www.thepresidentpost.com
Kamis, 12 Juli 2012
Rp 5,000
H A R I A N
Jokowi & Foke Melaju ke Putaran Kedua Berdasarkan Quick Count
Selengkapnya di Hal.
NASIONAL
Pemerintah Siapkan Rumah Murah Untuk Nelayan Dalam upaya mengentaskan kemiskinan nelayan, Pemerintah menerbitkan Keppres No.10/2011 mengenai Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). Hal. 4
INTERNASIONAL
KBRI Singapura Berhasil Loloskan WNI dari Hukuman Mati
Hal. 5
BISNIS
Indonesia Pastikan Beri Pinjaman $1 Miliar ke IMF Hal. 6
2
Kamis, 12 Juli 2012
www.thepresidentpost.com
Berita Utama
Jokowi & Foke Melaju ke Putaran Kedua Berdasarkan Quick Count Pesta demokrasi yang berlangsung khusus bagi warga Jakarta telah berlangsung. Sebanyak 15.111 TPS (tempat pemungutan suara) telah ditutup bagi para pemilih.
Hasil quick count sementara yang dilaporkan oleh Metro TV yang bekerja sama dengan IndoBarometer, hingga pukul 15.30 WIB (11/7)
)'!*
?d`dl^"6]d`
((!.
;d`Z"CVgV
&&!)
=^YVnVi"9^Y^`
*!&
;V^hVa"7^Zb
)!,
6aZm"Cdcd
'!(
=ZcYVgY_^ G^oV
P
ada Pilkada tahun ini, berbagai pihak menyelenggarakan hitung cepat (quick count), salah satunya adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI). Peneliti LSI, Burhanudin Muhtadi, mengatakan quick count ini menggunakan metode kombinasi Stratified-clusteres random sampling, dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar lebih kurang 1 persen pada tingkat kepercayaan 99 persen. “Quick count mengambil sampel 410 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dari 15.059 TPS,” ujar Burhanudin di kantor LSI, Menteng, Jakarta, Rabu (11/7). Total pemilih yang tercatat di quick count ini sebanyak 6.983.687 dan tersebar di Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Itulah mekanisme kerja LSI dalam mengumpulkan suara untuk penghitungan quick count hasil Pilkada DKI.
Secara matematis 410 TPS yang dijaring LSI hanyalah 2,71% dari total TPS yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utaran, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Selain LSI, Jaringan Suara Indonesia (JSI) juga melakukan quick count dan mengklaim hasil hitung cepatnya tak berbeda jauh dari hasil perhitungan suara KPU DKI Jakarta. “Kami menargetkan perbedaannya paling banyak satu persen dari hasil KPU,” kata Direktur Riset JSI Eka Kusmayadi, Rabu (11/7). JSI mengerahkan 400 relawan untuk mengambil sampel hasil pemungutan suara di 400 TPS di wilayah DKI Jakarta. Sampel TPS JSI meliputi 88 TPS
di Jakarta Barat, 45 TPS di Jakarta Pusat, 86 TPS di Jakarta Selatan, 111 TPS di Jakarta Timur, 69 TPS di Jakarta Utara, dan satu TPS di Kepulauan Seribu. “Sampel kami proporsional berdasarkan banyaknya TPS dan pemilih di masing-masing kota,” kata Eka Kusmayadi. Berdasarkan perhitungan cepat JSI pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Jokowi-Ahok sementara memimpin perolehan suara. Sumber quick count terpercaya lainnya adalah Litbang Kompas. Perhitungan cepat oleh Kompas ini dilakukan dengan sampel 400 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di seluruh Jakarta. Dari ketiga lembaga pelaksana quick count, pasangan Jokowi-
Ahok sementara masih di atas angin. Selain itu, dari hasil quick count sementara yang dilaporkan oleh Metro TV yang bekerja sama dengan IndoBarometer, hingga pukul 15.30 WIB, jumlah suara yang masuk mencapai 76,3 persen. Dari jumlah itu, tidak satu pun dari enam pasangan kandidat yang meraih lebih dari 50 persen suara, sehingga pemilu putaran kedua akan berlangsung. Dua pasangan yang memperoleh suara tertinggi adalah kandidat nomor urut 3, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaya Permata (Ahok) yang meraih 42,5 persen suara. Nomor dua ditempati kandidat nomor urut 1, Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara), dengan 33,9 persen suara.
Sementara empat kandidat lain meraih suara tak lebih dari 15 persen. Pasangan nomor urut 2, Hendardji Soepanji dan Achmad Riza Patria, mendapat 2,3 persen suara. Sementara pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini mendapat 11,4 persen. Pasangan jalur independen Faisal Basri-Biem Benyamin memeroleh 5,1 persen. Sedangkan perolehan suara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono mendapat 4,7 persen. Kendati banyak hasil quick count dari sejumlah lembaga mengunggulkan pasangan Jokowi-Basuki, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan itu belum merupakan hal yang pasti. Dia mengaku dari dulu kurang setuju dengan publikasi quick count (penghitungan cepat). Sebab hal demikian terkesan menjadi bagian dari perang psikologis di masyarakat. “Sepertinya seakan itu jawaban keadaan sebenarnya. Bagi saya hal itu patut diperbaiki. Jadikan gambaran saja,” kata Megawati di kediamannya di Jalan Kebagusan 45, Jakarta Selatan, Rabu (11/7). Dia mengimbau agar warga masyarakat untuk menunggu saja hasil resmi yang diumumkan berdasarkan hasil kerja para petugas resmi pemilihan dan sesuai aturan pelaksanaan.
