,9 persen; 13,0 persen; 6,2 persen; serta 6,3 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen pada tahun 2012 membutuhkan investasi sebesar Rp 2.875 triliun. Pembiayaan investasi diperkirakan sekitar 11,1 persen berasal dari pemerintah dan 88,9 persen dari masyarakat termasuk swasta. 3.5.2. Moneter Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga likuiditas perekonomian agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter akan terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 5,5 persen. 3.5.3. Neraca Pembayaran Penerimaan ekspor tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar 12,8 persen, didorong oleh peningkatan ekspor migas dan non-migas yang masing-masing naik 10,1 persen dan 13,5 persen. Sementara itu impor non-migas dan migas diperkirakan naik masing-masing sebesar sebesar 16,0 persen dan 5,6 persen. Dengan defisit sektor jasajasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2012 diperkirakan menurun menjadi USD 2,1 miliar. Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD 17,6 miliar didorong oleh meningkatnya investasi asing langsung (neto) sebesar USD 13,0 miliar dan investasi portfolio (neto) sebesar USD 9,3 miliar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD 4,8 miliar. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar USD 19,7 miliar dan cadangan devisa diperkirakan naik menjadi USD 137,8 miliar atau cukup untuk membiayai sekitar 7,6 bulan impor termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

I.3-8

RKP 2012

Bab III

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

3.5.4. Keuangan Negara Pada tahun 2012 pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai 15,9 persen PDB pada tahun 2012, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar 12,6 persen PDB dan penerimaan bukan pajak sebesar 3,1 persen PDB. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai 17,3 persen PDB, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 11,7 persen PDB dan transfer ke daerah sebesar 5,6 persen PDB. Dengan perkiraan penerimaan dan belanja tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2012, defisit APBN diperkirakan sekitar 1,4 persen PDB, yang akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang diperkirakan menurun menjadi 25,0 persen PDB pada tahun 2012. 3.5.5. Pengangguran dan Kemiskinan Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar 11,5 persen dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 6,4 – 6,7 persen dari angkatan kerja. Dengan harapan ekonomi tumbuh sebesar 6,7 persen, maka secara ringkas gambaran ekonomi makro dan neraca pembayaran tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. TABEL 3.1 GAMBARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2011 – 2012

PERTUMBUHAN EKONOMI (%) Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa Sisi Produksi Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha Jasa-jasa LAJU INFLASI (%) PENGANGGURAN TERBUKA (%) PENDUDUK MISKIN (%) *) masih dalam konsolidasi

RKP 2012

2009

2010 6,1

2011 Perkiraan 6,4

2012 Proyeksi 6,7

4,6 4,9 15,7 3,3 -9,7 -15,0

4,6 0,3 8,5 14,9 17,3

5,2 6,4 10,5 9,8 11,5

5,4 6,8 11,5 10,2 12,0

4,0 4,4 2,2 14,3 7,1 1,3 15,5

2,9 3,5 4,5 5,3 7,0 8,7 13,5

2,8 2,4 5,1 8,5 7,3 8,8 13,4

3,2 2,6 5,6 9,0 8,2 8,9 13,0

5,1 6,4 2,8 7,9 13,9

5,7 6,0 7,0 7,1 13,3

6,3 6,2 --*) 7,0 11,5-12,5

6,2 6,3 5,5 6,6 Sekitar 11,5

I.3-9

Bab III

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

TABEL 3.2 GAMBARAN NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2011 – 2012 (USD MILIAR) 2009 10,2 Transaksi Berjalan 119,6 Ekspor 20,6 - Migas 99,0 - Non-migas -89,5 Impor -16,0 - Migas -73,5 - Non-migas -20,0 Jasa-jasa*) 4,9 Transaksi Modal dan Finansial 0,1 Transaksi Modal 4,8 Transaksi Finansial 2,6 - Investasi Langsung (neto) 10,3 - Investasi Portfolio -8,2 - Investasi Lainnya (neto) 15,1 Total -2,7 Selisih Perhitungan 12,4 Neraca Keseluruhan 66,1 Cadangan Devisa *) Termasuk pendapatan (neto) dan transfer

2010 6,3 158,2 28,4 129,8 -127,1 -24,7 -102,4 -24,8 26,2 0,0 26,2 9,8 15,2 1,1 32,5 -2,2 30,3 96,2

2011 Perkiraan 3,9 182,9 37,5 145,4 -148,5 -31,9 -116,7 -30,5 17,9 0,1 17,8 10,6 11,3 -4,1 21,8 0,0 21,8 118,0

2012 Proyeksi 2,1 206,3 41,3 165,0 -169,1 -33,7 -135,4 -35,1 17,6 0,1 17,5 13,0 9,3 -4,8 19,7 0,0 19,7 137,8

3.6. PENDANAAN MELALUI TRANSFER KE DAERAH Pendanaan melalui transfer ke daerah meliputi Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Dana transfer ke daerah ini merupakan wujud dukungan pemerintah pusat terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Kebijakan pengalokasian dana ke daerah pada tahun 2012 melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya yaitu diarahkan untuk mendukung kesinambungan serta peningkatan kualitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional di daerah. Sedangkan tujuan dari dana transfer ke daerah ini adalah untuk: (1) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat, daerah dan antardaerah; (2) Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) Meningkatkan daya saing daerah; (5) Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal daerah; (7) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional dan meningkatkan sinkronisasi antar rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. 3.6.1. Dana Perimbangan Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, definisi Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Perimbangan I.3-10

RKP 2012

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah. Dana perimbangan diklasifikasikan menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan nilainya menggunakan formula penghitungan masing-masing. Pendelegasian tugas pada pemerintah daerah yang semakin besar dalam era desentralisasi berimplikasi pada peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Untuk ini, peningkatan alokasi dana transfer perlu disertai peningkatan kualitas pengelolaannya. Langkah peningkatan kualitas tersebut antara lain melalui penyempurnaan formula penghitungan, akurasi waktu distribusi dana, peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan peningkatan kualitas belanja daerah. Selain peningkatan kualitas, juga untuk mendorong sinergitas antara perencanaan anggaran pusat dan daerah, sesuai arahan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta rancangan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Bappenas dan Kementerian Keuangan (SEB No.0142/M.PPN/06/2009). Dalam hal ini yang dimaksud adalah perlunya meningkatkan penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) dalam semua dokumen perencanaan dan penganggaran. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. DAU merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang formula dan mekanisme pengalokasiannya diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005. Jumlah alokasi DAU sekurangkurangnya 26 persen pendapatan netto yang ditetapkan APBN. Penentuan besar dana yang mencakup ’kebutuhan fiskal daerah’ untuk melaksanakan fungsi dasar layanan umum, relevan dengan tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Namun, penggunaan unsur belanja pegawai dalam formula penghitungan besar alokasi per daerah berpotensi melahirkan kondisi soft budget constraint yang membebani pemerintah pusat. Arah kebijakan DAU menekankan pada penyempurnaan mekanisme agar tidak memicu inefisiensi pegawai pemerintah daerah ataupun menjadi insentif pendirian daerah otonom baru. Proxy variables dalam penghitungan ’kebutuhan fiskal’ perlu disempurnakan agar semakin mendekati kebutuhan belanja sesungguhnya. Arah kebijakan DAU adalah penyempurnaan formula alokasi melalui mekanisme peningkatan koordinasi antar instansi terkait, peningkatan akurasi basis penghitungan DAU serta akuntabilitas pengguna dana. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak penghasilan dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi). DBH dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal). Setiap daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan DBH disertai dengan peningkatan efektivitas penggunaan dana tersebut. Arah kebijakan DBH adalah penyempurnaan formula alokasi DBH dan peningkatan ketepatan waktu penyaluran DBH. Langkah tersebut sejalan dengan RPJMN 2010-2014 yang menekankan pada pelaksanaan tata kelola keuangan yang tepat waktu, tepat sasaran, efisien dan akuntabel. Sementara alokasi DBH untuk daerah otonom baru hasil pemekaran daerah akan dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan berlaku dan akan disalurkan saat pejabat daerah pemekaran tersebut telah diresmikan dan dilantik. Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan RKP 2012

I.3-11

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: a) Kriteria Umum, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; b) Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur kekhususan daerah; c) Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator teknis yang didukung data-data teknis masing-masing bidang. Secara umum, arah kebijakan DAK tahun 2012 adalah: a) Meningkatkan pagu nasional DAK secara lebih optimal dalam mendukung pencapaian prioritas nasional; b) Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RKP 2012 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), termasuk program-program dari prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan; c) Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka pemerataan pelayanan dasar; d) Meningkatkan penyediaan data-data teknis yang terpercaya sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan keserasian antara pencapaian prioritas nasional dan kebutuhan daerah; e) Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) untuk memperkuat pengelolaan DAK terkait upaya pencapaian prioritas nasional, serta meningkatkan pemanfaatan dana secara tepat waktu; f) Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah; g) Memberikan disinsentive bagi daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, sesuai peraturan yang berlaku. Bidang DAK tahun 2012 ditentukan berdasarkan identifikasi kebutuhan DAK untuk mendukung pencapaian prioritas nasional 2012 dengan memperhatikan kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014. Untuk mendukung tema RKP 2012 yaitu Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Kesejahteraan Rakyat, maka terdapat dua belas bidang DAK yang diajukan untuk pendanaan dari DAK yaitu (dalam kurung adalah Prioritas Nasional): (i) Prasarana Pemerintahan Daerah (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola); (ii). Pendidikan (Pendidikan); (iii). Kesehatan dan Keluarga Berencana (Kesehatan); (iv). Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi (Kesehatan); (v). Pertanian dan Infrastruktur Irigasi (Ketahanan Pangan); (vi). Kelautan dan Perikanan (Ketahanan Pangan); (vii). Infrastruktur Jalan dan Transportasi Perdesaan (Infrastruktur); (viii). Perumahan dan Pemukiman (Infrastruktur); (ix). Perdagangan (Iklim Investasi dan Iklim Usaha); (x). Listrik Perdesaan (Energi); (xi). Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana); (xii). Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik). Arah kebijakan masing-masing bidang DAK sesuai dengan Prioritas Nasional adalah sebagai berikut: a.

DAK Prasarana Pemerintahan Daerah diarahkan untuk (a) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintah di Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran dan Daerah Kabupaten/Kota Non Pemekaran; dan (b) Pengembangan

I.3-12

RKP 2012

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

sarana dan prasarana Pemerintahan yang diprioritaskan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Lingkup kegiatannya adalah: Pembangunan Kantor Bupati, Walikota, Gubernur, Setda, DPRD, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor lainnya. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah Percepatan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui penyediaan pembangunan dan rehabilitasi kantor pemerintahan di Daerah Pemekaran dan Non Pemekaran. b.

DAK Pendidikan diarahkan untuk menunjang Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang bermutu dan merata, yang diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak di sekolah SD/SDLB negeri dan pembangunan Ruang Kelas Baru untuk penambahan akses dan rasionalisasi rasio siswa perkelas untuk SMP dan penuntasan rehabilitasi ruang SMP serta Pembangunan Perpustakaan dan ruang belajar lainnya untuk SMP, serta pengadaan alat pendidikan bagi SMP. Lingkup kegiatannya adalah (a) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP rusak berat sebagai prioritas utama, selanjutnya pembangunan ruang kelas baru; (b) Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan di SD dan SMP (pembangunan perpustakaan dan mebel serta penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan); (c) Pembangunan ruang belajar lainnya bagi SMP; dan (d) Pengadaan alat pendidikan di jenjang pendidikan SMP. Sasaran tahun 2012 adalah (a) Persentase kabupaten dengan APM SD/SDLB ≥ 83,57 persen menjadi 82,5 persen; (b) Persentase kota dengan APM SD/SDLB ≥ 83,57 persen menjadi 82,5 persen; (c) Meningkatkan APM jenjang SD/SDLB menjadi 83,29 persen; (d) Meningkatkan persentase ruang kelas SD/SDLB dalam kondisi 100 persen baik.

c.

DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, dukungan program jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di Puskesmas dan kelas 3 Rumah Sakit, melalui peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes dan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin berkhasiat aman, bermutu dan bermanfaat, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Lingkup kegiatannya adalah : (1) Pelayanan kesehatan dasar yakni pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya, meliputi : a) Peningkatan puskesmas mampu menjalankan persalinan normal; b) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas/puskesmas perawatan mampu PONED, termasuk rumah dinas nakes terutama di DTPK; c) Pembangunan puskesmas baru termasuk rumah dinas nakes; d) Pembangunan Poskesdes, (2) Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi: a) Pemenuhan fasilitas tempat tidur kelas III RS; b) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan PONEK RS, (3) Pelayanan kefarmasian, meliputi : a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; b) Pembangunan baru, rehabilitasi, penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten/kota dan pembangunan baru instalasi farmasi gugus pulau/satelit. Sasaran tahun 2012 adalah: (a) Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 86 puskesmas; (b) Persentase puskesmas mampu PONED 80%; (c) Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 8.737 puskesmas; (d) Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK 90%; (e)

RKP 2012

I.3-13

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

Persentase RS yang melayani pasien miskin peserta Jamkesmas 85%; (f) Pembangunan Poskesdes sebanyak 3.000 Poskesdes; (g) Mendukung persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 90%. Alokasi dana DAK untuk keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, melalui peningkatan (a) Daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan; (b) Sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (c) Sarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB; (d) Sarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak; dan (e) Sarana pengolahan data dan informasi. Lingkup kegiatannya adalah: (a) Sepeda motor bagi PKB/PLKB/PPLKB; (b) Sarana kerja petugas lapangan KB; (c) Pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB tingkat kecamatan; (d) Mobil Unit Pelayanan KB Keliling (Muyan); (e) Pembangunan/renovasi gudang alat/obat kontrasepsi; (f) Sarana pelayanan klinik KB mencakup Implant Kit, IUD Kit, Obgyn Bed; (g) Mobil Unit Penerangan KB (Mupen); (h) KIE Kit; (i) Public Address; (j) BKB Kit; (k) Personal Computer. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah (a) Terpenuhinya kekurangan sepeda motor bagi PPLKB sebanyak 1.447 unit; (b) Terpenuhinya kekurangan sepeda motor bagi PLKB/PKB sebanyak 1.518 unit; (c) Terpenuhinya kekurangan mobil unit pelayanan KB keliling sebanyak 151 unit; (d) Terpenuhinya kekurangan mobil unit penerangan KB sebanyak 82 unit; (e) Terpenuhinya sarana IUD Kit sebanyak 3.862 set; (f) Terpenuhinya sarana Implant Kit sebanyak 5.305 set; (g) Terpenuhinya sarana Obgyn Bed sebanyak 2.753 unit; (h) Terpenuhinya sarana bina keluarga balita (BKB) Kit sebanyak 10.807 set; (i) Terpenuhinya sarana public address sebanyak 992 unit; (j) Terpenuhinya sarana komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Kit sebanyak 10.069 set; (k) Terbangunnya gudang alat/obat kontrasepsi sebanyak 100 unit; (l) Terbangunnya balai penyuluhan KB tingkat kecamatan sebanyak 339 unit; (m) Terpenuhinya sarana kerja PPLKB/PLKB/PKB sebanyak 7.420 set; dan (n) Terpenuhinya Personal Computer sebanyak 3.878 unit. d. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi: Alokasi dana DAK untuk infrastruktur air minum diarahkan meningkatkan cakupan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan air minum. Lingkup kegiatannya adalah perluasan dan peningkatan sambungan rumah untuk masyarakat miskin perkotaan, pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan, dan pemasangan meter air di zona pelayanan air minum dalam rangka mendukung upaya penurunan angka kebocoran. Sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya pelayanan air minum melalui penambahan SR sebanyak 294.000 unit. Alokasi dana DAK untuk sanitasi diarahkan untuk diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi. Lingkup kegiatannya adalah air limbah, persampahan, dan drainase. Penggunaan DAK diutamakan bagi pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat (SANIMAS). Namun demikian, bila daerah lebih membutuhkan fasilitas pengelolaan sampah dan pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri, maka DAK tersebut dapat digunakan untuk kedua sub-bidang tersebut. Opsi teknis yang dapat didanai dengan DAK Infrastruktur Sanitasi 2012 yaitu: 1) I.3-14

RKP 2012

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

Sub-bidang air limbah: pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal (sanimas), pembangunan/perbaikan IPLT, pengadaan truk tinja, sambungan rumah sistem pengolahan air limbah terpusat; 2) Sub-bidang persampahan: pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle), dump truck untuk pengumpulan sampah, perbaikan TPA untuk mendukung metode sanitary landfill.; 3) Sub-bidang drainase: pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan, ecodrainage, drainase skala kawasan. Sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya pelayanan sanitasi melalui sarana sanimas bagi 648.000 jiwa penduduk. e.

DAK Pertanian dan Infrastruktur Irigasi: Alokasi dana DAK untuk pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangan nasional. Lingkup kegiatan yang diajukan adalah: (a) Perluasan Areal Pertanian; (b) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air; (c)Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Lahan; (d) Penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat dan atau Gudang Pangan Pemerintah; (e) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian/ Kecamatan; (f) Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Perbenihan/ Perbibitan Kabupaten/Kota untuk Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perekebunan/ Peternakan. Sasaran kegiatan DAK bidang pertanian tahun 2012 adalah pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian di tingkat desa/tingkat usaha tani. Jenis sarana dan prasarana difokuskan pada sarana dan prasarana fisik pertanian yang meliputi penyuluhan, pengolahan lahan, pengolahan air, dan perluasan areal. Selain itu, dalam jangka pendek (tahun 2012), sasaran hasil (outcome) yang akan ditargetkan pada pembangunan bidang pertanian, yaitu tercapainya peningkatan produksi bahan pangan yang meliputi produksi padi 74 juta ton GKG, jagung 24 juta ton, kedelai 1,9 juta ton, gula 4,4 juta ton, dan 476 ribu ton daging sapi. Alokasi dana DAK untuk infrastruktur irigasi diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tingkat layanan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat sejalan dan mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan target peningkatan produksi padi 7 persen per tahun. Lingkup kegiatannya adalah: (1) untuk fokus kepada rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang rusak agar kualitas layanan irigasi dapat segera kembali seperti sedia kala. (2) fokus kepada peningkatan/pembangunan jaringan irigasi sebagai perwujudan kontribusi daerah terhadap pemenuhan target nasional tersebut. Sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi tahun 2012 sesuai dengan pembagian wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan irigasi pada ± 450 ribu ha daerah-daerah irigasi yang lokasinya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa upaya yang akan ditempuh dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Irigasi adalah melalui rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

RKP 2012

I.3-15

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

f.

DAK Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan perikanan, penyuluhan, statistik kelautan dan perikanan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (Minapolitan). Lingkup kegiatannya adalah: (a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; (b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; (c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan; (d) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau kecil; (e) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (f) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan; (g) Pengembangan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah: a) Berkembangnya kawasan Minapolitan; (b) Tertatanya saluran irigasi dan tambak tersier di kabupaten/kota, serta berfungsi secara optimal; (c) Meningkatnya fasilitas dan beroperasinya balai benih ikan dan balai benih udang, serta meningkatnya kemampuan unit perbenihan rakyat (UPR) dalam menghasilkan benih ikan bermutu sesuai standar SNI; (d) berkembangnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan beroperasinya PPI yang telah dibangun (sekurang-kurangnya untuk kapal 3 GT); (e) Mengoptimalkan struktur armada penangkapan ikan, dan meningkatnya penggunaan sarana penangkapan ikan yang ekonomis dan ramah lingkungan; (f) Beroperasinya pasar ikan tradisional/depo pemasaran, serta meningkatnya penggunaan sarana pengangkutan ikan di PPI dalam rangka pelaksanaan cool chain system; (g) Meningkatnya prasarana pos pengawasan, serta sarana pengawasan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); (h) Meningkatnya sarana prasarana dasar, perikanan dan wisata bahari di pulau-pulau kecil; (i) Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang memadai; (j) Tersedia dan beroperasinya sarana pengolahan data dan statistik yang memadai di kabupaten/kota.

g.

DAK Infrastruktur Jalan dan Transportasi Perdesaan Alokasi dana DAK untuk infrastruktur jalan diarahkan untuk membantu daerahdaerah dengan kemampuan fiskal rendah atau sedang, dalam rangka mendanai kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota yang telah menjadi urusan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota yang menghubungkan outlet pelabuhan dan bandara dalam memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional, dan menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari masing-masing alokasi DAK ke daerah tersebut. Lingkup kegiatannya adalah: pemeliharaan berkala/periodik termasuk jembatan provinsi/kabupaten/kota dan peningkatan prasana jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah bertambahnya jumlah jalan provinsi dengan kondisi mantap sepanjang ± 2.147 km sehingga jalan provinsi dengan kondisi mantap meningkat dari 49,30 persen menjadi 50,91 persen;

I.3-16

RKP 2012

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

dan bertambahnya jumlah jalan kabupaten/kota dengan kondisi mantap sepanjang ± 6.870 km sehingga jalan kabupaten/kota dengan kondisi mantap meningkat dari 53,50 persen menjadi 54,57 persen. Alokasi dana DAK untuk transportasi perdesaan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi, serta mengembangkan keperintisan transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan; Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh (sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata); Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan angkutan perdesaan, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus menyatakan komitmennya untuk membiayai operasionalisasi angkutan perdesaan sesuai masa umur ekonomis; dan Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari masing-masing alokasi DAK ke daerah tersebut. Lingkup kegiatannya adalah: Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Poros Desa; Pengadaan sarana transportasi angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; dan memberikan subsidi pada saat pengoperasian awal angkutan perdesaan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan transportasi dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi desa h. DAK Perumahan dan Permukiman diarahkan untuk meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman sebagai stimulan untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah. Lingkup kegiatannya adalah pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman meliputi penyediaan jaringan pipa air minum, septik tank komunal, jaringan distribusi listrik, dan penerangan jalan umum. Sasaran tahun 2012 adalah terpenuhinya rumah layak huni bagi MBM/R yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai sebanyak 24.615 unit rumah. i.

DAK Perdagangan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (terutama bahan pokok) serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di daerahdaerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, dan daerah pemekaran, serta daerah yang minim sarana perdagangannya. Lingkup kegiatannya adalah: (a) Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional; (b) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal; dan (c) Pembangunan gudang komoditas pertanian dalam kerangka Sistem Resi Gudang. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah (a) Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional sebanyak 246 unit; (b) Peningkatan sarana metrologi legal yang terdiri dari peningkatan jumlah unit pengawasan berjalan tera/tera ulang UTTP sebanyak 35 unit dan peningkatan jumlah pos ukur ulang sebanyak 75 unit; serta (c) Pembangunan sarana gudang

RKP 2012

I.3-17

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

dalam rangka Sistem Resi Gudang sebanyak 20 unit. j.

