BUPATI
PACITAN
i j
PERATURAN RUPATI PACITAN NOMOR 16 T A I I U N 2009
j
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN P E I U T U R A N D A E R A l i NOMOR 4 T A I I U N 2009 TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 12 T A I I U N 2000 TENTANG RETRIBUSI I Z I N GANGGUAN
! DENGAN R A H M A T T U H A N VANG M A I I A ESA { Mcninibiing
BUPATI PACITAN
: bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitaii Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka untiik menunjang kelancaran dan optimallsasi pelaksanaannya perlii ditetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan meiuiangkan dalam Peraturan Bupati. p
-
-
p
Mengingat
:
1. i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembeiitukan DaerahI Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tiiiiur; 2. i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan I Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, j Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah I dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara i Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); i
3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan ; Lingkungan Ilidup; 4. i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung I (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 1 Negara Nomor 4247); 5. ] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan : Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor I 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); •
6. ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah I (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran i Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ; dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan \ Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang I Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, I Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. \ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah '• (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran ; Negara Nomor 4139); • ' Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 8 Pacitan Kode Pos S3512 Jawa Timur ! Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472
8. I Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan j Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 , Tambahan ! Lembaran Negara Nomor 4532); 9. I Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan I Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan i Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 ' Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang ; Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; 111 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2000 tentang ; Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun •-' 2000 Nomor 12 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah I Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2009; • 12. Peraturan Bupati Pachan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman i Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat dl Lingkungan Pemerintah '• Kabupaten Pacitan; 13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2007 tentang l*cdoman f Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pacitan; 14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pclinipahan \ Sebagian Wewenang Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor ; Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.
i Mcnelapkan
;
PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PE'IUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 12 T A H U N 2000 TENTANG RETRIBUSI I Z I N GANGGUAN.
i
BAB I KETENTUAN U M U M
i Pasal 1 I Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ; b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ; c. Bupati, adalah Bupati Pacitan ; d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. Kantor Pelayanan Perizinan, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan ; f. Badan, adalah sualu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, pcrseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negera atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya; g. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
I
f
h. Sural Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkal SKRD. adalah surat keputusan yang rnenentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; i. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keteranganj lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kevvajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; j.
Perizinan Tertentu. adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peiigaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepenlingan umum dan menjaga keiestarian lingkungan;
k. Bangunan Usaha, adalah Bangunan yang dipakal usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan; I. Luas Ruang Usaha, adalah luas bangunan dan atau lahan yang digunakan untuk menunjang terhadap kegiatan usaha; m.Usaha kecil, adalah;usaha dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan pemilik warga negara Indonesia; n. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkal AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting sualu usaha dan atau kegiatan yang dircneanakaii pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan; I
o. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian cvaluasi tentang dampak dari usaha dan / atau kegiatan yang berjalan terhadap lingkungan hidup serta mcniuat langkah-bngkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah penceniaran dan / atau perusakan lingkungan; p. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan flidup (UPL), adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tldak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); q. Sural Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), adalah surat pernyataan dari pcngusaha untuk sanggup mengelola dampak yang timbul dari usaha yang dilakukan. 1
i i ;
BAB I I KETENTUAN PERIZINAN
;
Pasal2
Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Bupati. I
Pasal3
(1) Unluk memperoleh izin gangguan, pemohon mengajukan permohonan izin secara lenulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan. (2) Dalam memproses izin gangguan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dibantu oleh Tim Teknis izin gangguan. (3) Sebelum izin gangguan diterbitkan, terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan administrasi dan peninjauaii lapangan oleh Tim Teknis untuk meneliti atau memeriksa perusahaan atau kegiatan yang akan dimohonkan izin. (4) Unluk perpanjangan izin gangguan bagi usaha kecil yang tidak menggunakan mesin dengan tingkat gangguan rendah cukup dengan pemeriksaan administrasi. 1
(5) Tim Teknis berwenang memberikan rekomendasi diterbitkannya Izin yang dituangkan dalam Berila Acara Pemeriksaan (BAP). (6) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), saran dan pertimbangan Tim Teknis menjadikan dasar Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan untuk mengambil keputusan baik permohonan diterima atau ditolak.