OPINI
Menghindari Cacat Pilkada DKI Jakarta Oleh Shodiqin
P
uncak gawe besar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017, berlangsung pada Rabu, 11 Juli 2012. Pada hari pencontrengan ini menjadi momen paling indah bagi warga DKI yang menggunakan hak pilihnya jika nantinya gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah betul-betul gubernur-wakil gubernur DKI yang diharapkan. Diharapkan, bukan saja karena pasangan tersebut terpilih secara demokratis tanpa cacat, namun juga mereka benar-benar mampu memimpin Jakarta tanpa cacat. Cacat Pilkada pernah berhembus dalam Pilkada Jawa Timur pada 2008 ketika kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak kunjung terselesaikan hingga Pilkada itu sendiri selesai. Sementara itu, pada umumnya yang sudah-sudah, para pemimpin DKI Jakarta nyaris –hampir semuanya—memimpin Jakarta den-
gan kategori cacat. Tentu saja, yang paling kasat mata dan sepertinya menghalangi pandangan mata adalah proyek monorel yang gagal di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Periode 2007-2012, yang dapat disebut bahwa Fauzi Bowo-Prijanto tak mampu memimpin Jakarta tanpa cacat. Tiang-tiang pancang monorel yang mubazir itu memang benar-benar menghalangi mata orang-orang yang melewatinya. Karena itu, untuk mencapai citacita Jakarta yang menjadi harapan bangsa Indonesia, mesti dimulai dari penyelenggaraan Pilkada DKI yang demokratis, tanpa cacat. Kekhawatiran ini harus segera dijawab oleh penyelenggara Pilkada dan semua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pemandangan pada H -3 atau pada hari tenang pertama, cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang seharusnya mengundang semua pasangan calon untuk duduk bersama
CEO & PEMIMPIN REDAKSI: Rachmat Wirasena Suryo I KONTRIBUTOR: Atmono Suryo; Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo; Jeannifer Filly Sumayku; Eka Putri I REPORTER: Rians Riuco I FOTOGRAFER: Heros Barasakti I SIRKULASI: Srimay Noviani I LAYOUT & DESAIN: Mohamad Akmal I HEAD OF SALES & MARKETING: Donny Martin I DEPARTEMEN WEB: Reza Ganesha Partakusuma
agar menghasilkan solusi terbaik atas kisruh DPT, ternyata KPUD tak melakukannya. Tanpa mengundang semua pasangan calon, KPUD menetapkan ulang DPT yang ditetapkan pada 2 Juni 2012 dan salinannya yang telah dicetak/didistribusikan sebagai DPT. Padahal, keputusan sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Jumat (6/7/2012), meminta Ketua KPUD mengambil langkah-langkah dengan segera menetapkan DPT yang pasti sesuai perundang-undangan dengan mengundang semua pasangan calon yang memberikan masukan pada 2 Juni 2012. DKPP berpendapat, DPT harus memberikan kepastian kepada masyarakat. Kepastian tersebut bukan sekadar berupa penandaan pemilih yang tidak punya hak pilih atau ganda. Oleh sebab itu, perkara DPT masih dinamis. Andaikan masih ada data pemilih yang keliru, ada kemungkinan DPT yang harus dicoret dan seterusnya. Dengan demikian, jika KPUD hanya menetapkan ulang DPT tan-
pa mau menerima usulan dan mengubah DPT yang bermasalah, dapatkah disebut bahwa KPUD tidak melaksanakan putusan sidang etik DKPP? Soalnya sulit rasanya untuk mengatakan bahwa dari 400an ribu DPT bermasalah tidak perlu sama sekali direvisi posisinya, pastilah ada satu dua DPT yang patut dicoret. Jika demikian halnya, mestinya KPUD tak begitu saja menetapkan ulang DPT tanpa merevisi jumlah DPT. Sebab, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, ada kemungkinan KPUD dapat dikatakan melanggar Bab II Asas Penyelenggara Pemilu, pasa 2, bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Selain itu, pada hari tenang pertama, terkabar ada calon gubernur tertentu yang masih melakukan aktivitas semacam “kampanye” terselubung. Daripada Pilkada terbilang cacat,
DITERBITKAN OLEH: PT Sarana Pratama Pengembangan Kota Menara Batavia Lantai 25, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia Telp.: (021) 572 7337 I Fax: (021) 572 7338 I Email:
[email protected] www.thepresidentpost.com
maka selagi masih ada waktu, sebaiknya penyelenggara pemilu dan semua pasangan calon mentaati semua aturan yang berkaitan dengan Pilkada dan penyelenggaraan Pilkada hingga kemudian Pilkada DKI Jakarta dapat disebut terselenggara secara demokratis tanpa cacat. Selanjutnya, Jakarta benar-benar mendapatkan gubernur-wakil gubernur yang mampu memimpin tanpa cacat. Menjadikan Jakarta yang maju tanpa menindas “orang kecil”, aman dan tenteram bagi semua, dan menjadi milik bangsa Indonesia tanpa kecuali. Sebagai ibukota, seharusnya Jakarta menjadi miniatur Indonesia yang berperadaban mulia. SHODIQIN pernah menjadi reporter di Tabloid ADIL, redaktur majalah GAMMA, asisten produser ANTV, redaktur pelaksana majalah AcehKita, redaktur pelaksana majalah Mimbar Politik. Pernah menjadi international observer Pemilu Banglades 2008 dan aktif di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia.
