&qd& tr:-liM* w![w t#f -w' PE SERAIIXASAX.Ko8UPIi| BEPUBLIK I'{DOIIESIA
KO!fl Sr
PEMTURAN KOMIS] PEMBERAMASAN KORUPSI RPPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAII'UN 2016 TE}lTANG TATA CARA PEI'ID.AF?ARAN, PENGUMUMAN, DAI{ PBMER'IKSAJ{N HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DENGAN RAI{MAT TUHAN Y'ANG MAHA ESA PIMPINAN KOMISI'PEMBSRANTA.SAN KORUFSI RAPUBIJK INDOI{'ESIA'
Menimbang
i
a.
bahwa kebutuhan proses pengelolaan pendaftaran' pengumuman, dan pemcriksaan harta kekayaan Penyelengggra Negara semakin betkembang eehingga perlu dikelola secara tebih elisien dan efektif; bahrpa lleputuoqn Nomor l<EP-07 ll{}Itr'l02/20o5 tentang Tata Calil Pendaftara$, Pengumuman dan Ferireriksaan
Laporatr Harta Kekayaan Penyelenggara Negala perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntllbn kebutuhan pengeloiaan pendaftaran, pengumuman dan per.rreriksaan
harta k€kayaan
Pe:nyelenggera Negara
sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
iiimaksud dalam huruf a dan hun'rf b, perlu menetapkan Tata Peratura-n Komisi Pemberantasan Korupsi tenta'ng Cara PendaJtaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
-aMengingat
Nomot 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Daii I(orupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
: l,
Undai.rg.IJndangr
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nornor 30 Talrun 2002 teirtang Komlsi Pemberantasan findak Pidarn !funrpsi (Lernlaran
2.
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 I'looor 137, Tambahaq Lambaran Negara Republik ladonesia Nomot
4250), sebagaimana diubah dengan Undang-Und€-ng Nomor L0 Tadrun 2015 tsntang Penetapqn Pe.rat.urat Pemerintah Penggauti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tecxtang Perubahan atas UndangUndang Nonror 30 Tahun 2002 tentang l(oni$i Pefirberantaaan Konafat menjadi Undang-Undang (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
Peraturan Komisi Pernberantasan Korupsi Nomor 0L Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kornisi .Pemberarltasan Koi'trPsi;
MEMU.TUSIGN:
Me*etapkan :
PERATURAN KOMISI FEMBERAN?ASAN I(oRUFSI TS.MiqNG
,I]AIA CARA
PBNDAFTARAN, PENGUMUMAN'. DAN
PEMPRIKSAAN
HAR?A
LAPORAN
KEKAYAAN
PEMELENGGARA NEGARA BAB I KATENT.'AN UMUM Pasal
1
Dalarn Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan : Komisi Pemberantasan Korupsi yarlg selanjutnya
1.
disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentaqg Kordsi Penberantasan Tindak Pidirna Korupsi'
-oPenyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif,
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara Atau pejabat
publik lainnya sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidrak bergerak, berwujud atau tiddl< berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang alapat dinilai dengan uang yang dimitiki oleh Penyelenggara Negiua beserta istri/ suami dan anak yang masih daia"r-n targgungs! Penyeleng6ara l_rlqay4, baik atas nafira P.enyelenggara lrlegara *tau orapg lain, ya:rg diperoleh sebelum dan selana Penyelerrggtr-r.d Negata memangkU jabatannya.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara rurtLrk
selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian infor.masi rnengenai Harta Kekayaan, data prlbadi, termasuk penghasllap, pengeluadn dArr
data lafurlya atas. liarte Kekay.a:afl
Penyelenggara
Neg€{4.
Fendaftaian adalah penyampaian LI{KPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. o.
Pengqmurnan adalah pengumuma$ LHXFN oleh Penyelenggnra Negarakepada publik.
7.
Pemeriksaah adalah serangkaian kegiatan uotuk menguji keparuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewqlaran Harta Kekayaan yalg dicantumkan di dalam LI-II{FN.