I
Pasal4
I
Tim Teknis izin gangguan dimaksud Pasal 3 terdiri dari: a. Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan; b. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan; c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan; d. Camat lokasi selempat; e. Kepala Desa/ Lurah lokasi setempat. t
\ ;
BAB I I I PERSYARATAN PELAYANAN
j
Pasal 5
Permohonan pelayanan - diajukan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dengan menggunakan formulir yang disediakan pada Kantor Pelayanan Perizinan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut; a. Persyaratan izin baru: 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotocopy KTP pemohon; 3. Study kelayakan lingkungan ; - Dokumen A M D A L atau DPPL yang telah direkomcndasi pejabat yang berwenang. - Dokumen UKL-UPL / Formulir Isian UKL-UPL / SPPL yang telah direkomcndasi oleh Kantor Lingkungan Hidup; 4. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan terdekat ( berbatasan langsung ) dari tempat usaha, mengetahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat; 5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 6. Fotocopy Status Tanah; 7. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum). i
b.
Persyaratan perpanjangan / balik nama izin: 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan terdekat ( berbatasan langsung ) mengetahui Kepala Desa/ Lurah; 4. Fotocopy Study kelayakan lingkungan (Dokumen A M D A L / DPPL / Dokumen U K L UPL / Formulir Isian UKL-UPL/ SPPL) yang telah direkomcndasi; 5. Fotocopy Status Tanah; 6. Izin Gangguan (HO) lama(asli). {
Pasal 6
(1) Jenis usaha yang wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah Jenis usaha = yang mempunyai dampak penting, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor I t Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan A M D A L ; (2) Jenis usaha yang wajib menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) adalah jenis usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan kegiatan fisik dari tahap konstruksi sampai dengan operasi tetapi belum memiliki dokumen lingkungan ;
(3) Jenis usaha yang wajib menyusun UKL-UPL adalah jenis usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan peraturan teknis pada instansi terkait diwajibkan menyusun UKL- UPL; (4) Jenis usaha yang wajib menyusun SPPL adalah jenis usaha kecil dengan tingkat gangguan rendah yang berdasarkan peraturan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diwajibkan menyusun A M D A L , DPPL atau UKL-UPL. \
Pasal7
1 J
(1) Salah satu syarat adalah surat pernyataan tldak keberatan dari lingkungan disahkan atau diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat. (2) Jika penyanding dan atau warga sekitarnya berkeberatan terhadap usaha yang akan didirikan maka penyanding dan atau warga sekitar harus menyatakan keberatannya secara tertulis dan pernyataan tersebut akan diteliti oleh tim Teknis izin gangguan. (3) Wajar atau tidak wajar keberatan dimaksud ayat (2) akan diputuskan atas pertimbangan Tim Teknis izin gangguan.
5 \ i \
BAB I V PENGGOLONGAN PERUSAHAAN Pasal 8
f
i
(1) Penggolongan Perusahaan yang wajib memiliki Izin Gangguan terdiri dari pcrusahaanperusahaan yang I menimbulkan gangguan, kerugian dan bahaya bag! daerah sckitamya/tetangga terdekat. (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Perusahan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan tinggi: 1) Industri Perakitan Kendaraan Bermotor 2) Industri Pengolahan Hasil Tambang / kegiatan penambangan 3) Industri Tekstil ( Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan. Pereetakan, Penyempurnaan) 4) Industri Farmasi 5) Industri Kiiiiia 6) Industri Semen 7) Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit 8) Industri Penggilingan Batu 9) Industri Pengolahan Aspal 10) Industri Kertas/Pulp 11) Industri Batu Baterai Kering 12) Industri Kosmelik 13) Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam 14) Industri Separator Accu 15) Industri Marmer 16) Industri Karoseri 17) Industri Besi, Baja, Logam 18) Industri Minyak Goreng, Margarine 19) Industri Pupuk 20) Industri Pengolahan Kayu 21) Industri Plastik 22) Industri Peralatan 23) Industri Tepung ( Beras, Taploka, Ubi Jalar, Ikan Terlgu ) 24) Industri Kayu lapis 25) Industri Garmen Dengan Pencucian 26) Industri Gula Pasir 27) Industri Karct Buatan 28) Industri Pemberantasan Hama 29) Industri Cat, Pernis, Lak
