R E N S T R A DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN

R E N S T R A

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016

RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016

KATA PENGANTAR

Suatu Organisasi yang dinamis dengan keanekaragaman lingkungan Internal dan Eksternal akan dihadapkan pada lingkungan yang berubah. Kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah dan berpengaruh atau globalisasi yang dipacu oleh perkembangan teknologi dan semangat liberalisasi telah mendorong perubahan besar dalam tatanan kehidupan, politik pemerintahan dan sosial budaya. Agar pengambilan keputusan memenuhi kriteria yang diharapkan, maka diperlukan suatu pola manajemen yang tangguh. Rangkaian aktifitas manajemen yang dianut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari siklus ini jelas terlihat bahwa perencanaan ditetapkan pada posisi awal, hal ini menandakan bahwa perencanaan merupakan hal terdepan yang harus dan merupakan penentu keberhasilan suatu organisasi. Perkembangan lingkungan strategis mengharuskan kita untuk mengkaji ulang dasar pendekatan dan sistem penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan yang terarah guna terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik merupakan

paradigma

sistem

peradaban,

dan

kunci

keberhasilan

bangsa

dalam

peyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan cita – cita bernegara. Dalam hal ini Pemerintah telah bergeser dari unsur pelaksana menjadi lebih banyak unsur pendorong melalui desentralisasi, peningkatan daya saing, dan peran serta dalam dunia usaha untuk pembangunan. Dalam menghadapi tantangan yang ada, bertolak dari paradigma Pemerintahan yang baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang telah menyusun rencana strategisnya periode tahun 2011 – 2016 yang

merupakan penetapan kinerja kewajiban Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang sebagai tolak ukur penilaian dan pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah baik tahunan maupun pada masa berakhirnya jabatan. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang tahun 2011 – 2016 memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rumusan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang serta acuan dasar untuk


menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas serta memberikan kontribusi dan dukungan nyata dan positif pada pemerintahan yang baik. Kami menyadari bahwa isi buku ini masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya, untuk itu diharapkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun untuk bahan perbaikan selanjutnya dan semoga Buku Renstra ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang serta bagi semua pihak yang menggunakannya.

Pandeglang, 27 Juni 2011 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. TUBAGUS SAPRUDIN NIP. 19590506 198303 1 013


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu bagian dari Propinsi Banten yang Pembentukannya malalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 dimana status Keresidenan Banten, Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Provinsi Banten. Luas Wilayah Kabupaten Pandeglang 2.747 Km2 atau 36% dari luas Provinsi Banten secara administratif terbagi atas 35 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 322 Desa dengan Kecamatan Pandeglang sebagai Ibu Kota Kabupaten. Kabupaten Pandeglang, memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam format sosial politik-ekonomi Propinsi Banten saat ini, dimana kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar yang harus dioptimalkan oleh Propinsi Banten yang lahir pada era reformasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan telah menyusun Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) sebagai salah satu dokumen yang menunjukan arah pembangunan yang ingin dituju bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta masyarakat selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2011-2016) Kondisi struktur ekonomi di Kabupaten Pandeglang masih ada kesenjangan struktur ekonomi wilayah antara Pandeglang bagian utara dengan bagian selatan, dimana Pandeglang bagian selatan yang sebagian besar penduduknya berusaha dibidang pertanian masih belum terbangun, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya masih rendah, hal itu merupakan tantangan dan menjadi bagian integral dari tuntutan pembangunan ekonomi wilayah. Secara umum pembangunan wilayah Kabupaten Pandeglang belum dilakukan dengan bertumpu pada dua strategi pokok, yaitu : 1. Optimalkan potensi sumber daya wilayah; 2. Menguatkan sekaligus mendayagunakan posisi strategis wilayah Kabupaten Pandeglang.


Dengan demikian salah satu konsentrasi strategis yang penting dikembangkan bagi Kabupaten Pandeglang adalah optimalisasi pendayagunaan potensi dalam ragam menumbuh kembangkan pembangunan dunia usaha yang diarahkan kepada tujuan pembangunan sentra industri yaitu : 1. Meningkatkan tarap hidup dan pendapatan masyarakat. 2. Mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal 3. Meningkatkan daya saing produk dan ekspor hasil olahan. 4. Mengembangkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas dan untuk menindak lanjuti penjabaran Rencana Strategis Daerah ( RENSTRADA) Kabupaten Pandeglang 2011-2016, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya akan dijadikan dokumen perencanaan taktis strategi yang menggambarkan potret permasalahan pembangunan perindustrian. perdagangan dan pasar di Pandeglang serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah secara terencana dan terhadap melalui sumber pembiayaan APBD maupun pendampingan APBN, dengan mengutamakan bidang kewenangan wajib kemudian ditindaklanjuti dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan sumber daya manusia, arahan kebijakan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016 disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran


Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4010); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan

Pemerintah

Pertanggungjawaban

Nomor

Keuangan

106 dalam

Tahun

2000

Dekonsentrasi

tentang dan

Pengelolaan Tugas

dan

Pembantuan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

105

Tahun

2000

tentang

Pengelolaan

dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6); 17. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. Untuk

mengakomodir

muatan

lokal,

Penyusunan

Rencana

Strategi

Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 ini mempertimbangkan kriteria sebagai berikut : 1. Sejalan dengan Rencana Strategis Daerah; 2. Sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, permasalahan, potensi, prospek dan kondisi pembangunan di Kabupaten Pandeglang; 3. Sejalan dengan aspirasi tingkat kecamatan; 4. Mempertimbangkan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang; 5. Disusun dan disepakati serta mempertimbangkan prediksi dan antisipasi wilayah Kabupaten Pandeglang terhadap pengaruh internal dan eksternal.


1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang disusun dengan maksud untuk mengembangkan strategi dalam mengatasi ancaman baik internal maupun eksternal dan merebut peluang yang ada melalui proses analisis, perumusan dan evaluasi. Adapun tujuan utama penyusunan Renstra ini adalah untuk melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan terus mengembangkan strategi melalui inovasi yang ditindak lanjuti dengan Program dan Kegiatan prioritas.untuk mencapai keunggulan dalam bersaing. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Bagian ini mendeskripsikan tentang latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta ruang lingkup sistematika penulisan.

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD Bagian ini mengkaji tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya SKPD; kinerja pelayanan SKPD; serta menggambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III

Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bagian ini menerangkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; penentuan isu-isu strategis. Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bagian ini membahas tentang visi dan misi SKPD; tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD; strategi dan kebijakan.


Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bagian ini berisikan tentang rencana pembangunan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar selama 5 (lima) tahun ke depan melalui Program dan Kegiatan dengan mengacu pada skala prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pandeglang.

Bab VI

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian ini berisi tentang indikator kinerja yang harus dicapai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk dievaluasi dan dianalisa pencapaian akuntabilitas kinerjanya.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Di dalam peningkatan utilisasi kapasitas produksi yang ada juga terkandung maksud untuk membuka peluang tumbuh industri-industri yang dapat menunjang sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional serta meningkatkan nilai tambah dari produk-produk sumber daya alam yang ada. Tercapainya 3 pokok sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan di atas bukanlah hal yang mudah mengingat krisis yang dihadapi bangsa Indonesia cukup parah dan sampai saat ini belum mampu keluar dari kemelut ini.. Hal ini perlu didukung oleh kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah yang memberikan keleluasaan kepada dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya Sebagai salah satu perangkat Daerah yang memiliki peran strategis (ujung tombak) dalam peningkatan usaha di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut : 2.1.1. Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2.1.2. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagimana di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi : 1. Menyusun perencanaan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; 2. Merumuskan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; 3. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;


4. Melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; 5. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar; 6. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.3. Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar memiliki struktur organisasi berdasarkan uraian jabatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :. Kepala Dinas Adalah jabatan tertinggi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang memili tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional Dinas dalam melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah di Bidang Perindustran Perdagangan dan Pasar dan langsung bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris Memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam hal ini Sekretaris bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas dan untuk pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh : a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. b. Kepala Subbagian Keuangan; Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.


c. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; Mempunyai tugas pokok menyusun perencaaan, evaluasi dan pelaporan dinas. Kepala Bidang Adalah Pejabat yang membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. Pada dinas ini terdiri dari tiga bidang yang masing – masing dikepalai oleh seorang Kepala Bidang, yaitu : a. Kepala Bidang Industri, yaitu : Pejabat yang memiliki Tugas Pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan industri kecil dan menengah serta pengembangan teknologi industri. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Industri diantu oleh dua Kepala Seksi yaitu : -

Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah; Memiliki tugas pokok melaksanakan pengembangan industri kecil dan menengah.