Pasal 2
Peraturan KPK
ini
dimaks'udkan sebagai pedoman pelaksanaan Pendajtaran, Penghrnuslri,n, dan Pemenksaen LHKFN,
-*Pasal 3 LFIKPN yang telah diumumkan tidak dapat ddadikan dasar
baik oteh Penyelenggqra Negara maupun pihak manapun juga uotuk menyatakan baliwa Harta Kekaydan Penydlenggara Negara tdak terkatt tindak pidana'
BAB II PENDAF"IARAN LHKPN
Bagian Pertama Pe4YamPaian LHK?N
vasal + (1)
Penyeienggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPX yaitu pada saat:
a.
pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertema kali m€njabat;
b.
pengangkatan kerrbali seb.agai Penyolengara Negara setelah berra*hirnya masa jabatan atau pensiun; atau
c.
berakhirnya masa jabatan abu pensiun sebagai Feny€ienggaia Negara.
(21
Penyasrpeian LHKPN sebagaimana d;rlraksud pada dyat 1 disampaikan datam jangka waktu paling ianibat
3
(tiga) bulan terhitung sejak saat
pengaflgk€r1a$
pertama/pengangkaian kembati/berakbirrrya jabalitan sebagai Penyelenggaaa Negara,
Pasal 5 (1)
(21
Penyanpaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukah secara periodik setiap I (satu) tahun sekali atas Ha{a Kekayaan yarig diperoleh seja1r tanggat I Januari sampai dengan tarrggal 31 Desember' Penyarnpaian Lt'IKFN sebagaimaoa dimaksud pada ayat (U disampaikan dala$ jangka wal
-5Pasal 6 (1)
(2]
Penyampaiarr I;HKPN sebagaimana dirnaksud daleqr Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media laih yang ditentukan oleh KPK' Format LIIKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan olEh KPK yang sekurar,tg-kuraagnya memuat: nama;
jabataB! c.
instansi;
d.
tempat dan tanggal lahir; alamat;
f,
identitas istri atau suami;
c. h.
identitas anak;
jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta I(ekayaan yang dimiliki;
i. j. k.
besarrrya penghasilan dan Pengeiuafan;
surat kuasa mendapatkan data keuangen;
sufat kuasa mengumumltan Harta
Kekayaan;
dan
l. (3)
(4)
surat pernyataan.
Forrhat LHKPN sebagaiinana dimaksud pada ayat i2) tercalrtum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak tefpisahkan da,ri P€raturat'I KPI{ ini. LHKPN trr.:rtlpakan dokumen milik negara. Bagian Kedua Penerimaan LHKPN
Fasal / (1)
KFK akan nrelakukan verilikasi administraiif atas LIIKPN yang disarnpaikan sebagaimana dimaksud dalafi Fasal 6.
{21
Verifikasi adrrirristraiif dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisiarr LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petuqiuk pengisian formulir LHKPN.
-6(3)
Bukti pcndukuhg yang hanr$ dilsmpirkau
oieh
Penyeienggara Negara paling sedikit memuat salinan
dokumen yang rnenerangkan kepemilikan Harta Kekayaarn pada lembaga keuangan'
Pasal 8
(l)
Apabila hasil verifikasi administratif srenyatqkan perryampaian LHKPN belum iengkap maka KPK akan
menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari Formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/ atau dilengkapi oleh Penyelenggara t2)
N"g.t".
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Perbaikan atau kelengkapan LIIKPN paling lambat 14 (empat
bela€)
haft herja sejak
diterinnanl,e pemb€ritahuan
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1)' (3)
Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diruaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mal
Dalam hal hasii verifikasi administratif
menyatakan
penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan
tanila terima kepada Penyelenggara Negara' BAB iII PENGUMUMAN LHKPN
Pasal 10
tl)
Pengurnumai wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling Lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kePada KFK.
't(21
Pengumurran sebagaimana diraaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oieh KPK melalui media elektronik mauPun non elektronik sebagai beflkut:
a- media pengur.nr.unan KPK; b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau c, surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional. (3)
Format Naskah Pengumuman Harta
KekaSraan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tercantum ddan Lanpiran II y4ng rner'upakan bagiaa tidak terpisahkan dari' Peraturan KPI(
ini. Pasal
1
1
dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengurnqlnarl atas Fenyelenggara Negara
tlarta Kekayaannya sebagainana dimaksud dalanr Pasal
10.