DAK Listrik Perdesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi baru terbarukan yang meliputi : (a) Pembangunan PLTMH baru; (b) Rehabilitasi PLTMH yang rusak; (c) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH; (d) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat (komunal), tidak dapat dialokasikan untuk Solar Home System (SHS); dan (e) Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (Angin-Surya). Lingkup kegiatannya adalah: (a) Koordinasi penyelenggaraan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan; (b) Pemantauan dan evaluasi, sistem informasi, pelaporan, serta penilaian kinerja; (c) Sosialisasi pelaksanaan DAK; dan (d) Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan untuk listrik perdesaan sebesar 4,80 MW.

k. DAK Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alokasi dana DAK untuk kehutanan diarahkan untuk meningkatkan fungsi DAS, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan. Kebijakan tersebut dicapai dengan mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap sumber daya hutan, tanah dan air dengan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, meningkatkan pengelolaan Hutan Lindung, Tahura, dan Hutan Kota yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota/provinsi, dukungan terhadap pembentukan KPH, dan penyelesaian tata batas kawasan hutan. Lingkup kegiatannya adalah: (a) Rehabilitasi Hutan produksi, hutan lindung, lahan kritis, Tahura: (b) Pengembangan dan pengelolaan Hutan Kota; (c) Sarana dan prasarana pengamanan hutan dan penyuluhan kehutanan; (d) Sarana dan prasarana penetapan tata batas hutan berdasarkan peruntukkannya; (e) Sarana dan prasarana KPH. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah (a) Terehabilitasinya lahan kritis di luar kawasan hutan, serta hutan lindung, Taman Hutan Raya, Taman Buru, dan hutan kota, serta kawasan mangrove yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah seluas 155.000 ha; (b) Pengukuhan dan penyelesaian tata batas hutan; (c) Pembentukan dan penguatan pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan (d) Sarana dan prasarana pengamanan hutan. Alokasi dana DAK untuk lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional, yaitu penurunan beban pencemaran dan tingkat polusi sebesar 50 persen melalui pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat di daerah, serta mendukung pemenuhan SPM bidang lingkungan hidup daerah. Disamping itu, juga diarahkan untuk mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Lingkup kegiatannya adalah: (a) Pemantauan kualitas air, melalui pembangunan gedung laboratorium; penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air; pembangunan laboratorium bergerak; (b) Pengendalian pencemaran air, melalui penerapan teknologi sederhana untuk pengurangan limbah (seperti biogas, 3R, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman kehati, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) medik dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)); dan (c) Pengendalian polusi udara melalui pengadaan alat pemantau kualitas udara; dan penerapan teknologi tepat guna/sederhana untuk mengurangi polusi udara (alat untuk pembuatan asap cair, briket arang dan lainlain). Sedangkan sasarannya adalah melengkapi tersedianya sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup di daerah, terutama dalam rangka perbaikan kualitas I.3-18

RKP 2012

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

lingkungan hidup, penurunan beban pencemaran air, penurunan polusi, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK. Alokasi dana DAK untuk penanggulangan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah melalui dukungan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di 20 kabupaten/kota, dengan ruang lingkup meliputi, pembangunan jalur evakuasi yang dilengkapi rambu- rambu evakuasi, pengadaan peralatan pendukung sistem peringatan dini bencana, pengadaan peralatan telekomunikasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dan pembangunan prasarana evakuasi dan pengungsian. Lingkup kegiatannya adalah: (a) Pembangunan jalur evakuasi melalui kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pengadaan rambu-rambu evakuasi; (b) Pengadaan peralatan dalam rangka mendukung sistem peringatan dini bencana melalui pengadaan peralatan deteksi gerakan tanah, sirine sistem peringatan dini tsunami, sistem deteksi dan peringatan dini multi ancaman bencana; (c) Pengadaan peralatan telekomunikasi yang mendukung sistem informasi dan telekomunikasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pengadaan radio telekomunikasi, mobil telekomunikasi, dan telepon satelit; dan (d) Pembangunan prasarana evakuasi dan pengungsian melalui kegiatan pembangunan gedung evakuasi dan rehabilitasi bangunan evakuasi. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah di 20 kabupaten/kota. l.

DAK Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Alokasi dana DAK untuk kawasan perbatasan diarahkan untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan perbatasan. Lingkup kegiatannya adalah: (a) Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan disekitarnya; (b) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; dan (c) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana transportasi pada kecamatan terluar perbatasan prioritas di 25 kabupaten yang diselenggarakan melalui keterpaduan dengan berbagai sumber pendanaan pembangunan lainnya (DAK bidang lain, APBN K/L, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan) khususnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas transportasi. Alokasi dana DAK untuk daerah tertinggal diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 20102014 yaitu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. Lingkup kegiatannya adalah: (a) Penyediaan moda transportasi darat/perairan untuk

RKP 2012

I.3-19

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab III

meningkatkan mobilitas barang dan penumpang antar wilayah perdesaan dengan pusat pertumbuhan; (b) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; (c) Penyediaan/pembangunan pembangkit energi listrik perdesaan yang memanfaatkan sumber energi mikrohidro dan pikohidro; dan (d) Pembangunan/rehabilitasi embung irigasi untuk menunjang sektor pertanian. Pemilihan kegiatan tidak hanya berdasarkan ruang lingkup, tetapi juga memperhatikan batasan-batasan dimana penggunaan DAK SPDT ini tidak diperbolehkan untuk: (a) Membiayai pilihan kegiatan yang sama dengan kegiatan yang telah ada dan dibiayai melalui dana alokasi khusus bidang yang lain pada daerah tersebut; dan (b) Membiayai pilihan kegiatan yang telah mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan dari Kementerian/Lembaga lain pada daerah tersebut. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi lokal dengan didukung keterpaduan pelaksanaan kegiatan lintas sektor baik yang berasal dari sumber pendanaan DAK dan juga sumber pendanaan pembangunan lainnya. 3.6.2. Dana Otonomi Khusus Alokasi atas Dana Otonomi Khusus berlandaskan atas beberapa regulasi, yakni UU No.35 Tahun 2008 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang (Perpu) No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang – undang, serta UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus. Besar Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat mencapai 2 persen dari total DAU nasional dan akan diberlakukan hingga 20 tahun sejak tahun 2002. Basis penghitungan atas alokasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat untuk kabupaten, kota dan provinsi adalah jumlah kampung secara proporsional. Dana Otsus Aceh diberlakukan selama 20 tahun sejak tahun anggaran 2008, yakni setara 2 (dua) persen pagu DAU nasional untuk tahun pertama hingga tahun kelima belas dan 1 (satu) persen pagu DAU untuk tahun keenam belas hingga kedua puluh. Dasar pemanfaatan Dana Otsus Aceh harus memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/kota. Pasal 183 UU No.11 Tahun 2006 mengarahkan pemanfaatan Dana Otsus Aceh bagi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

I.3-20

RKP 2012

Bab IV

Kaidah Pelaksanaan

BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2012 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah NonDepartemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKP 2012 sebagai berikut: 1.

Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2012 dengan sebaik-baiknya;

2.

RKP Tahun 2012 menjadi acuan dan pedoman bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2012, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) sebagai berikut: a)

RKP 2012

Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2012, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan I.4-1

Kaidah Pelaksanaan

b)

c)

d)

3.

b)

c)

d)

I.4-2

Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2012, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah; Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2012 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, ataupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan.

Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2012 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) Tahun 2012 sebagai berikut: a)

4.

Bab IV

Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2012, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota; Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2012, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat; Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2012 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.

Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKP Tahun 2012;

RKP 2012

Kaidah Pelaksanaan

Bab IV

5.

Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKP ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender.

6.

Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

7.

Pada akhir tahun anggaran 2012, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturanperaturan lainnya;

8.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKP 2012

I.4-3

LAMPIRAN MATRIKS PRIORITAS NASIONAL

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 1

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Tema Prioritas

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik

Penanggungjawab

Wakil Presiden

Bekerjasama dengan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Perindustrian; Menteri Koperasi dan UKM; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Riset dan Teknologi; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris Kabinet

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

Persentase instansi pemerintah (PPKBLU) yang telah tertata kelembagaannya

50%

1,3

Kemen PAN dan RB

Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

50%

Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain

50%

0,98

Kemen PAN dan RB

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

I.

PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI I.1

I.2

Pengembangan kebijakan dan evaluasi program kelembagaan

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam

1.L-1  

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

I.3

I.4

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I

Terlaksananya penataan

INDIKATOR (4) Kementerian Setneg) Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN) Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneg PPN Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang

1.L-2  

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

2,4

Kemen PAN dan RB

0,73

Kemen PAN dan RB

50%

50% 50%

50% 50% 50%

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2) Kelembagaan Perekonomian II

(3) kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II

I.5

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra

I.6

I.7

I.8

INDIKATOR

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

(4) perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Kemen. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. Pertanian) dan Kemeneg. Ristek). Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi daerah Persentase instansi yang menerima sosialisasi (Daerah) Persentase K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

Persentase pemda provinsi yang telah melaksanakan reformasi birkrasi Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi daerah

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

1.L-3  

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

50%

0,68

Kemen PAN dan RB

5,0

Kemen PAN dan RB

5,0

Kemen PAN dan RB

5,0

Kemen PAN dan RB

50% 50% 60% Pemda 70% Pemda 100% 4 Laporan triwulanan 15% 4 Laporan triwulanan

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, peirizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta pelayanan bantuan hukum yang akuntabel

70%

15

Kemen KP

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah

15

5,5

Kementerian Dalam Negeri

Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007 Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah

100%

4,0

Kementerian Dalam Negeri

2.9

Kemendagri

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

II.

PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KKP

II.1

Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hokum dan penataan organisasi KKP

III.

PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

III.1

Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah

III.2

Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah

IV IV.1

Meningkatnya pemenuhan peraturan perundang- undangan serta efektifitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, perizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta pelayanan bantuan hukum yang akuntabel Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan

Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi penyerapan DAK oleh

Persentase Provinsi, kabupaten/kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan Persentase daerah yang telah Optimal

1.L-4  

0 (nol)

80% 80%

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

IV.2

Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah

SASARAN

INDIKATOR

(3) daerah Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD

(4) (100%) menyerap DAK Jumlah Permendagri Jumlah Surat Edaran Mendagri

Penetapan APBD secara tepat waktu

IV.3

Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu

50%

Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

70%

V.

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

V.1

Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundangundangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan

1. Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal 2. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 3. Ketepatan waktu penyelesaian

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

7.4

Kemendagri

4.2

Kemendagri

3 1 SE

Persentase kabupaten/kota yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah (Propinsi) Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu. Persentase daerah provinsi, Kab/Kota berLKPD dengan status WTP.

1.L-5  

TARGET TAHUN 2012 (5)

28% 80% 50%

17,5

Kemenkeu

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

SASARAN

INDIKATOR

(3) Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah 4.

5. 6. 7. V.2

Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD

1. 2.

Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan 2. Jumlah konsep kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan rencana 3. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan 4. Persentase tingkat penyelesaian evaluasi Perda tentang PDRD terhadap rencana evaluasi

1.L-6  

(4) dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eskternal Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/ peraturan Persentase jumlah kebijakan dana transfer ke daerah sesuai rencana Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah

TARGET TAHUN 2012 (5)

12,2

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

Kemenkeu

No. (1) VI. VI.1

VI.2

VI.3

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(2) (3) PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Penyusunan kebijakan perencanaan dan Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengadaan SDM aparatur (PP) tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS Terlaksananya sosialisasi kebijakan (PP) tentang kebutuhan pegawai (formasi) Pengembangan kebijakan pemantapan Tersusunnya kebijakan tentang pengembangan SDM aparatur manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara). Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM Tersusunnya PP tentang remunerasi/ aparatur tunjangan kinerja PNS Terlaksananya sosialisasi UU/PP tentang pensiun PNS

(4)

Kemen PAN dan RB

1 RUU

2,6

Kemen PAN dan RB

9 PP

4,1

Kemen PAN dan RB

3.000 perda

2.5

Kemendagri

60%

1,5

Kemenkumham

8 Kali sosialisasi

Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya Jumlah PP Jumlah sosialisasi

PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah

1.L-7  

3,9

Jumlah sosialisasi

VIII

Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi

INSTANSI PELAKSANA (7)

7 Kali sosialisasi

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Percepatan harmonisasi dan Jumlah perda yang dikaji Hukum Departemen sinkronisasi peraturan perundangundangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan. Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah

PAGU TAHUN 2012 (6)

Jumlah sosialisasi

VII VII.1

VIII.1

TARGET TAHUN 2012 (5)

sosialisasi

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3) peraturan daerah yang akurat dan up to date.

IX IX.1 IX.2

X X.1

INDIKATOR (4) yang akurat dan up to date Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah

Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009 Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah

Jumlah SPM yang ditetapkan

Kemdagri

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya

Kemdagri

PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik

Terlaksananya sosialisasi UU Nomor 25 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya ( PP)

Persentase instansi yg mendapat sosialisasi

1.L-8  

TARGET TAHUN 2012 (5)

100%

3,6

Kemen PAN dan RB

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1) X.2

(2) Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial

(3) Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan public Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP

(4) Laporan hasil pelaksanaan penilaian pelayanan Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)

Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah

Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi

105 Kab/Kota

Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian

70%

X.3

XI XI.1 XII XII.1 XII.2

XII.3

Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan

INDIKATOR

PAGU TAHUN 2012 (6) 5,2

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemen PAN dan RB

4,3

Kemen PAN dan RB

88%

PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan

Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat.

Intensifikasi clerance rate rata rata seluruh tindak pidana

POLRI

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara. Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban.

Terkelolanya benda sitaan negara dan barang rampasan perkara

Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana.

Terlakasananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat

Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.

Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel. Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan. Persentase penanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS. Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara

1.L-9  

TARGET TAHUN 2012 (5) 1

No.

80%

0,4

Kemenkumham

20%

1,3

Kemenkumham

72%

0,6

Kemenkumham

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4) tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel. Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel. Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel. Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.

dan akuntabel.

XII.4

XIII

Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak.

Penyeleggaraan kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak yang berkualitas.

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

72%

1,9

Kemenkumham

95%

7,2

Kemenkumham

95%

7,4

Kemenkumham

75% 80%

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

XIII.1

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen.

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM

XIII.2

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan

Peningkatan kualitas SDM hukum dan

Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja. Persentase peningkatan kinerja lulusan

1.L-10  

TARGET TAHUN 2012 (5)

No. (1) XIII..3 XIII.4

XIV XIV.1

XV XV.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pelatihan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM. Kegiatan Pendidikan Kedinasan.

SASARAN

INDIKATOR

(3) HAM Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM

(4) diklat di bidang teknis pada unit kerjanya. Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian.

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

95%

7,0

95%

23,9

Kemenkumham Kemenkumham

4,7

Kemenkumham

30,0

Kemenkumham

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan.

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENKUMHAM. Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus.

Terlaksananya mekanisme pebgaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham

Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

60%

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENKUMHAM. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham.

Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham

Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir. Seluruh Unit Kerja memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan

1.L-11  

TARGET TAHUN 2012 (5)

100% dari formasi Penyesuaian ijazah S1,S2; 100% dari formasi pim tk III dan IV 100% dari formasi ujian dinas TK I dan

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XVI XVI.1

INDIKATOR (4) kaderisasi yang berkesinambungan.

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

9,2

Komisi Yudisial

II; 100% dari formasi yang mengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan teknis keimigrasian; 100% data daftar kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi; 85% Pengadaan CPNS pusat dan kanwil; 100% dari jumlah formasi yang mengikuti fit and proper test dalam rangka usulan promosi jabatan

PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SELEKSI HAKIM AGUNG DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim

Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang

Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi

1.L-12  

TARGET TAHUN 2012 (5)

79 30

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3) kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara

(4) Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan % pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas

XVI.2

Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan peningkatan kompetensi hakim

Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionlisme hakim

Jumlah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Persen pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan

XVII XVII.1

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

7,9

Komisi Yudisial

2,1

MA-RI

200 2 200 4 80% 18

100%

PROGRAM: PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA MA-RI Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan

Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.

1.L-13  

TARGET TAHUN 2012 (5) 800

100 laporan

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

XVIII

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan

XVIII.2

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan

XVIII.3

Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi

Penuntutan Eksekusi

XVIII.4

Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK

Korsup Penindakan

XVIII.6

Pengelolaan LHKPN

Pengelolaan Gratifikasi

Penanganan LHKPN

Penanganan Gratifikasi

Kasus Potensial (Kasus) Kasus Solid (Kasus) Penyidikan (Perkara) Penyidikan Lengkap (Perkara) Penuntutan (Perkara) Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri(Perkara) Pelaksanaan Pidana Badan (Persen) Keberhasilan Perkara yang disupervisi KPK (Persen) Persentase kepatuhan penyampaian SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara) Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik, Dumas, Gratifikasi (Jumlah) Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) Jumlah Instansi/ Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi

1.L-14  

PAGU TAHUN 2012 (6)

70 40 65 42 55 42

7.07

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

XVIII.1

XVIII.5

TARGET TAHUN 2012 (5)

100% 100%

KPK

6.96 KPK 7.77

KPK 3,45

60% 17000

8.08

KPK KPK

3,85

KPK

440 4 360 8 6

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) Terbentuknya agen perubahan untuk internalisasi ketentuan gratifikasi di Kemenerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah/ Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi Peningkatan Komunitas Anti Korupsi Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah) Kasus siap LIDIK (Jumlah)

XVIII.7

XVIII.8 XIX XIX.1

Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye

Penanganan Dumas

XX.1

PAGU TAHUN 2012 (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

90

8.72

KPK

3,69

KPK

20 20 80

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Meningkatnya kemampuan profesional, inte-gritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.

XX

TARGET TAHUN 2012 (5) 400

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional dan jumlah peserta

32 diklat

76,8

Kejaksaan Agung

6000 peserta

1

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

1 Untuk

497

2,568.0

Kemendagri

100,51 juta jiwa; 300 kab/kota

Tahun 2011 dalam program ini terdapat alokasi Rp. 1,0 Triliun untuk kegiatan SAK Terpadu, namun pembahasannya masih menunggu selesainya Grand Desain (diberi tanda bintang). Dana sebesar Rp. 1,0 Triliun tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan exercise kebutuhan tahun 2011 sebesar Rp. 2,6 Triliun, sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 1,6 Triliun. Kondisi ini disebabkan karena pagu baseline 2011 sebesar Rp. 13,177 Triliun dalam RPJMN belum termasuk alokasi untuk kegiatan SAK Terpadu tersebut, karena statusnya masih bintang (dicantumkan hanya prakiraan pagu total 5 tahun) demikian pula dengan pagu baseline 2012 – 2014 untuk kegiatan yang sama.

1.L-15  

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 2

PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN

Tema Prioritas

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Penanggung Jawab

Menteri Pendidikan Nasional

Bekerjasama dengan

Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Agama

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

I.1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikdas

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikdas

Persentase dewan pendidikan kab/kota yang terbina

76,00%

517,5

Kementerian Pendidikan Nasional

I.2

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Tecapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD, Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten

APM SD/SDLB/Paket A

85,10%

2.307,1

Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran

28,00%

Kementerian Pendidikan Nasional

Jumlah siswa SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan yang memperoleh PMTAS

1.200.000

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS

28.006.000

I.L-16  

NO (1) I.3

I.4

II

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP

(3) Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses SMP, Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar

Meningkatnya kesejahteraan dan keterdsediaan, pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS

INSTANSI PELAKSANA

(5) 60,58%

(6) 3.832,3

(7) Kementerian Pendidikan Nasional

7.387,1

Kementerian Pendidikan Nasional

10.354.000

8,00%

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten

APK SMA nasional

38,34%

1.338,8

Kementerian Pendidikan Nasional

APK SMK

32,70%

1.806,6

Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008

30,00%

Kementerian Pendidikan Nasional

Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

Tercapainya layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa

APK PT usia 19-23 thn

24,20%

5.291,4 

Kementerian Pendidikan Nasional

Penyediaan Layanan

Tersedianya dan Keluasan Akses PT yang

313,8

Kementerian Pendidikan Nasional

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia

6

Jumlah kerjasama kelembagaan

2.175

I.L-17  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

Persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM 

II.2

III.2

(4) APM SMP/SMPLB/Paket B

TARGET TAHUN 2012

8,00%

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

III.1

INDIKATOR

Persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM

II.1

III

SASARAN

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2) Kelembagaan dan Kerja Sama

(3) Bermutu dan Berdaya saing Internasional

III.3

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikti

IV

PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESI PTK DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

IV.1

Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikti

Terwujudnya Layanan Pendidik untuk semua Jenjang

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase PT bersertifikat ISO 9001:2008

100,00%

6.410,1

Kementerian Pendidikan Nasional

Persentase guru PAUD mengikuti peningkatan profesionalisme berkelanjutan (PPB)

35,00%

106,7

Kementerian Pendidikan Nasional

Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB

35,00%

Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB

55,00%

Persentase guru SMA/SMALB mengikuti PPB

70,00%

Persentase guru SMK mengikuti PPB

67,00%

Jumlah program dan model pengembangan pendidk yang dihasilkan setiap tahun sesuai bidangnya

I.L-18  

10

NO (1) IV.2

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan

SASARAN (3) Meningkatnya layanan Tenaga Kependidikan

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(4) Persentase kepala SD/SDLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

(5) 50,00%

(6) 104,9

(7) Kementerian Pendidikan Nasional

Persentase kepala SMP/SMPLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

Persentase kepala SMA/SMLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

Persentase kepala SMK yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

Persentase pengawas TK/SD yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

Persentase pengawas SMP/SMPLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

Persentase pengawas SMA/SMLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

Persentase pengawas SMK yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

50,00%

INDIKATOR

I.L-19  

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

V

PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

V.1

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah

Meningkatnya APM MI

APM MI

10,59%

286,4

Kementerian Agama

V.2

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah

Meningkatnya APM MTs

APM MTs

14,82%

268,5

Kementerian Agama

V.3

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah

Meningkatnya APK MA

APK MA

7,35%

449,1

Kementerian Agama

V.4

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam

Meningkatnya APK PTA

APK PTA

2,55%

1.225,7

Kementerian Agama

V.5

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Terlaksananya sertifikasi guru

Guru yang tersertifikasi (orang)

90.000

8.892,8

Kementerian Agama

V.6

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)

33

50,4

Kementerian Agama

V.7

Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu

Siswa MI penerima BOS (Siswa)

3.182.761

4.872,9

Kementerian Agama

Siswa MTs penerima BOS (Siswa)

2.726.762

Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS

I.L-20  

180.000

NO (1) V.8

VI VI.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(4) Siswa Siswa Ula penerima BOS

(5) 139.365

(6) 296,2

(7) Kementerian Agama

Siswa Siswa Wustha Penerima BOS

303.301

165,8

Kementerian Pendidikan Nasional

SASARAN

INDIKATOR

(3)

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan

Tersedianya Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah

Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan dasar

3

Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan menengah Jumlah model kurikulum SD/MI

3

Jumlah model kurikulum SMP/MTs

5

Jumlah model kurikulum SMA/MA yang dihasilkan

4

Jumlah model kurikulum SMK/MAK yang dihasilkan

7

Persentase mata pelajaran SD yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya ( total 78 jilid mapel)

100,00%

Persentase mata pelajaran SMP yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel)

100,00%

I.L-21  

7

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

VI.2

VII VII.1

Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan

Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan Orang Dewasa

INDIKATOR (4) Persentase mata pelajaran SMA yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel) Jumlah model penilaian satuan pendidikan

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(5) 100,00%

(6)

(7)

55,6

Kementerian Pendidikan Nasional

41,86

Kemenkominfo

76,00% 58

Jumlah model penilaian kesulitan belajar

2

Jumlah model penilaian kelas

1

Jumlah laporan/profil/peta berdasar hasil un/uasbn/survai/penelitian/layanan serta publikasinya, di bidang penilaian pendidikan

121

Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem ependidikan

250

PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA Pembinaan dan Pengembangan E-government

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai egovernment nasional menjadi 3,4 dan tingkat eliterasi menjadi 50%

Catatan : * Alokasi untuk sub kegiatan e-pendidikan di DIY sebesar Rp 41,86 milyar merupakan bagian dari alokasi Pembinaan dan Pengembangan E-government pada Prioritas 6.

I.L-22  

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 3

PROGRAM AKSI BIDANG KESEHATAN

Tema Prioritas

Penanggung Jawab

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Menteri Kesehatan

Bekerjasama dengan

Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

I

(7)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

I.1

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

84,4

127,0

Kementerian Kesehatan

1.2

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Jumlah Tenaga Kesehatan yg didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK

3.820

57,0

Kementerian Kesehatan

88

46,0

Kementerian

II 2.1

PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Pembinaan Pelayanan

Meningkatnya kualitas pelayanan

1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga

I.L-23  

INSTANSI PELAKSANA

NO (1)

2.2

2.3

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Kesehatan Ibu dan Reproduksi

SASARAN (3) kesehatan ibu dan reproduksi

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak

Pembinaan Gizi Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan masalah gizi masyarakat

2.4

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas

III

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

3.1

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat

INDIKATOR (4) kesehatan terlatih (cakupan PN)

(5)

2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))

90

3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar

75

1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)

88

2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi

86

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7) Kesehatan

47,0

Kementerian Kesehatan

280,0

Kementerian Kesehatan

3. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

81

1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

100

Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

8.737

932,0

Kementerian Kesehatan

1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class)

3

742,5

Kementerian Kesehatan

I.L-24  

TARGET TAHUN 2012

75

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

3.2

3.3 3.4

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat

INDIKATOR (4) 2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 1. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

(5) 90

2. Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

30

Persentase puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

85

INSTANSI PELAKSANA (7)

Kementerian Kesehatan

8.737

975,0 *

Kementerian Kesehatan

80

165,0

Kementerian Kesehatan

114,0

Kementerian Kesehatan

120,7

Kementerian Kesehatan

PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

4.1

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra

Meningkatnya pembinaan di bidang surveilans, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra

1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak

85

Penyehatan Lingkungan

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban

63

I.L-25

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

6.900,0

IV

4.2

 

TARGET TAHUN 2012

88

95 69

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

sehat 4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 4.3

4.4.