-

Kepala Seksi Teknologi Industri; Memiliki tugas pokok melaksanakan pengembangan teknologi di bidang industri.

b. Kepala Bidang Perdagangan, yaitu Pebajat yang memiliki Tugas Pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bimbingan usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan dan promosi perdagangan. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh dua Kepala Seksi yaitu : -

Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan; Memiliki tugas pokok melaksanakan bimbingan usaha dan pengembangan sarana perdagangan.

-

Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Promosi; Memiliki tugas pokok melaksanakan pendaftaran perusahaan dan promosi.

c. Kepala Bidang Pasar, yaitu Pebajat yang memiliki Tugas Pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan, penataan dan pemeliharaan pasar serta retribusi pasar. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pasar dibantu oleh dua Kepala Seksi yaitu :


-

Kepala Seksi Pengembangan, Penataan dan Pemeliharaan Pasar; Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan, penataan dan pemeliharaan pasar,

-

Kepala Seksi Retribusi Pasar; Mempunyai tugas pokok melaksanakan pemungutan retribusi pasar.

Kepala UPT Pasar Adalah Jabatan pelaksana teknis pada Pasar-Pasar Pemerintah di Kabupaten Pandeglang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang akan kami lampirkan dalam Buku Renstra ini.

2.2. Sumber Daya SKPD Potensi sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang meliputi : a. Pasar Pemerintah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari 11 Pasar Pemerintah; b. Perusahaan Industri Kecil dan Menengah yang tersebar di 35 Kecamatan, berdasarkan hasil pendataan Tahun 2009 mencapai 11.100 perusahaan IKM yang sebagian besar bergerak di industri makanan dan minuman, kerajinan, pandai besi, serta konveksi dan pakaian jadi; c. Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang baik yang berstatus PNS maupun Non PNS, yang terdiri 49 PNS dan 61 Non PNS yang bertugas di kantor dan pasar pemerintah.Kabupaten Pandeglang.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang selama 5 (lima) tahun ke depan dititik beratkan pada peningkatan sumber daya manusia untuk dapat melakukan : a. Pembinaan IKM dalam rangka Pengembangan dan Penataan Struktur Industri yang berbasis pada Teknologi Tepat Guna;


b. Pelayanan di bidang perijinan pendaftaran perusahaan; c. Pelayanan perlindungan bagi konsumen melalui pengawasan barang dan jasa komoditas strategis dan pemantauan harga sembako; d. Penataan dan Pemeliharaan Pasar; serta e. Pembangunan dan Revitalisasi Pasar; f. Inventarisasi, identifikasi, penelitian dan pengembangan data / informasi potensi daerah yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1. Tantangan Memberikan

pelayanan

prima

dalam

memfasilitasi

IKM

dan

Investor,

mengembangkan pembinaan kemitraan dan pelatihan untuk Industri Kecil Menengah, serta membangun sistem informasi dan distribusi perdagangan untuk pengembangan potensi unggulan daerah merupakan pelayanan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun dalam pelaksanaan pelayanan ini masih dirasakan tantangan yang merupakan kendala dalam pengembangan pelayanan SKPD, yaitu berupa : -

Kondisi perekonomian nasional yang tidak menentu;

-

Pemahaman pelaku usaha IKM akan pentingnya pelatihan untuk peningkatan keterampilan dalam proses produksi masih kurang, sehingga sulit menerima masukan dan inovasi yang bersifat membangun;

-

Masih sulitnya pelaku usaha IKM untuk menggunakan

peralatan modern dalam

berproduksi, sebagian besar masih menggunakan cara tradisional yang sudah dilakukan turun temurun; -

Pengetahuan baik produsen maupun konsumen berkenaan dengan penggunaan bahan tambahan pangan, standarnisasi produk dan masa kadaluwarsa masih kurang, sehingga masih ditemukan produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan untuk dikonsumsi;

-

Respon masyarakat tentang kelengkapan kepemilikan perijinan usaha masih kurang;

-

Biaya operasional yang dimiliki oleh Dinas relatif kecil jika dibandingkan dengan obyek yang harus dilayani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pandeglang;


2.4.2. Peluang Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dalam pengembangan pelayanan SKPD di Kabupaten adalah sebagai berikut :  Kabupaten

Pandeglang

memiliki

sumber

daya

yang

potensial

untuk

menumbuhkembangkan industri berbasis sumber daya alam;  Letak Kabupaten Pandeglang yang sangat dapat mengakomodasi kepentingan daerah lain sehingga peluang kerja sama yang saling menguntungkan dapat terwujud;  Jumlah penduduk yang besar disamping dapat merupakan modal bagi tumbuhnya industri (khususnya IKM) yang berbasis tenaga kerja, juga merupakan peluang bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis padat IPTEK dan daya kreatif;  Perkembangan jumlah usaha dan nilai transaksi sektor perdagangan yang semakin meningkat memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan tenaga kerja dan memperkuat jaringan sistim perdagangan serta pengembangan hukum perdagangan secara simultan;  Kesadaran pedagang dan pemahaman konsumen akan barang yang diperdagangkan cukup baik sehingga ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik;  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang (PERDA) Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar, yang menjadi dasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melakukan pemungutan retribusi salar pasar di Pasar Pemerintah sebagai salah satu kontribusi PAD Kabupaten Pandeglang;  Pemahaman pedagang akan hak dan kewajibannya dalam memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku cukup baik sehingga menjadi peluang dinas dalam memberikan/melaksanakan pelayanan;  Masih ada bangunan kios/gudang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan;  Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai masih memungkinkan;  Koordinasi antara instansi masih mungkin dapat ditingkatkan.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayananya pada periode 5 (lima) tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi pada bidang industri antara lain adalah seperti rendahnya produktivitas sektor pertanian dan agrobisnis serta bahaya kerusakan ekologi yang terjadi dalam hal ini adalah penebangan hutan yang berlebihan serta bahaya atas terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan. Hal ini akan berpengaruh kepada berkurangnya ketersediaan bahan baku pokok secara berkelanjutan (suistainable). Sementara pada bidang Perdagangan dan Pasar permasalahan yang timbul lebih banyak disebabkan oleh tidak meratanya sistem distribusi nasional yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan yang masih terkonsentrasi di tempat-tempat yang ramai sehingga perlu daya dorong pengembangan perdagangan ke pedesaan, disamping itu pedagang kecil pada sektor informal dan PKL relatif belum mendapat tempat berwirausaha yang layak sehingga menimbulkan disharmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah seperti yang berkaitan dengan kebersihan, keamanan, kenyamanan usaha dan pariwisata sehingga perlu diatasi dengan solusi yang terkoordinasi dan komperhensif. Untuk lebih jelasnya identifikasi permasalahan yang dihadapi akan disajikan pada tabel berikut di bawah ini : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

(1) Penumbuhan populasi usaha industri yang disertai dengan penguatan struktur

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(2) 1.Masih rendahnya pemanfaatan kapasitas terpasang pada beberapa subsektor industri

(3) Produktivitas pada industri sejenis yang dianggap sudah baik.

Faktor yang Mempengaruhi Eksternal Internal (Diluar (Kewenangan Kewenangan SKPD) SKPD) (4) (5) Motivasi para Pemodalan pelaku usaha yang dimiliki industri pelaku usaha umumnya masih bersifat sosial belum ke arah ekonomi

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) Pembinaan yang di lakukan mengalami kendala dalam menerapkan pola bisnis yang seharusnya


Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan jaringan distribusi dalam negeri

Revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional

2.Sulitnya penerimaan perajin terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya untuk modernisasi industri

Penggunaan peralatan/mesin untuk proses produksi.