BAB TV
PEMERIKSAAN LHKPN
vasal tz
(i)
Peireriksaan LtfKPN diiakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah P€4yelenggara Negara m€iljabat,
t2l
Pemeriksaan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara yang telah berakhir masa jabatainya atau pensiun,
(3)
dilakrrkan sampai dengan batas waktu paling'ia*ia 5 jabatan 0in|a) tahi]n teihitutlg sejak berakhirtlye fiIasa ats\r pensiu$ ?enyelenggara Negara. Perrreriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertenru.
(4)
Pemeriksaan yang dilaksanakan atas inlsiatif seodiri didasarkan Pada: a. adanya penambahan h€rta yang lebih besa-r atau lebih kecil dibandilgkan dengan pengbasilan bersih yang dilaPorkan;
-6-
b.
adanya penanlbahan atau pelopasan harta yarrg
sumber peroleharmya berasal
dati
hibah/hadiah/warisan dalam jumlah y.ang signifikan dari total harta kekayaan yalg dilaporkan;
c.
adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandinglran dengan hutangnya; dan/atau
d.
analisis lainnya yang berkaitan dengan prolil jabatan, harta kekayaan dao penglrasilan'
(s)
yang ditaksanakan atas perrnintaan pihak-pihak tertentu sebageiirnana Pemeriksaan LHKPN
dimalsud pada ayat (3) ilalam rangka upaya peuegrakan
bukum, pengatt/asa4 intemal
dan
pencegahan tindak pidana koruPsi. t6)
Pihak tertentu seba€aimana dimakoud pada eyat {,$) tidak dapat menggunakan hasil pemerikqaan IHKPN untuk tuJua.r selain dari alasah pernintea,n Pemeriksaan.
fasat rJ KPK fiielakukan Pemeriksaan terhadap nilai, jumlah, jenis, dan asal usul Hafia Kekayaan Penyelenggara Negara y,ang diperoleh sebelum, seladra, dan setelah P€nyelenggara Negara menjabat.
PaaaM Ferneriksaan dilakukan antara Iain dengan cara menghimpun,
mengidentilikasi,
menganalisis,
mengonlirmasi,
mengkiarifikasi, mengevaluasi data dan informasi seJta rtiekikukan pengecekari ia.pal}8arL Pasal 15
{1} I
Dalam melakukan Perneriksaan, KPK dapat firerninta data/ informasi atau keterangan kepada: a, Penyelenggara Negara yang bersangkutan; b. kementeriat'r/lembaga/instansi p€merintah, lembaga negara atau sutasta;
't-
c.
penyedia
jasa keu4ngan' antaia lain
bank,
penrsahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaanr efek, pedagang valas;
d.
penyedia barang dan jasa laiinriya artara lain perusahaan properti, pedagang kendaraan
berrnoter, pedagang permata/perhiasan/Iogam mi:lia, pedagang ba-tang senilbarang antih, da:r balai ieiang;
e.. f. (21
notaris/Pejabat P.embuat Akta Tanah; dan pihak lainnya.
Permintaan data/informasi atau keterangan kepada penyedia jasa keuangan sebagaimana disebut pada ayat (U huruf c dilakUkan berdasarkqn surat kuasa
l*rusus nasabah penyedia jasa keuangan
yang
bprsangkutan. (3)
Dalam rengka Pemeriksaan, maka pihak-plhak sebagaimana disebut Bada ayat (1) wajib memberikan clata/ informasi atau keterangan yang diminta oleh KPK.