BERLANGGANAN Hubungi: (021) 572 7337
4
Kamis, 12 Juli 2012
www.thepresidentpost.com
Nasional
Pemerintah Siapkan Rumah Murah Untuk Nelayan www.fajar.co.id
Dalam upaya mengentaskan kemiskinan nelayan, Pemerintah menerbitkan Keppres No.10/2011 mengenai Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).
Sebagai nahkoda Program PKN, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Sutardjo menyebut bahwa tahun ini, setidaknya tiga triliun rupiah telah disiapkan untuk pembangunan rumah sangat murah, listrik murah, sarana air bersih, fasilitasi kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi basic safety trainning, pengerukan PPI, dan budidaya rumput laut.
but, tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyediakan 8 ribu orang tenaga penyuluh perikanan atau meningkat sebesar 33,3% dibandingkan tahun sebelumnya tutur Sharif. Menurutnya, jumlah tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya, sebanyak 12 ribu orang pada tahun 2013 dan 15 ribu orang pada tahun 2014. “Keberadaan tenaga penyuluh perikanan tersebut diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan, khususnya pelaku usaha perikanan skala kecil agar lebih mandiri dan berdaya saing”, sambung Sharif.
kin program ini mampu memberikan stimulus terhadap kehidupan nelayan, khususnya dalam pembenahan infrastruktur kelautan dan perikanan” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Sutardjo. Sebagai nahkoda Program PKN, Sharif menyebut bahwa tahun ini, setidaknya tiga triliun rupiah telah disiapkan untuk pembangunan rumah sangat murah, listrik murah, sarana air bersih, fasilitasi keseha-
Disamping Program PKN, KKP juga mengalokasikan anggaran PNPM Mandiri KP jauh lebih besar dan jangkauan kolompok penerima lebih banyak. Sebanyak 9.800 kelompok menerima bantuan dengan alokasi dana sebesar Rp 783,52 miliar, termasuk di 16 kab/kota lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dapat tercapai tahun ini.
S
elain membuat rumah sangat murah, program PKN yang “dikeroyok” 12 kementerian, juga membuat pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, skema UMK dan KUR, pembangunan SPBU Solar, pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas, dan fasilitas bank “Rakyat”. Program PKN sendiri akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2014 dengan menyeser rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI). Paling tidak tahun ini, sebanyak 400 PP/ PPI menjadi fokus pelaksanaan Program PKN, terdiri dari 1.426 desa, 112.037 Rumah Tangga Sasaran (RTS) nelayan sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. “Saya ya-
tan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi basic safety trainning, pengerukan PPI, dan budidaya rumput laut. Jumlah tersebut diharapkan terus meningkat, jika kalangan BUMN dapat mengalokasikan CSR-nya untuk Program PKN, seperti BNI melalui program Corporate Community Responsibility (CCR) yang telah diimplementasikan pada Program Kampung BNI. Untuk mendukung program terse-
EKONOMI
PENDIDIKAN
Kanselir Jerman: Indonesia Bisa Menjadi “Contoh” Bagi Eropa
RUU Perguruan Tinggi Tampung Disparitas yang Masih Lebar
Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Indonesia bisa menjadi contoh bagi Eropa karena berhasil mengurangi utang luar negeri dari 80% menjadi 24% dari nilai GDP hanya dalam tempo beberapa tahun. “Saya kira ini contoh tentang prestasi yang bisa diraih dan harus bisa dilakukan Eropa. Apalagi Indonesia melakukanya dalam waktu singkat, hanya beberapa tahun,” kata Merkel usai bertemu Presiden Yudhoyono di Jakarta, hari Selasa (10/7), seperti dikutip kantor berita AFP. Masalah ekonomi mendominasi agenda pertemuan Merkel-Yudhoyono Istana Merdeka, Jakarta. Merkel mengatakan pertumbuhan ekonomi Jerman, kekuatan ekonomi terbesar Eropa, akan melambat akibat melemahnya ekspor ke pasar Eropa. “Tahun ini kami akan terus tumbuh, meski tidak terlalu besar. Kami masih berjuang mengatasi dampak (krisis) 2008 dan 2009. Namun kami telah banyak mengambil pelajaran,” paparnya. “Ekonomi Jerman melemah 5% pada 2009 karena terkena dampak krisis Lehman Brothers. Ini adalah penurunan terbesar sejak era 1960an,” katanya. Dana Moneter Internasional (IMF) pekan lalu mengatakan ekonomi Jerman akan pulih tahun ini dan
Kanselir Jerman Angela Merkel
Saya kira ini contoh tentang prestasi yang bisa diraih dan harus bisa dilakukan Eropa. Apalagi Indonesia melakukanya dalam waktu singkat, hanya beberapa tahun.” menjadi motor pertumbuhan zona euro, kecuali jika krisis yang terjadi di Eropa saat ini memburuk. Akhir bulan lalu Indonesia membeli 100 tank tempur Leopard dari Jerman senilai US$280 juta, setelah rencana pembelian tanka serupa dari Belanda ditolak parlemen negara tersebut.