Tingkat pemahaman penguasaan teknologi para perajin

Tingkat pendidikan para pelaku usaha

Pemahaman pelaku usaha yang masih dirasakan sulit menerima perubahan modernisasi

3.Masih rendahnya tingkat pertumbuhan populasi IKM yang disebabkan jumlah komposisi aparatur pembina dengan daerah binaan tidak sebanding. 1.Pemahaman pedagang dan konsumen khususnya di daerah tertinggal/terpencil tentang keamanan produk masih rendah

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah secara nasional

Jumlah aparatur penyuluh industri di lapangan

Sarana prasarana dan Infrastruktur menuju ke daerah binaan

Pertumbuhan IKM yang lambat di bandingkan dengan capaian target secara nasional

Produk yang aman dikonsumsi

Pemahaman pedagang dan konsumen terhadap produk yang aman

Pengawasan terhadap mutu produk

Masih ditemukannya peredaran barang terutama makanan yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan

2 Kelancaran arus distribusi bahan pokok di daerah tertinggal masih tersendat

Stabilitas harga yang berlaku di pasaran

Ketersediaan bahan pokok

Sarana prasarana dan Infrastruktur menuju ke daerah-daerah

Tersendatnya distribusi bahan pokok yang mengakibatkan perbedaan harga

3.Masih rendahnya koordinasi antar instansi dalam pengawasan komoditas barang strategis 1.Pasar tradisional yang ada saat ini belum tertata dengan baik

Tingkat koordinasi antar instansi terkait

Anggaran operasional

Kebijakan Pemerintah Daerah

Pengawasan terhadap peredaran barang komoditas strategis belum efektif

Persyaratan Pasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan

Kesadaran para pedagang

Penataan Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Kondisi keadaan pasar tradisional yang terkesan kotor dan kumuh

2 Masih banyak di daerah tertinggal yang belum memiliki pasar yang representatif sebagai sarana distribusi perdagangan.

Jumlah antara populasi penduduk dengan sarana perdagangan

Alokasi anggaran untuk pembangunan pasar

Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat

Sulitnya masyarakat dalam memperoleh kebutuhan bahan pokok


3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih Periode Tahun 2011-2016 Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Pandeglang akan dapat mewujudkan diri sebagai daerah yang mandiri dalam perekonomian. Potensi tersebut dapat memperbaiki iklim investasi bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sebagai instansi teknis memiliki arah kebijakan yang akan mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih diantaranya melalui pembentukan klaster industri pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan dalam menunjang pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi regional untuk mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta menciptakan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan pengamanan perdagangan serta promosi potensi daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas tentunya akan ditemukan faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan

No

(1) 1.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

(2) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata Program KDH : - Meningkatkan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata. - Memperkuat ketahanan pangan masyarakat. - Mengembangkan destinasi dan kegiatan pariwisata.

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

(3) 1. Masih sulitnya memberikan keyakinan kepada insvestor untuk menanamkan modal.

(4) 1.Belum terciptanya iklim investasi yang prosfektif dan kondusif.

(5) 1.Potensi sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya termanfaatkan.

2. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah.

2. Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat di perdesaan masih rendah.

2. Letak geografis Kabupaten Pandeglang sebagai daerah penyangga memudahkan akses barang dan jasa.


2.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan Program KDH : - Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan.

1. Masih sulitnya ketersediaan lahan untuk pembangunan khususnya infrastruktur sarana distribusi perdagangan.

1. Belum adanya pemahaman sebagian besar masyarakat di perdesaan akan pentngnya pembangunan pasar yang representatif.

1. Semakin meningkatnya daya beli masyarakat di perdesaan.

3.

Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah Program KDH : - Meningkatkan good governace dan penguatan otonomi desa.

1. Belum tersedianya data base yang akurat.

1. Minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat pendataan dan pemetaan.

1. Kualitas kemampuan SDM Aparatur yang dibutuhkan cukup memenuhi persyaratan.

3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diharapkan mampu bersinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini ada 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010–2014 pada Kementerian Perindustrian dititikberatkan kepada revitalisasi dan penumbuhan industri yang berlandaskan keunggulan daerah dan kompetensi inti daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan klaster industri kecil dan menengah yang dilakukan adalah melalui penguatan sentra-sentra IKM dengan meningkatkan fasilitas layanan UPT yang didukung oleh kelembagaan yang ada di daerah. Upaya-upaya tersebut tentunya diharapkan dapat didukung oleh akses terhadap sumber dana dan manajemen serta kemampuan dalam menguasai desain, teknologi dan jaminan terhadap mutu. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan SKPD dalam melaksanakan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian adalah belum adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang khusus menangani urusan di bidang industri. Adapun faktor yang mendorong untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kementerian Perindustrian adalah pertumbuhan jumlah industri di Kabupaten Pandeglang yang semakin meningkat serta dukungan dan partisipasi pelaku usaha industri yang responsif dan antusias dalam menjalankan ataupun menerima program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.


Pembangunan perdagangan periode 2010-2014 pada Kementerian Perdagangan difokuskan untuk mencapai 3 (tiga) misi utama, yaitu meningkatkan kinerja expor non migas secara berkualitas, menguatkan pasar dalam negeri, dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional. Kenaikan harga minyak mentah, krisis keuangan global, sampai kepada bencana yang terjadi turut mempengaruhi kinerja perdagangan di Indonesia. Dengan senantiasa berusaha untuk menjawab setiap tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki, maka pencapaian kondisi perdagangan yang diharapkan Kementerian Perdagangan tahun 2010-2014 adalah : 1. Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting ditandai dengan munculnya keunggulan ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja secara luas; 2. Penggunaan metode perdagangan dan bisnis berbasis teknologi industri semakin umum digunakan sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi, baik secara individu, kelompok atau antar komunitas pelaku bisnis perdagangan, antara lain maraknya pemasaran melalui internet dan bisnis periklanan; 3. Peran sistem logistik, intermediasi perdagangan, jaringan koleksi, pengumpul, pengecer, grosir, dan distribusi umunya semakin berkembang dan meningkat, yang didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi elektronik, transportasi yang memadai, dan meningkatnya indeks kepercayaan bisnis di semua lini perdagangan dan perekonomian; 4. Pasar domestik dan pelaku usaha dalam negeri yang semakin aman dalam menghadapi terbukanya akses pasar ke dalam negeri; 5. Sektor perdagangan memberi kontribusi positif terhadap penciptaan tenaga kerja, lingkungan hidup, kebudayaan, dan keamanan nasional serta pembentukan norma sosial bangsa. Untuk mencapai kondisi tersebut diatas berbagai upaya akan dilakukan Kementerian Perdagangan melalui upaya perlindungan produsen domestik, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar, dan kemetrologian serta upaya untuk lebih memberdayakan pasar tradisional mengingat pentingnya peran pasar tradisional dalam perekonomian Indonesia. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang sebagai instansi daerah yang diberikan kewenangan untuk mengurus perdagangan di daerah juga telah


mengupayakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung dan mensinergiskan program yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementiran Perdagangan. Namun upaya yang dilakukan ini menemui hambatan dan kendala, diantaranya adalah: Pertama, masih rendahnya pengetahuan dan wawasan baik produsen maupun konsumen di Kabupaten Pandeglang tentang pentingnya perlindungan bagi produsen dan konsumen serta pengawasan barang beredar, Kedua, infrastruktur yang menunjang akses pasar di daerah masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas bila dibandingkan dengan garapan potensi perdagangan yang ada. Sedangkan faktor yang menjadi pendorong terlaksananya harmonisasi kegiatan antara pusat dan daerah antara lain adalah dukungan dan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan sektor perdagangan cukup tinggi, ditandai dengan alokasi anggaran yang diberikan sebagai dana pendamping dari pusat dan antusias masyarakat terhadap perkembangan perekonomian di daerah yang disertai dengan meningkatnya daya beli. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2011 – 2016 ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat fakto-faktor yang dapat menghambat dan mendorong pelayanan SKPD tersebut. Faktor penghambat yang dirasakan dalam pencapaian visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang terpilih adalah sebagai berikut : a. Belum terciptanya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memberikan keyakinan kepada investor untuk menanamkan modal; b. Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat di pedesaan yang rendah mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah; c. Belum adanya pemahaman sebagian besar masyarakat di pedesaan akan pentingnya pembangunan

pasar

yang

representatif

yang

mengakibatkan

terhambatnya

pembangunan infrastruktur dan sarana distribusi perdagangan karena sulitnya ketersediaan lahan;


d. Minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat pendataan dan pemetaan sehingga menyulitkan tersedianya data base yang akurat dan transparan. Sedangkan faktor yang mendorong pencapaian visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang terpilih adalah sebagai berikut : a. Potensi sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya termanfaatkan, sehingga masih memungkinkan untuk terus digali; b. Letak geografis Kabupaten Pandeglang sebagai daerah penyangga memudahkan akses barang dan jasa; c. Semakin meningkatnya daya beli masyarakat di pedesaan, sehingga memungkinkan pembangunan ekonomi di bidang perdagangan dapat dilakukan; d. Kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dibutuhkan cukup memenuhi kriteria dan persyaratan. 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis Dinas perindustrian, Perdagangan dan pasar Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi teknis dalam pembinaan di bidang perindustrian dan perdagangan memiliki peran strategis dalam pengembangan agroindustri untuk mendukung pariwisata dan pelayanan pengamanan perdagangan dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri. Wacana Provinsi Banten yang diwakili oleh Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu provinsi yang akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Pemerintah, merupakan isue yang sangat strategis untuk dimanfaatkan dalama rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat Pandeglang pada umumnya. Dalam bidang perindustrian, hal-hal yang dapat dilakukan adalah : a. Membentuk kelompok perajin baik dalam sentra maupun

klaster industri yang

bergerak di bidang kerajinan dan pengolahan makanan khas unggulan daerah Kabupaten Pandeglang, seperti: aneka kerajinan untuk cinderamata dan makanan olahan sebagai oleh-oleh khas Pandeglang; b. Menyediakan tempat proses produksi untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara agar dapat melihat langsung pembuatan kerajinan atau pengolahan makanan sebagai wujud penerapan agroindustri dalam mendukung pariwisata.


Sedangkan dalam bidang perdagangan dan pasar hal yang dapat dilakukan adalah : a. Menyediakan sarana distribusi perdagangan yang representatif untuk menarik minat pembeli dalam berbelanja produk hasil pertanian dan perikanan di Pasar Tradisional; b. Mengadakan pameran potensi daerah sebagai bentuk promosi keunggulan daerah Kabupaten Pandeglang sebagai daya tarik sektor pariwisata.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD Visi dan misi merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya bagi masa

mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Hal-hal yang menjadi perhatian perumusan visi dan misi ini adalah : 

Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi;



Memberikan arah dan fokus strategis yang jelas;



Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;



Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;



Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi;



Mampu menjalin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

4.1.1 Visi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana masyarakat beserta Pemerintah Kabupaten Pandeglang membawa dan menempatkan diri pada suatu tatanan berbangsa dan bernegara yang madani. Secara normatif, visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang adalah sebuah tatanan masyarakat yang terus melaksanakan proses pembangunan berkelanjutan, berguna dan berhasil guna, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, komprehensif, terukur, efektif dan efisien. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2011 – 2016 adalah : ” Terwujudnya daya saing industri dan perdagangan yang mantap dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.” 4.1.2 Misi Misi merupakan hal-hal tyang harus diemban dan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi yang ditetapkan di atas, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang pada tahun 2011 – 2016 mengemban misi sebagai berikut :


I.

Memfasilitasi

penguasaan

teknologi

industri

dalam

mendorong

penyebaran

pembangunan industri serta menjaga ketersediaan bahan pokok dalam penguatan jaringan distribusi perdagangan. II.

Menguatkan pasar lokal / daerah melalui peningkatan fasilitas dan revitalisasi pasar tradisional.

III.

Menyediakan data / informasi potensi daerah yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tujuan dari Misi I, adalah: a. Menumbuhkan industri-industri potensial sebagai penggerak pembangunan pertanian terpadu di masa yang akan datang; b. Menciptakan sistem logistik dan jaringan distribusi nasional yang berkualitas; c. Menguatkan struktur industri dengan pembentukan klaster industri dan usaha lainnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Tujuan dari Misi II, yaitu : a. Meningkatkan fasilitas pelayanan perdagangan guna memperbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri. Tujuan dari Misi III, yaitu : a. Menyediakan data/informasi potensi dan pembangunan daerah di bidang industri dan perdagangan secara akurat dan transparan.

Sasaran Misi I Jangka Menengah. yaitu : a. Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah khususnya industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan; b. Kelancaran arus bahan pokok dan pengawasan barang beredar serta penggunaan produk dalam negeri; c. Tumbuh dan berkembangnya klaster industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam rantai nilai (Value Chain).


Sasaran Misi II Jangka Menengah, yaitu : a. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan pedagang secara optimal dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sasaran Misi III Jangka Menengah, yaitu : a. Terlaksananya

inventarisasi,

identifikasi,

penelitian

dan

pengembangan

data/informasi yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1) 1.1

(2) Menumbuhkan industri-industri potensial sebagai penggerak pembangunan pertanian terpadu di masa yang akan datang Menciptakan sistem logistik dan jaringan distribusi nasional yang berkualitas

(3) Berkembangnya industri Kecil dan Menengah khususnya industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan

(4) Peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan unggulan dengan sistem dan jaringan agribisnis terutama dalam rintisan agroindustri

Kelancaran arus bahan pokok dan pengawasan barang beredar serta penggunaan produk dalam negeri

Menguatkan struktur industri dengan pembentukan klaster industri dan usaha lainnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan Meningkatkan fasilitas pelayanan perdagangan guna memperbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri

Tumbuh dan berkembangnya klaster industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam rantai nilai (value chain)

Terciptanya sistem logistik yang efesien untuk kelancaran distribusi bahan pokok dan penyelenggaraan pameran potensi daerah Peningkatan ekonomi lokal dan regional yang mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif

1.2

1.3

2.1

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan pedagang secara optimal dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan

Terciptanya sarana distribusi perdagangan yang representatif khususnya di daerah-daerah tertinggal/terpencil

Target Kinerja Sasaran 2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

2015 (9)

2016 (10)

7

19

34

53

75

100

11

27

44

62

81

100

8

25

43

61

80

100

9

22

42

59

78

100


(1) 3.1

(2) Menyediaan data/informasi potensi dan pembangunan daerah di bidang industri dan perdagangan yang akurat

(3) Terlaksananya inventarisasi, identifikasi, penelitian dan pengembangan data/informasi yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan

(4) Tersedianya data/informasi potensi daerah yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0

0

56

56

100

100

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Untuk mewujudkan visi dan misi SKPD, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang telah membuat strategi dan kebijakan untuk periode tahun 2011 – 2016 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah strategi dan kebijakan yang akan dicapai berdasarkan misi dinas disajikan dalam tabel 4.2 : Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya daya saing industri dan perdagangan yang mantap dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. MISI I : Memfasilitasi penguasaan teknologi industri dalam mendorong penyebaran pembangunan industri serta menjaga ketersediaan bahan pokok dalam penguatan jaringan distribusi perdagangan. a.

Tujuan Menumbuhkanindustriindustri potensial sebagai penggerak pembangunan pertanian terpadu di masa yang akan dating.

a

Sasaran Berkembangnya industri kecil dan menengah khususnya industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Strategi a Peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan unggulan dengan system dan jaringan agribisnis terutama dalam agroindustri.

Kebijakan a Mengembangkan industri makanan olahan dan kerajinan yang merupakan produk unggulan daerah.

b.

Menciptakan sistem logistik dan jaringan distribusi nasional yang berkualitas.

b

Kelancaran arus bahan pokok dan pengawasan barang beredar serta penggunaan produk dalam negeri.

b Terciptanya system logistic yang efisien untuk kelancaran distribusi bahan pokok dan penyelenggaraan pameran potensi daerah.

b Melaksanakan pemantauan sembako dan pengawasan barang komoditi strategis serta berperan aktif dalam kegiatan pameran di lingkungan local, regional, dan nasional.

c.

Menguatkan struktur industri dengan pembentukan klaster industri dan usaha lainnya pada sector pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.

c

Tumbuh dan berkembangnya klaster industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam rantai nilai (value chain)

c Peningkatan ekonomi local dan regional yang mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

c Membentuk jaringan klaster industri komoditi makanan olahan dan kerajinan yang memiliki keunggulan kompetitif.


MISI II : Menguatkan pasar lokal/daerah melalui peningkatan fasilitas dan revitalisasi pasar tradisional a.

Tujuan Meningkatkan fasilitas pelayanan perdagangan guna memperbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri.

Sasaran a Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan pedagang secara optimal dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Strategi a Terciptanya sarana distribusi perdagangan yang representatif khususnya di daerahdaerah tertinggal/terpencil.

Kebijakan a Membangun, menata, dan memelihara sarana prasarana dan infrastruktur pasar daerah/tradisional khususnya di daerahdaerah tertinggal/terpencil menjadi pasar yang representatif.