I i
f
30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51)
Industri Sabun, Tapal Gigi Industri Perekat Industri Balian Peledak Industri Korek Api Industri Pembersih / Penggilingan Minyak Industri Kaca Lembaran Industri Kapur Industri Pengecoran Industri paku, Engsel, dan Sejenis Industri Vulkanisir Ban Industri Panel Listrik Industri Kapal Perahu Industri Kendaraan Roda Dua Atau Lebih Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Industri Sepeda Industri Pembekuan / Pengalengan Ikan / Udang Industri Peti Kemas PabrikTehi Pabrik ban \ Pabrik Eternit Bengkel Kendaraan Bermotor, Bubul, Las Industri Radio, TV, dan Sejenisnya
b. Perusahan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan sedang : 1) Pabrik Mie, Macroni, Spageti dan Sejenisnya 2) Pabrik Sepatu 3) Pabrik Kayu 4) Pereetakan j 5) Industri Bumbu Masak 6) Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging 7) Industri Pengolahan Dan Buah-buahan Dan Sayur-sayuran 8) Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopl / Kacang- kacangan / Ubi-ubian 9) Industri Roti, Kue, Dan Sejenisnya 10) Industri Gula Merah 11) Industri BubukCoklat 12) Industri Rokok 13) Industri Pemintalan Benang 14) Industri Pertenunan 15) Industri pengelantangan 16) Industri Pereetakan Dan Penyempurnaan Tekstil 17) Industri Batik Rinting 18) Industri Karung Gofii, Karung Plastik, Dan Sejenisnya 19) Industri Makanan Ternak 20) Industri Peiiggergajian Kayu 21) Industri Tinta 22) Industri Porselin 23) Industri Barang Gelas 24) Industri Keramik 25) Industri Alat Pertanian, Pertukangan 26) Industri Alat Komunikasi 27) Industri Alat Dapur dan Alumunium 28) Industri Komponen Elektronika 29) Industri Kabel Listrik dan Telepone 30) Industri Lampu dan Perlengkapannya 31) Industri Alat Fotografi 32) Industri Susu 33) Pabrik Tahu
I
c. Pemsahan dengan menggunakan mesin dengan intensitas gangguan ringan : 1. Pabrik Data Merah / Batako 2. Pabrik Batu Es 3. Pabrik Garam 4. Tambak Udang 5. Perusahaan Pencucian Kendaraan 6. Perusahaan Struum Accu 7. Konfeksi 8. Industri Kerajinan Rumah Tangga 9. Industri Perakitan Elektronika 10. Industri Sirup 11. Industri Perajutan 12. Industri Permadani 13. Industri Kapuk 14. Industri Garment Tanpa Pencucian 15. Industri Kecap / Tauco 16. Industri Krupuk 17. Industri Petis / Terasi 18. Industri Minuman 19. Industri Pengering / Pengolahan Tembakau 20. Industri Alat Musik 21. Industri Mainan Anak-anak 22. Industri Alat-alat Tulls / Gambar 23. Industri Permata / Barang Perhiasan 24. Industri Jamu 25. Meubeler j 26. Penggilingan Padi / Penyosohan Beras 27. Industri Rumah Tangga d. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Tinggi 1) Hotel berbintang 2) Restoran / Rumah Makan bertaraf Intemasional 3) Pembibitan Ayam Ras 4) Peternakan Bab! 5) Peternakan Ayam / Unggas 6) Peternakan Sapi Perah 7) Rumah Potong Unggas 8) SPBU I • 9) Rumah Potong Hewan 10) Rumah Sakit Swasta 11) Kate. Diskotik/Karaoke dan Bar 12) Perusahaan Rokok 13) Paiigkalan Minyak Tanah 14) Garasi Angkutan Barang dan Orang 15) Tower I i
e. Pemsahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang Hotel Melati kebawah 1) Perusahaan Penggorengan 2) Perusahaan Penyullngan 3) Bengkel Kendaraan Bermotor 4) Dealer Motor / Mobil 5) Pergudangan 6) Supermarket / Swalayan 7) Distributor 8) Peibankkan 9) 10) Rumah Dersalin 1
t
11) 12) 13)
Balai Pengobatan Laboratorium Apotek !
d. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Ringan 1) Industri Rumah Tangga 2) Industri Tepung Ikan 3) liumah / Warung Makan 4) Motel Melati / Losmen / Penginapan 5) Tempat Rekreasi 6) Kolain Renang 7) Perusahaan Meubeler 8) Perusahaan Batik 9) Perusahaan Pencucian Kendaraan 10) Pabrik Teinpe / Oncom 11) Gedung Olali Raga Yang Dikomersialkan 12) Pusat Kesehatan dan Kebugaran 13) Pusat Kecantikan 14) Tempat Praktek Dokler, Perawat. Bidan 15) Opiik ; 16) Kolam Renang / Pemandian Umum 17) WC Yang Dikomersialkan 18) Mini Market 19) Pertokoan j 20) Perkantoran 21) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum - Taman Rekreasi - PadangGolf - Gelanggang Renang - Kolam Mcmancing - Panggung Terbuka / Tertulup - Pameran Seni/Pasar/Galeri Pertunjukan Film - Tempat Billiard - Gelanggang Permainan dan Ketangkasan - Gedung Scrba Guna - Paiiti Pijat - Pusat Kecantikan/Salon Rias - Sarana dan Fasilitas Musik - Baber Shop i
(3) Jenis-jenis perusahaan yang belum disebutkan pada ayat (2), intensitas gangguan dilcntukan oleh Tim Teknis izin gangguan. i
i i
BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG I Z I N
I
Pasal 9
I
Peniegang izin berkewajiban: a. Meniasang papan nama perusahaan diiempat yang mudah dilihal, lenib dan sopaji dengan mencantumkan nomor dan tangga! izin b. Meniasang /menyimpan izin gangguan dengan baik dan rapi agar tidak nuidah hilang dan nisak. • c. Melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan sesuai dokumen Dokumen A M D A L atau DPPL atau UKL/UPL atau SPPL.
i
j
i
i ! ! !
d. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dokumen A M D A L atau DPPL atau UKL/UPL atau SPPL kepada Bupati ineialui Kantor Lingkungan Hidup secara berkala seliap 6 (enam) bulan.
i
BAB V I
I JANGKA VVAKTU BEULAKUNVA I Z I N j
Pasal 10
i
Jangka waktu berlakunya izin Gangguan selama 5 (Hma) tahun dan dapat dlperpanjang. j
Pasal 11
Perpanjangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 10 harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo. I
Pasal 12
J
Peniegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru apabila : a. Jenis kegiatan dan kapasitas usahanya bertambah; b. Mengadakan perubahan cara kerja dan atau perubahan bahan baku yang dipergunakan; , c. Melaksanakan jual beli perusahaaiVbalik nama pemegang izin; d. Memindahkan lokasi tempat perusahaan. i t
I \ BAB V l l PENOLAKAN, PENARIKAN, PENCABUTAN I Z I N I '
Bagian Pertama PENOLAKAN
I t
I
Pasal 13
Penoiakan permohonan izin ditetapkan dengan menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut: a. Tldak memenuhi syarat -syarat yang telah dilcntukan; b. Permohonan izin yang memenuhi persyaratan tetapi dari hasil pemeriksaan tim Teknis dilapangan, usaha tersebut tldak layak diberikan izin; c. Tidak sanggup melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. |
I I
Bagian Kedua PENARIKAN
i
j
Pasal 14
Izin gangguan dapat ditarik kembali apabila : a. Pengusaha tldak mentaati aturan yang berlaku setelah mendapat teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut; b. Pengusaha tidak melaksanakan pengelolaan limbah secara baik, atau tidak melaksanakan Dokumen A M D A L ' atau DPPL atau UKL/UPL atau SPPL secara baik, sehingga dapat mengganggu kesehatan dan atau berbahaya bagi lingkungannya sendiri maupiin lingkungan sekitarnya. [
Pasal15 (1) Apabila perusahaan yang lelah mendapat izin ternyata sesuai dengan hasil pemeriksaan lim Teknis Izin gangguan lelah menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan maka perusahaan tersebut diwajibkan menelralisir pencemaran tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangga! diterimanya hasil pemeriksaan tim Teknis izin gangguan; (2) Jika pencemaran tersebut ayat (1) pasal in! telah mencapai ambang batas yang cukup membahayakan, Bupati dapat memerintahkan untuk menutup sementara kegiatan usaha tersebut sampai dapat mengatasi pencemaran tersebut. t \ ;
Bagian ketiga PENCABUTAN
:
Pasal 16
Izin gangguan yang dimiliki oleh setiap Pengusaha atau pelaksana kegiatan dapat dicabut apabila; a. Memperoleh izin gangguan secara lidak sah; b. Bertcntangan dengan kepenlingan dan ketcrtiban umum; c. Tidak memenuhi ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin gangguan; d. Menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan kesehatan bagi pemilik perusahaan dan atau lingkungan sekitarnya. i
Pasal17
'i
Dengan dicabulnya Izin gangguan sesuai Pasal 16 tersebut maka pemegang Izin gangguan harus menghentikan kegiatannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan dan penlnjauan lapangan untuk meneliti atau memeriksa perusahaan atau kegiatan yang akan dimohonkan izin.