Variabilitas dan disparitas perguruan tinggi di Indonesia, baik di antara perguruan tinggi negeri maupun swasta, masih lebar. Kondisi itulah yang menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh melatarbelakangi pembahasan RUU Pendidikan Tinggi. Keberadaan Rancangan UndangUndang (RUU) Pendidikan Tinggi sekaligus dimaksudkan sebagai payung hukum atau aturan yang menaungi semua kepentingan perguruan tinggi (PT) yang kondisinya berbeda-beda tersebut. Dari 83 PT pemerintah, kualitasnya berbeda-beda. Sebanyak 7 PTN berstatus badan hukum milik pemerintah yang dinilai sebagai kampus unggulan di negeri ini, 20 PTN menerapkan pengelolaan badan layanan umum, dan sisanya satuan kerja. Adapun jumlah PTS lebih banyak lagi, sekitar 3.000 PT. Disparitasnya juga sangat lebar. Tak sampai 50 persen PTS ”sehat”. Belum lagi soal kualitas dosen dan publikasi internasional. ”RUU Pendidikan Tinggi ini jangan langsung diartikan intervensi. Kami mau membangun sistem pendidikan tinggi yang bisa menampung variabilitas dan disparitas di semua PT,” kata Mohammad Nuh di Jakarta, Selasa (10/7). Ia menanggapi pro dan kontra RUU Pendidikan Tinggi. Menurut Nuh, semangat RUU Pendidikan Tinggi ini tetap otonomi, yakni memberi kewenangan PT un-
Mendikbud Mohammad Nuh
tuk mengelola diri sendiri. ”Nyatanya, tak semua PT bisa. Karena itu, perlu ada fase-fasenya, mulai dari penguatan, pemberdayaan, dan sinergi. Arahnya, PT harus otonom,” ujarnya. Terkait dengan intervensi pemerintah terhadap otonomi akademik, lanjut Nuh, pemerintah memberi, tetapi tetap tak bisa melepas sepenuhnya. Apalagi, budaya mencontek atau plagiarisme masih subur di kalangan dosen dan mahasiswa. Nuh menegaskan, dalam menyusun RUU Pendidikan Tinggi, pemerintah dan DPR tetap berpegang pada amar putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan. Pemerintah tak ingin nasib RUU Pendidikan Tinggi seperti UU BHP yang dibatalkan MK. Karena itu, penyusunannya menganut prinsip tak ada lagi penyeragaman bentuk lembaga pendidikan.
KILAS NASIONAL
DKI Siapkan Beasiswa Secara Online Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana membangun jaringan sistem informasi terpadu layanan beasiswa berbasis Teknologi Informasi untuk membantu meringankan biaya pendidikan bagi para siswa serta mencegah siswa putus sekolah. Melalui program ini, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa akan semakin mudah karena bisa diakses secara online. “Agar bisa dinikmati banyak orang, maka caranya harus mudah diakses jaringannya, transparan dan mudah diketahui oleh banyak orang. Kami sedang menyusun sistem informasi bekerjasama dengan beberapa provider,” ujar Gubernur DKI, Fauzi Bowo, Selasa (10/7). Selain dari Pemprov DKI, beasiswa juga berasal dari kalangan masyarakat yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan.
Menaker Terbitkan Penyempurnaan Peraturan Komponen KHL Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan Peraturan Menteri terbaru terkait dengan komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Permenakertrans) tersebut merupakan penyempurnaan peraturan No. 17/2005. Dalam penyempurnaan permenakertrans, jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 jenis komponen KHL berubah menjadi 60 jenis komponen KHL. Selain itu terdapat 8 jenis penyesuaian/penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL serta 1 perubahan jenis kebutuhan. Penambahan ini digunakan sebagai salah satu bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan proses survey harga KHL yang baru dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2013.