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

1. Prevalensi kasus HIV

< 0,5

2. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk

228

3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 5. Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART) 6. Persentase Kab/Kota yang melakukan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun 7. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV 8. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman 9. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

80

I.L-26  

11.000 54,1

Kementerian Kesehatan

38,6

Kementerian Kesehatan

87 40 55 500.000 70 45 (Perempuan) 30 (Laki-laki) 1,5

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

90

750,0

Kementerian Kesehatan

Persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini (total jumlah sarana 203 unit)

70

11,0

Badan POM

40.000

576,2

Badan POM

1.928,0

Kementerian Pekerjaan Umum

V

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

5.1

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

VI

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

6.1

Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM

6.2

Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar

Meningkatnya mutu sarana produksi produk terapetik dan PKRT sesuai Good Manufacturing Practice (GMP) terkini Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia

1. Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa (dihitung dari sekitar 150.000) 2. Jumlah produk obat dan makanan yang disampel dan diuji (dihitung dari sekitar 1 juta produk beredar)

VII

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

7.1

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peningkatan pelayanan air minum untuk daerah perkotaan dan pedesaan

Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum

I.L-27  

INSTANSI PELAKSANA (7)

98.950

130 kawasan 500 desa 169 IKK

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3) Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah, persampahan dan drainase

(4) Jumlah kawasan dan kab/kota yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase)

(5) 72 kawasan 115 kab/kota

(1) 7.2

(2) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan

VIII

PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

8.1

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Tersusunnya perangkat hukum SJSN; Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan; dan terciptanya sistem, prosedur, serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif

IX

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

9.1

Peningkatan Pembinaan

Meningkatnya pembinaan, kemandirian

PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial bekerja sama dengan Depkeu (persen) Harmonisasi dengan UU Jamsostek (bekerjasama dengan Depnaker)

100%

Implementasi model manajemen tabungan hari tua pada BPJS (bekerja sama dengan Depkeu)

100%

1. Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan alat

4,89

I.L-28  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 3.102,0

INSTANSI PELAKSANA (7) Kementerian Pekerjaan Umum

16,4

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan DJSN

677,9

BKKBN

100%

NO (1)

9.2

9.3

9.3

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah

Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Swasta Bina Lini Lapangan

Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3) dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah)

(4) kontrasepsi (peserta KB baru KPS dan KS1, seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) di 7 provinsi wilayah khusus, penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos dan lain-lain (juta) 2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB 1. Jumlah tenaga pelatih medis teknis

(5)

Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan ber-KB melalui 23.500 klinik KB (3.297 klinik KB swasta, 70.000 DPS/dokter praktek swasta dan BPS/bidan praktek swasta) Meningkatnya peran serta LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKB

Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi

2. Jenis alokon mandiri (LIBI/Lingkaran Biru) yang beredar di pasaran Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP (Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan) yang mendapat dukungan operasional: a. Pengendali Program Lapangan KB (PPLKB)

(7)

50,7

BKKBN

115,3

BKKBN

1.220,2

BKKBN Provinsi

2

4.671

d. Sub PPKBD

391.474

I.L-29  

231

19.886

* Alokasi pagu tahun 2012 untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) telah terdapat pada Prioritas 4

INSTANSI PELAKSANA

4.700

b. Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) c. Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan penggerakan pelayanan KB

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

85.562 23.500

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 4

PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tema Prioritas

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 13,33% pada 2010 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah

Penanggung Jawab

Wakil Presiden

Bekerjasama dengan

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan UKM; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

NO (1) I

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.516.000

2.217,0

Kementerian Sosial

202.200

329,7

Kementerian Sosial

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

I.1

Bantuan Tunai Bersyarat

II

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

II.1

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)

Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)

Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak telantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang membutuhkan perlindungan khusus

Jumlah anak telantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

I.L-30  

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1) II.2

(2) Pelayanan Sosial Lanjut Usia

(3) Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia

II.3

Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan

Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat

III

PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

III.1

Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)

IV

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL

IV.1 V V.1

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun

Terlaksananya redistribusi tanah

INDIKATOR (4) Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)

Jumlah bidang tanah yang diredistribusi

PAGU TAHUN 2012

(5) 43.000

(6) 147,8

(7) Kementerian Sosial

53.190

246,4

Kementerian Sosial

17.500.000

15.912,3

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Perum Bulog

219.391 bidang

180,9

BPN

9 Kegiatan

1,5

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Koordinasi Kebijakan pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran

I.L-31  

INSTANSI PELAKSANA

TARGET TAHUN 2012

5 Kegiatan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

V.2

Sekretariat Koordinasi Kebijakan penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK

V.3

V.4

Koordinasi kebijakan penguatan masyarakat dan kawasan

Koordinasi urusan kelembagaan dan kemitraan

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan

INDIKATOR (4) Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundangannya Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(5) 100%

(6)

(7)

9 Kegiatan

1,4

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

1,4

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

1,8

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan TKPK Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal

7 Kegiatan

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan

10 Kegiatan

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perdesaan Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan perdesaan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan

11 Kegiatan

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan penanggulangan kemsikinan

7 Kegiatan

I.L-32  

TARGET TAHUN 2012

100%

100%

9 Kegiatan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

V.5

Koordinasi urusan keuangan mikro dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang Keuangan Mikro dan Pemanfaatan TTG

INDIKATOR (4) Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi persiapan LKM dengan kementerian/lembaga maupun masyarakat Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan LKM dan pengembangan Teknologi Tepat Guna

VI VI.1

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

VI.2

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP

VII

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

VII.1

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(5) 100%

(6)

(7)

8 Kegiatan

1,5

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Nasional

6 Kegiatan

100%

Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD, Bermutu, dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SMP, Bermutu, dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten

Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin

2.500.000

2.556,6

Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa miskin

1.332.886

3.904,3

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten

Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin

340.000

1.925,04

I.L-33  

TARGET TAHUN 2012

Kementerian Pendidikan Nasional

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1) VII.2

(2) Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

VIII

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

VIII.1

IX IX.1

IX. 2

X X.1

Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

SASARAN

INDIKATOR

PAGU TAHUN 2012

(5) 600.000

(6) 1.334,9

(7) Kementerian Pendidikan Nasional

5.291,4

Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Agama

(3) Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten

(4) Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin

Tersedianya Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

Persentase mahasiswa PTP penerima beasiswa pemerintah

13,8%

Persentase mahasiswa PTM penerima beasiswa pemerintah

6,2%

PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu

Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam

Menguatnya tata kelola, sistem pengendalian, manajemen, dan terlaksananya pengelolaan pendidikan di kanwil Kementerian Agama

Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin

Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa)

750.000

270,0

Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa)

600.000

432,0

Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa)

400.000

304,0

Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (Orang)

63.856

76,6

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

84,4

127,0

Kementerian Agama Kementerian Agama

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan

I.L-34  

INSTANSI PELAKSANA

TARGET TAHUN 2012

Kemenkes

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

8.737

975,0

Kemenkes

85

6.900,0

Kemenkes

677,9

BKKBN

XI

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

XI.1

Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas

XI.2

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS

Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan jaminan kesehatan XII XII.1

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah

Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah)

XII.2

Peningkatan Kesetaraan KB Galciltas (tertinggal, terpencil, dan perbatasan), Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus

Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB di daerah Galciltas (199 Kab/Kota Galciltas), wilayah khusus, dan sasaran khusus

XII.3

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Meningkatnya komitmen stakeholder terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga

1.

Jumlah peserta KB baru Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KSI) yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi (dalam juta) 2. Jumlah peserta KB aktif KPS dan KS I yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi (dalam juta) Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus

3,89

50

24,0

BKKBN

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) KPS dan KS I anggota kelompokUsaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menjadi peserta KB

74,9% (dari 1.775.000)

5,2

BKKBN

I.L-35  

30

12,5

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1) XII.4

(2) Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi

XIII

PROGRAM PENEMPATAN DAN PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

XIII.1

XIV XIV.1

XV XV.1

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

SASARAN (3) Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi

Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat

INDIKATOR (4) Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di wilayah galciltas (12 kali dalam 1 tahun)

Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara

PAGU TAHUN 2012

(5) 12

(6) 1.220,2

90.000

367,6

Kemenakertrans

61,0

Kemenakertrans

1.538,9

Kemen PU

(7) BKKBN Provinsi

360

PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA

Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan

5.600

100

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)

Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP

I.L-36  

INSTANSI PELAKSANA

TARGET TAHUN 2012

10.948 kel

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

XVI

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

XV.1

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa/(PNPM-Perdesaan)

Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM a. PNPM-MP Inti b. PNPM MP Penguatan : • PNPM-MP Perbatasan • PNPM-MP SPP-SPPN • Respek Pertanian

5120 kec 80 kec 88 kab 43 kec

8.674,8 80,0 382,8 40,9

XV.2

Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

PNPM-MP Generasi

217 kec

404,5

XV.3

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

PNPM-LMP

78 kec 27 kab 6 prov

145,6

XVII

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 237 kec, 34 kab

541,9

XVII.1

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

Terbangunnya kawasan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah serta Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Jumlah kecamatan dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial (PISEW)

I.L-37  

Kemendagri

Kemen PU

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3) Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)

(4) Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal, dan terpencil

Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh melalui peningkatan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PNPM-PISEW/RISE

XVIII XVIII.1

XIX XIX.1

XX XX.1

XX.2

INDIKATOR

PAGU TAHUN 2012

(5) 3460

(6) 1.038,2

(7)

Terfasilitasinya Pemda Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan PNPM-PISEW/RISE

9 prov 34 kab

31,1

Kemendagri

Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam kegiatan diseminasi, pelatihan, rapat koordinasi, kampanye program, dan penanganan pengaduan masyarakat PNPM-PISEW

9 prov

28,2

Kemendagri

210 kab/kota (SANIMAS)

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site (kab/kota)

1.077,0

Kemen PU

4.650 desa (PAMSIMAS)

Jumlah desa kawasan MBR perkotaan, IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi

11 kab/kota off-site; 40 kab/kota on-site (72 kawasan) 500 desa 100 kawasan MBR perkotaan 169 IKK 20 kawasan khusus

1.928,0

Kemen. PU

PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Terwujudnya kegiatan diseminasi, pelatihan, rapat koordinasi, kampanye program, dan penanganan pengaduan masyarakat

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

I.L-38  

INSTANSI PELAKSANA

TARGET TAHUN 2012

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 10 kawasan pelabuhan perikanan

(6)

(7)

4000 kelompok; 3225 sertifikat

178,7

KKP

Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP)

2500 kelompok

250

KKP

Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat kompetensinya dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP)

1000 kelompok

40

KKP

XXI

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

XXI.1

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang bankable

XXII

PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

XXII.1

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang bankable

XXIII

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN

XXIII.1

Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

Meningkatnya jumlah nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

XXIV

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Jumlah kelompok nelayan yang dibina dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) termasuk sertifikasi hak atas tanah

I.L-39  

NO (1) XXIV.1

XXV XXV.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

SASARAN (3) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir.

INDIKATOR (4) Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bankable

(5) 6800 orang

(6) 165,6

(7) KKP

750,0

Kementan

40,7

KPDT

Jumlah lokasi dan kelompok penerima pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR)

40 kab/kota; 1000 kelompok

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya akses petani/peternak pada skim kredit program bersubsidi, sistem bagi hasil, komersial, bantuan langsung dan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.

Tersusunnya model pembiayaan bersubsidi Optimasi dan Pembinaan kelembagaan pembiayaan pertanian Penguatan pembinaan dan pemantau fasilitator pembiayaan petani

4 Model 200 LKM-A 200 FPT 7.000 Gapoktan 1 Paket

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPM

Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal

(i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan Pemda meningkat dalam pengelolaan sumber daya lokal (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumber daya

I.L-40  

INSTANSI PELAKSANA

100 unit

Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian

XXVI.1

PAGU TAHUN 2012

Jumlah sarana usaha mikro di kawasan pesisir

Penguatan modal Gapoktan PUAP

XXVI

TARGET TAHUN 2012

33,3

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(4)

(5)

(6)

(7)

978

122,5

Kemen Budpar

Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR

100%

2.000,0

Kemenkeu (Anggaran 99)

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan KUR yang terimplementasikan

70%

1,3

Menko Perekonomian

5 Provinsi

0,3

Kemen KUKM

(1) Jumlah peserta sosialisasi program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif, dan gerakan koperasi

1.500 orang

2,0

Kemen KUKM

(2) Jumlah penyuluh lapangan koperasi yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas

1.000 Orang

12,0

Kemen KUKM

manusia

XXVII

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

XXVII.1

Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata

XXVIII

PROGRAM PENEMPATAN MODAL NEGARA DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM KUR

XXVIII.1 XXIX XXIX.1 XXX

Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Meningkatnya jumlah desa wisata

Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Jumlah desa wisata

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

XXX .1

Peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi

XXVIII.2

Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)

Terlaksananya peningkatan kualitas KUMKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat pembina dan masyarakat Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai koperasi dan praktek berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi

Jumlah provinsi pelaksanaan pengembangan organisasi koperasi menuju skala besar

I.L-41  

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XXX. 3

Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM

Meningkatnya kapasitas pembiayaan KSP/KJKS bagi UMKM

INDIKATOR (4) penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat (1) Jumlah lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha (2) Skim pendanaan bagi usaha mikro (3) Jumlah fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi (4) Jumlah naskah kerjasama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/pembiayaan lainnya

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(5)

(6)

(7)

100 KSP/KJKS

0,90

Kemen KUKM

1 Skim

0,34

Kemen KUKM

5 Koperasi

1,13

Kemen KUKM

5 MoU

1,59

Kemen KUKM

XXX. 4

Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM

Meningkatnya kualitas kelembagaan KSP/USPKoperasi, KJSK/UJKS-Koperasi dan LKM

Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum

100 LKM

0,53

Kemen KUKM

XXX. 5

Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

Meningkatnya kapasitas dan jangkauan penyediaan modal/pembiayaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

(1) Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage

500 UMKM

0,33

Kemen KUKM

I.L-42  

TARGET TAHUN 2012

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

PAGU TAHUN 2012

(5) 475 Koperasi

(6) 63,7

(7) Kemen KUKM

(3) Jumlah tenaga pendamping/KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya

150 KKMB

0,53

Kemen KUKM

(4) Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan

50 Koperasi

0,53

Kemen KUKM

(4) (2) Jumlah koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana

XXX.6

Pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi koperasi dan UMKM

Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan asuransi dan jasa keuangan, serta administrasi perpajakan

Jumlah lembaga keuangan mikro (bank, LKBB, dan LKM) yang memberikan kredit/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

100 LKM

0,74

Kemen KUKM

XXX.7

Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM

Meningkatnya kapasitas penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM

(1) Jumlah PPKD yang melaksanakan coguarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional

2 PPKD

0,55

Kemen KUKM

(2) Jumlah PPKD yang terfasilitasi proses pembentukannya

2 PPKD

0,83

Kemen KUKM

(3) Jumlah LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM

1 LMVD

0,85

Kemen KUKM

Jumlah fasilitasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi

10 Unit

2,12

Kemen KUKM

XXX.8

Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM

Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM

I.L-43  

INSTANSI PELAKSANA

TARGET TAHUN 2012

NO (1) XXX .9

XXX.10

XXX .11

XXX.12

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan

Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP

Perluasan KUR

SASARAN (3) Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha serta berkembangnya kewirausahaan

Tersusunnya sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP

Meningkatnya penyaluran KUR

INDIKATOR

PAGU TAHUN 2012

(4) (1) Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan

(5) 5.000 Orang

(6) 1,06

(7) Kemen KUKM

(2) Jumlah peserta diklat kewirausahaan

1.500 Orang

4,77

Kemen KUKM

(1) Pedoman pendidikan, pelatihan & penyuluhan perkoperasian

1 Dokumen

0,32

Kemen KUKM

(2) Jumlah peserta peningkatan pemahaman perkoperasian

600 Orang

1,38

Kemen KUKM

(1) Diklat pengelola LKM

200 Orang

0,53

Kemen KUKM

(2) Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi (LDP) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK) yang diperkuat

2 Unit

0,32

Kemen KUKM

(3) Jumlah manajer/kepala cabang KJK yang diikutsertakan diklat kompetensi

360 Orang

2,22

Kemen KUKM

(1) Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi program KUR

33 Provinsi

3,13

Kemen KUKM

34.400 UMKM

14,07

Kemen KUKM

(2) Jumlah KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR

I.L-44  

INSTANSI PELAKSANA

TARGET TAHUN 2012

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2) PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

XXXI XXXI.1

XXXII

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi Bertambahnya jumlah pelanggan listrik mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014

300.000 pelanggan

288,0

Kemen ESDM

Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

XXXII.1

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya

Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya

7.500

82,5

Kemen Perumahan Rakyat

XXXII.2

Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

7.500

4,5

Kemen Perumahan Rakyat

XXXII.3

Penyediaan Rumah Murah (subsidi)

Jumlah unit rumah yang terbangun

80.000

1.600,0

Kemen Perumahan Rakyat

I.L-45  

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 5

PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN

Tema Prioritas

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian dan perikanan untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,2%, Indeks Nilai Tukar Petani diatas 105, serta Indeks Nilai Tukar Nelayan sebesar 107

Penanggungjawab

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Bekerjasama Dengan

Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Perindustrian; Menteri Keuangan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1) I I.1

(2) (3) PROGRAM: KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi Pengembangan Meningkatnya Koordinasi Urusan Urusan Pangan Ketahanan Pangan

I.2

Koordinasi Bidang Perkebunan dan hortikultura

Meningkatnya koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

70%

3,4

Menko Perekonomian

90%

2,2

Menko Perekonomian

Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang diimplementasikan Presentase rekomendasi kebijakan Perkebunan dan Hortikultura yang diimplementasikan

I.L-46  

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(2) Koordinasi Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan

II

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

III III.1

IV IV.1

Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

(4) Presentase rekomendasi kebijakan bidang Pengembangan urusan perikanan dan peternakan yang diimplementasikan

Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan PROGRAM: PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL Penataan ruang dan Tersedianya 145 rencana zonasi Jumlah kawasan laut, pesisir, dan pulauperencanaan pengelolaan nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 pulau kecil (PPK) di wilayah nasional dan wilayah laut, pesisir dan pulaumasterplan minapolitan, 30 masterplan lintas wilayah yang memiliki peta potensi dan pulau kecil kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi arahan pemanfaatan yang terintegrasi, tinggi serta 12 master plan kawasan akuntabel dan terkini sentra produksi kelautan Jumlah kawasan laut, peisisir, dan pulaupulau kecil skala rinci memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian

Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, luasan areal pertanian baru dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan

Luasan cetak sawah (ribu Ha) Luasan perluasan areal dan lahan kering, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan

I.L-47  

(5) 90%

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 2,1

(1) I.3

II .1

(3) Meningkatnya koordinasi Kebijakan

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA (7) Menko Perekonomian

1 Paket

3,7

BPN

11 kawasan

45,5

KKP

2.239,53

Kementan

33 kawasan

100 250 Ha

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

IV.2

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

SASARAN (3) Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian

Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian

INDIKATOR (4) Dan kawasan peternakan (ribu Ha) Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi Jumlah (Ha) Konservasi DAS Hulu Jumlah (paket) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification Jumlah bidang tanah petani yang disertifikasi Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (JAPROD) Jumlah audit Lahan Luar Jawa Jumlah luas areal pengembangan model Food Estate Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi. Jumlah (Ha) optimasi pemanfaatan Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi (ribu Ha) Jumlah (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir)

I.L-48  

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

163.67 Ha 38.000 Ha 600 Pkt 1.100 Bdg 2.867 Km 1 Paket 5.000 Ha 51.902 Unit

490

708 Unit

725,45

Kementan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

226

1.000,00

Kementan

10.3

16.994,4

Kemenkeu

1.200 Unit

500,00

Kementan

494,58

KKP

INSTANSI PELAKSANA (7)

yang berfungsi IV.3

IV. IV.4

V V.1

Fasilitasi pupuk dan pestisida

Jumlah penyaluran bantuan langsung pupuk (ribu ton) Jumlah (Paket) Roadmap Kebutuhan dan Penyediaan Pupuk Terbangunnya Rumah Kompos Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi (ribu Penyaluran pupuk bersubsidi Tersalurnya pupuk bersubsidi ton) Pengelolaan sistem penyediaan Terselenggaranya sistem penyediaan dan Jumlah alat dan mesin pertanian yang efisien dan pengawasan alat mesin pengawasan alat dan mesin pertanian dan berkelanjutan di lokasi (unit). pertanian yang efisien dan berkelanjutan di lokasi Jumlah (paket) Roadmap Kebutuhan dan Penyediaan alsintan Jumlah (Unit) Usaha Pelayanan Jasa Alsintan di lokasi PROGRAM: PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk dalam mendukung peningkatan produksi

Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.

Jumlah pelabuhan perikanan yang dibangun, dibina, dan dikembangkan, termasuk pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), K3,

I.L-49  

38.000 1.715

1 Paket 13.925

892 unit

35 lokasi 20 lokasi

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

V.2

Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawalan kapal perikanan

Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat tangkap ikan (sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP

V.3

V.4

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala

Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable

INDIKATOR (4) operasional Pelabuhan Perikanan Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan Jumlah pengadaan kapal perikanan >30 GT

550 unit

350,50

KKP

54,02

KKP

213,696

KKP

INSTANSI PELAKSANA (7)

200

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar

1.000 unit

Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi Jumlah perairan yang teridentifikasi, terlindungi dan terpulihkan Sumber Daya ikannya Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang teridentifikasi sumberdaya ikannya Jumlah peraian laut teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumberdaya ikannya Jumlah perairan ZEEI yang teridentifikasi ketersediaan sumber daya ikannya dengan dokumen CDS dan IOTC Jumlah kawasan minapolitasn potensi perikanan tangkap yang dibina dan dikembangkan

900 orang

I.L-50  

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

TARGET TAHUN 2012

3 perairan, 33 provinsi 1 WPP PUD, 33 Prov 3 WPP 33 prov 11 provinsi; 2 WPP 20 lokasi minapolitan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2) kecil

V.5

VI VI.1 VI.2 VI.3

Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan

SASARAN

INDIKATOR

(3) serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.

(4) Jumlah Pengembangan Kelembagaan Usaha (KUB) yang mandiri dan bankable Jumlah kelompok nelayan yang dibina dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang ditertibkan

Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jumlah kapal yang diperbolehkan menangkap di seluruh WPP

(5) 1.400 KUB; 33 prov 4.000 kelompok 9.000

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

25,8

KKP

1.226.666 Ha, 100 potensi kawasan 100%

256,99

KKP

107,69

KKP

1.576 kelompok

324,78

KKP

3.000 6.900 (55%)

PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan

Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan Sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif. Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.

Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat. Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan Jumlah tenaga kompetensi.

I.L-51  

TARGET TAHUN 2012

kerja

yang

memiliki

1.892 orang

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI Jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi

VI.4

VI.5

VI.6

Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan

Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan

Pengembangan sistem perbenihan ikan

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.

Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.

Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin

Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar Jumlah produksi perikanan budidaya air payau Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah unit pembubidayaan yang bersertifikat dan memenuhi standar Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis. Lab kualitas air (unit)

(5) 1.826 unit usaha

2,5 juta ton

INSTANSI PELAKSANA (7)

51,17

KKP

36,68

KKP

107,9

KKP

1.587.640 ton 5.348.850 ton 4.000 unit

31 24

Lab Residu (unit)

11

Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya.