MISI III : Menyediakan data/informasi potensi daerah yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan. a.

Tujuan Menyediakan data/informasi potensi dan pembangunan daerah di bidang industri dan perdagangan yang akurat.

Sasaran a Terlaksananya inventarisasi, identifikasi, penelitian dan pengembangan data/informasi yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan.

Strategi a Tersedianya data/informasi potensi daerah yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan.

Kebijakan a Melakukan inventarisasi, identifikasi, penelitian dan pengembangan data/informasi perusahaan IKM, harga sembako, dan peredaran barang komoditas strategis.


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang tahun 2011 – 2016, telah menentukan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011 – 2016 Kabupaten Pandeglang. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : I. Program Pembangunan/Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis a. Pembinaan kemampuan teknologi industri b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri c. Perluasan penerapan standar produk induatri d. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemamfaatan sumber daya II. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen b. Peningkatan pemantauan harga sembako dan pengawasan peredaran barang III. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a.Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri b.Kegiatan penyuluhan bagi pedagang kaki lima dan asongan IV. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri/Usaha Potensial a. Pembentukan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri V. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya a. Revitalisasi pasar pemerintah VI. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah a. Pendataan perusahaan IKM formal dan nonformal


VII. Program Penelitian dan Pengembangan Informasi Iptek dan Pembangunan a. Pembuatan website perindustrian dan perdagangan Untuk lebih jelas dan rincinya indikator kinerja program dan kegiatan beserta sasaran kelompok dan pendanaan inidikatif dapat dilihat dalam tabel 5.1 Buku Renstra ini.


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang yang secara langsung menunjuk kriteria yang akan dicapai dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : a. Peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata; b. Terbentuknya klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan; c. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik; d. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja aparatur borokrasi. Untuk lebih lebih rinci uraian indikator beserta target capaian setiap tahun sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dalam tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

(1) 1.1

(2) Peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata Terbentuknya klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja aparatur borokrasi

1.2

2.1

3.1

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (3)

2011 (4)

2012 (5)

2013 (6)

2014 (7)

2015 (8)

2016 (9)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (10)

70%

9%

23%

39%

58%

78%

100%

100%

60%

8%

25%

43%

61%

80%

100%

100%

80%

9%

22%

42%

59%

78%

100%

100%

15%

0%

0%

56%

56%

100%

100%

100%

Target Capaian Setiap Tahun


BAB VII PENUTUP

Perencanaan strategis yang disusun ini merupakan upaya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang untuk ikut menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia usaha dimasa yang akan datang. Keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar akan banyak dipengaruhi oleh komponen-komponen pembangunan antara lain arah kebijaksanaan, kualitas program, struktur dan manajemen pemeliharaan, partisipasi masyarakat, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana serta semangat penyelenggaraan pembangunan di daerah, semua komponen tersebut harus berkembang secara dinamis, kreatif dan profesional serta bersifat proaktif dalam tuntutan semangat zaman. Pada akhirnya perencanaan strategis ini akan diukur oleh seberapa jauh program yang akan dilaksanakan dapat dinikmati dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh anggota masyarakat, oleh karena itu diharapkan program yang telah disusun dapat dilaksanakan secara partisipatif menyeluruh dan merata oleh semua lapisan masyarakat sehingga dapat merasakan keberadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pembangunan yang dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Agar perencanaan strategis ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien, maka dalam pelaksanaannya diperlukan perhatian beberapa hal diantaranya sebagai berikut : a. Perencanaan strategis yang disusun ini bersifat partisipatif dan konsisten dengan situasi kompetisi serta transparansi yang berlangsung, artinya bahwa perencanaan strategis ini harus didukung oleh semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari berbagai peluang yang ada, sehingga diharapkan akan mampu memperkecil bahkan menghilangkan dampak yang bersifat negatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten. b. Perencanaan strategis ini memperhatikan berbagai aspek dengan menyesuaikan kemampuan yang realistis dari aparat pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang.


c. Perencanaan strategis yang telah disusun ini diupayakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja setiap tahun hingga akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang 2011 - 2016


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

No

(1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)

1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya ekonomi lokal

2 Peningkatan perkembangan agroindustri yang berorientasi ekspor

3 Peningkatan pelayanan penerbitan perizinan

Target SPM

(3)

Target IKK

(4) Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran arus distribusi bahan pokok dan pengamanan perdagangan serta promosi.

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri kecil dan menengah unggulan. Lamanya waktu proses pelayanan penerbitan izin.

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capa

Target Indikator Lainnya

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

15%

15%

30%

20%

20%

13.25%

14%

28.75%

17.65%

18.35%

88%

15%

15%

30%

20%

20%

18.95%

14%

15%

15%

18.67%

126%

4 Hari

4 Hari

4 Hari

4 Hari

4 Hari

4.2 Hari

4 Hari

3.7 Hari

3.2 Hari

3.4 Hari

95%

Tabel 2.1 n Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar bupaten Pandeglang Rasio Capaian pada Tahun ke2007

2008

2009

2010

(17)

(18)

(19)

(20)

95%

96%

88%

92%

95%

50%

75%

93%

100%

108%

125%

118%

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

Uraian )

2

(1)

Anggaran pada Tahun ke- (Rp.juta)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.juta)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

2006 (2)

2007 (3

2008 (4)

2009 (5)

2010 (6)

2006 (7)

2007 (8)

2008 (9)

2009 (10)

2010 (11)

2006 (12)

2007 (13)

2008 (14)

2009 (15)

2010 (16)

623.915

623.915

674.900

525.885

525.885

406.965

567.455

618.860

581.543

536.329

0.65

0.91

0.92

1.11

1.02

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Hasil Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan Hibah

Total Pendapatan

743.92

743.92

794.90

645.89

645.89

406.97

567.46

618.86

581.54

536.33

0.55

0.76

0.78

0.90

0.83

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai

1,637.3

1167.6

1,150.4

1,274.5

1,474.7

1,637.3

1167.6

1,150.4

1,433.4

1,464.8

1.00

1.00

1.00

1.12

0.99

391.860

41.39

359.894

144.846

184.063

391.860

41.39

323.267

144.846

184.063

1.00

1.00

0.90

1.00

1.00

Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa

553.556

476.02

762.065

227.223

568.735

548.344

476.02

384.275

200.126

565.135

0.99

1.00

0.50

0.88

0.99

- Belanja Modal

738.304

0

3.040

503.000

308.352

736.272

0

3.040

318.689

308.352

1.00

0.00

1.00

0.63

1.00

3,321.0

1,685.0

2,275.4

2,149.6

2,535.9

3,313.8

1,685.0

1,861.0

2,097.1

2,522.4

1.00

1.00

0.82

0.98

0.99

(2,577)

(941)

(1,480)

(1,504)

(1,890)

(2,907)

(1,118)

(1,242)

(1,516)

(1,986)

1.13

1.19

0.84

1.01

1.05

Total Belanja Selisih (surplus/defisit)

Tabel 2.2 ayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar paten Pandeglang Rata-rata Pertumbuhan Anggaran (17)

Realisasi (18)

594.90

542.23

120.00

-

714.90

542.23

1,340.90

1,370.70

224.41

217.09

517.52

434.78

310.54

273.27

2,393.37

2,295.84

(1,678.47)

(1,753.61)

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi saat ini

Standar yang Digunakan

1 2 3 Penumbuhan populasi usaha 1 Masih rendahnya pemanfaatan kapasitas Produktivitas pada industri industri yang disertai dengan terpasang pada beberapa sub-sektor industri sejenis yang dianggap penguatan struktur industri sudah baik. 2 Sulitnya penerimaan perajin terhadap kemajuan Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), peralatan/mesin untuk khususnya untuk modernisasi industri proses produksi.