Bali Targetkan 5 Juta Wisatawan Asing Pada 2015 Gubernur Bali Bali Made Mangku Pastika menargetkan jumlah wisatawan ke Bali mencapai 5 juta orang wisatawan asing dan 10 juta wisatawan domestik pada 2015. Pastika mengatakan pada Senin (9/7) bahwa ia optimis target 5 juta wisatawan asing tersbut akan tercapai karena infrastruktur pendukung pariwisata di Bali, seperti jalan dan hotel, semakin baik dan meningkat kualitasnya. Selain itu, tambahnya, beberapa provinsi di Indonesia berencana menjadikan Bali sebagai tempat promosi pariwisata. Belum lagi pada 2013 mendatang Bali akan menjadi tuan rumah kontes ratu sejagat Miss World dan pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Menurut Pastika, target kunjungan wisatawan tersebut akan tercapai dengan catatan kondisi sosialpolitik dan keamanan dalam negeri stabil.
www.thepresidentpost.com
Kamis, 12 Juli 2012
5
Internasional
KBRI Singapura Berhasil Loloskan WNI dari Hukuman Mati K BRI Singapura di bawah Duta Besar Andri Hadi, bersama tim penasehat hukumnya, pada saat ini, telah berhasil membebaskan seorang WNI, Nurhayati dari hukuman mati di Singapura. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Singapura telah menurunkan tuntutan kepada Nurhayati, WNI di Singapura, yang diancam hukuman mati itu -- karena didakwa membunuh anak majikannya yang berumur 12 tahun ini -- berubah menjadi hukuman penjara selama 20 tahun atau maksimal penjara seumur hidup (Section 304 (a) Chapter 224 Penal Code).
Duta Besar RI untuk Singapura, Andri Hadi menyampaikan bahwa sekalipun KBRI Singapura menghormati proses hukum yang sedang berjalan, Pemerintah RI akan terus memberikan pendampingan yang terbaik bagi Nurhayati. Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, Pemerintah RI dengan bantuan Satuan Tugas penanganan kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati itu, menuntut agar tuntutan 20 tahun itu, dapat diturunkan hukumannya, menjadi
maksimal 10 tahun, sebagaimana Penal CodeSection 304 (b) (culpable homicide not amounting to murder) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Permohonan keringanan itu juga, didasarkan atas pertimbangan bahwa Nurhayati ketika itu,masih berusia 16 tahun, dengan “beban tersendiri” mengasuh anak ma-
jikannya yang cacat. Sementara, Nurhayati juga kerap dimarahi majikan dan diancam akan dipotong gajinya apabila membuat kesalahan atau lamban dalam bekerja. Sebelumnya, pada bulan Maret 2012 KBRI Singapura juga berhasil membebaskan Fitriah Depsi Wahyuni, PLRT asal Jember dari vonis hukuman mati.
Dubes RI untuk Singapura Andri Hadi
EROPA
Spanyol Umumkan Penghematan Anggaran Negara
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy dijadwalkan memberikan pidato di depan parlemen untuk membeberkan rencana penghematan untuk menyeimbangkan anggaran negara. Salah satu rencana penghematan pemerintah ini akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pemotongan anggaran jaminan sosial dan tunjangan penganggur. Sementara itu Menteri Anggaran Cristobal Montoro memperingatkan soal kenaikan PPN ini kepada komunitas bisnis Spanyol.
“Jika semua yang wajib pajak membayar PPN, maka kenaikan PPN tidak akan terlalu banyak,” kata Montoro. Para menteri keuangan negara-negara zona euro telah sepakat untuk menyediakan pinjaman £24 miliar bagi bank-bank bermasalah Spanyol akhir bulan ini. Selain itu, negara-negara zona euro juga memberi waktu tambahan bagi Madrid hingga 2014 untuk memenuhi target anggarannya.
KILAS INTERNASIONAL India Borong Peninggalan Mahatma Gandhi Pemerintah India membeli ratusan koleksi surat, kertas, dan foto ikon kemerdekaan India Mahatma Gandhi untuk mencegah pelelangan barang tersebut di London. Arsip tersebut dimiliki oleh teman dekat Gandhi yaitu Hermann Kallenbach seorang Yahudi Jerman dan tadinya akan dilelang di balai lelang Sotheby. Kantor lelang telah menetapkan harga awal antara 775 ribu dolar AS hingga 10,4 miliar dolar untuk koleksi-koleksi Kallenbach itu. Lelang dihentikan setelah pemerintah India setuju untuk memborong semua arsip.
AS Alami Suhu Udara Terpanas Dalam Setahun Terakhir Badan cuaca Amerika mengatakan setiap bulan mulai dari Juni 2011 dan berakhir bulan lalu, Amerika mengalami suhu terpanas sejak pencatatan suhu tahun 1895. Dan ini tidak termasuk panas yang sangat menyengat dalam satu minggu ini, ketika suhu mencapai atau menyamai rekor di banyak daerah. Para ilmuwan dan aktivis yang telah memperingatkan bahwa polusi atmosfir akan menimbulkan keadaan cuaca ekstrim, sekarang mengatakan “beginilah wajah pemanasan global.”
6
Kamis, 12 Juli 2012
www.thepresidentpost.com
Bisnis
Indonesia Pastikan Beri Pinjaman $1 Miliar ke IMF
KILAS BISNIS Kemenkeu Umumkan 22 Calon Agen Penjual ORI
Komitmen untuk memberikan bantuan pinjaman modal untuk IMF disampaikan dalam KTT G-20 di Meksiko belum lama ini.