51

Jumlah produksi induk unggul

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

33 Lab uji; 7 LSSM 2.500

Lab HPI (unit)

I.L-52  

TARGET TAHUN 2012

10,1 juta ekor induk

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4)

dan data akurat. Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar Jumlah benih yang memenuhi standar (juta benih) VII VII.1

(5) 510.000 ton 78 unit

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

50

PROGRAM: PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku dan Air Tanah

Terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada daerah irigasi dan daerah rawa

Luas layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi Jumlah sumur air tanah yang dibangun Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi

I.L-53  

TARGET TAHUN 2012

82,4 ribu hektar

1.363,5

Kemen. PU

375 ribu hektar

2.250,0

Kemen. PU

117,9 ribu hektar

353,6

Kemen. PU

105 ribu hektar

210,0

Kemen. PU

117 sumur air tanah 350 sumur air tanah 8,3 ribu hektar

139,0

Kemen. PU

107,3

Kemen. PU

33,09

Kemen. PU

42,0 ribu hektar

84,0

Kemen. PU

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) Berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo

VII.2

Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengaman Pantai

Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air

Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun

Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi

I.L-54  

TARGET TAHUN 2012 (5) Pengembangan DI & Drainase Bengawan Jero / rawa Jero 1 waduk selesai dibangun; 10 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 35 embung/situ selesai dibangun 8 waduk selesai di rehabilitasi, 17 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 60 embung/situ selesai direhabilitasi

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 75,0

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemen. PU

1.533,8

Kemen. PU

264,4

Kemen. PU

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

Meningkat dan terjaganya ketersediaan air serta terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

INDIKATOR (4) Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi

Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi

I.L-55  

TARGET TAHUN 2012 (5) 32 kawasan 1 Waduk Bendo (Ponorogo) 1 Wadung Gondang (sragen) 1 Waduk Pidekso (Wonogiri) Tertanganinya Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 69,5

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemen. PU

150,0

Kemen. PU

50,0

Kemen. PU

150,0

Kemen. PU

150,0

Kemen. PU

100,0

Kemen. PU

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo VII.3

VIII VIII.1

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Maningkatnya keandalan dan system (jaringan) infrastruktur Sumber Daya Air

Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo

PROGRAM: PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN VARIETAS UNGGUL BERDAYA SAING Penelitian dan pengembangan Tersedianya benih sumber, varietas Jumlah aksesi sumberdaya genetik tanaman tanaman pangan unggul baru, dan peningkatan inovasi pangan yang dapat dimanfaatkan untuk teknologi tanaman pangan mendukung perbaikan sifat varietas unggul pencapaian swasembada padi dan Jumlah varietas unggul baru tanaman jagung berkelanjutan, swasembada pangan

I.L-56  

TARGET TAHUN 2012 (5) Terehabilitasi Embung / Waduk Lapangan Konservasi Kali Tirtomoyo & Kali Asin 2,153 juta hektar 1 juta hektar 442 sumur air tanah 176 waduk/ embung/situ Operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo 800 12

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 20,0

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemen. PU

30,0

Kemen. PU

810,3

Kemen. PU

200,0

Kemen. PU

44,2

Kemen. PU

176,0

Kemen. PU

30,0

Kemen. PU

131,30

Kementan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

VIII.2

VIII.3

Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura

Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

SASARAN (3) kedelai, serta peningkatan produktivitas tanaman pangan lainnya

Meningkatnya inovasi mendukung pengembangan kawasan agribisnis hortikultura untuk terwujudnya industri hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan

Meningkatnya inovasi teknologi tanaman perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tanaman perkebunan

INDIKATOR (4) Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer tanaman pangan Jumlah produksi benih sumber padi dengan SMM ISO 9001-2000 dan benih sumber serealia serta kacang dan umbi dengan SMM ISO 9001-2008 Jumlah calon VUB/VUB yang diminati konsumen Jumlah sumberdaya genetik yang terkonservasi dan terkarakterisasi, dan aksesi mutasi buah tropika Jml benih sumber : - Sayuran - Buah tropik dan sub tropik - Planlet, benih, stek tanaman hias - Jumlah benih batang bawah dan batang atas hasil SE Jumlah teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan Jumlah bibit tebu melalui teknologi SE Jumlah aksesi SDG perkebunan yang terkonservasi dan terkarakterisasi

I.L-57  

TARGET TAHUN 2012 (5) 9

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

23 38 25

74,11

Kementan

1560 4020 24.000 16 16.000 253.100 1.000.000 12 10 500.000 3.318

114,92

Kementan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

VIII.4

VIII.5 VIII.6

Penelitian dan pengembangan peternakan

Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian

Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Swasembada Daging Sapi (PSDS)-2014

Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan pertanian oleh stakeholders untuk pembangunan pertanian Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktiifitas, efisiensi dan

INDIKATOR (4) Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan Jumlah benih sumber tanaman perkebunan Jumlah produk olahan tanaman perkebunan Jumlah rekomendasi kebijakan perkebunan Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner Jumlah bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak Jumlah rekomendasi pembangunan peternakan dan veteriner, kerjasama, diseminasi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian Jumlah inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah

I.L-58  

TARGET TAHUN 2012 (5) 52

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

466 21 6 6 112

99,91

Kementan

12

19,57

Kementan

4

16,57

Kementan

24 100 750 1.000 10

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

(3) nilai tambah produk pertanian dan limbahnya

Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian

Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian

VIII.8

Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian

Meningkatnya inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian

Penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian

(5)

Jumlah kerjasama litbang mektan Jumlah teknologi yang didiseminasikan Jumlah peta potensi sumberdaya lahan pertanian tingkat tinjau dan peta semi detail untuk pembukaan sawah baru, lahan terlantar dan lahan terdegradasi Jumlah aksesi SDGP yang dikonservasi atau diremajakan Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian Jumlah peta genetik sifat-sifat penting komoditas pertanian Jumlah klon gen pengendali sifat-sifat penting komoditas pertanian Jumlah sidik jari DNA plasma nutfah \ pertanian Jumlah teknologi penanganan segar produk pertanian Jumlah produk dan teknologi untuk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor

3 1 6

72,24

Kementan

4650

29,69

Kementan

18,49

Kementan

SASARAN

VIII.7

VIII.9

(4) komoditas utama pertanian dan limbahnya

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Meningkatnya inovasi teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian mendukung ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor

INDIKATOR

I.L-59  

TARGET TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA (7)

360 4 6 288 4 2

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

VIII.10

IX IX.1

IX.2

Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian

INDIKATOR (4) Jumlah produk dan teknologi untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing Jumlah teknologi spesifik lokasi Jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna

Penyediaan dan penyebarluasan inovasi spesifik lokasi mendukung program strategis pembangunan pertanian nasional dan daerah PROGRAM: PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian

Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

Penyelenggaraan Uji Terap dan Desiminasi yang efektif dalam meningkatkan implementasi Teknik dan Metoda tindakan karantina Penyelenggaraan laboratorium uji standar yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian resiko dan tindakan

Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang diberlakukan Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa Jml Uji Terap teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat ditetapkan, dan jumlah desiminasi teknik dan metoda yang dapat diimplementasikan (paket) Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)

I.L-60  

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

8 96 320

383,44

Kementan

100%

353,5

Kementan

21,0

Kementan

100%

0% 10% 2

7.200

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

X

Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan

X.2

Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan budidaya

X.3

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

XI.1

INDIKATOR

(3) (4) karantina ditempat pemasukkan dan Jumlah laboratorium karantina yang pengeluaran diakreditasi PROGRAM: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN

X.1

XI

SASARAN

Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDI nya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.

Jumlah rekomendasi pengelolaan perikanan dan konservasi sumberdaya ikan Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan

Jumlah paket teknologi/inovasi/usulan HKI Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif. Jumlah paket teknologi/inovasi/usulan HKI PROGRAM: PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu menciptakan benih unggul dan

HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan khususnya pengembangan pupuk ekologis dan benih unggul-adaptif terhadap lingkungan sub-

(5) 2

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

4 buah

70,85

KKP

5

132,00

KKP

13 0

26,59

KKP

10,0

KRT

3 teknologi

Jumlah kebijakan

2

Jumlah riset bersama

1

I.L-61  

TARGET TAHUN 2012

NO (1)

XII XII.1 XII.2 XII.3 XII.4 XIII XIII.1

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Litbang Benih Unggul Berbasis Benih unggul berbasis biologi molekuler Jumlah varietas Benih unggul Biologi Molekuler Litbang Keanekaragaman Keaneka-ragaman pangan Jumlah varietas Pangan Penelitian bioteknologi Terbangunnya fasilitas litbang jumlah Paket pengembangan program biotek peternakan modern bioteknologi peternakan modern peternakan Litbang pupuk organic dan Pupuk organic dan mikroba hayati Jumlah aplikasi pupuk organik pada paket mikroba hayati Indonesia Indonesia biovillage PROGRAM: PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI

2

1,75

LIPI

1,75

LIPI

10,0

LIPI

3,0

LIPI

Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi

Jumlah varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida) Jumlah varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam) Jumlah varietas kacang tanah dan kacang hijau Jumlah varietas gandum tropis dan sorghum

1

5,3

BATAN

Paket Teknologi

4

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(2) (3) hasil penelitian lainnya menuju optimal, teknologi panen, teknologi kualitas produktivtas hasil pengelolaan lahan marjinal untuk pertanian nasional yang tinggi produksi pangan, PROGRAM: PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK

Benih unggul dan paket aplikasi isotop dan radiasi

Diperolehnya Aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang peternakan,

I.L-62  

2 1 1

1 1 2 10,2

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

XIV XIV.1

XV XV.1

SASARAN (3) kesehatan dan industri

(4)

(5)

Publikasi DN

10

Publikasi LN

2

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM: PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengembangan Pupuk Berimbang

Pengembangan produk pupuk berimbang

Jumlah prototipe produk SRF NPK granul, model plasma gasifier, pilot project SRF NPK, pilot plant BCOF, pilot plant pupuk hayati Slow Release Fertiliser (SRF) BCOF

10.000 TPY 30.000 TPY

4,5

Pupuk Hayati

1.000 TPY

BPPT

PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN Pengelolaan produksi tanaman serealia

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.

Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) : SL - PTT padi non hibrida (ribu ha) SL - PTT padi hibrida (ribu ha) SL - PTT Padi lahan kering (ribu ha) SL - PTT Jagung hibrida (ribu ha) Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha)

I.L-63  

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

530,0 2.700 300 500 200 0,15

Kementan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XV.2

Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.

XV.3

Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

XV.4

Penyaluran subsidi benih tanaman pangan

Terselenggaranya system pembinaan lembaga pembinaan lembaga pembenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budi daya tanaman pangan yang tepat Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi

XV.5

Penanganan pasca panen tanaman pangan

Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan

INDIKATOR (4) Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha) Luas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) : SL- PTT kedelai (ribu ha) SL - PTT kacang tanah (ribu ha) SL - PTT kacang hijau (ribu ha) PTT kacang hijau (ribu ha) PTT ubi kayu (ribu ha) PTT ubi jalar (ribu ha) PTT pangan lokal (ribu ha) Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul (BLUBU) dan Cadangan benih Nasional (CBN) (ribu ton)

(5) 0,15

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

186,2

Kementan

350 150 20 6,56 10,35 0,08 130

1.920,0

Kemnetan

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

217

279,9

Kementan

Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca panen tanaman pangan

440

120,0

Kementan

I.L-64  

TARGET TAHUN 2012

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XVI XVI.1 XVI.2 

XVI.3 

XVII XVII.1

INDIKATOR (4) sesuai GHP dan standar mutu (kelompok)

(5)

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan 500 bantuan sarana pasca panen tanaman pangan (kelompok) PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUK TANAMAN HOLTIKULTURA BERKELANJUTAN Peningkatan Produksi, Meningkatnya luas areal dan perbaikan Pengembangan kawasan tanaman buah 5.700 Produktivitas Dan Mutu Produk pengelolaan kebun tanaman buah Peningkatan jumlah kelembagaan usaha 300 Tanaman Buah Berkelanjutan Tanaman Buah Peningkatan Produksi, Meningkatnya luas areal dan perbaikan Pengembangan kawasan tanaman sayuran 785 Produktivitas Dan Mutu Produk pengelolaan lahan usaha tanaman dan tanaman obat Tanaman Sayuran dan Tan. sayuran dan tanaman obat Peningkatan jumlah kelembagaan usaha 530 Obat Berkelanjutan tanaman sayuran dan tanaman obat Pengembangan sistem Berkembangnya sistem pembenihan peningkatan ketersediaan benih tanaman 1721760 perbenihan hortikultura hortikultura dalam mendukung sayuran bermutu pengembangan kawasan hortikultura peningkatan ketersediaan benih tanaman 1203000 buah bermutu PROGRAM: PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim

Meningkatnya luas areal tanaman semusim

1. • •

I.L-65  

TARGET TAHUN 2012

Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Swasembada Gula Nasional o Tebu Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri

632

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

107,3387

Kementan

104,6528

Kementan

66,69

Kementan

50,24

Kementan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

•

2. • • XVII.2

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar

Meningkatnyaluas areal tanaman rempah penyegar

1. •

•

I.L-66  

(4) o Kapas Pengembangan Komoditas Ekspor o Tembakau o Nilam Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan Penggunaan benih unggul bermutu (%) Jumlah kelembagaan petani (POKTAN) Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Pengembangan Komoditas Ekspor o Kopi o Teh o Kakao o Lada Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri o Cengkeh

TARGET TAHUN 2012 (5) 20

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

205 16

52 80 1.050,79

1.328 130 1.768 194

474

Kementan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

• •

XVII.3

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan

Meningkatnya luas areal tanaman Tahunan

1. •

•

•

I.L-67  

(4) Revitalisasi perkebunan o Kakao Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) o Rehabilitasi o Intensifikasi o Peremajaan Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Pengembangan Komoditas Ekspor o Karet o Kelapa o Kelapa sawit o Jambu Mete Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi) o Jarak Pagar o Kemiri sunan Revitalisasi perkebunan

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

34

15 15 5 87,26

3.413 3.820 8.404 575

15 4

Kementan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

2. •

(4) o Kelapa sawit o Karet Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan Penggunaan benih unggul bermutu (%)

• • XVII.4 XVIII XVIII.1

Jumlah kelembagaan petani (POKTAN) Dukungan pengembangan tanaman perkebunban berkelanjutan

(5) 153 53

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal

Meningkatnya populasi dan produksi ternak

Optimalisasi IB dan INKA (pkt) Pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3 (kelompok) Pengembangan budidaya ternak Perah (kelompok) Pengembangan budidaya kambing/domba (kelompok) Pengembangan budidaya perunggasan (kelompok)

INSTANSI PELAKSANA (7)

52

160

Pengembangan penanganan Meningkatnya mutu produk perkebunan 110 33,8 pasca panen komoditas perkebunan PROGRAM: PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWAN YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL

I.L-68  

TARGET TAHUN 2012

910 113 59 110 350

447,24

Kementan

Kementan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

XVIII.2

Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal

(4) Pengembangan budidaya ternak non unggas (kelompok) Pengembangan pakan ternak (kelompok)

XVIII.3

XIX XIX.1

XX XX.1

Meningkatkan penyediaan pakan ternak melalui pendayagunaan sumber daya lokal

penyediaan sumber pembiayaan pertanian (SMD) kelompok Penjaminan pangan asal hewan Peningkatan peran dan fungsi lembaga Peningkatan sertifikasi nomor veteriner yang yang aman dan halal serta otoritas veteriner ASUH 400 unit usaha pada tahun 2014 (unit pemenuhan persyaratan produk usaha) hewan non pangan Peningkatan jaminan produk hewan Peningkatan jaminan produk pangan asal ASUH dan daya saing produk hewan hewan yang ASUH melalui unit usaha pangan yang memenuhi teknis kesmavet (RPH/RPA/TPU/TPS/Kios Daging) (pkt) PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

Permohonan hak PVT (varietas) Sertifikat varietas dan SDG Sertifikasi hukum hak PVT Jumlah surat izin bidang pertanian PROGRAM: PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN Pengembangan pengolahan hasil pertanian

Meingkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan

Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan Jumlah unit usaha pengolahan hasil

I.L-69  

TARGET TAHUN 2012 (5) 63

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

122,0

Kementan

215,39

Kementan

35 105 32 2.000

7,72

Kementan

65

75,0

Kementan

150 830 33 119

30

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XX.2

XX.3

XX.4

Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian

Pengembangan usaha dan investasi

Pengembangan pemasaran internasional

Meningkatnya mutu hasil pertanian

Meningkatnya usaha, kemitraan dan investasi di sektor pertanian

Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian

INDIKATOR (4) hortikultura Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan Jumlah rancangan SNI produk pertanian

(5)

Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu Jumlah laboratorium pengujian Jumlah lembaga penilaian kesesuaian Jumlah kerjasama standar mutu Jumlah harmonisasi standar mutu Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian Jumlah lembaga sertifikasi alsintan Jumlah pengujian alsintan

400

Jumlah binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian % peningkatan pelayanan investasi di sektor pertanian Jumlah dokumen kerjasama bilateral, regional dan multilateral pemasaran komoditi pertanian

I.L-70  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

70 50 20

10 35 2 4 3 1 140 12 40 35

125,0

Kementan

50,0

Kementan

15,0

Kementan

7 33

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XXI XXI.1

(4) Jumlah partisipasi dalam perundingan Internasional bidang pertanianuntuk memperjuangkan pemasaran komoditi pertanian Indonesia PROGRAM: PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI

(5) 25

Pemantapan sistem penyuluhan pertanian

155

Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah

Meningkatnya jumlah kelembagaan petani Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian Meningkatnya mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dikelola petani (FEATI)

XXII XXII.1

INDIKATOR

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K (Bakorluh, Bapelluh, dan Balai Penyuluhan Kecamatan) (unit) Jumlah BPP yang difasilitasi (unit) Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi pengembangannya (gapoktan) Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya (orang) Jumlah desa yang kegiatan penyuluhannya dikelola petani (desa) Jumlah BPP yang dibangun dan direhab (unit) Jumlah peralatan & meubeliar BPP (unit)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

845,75

Kementan

108,29

KKP

400 51.304 45.000 0 0 0

PROGRAM: PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

Meningkatnya produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin

Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan Jumlah sentra pengolahan hasil perikanan

I.L-71  

TARGET TAHUN 2012

70 lokasi 26 lokasi

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) yang dibina dan dikembangkan untuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah Jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar mutu hasil perikanan Jumlah kelompok pengolahan dan pemasar hasil perikanan yang meningkat kompetensinya dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan Jumlah UMKM dan Unit usaha skala besar (USB) yang melakukan kemitraan usaha di Minapolitan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah peningkatan negara tujuan ekspor dan jumlah UKM yang dibina dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekspor perikanan Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan produk hasil perikanan non konsumsi (lokasi) Jumlah lokasi pengembangan promosi dan jaringan pemasaran ikan hias

XXII.2

Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolhan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan

XXII.3

Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan

Meningkatnya pangsa pasar dan nilai ekspor perikanan

XXII.4

Fasilitasi pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi

Meningkatnya nilai produk hasil perikanan non konsumsi sebesar 5% per tahun melalui pengembangan dan promosi produk hasil perikanan non konsumsi

I.L-72  

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

431 UPI 1.000

68,89

KKP

4 negara; 50 UKM

17,37

KKP

40

15,46

KKP

900 UMKM

33 provinsi, 3 negara

NO (1) XXII.5

XXIII XXIII.1

XXIII.2

XXIV XXIV.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan

SASARAN (3) Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan

INDIKATOR (4) Jumlah pasar ikan yang dibina dan dikembangkan menuju standard an jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri Jumlah lokasi pelaksanaan promosi dan kerjasama pemasaran dalam negeri termasuk Gemarikan

(5) 7000 pasar di 114 lokasi (73 lama dan 41 baru)

Jumlah kawasan potensi perikanan dan kelompok mayarakat mandiri yang disuluh

500 kelompok di 50 kawasan

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 108,04

INSTANSI PELAKSANA (7) KKP

33 provinsi

PROGRAM: PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyuluhan kelautan dan perikanan

Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan

Pelatihan kelautan dan perikanan

Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan pendampingan pada kawasan potensi perikanan Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar

Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar PROGRAM: REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

Fasilitasi revitalisasi 6 Pabrik Pupuk Urea Peta potensi bahan baku pupuk organik di 61 kabupaten/kota

Persen kemajuan Persen kemajuan

I.L-73  

TARGET TAHUN 2012

96,75

KKP

9.000 masyarakat 1.600 aparatur

99,47

KKP

10% 15%

22,8

Kemenperin

5000

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

10

75

Kemenperin

Penyusunan dan penyampaian Tersusunnya laporan keuangan BSBL Laporan Keuangan belanja subsidi lain-lain laporan keuangan belanja yang transparan dan akuntabel (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu subsidi dan belanja lain-lain (BSBL) Pengelolaan Anggaran Belanja Terlaksananya kebijakan penganggaran Pengalokasian belanja pemerintah pusat Pemerintah Pusat (ABPP) yang transparan dan akuntabel yang tepat waktu dan efisien PROGRAM: PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

100%

3,32

Kemenkeu

100%

6,64

Kemenkeu

XXVII.1

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

6.000

202,0

Kementan

XXVII.2

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

Meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan

1.250

163,46

Kementan

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.

Mantapnya ketersediaan dan penanganan rawan pangan

201,08

Kementan

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1) XXV

(2) (3) PROGRAM: REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

XXV.1 XXVI XXVI.1

XXVI.2 XXVII

XXVII.3

SASARAN

Revitalisasi Industri Gula

Subsidi bunga untuk pembelian mesin peralatan pabrik gula PROGRAM: PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA

Pabrik gula yang mendapat subsidi bunga

Pemberdayaan masyarakat makin berkembang dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) agar konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi seimbang dan aman (Desa) Menguatnya Kelembagaan Distribusi Pangan masyarakat (Gapoktan) Menguatnya Kelembagaan Lumbung Pangan masyarakat (Unit) Semakin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan (Desa) Semakin cepat penanganan daerah rawan pangan (PDRP) (Lokasi)

I.L-74  

INSTANSI PELAKSANA (7)

800 2.800 458

NO (1) XXVIII XXVIII.1

XXVIII.2

XXVIII.3

XXIX XXIX.1

(2) (3) (4) PROGRAM: PENGEMBANGAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

80

15,2

KKP

13,55

KKP

12,7

KKP

280,0

Kemenkes

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

SASARAN

Meningkatnya persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar Meningkatnya jumlah laboratorium sertifikasi yang terakreditasi dan UPI yang tersertifikasi

Meningkatnya jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

INDIKATOR

Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis operasional perkarantinaan ikan Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium karantina ikan yang terakreditasi Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP

INSTANSI PELAKSANA (7)

2 IKIS, 5 Lab 515 UPI; 1105 sertifikat

Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi

20

Jumlah unit kerja (lokal otoritas kompeten) yang menerapkan sistem manajemen mutu produksi (pra panen dan pasca panen) Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan sistem manajemen

14

1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100

44

PROGRAM: BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Pembinaan Gizi Masyarakat

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

I.L-75  

TARGET TAHUN 2012

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XXX XXX.1

INDIKATOR (4) 2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

(5) 75

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM: KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)

Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun.

Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)

 

I.L-76  

TARGET TAHUN 2012

17,5 juta RTS

15.912,3

Kemenko Kesra/ Perum BULOG

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 6

PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR

Tema Prioritas

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat

Penanggungjawab

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Bekerjasama Dengan

Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Perumahan Rakyat; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

 

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

33 provinsi

140,39

Kementerian PU

I I.1

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah

Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antara rencana tata ruang

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

I.L-77  

INSTANSI PELAKSANA

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

100 kab/kota

10,9

BPN

335.665 bidang

72,6

BPN

1 paket

2,0

BPN

Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera dan selatan Jawa). Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:50.000 wilayah gap

144

4

BAKOSURTANAL

175

46,6

Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:250.000 wilayah

30

12,0

II

PROGRAM PENGELOAAN PERTANAHAN NASIONAL

II.1

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

Neraca Penatagunaan Tanah di daerah

II.2

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

III III.1

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pengembangan Peraturan PerundangTerlaksananya pengembangan peraturan perundangTersusunnya peraturan perundang-undangan Undangan Bidang Pertanahan dan undangan bidang pertanahan dan Hubungan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Hubungan Masyarakat Masyarakat

IV IV.1

PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan Ruang meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia

Inventarisasi P4T

I.L-78  

INSTANSI PELAKSANA

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi

300

1,9

1

60,0

13.680 55.000

4,2 6,8

Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K Pembuatan Peta LBI

45.000

3,0

56

2,2

3

0,6

Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart) Jumlah simpul jaringan di prov. Jumlah simpul jaringan di kab/ kota. Jumlah dokumen SNI Jumlah metadata simpul jaringan pusat. Jumlah metadata simpul jaringan provinsi

15 6 100 12 3.000 600

1,1 136,26

INSTANSI PELAKSANA (7)

gap

IV.2.