• ! '
UAB V I I I PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
' :
Bagian Pertama PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI
t
\
Pasal 18
(1) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi diberikan kepada pemohon baru dan pemohon perpanjangan izin. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana ayat (1) dengan mengurangi koefisien indeks gangguan menjadi: • Gangguan tinggi j : indeks 3 • Gangguan sedang : indeks 2 • Gangguan ringan; : indeks 1 (3) Apabila setelah pengurangan koofisien indeks gangguan sebagaimana ayat (2) masih keberatan, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan. (4) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Bupati dengan disertal masukan dan pendapat tentang layak tidaknj a permohonan dimaksud. ^ (5) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi dapat diberikan dengan memperhatikan wajib retribusi, antara lain diberikan kepada pcngusaha untuk mengatasi pcngangguran. (6) Pengurangan atau keringanan retribusi dengan memperhatikan pertimbangan Tim Teknis izin gangguan. :
I i \
(7) Setelah Bupati memberikan persetujuan berdasarkan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (6) , Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi dan memberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan. \
Bagian kedua PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasat 19
)•
(!) Pemberian pembebasan retribusi antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam. I (2) Wajib retribusi mengajukan permohonan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan. (3) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Bupati Pacitan dengan disertal masukan dan pendapat tentang layak tidaknya permohonan dimaksud. (4) Pembebasan retribusi dengan memperhatikan pertimbangan Tim Teknis izin gangguan. (5) Setelah Bupati memberikan persetujuan berdasarkan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (4)j, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dapat memberikan pembebasan retribusi dan memberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan j
BAB I X j
PENUTUP
I
Pasal 20
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. I j Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. f
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
"i
\
Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 18 - 68 -2009
i
I
BUPATI PACITAN
I i
I I . SUJONO
I t
I i
i t I
(7) Setelah Bupati memberikan persetujuan berdasarkan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (6) ; Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi dan memberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan, i
i i
Bagian kedua PEMBEBASAN RETRIBUSI
t
I
Pasal 19
(1) Pemberian pembebasan retribusi antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam. j (2) Wajib retribusi mengajukan permohonan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan. (3) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Bupati Pacitan dengan disertai masukan dan pendapat tentang layak tidaknya permohonan dimaksud. (4) Pembebasan retribusi dengan memperhatikan pertimbangan Tim Teknis izin gangguan. (5) Setelah Bupati memberikan persetujuan berdasarkan masukan dan pendapat sebagaimana , dimaksud ayat ( 4 ) ' , Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dapat memberikan pembebasan retribusi dan memberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan. \ I
BAB I X PENUTUP
i
Pasal 20
Dengan berlakunya Peraturan Ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan itidak berlaku lagi. I
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. t
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 18 - 08 -2009 BUPATI PACITAN Ttd. H. SUJONO Diundangkan di Pacitan Pada tanggal \£ - 08 - 2009 SEKRETARIS DAERAH K A B U P A T E N PACITAN
Ir.MULYONO. MM. Pembina Utama Muda NIP. 19571017 198303 1 014
BERITA D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N T A H U N 2009 N O M O R 16