I
ndonesia menegaskan komitmen memberikan pinjaman modal kepada Dana Moneter Internasional (IMF) senilai $ 1 miliar. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan mekanismenya adalah Indonesia membeli surat berharga IMF dan hanya akan dipakai jika dibutuhkan. “Kita membeli surat berharga dari IMF dan itu akan tetap berlaku sebagai cadangan devisa kita,” kata Darmin. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa Indonesia sebagai anggota G-20 harus bisa bertanggung jawab dan ikut mengawasi perkembangan dunia. “Kita juga harus mengakui bahwa kita pernah dibantu oleh IMF,” kata Menkeu di Jakarta, Selasa (10/7). Dia menambahkan, saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara besar. Tidak hanya Indonesia, lanjutnya, banyak negara lain
Menko Ekonomi Hatta Rajasa
Menteri Keuangan Agus Martowardojo
Gubernur BI Darmin Nasution
Bantuan itu penting agar ekonomi dunia sehat. Kalau ekonomi sehat, semua menjadi sehat, termasuk Indonesia.”
Saya ingin menekankan bahwa, kalau ini masih dalam proses yang penting artinya Indonesia berperan ikut mengawasi dan membantu perekonomian dunia.”
Kita membeli surat berharga dari IMF dan itu akan tetap berlaku sebagai cadangan devisa kita.”
yang juga akan turut andil dalam membantu perekonomian dunia. “Saya ingin menekankan bahwa, kalau ini masih dalam proses yang penting artinya Indonesia berperan ikut mengawasi dan membantu perekonomian dunia,” ujarnya. Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa Indonesia berharap IMF tak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Ero-
pa, tetapi juga di Asia dan Afrika. Hatta beralasan, bantuan yang digunakan untuk mengatasi krisis di Eropa turut memiliki implikasi bagi perekonomian nasional.
Komitmen untuk memberikan bantuan pinjaman modal untuk IMF disampaikan dalam KTT G-20 di Meksiko belum lama ini. Saat ini sejumlah negara anggota IMF telah berjanji untuk meningkatkan sumber dana IMF sebesar 430 miliar dolar, yang akan digunakan untuk membantu memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan global.
“Bantuan itu penting agar ekonomi dunia sehat. Kalau ekonomi sehat, semua menjadi sehat, termasuk Indonesia. Kalau situasi semakin memburuk, maka pertumbuhan kita terganggu,” kata Hatta di Jakarta, Senin (9/7).
BUMN
Garuda Indonesia Jadi Sponsor Resmi Liverpool www.duniasoccer.com
Maskapai penerbangan BUMN, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), menandatangani kerjasama sponsorship dengan The Liverpool Football Club dan The Athletic Grounds Limited. Dalam keterbukaan informasi BEI di Jakarta, Rabu (11/7), disebutkan bahwa dengan adanya penandatanganan kerjasama ini, maka perseroan secara resmi menjalin kerjasama marketing dan perjanjian sponsor. “Melalui perjanjian ini Garu-
da diberikan hak untuk menjadi Official Partner of Liverpool Football Club dan Official Global Airline Partner of Liverpool Football Club,” ungkap manajemen Garuda. Liverpool FC adalah salah satu klub sepak bola terbesar di Liga Premier Inggris yang bermarkas di Stadion Anfield. Sedangkan Athletic Grounds merupakan salah satu stadion olahraga sejenis sepak bola yang berada cukup digemari masyarakat di Irlandia Utara.
Garuda diberikan hak untuk menjadi Official Partner of Liverpool Football Club dan Official Global Airline Partner of Liverpool Football Club.
PERDAGANGAN
RI – Peru Sepakati Kerja Sama Promosi Perdagangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Gita Wirjawan menandatangani nota kesepahaman (MOU) kerjasama bidang promosi perdagangan dengan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru (MINCETUR). Nota Kesepahaman yang memuat kerja sama antara Kementerian Perdagangan RI dan MINCETUR di bidang promosi perdagangan, diharapkan dapat menjadi salah satu wahana di dalam upaya untuk meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara. Upaya peningkatan perdagangan
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan
tersebut bisa dilakukan antara lain melalui kegiatan pertukaran informasi perdagangan, kerjasama dalam rangka riset terhadap pasar di kedua negara serta sejumlah ker-
jasama untuk meningkatkan nilai perdagangan RI-Peru. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Gusmardi Bustami, mengatakan Peru adalah salah satu negara pasar tujuan ekspor nontradisional Indonesia di kawasan Amerika Latin. “Peru dan Indonesia dapat saling mengisi dan melengkapi di bidang perdagangan,” kata Gusmardi dalam rilis berita. Kemendag pada 2012 menargetkan ekspor ke pasar non-tradisional bertumbuh sebesar 25 persen sementara untuk perdagangan
dengan Peru, pemerintah menargetkan total perdagangan mencapai sekitar 142,5 miliar dolar AS. Dirjen PEN juga menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan RI dan MINCETUR pada 15 Maret 2012 telah melakukan pembicaraan bilateral dimana diketahui nilai volume perdagangan kedua negara belum mencerminkan potensi yang ada sehingga menurut kedua Menteri tersebut perlu adanya langkah strategis dalam meningkatkan ekspor.