IV.3

Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial

Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan

Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial

Jumlah peta dasar rupabumi untuk mendukung percepatan penyusunan RDTR kab/kota di wilayah koridor program P3EI Survei batimetri lepas pantai line km Jumlah liputan data spasial bati metri, Pantai (LPI) dalam ln km

I.L-79  

BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah metada ta simpul jaringan kab/kota Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN Jumlah basis data spasial nasional terpadu dan skenario pengembangan wilayah untuk mendukung Program P3EI di wilayah kab/kota sekitar koridor

1.540 1

1

52,47

BAKOSURTANAL

Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) Jumlah jembatan yang dipreservasi (M) Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km) Jumlah jalan yang dibangun (Km) Jumlah jembatan yang dibangun (M) Jumlah flyover/underpass yang dibangun (M) Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun (Km)

33.714 121.026 4.177,6

9.000,4 1.103,3 13.668,14

Kemen PU

27 3.156 2.720 303

343,7 1.394,0 383,5 1.611,4

IV.4 V V.1

Penyusunan Atlas Sumberdaya, Kajian Pengembangan Wilayah

Tersedianya data dan informasi atlas serta kajian pengembangan wilayah

1

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Terjaganya kualitas jalan dan jembatan Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan nasional dan jembatan

I.L-80  

INSTANSI PELAKSANA

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah jalan tol yang dibangun pemerintah dan swasta (Km)

328,92

104,7

Kemen PU

Kemenhub

V.2

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan jalan tol

VI

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

VI.1 VI.2 VI.3

Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

Terlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol

Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan

Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan

22 Lokasi

125,0

Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan

Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ

1 Paket

5,0

Terbangunnya Sarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan

Pembangunan Bus Air

4 unit

6,0

Kemenhub

Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program

Jumlah rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana Induk Sistem Informasi Lalu Lintas Perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Kese-lamatan Transportasi Perkotaan.

1 Paket

209,6

Kemenhub

Terselenggaranya Transportasi Perkotaan

Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan.

1 Paket

Transportasi Ramah lingkungan

Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan

1 Paket

I.L-81  

INSTANSI PELAKSANA

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda

89,12 km

1.410,0

Kemenhub

Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan (listrik aliran atas/ sub stasiun) Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRD, KRL, Tram, Railbus, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian

17 Paket

800,0

98 unit

85,0

17

115,0

2.459,3

Kemenhub

134,4

Kemenhub

VII VII.1

VII.2

VIII VIII.1

VIII.2

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api

Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana

954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail Paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km) Tersedianya unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)

Paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan

Terbangunnya Bandara baru

Jumlah Bandar udara baru yang dibangun

13

Paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi

Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi

119

Paket bandara yang dikembang-kan di daerah perbatasan dan rawan bencana

Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana

41

Paket/unit/set/kg/liter peralatan keaman an penerbangan

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set; kg; liter)

16; 337; 0; 2.500; 5.000

I.L-82  

INSTANSI PELAKSANA

Kemenhub

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

107; 53; 17

303,6

Kemenhub

21;35;34

150,0

Kemenhub

5

302,0

4 11,3

90,0 400,0

45

2.500,0

175

2.100,00

INSTANSI PELAKSANA

Penerbangan VIII.3 IX IX.1

IX.2

X X .1

Pembangunan, rehabilitasi dan Paket/unit/set peralatan navigasi pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set)

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian

Unit (terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar, rambu suar, pelampung suar) Paket VTS di selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya Kapal inspeksi navigasi (unit) Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3) Jumlah lokasi pelabuhan perintis dan non perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri menara suar; rambu suar; pelampung suar) Terpasangnya VTS a.l Selat Malaka, Selat Sunda, Selat lombok, dan ALKI lainya Tersedianya kapal inspeksi navigasi Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan sedimen Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis)

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

380 twin blok

Jumlah rusunawa terbangun

I.L-83  

Kemenhub

Kementerian Perumahan Rakyat

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat

X .2

Fasilitasi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman

700.000 unit

Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman

75.000

468,8

X .3

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya

50.000 unit

Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya

7.500

82,5

X .4

Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya

50.000 unit

Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

7.500

4,5

70 Twin Blok

900,00

Kementerian Pekerjaan Umum

260,0 km

241,8

Kemen PU

90,0 km

382,5

XI XI.1 XII XII.1

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan 270 Twin Blok dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya

Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengaman Pantai

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi

Terjaganya kawasan dari bahaya banjir dan abrasi pantai

I.L-84  

INSTANSI PELAKSANA

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Penanganan Banjir Citarum dan DKI Jakarta

Tahap I

250,0

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur Terbangunnya jalan inspeksi

1 buah

13,2

20 buah

16,5

37 km

296,0

10,00 km

70,0

200 m

78,4

4,75 km

30,6

4,25 km

23,7

Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong

250 m

31,8

Terbangunnya inlet Cakung

1 buah

5,7

Terlaksananya Penyelesaian Banjir Kanal Timur

Terbangunnya perkuatan tebing

I.L-85  

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1,75 km

7,1

Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ)

1 unit

8,1

Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226) Terbangunnya Jembatan BKT 207

1 buah

2,0

1 buah

2,0

Terbangunnya drain inlet

1 buah

0,9

4.500 m3

16,7

1 buah

2,9

25 m

0,4

6m

11,3

kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo

10,0

Terbangunnya Saluran Gendong

Terbangunnya perkuatan bronjong Tebangunnya jalan oprit Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter Diselesaikannya Pemasangan Grass Block Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

Terbangunnya prasarana pengendali banjir

I.L-86  

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 Bendung Gerak/Bojonego ro Barrage Jabung Ring Dike 1 Bendung Gerak Sembayat Tanggul Kota Ngawi Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo

50,0

Terlaksananya pembangunan Bendung Gerak

Terlaksananya pembangunan tanggul pengendali banjir Terlaksananya pembangunan Bendung Gerak Terlaksananya pembangunan tanggul Terlaksananya pengaturan kawasan rawan banjir

Terlaksananya pembangunan sistem peringan dini banjir

I.L-87  

100,0 100,0 1,0 5,0

10,0

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Terlaksananya pembangunan Tanggul Kiri Bengawan Solo

Bengawan Solo Rengel-Centini

100,0

Terlaksananya pembangunan pintu air demangan

pintu air Demangan Normalisasi Kali 3 sungai (Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur) Perbaikan dan Pengaturan Kali Madiun (KwadunganNgawi) Normalisasi Kali Lamong Perbaikan

50,0

Terlaksananya normalisasi sungai

Terlaksananya perbaikan dan pengaturan sungai

Terlaksananya normalisasi Terlaksananya perbaikan Sungai

I.L-88  

30,0

100,0

150,0 150,0

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sungai Bengawan Solo Hulu (JurugSragen) 1.500 km

600,0

Kemen PU

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara

30 buah

30,0

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara

10, 0 km

2,0

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wasior-Merapi

Tahap I

500,0

95%

21,19

XII.2

XIII XIII .1.

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Meningkatnya keandalan sistem (jaringan) infrastruktur Sumber Daya Air

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio

Prosentase jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi

I.L-89  

INSTANSI PELAKSANA

80%

Kemenkominfo

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Prosentase pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Prosentase pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP

80%

29,53

Kemenkominfo

Prosentase pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi sesuai dengan standar Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perizinan Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital Prosentase pencapaian terhadap layanan telekomunikasi khusus pemerintah Prosentase pencapaian layanan telekomunikasi khusus non pemerintah Prosentase pencapaian terhadap pengembangan usaha

80%

31,35

Kemenkominfo

80%

25,06

Kemenkominfo

31,20

Kemenkominfo

INSTANSI PELAKSANA

radio XIII .2

XIV

Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum

PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

XIV.1

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi

XIV .2

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkankuantitas dan kualitas layanan penyiaran

XIV.3

Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika

Kebijakan, regulasi, perijinan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan khusus informatika

I.L-90  

80%

50% 70 % 70 % 70 %

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

60%

22,14

Kemenkominfo

50%

1.498,51

Kemenkominfo

XIV .4

Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet

Keamanan terhadap jaringan internet nasional

XIV .5

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial

penyiaran publik Prosentase pencapaian terhadap kewajiban pelayanan universal Prosentase pencapaian terhadap pengembangan infrastruktur Prosentase pencapaian keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung jaringan broadband Prosentase ibukota provinsi yang memiliki national internet exchange Prosentase pembangunan international internet exchange di 4 ibukota provinsi Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi

I.L-91  

INSTANSI PELAKSANA

70 % 70 %

76% 50% 50% 200 desa 100%

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

atau sejumlah 33.259 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) Prosentase desa yang dilayanani akses internet XV

Pembinaan dan Pengembangan EGovernment

XV .2

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik

XVI.1

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50% Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasip engembangan sistem keamanan informasi elektronik

Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-government di pemerintah kab/kot

60%

58,58

Kemenkominfo

Prosentase penyelenggara sistem pengamanan elektronik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

60%

18,1

Kemenkominfo

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan urusan infrastruktur transportasi yang terimplementasi

80%

5,0

Menko Perkonomian

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Kegiatan koordinasi infrastruktur transportasi

Meningkatnya koordinasi kebijakan infrastruktur transportasi

 

I.L-92  

100%

PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA

XV .1

XVI

INSTANSI PELAKSANA

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 7

PROGRAM AKSI DI BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Tema Prioritas

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Penanggungjawab

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Bekerjasama Dengan

Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional

      NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

60%

22,0

Kemenhukham

I I.1

PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM Kegiatan Perancangan Peraturan PerundangUndangan

Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan.

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan. Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undangundang di DPR secara tepat waktu.

I.L-93  

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

60%

6,7

Kemenhukham

Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel. Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date. Persentase Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor. Persentase Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi. I.2

Kegiatan harmonisasi Peraturan Perundangundangan

Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis. Persentase Pembenahan Peraturan Perundang-undangan

I.L-94  

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 rekomendasi

15.57

BKPM

45,3

BPN

di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi. II II.1

III III.1

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal

Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL Pengelolaan Pertanahan Terwujudnya pengembangan Provinsi infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia

Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan rumusan kebijakan penanaman modal Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal

Cakupan Peta Pertanahan

I.L-95  

1 rumusan 46 kegiatan (12 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 17 fasilitasi di dalam negeri, 12 fasilitasi di luar negeri) 2.500.000 ha

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

939.854 bidang

497,8

BPN

2.791 kasus

21,4

BPN

III.2

Pengelolaan Provinsi

Pertanahan

III.3

Pengelolaan Provinsi

Pertanahan

IV

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

IV.1

V

Pengelolaan Data Informasi Pertanahan

dan

Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan

Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional/ SIMTANAS)

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA

419 kab/kota

15,8

BPN

Prosentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

100%

19,62

Kemenkominfo

Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

60%

31,35

Kemenkominfo

PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

V.1

Pengembangan Penyelenggaraan Pos

V.2

Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi

I.L-96  

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran

Prosentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri

80%

25,06

Kemenkominfo

76.72

BKPM

87,23

BKPM

V3

Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

VI

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM

VI.1

Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)

Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi

Jumlah propinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan Terbangunnya Disaster Recovery Centre VII VII.1

50 Kab/Kota Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM 50 Kab/Kota dan 33 Prop 1 unit Disaster Recovery Centre

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah

Diklat Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal

I.L-97  

15 perijinan sektor

Peserta : 2000 orang 4 jenis pelatihan: 1 Dasar, 2 Lanjutan I, 3 Lanjutan II, 4 SPIPISE

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

80

BKPM

Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di bidang penanaman modal Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal Fasilitasi Penghubung di BKPM

VII.2

Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta

Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta

Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (streamlining business process perijinan dan non perijinan) Informasi Potensi Investasi dan Fasilitasi Proyek Strategis Nasional di Bidang Infrastruktur

20 kab/kota 33 Provinsi 19 instansi + 33 provinsi masingmasing 1 orang 3 Instansi 1 laporan

Jumlah Perencanaan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur

1 paket perencanaan investasi infrastruktur mendukung koridor ekonomi Indonesia

Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

Fasilitasi 3 proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha di

I.L-98  

265 PTSP

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

bidang infrastruktur yang siap ditawarkan Jumlah buku pedoman tentang Norma, Standar dan Prosedur yang baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di bidang Infrastruktur VIII

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Kegiatan koordinasi Meningkatnya koordinasi kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan ekspor dan peningkatan peningkatan investasi (PEPI) investasi Kegiatan koordinasi kebijakan Meningkatnya koordinasi kebijakan perbaikan iklim usaha PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan Pertumbuhan  Mempercepat proses perijinan di  Ekonomi Daerah  daerah 

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan Persentase rekomendasi kebijakan perbaikan iklim usaha yang terimplementasikan

75%

3,0

Kemenko Perekonomian

85%

1,5

Kemenko Perekonomian

Jumlah daerah yang membentuk PTSP 

50% 

1,007 

Kementerian  Dalam Negeri 

 

 

 

PTSP yang siap menerapkan SPIPISE 

40% 

 

 

 

 

 

Pembatalan Perda bermasalah 

100% 

 

 

    PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha 

50% 

 

 

Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis)

VIII.1 VIII.2 IX IX.1 

  X X.1

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka

I.L-99  

1 buku

6

33,0

Kemendag

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Jumlah perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dijalani secara online Waktu penyelesaian perijinan dan nonperijinan dibidang pembinaan pasar dan distribusi (hari) Jumlah pasar percontohan (unit) Jumlah pembangunan pusat distribusi Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi)

2,250

15 1 3

155,0

Kemendag

Koordinasi penataan dan Terkoordinasinya pelaksanaan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan sistem logistik kebijakan penataan dan penataan dan pengembangan sistem logistik nasional yang nasional pengembangan sistem logistik nasional ditinjaklanjuti PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT

75%

4,0

Kemenko Perekonomian

4(Palembang, Panjang, Bitung, Ambon)

15,0

Kemenhub

25

15,0

Kemenhub

peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok

X.2

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

XI

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN

XI.1 XII XII.1

XII.2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan

Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok

Terselenggaranya National Single Window

Terselenggaranya NSW (lokasi)

Terwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan,

Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)

I.L-100  

12% 92% 9 6

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/direhab (lokasi)

6

553,9

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; (peraturan) Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ; (Kegiatan) Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE (perusahaan) Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan) Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan)

4

19,5

Pengerukan

serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan Optimalnya fungsi sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis: Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin,Samarinda, Balikpapan, Bitung, Makassar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.

XIII XIII.1

PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor

Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; (kegiatan)

I.L-101  

2 3,000 5 60 17

Kemendag

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

85%

4,5

Kemenko Perekonomian

1

2,0

Kemendag

Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan KEK

100%

2,32

BKPM

Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK

100%

Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK

100%

Asistensi dan fasilitasi dalam rangka penetapan dan pengembangan KEK (al verifikasi, assesment, evaluasi)

100%

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi XIV XIV.1 XV XV.1 XVI XVI.1

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Meningkatnya koordinasi di bidang Koordinasi Pengembangan pengembangan dan penerapan Sistem dan Penerapan sistem NSW Nasional Single Window dan sistem dan ASW ASW PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Dukungan Sektor Meningkatnya peranan sektor Perdagangan Terhadap perdagangan di kawasan ekonomi Pengembangan Kawasan khusus Ekonomi Khusus (KEK) PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL Pengembangan Penanaman Terbentuknya KEK di 5 lokasi Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan) Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)

I.L-102  

5 750.000 SKA

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

37,5

Kemenperin

2,30

Kemenkeu

XVII XVII.1

XVIII XVIII.1

Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK

1 buku laporan

Jumlah promosi penanaman modal di KEK

4 negara dan 3 daerah

Kerja sama di bidang pengembangan KEK

2 Negara

PROGRAM PERWILAYAHAN INDUSTRI 1

Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di KEK di Wilayah II

Dokumen fasilitasi (AMDAL, engineering  design/DED, dan kelembagaan)  Dokumen fasilitasi (AMDAL, engineering  design/DED, dan kelembagaan) 

Pengembangan Fasilitasi  Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di KEK di Wilayah III Industri Wilayah III 

Dokumen fasilitasi (AMDAL, engineering  design/DED, dan kelembagaan) 

1

Pengembangan Fasilitasi  Industri Wilayah I  Pengembangan Fasilitasi  Industri Wilayah II 

Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di KEK di Wilayah I

PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai

Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan

1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

100%

2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

100%

I.L-103  

1

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

100%

2,50

Kemenkeu

2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

40%

129,89

Kemenkeu

14,62

Kemenkeu

XVIII.2

XIX XIX.1

XIX.2

Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional

Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan

PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan dan Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan Dan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif

Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC Persentase downtime sistem informasi

100%

Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan aplikasi sesuai rencana Persentase penerapan aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) kepabeanan yang terintegrasi dengan portal INSW

70% 100%

Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu

85%

Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung Sistem Logistik Nasional (Customs

100%

I.L-104  

1%

-

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

-

6,5

Kemenko Perekonomian

26,8

Kemenakertrans

Advance Trade Systems)

XX XX.1

XXI XXI.1

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Koordinasi Pengembangan Meningkatnya koordinasi urusan Urusan Penataan Ruang Dan penataan ruang dan pengembangan Pengembangan Wilayah wilayah (termasuk KEK, KAPET, Terselesaikannya peraturan Kawasan Ekonomi lainnya, penyelenggaraan KEK dan penetapan dan Set. Denas KEK lokasi KEK dan pengembangan KAPET

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan

-

80% 80% 2

PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI

Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & outsour cing), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja

Peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh

I.L-105  

45%

Peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi 1 amandemen UU

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

30,0

Kemenakertrans

70,0

Kemenakertrans

90,0

Kemenakertrans

Peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI

XXI.2

Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah yang sinergis

Harmonisasi kebijakan jaminan sosial

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja

Mekanisme perundinan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB

2 Naskah

Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan

naik 5%

Diterapkannya manajemen dan standar K3.

Selarasnya peraturan bidang HI

Sosialisasi dan konsolidasi dengan Pemda

Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi

1.000

Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3

naik 10%

% kenaikan tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi

naik 30%

   

I.L-106  

1 amandemen UU

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 8

PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI

TEMA PRIORITAS

Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional

PENANGGUNGJAWAB BEKERJASAMA DENGAN

 

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012*

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

15

146,7

KESDM

20

64,1

34

345,4

-

90,50

I I.1 I.2 I.3 II II.1

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi

Terealisasinya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Terealisasinya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Terealisasinya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Dukungan Manajemen dan

Pelayanan yang optimal baik

Jumlah Aturan PP / RPP

I.L-107

KESDM

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

Pelaksanaan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan

SASARAN

INDIKATOR

administratif/ teknis untuk pelaksanaan tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan

Jumlah Aturan lain

Penyediaan listrik hemat dan murah (Kluster IV) II.2

Penyusunan Kebijkan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi

Bertambahnya jumlah pelanggan listrik mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Jumlah perencanaan ketenagalistrikan Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Transmisi (kms) Gardu Induk (MVA) Panjang Jaringan Distribusi (kms) Gardu Distribusi (MVA)

III III.1

III.2

TARGET TAHUN 2012*

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

6 300 ribu pelanggan 7

288 9.614,62

KESDM

11,5

KESDM

418,71

KESDM

45,2 1.127 968 9.866 899

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Terpenuhinnya kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia dalam negeri Terjaminnya pasokan gas untuk industry, transportasi dan pembangkit listrik Terealisasinya invesati subsector migas (US$)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Terpenuhinya BBM dalam negeri untuk Indonesia Bagian Timur Berkurangnya jumlah kelangkaan pendistribusian LPG 3 Kg (PSO) ke seluruh Indonesia Penambahan kapasitas depot

I.L-108

Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia dalam negeri Jaminan pasokan gas untuk industry, transportasi, pembangkit listrik Jumlah realisasi investasi subsector migas (US$) Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia Bagian Timur Jumlah kelangkaan pendistribusian LPG 3 Kg (PSO) ke seluruh Indonesia Jumlah penambahan kapasitas depot

100% 70% 17.851 73.48% 16000

NO

III.3

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

SASARAN

INDIKATOR

a.

BBM (KL)

20000

b.

LPG (M Ton)

10000

Terpenuhinya jaringan gas kota

Penambahan jaringan gas kota (kota)

Terpenuhinya sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa Peningkatan kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur system penyediaan bahan bakar dan bahan baku industry Terpenuhinya dan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani

Sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa Pembangunan LPG miniplant (unit)

Tercapainya produksi migas dan CBM

Jumlah produksi migas dan CBM

Terealisasinya investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM

Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM

I.L-109

TARGET TAHUN 2012*

Jumlah dan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

107,51

KESDM

4 16000 SR 1 (multi years) 40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB ditawar- kan 990 MBOPD (minyak bumi), 1594 MBOEPD (gas bumi), 21,7 MBOEPD (CBM) 609 Juta USD dan 160 Juta USD dari komitmen 3 tahun

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012* pertama

Terpenuhinya kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru

Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru

Penambahan cadangan minyak dan gas bumi dan CBM Penambahan sumber daya minyak dan gas bumi dan CBM Terealisasinya pelaksanaan survey umum di wilayah terbuka

Potensi cadangan minyak dan gas bumi dan CBM Jumlah sumber daya minyak dan gas bumi dan CBM Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka

Terpenuhinya persetujuan harga gas bumi

Jumlah persetujuan harga gas bumi

Terbentuknya Renacana Induk Petrokimia (DME)

Menyiapkan Rencana Induk Petrokimia

I.L-110

Survei Seismik 2D 8.700 km, Survei Seismik 3D 5.650 km2, Pemboran 69 sumur 8,507.19 177,2 BBOE Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat Selatan sepanjang 2000 km 16 1,9 % produksi

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(DME)

III.4

IV IV.1

Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas

TARGET TAHUN 2012*

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

364,4

KESDM

3

DAK

nasional

Meningkatnya prosentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

60%

Meningkatnya penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.

Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.

93%

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.

Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.

93%

Menurunya volume pembakaran gas flare (%)

Prosentase pengurangan volume pembakaran gas flare (%)

100

Meningkatkan pembinan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal

Penggunaan Gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Jakarta dan Denpasar Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya dan Denpasar Penambahan Jaringan Gas Kota (kota/sambungan rumah)

1 kota, 7 SPBG FEED 1 kota/7 SPBG 4 kota/16.000 SR

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI Dana Alokasi Khusus (DAK) Listrik Perdesaan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga

PLTS 50 Wp Tersebar dan PLTMH (kW)

I.L-111

4.000

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

TARGET TAHUN 2012*

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

DME Non BBN untuk tenaga listrik (DME)

25

110,77

KESDM

PLTMH (unit) PLT Angin (kW) –PLT Surya (unit) PLT Arus Laut (unit) Desa Mandiri Energi Berbasis BBN (DME)

13 10 2 25

38,50

KESDM KESDM KESDM KESDM

Jumlah kapasitas terpasang bahan bakar nabati (Juta KL)

4.6

52, 31

KESDM

INDIKATOR

listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi IV.2

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi

Terwujudnya penyediaan dan pengelolaaan EBT

Terwujudnya penyediaan dan pengelolaaan bioenergi

IV.3

Jumlah unit terpasang biogas (unit) IV.4

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Konversi Energi

Terwujudnya pembinaan dan pelaksanaan konversi energi

I.L-112

Penurunan intensitas energi (%)

3000 1

Jumlah peserta audit energi di sektor industri dan bangunan (obyek)

199

Meningkatnya kepedulian instansi pemerintah dalam pelaksanaan konservasi energi (%)

10

Penurunan emisi carbon sektor energi (juta

0.25

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

TARGET TAHUN 2012*

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5151 MW di tahun 2014 Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (lokasi)

1.469

428,95

KESDM

Produksi Panas Bumi (Jt Ton uap)

86,6

Pelelangan WKP Panas Bumi yang difasilitasi (WKP)

5

3

77,73

KESDM

44

40,0

Kemenperin

SASARAN

INDIKATOR

ton CO2) IV.5

IV.6 V

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengusahaan Panas Bumi

Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 MW tahap II

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Terwujudnya penyediaan dan pengelolaaan EBTKE Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Berkembangnya klaster industri berbasis migas dan Dasar petrokimia di 2 lokasi (Jawa dan Kalimantan)

I.L-113

5

Penerimaan Negara dari Sektor Panas Bumi (RP Milyar)

919.4

Pemanfaatan Langsung Bidang Panas Bumi (Ton/jam) Jumlah aturan pendukung peraturan perundang-undangan bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi

17520

Entitas kolaborasi klaster

NO

VI VI.1

VII VII.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

Tersusunnya model pemberian insentif untuk pengembangan klaster industri petrokimia Pembangunan center of excellence klaster industri petrokimia PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL Peningkatan Dukungan Teknologi Bagi Kebijakan peningkatan dukungan iptek untuk penciptaan Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, Termasuk Energi Alternatif Geothermal, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan pembangunan PLTN Nuklir

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengembangan PLTP Skala Kecil Pilot Plant PLTP < 5 MW

TARGET TAHUN 2012*

Rekomendasi model insentif

60%

Terbangunnya 1 Center of Excellence

55%

Jumlah kebijakan

1

Jumlah riset bersama

0

Jumlah kenijakan PLTN

1

Paket sosialisasi PLTN

10

Paket korrdinasi pemangku kepentingan

1

Paket kerjasama internasional persiapan pembangunan PLTN Workshop internasional persiapan pembangunan PLTN

1

Jumlah Pilot Plant PLTP 3MW

0

Jumlah Pilot Plant PLTP 5MW

0

Paket Komponen

I.L-114

INSTANSI PELAKSANA

5,0

KRT

20,0

BPPT

1

Jumlah Pilot Plant

Komponen PLTP Binary Cycle 100kW

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah Paket Komponen PLTP Binary Cycle 100kW Jumlah Pilot Plant PLTP Binary Cycle 1MW Engineering Design PLTP 5 MW mendukung Program Nasional PLTP

VIII VIII.1

PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK Penelitian Konversi Energi Demo pilot plant bio-gasoline dari ligno selulosa Standardisasi teknologi pengujian konversi energi

IX IX.1 IX.2

PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI Penyusunan Pedoman Infrastuktur Dasar Dokumen infrastruktur dasar pendukung program energi Pendukung Program Energi nuklir nasional Nuklir Nasional Diseminasi Hasil Litbang Iptek Paket sosialisasi PLTN & diseminasi IPTEK Nuklir Nuklir

I.L-115

TARGET TAHUN 2012*

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

3,0

LIPI

1 0

Jumlah Rekomendasi, advokasi & konsultasi peralatan kelistrikan PLTP Rekomendasi

2

Advokasi

1

Konsultasi

0

Paket demo pilot plant biio-gasoline dari lingo selulosa

1

Paket standarisasi teknologi pengujian konversi energi

1

Dokumen teknis penyiapan infrastruktur tapak PLTN dan penyusunan spesifikasi teknis Paket Sosialisasi PLTN (media), advokasi masyarakat, dunia usaha dan stakeholder yang terkait lainnya

3

132,0

BATAN

3

32,5

BATAN

NO

X X.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL Pengelolaan Pertanahan Terwujudnya pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Propinsi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi

** = Perkiraan pagu Kegiatan  

I.L-116

Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar

TARGET TAHUN 2012*

PAGU TAHUN 2012 ** (MILYAR RUPIAH)

INSTANSI PELAKSANA

75.900 ha

7,2

BPN

 

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 9

PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

Tema Prioritas

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim

Penanggungjawab

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Bekerjasama Dengan

Menteri Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT; Kepala LIPI; Kepala BMKG; Kepala BAKOSURTANAL; KEPALA BNPB

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

3

25,0

I.