Faktor yang Mempengaruhi Eksternal (Diluar Kewenangan Internal (Kewenangan SKPD) SKPD) 4 5 Motivasi para pelaku usaha industri Pemodalan yang dimiliki pelaku umumnya masih bersifat sosial usaha belum ke arah ekonomi Tingkat pemahaman penguasaan teknologi para perajin

Tingkat pendidikan para pelaku usaha

3 Masih rendahnya tingkat pertumbuhan populasi Pertumbuhan Industri Kecil Jumlah aparatur penyuluh industri di Sarana prasarana dan Infrastruktur IKM yang disebabkan jumlah komposisi aparatur dan Menengah secara lapangan menuju ke daerah binaan pembina dengan daerah binaan tidak sebanding. nasional Peningkatan perlindungan 1 Pemahaman pedagang dan konsumen konsumen dan pengamanan khususnya di daerah tertinggal/terpencil tentang jaringan distribusi dalam negeri keamanan produk masih rendah 2 Kelancaran arus distribusi bahan pokok di daerah tertinggal masih tersendat 3 Masih rendahnya koordinasi antar instansi dalam pengawasan komoditas barang strategis Revitalisasi dan pembangunan 1 Pasar tradisional yang ada saat ini belum tertata pasar tradisional dengan baik

Produk yang aman dikonsumsi

Pemahaman pedagang dan konsumen terhadap produk yang aman Ketersediaan bahan pokok

Stabilitas harga yang berlaku di pasaran Tingkat koordinasi antar Anggaran operasional instansi terkait Persyaratan Pasar yang Kesadaran para pedagang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan

2 Masih banyak di daerah tertinggal yang belum Jumlah antara populasi memiliki pasar yang representatif sebagai sarana penduduk dengan sarana distribusi perdagangan. perdagangan

Alokasi anggaran untuk pembangunan pasar

Pengawasan terhadap mutu produk

Sarana prasarana dan Infrastruktur menuju ke daerah-daerah Kebijakan Pemerintah Daerah Penataan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat

Tabel 3.1 gas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar bupaten Pandeglang

Permasalahan Pelayanan SKPD 6 Pembinaan yang di lakukan mengalami kendala dalam menerapkan pola bisnis yang seharusnya Pemahaman pelaku usaha yang masih dirasakan sulit menerima perubahan modernisasi Pertumbuhan IKM yang lambat di bandingkan dengan capaian target secara nasional Masih ditemukannya peredaran barang terutama makanan yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan Tersendatnya distribusi bahan pokok yang mengakibatkan perbedaan harga Pengawasan terhadap peredaran barang komoditas strategis belum efektif Kondisi keadaan pasar tradisional yang terkesan kotor dan kumuh Sulitnya masyarakat dalam memperoleh kebutuhan bahan pokok

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Visi : Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan Faktor

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

1

2

3

1

Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata Program KDH : - Meningkatkan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata. - Memperkuat ketahanan pangan masyarakat. - Mengembangkan destinasi dan kegiatan pariwisata.

1. Masih sulitnya memberikan keyakinan kepada insvestor unutk menanamkan modal. 2. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah.

2

Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan Program KDH : - Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan.

3

Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah Program KDH : Meningkatkan good governace dan penguatan otonomi desa.

1. Masih sulitnya ketersediaan lahan untuk pembangunan 1. Belum adanya pemahaman sebagian khususnya infrastruktur sarana distribusi perdagangan. besar masyarakat di perdesaan akan pentngnya pembangunan pasar yang representatif. 1. Belum tersedianya data base yang akurat. 1. Minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat pendataan dan pemetaan.

Penghambat 4

1.Belum terciptanya iklim investasi yang prospektif dan kondusif. 2. Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat di perdesaan masih rendah.

Tabel 3.2 ng Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang

dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan Faktor Pendorong 5

1.Potensi sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya termanfaatkan. 2. Letak geografis Kabupaten Pandeglang sebagai daerah penyangga memudahkan akses barang dan jasa.

1. Semakin meningkatnya daya beli masyarakat di perdesaan.

1. Kualitas kemampuan SDM Aparatur yang dibutuhkan cukup memenuhi persyaratan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No

Tujuan

(1) (2) 1.1 Menumbuhkan industri-industri potensial sebagai penggerak pembangunan pertanian terpadu di masa yang akan datang 1.2 Menciptakan sistem logistik dan jaringan distribusi nasional yang berkualitas

Sasaran

(3) Berkembangnya industri Kecil dan Menengah khususnya industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan Kelancaran arus bahan pokok dan pengawasan barang beredar serta penggunaan produk dalam negeri

1.3 Menguatkan struktur industri dengan Tumbuh dan berkembangnya klaster pembentukan klaster industri dan usaha industri dan usaha lainnya yang terdapat lainnya pada sektor pertanian, perkebunan, dalam rantai nilai (value chain) kehutanan, perikanan dan peternakan

Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra SKPD

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun

Indikator Sasaran

Sat

(4) Peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan unggulan dengan sistem dan jaringan agribisnis terutama dalam rintisan agroindustri Terciptanya sistem logistik yang efesien untuk kelancaran distribusi bahan pokok dan penyelenggaraan pameran potensi daerah

(5)

2010 (6)

2011 (7)

2012 (8)

2013 (9)

2014 (10)

2015 (11)

%

65

7

19

34

53

75

%

75

11

27

44

62

81

%

60

8

25

43

61

80

Peningkatan ekonomi lokal dan regional yang mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif

2.1 Meningkatkan fasilitas pelayanan perdagangan guna memperbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri

Meningkatnya pelayanan kepada Terciptanya sarana distribusi perdagangan masyarakat dan pedagang secara optimal yang representatif khususnya di daerahdalam rangka percepatan pertumbuhan daerah tertinggal/terpencil kegiatan ekonomi dan perdagangan

%

80

9

22

42

59

78

3.1 Menyediaan data/informasi potensi dan pembangunan daerah di bidang industri dan perdagangan yang akurat

Terlaksananya inventarisasi, identifikasi, penelitian dan pengembangan data/informasi yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan

%

15

0

0

56

56

100

Tersedianya data/informasi potensi daerah yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

ap Tahun

2016 (12)

(13)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar VISI : Terwujudnya daya saing industri dan perdagangan yang mantap dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. MISI I : Memfasilitasi penguasaan teknologi industri serta mendorong penyebaran pembangunan industri di seluruh Kabupaten Pandeglang. Tujuan

Sasaran

Strategi

a. Menguatnya struktur industri seiring dengan penggunaan teknologi tepat guna.

a. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor.

a. Mengembangkan klaster industri komoditi unggulan melalui penguasaan teknologi yang terbaru dengan pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri.

b. Menumbuhkan industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa yang akan datang.

b. Tumbuh berkembangnya IKM khususnya industri menengah yang memiliki potensi sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan industri mendatang.

b. Menumbuhkan populasi IKM berdasarkan kompetensi inti daerah dan keunggulan daerah dengan memamfaatkan sumber daya termasuk SDA daerah secara optimal.

a.

MISI II : Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan Tujuan

Sasaran

Strategi

a. Menstabilkan dan menurunkan disparitas harga a. Kemudahan dan kelancaran arus barang bahan pokok a. Penciptaan sistem logostik yang efesien untuk menjaga bahan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat yang berdampak kepada terjangkaunnya biaya kelancaran distribusi bahan pokok dan pengamanan terhadap bahan pokok dan meningkatkan pengaturan pengiriman barang, serta pengawasan perdagangan serta penyelenggaraan pameran potensi penggunaan produk dalam negeri. barang beredar dan penggunaan produk dalam negeri. daerah. b. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri

b. Meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen.

a.

b. Penataan dan peningkatan peranan kelembagaan perdagangan melalui penataan waralaba, kemitraan usaha, distributor, keagenan dan ritel serta lembaga perlindungan konsumen.

MISI III : Menguatkan pasar lokal/daerah melalui peningkatan fasilitasi dan revitalisasi pasar tradisional. Tujuan a. Memperbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri

b. Menciptakan jaringan distribusi yang efesien.

Sasaran a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat/publik yang optimal.