Kementerian Keuangan mengumumkan 22 calon agen penjual Obligasi Negara Ritel (ORI) di pasar perdana tahun 2012 yang terdiri dari 17 bank dan lima perusahaan sekuritas. Menurut keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (11/7), bank yang ditetapkan menjadi agen penjual antara lain Citibank Indonesia, Bank ANZ Indonesia, Bank Bukopin, Bank Central Asia, CIMB Niaga, dan Bank Danamon Indonesia. Selain itu juga ada OCBC NISP, Bank Panin, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, UOB Indonesia, Standar Chartered Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Sementara lima perusahaan sekuritas yang ditetapkan sebagai agen yakni Danareksa Sekuritas, Mega Capital Indonesia, Reliance Securities, Trimegah Securities, dan Valbury Asia Securities. Pemerintah memberi masa sanggah terhadap penetapan calon agen penjual ORI tahun 2012 tersebut selama lima hari sejak 10 Juli 2012.
Samsung Luncurkan Notebook Ultrathin Pertama di Indonesia Produsen komputer Samsung hari ini meluncurkan laptop terbaru Samsung Notebook Series 5 Ultrathin dengan beragam fitur premium tetapi harga yang bisa dijangkau oleh kelas menengah. Laptop ini memiliki ketipisan 17,6mm dan berat hanya 1,52kg dengan ukuran layar 13”. Walau tipis, laptop ini masih mengikutsertakan HDD sebesar 500GB dan memori besar 4GB DDR3 up to 8GB. Urusan prosesor, Samsung membenamkan AMD Dual Core A6 4455m (2.1 GHz) dan juga prosesor grafis menggunakan AMD Radeon HD 7500. Sedangkan untuk sistem operasi, Samsung mempercayakan kepada Windows 7 Home Premium (64bit). “Laptop ini memang dirancang untuk kalangan usia sekolah, mahasiswa, entrepreneur, dan profesional muda,” kata Information Technology Business Director Samsung Indonesia Sung Khiun dalam paparannya. Dengan spesifikasi yang besar, laptop ini mampu digunakan untuk bermain game 3D dan Direct¬¬ 11 serta memutar video HD ataupun berselancar di dunia maya dengan layar antireflective. Samsung mengklaim ketahanan baterai 4 Cell ini bisa bertahan hingga 6 jam dan siklus 1500 kali charger hingga 3 tahun. Samsung Series 5 Ultrathin ini akan dijual di pasaran dengan harga Rp 6.799.000.
www.thepresidentpost.com
Kamis, 12 Juli 2012
7
Konferensi Real Estate Indonesia 2012
Kepemilikan Properti Asing Harus Tingkatkan Pendapatan Negara Pasar properti Indonesia berpotensi menarik devisa melalui penjualan produk kepada orang asing yang sejauh ini menganggap pasar di sini termasuk paling bagus di kawasan Asia Pasifik.
K
ementerian Perumahan Rakyat menginginkan aturan izin pembelian properti oleh orang asing dan ekspatriat hanya dibolehkan pada pasar properti primer dan dilarang untuk transaksi properti seken. Hal itu dianggap sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen domestik supaya tidak terkena dampak dari lonjakan harga yang ditimbulkan oleh kebijakan izin pembelian bagi asing, sekaligus untuk menambah pasokan unit properti baru. Pemikiran itu disampaikan oleh Sekretaris Menpera Iskandar Saleh di sela-sela pembukaan kegiatan Konferensi Real Estate Indonesia 2012 yang digelar oleh Clariden di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (9/7). Sesmenpera Iskandar mewakili Menpera Djan Faridz untuk membuka acara yang dihadiri oleh sekitar l100 perusahaan pengembang, investor properti serta perwakilan badan investasi dari sejumlah negara, seperti dari Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Hongkong, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam dan Jepang. “Adanya peraturan dari pemerintah yang mengatur masalah itu juga untuk mengantisipasi penyelewengan hukum di bidang properti, seperti adanya penggunaan nama warga lokal untuk bisnis properti sedangkan dananya dari orang asing,” katanya dalam kesempatan tersebut. Lebih jauh, menurut Iskandar, dibukanya izin kepemilikan properti bagi orang asing di Indonesia diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan negara. Dalam hal ini, katanya, di banyak negara justru menjadi salah satu andalan penerimaan negara dan menjadi pendorong pertumbuhan sektor riil. “Kepemilikan properti oleh orang asing akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara secara langsung. Tapi peraturan untuk pembatasan terkait harga jual properti serta lokasi yang diatur pemerintah tetap diperlukan,” ujarnya. Sesmenpera mengakui sampai saat ini masih ada kesalahan paradigma dari sejumlah pihak terkait dengan rencana pemberian izin pembelian properti bagi orang asing. Sejumlah pemangku kepentingan masih menganggap belum prioritas untuk membuat regulasi untuk membuka pasar properti bagi orang asing untuk membeli. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan terus berupaya berkoordinasi dan memberikan pemahanan agar tercipta persamaan persepsi dari para pihak terkait di bidang peru-
www.propertybatam.com