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

I.1

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

Terjaganya kelestarian fungsi dan terkendalinya kerusakan ekosistem perairan darat untuk mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman serta rencana aksi pengelolaan danau prioritas yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Jumlah kebijakan dan rekomendasi hasil evaluasi pengendalian kerusakan situ dan waduk yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah

I.L-117  

3

INSTANSI PELAKSANA (7) KLH

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) Jumlah kebijakan dan rekomendasi penetapan kelas air sungai prioritas yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Jumlah daerah dalam DAS prioritas yang diberikan pembinaan teknis pengelolaan kualitas air Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRMIP-ADB) Jumlah dokumen inventarisasi data kesatuan hidrologi gambut dan perhitungan emisi GRK yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah laporan pembinaan teknis pengelolaan ekosistem gambut dan rawa non gambut Rehabilitasi lingkungan dan ekosistem yang rusak

(5) 7

I.L-118  

60

1

3

1

30 Kab/kota

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

 

NO (1) I.2

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan

SASARAN (3) Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan terkendalinya kerusakan lahan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) Jumlah peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait Jumlah daerah terkumpulnya informasi keanekaragaman hayati

(5) 4

Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi pengembangan Taman KEHATI Daerah

15

Jumlah laporan pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati

1

Jumlah peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

2

I.L-119  

15

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 18,0

INSTANSI PELAKSANA (7) KLH

 

NO (1)

I.3

I.4

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir

Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor

SASARAN (3)

INDIKATOR (4) Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)

(5) 399

Jumlah lokasi hasil inventarisasi data kerusakan hutan dan lahan dalam DAS prioritas

185

Rehabilitasi lingkungan dan ekosistem yang rusak

30 Kab/kota

Terselenggaranya upaya mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Jumlah kebijakan, pedoman, dan perangkat mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer

3

Jumlah bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer

8

Terselenggaranya penataan lingkungan berdasarkan daya dukung

Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan

1

I.L-120  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

19,0

KLH

15,0

KLH

 

NO (1)

I.5

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa

SASARAN (3) dan daya tampung lingkungan hidup

Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) Terselenggaranya evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Jumlah kajian daya dukung lingkungan pulau-pulau besar yang terkoordinasi antar K/L Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang yang terkoordinasi antar K/L Jumlah KLHS dalam perencanaan sektor, wilayah dan ekosistem Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman tentang KLHS Jumlah daerah yang difasilitasi dalam mengimplementasikan KLHS dalam RTRW dan/atau RPJM Jumlah industri yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara Jumlah industri yang taat dalam melaksanakan peraturan

(5) 1

I.L-121  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

2

100

1 1 33

310

200

20,8

KLH

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN (3) disebabkan oleh kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa

INDIKATOR (4) pengendalian pencemaran air (Prokasih)

(5)

Jumlah rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut Jumlah basis data penurunan beban pencemaran yang terbangun Jumlah kegiatan pembinaan penerapan NSPK pengendalian pencemaran air dan peraturan baku mutu air limbah kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa Persentase penurunan beban pencemaran dari sumber limbah domestik sumber kegiatan prasarana dan jasa terpilih Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman pengendalian pencemaran kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa pemantauan dan pengawasan industri strategis oleh Provinsi

20

I.L-122  

TARGET TAHUN 2012

1 2

50%

1

100 industri, jasa, usaha

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4)

(5) di 33 prov

Pembinaan masyarakat dan usaha skala kecil oleh Kabupaten

I.6

Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas

Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan, energi, dan migas

Pemberian insentif kepada masyarakat Jumlah industri yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara untuk kegiatan pertambangan, energi, dan migas Jumlah rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut dan ijin reinjeksi kegiatan pertambangan, energi, dan migas Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman pengendalian pencemaran kegiatan pertambangan, energi, dan migas Jumlah basis data penurunan beban pencemaran yang terbangun

I.L-123  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

10 target masy. Dan UKM di 520 kab/kota 500 205

20

1

1

17,0

KLH

 

NO (1)

I.7

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil

SASARAN (3)

Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan agroindustri dan usaha skala kecil

INDIKATOR (4) Jumlah kajian dampak pencemaran kegiatan pertambangan, energi, dan migas Jumlah kegiatan pembinaan pengendalian pencemaran kegiatan pertambangan, energi, dan migas Pembinaan masyarakat dan usaha skala kecil oleh Kabupaten Pemberian insentif kepada masyarakat Jumlah agroindustri dan USK yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara Jumlah peraturan dan pedoman tentang pengendalian dan pemanfaatan limbah agroindustri dan usaha skala kecil Jumlah kajian evaluasi pengendalian pencemaran dan pemanfaatan limbah kegiatan agroindustri dan usaha skala kecil

I.L-124  

TARGET TAHUN 2012 (5) 4

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

10

10 target masy. Dan UKM di 520 kab/kota 500 230

2

1

22,58

KLH

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) Jumlah kegiatan pembinaan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran kegiatan agroindustri dan usaha kecil Jumlah basis data penurunan beban pencemaran kegiatan agroindustri dan usaha skala kecil Persentase penurunan beban pencemar dari agroindustri dan usaha skala kecil terpilih Jumlah lokasi pembinaan kegiatan agroindustri dan usaha kecil dalam pengendalian pencemaran Pembinaan masyarakat dan usaha skala kecil oleh Kabupaten

(5) 6

Pemberian insentif kepada masyarakat I.8

Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Terlaksananya penurunan beban pencemaran udara dari sumber bergerak

 

INSTANSI PELAKSANA (7)

1

80%

5

10 target masy. Dan UKM di 520 kab/kota 500

Jumlah kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak

4

Jumlah lokasi evaluasi kualitas udara di perkortaan

30

I.L-125

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

24,11

KLH

 

NO (1)

I.9

I.10

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) Jumlah basis data sistem informasi pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak Pembinaan masyarakat dan usaha skala kecil oleh Kabupaten

(5) 1

Terselenggaranya kegiatan pengelolaan B3 dalam rangka menurunkan potensi dan beban pencemaran

Pemberian insentif kepada masyarakat Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka administrasi pengelolaan B3 Jumlah Dokumen Registrasi dan Notifikasi B3

Terselenggaranya pengelolaan administrasi limbah B3 dalam rangka menurunkan potensi dan beban pencemaran

Jumlah kegiatan pelaksanaan ketentuan Konvensi Internasional Pengelolaan B3 Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka administrasi pengelolaan limbah B3 Jumlah Rekomendasi, Ijin dan Notifikasi Pengelolaan Limbah B3

I.L-126  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

10 target masy. Dan UKM di 520 kab/kota 500 2

8,0

KLH

9,5

KLH

300 4

2

700

 

NO (1)

I.11

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) Jumlah daerah yang mendapat bimbingan teknis administrasi pengelolaan limbah B3 Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan Konvensi Internasional Pengelolaan Limbah B3 Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3 Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja dalam penaatan pengelolaan limbah B3 Jumlah perusahaan peserta program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)

(5) 7

Terselenggaranya pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3 dalam rangka menurunkan beban dan potensi pencemaran

I.L-127  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

2

3

575

750

1

38,0

KLH

 

NO (1)

I.12

I.13

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah B3 di pelabuhan dan pemulihan media lingkungan tercemar Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan tercemar limbah B3 dan sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dan limbah B3 Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi

(5) 46

Terselenggaranya penanganan pengaduan dan penaatan hukum administrasi lingkungan

Terselenggaranya penyelesaian sengketa

 

INSTANSI PELAKSANA (7)

2

100

Jumlah sanksi administratif yang ditangani

100

Jumlah peserta peningkatan kapasitas penegakan hukum administrasi

200

Persentase pemanfaatan sistem pengaduan elektronik

20%

Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan tentang penaatan hukum administrasi lingkungan Jumlah pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) kasus

1

I.L-128

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

100

12,5

KLH

16,0

KLH

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan Jumlah kasus yang mendapat dukungan gugatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya (Green Bench) Jumlah mediator yang meningkat kapasitasnya Jumlah LPJPSLH yang terbentuk

(5) 2

Jumlah pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) kasus Jumlah penyidikan sampai proses pengadilan Jumlah dukungan penuntutan (Litigasi)

125

lingkungan

I.14

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Terselenggaranya penegakan hukum pidana lingkungan

I.L-129  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

40

50 50 70

30 5

75 40

19,0

KLH

 

NO (1)

I.15

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

Peningkatan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) Jumlah lokasi pelaksanaan koordinasi dan operasional sistem penegakan hukum lingkungan terpadu Jumlah basis data sistem dan mekanisme kerja PPNS dan PPLH/D

(5) 10

Jumlah Penyidik Pejabat Kepolisian yang meningkat kapasitasnya

75

Jumlah PPNS dan PPLH/D yang meningkat kapasitasnya Jumlah Jaksa yang meningkat kapasitasnya

130

Terselenggaranya penerapan instrumen ekonomi bagi upaya penataan dan pengelolaan lingkungan hidup

 

INSTANSI PELAKSANA (7)

1

75

Persentase diterimanya rekomendasi teknis insentif untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

100%

Persentase jumlah UMKM yang melaksanakan peningkatan kualitas LH dengan kebijakan insentif melalui

90%

I.L-130

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

16,5

KLH

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN (3)

INDIKATOR (4) K/L/Pemda terkait.

Persentase jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat insentif. Jumlah pedoman dan fasilitasi teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH Jumlah rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan terpadu (lintas K/L). Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah terpilih (lintas K/L). II II.1

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

90%

5

7

20

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Pengelolaan Metorologi Publik BMKG

Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta

Jumlah lokasi pembangunan Gedung MEWS (Meteorological Early Warning System) (Bengkulu, Pakanbaru,

I.L-131  

TARGET TAHUN 2012

6 lok

166,6

BMKG

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN (3) peringatan dini cuaca ekstrim

INDIKATOR (4) Palangkaraya dan mataram) Jumlah lokasi pembangunan Sarana Analisa Cuaca Maritim (Belawan, Tj. Perak, Paotere, Bitung) Jumlah lokasi Pembangunan Tower Radar Cuaca (Jambi, Gorontolo, Bengkulu dan Banjarmasin) Jumlah lokasi pemeliharaan radar cuaca (Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Lampung, Tangerang, Pd. Betung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado, Bima, Kupang, Ambon, Biak, Jayapura) Jumlah lokasi pemeliharaan TCWC (Trpical Ciclon Warning Center) (Jakarta dan Denpasar) Jumlah lokasi pembangunan sistem pengamatan Cuaca bergerak (Jakarta) Jumlah lokasi kegiatan pendamping Strengthening BMKG Climate and Weather Service Capacity (Jakarta) Jumlah lokasi pengadaan ground receiver satellite NOAA /National

I.L-132  

TARGET TAHUN 2012 (5) 2 lok 7 lok 21 lok

2 lok 2 lok 1 lok -

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) Oceanic Atmospheric Administration (Stamet Ambon, Balai V Jayapura, Balai I Medan) Jumlah Lokasi Pembangunan Sistem Diseminasi Outdoor (Jakarta) Jumlah Lokasi Pembangunan Display Informasi Cuaca Bandara Tahap Ke 2 (Medan, Balikpapan, Manado, Semarang) Jumlah Lokasi Pembangunan Teleconference (Jakarta, Medan, Ciputat, Denpasar, Makassar, Jayapura) Jumlah Lokasi Pembangunan Sistem Pengamatan Radar Bergerak (Jakarta) Kegiatan Pemantauan Kawasan Perbatasan

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

78 %

180,7

Prosentase Strengtening BMKG Climate and Weather Service Capacity

I.L-133  

INSTANSI PELAKSANA (7)

 

NO (1) II.2

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG

SASARAN (3) Meningkatnya kualitas kebijakan bidang gempa bumi dan tsunami

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) Jumlah paket pemeliharaan sensor & komunikasi InaTEWS (Tsunami Early Warning System) Jumlah paket pemeliharaan sistem processing & decession support system InaTEWS Jumlah paket pemeliharaan sensor seismik bantuan (Ada di Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu) Jumlah paket pemeliharaan Sistem Diseminasi DVB (Digital Video Broadcast) Jumlah paket pemeliharaan Sistem Diseminasi Sirene Jumlah lokasi pemeliharaan Sistem diseminasi untuk instusi interface & media Jumlah paket peningkatan kapasitas UPS PGR (Pusat Gempa Regional) Jumlah pengembangan Jaringan Seismik Broadband (Sumut, NTT, NTB, Gorontalo dan Papua Barat) Jumlah unit pengembangan Sistem Diseminasi Sirine TEWS Telkom

(5)

I.L-134  

1 paket : 109 sensor

1 paket : 11 lokasi 1 paket : 45 lokasi

1 paket : 145 lokasi 19 lokasi 15 lokasi 3 paket 5 set

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 104,4

INSTANSI PELAKSANA (7) BMKG

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) (Bantul, Tasikmalaya, Cilacap, Lampung dan Bengkulu) Jumlah lokasi pengembangan Sistem Jaringan Gempabumi Kuat Jumlah lokasi peningkatan Jaringan Gempa Kuat Jumlah lokasi penguatan Regional Center Jumlah lokasi pengembangan jaringan Monitoring Intensitas getaran kuat Jumlah pembangunan Sistem LOG server desiminasi DVB Jumlah lokasi Sistem Desiminasi Sirene TEWS (Biak, Ternate, NTB, Jatim, DIY, Jabar) Jumlah lokasi Sistem Tanda Waktu Standar Jumlah tersedianya Handling Inklaring

(5)

Jumlah terlaksananya pengembangan Sistem Monitoring Precursor Gempabumi (Jakarta) Jumlah laporan penyelenggaraan Sidang Working Group ICG-IOTEWS

I.L-135  

62 lokasi 30 lokasi 2 lokasi 100 lokasi 6 lokasi 1 set 1 set 1 laporan

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) (Intergovermental Commition Group Indian Ocean Tsunami Early Warning System) Jumlah peserta workshop-Training Teknisi InaTEWS Jumlah penyelenggaraan Workshop International AEIC (Asean Earthquake International Center) Jumlah penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Sistem Gempabumi Kuat Jumlah penyelenggaraan perjalanan Tanggap darurat Jumlah peningkatan Kapasitas operator InaTEWS Jumlah penyusunan Meta data InaTEWS Jumlah tersedianya lembar kerja elektronik InaTEWS Jumlah laporan penyelenggaraan Workshop Inatews International Jumlah pelaksanaan Studi deteksi Precursor Sumatra Barat (Padang) Jumlah Pedoman dan Simulasi menghadapi Gempabumi Kuat

(5)

I.L-136  

20 orang 1 laporan 1 laporan 8 set 20 orang 1 buku 1 laporan 1 paket 1 SOP & 2 gladi

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

 

NO (1)

II.3

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) Jumlah penyusunan SOP Gempabumi & Tsunami daerah Sistem Peringatan dini pada bencana gempa bumi dan tsunami Jumlah kegiatan Penentuan Site Class Lokasi Jaringan Gempa Kuat Jumlah Dokumen Desain Iklim Maritim

(5) 1 laporan

Terselenggaranya pelayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim serta kerjasama ditingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang iklim, agroklimat dan iklim maritim

Jumlah lokasi pembangunan Stasiun Klimatologi (Merauke, Pekan Baru) Jumlah lokasi pembangunan Pos Pengamatan Agroklimat (Magelang, Madiun, Banyuwangi dan Kapuas) Jumlah pemasangan Penakar Hujan Observasi (PH. Obs) Jumlah wall display System nformasi iklim dan kualitas udara Jumlah penyusunan buku pemutakhiran Zona Musim (ZOM) Jumlah penyusunan buku monitoring dan penyempurnaan nomor Pos Hujan kerjasama

I.L-137  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

32.0 50 lokasi 1 dokumen 2 lok 2 lok

2000 unit 1 set 1 buku 1 buku

36,6

BMKG

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4) Jumlah penyusunan buku Atlas ratarata curah hujan di Indonesia periode 1981-2010 Jumlah petugas pos hujan yang mendapatkan biaya operasional SMS pos hujan kerjasama Jumlah buku Atlas Periode Ulang Curah Hujan Maksimum Kabupaten/Kota Jumlah pengadaan Peta Digital Standar Bakosurtanal Jumlah lokasi pengadaan peralatan Sistem Monitoring Cuaca Otomatis AWS (Jatim, Kaltim, Kalteng, NAD, Sumut, Sumsel dan Kalbar) Jumlah lokasi optimalisasi pengumpulan data iklim maritim dari data VOS (Belawan, Lampung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar dan Manado) Jumlah lokasi sekolah lapang iklim (Jatim) Jumlah lokasi pembangunan Taman Alat dan peralatan pengamatan klimatologi (Pangkal Pinang)

I.L-138  

TARGET TAHUN 2012 (5) 1 buku 356 orang 12 buku

1 lok

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN (3)

INDIKATOR (4) Pendirian Stasiun Agroklimat di 11 Provinsi Jumlah pembuatan buku prakiraaan musim hujan dan musim kemarau

(5) 11 Prov

PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

III.1

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas

Pengembangan Perhutanan Sosial

Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan

Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat

Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha. Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 6000 ha. Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa seluas 40.000 ha Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi

I.L-139

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 22

INSTANSI PELAKSANA (7)

1 buku

III

III.2

 

TARGET TAHUN 2012

300.000 Ha

49,88

Kemenhut

18,23

Kemenhut

877.000 Ha 5.000 Ha 20.000 Ha 1.200.000 Ha 300 Klpk 25 Unit 18 Prov

 

NO (1)

III.3

IV IV.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4) Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 108 DAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS

(5) 150.000 Ha

Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS priorutas

PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PERLINDUNGAN HUTAN Pengendalian kebakaran hutan Meningkatkan sistem Terjaminnya hotspot di Pulau pencegahan pemadaman, kalimantan, Sumatera dan Sulawesi penanggulangan, dampak berkurang 20% setiap tahun dari kebakaran hutan dan rerata 2005 - 2009. lahan Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009.

I.L-140  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

18 Kab 300.000 Ha 106 DAS

53,46

Kemenhut

57,02

Kemenhut

106 BPDAS 36 BPDAS

48,8%

30%

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN (3)

INDIKATOR (4) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)

V

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

V.1

Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

V.2

Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah

Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan

(5) 18 DAOPS

Luasan kawasan konservasi perairan yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan

pengelolaan 3,2 juta ha; penambahan 500 ribu ha

Jumlah jenis ikan terancam punah/langka endemic yang diidentifikasi , dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Persentase penguatan kelembagaan konservasi

3 jenis

Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali dan kawasan yang tahan bencana serta perubahan iklim Jumlah ragam produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan.

582 ha, 13 kawasan

I.L-141  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

92,5

KemenKP

41,42

KemenKP

5%

1 produk

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah bagian barat

13.000 kapal

30,63

KemenKP

Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah bagian timur

7000 kapal

Jumlah pokmaswas yang berperan akitif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

426

Jumlah WPP dan cakupan wilayah pesisir dan perairan umum yang bebas kegiatan illegal dan perusakan ekosistem perairan Jumlah WPP dan cakupan wilayah pesisir dan perairan umum yang bebas kegiatan pencemaran perairan

4WPP (23,6%)

16,85

KemenKP

38,44

KemenKP

VI

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

VI.1

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

VI.2

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan

Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan illegal dan merusak

VII

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN

VII.1

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir

Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir

I.L-142  

INSTANSI PELAKSANA (7)

4 WPP (22%)

Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 3

 

NO (1)

VIII VIII.1

VIII.2

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3) konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatan sumber daya dan ekosistem

(4)

(5) 1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait pesisir dan laut

Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya pesisir, laut, serta pulau-pulau kecil

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK Penelitian Oseanografi Terumbu Karang dan Kebencanaan

Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia – Kebun Raya

Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat pesisir Pengembangan Sistem Informasi dan Penelitian Kerusakan Terumbu Karang Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah

Jumlah panduan dan sosialisasi kesiagaan masyarakat pesisir yang telah dilaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi, database dan Penelitian Terumbu Karang

2

Jumlah kebun raya (paket kawasan)

3

Terlaksanannya fungsi Kebun Raya sebagai tempat konservasi exsitu Terlaksanannya fungsi Kebun Raya sebagai tempat konservasi exsitu

Paket Paket Laporan O&M Kebun Raya B ogor

1

Paket Paket Laporan O&M Kebun Raya Cibodas

1

I.L-143  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

6,00

LIPI

13,0

LIPI

3

1,0

 

NO (1)

VIII.3

IX

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

Penelitian Geoteknologi Perubahan Iklim

SASARAN (3) Terlaksanannya fungsi Kebun Raya sebagai tempat konservasi exsitu Terlaksanannya fungsi Kebun Raya sebagai tempat konservasi exsitu Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim

(4) Paket Paket Laporan O&M Kebun Raya Purwodadi

(5) 1

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 0,5

Paket Paket Laporan O&M Kebun Raya Bali

1

1,0

Jumlah buku /dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim

1

2,0

LIPI

Peta Resmi tingkat peringatan tsunami

3

0,4

BAKOSURTANAL

Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan

50

6,2

BAKOSURTANAL

INDIKATOR

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

IX.1

Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan.

IX.2

Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat.

Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan. Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.

I.L-144  

TARGET TAHUN 2012

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat. Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah.

33 Prov, 6 K/L

2,5

18 NLP(@5 tema)

9,0

33 Prov, 6 K/L

2,6

2

6,5

14

3,0

SASARAN (3)

INSTANSI PELAKSANA (7)

nasional.

IX.3

IX.4

Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut.

Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah

Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut berupa produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA. Tersedianya data dan informasi atlas serta kajian pengembangan wilayah.

Jumlah propinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah.

I.L-145  

BAKOSURTANAL

BAKOSURTANAL

 

NO (1) IX.5

X X.1

X.2

X.3

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pembangunan Data Dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika.

SASARAN (3) Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika.