Strategi

a. Penyusunan dan pengembangan pasar sinergis yang a. menitikberatkan pada pengembangan sistem distribusi daerah dan penguatan kelembagaan perdagangan dan pengamanan pasar dalam negeri. b. Penciptaan sarana distribusi dan layanan logistik yang b. Fasilitasi pembangunan sarana distribusi khususnya di daerahsaling mendukung serta bersinergis. daerah tertinggal/terpencil dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Tabel 4.2 , Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Kebijakan Peningkatan produktivitas usaha industri

Kebijakan Menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

Kebijakan Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar VISI : Terwujudnya daya saing industri dan perdagangan yang mantap dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. MISI I : Memfasilitasi penguasaan teknologi industri dalam mendorong penyebaran pembangunan industri serta menjaga ketersediaan bahan pokok dalam penguatan jaringan distribusi perdagangan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1.1 Menumbuhkan industri-industri potensial sebagai penggerak pembangunan pertanian terpadu di masa yang akan datang

Berkembangnya industri kecil dan menengah khususnya industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan unggulan dengan sistem dan jaringan agribisnis terutama dalam rintisan agroindustri

Mengembangkan industri makanan o yang merupakan produk unggulan da

1.2 Menciptakan sistem logistik dan jaringan distribusi nasional yang berkualitas

Kelancaran arus bahan pokok dan pengawasan barang beredar serta penggunaan produk dalam negeri

Terciptanya sistem logistik yang efesien untuk kelancaran Melaksanakan pemantauan sembako distribusi bahan pokok dan penyelenggaraan pameran potensi barang komoditi strategis serta berpe daerah pameran di lingkunan lokal, regional

1.3 Menguatkan struktur industri dengan pembentukan klaster industri dan usaha lainnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan

Tumbuh dan berkembangya klaster industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam rantai nilai (value chain)


Membentuk jaringan klaster industri k olahan dan kerajinan yang memiliki k

MISI II : Menguatkan pasar lokal/daerah melalui peningkatan fasilitasi dan revitalisasi pasar tradisional. Tujuan

Sasaran

2.1 Meningkatkan fasilitas pelayanan perdagangan Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan guna memperbaiki iklim usaha perdagangan pedagang secara optimal dalam rangka percepatan dalam negeri pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan

Strategi

Kebijakan

Terciptanya sarana distribusi perdagangan yang representatif Membangun , menata dan memeliha khususnya di daerah-daerah tertinggal/terpencil infrastruktur pasar daerah/tradisional daerah tertinggal/terpencil menjadi pa

MISI III : Menyediakan data/informasi potensi daerah yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan. Tujuan 3.1 Menyediaan data/informasi potensi dan pembangunan daerah di bidang industri dan perdagangan yang akurat

Sasaran Terlaksananya inventarisasi, identifikasi, penelitian dan pengembangan data/informasi yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan

Strategi Tersedianya data/informasi potensi daerah yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan

Kebijakan

Melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan data/informasi perus sembako, dan peredaran barang kom

guatan jaringan distribusi perdagangan Kebijakan Mengembangkan industri makanan olahan dan kerajinan yang merupakan produk unggulan daerah

Melaksanakan pemantauan sembako dan pengawasan barang komoditi strategis serta berperan aktif dalam kegiatan pameran di lingkunan lokal, regional dan nasional Membentuk jaringan klaster industri komoditi makanan olahan dan kerajinan yang memiliki keunggulan kompetitif

Kebijakan Membangun , menata dan memelihara sarana prasarana dan infrastruktur pasar daerah/tradisional khususnya di daerahdaerah tertinggal/terpencil menjadi pasar yang refresentatif

Kebijakan Melakukan inventarisasi, identifikasi, penelitian dan pengembangan data/informasi perusahaan IKM, harga sembako, dan peredaran barang komoditi strategis.

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kabupaten Pandeglang SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1) I. 1 Menguatnya struktur industri seiring dengan penggunaan teknologi tepat guna

Sasaran

(2) 1 Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor.

Indikator Sasaran

Kode

(3) 1 Tumbuhnya industri dasar hulu berbasis komoditi unggulan.

(4)

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(5) (6) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya penguasaan teknologi industri guna meningkatkan daya saing di pasaran

2 07

17

2 07

17 01 a. Pembinaan kemampuan teknologi industri 17 02 b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)

2011

2012

2013

2014

2015

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Kegiatan : 2 07

I. 2 Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa yang akan datang.

2 Tumbuh kembangnya IKM khususnya industri menengah yang memiliki potensi sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan industri mendatang.

2 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri.

30 org

30 org

40,000 35 org

75,000 40 org

100,000 45 org

125,000 50 org

150,000

-

5 IKM

50,000 7 IKM

70,000 9 IKM

90,000 11 IKM

110,000 13 IKM

130,000

-

5 komoditi

30,000 7 komoditi

42,000 9 komoditi

54,000 11 komoditi

66,000 13 komoditi

78,000

15 org

30 org

40,000 35 org

50,000 40 org

60,000 45 org

70,000 50 org

80,000

40,000 50 org

50,000 50 org

60,000 50 org

75,000 60 org

85,000

75,000 7 IKM

105,000 8 IKM

120,000 8 IKM

150,000

2 07

17 04 c. Perluasan penerapan standar produk indrustri manufaktur.

2 07

16

2 07

16 01 a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemamfaatan sumber daya.

2 07

16 02 b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.

-

40 org

2 07

16 06 c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.

-

-

2 07

18

2 07

18 01 a. Kebijakan industri hulu hingga ke hilir.

-

35 Kec.

2 07

18 03 b. Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir.

-

-

-

5 IKM

50,000 6 IKM

2 07

19

2 07

19 02 a. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

-

-

-

Data Potensi

30,000

Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah Meningkatnya potensi industri rumah tangga, kecil dan menengah Kegiatan :

Program Penataan Struktur Industri

-

5 IKM

Meningkatnya penataan struktur industri melalui sinkronisasi produk industri hulu ke hilir

Kegiatan :

Program Pengembangan Sentra-Sentra industri Potensial

50,000

-

-

35 Kec.

100,000

-

60,000 7 IKM

-

-

70,000 8 IKM

80,000

Bertambahnya sentra industri potensial

Kegiatan : -

-

Data Potensi

30,000

-

-

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1) II. 1 Menstabilkan dan menurunkan disparitas harga bahan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Sasaran

Indikator Sasaran

(2) (3) 1 Kemudahan dan kelancaran 1 Persentase ketersediaan barang arus barang bahan pokok yang kebutuhan pokok bagi berdampak kepada masyarakat-masyarakat terjangkaunnya biaya pengguna produk dalam negeri. pengaturan pengiriman barang, serta pengawasan barang beredar dan penggunaan produk dalam negeri.

Kode

(4)


(5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2 06

15

2 06

15 03 a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

2 06

18

2 06

18 07 a. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

2 06

15

2 06

15 02 a. Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen.

2 06

19

2 06

19 02 a. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan.

2 06

19 03 b. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

2 06

20

2 06

20 01 a. Pengembangan pembangunan pasar (DAK Bidang Perdagangan)

2 06 2 06

Indikator Kinerja Program

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(6) Terciptanya rasa aman dalam perekonomian pasar dan perdagangan daerah

(7)

2011

2012

2013

2014

2015

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Kegiatan : 52 Laporan.

99 Laporan.

40,000 52 Lap Sembako; 4 Lap Pengawasa n




60,000

2 Kegiatan pameran

2 Kegiatan pameran

70,000 3 Kegiatan pameran


40 org

60 org

30,000 60 org

40,000 60 org

45,000 60 org

50,000 60 org

60,000

35,000 35 pedagang

40,000 40 pedagang

45,000 50 pedagang

50,000

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Meningkatnya Negeri sistem dan jaringan informasi perdagangan

Kegiatan :

II. 2 Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri.

2 Meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen.

2 Jumlah masyarakat yang memahami perlindungan konsumen.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



160,000

Terciptanya rasa aman dalam perekonomian pasar dan perdagangan daerah

Kegiatan :

III. 1 Memperbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri

1 Peningkatan pelayanan kepada 1 Kenyamanan pedagang dan masyarakat/publik yang optimal. masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Terciptanya suasana pasar yang aman, nyaman, dan kondusif

Kegiatan :

III. 2 Menciptakan jaringan distribusi yang efesien.

2 Penciptaan sarana distribusi dan 2 Terbangunnya pasar-pasar layanan logistik yang saling tradisional di daerah tertinggal. mendukung serta bersinergis.

-

-

30 pedagang

2 pasar

83,341 2 pasar

120,000 3 pasar

180,000 2 pasar

150,000 2 pasar

175,000

-

1 pasar

906,300 1 pasar

1,400,000 1 pasar

1,400,000 1 pasar

1,500,000 1 pasar

1,600,000

20 02 b. Pendamping DAK Bidang Perdagangan

-

1 kegiatan

90,630 1 kegiatan

140,000 1 kegiatan

140,000 1 kegiatan

150,000 1 kegiatan

160,000

20 03 c. Penunjang DAK Bidang Perdagangan.