mahan dan kawasan permukiman soal perlu regulasi tersebut. Menurutnya, sampai dengan 2011, dari seluruh nilai kapitalisasi proyek properti nasional, sektor perumahan masih mendominasi sektor real estate dan properti yaitu sebesar 45%. Hal ini mengalami peningkatan sekitar 8% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 37% pada tahun 2010 lalu. Sedangkan pada peringkat kedua, Proyek Ruko/Rukan juga meningkat sebesar 2% dari 16% pada tahun 2010 menjadi 18% pada 2011. Sementara itu, Sekjen International Real Estate Federation (FIABCI) untuk Regional Kawasan Asia Pasifik Rusmin Lawin, yang juga Wakil Sekjen Realestat Indonesia, mengatakan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah menerbitkan aturan soal izin pembelian properti bagi orang asing. Menurut dia, pasar properti Indonesia berpotensi menarik devisa melalui penjualan produk kepada orang asing yang sejauh ini menganggap pasar di sini termasuk paling bagus di kawasan Asia Pasifik. “Kalau masalah pemilikan properti asing ini tidak segera diatur maka yang rugi adalah negara. Negara-negara tetangga telah membuka kran pemilikan asing diserta peraturan pendukungnya,” kata Rusmin. Rusmin berharap, dengan konferensi semacam ini, orang dari luar negeri akan lebih paham hukum dan prospek properti Indonesia— bahwa sebenarnya dunia properti Indonesia tidak semenakutkan yang dibayangkan. “Saya pikir, ini adalah kesempatan yang baik untuk mempromosikan potensi properti tanah air,” katanya. Terbukti, dari sekitar seratus orang yang hadir, imbuh Rusmin, 80% diantaranya berasal dari luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, China, Australia, dan lain-lain. “Ini bukti bahwa properti Indonesia sangat menarik, bagaikan sexy lady,” tegasnya. Terkait beberapa pengembang tanah air yang membangun properti di luar negeri, seperti Ciputra, Lippo, dan Sinarmas, Rusmin mengatakan, Pemerintah seharusnya bisa ikut membantu para pengembang melebarkan sayapnya, seperti yang dilakukan Malaysia dan Cina belum lama ini. “Malaysia membawa pengembang besar, sementara China ‘membawa’ landbank yang baik, akhirnya mereka ‘kawin’ dan bersinergi,” katanya. “Memang di dunia ekonomi global seperti sekarang, hal seperti ini tidak bisa dihindari,” pungkas Rusmin.
Kementerian Perumahan Rakyat menginginkan aturan izin pembelian properti oleh orang asing dan ekspatriat hanya dibolehkan pada pasar properti primer dan dilarang untuk transaksi properti seken.
8
Kamis, 12 Juli 2012
www.thepresidentpost.com
Peristiwa
Diskusi Publik: Hak Politik Penyandang Cacat FOTO: The President Post/Rians Rivco
Pusat Kebudayaan Amerika, @america, menyelenggarakan diskusi bersama Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid dan Ida Budhiati yang membahas mengenai hakhak kaum penyandang cacat dalam berpolitik atau di dalam pemilihan umum. Hak-hak politik penyandang cacat (disabilitas) di Indonesia belum dilindungi secara maksimal. Suara mereka bahkan cenderung sangat rentan dimanipulasi. Selama ini, dalam pemilihan umum, baik legislatif, presiden, maupun pilkada, hak-hak para penyandang cacat cenderung diabaikan. Padahal berdasarkan UUD 45 semua warga negara memiliki hak yang sama, maka penyandang cacat juga memiliki hak yang sama dalam mengakses pemilu. Namun, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pemilu apalagi terkait dengan pelaksanaan hak penyandang cacat atau disabilitas ini dalam pemilu. Mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid mengat-
akan penyandang disabilitas wajib menjadi penyelenggara Pemilu. “Sebenarnya untuk hak politik penyandang cacat fasilitasnya, harus benar-benar diperhatikan” ungkapnya. Dia menjelaskan penyandang disabilitas harus diikutsertakan dalam hak aktif dan pasif. “Hak aktif bisa dijadikan sarana mengekspresikan para penyandang cacat, bahkan ada kecenderungan, saat momentum tertentu, saat pemungutan suara mereka diabaikan,” imbuhnya.
Selama ini, masih banyak penyandang cacat yang belum bisa secara mandiri, langsung, bebas, dan rahasia menyampaikan pilihannya dalam pemilu.
Aturan hukum berupa undangundang (UU) tidak berpihak pada penyandang cacat. Implementasi teknis pelaksanan pemilihan di lapangan pun tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Selama ini, masih banyak penyandang cacat yang belum bisa secara mandiri, langsung, bebas, dan rahasia menyampaikan pilihannya dalam pemilu Dan lokasi-lokasi yang menyulitkan pemilih apalagi pemilih penyandang cacat akan dapat menyurutkan minat masyarakat
juga untuk turut serta memberikan suara dalam pemilu. Dan ini menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Padahal, legitimasi sebuah pemilu dan pemilukada juga diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Untuk kesimpulannya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, organisasi pemantau pemilu, dan juga organisasi penyendang cacat khususnya yang bergerak di bidang akses pemilu bagi penyandang disabilitas.