(4) Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem

(5) 90

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 6,5

Jumlah Pembangunan stasiun tetap GPS

10

3,5

Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan (Provinsi & kab/Kota) Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana (Provinsi & kab/Kota) Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan (Provinsi & kab/Kota) Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana (Provinsi & kab/Kota) Jumlah rencana kontijensi yang tersusun

17

80,06

BNPB

17

60,01

BNPB

5

130,87

BNPB

INDIKATOR

INSTANSI PELAKSANA (7) BAKOSURTANAL

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana

Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan

Penyiapan peralatan dan logistic dikawasan rawan bencana

Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan

Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana

Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi Terlaksananya kesiapsiagaan dengan

Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB) yang terbentuk

I.L-146  

TARGET TAHUN 2012

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3) pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB) Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

125

32,01

BNPB

3

3,0

KRT

5,0

KRT

X.4

Tanggap darurat di daerah terkena bencana

XI XI.1

PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL Adaptasi perubahan iklim Kebijakan peningkatan Jumlah kebijakan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 Jumlah riset bersama dan adaptasi perubahan iklim

XI.2

Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana

Kebijakan pendayagunaan teknologi mitigasi bencana Tersusunnya SOP peningkatan kapasitas respon aparatur pemerintah dalam peringatan dini dan penanggulangan bencana

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah

 

(7)

3

Jumlah kebijakan

1

Jumlah SOP

-

I.L-147

INSTANSI PELAKSANA

 

NO (1) XII XII.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN SASARAN PRIORITAS (2) (3) PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Teknologi Pengendalian dan Pilot Plant BCCS yang Mitigasi Dampak Pemanasan dapat ditetapkan di Global industri pengemisi GRK

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Pembuatan peta fluks CO2 lautudara.

1

2,95

Penyempurnaan desain BCCS untuk meningkat kan kemampuan serap CO2.

1

I.L-148  

INSTANSI PELAKSANA (7) BPPT

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012

NO (1) I I.1

PRIORITAS 10

DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

Tema Prioritas Penanggungjawab Bekerjasama Dengan

Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(2) (3) PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pengembangan Kebijakan, 1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di Koordinasi Dan Fasilitasi daerah tetinggal Pusat Produksi Daerah 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan Tertinggal pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5) 60%

34,85

1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi

I.L-149  

INDIKATOR

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7) KPDT

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan Nias-Local Economic Development Program (NiasLEDP); (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program

(5) 100%

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal

1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi

1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan

60%

I.2

100% 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui kegiatan Aceh-Economic Development Financing Facility (Aceh-EDFF); (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri

I.L-150  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

42,25

INSTANSI PELAKSANA (7)

KPDT

NO (1) I.3

I.4

I.5

I.6

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah daerah tertinggal Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal , terdepan, terluar, dan pasca konflik

SASARAN (3) Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal 1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance 2. (i) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (iii) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPM Mandiri

INDIKATOR (4) 1. Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal 2. Terbentuknya forum koordinasi UKM di daerah tertinggal

(5) 60%

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang mengembangkan sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. 2. Terbentuknya forum kemitraan usaha di daerah tertinggal.. 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki regulasi dalam mendukung iklim investasi. 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi 1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance

60%

I.L-151  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 15

INSTANSI PELAKSANA (7) KPDT

60% 15

KPDT

60%

15

KPDT

60%

47.66

KPDT

60%

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) 2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal,(ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratruktur lingkungan, dan(iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusatpusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik (PNPMP2DTK)

I.7

I.8

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal

Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal 2. Persentase lembaga sosial masyarakat di daerah tertinggal yang meningkat kapasitasnya. 1. persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain. 2. Terbentuknya kerjasama regional

I.L-152  

TARGET TAHUN 2012 (5) 100%

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

100%

33.33%

60%

35

KPDT

10

KPDT

60% 60% 60%

NO (1) I.9

I.10

I.11

I.12

I.13

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(2) Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian d aerah tertinggal Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah tertinggal Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

(3) Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

INDIKATOR

INSTANSI PELAKSANA

(4) 1. persentase kabupaten tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian 2. persentase jumlah lembaga perekonomian yang meningkat kapasitasnya Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga pemerintahan

(5) 60%

60%

7

KPDT

11. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan di daerah tertinggal. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

60%

90.13

KPDT

60%

10

KPDT

11. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal 2. Persentase angka partisipasi sekolah meningkat di daerah tertinggal.

60%

15

KPDT

I.L-153  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 10

(7) KPDT

60%

60%

80%

NO (1) I.14

I.15

I.16

I.17

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(2) Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan dan Keterampilan di Daerah Tertinggal

(3) Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal

1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpencil 3. Memanfaatkan potensi angin untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar yang termasuk dalam daftar 183 Kabupaten Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertingga

INDIKATOR

INSTANSI PELAKSANA

(4) 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan Daerah Tertinggal 2. Persentase kabupaten yang terfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan 3. Persentase angka melek huruf di daerah tertingga Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

(5) 60%

60%

7

KPDT

1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang terfasilitasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi. 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Persentase kabupetan didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim

60%

40

KPDT

125,67

KPDT

I.L-154  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 15

(7) KPDT

60% 60%

60% 60% 100%

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) 3. Persentase Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar dalam Daerah Tertinggal yang memanfaatkan potensi angin untuk pengembangan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar melalui kegiatan WINDPED 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal 2. Persentase masyarakat di daerah tertinggal yang memiliki akses terhadap fasilitas telekomunikasi. 1. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 2. Persentase peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah tertinggal 1. Jumlah rapat koodinasi

I.18

I.19

I.20

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan

Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daera tertinggal di kawasan perbatasan

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal

II

PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH

II.1

Fasilitasi pengembangan wilayah terpadu

Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau

(5)

INSTANSI PELAKSANA (7)

50%

60%

7,50

KPDT

35

KPDT

15,5

KPDT

6,95

Kemendagri

60% 60% 60% 4

2. Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dioperasionalisasikan

27

Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil

3

I.L-155  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

SASARAN (3) kecil Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan

III

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

III.1

Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan transmigrasi

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi

INDIKATOR (4) Persentase wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil Persentase terfasilitasinya wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi

Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Kesepakatan bersama antar provinsi dan perjanjian antar kab/kota (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan)

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

43.200 Keluarga 22 Badan Usaha 52 Kabupaten

5,95

52 Lembaga

4,08

5,97 3,35

Penyediaan Tanah Transmigrasi

Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi

Lahan yang tersedia (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan)

80.000 Ha

30,36

III.3

Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak

Lahan yang dibuka (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Sarana yang dibangun (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan)

5.400 Ha

27,68

5.760 Ha

304,04

 

(7)

60% 50%

III.2

I.L-156

INSTANSI PELAKSANA

Kemenakertrans

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4) Prasarana yang dibangun (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan)

(5) 297 Km

Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi

Keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Penduduk yang tertata terintegrasi dalam kawasan transmigrasi (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan)

7.200 Kepala Keluarga 21.600 Kepala Keluarga

75,22

Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Jumlah transmigran yang mendapat bantuan pangan dan kesehatan (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan)

40.828 KK

87,40

Meningkatnya penguatan kelembagaan di permukiman transmigrasi Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi

Jumlah Kimtrans yang mendapat layanan . Pendidikan, Mental Spiritual (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Jumlah kelembagaan yang terbentuk dan berfungsi di Kimtrans (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Jumlah KK yang mendapat bantuan pendampingan / pemberdayaan (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Jumlah Kawasan yang memperoleh layanan sosial budaya (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) berfungsi (Daerah Tertinggal) Jumlah lembaga pengelola kawasan yang terbentuk / yang

156 Kimtrans

36,65

26 Lembaga

4,99

40.828 KK

6,99

13 Kawasan

5,17

13 Kawasan

5,17

III.4

Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi

IV

PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

IV.1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

INDIKATOR

I.L-157  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 137,79

INSTANSI PELAKSANA (7)

Kemenakertrans

NO (1) IV.2

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengembangan Usaha di kawasan transmigrasi

SASARAN

INDIKATOR

(3) Berkembangnya lahan usaha produksi dan produktivitas lahan pertanian di permukiman transmigrasi

(4) Jumlah luasan lahan produktif dan produktifitas lahan di permukiman trans migrasi (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan)

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi Meningkatnya pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai Kawasan Perkotaan Baru

Jumlah permukiman transmigrasi yang menerapkan teknologi pengolahan hasil pertanian (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di permukiman transmigrasi (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Jumlah kewirausahaan yang berkembang di permukiman transmigrasi (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Jumlah kawasan yang di persiapkan sebagai Agro Industri (Daerah Tertinggal) Jumlah kawasan yang di kembangkan/ terwujud sebagai Agro Industri (Daerah Tertinggal)

IV.3

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi

75 Kimtrans

14,36

69 Lembaga

5,90

1720 Orang

9,43

2 Kawasan

7,03

TARGET TAHUN 2012

-

Jumlah Unit Kim Trans yang dikembangkan sarananya (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan)

28 Kimtrans

31,76

Jumlah kawasan yang dikembangkan prasarananya (Daerah Tertinggal dan Daerah perbatasan)

40 Kimtrans

68,41

I.L-158  

(5) 4.625 Ha

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 62,41

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

IV.4

Penyerasian Lingkungan di kawasan transmigrasi

(4) Jumlah Unit Kim Trans yang dikembangkan prasarananya (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Jumlah kawasan yang dikembangkan prasarananya (Daerah Tertinggal dan Daerah perbatasan)

(5) 13 Kimtrans

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 29,29

13 Kimtrans

43,62

Jumlah dokumen lingkungan hidup di permukiman transmigrasi (daerah Tertinggal dan Perbatasan) Jumlah mitigasi lingkungan di kimtrans (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan) Jumlah Permukiman Transmigrasi yang mandiri (Daerah Tertinggal dan Perbatasan) Jumlah dokumen lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Daerah Tertinggal) Jumlah mitigasi lingkungan di kawasan transmigrasi (Daerah Tertinggal) Jumlah Hasil Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan (Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan)

45 Dokumen

35,88

Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000

12

1,6

Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala

0

-

SASARAN (3) Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi

Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi

V

SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

V.1

Pemetaan Batas Wilayah

INDIKATOR

I.L-159  

TARGET TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA (7)

27 Dokumen 26 Kimtrans 3 Dokumen 4 Kawasan 12 Kawasan

BAKOSURTANAL

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Jumlah pulau pemetaan pulau-pulau terluar

13

0,9

Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL

50

0,5

Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia

31

2,6

Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG

5

0,9

Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL

80

1,2

Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat

3

1,3

Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim

3

1,2

INSTANSI PELAKSANA (7)

1:25.000

VI

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL

VI.1

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

184 SP

20.9

VI.2

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) dan Wilayah Tertentu (WP3WT) dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat) PROGRAM OPTIMALISASI DIPLOMASI TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

1 Paket

5.9

VII

Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

I.L-160  

BPN

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(5) 12

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 12.59

1 Paket

21,15

Kemhan

45%

9,00

Mabes TNI

Jumlah guru jenjang pendidikan dasar yang menerima tunjangan khusus

30.000

7.387,1

Kementerian Pendidikan Nasional

Jumlah guru jenjang pendidikan menengah yang menerima tunjangan khusus

1.720

2.228,4

SASARAN

(1) VII.1

(2) Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan

VIII VIII.1.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERTAHANAN Pembangunan sarana dan Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Jumlah pembangunan sarana dan prasarana dodikhan di prasarana pertahanan di pertahanan di wilayah perbatasan wilayah penyangga perbatasan wilayah perbatasan

IX. IX.1.

PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF Operasi Pemberdayaan Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan Wilayah Pertahanan

X. X.1

(3) Terselenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan

INDIKATOR (4) Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau

Persentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemenlu

PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota

I.L-161  

TARGET TAHUN 2012

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

XI XI.1

XII.1

(7)

  Terlaksananya Sertifikasi Guru

Tunjangan Khusus Guru PNS (Orang)

Rasio Guru Perempuan-Laki-laki yang bersertifikat pendidik

Tunjangan Khusus Guru non PNS (Orang)

500

13,8

4.500

72,9

Jumlah Kebijakan

1

1,00

KRT

Jumlah pilot pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal

4

1,25

BPPT

Kementerian Agama

PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL Pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik

Kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina

XIII.

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

XIII.1

Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air

Identifikasi dan karakter permasalahan Sumberdaya Air (SDA) di daerah tertinggal; Survei Potensi SDA; Model-model sistem penanggulangan permasalahan Air Bersih di daerah tertinggal; Pilot Plant paket teknologi pengolahan air; Rekomendasi-rekomendasi strategi pemenuhan kebutuhan air di daerah

Rekomendasi tentang Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air dan efisiensi sumberdaya air di daerah tertinggal, data-data sumberdaya air, lima pilot plant Sistem Pengolahan Air, Software Sistem Informasi Sumberdaya Air (SISDA), Data Base SDA, Sistem Informasi Teknologi Pengolahan AIr di Daerah Tertinggal, Data Base Teknologi Pengolahan Air.

I.L-162  

INSTANSI PELAKSANA

PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah

XII

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

SASARAN (3) tertinggal; Sistem informasi sumber daya air dan teknologi pengolahan air

INDIKATOR (4) Lap. Permasalahan SDA dan potensi SDA

(5) 1

Rekomendasi ttg SPAK (Sist. Pengolahan Air Konvensional)

1

Rekomendasi ttg. SPAPL (Sist. Pengolahan Air Payau/Laut)

1

Desain & Pilot Plant SPAK

1

Desain & Pilot Plant SPAPL utk daerah tertinggal/paska gempa/Tsunami (Kecamatan Sipatujah, Tasikmalaya).

1

Rekomendasi ttg SPAH (Sist. Pemanfaatan Air Hujan)

0

Rekomendasi ttg SISDA (Sist. Informasi SDA)

0

Pilot Plant SPAH

0

Software SISDA

0

Data Base SISDA di daerah tertinggal/paska gempa & tsunami (Kecamatan Sipatujah, Tasikmalaya)

0

I.L-163  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR (4) Desain & Model SRAT (Sumur Resapan Air Tanah) dengan sistem "Embung" di Jeneponto (Sulsel).

(5) 0

Rekomendasi ttg IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

0

Rekomendasi ttg. IDAL

0

Instalasi Daur Ulang Air

0

Desain & Pilot Plant IPAL

0

HKI ttg. IDAL.

0

Rekomendasi ttg. SITPA (Sistem Informasi Teknologi Pengolahan Air) untuk daerah tertinggal

0

Data Base & Sofware SITPA

0

Rekomendasi ttg. SPEPSA (Sist. Pengelolaan & Efisiensi Pemanfaatan SDA) utk. Daerah tertinggal.

0

I.L-164  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

XIV XIV.1

XIV.2

XV XV.1 XVI XVI .1

XVII XVII.1

(7)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP

Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani Jumlah Bus Perintis

180 83

65 42

Kemenhub

Pembangunan Sarana Keperintisan Pelayanan Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani

10 100

95 130

Kemenhub

Jumlah rute perintis yang terlayani dan jumlah drum BBM

127 rute; 3779 drum

229,2

Kemenhub

9 68

437,54

Kemenhub

50 pulau

48,5

KKP

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA Pelayanan Angkutan Udara Perintis

Meningkatnya pelayanan perintis angkutan udara

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Tersedianya kapal penumpang dan kapal perintis Tersedianya subsidi perintis angkutan laut di 17 provinsi

Pembangunan kapal perintis dan penumpang (unit) Jumlah Trayek angkutan laut perintis

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR & PULAU-PULAU KECIL Pendayagunaan pulau-pulau kecil

Terwujudnya 200 pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur memadai, ekosistem baik,

Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar

I.L-165  

INSTANSI PELAKSANA

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

XVII XVIII.1

XVIII.2

XIX XIX.1

SASARAN (3) siap terhadap bencana dan 25 diantaranya terinvestasi

INDIKATOR (4) Jumlah pulau kecil yang terfasilitasinya penyediaan infrastruktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulaupulau kecil terluar

(5) 50 pulau

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Peningakatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing

Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP dan terpenujinya infrastruktur pengawasan

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat bebas illegal fishing dan jumlah hari operasi kapal pengawas Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur bebas illegal fishing dan jumlah hari operasi kapal pengawas Jumlah pemenuhan infrastruktur pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu: • Kapal pengawas (unit) • Speedboat (unit) • Stasiun radar satelit (unit) • VMS (unit) • Kantor dan bangunan pengawas (unit) • Dermaga (unit) • Pos pengawas (unit)

1 WWP 180 hari 2 WWP 180hari

132,2

KKP

75,88

KKP

792,21 *

Kemenkominfo

1 5 1 500 8 1 2

PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan

Layanan komunikasi dan informatika di wilayah non

Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi atau

I.L-166  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

100%

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

SASARAN (3) komersial

INDIKATOR (4) sejumlah 33.259 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) Prosentase desa yang dilayani akses internet (5.748 desa) Prosentase ibukota provinsi yang memiliki nusantara internet exchange Prosentase pembangunan international internet exchange di 4 ibukota provinsi Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas

XX XX.1

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

50% 200 desa

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat

Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)

86

165

24

742.5

XX.3

Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

8.737

975**

XXI

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN 3.820

57

XXI.1

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif

I.L-167  

(7)

100% 50%

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

XX.2

INSTANSI PELAKSANA

2.550

Kementerian Kesehatan

Kemenkes

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Tersedianya permukiman dan infrastruktur

2670

137.08

Kemensos

Pemberian jaminan hidup (KK)

5180

72.47

Kemendagri

52.18

BNPP

XXII XXII.1 XXIII XXIII.1

XXIV XXIV.1

(7)

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas, dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT

PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

3

Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara

Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai

Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara

Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara.

75%

Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan

Prosentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara

75%

Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEK MALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)

Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG

6

PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN Pengelolaan Batas Wilayah Darat

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi penegasan, pelaksanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan

Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Darat (jumlah dokumen)

I.L-168  

INSTANSI PELAKSANA

1

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

SASARAN (3) batas negara wilayah darat, dokumen anggaran pembangunan dan monev pengelolaan batas negara wilayah darat

INDIKATOR (4) Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Batas Wilayah Darat (jumlah draft peraturan) Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Batas Wilayah Darat (jumlah rekomendasi)

XXIV.2

Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi penegasan, pelaksanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara, dokumen anggaran pembangunan dan monev pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

(5)

INSTANSI PELAKSANA (7)

2 6

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Darat (jumlah laporan)

12

Tersusunnya Laporan Sidang Perundingan Batas Wilayah Darat (jumlah laporan)

12

Tersedianya Sarana Prasarana Batas Wilayah Darat (unit)

200

Terbangunnya Sarana Prasarana Batas Wilayah Darat (unit)

100

Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara (jumlah dokumen)

1

Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara (jumlah draft peraturan)

2

I.L-169  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

BNPP

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XXIV.3

Pengelolaan Lintas Batas Negara

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi penegasan, pelaksanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan lintas batas, dokumen anggaran pembangunan dan monev pengelolaan lintas batas negara.

INDIKATOR (4) Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara (jumlah rekomendasi)

(5) 6

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara (jumlah laporan)

12

Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas Negara (jumlah dokumen)

1

Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Lintas Batas Negara (jumlah draft peraturan)

2

Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Lintas Batas Negara (jumlah rekomendasi)

6

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Lintas Batas Negara (jumlah laporan)

12

Tersusunnya Laporan Sidang Perundingan Batas Negara (jumlah laporan)

4

Tersedianya Sarana Prasarana Batas Negara (unit)

30

I.L-170  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XXIV.4

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat

XXIV.5

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi dan penyusunan kebijakan, dokumen monev pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi dan penyusunan kebijakan, dokumen monev penataan ruang

INDIKATOR (4) Terbangunnya Sarana Prasarana Batas Negara (unit)

(5) 3000

Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat (jumlah dokumen)

3

Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat (jumlah draft peraturan)

2

Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat (jumlah rekomendasi)

4

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Sosialisasi/ Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasana Perbatasan Darat (jumlah laporan)

6

Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kluster Kawasan Perbatasan Darat (jumlah laporan)

6

Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (jumlah dokumen)

5

I.L-171  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

57.53

INSTANSI PELAKSANA (7)

BNPP

BNPP

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

SASARAN (3) kawasan

XXIV.6

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, fasilitasi dan penyusunan kebijakan, dokumen monev pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut

INDIKATOR (4) Tersusunnya Peraturan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (jumlah peraturan)

(5) 3

Tersusunnya Rekomendasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (jumlah rekomendasi)

30

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (jumlah peraturan)

35

Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (jumlah dokumen)

2

Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (jumlah peraturan)

2

Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (jumlah rekomendasi)

5

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (jumlah laporan)

7

I.L-172  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO (1) XXIV.7

XXIV.8

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan

Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan

SASARAN (3) Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, kebijakan pembangunan, dokumen anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan.

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, kebijakan pembangunan, dokumen anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan.

INDIKATOR (4) Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan (jumlah dokumen)

(5) 7

Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan (jumlah draft peraturan)

2

Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan (jumlah rekomendasi)

1

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi/ Identifikasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan (jumlah laporan)

6

Terbangunnya Infrastruktur Fisik di Kawasan Perbatasan (jumlah laporan)

6

Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan (jumlah dokumen)

8

Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan (jumlah draft peraturan)

2

I.L-173  

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 25.29

INSTANSI PELAKSANA (7) BNPP

BNPP

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4) Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan (jumlah rekomendasi)

XXIV.9

Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan

Tersusunnya draft bahan masukan rencana induk dan rencana aksi, kebijakan pembangunan, dokumen anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan.

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

6

Tersusunnya Dokumen Masukan Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (jumlah dokumen)

7

Tersusunnya Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (jumlah draft peraturan)

2

Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (jumlah rekomendasi)

1

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi/ Identifikasi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (jumlah laporan)

6

* Alokasi untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 792,21 milyar merupakan bagian dari alokasi kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika pada Prioritas 6.

I.L-174  

(7)

1

Tersusunnya Laporan Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi/ Identifikasi Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan (jumlah laporan)

** Alokasi pagu tahun 2012 untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) telah terdapat pada Prioritas 4

INSTANSI PELAKSANA

BNPP

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS 11

PROGRAM AKSI BIDANG KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI

Tema Prioritas

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Penanggung Jawab Bekerjasama dengan

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Negara Riset dan Teknologi

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

44,000

21,5

Kemenbudpar

103,6

Kemenbudpar

I I.1

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA, SENI, DAN PERFILMAN Peningkatan Sensor Film Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film

I.2

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni

I.L-175  

Jumlah film/video/iklan lulus sensor Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya: Di Propinsi Di Kabupaten/Kota Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan

14 238 20

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

I.3

Pengembangan Perfilman Nasional

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional

IV IV.1

PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN Peningkatan Kapasitas Pemuda

IV.2

Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda

V V.1

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Penelitian dan Pengembangan Bidang Meningkatnya litbang bidang arkeologi Arkeologi

Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(4)

(5)

(6)

(7)

27,5

Kemenbudpar

3,180

8,48

Kemenpora

3,180

6,28

Kemenpora

148

50,5

Kemenbudpar

pawai Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya Jumlah fasilitasi festival film dalam dan luar negeri Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilman Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif Jumlah litbang di bidang arkeologi

I.L-176  

INDIKATOR

2 25 11 18

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(2)

(3)

(6)

(7)

7,5

Kemenbudpar

Kebijakan untuk fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif

Jumlah lembaga pengelola kekayaan intelektual

8

2,000

KRT

Terlaksananya insentif perolehan paten dan kepemilikan HKI

Jumlah pranata litbang terakreditasi Jumlah karyasiswa S2

50

35,000

KRT

Jumlah karyasiswa S3

15

Jumlah kebijakan

1

8,000

KRT

Jumlah pilot peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda

12

Jumlah paket penelitian

12

20,000

KRT

PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL

VI.1

Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif (PN11)

VI.4

Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan

Meningkatnya kapasitas SDM iptek

Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis

Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis

I.L-177  

INSTANSI PELAKSANA

13

VI

VI.3

(4)

PAGU TAHUN 2012

(5)

Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

Peningkatan kapasitas SDM iptek (beasiswa) (PN11)

TARGET TAHUN 2012

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan

V.2

VI.2

INDIKATOR

NO (1) VI.5

VI.6

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(2) Insentif pendayagunaan Iptek

Pelaksanaan insentif riset dasar dan terapan

INDIKATOR

(3)

VII.1

INSTANSI PELAKSANA

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah paket insentif kapasitas iptek sistem produksi

119

25,000

KRT

Terlaksananya insentif difusi iptek

Jumlah paket difusi Iptek

Terlaksananya riset dasar dan terapan di bidang iptek

Jumlah paket riset dasar

50 35

30,000 KRT

65

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi (PN11)

Termanfaatkannya Inkubasi Teknologi untuk membangun sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintahan serta tumbuhnya usaha / industri inovatif pada Pengembangan infrastruktur inkubasi.Sinergi kemitraan dan temu bisnis Alih Teknologi, Aksesibilitas Produksi Massal, Supra dan Infrastruktur pendukung Penguatan Kelembagaan

Jumlah prototipe, Advokasi, Paket alih teknologi, Survai Konsultasi, Rekomendasi pada Inkubasi Teknologi

prototipe infrastruktur inkubasi advokasi kemitraan paket alih teknologi survai

I.L-178  

PAGU TAHUN 2012

Terlaksananya insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

Jumlah paket riset terapan VII

TARGET TAHUN 2012

5,250

1 3 3 3

BPPT

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

VII.2

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PN11)

I.L-179  

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(4)

(5)

(6)

(7)

5,500

BPPT

konsultasi alih teknologi rekomendasi aksesibilitas rekomendasi pendukung

3 1 1

rekomendasi kelembagaan.