-

1 kegiatan

94,785 1 kegiatan

100,000 1 kegiatan

110,000 1 kegiatan

115,000 1 kegiatan

120,000

Program Pengembangan Pembangunan Pasar

5 pasar

-

Tersedianya pasar yang representatif

Kegiatan :

Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD

2016

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

(18)

(19)

(20)

(21)

55 org

175,000 255 org

655,000

15 IKM

150,000 60 IKM

600,000

15 komoditi

90,000 60 komoditi

360,000

55 org

90,000 255 org

390,000

60 org

100,000 310 org

410,000

10 IKM

200,000 38 IKM

650,000

35 Kec.

150,000 35 Kec.

300,000

9 IKM

90,000 35 IKM

350,000

Data Potensi

30,000 Data Potensi

90,000

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (22)

Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD

2016

Target

Rp.(000)

Target

Rp.(000)

(18)

(19)

(20)

(21)

52 Lap Sembako; 4 Lap Pengawasa n


70,000

3 Kegiatan pameran


715,000

60 org

65,000 360 org

290,000

55 pedagang

60,000 210 pedagang

280,000

2 pasar

1 pasar

200,000 13 pasar

1,700,000 6 pasar

908,341

8,506,300

1 kegiatan

170,000 6 kegiatan

850,630

1 kegiatan

125,000 6 kegiatan

664,785

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (22)

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kabupaten Pandeglang

SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar KABUPATEN

Tujuan

Sasaran

SKPD

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(3) Peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata

(4) 1.1.1 Menumbuhkan industri-industri potensial sebagai penggerak pembangunan pertanian terpadu di masa yang akan datang

(5) 1.1.1.1 Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah khususnya industri yang yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan

(6) Peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan unggulan dengan sistem dan jaringan agribisnis terutama dalam rintisan agroindustri

Kode


Indikator Kinerja Program dan Kegiatan


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011

Target (1) 1 Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

1.1

(2) Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata

(7) (8) 2 07 xx xx Program Pembangunan/Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis a

b

c

Terciptanya sistem logistik yang efisien untuk kelancaran distribusi bahan pokok dan penyelenggaraan pameran potensi daerah

2 06 xx

b

Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan

Terbentuknya klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan

1.2.1 Menguatkan struktur industri dengan pembentukan klaster industri dan usaha lainnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan

1.2.1.1 Tumbuh dan berkembangnya klaster industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam rantai nilai (value chain)


(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

45 UU

5 UU

50

7 UU

70

9 UU

90

11 UU

110

13 UU

150 org

30 org

40

35 org

75

40 org

100

45 org

125

50 org

15 kmdti

0 kmdti

0

5 kmdti

30

7 kmdti

42

9 kmdti

54

11 kmdti

80 UU

15 UU

40

17 UU

50

20 UU

60

22 UU

70

25 UU

200 org

60 org

30

60 org

35

60 org

37

60 org

39

60 org

12 dok

2 dok

40

2 dok

45

2 dok

47

2 dok

50

2 dok

10 event

2 event

70

3 event

90

3 event

95

3 event

99

3 event

90 org

0

0

30 org

36

30 org

38

30 org

40

30 org

Jumlah sentra-sentra industri yang dibentuk

5 sentra

0

0

2 sentra

20

2 sentra

21

2 sentra

22

2 sentra

Jumlah sentra-sentra industri yang dikembangkan

12 sentra

0

0

3 sentra

15

3 sentra

16

3 sentra

17

3 sentra

Jumlah industri dasar hulu berbasis komoditi unggulan yang dikembangkan Jumlah perajin yang dilatih dalam peningkatan kemampuan teknologi industri

Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

a

1.2

(14)

15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Meningkatnya efisiensi dalam negeri Jumlah pameran dan promosi potensi hasil industri

Kegiatan penyuluhan bagi Jumlah pedagang yang pedagang kaki lima dan asongan diberikan pembinaan mengenai kesadaran membayar retribusi

2 07 xx xx Program Pengembangan SentraSentra Industri/Usaha Potensial

a

Jumlah pedagang yang diberikan pembinaan terhadap zat aditif berbahaya

Peningkatan pemantauan harga Jumlah laporan hasil sembako dan pengawasan pemantauan sembako dan peredaran barang pengawasan peredaran barang

18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pembentukan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial

Rp. juta Target

(13)

Jumlah IKM yang difasilitasi dan diberdayakan dalam memamfaatkan sumber daya

b

Rp. juta Target

2015

(12)

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemamfaatan sumber daya

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

Rp. juta Target

2014

(11)

Jumlah komoditi yang distandarkan proses produksinya

a

2 06 xx

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Rp. juta Target

2013

(10)

Perluasan penerapan standar produk induatri

d

1.1.2 Menciptakan sistem logistik dan 1.1.2.1 Kelancaran arus bahan jaringan distribusi nasional yang pokok dan pengawasan berkualitas barang beredar serta penggunaan produk dalam negeri

Pembinaan kemampuan teknologi industri

(9) Terkembangkannnya industri di sektor agribisnis

2012

Terkembangkannya sentrasentra industri usaha potensial

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kode


(7)

(8) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan


2011

Target b

2 Meingkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan publik

2.1

3 Menciptakan 3.1 pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik

Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai

Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik

Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja aparatur birokrasi

2.1.1 Meningkatkan fasilitas pelayanan perdagangan guna memperbaki iklim usaha perdagangan dalam negeri

3.1.1 Menyediakan data/informasi potensi dan pembangunan daerah di bidang industri dan perdagangan yang akurat

2.1.1.1 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan pedagang secara optimal dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan

3.1.1.1

Terlaksananya inventarisasi, identifikasi, penelitian dan pengembangan data/informasi yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan

Terciptanya sarana distribusi perdagangan yang representatif khususnya di daerah-daerah tertinggal/terpencil

2 xx xx xx Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya

a

Tersedianya data/informasi potensi daerah yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan

Revitalisasi pasar pemerintah

2 xx xx xx Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah a

Pendataan perusahaan IKM formal dan nonformal

(9) Jumlah peserta bimbingan teknis dan praktek lapangan dalam memperkuat jaringan klaster

2012

Rp. juta Target

2013

Rp. juta Target

2014

Rp. juta Target

2015

Rp. juta Target

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

120 org

40 org

40

25 org

50

25 org

53

25 org

55

25 org

5 Pasar

2 Pasar 83.341 2 Pasar

120

3 Pasar

180

2 Pasar

150

2 Pasar

Tersedianya sarana prasarana distribusi perdagangan yang representif Jumlah pasar yang representatif

Tersedianya database perusahaan IKM Jumlah dokumen potensi industri Kabupaten Pandeglang

1 Dok.

0

0

0

0

1 Dok.

30

0

0

1 Dok.

0

0

0

0

0

1 Web

20

0

0

0

2 xx xx xx Program Penelitian dan Tersedianya informasi Pengembangan Informasi Iptek dan data perindustrian dan Pembangunan perdagangan yang terkini

a

Pembuatan website perindustrian dan perdagangan

Website perindustrian, perdagangan dan pasar

Pendanaan

2015

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja akhir periode Renstra SKPD SKPD Penanggung jawab

2016

Rp. juta Target Rp. juta

Target

Rp. juta

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

130

15 UU

150

60 UU

600

Bid. Industri

150

55 org

175

255 org

665

Bid. Industri

66

13 kmdti

78

45 kmdti

270

Bid. Industri

80

27 UU

90

126 UU

390

Bid. Industri

41

60 org

43

360 org

223

Bid. Perdagangan

52

2 dok

55

12 dok

289

Bid. Perdagangan

104

3 event

109

17 event

567

Bid. Perdagangan

42

30 org

44

150 org

199

Bid. Pasar

23

2 sentra

24

10 sentra

111

Bid. Industri

17

3 sentra

18

15 sentra

83

Bid. Industri

2015

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja akhir periode Renstra SKPD SKPD Penanggung jawab

2016

Rp. juta Target Rp. juta

Target

Rp. juta

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

58

25 org

61

165 org

316

Bid. Industri

175

2 Pasar

200

13 Pasar

908.341

Bid. Pasar

40

0

0

2 Dok.

70

Bid. Industri

0

0

0

1 Web

20

Sekertariat

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.1 Peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata

70%

9%

23%

39%

58%

78%

100%

1.2 Terbentuknya klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan

60%

8%

25%

43%

61%

80%

100%

80%

9%

22%

42%

59%

78%

100%

15%

0%

0%

56%

56%

100%

100%

(1)

(2)

2.1 Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik 3.1 Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja aparatur borokrasi

Tabel 6.1 Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(10) 100%

100%

100%

100%

R E N S T R A DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN

Recommend Documents