Pasal 16 (1)
Penreriksaan ,oleh pegaw.ai I(PK diiakukarr berdasalkart
suiat perintah tugas yang ditandatatifiarii
oleh
Pimpinan KPK atau pejabat lain yang ditunjuk(21
Dalam rnelaksanakan Pernerilcsaan, KPK
dapat
r'neminta bantuan tenaga alli/Profesional' YAE , LI
(i)
gedap hasil Pemeriksaan
wdib
alituarrgkan dalam
bentuk l,aporan Hasil Pemeriksaan LltKPN. 12)
Tata Cara
Pemeriksaan dilaksanakan dengan
berpedoman pada prosedur pemeriksaan LHKPN yang
(3)
ditetapkan otreh KPK. Laporan hasil pemeriksaari LHKPN bersifat rahasia dan
hanya dapat digunakan sebagai data awal unhlk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- 10Pasal 18 Dalam ha,l ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya maka KPK wajib menindaklanjuti
sesuai dengiafl kewenangaa KFK atau berkoordloasi dengan peraturan inetansi yang berwenang sesuai dengan ketentiran peruhdang-uhdangai Yang berlaku' BAB V
KERJA SAMA ANTARA KPK DAN LEMBAGA/INSTANSI
Pasal 19
(1) KPK dap-at fiela-kukan keljasarra
dengan
iembaga/instarrsi terkait pelaksanaan Peraturan Komisi ini. (2\
publik KPK membuka akses dan mencrima informasi Harta Kekayaarr Penyelenggara Negara yang
terkait
(3)
telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan data yaag ditetapkan oieh KPK' Dalafn rnenjalankan tugas dan fungsi pendaltaran dan
pengumuman IJ{KPN, KPK dapat meldnta lembaga/instansi teJkatt untuk membentuk Urlit Pe$geiolaan LHKPN. BAB VI PER.AN SERTA MASYARAKAT
Fasal 20 (1)
atau Masyarakat dapat memberikan data/informasi Hafia Kekayaan . keterangan kepada KFK terkait dengan Penyelenggara Negara'
:
i
{2)
Data/informasi atau keterangan yang disampaikan ayat (1) kepada KPK sebagairnana dimaksud pada yang fierupaka!. data/informasi atau keterangan dapat .dipertan ggungi awabkan'
(3)
MasyaJakat dapat memperoleh akses data/lnformasi yaog terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
_ 11'
telah diu$umkan sesuai dengan tata cara perrnintqan 'data yang dit€tapkan oleh KPI(. (4)
KPK tidak bertanggung jawab penyalahgunaan inJotmasi
ted'radap
atas pemberian akses
kepada masya.rakat sebagaimana dimaksud Pa'la ayat (3).
BAB VIi KETPNTUAN LAIN.LAIN
Pasal 21
(t)
Dalam hal Penyelenggara Negala tidak rnelaporkan
LHlffN atau tidat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini, maka I(PK dapat memberika:: rekorrendasi kepada
atasan langsung atau pimpinan lembaga teorpat Penyeienggara Negara berdinas untuk inesiberikan sanksi adminisugtif kepada Penyelenggara Negar4 ya48 betaarrgkutan sesueii dengan ketentuah yang berlaku' (2\
(3)
Peuyelenggara Negara yang meriberikttn k€tcrangan tidak beirar mengenai Ha-rta K€kayaennya dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pelaturan perundiang-undangan yang beilaku' Pe€turan rKomisi ioi juga berlal*u bagr calon Penyeleeggara Negafa yang beidasaikan peaturan perundarrg-undangan diwajibkari untuk rrelaporkan
Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.
BAB VI]I KEf,E}ITUAN 'PERALIHAN Fasal 22
(1) KPK rnelaksanakan tugas dan
we\r/enangnya
1 berdasarkan Peraturan Kornisi ini paling lambat KPK ini' (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan
-12-
{21
Setelah KPK dapat meqjalankan tugas den ke*en:angan sebagalmana dinaksud dalam Eab sampai dengan Bab III Peratqran KPK ini naka Bab
1
tr
III
Keputusan Pimpinan Komlsi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-07/ WK / 02 l2OOs tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengunuman, dan sampai dengan Bab
Pemeriksaar: l,aporan Harte Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut da-n dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX KRTENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pada saat Peratr;rran KPI( irrl mulai berlaku., Bab IV sarnpai
IX Keplrhrsall Pirnpinan Komisi Feriber,a,nta€qa, Korupsi Nomor KEP-O7 /KFK|A42OOS tentarw Tata Cara den'gaa Bab
Pendaftaran, Pengumuma$, dan Penerlkserari Lapola$ Ha.rta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyataka-n
tidak berlaku lagi. Pasai 24 Peratur'an RPK ini rriulal berlaku pada tanggal diuhdenCkan.
Agar setiap orang
rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan KPK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan .di Jakarta pada tanggat 31 Mei 2016 KETUA KOMISI PEMBDRANTASAN KORUPSI
D
iundarxgkan di Jakarta
padatahggal 1
17 /\L
DIREKIURJENDEML PERA'fURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENfEzuAN FIUKUM DAN I{AKASASI MANUSIA RDPUBT,II( INDONESIA,
BNRITA NEGAR,A REPUFLIK INDONESI.A TAI{IN 2016 NOMOR
q*r