1

Prototip versi 2 PC USG (1), HAKI (1) (dana 2.5 M)

1

prototipe E-Voting

1

prototipe E-Kiosk

2

Rekomendasi E-Kiosk

1

Pilot Project E-Kiosk

1

Desain Industri E-Kiosk

1

Hak Cipta Mobile Government

2

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I.L-180  

Prototipe Mobile Goverment

2

Pilot Project Mobile Goverment, Advokasi E-Voting

1

Prototipe Layanan Tambang Data Alih Teknologi E-voting

1

Hak Cipra E-Voting

1

Jumlah Mitra E-Voting

2

Jumlah Pilot Project Perisalah Hak Cipta Perisalah

2

Prototipe Perisalah

3

Alih Teknologi

2

1

1

1

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

PAGU TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3,5

LIPI

Jumlah Mitra Kerja Perisalah VIII VIII.1

PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK Pengembangan Inovasi

Tumbuhnya wirausahawan baru yangberbasis inovasi teknologi

I.L-181  

2

Jumlah dokumen kajian substansi teknopolis (master plan fisik) Jumlah paket sarana dan prasarana kawasan Teknopolis Pendaftaran HKI

2

28

1,5

Paket teknologi/HKI

5

1,5

Unit usaha UMKM Inovatif baru

2

Teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi

3

Tenant

1

1

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2012 PRIORITAS LAINNYA

PROGRAM AKSI BIDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

Tema Prioritas

-

Penanggungjawab

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bekerjasama dengan

-

 

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Jumlah pengembangan prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang mampu dikembangkan secara mandiri

3 Paket

25

Kemhan

15,8%

1.600

Kemhan

45%

19

Mabes TNI

I I.1

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMHAN Penelitian dan Terwujudnya model dan/atau pengembangan alat prototype alat peralatan pertahanan peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

II

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN

II.1

Produksi Alutsista Industri dalam negeri

III

PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF

III.1

Ops Gaktib dan Ops

Meningkatnya produksi Alutsista industri dalam negeri Meningkatnya kondisi ketertiban di

Jumlah dan jenis Alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam negeri Persentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib.

I.L-182  

INSTANSI PELAKSANA (7)

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Persentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutukan

45%

65

Mabes TNI

Persentase kecukupan Operasi Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efesiensi Deteksi Dini

41%

125

TNI AD

30%

223

BIN

2

5,4

Lemsaneg

14,3 %

200

Polri

(2) Yustisi.

daerah rawan.

III.2

Operasi intelijen Strategis

Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.

IV

PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA DARAT

IV.1

V

Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat

Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat

(7)

PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN, DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA

V.1

Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri

Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri

VI

PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN NASIONAL

VI.1

Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi

Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi

VII

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA POLRI Meningkatkan kemandirian Alut Polri produksi dalam negeri

Rasio kecukupan personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota

Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi

VII.1

Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri

Jumlah Alut Polri produk industri dalam negeri yang diserahkan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah (Jenis masing-masing Alut Polri)

VIII

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN

I.L-183  

INSTANSI PELAKSANA

NO (1) VIII.1

IX

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Pembuatan Prototype

SASARAN (3) Meningkatkan kemandirian Polri dalam memberikan pelayanan masyarakat

Penindakan Tindak Pidana Terorisme

X X.1

PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bina Ideologi dan Terlaksananya penyusunan Wawasan Kebangsaan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

XI.2

Crime clerance tindak pidana terorisme tingkat nasional

100%

14

Polri

Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan

1 Modul wawasan kebangsaanl 20 kali

9,1

Kemendagri

12 kali

2,312

KEMENKO POLHUKAM

INDIKATOR (4) Jumlah Prototype alat yang dihasilkan/diuji

Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Terorisme

Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah

PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Koordinasi penanganan Terselenggaranya Koordinasi Jumlah Rakor Urusan Kejahatan Transnasional dan kejahatan transnasional Kebijakan Penanganan Kejahatan Terorisme dan terorisme Transnasional dan Terorisme Jumlah pemantauan dan evaluasi

Pencegahan dan

Terlaksananya pencegahan dan

Jumlah Rakor Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT Jumlah pemantauan dan pendeteksian potensi

I.L-184  

INSTANSI PELAKSANA (7) Polri

PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

IX.1

XI XI.1

(5) 3

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6) 3,8

TARGET TAHUN 2012

4 kali 12 kali 12 kali

156,399

NO (1) XI.3

XII XII.1

XIII XIII.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaan

SASARAN (3) penanggulangan terorisme Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan

(4) tindak terorisme, pencegahan, penanggulangan terorisme dan radikalisasi Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaan

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

12 kali

0,573

Jumlah pemantauan dan evaluasi

4 kali

INDIKATOR

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN DIPLOMASI INDONESIA DI BIDANG MULTILATERAL Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral

Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB.

4 kali prakarsa

Jumlah koordinasi teknis

25 kali

Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional

8 posisi

Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional yang dihadiri

7 kali

Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)

1 kali

4,09

Kemenlu

5,0

KRT

PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri

Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan

Jumlah rekomendasi kebijakan Jumlah riset bersama

I.L-185  

TARGET TAHUN 2012

1 2

NO (1)

XIV XIV.1

XV XV.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

(2) (3) strategis bidang pertahanan PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan

Pengembangan Prototipe Sistem PUNA tipe jangkauan jarak menengah dengan telemetry, Control and Command (TCC).

INSTANSI PELAKSANA (7)

Jumlah Prototipe PUNA Wulung Panjang Jangkauan autonomous Produksi massal PUNA Sriti yang diproduksi Mitra Industri

2 300 km 1

1,5

BPPT

Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik instrument HAM internasional

Persentase harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan NAskah Akademik instrument HAM Internasional Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM

100%

1,9

Kemenhukham

Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/kotamadya telah mengikuti pelatihan HAM Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang

Jumlah program pembelajaran HAM Persentase K/L yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM Jumlah penyuluh HAM

40 10%

2,1

Kemenhukham

34 kab/kota

1,6

Kemenhukham

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM Kegiatan kerjasama HAM

XV.2

Kegiatan Penguatan HAM

XV.3

Kegiatan Diseminasi HAM

I.L-186  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A. 10 negara/NGO

136 penyuluh

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

XV.4

XVI XVI.1

XVII XVII.1

Kegiatan Informasi HAM

SASARAN (3) telah memperoleh diseminasi HAM Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM

INDIKATOR (4) Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM Jumlah data HAM yang diolah dari K/L Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik

(5) 34 kab/kota 156

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

1,4

Kemenhukham

31,3

MA-RI

29,4

MA-RI

156 156 156

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan

Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang professional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

Jumlah Diklat bagi Calon Hakim, Hakim/Hakim Adhoc mengenai Tipikor, Sertifikasi Mediasi, PHI, Perikanan, Niaga, Pelatihan Terpadu, Ekonomi Syar’iyah, Diklat Teknis Fungsional, Diklat Hakim Berkelanjutan, TOT PPH, Diklat calon Panitera/Panitera Pengganti, Juru Sita dan tenaga teknis lainnya Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan

1.780 org

Jumlah penyelesaian perkara dan minutasi perkara yang tepat waktu

10.300 perkara

3 pkt

PROGRAM PENYELESAIAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG Percepatan peningkatan penyelesaian perkara

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

I.L-187  

TARGET TAHUN 2012

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XVIII XVIII.1

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(4) Jumlah penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN, HAM)

(5) 8.150 perkara

Terselenggaranya dukungan pengelolaan administrasi perkara yang efektif, efisien dan transparan berbasis kinerja dan teknologi informasi

10.300 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum

12.569 pkr banding

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

54,0

MA-RI

37,5

MA-RI

219.403 pkr tk.1 3.756.229 pkr tipiring

XVIII.2

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Negeri

Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama Jumlah Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan tingkat pertama Jumlah penyelenggaraan Zitting Plaatz untuk

I.L-188  

5.427 perkara 352 satker 6 kali

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

XIX XIX.1

XIX.2

XX XX.1

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu Penyediaan dana untuk penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama Jumlah penyelenggaraan sidang keliling

94.763 pkr

10,6

MA-RI

16,8

MA-RI

Jumlah bantuan konsultasi dan penyusunan gugatan bagi masyarakat tidak mampu

240 satker

3,0

MA-RI

INDIKATOR (4) menjangkau lapisan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama

Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

94.763 pkr 494 pkr 305 satker 61 satker

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER DAN TUN Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

•

• •

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu

I.L-189  

TARGET TAHUN 2012

3.530 pkr

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

• • Peningkatan Manajemen Peradilan TUN

Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

(5)

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan TUN Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan TUN Jumlah standar tenaga teknis yang disusun Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan kompetensi Prosentase pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Prosentase ketersediaan data dan arsip tenaga teknis peradilan TUN

1621 pkr

3,3

INDIKATOR

• •

XX.2

(4) Jumlah standar tenaga teknis yang disusun Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis Prosentase pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Prosentase ketersediaan data dan arsip tenaga teknis peradilan Militer

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

•

• • • • • • •

I.L-190  

TARGET TAHUN 2012

INSTANSI PELAKSANA (7)

MA-RI

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

XX.3

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan TUN

23 satker

0,128

Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN

Pembebasan biaya perkara (prodeo) di lingkungan pengadilan TUN

INSTANSI PELAKSANA (7)

MA-RI

Penyelenggaraan sidang keliling (detasering) di lingkungan pengadilan TUN dan Militer Penyelenggaran Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan TUN

XXI

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

XXI.1

Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI

XXI.2

Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan

100 pkr

10,238

Kejagung

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan.

100 pkr

7,210

Kejagung

I.L-191  

45 pkr

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

XXI.3

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.

(4) Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah perkara tindak pidana khusus (yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.

XXII XXII.1

1.445 pkr

161,218

Kejagung

2,5

Kejagung

INSTANSI PELAKSANA (7)

500 pkr

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI Pelayanan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Kerjasama Hukum

Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelaahan Jumlah perkara PHPU Legislatif dan Pilpres Jumlah perkara Pemilukada

 

I.L-192  

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

TARGET TAHUN 2012

1 laporan

2 rancangan peraturan 55 perkara

MATRIKS BUKU I RKP 2012 PRIORITAS LAINNYA

BIDANG PEREKONOMIAN

Tema Prioritas

-

Penanggung Jawab

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Bekerjasama dengan

-

NO (1) I I.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(2) (3) (4) PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Peningkatan Peran Dan Meningkatnya peran dan Hasil-hasil perundingan Perdagangan Internasional Kemampuan Diplomasi kemampuan Indonesia di Perdagangan bidang diplomasi perdagangan Partisipasi aktif pada perundingan Perdagangan Internasional internasional guna pembukaan, Internasional peningkatan dan pengamanan Jumlah posisi runding yang disusun akses pasar Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri Jumlah sosialisasi hasil kerjasama Perdagangan Internasional Jumlah publikasi kerjasama perdagangan internasional yang diterbitkan

1.L-193  

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

35

52,6

TARGET TAHUN 2012

35 55 15 9 15

INSTANSI PELAKSANA (7) Kemendag

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

100

6,0

II II.1

VI VI.1

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Revitalisasi dan Fasilitasi Terbentuknya JumlahPerusahaan di 3 Kawasan (Sumut, Kaltim, Penumbuhan Industri Kawasan Industri Berbasis CPO Riau) Hasil Hutan dan di 3 provinsi Perkebunan Persentase kemajuan pembangunan 1 unit Pilot project berbasi hasil samping limbah kelapasawit

(7)

Kemenperin

60%

PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) SELAMA PROSES PENYIAPAN, PEMBERANGKATAN DAN KEPULANGAN Regulasi dan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten

Tersedianya sistem informasi layanan TKI antar instansi/lembaga

Adanya sistem informasi layanan TKI

Case mgmt; Incident & Problem mgmt; Business Continuity; Service Level mgmt; Serifikasi ISO 20000 : IT Service mgmt

2,0

Jumlah instansi/lembaga yang terhubung dengan sistem

Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo,

-

1.L-194  

INSTANSI PELAKSANA

Kemenkominfo

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

Adanya Infrastruktur SIM TKI Adanya Business Process Reengineering VI.2

Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk

Tersedianya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi TKI

VI.3

Pengelolaan Informasi Kependudukan

Tersedianya layanan informasi calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI

VI.4

Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian

Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi

Adanya regulasi berjalannya SIM TKI Jumlah SKPLN (Surat Keterangan Pindah LN) yang diterbitkan sesuai dengan identitas calon TKI Jumlah TKI yang terdaftar di Perwakilan RI/NIK calon TKI Jumlah pos pelayanan calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI Jumlah calon TKI yang tercatat di pos pelayanan Pelayanan keimigrasian yang transparan Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memenuhi standar

1.L-195  

TARGET TAHUN 2012 (5) Kemenkes, Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra Server, Network dan Koneksi Internet Business Process Reengineering Regulasi Pendukung 700 ribu TKI

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

2,0 1,0 1,0 1,0

Kemendagri

3,4

Kemendagri

9,5

Kemenkumham

700 ribu TKI 3.000 kecamatan 700 ribu TKI Meningkat 60% Meningkat 60% Meningkat 60%

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

VI.5

VI.6 VI.7

VI.8

VI.9

Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI Penyiapan pemberangkatan

Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Kawasan Timur Tengah,

Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon TKI Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban TKI

INDIKATOR (4) Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar % calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar Persentase jumlah calon TKI yang ditempatkan sesuai dengan job order

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit untuk TKI

Jumlah Calon TKI yang Terlayani KTKLN sesuai dengan NIK Jumlah TKI yang memahami standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM. Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit untuk TKI yang Diimplementasikan

Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan

Kemudahan penyampaian pengaduan 24 jam (bebas pulsa)

1.L-196  

TARGET TAHUN 2012 (5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

Meningkat 60% 100% calon TKI terlayani

25,0

Kemenakertrans

700 ribu TKI

5,5

BNP2TKI

100% TKI

3,9

BNP2TKI

700 ribu TKI

18,2

700 ribu TKI

5,5

70%

1,1

Menko Perekonomian

1 hotline services 24 jam (bebas pulsa)

2,0

BNP2TKI

NO (1)

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Afrika, dan Eropa

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4)

(5)

VI.11 VI.12

Pengamanan Keberangkatan Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan

(7)

Jumlah pengaduan yang diproses

100% pengaduan terproses

3,0

Kualitas pelayanan hotline service

100% TKI yang diproses

4,7

Jumlah orang yang berminat bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi

70% orang teradvokasi

3,0

90% TKI bermasalah ditangani

3,0

Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif Terlayaninya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi secara sehat dan

100%

6,6

BNP2TKI

3.500 TKI

2,2

BNP2TKI

5 Kegiatan

1,5

Menko Kesra

Presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri Jumlah calon TKI /purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penanganan dan pemulangan TKIB/PMIBS, kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga

1.L-197  

INSTANSI PELAKSANA

Hukum TKI

Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi

VI.10

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

NO (1)

VI.13

VI.14

VI.15

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Ekonomi Keluarga Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kerjasama di Bidang Keamanan dengan

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2012

(3)

(4)

(5)

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

Jumlah korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah sosial yang berhasil dilindungi (jiwa)

36.000

89,7

Kemensos

Jumlah korban tindak kekerasan yang diberikan pelayanan melalui RPTC (jiwa)

1.900

Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat bantuan UEP (jiwa)

3.100

Jumlah persentase TKI bermasalah yang dibantu pemulangan ke daerah asal (%)

75%

Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di lokasi debakarsi dan embarkasi

Kesiap siagaan Satgas entry/Transit/daerah asal

100% TKIB deportasi terlayani

5,8

Kemendagri

Tersedianya pengamanan

% penanganan pemulangan TKI Bermasalah/TKIB

100%

5

POLRI

(7)

bermartabat Terlayaninya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi sampai di daerah asal

1.L-198  

INSTANSI PELAKSANA

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

TARGET TAHUN 2012

(4)

(5)

(1)

(2) Kelompok/ Komunitas Masyarakat

VII

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI

VII.1

VII.2

VII.3

Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri

Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

(3) pemulangan TKI bermasalah

INDIKATOR

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI

Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Asuransi dan Remitansi untuk TKI Diimplementasikan

Tersedianya regulasi yang melindungi TKI

Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI

INSTANSI PELAKSANA (7)

70%

1,1

Menko Perekonomian

Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya

Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran

92,7

Kemenakertrans

Amandemen UU 39/2004 Persentase peraturan turunan amandemen UU

Amandemen UU 100% peraturan turunan tersusun13 atase 221,85

Kemenlu

Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain Jumlah Citizen Services yang diperkuat Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan

1.L-199  

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

6 kali 26 Citizen Services 8498

NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR (4) Persentase pemberian bantuan hukum ( Advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi

1.L-200  

TARGET TAHUN 2012 (5) 41,20 % 3500

PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

MATRIKS BUKU I RKP 2012 PRIORITAS

LAINNYA

Tema Prioritas Penanggungjawab Bekerja Sama Dengan

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Budpar, KPP&PA, Kementerian PORA

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah

I.2 Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah I.3 Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah

Terlaksananya Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Terlaksananya Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah

II.1

III.

INSTANSI PELAKSANA (7)

Program Penyelenggaraan, Pembinaan, Dan Pengelolaan Haji Dan Umrah

I.1 Pelayanan Haji dan Umrah

II

PAGU TARGET INDIKATIF 2012 2012 (MILYAR RP) (5) (6)

Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (jamaah) Pelaksanaan Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (kegiatan) Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (provinsi)

221.000

38,8

33

16,4

33

149,2

Persentase kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar Angka kematian jemaah haji per 1.000 jemaah

70

187

Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat pelaksanaan dan pasca haji

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

I.L-201

2,3

Kementerian Kesehatan

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1) (2) III.1. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata III.2. Peningkatan PNPM Mandiri bidang Pariwisata III.3. Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata III.4 Pengembangan Standardisasi Pariwisata III.5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

SASARAN

INDIKATOR

(3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata Meningkatnya jumlah desa wisata

(4) Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya

Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standad pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata

Jumlah desa wisata

PAGU TARGET INDIKATIF 2012 2012 (MILYAR RP) (5) (6) 29 80,0 978

122,5

Jumlah profil investasi pariwisata

7

50,0

1. Jumlah standard kompetensi 2. Jumlah standard usaha 3. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang)

10 8 15 10

35,0

1. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (Destination Management Organization/DMO) (buah) 2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik)

INSTANSI PELAKSANA (7) Kementerian Budpar Kementerian Budpar Kementerian Budpar Kementerian Budpar

40,0

Kementerian Budpar

1,9

Kementerian PP dan PA

2,1

Kementerian PP dan PA

29

IV. Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan IV.1 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender

IV.2 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

-

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan

K/L

1

Prov

2

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan

I.L-202

-

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

PAGU TARGET INDIKATIF 2012 2012 (MILYAR RP) (5) (6)

INDIKATOR (4)

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan

K/L

1

Prov

5

IV.3 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik perempuan di bidang politik dan pengambilan di bidang politik dan pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan keputusan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L dalam penerapan ARG di bidang politik dan Prov pengambilan keputusan

1

IV.4 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender

1

IV.5 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

(7)

3,3

Kementerian PP dan PA

2,0

Kementerian PP dan PA

17,0

Kementerian PP dan PA

3 6

K/L

1

Prov

5

Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

-

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

K/L

3

Prov

33

I.L-203

INSTANSI PELAKSANA

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

IV.6 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4)

Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan Jumlah kebijakan penerapan sistem data sistem data gender gender Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender

IV.7 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

PAGU TARGET INDIKATIF 2012 2012 (MILYAR RP) (5) (6)

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

IV.8 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban perdagangan orang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

-

K/L

4

Prov

8

Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

-

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

K/L

1

Prov

5

Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

I.L-204

-

K/L

10

Prov

15

INSTANSI PELAKSANA (7)

10,3

Kementerian PP dan PA

2,3

Kementerian PP dan PA

7,4

Kementerian PP dan PA

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

PAGU TARGET INDIKATIF 2012 2012 (MILYAR RP) (5) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

V. Program Perlindungan Anak V.1

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi K/L tentang penghapusan kekerasan pada Prov Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi K/L dalam penyusunan data anak korban Prov kekerasan

1 1 6 1 2

2,1

Kementerian PP dan PA

Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB (Paket) Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Kegiatan)

1

0,8

5

2,4

Kementerian Agama Kementerian Agama

Tersedianya dana operasional FKUB Tk provinsi Tersedianya dana operasional FKUB Tk Kabupaten Terlaksananya pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya pemulihan pasca konflik

Operasional FKUB Tkt provinsi Operasional FKUB Tkt Kabupaten Sekretariat Bersama Tingkat Kab/Kota

33 461 20

22,8

Kementerian Agama

Kegiatan pemulihan pasca konflik (kegiatan)

15

1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (sales mission), dan pendukungan penyelenggaraan

74

111,7

Kementerian Budpar

VI. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama VI.1 Pembinaan Administrasi PKUB VI.2 Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Konghucu dan Multikultural VI.3 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

VII.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

VII.1 Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri

Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (sales mission) dan festival di tingkat internasional

I.L-205

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(1)

(2)

(3)

VII.2. Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri VII.3 Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata

VII.4 Peningkatan Publikasi Pariwisata

VII.5 Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE) VII.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran

INDIKATOR

(4) festival (event) 2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Promotion Representative Officers) di luar negeri (kota) Meningkatnya jumlah event pariwisata dalam negeri Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional. Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata 1. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah) 2. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi) Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata 1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi Indonesia yang lengkap (daerah) 2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu buah) 3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang didistribusikan (ribu eksemplar) Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran wisata MICE (daerah) (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE) nasional dan internasional di Indonesia Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan Jumlah event pengembangan kebijakan pemasaran dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM

I.L-206

PAGU TARGET INDIKATIF 2012 2012 (MILYAR RP) (5) (6)

INSTANSI PELAKSANA (7)

12 44

44,6

Kementerian Budpar

640

42,0

Kementerian Budpar

136,0

Kementerian Budpar

5

45,6

Kementerian Budpar

95

107,8

Kementerian Budpar

8.000 10 1.146 709

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1)

(2)

VIII.

SASARAN

INDIKATOR

(3) aparatur, dan pendukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata

(4)

INSTANSI PELAKSANA (7)

Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

VIII.1. Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata (orang) dan pariwisata VIII.2. Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM Jumlah program studi Pariwisata bidang parwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata IX.

PAGU TARGET INDIKATIF 2012 2012 (MILYAR RP) (5) (6)

1.175

7,3

Kementerian Budpar

38

172,5

Kementerian Budpar

6.750

8,3

Kementerian Pora

8.000

5,3

Kementerian Pora

130,0

Kementerian Pora

Program Pelayanan Kepemudaan

IX.1. Peningkatan Wawasan Pemuda

Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup

IX.2. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan

IX.3. Pengembangan Kepramukaan

Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepanduan

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup, 1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan 1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan, 2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan

I.L-207

110

500 5.100

No.

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

(1) (2) IX.4. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda IX.5. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda X.

INDIKATOR

(3) Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda

(4) Jumlah pemuda kader kepemimpinan Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan

PAGU TARGET INDIKATIF 2012 INSTANSI 2012 PELAKSANA (MILYAR RP) (5) (6) (7) 7.500 8,3 Kementerian Pora 3.300

8,9

Kementerian Pora

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

X.1. Peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan XI.

SASARAN

Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan

Jumlah penyediaan sarana olahraga

50

210,3

Kementerian Pora

Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi

1. Jumlah olahragawan andalan nasional 2. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Olympic Games dan Paralympic Games

520 2

458,0

Kementerian Pora

Program Pembinaan Olahraga Prestasi

XI.1. Pembinaan Olahraga Prestasi

I.L-208