\ I i.
i
I J 1 I 1
!
BUPATI PACITAN
i PERATURAN BUPATI PACITAN j NOMOR 30 TAHUN 2008 I
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA i
j
BUPATI PACITAN
'j
Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahim 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemuda dan Keolahragaan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; b. bahw^ untuk menjamin kualitas mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Pacitan dalam suatu Peraturan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naslonal; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahim 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Nasional Pendidikan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahim 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan j
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN I
\ BAB I I KETENTUAN UMUM ! Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah
2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memenuhi dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat 3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan 4. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan 5. Pemerintah Daerah adal^ Kepala Daerah beserta Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai Badan Eksekutif Daerah 6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ! BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 2 1. Pemerintah Daerah menyeienggarakan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal 2. Standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pendidikan yang mencakup semua jenis pelayanan hingga meneapm Indikator minimal 3. Penyelenggaraan satuan pendidikan luar biasa (pendidikan khusus) menjadi wewenang Pemerintah Propinsi BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR Pasal 3
j j '
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdki atas : a. 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah c. 60 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan nasional d. 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukanterpenuhi e. 80 persen guru SD/MI memilild kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional f. 60 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran g. Jumlah SD/MI per kelas antara 20-40 siswa h. 90 persen dari lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2. SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdiri atas: a. 95 persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs b. Aiigka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah c. 60 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan nasional d. 90 persen dari jumlah guru SMP/MTs yang diperlukan terpenuhi e. 80 persen guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional f. 60 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran g. Jumlah SMP/MTs per kelas antara 20-40 siswa h. 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruharf (SMK)
i
i
i 1
i
BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN MENENGAH Pasal 4
: \
1. SPM Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMAVMadrasah Aliyah (MA) terdiri atas: a. 60 persen anak dalam kelompok usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah c. 80 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan nasional d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya e. 90 persen dari jumlah guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi f. 95 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nrtsionxtl g. 90 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran h. Jumlah SMA/MA per kelas antara 20-40 siswa 2. SPM Pendidikan Sekolah Menengah Kejunihan ( SMK) terdiri atas : a. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah b. 70 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan nasional c. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar Imnnya d. 90 persen dari jumlah guru SMK yang diperlukan terpenidii e. 70 persen gum SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional f. 80 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran g. Jumlah SMK per kelas antara 20-40 siswa \ \ \ i
BABY STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN NON FORMAL Pasal 5
I
1. SPM pendidikan keaksaraan terdiri atas: a. Semua penduduk usia produktif (15-44 tahun) bisa membaca dan menulis b. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun tidak melebihi 7 persen c. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia di atas 44 tahun tidak melebihi 20 persen d. Tersedianya data dasar keaksaraan yang dlperbami secara temsmenerus 2. SPM Kesetaraan Sekolah Dasar (SD) terdiri atas : a. Sebanyak 85 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang putus sekol^ di SD/MI menjadi peserta didik program paket A b. Peserta didik program paket A yang tidak aktif tidak lebihl 0 persen c. Sebanyak 90 persen peserta didik memiliki modul program paket A d. Sejumlah 95 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir programX paket A lulus ujian kesetaraan
i
e. Sejumlah 95 persen lulusan program paket A dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP, MTs, atau program paket B) f. Sejumlah 95 persen dari tutor program paket A yang diperlukan terpenuhi g. Sebanyak 90 persen tutor paket A memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional h. Sejumlah 70 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran i. Sebanyak 75 persen peserta didik memiliki sarana belajar j . Tersedianya data dasar kesetaraan sekolah dasar yang diperbarui secara terus-menerus SPM Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri atas : a. Sebanyak 90 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD/MI menjadi peserta didik program paket B b. Peserta didik program paket B yang tidak aktif tidak lebih 10 persen c. Sebanyak 90 persen peserta didik memiliki modul program paket B d. Sejumlah 85 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir program paket B lulus ujian kesetaraan e. Sejumlah 60 persen lulusan program paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau program paket C) f. Sejumlah 90 persen dari tutor program paket B yang diperlukan terpenuhi g. Sebanyak 80 persen tutor paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional h. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran i. Sebanyak 90 persen peserta didik memiliki sarana belajar j . Tersedianya data dasar kesetaraan SMP yang diperbarui secara terusmenerus SPM Kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri atas : a. Sebanyak 75 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMA/MA, SMK menjadi peserta didik program paket C b. Peserta didik program paket C yang tidak aktif tidak lebih 5 persen c. Sebanyak 50 persen peserta didik memiliki modul program paket C d. Sejumlah 85 persen peserta didik yang mengikuti ujian aldiir program paket C lulus ujian kesetaraan e. Sejumlah 5 persen lulusan program paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi f. Sejumlah 75 persen dari tutor program paket C yang diperlukan terpenuhi g. Sebanyak 75 persen tutor paket C memiliki kualifikasi sesuai dengan stahdm- kompetensi yang ditetapkan secara nasional h. Sejmnlah 60 persen pusat ke^atan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran i. Tersedianya data dasar kesetaraan paket C yang diperbarui secara terusmenerus SPM Pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian terdiri atas : a. Sebanyak 20 persen anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursuskursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang b. Sebanyak 90 persen lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah c. 20 persen lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasl d. Sejumlah 90 persen kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang diblna secara terus-menerus ) {
\
( ( r
i e. Sejumlah 90 persen tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan^/kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan terpenuhi f. Sejumlah 90 persen tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan g. Sejumlah 60 persen peserta ujian kursus-kursus memperoleh ijazah atau sertifikat h. Sejumlah 75 persen kursus-fcursus/pelatihanykelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan i. Tersedianya sata dasar kursus-kursus/pelatihaivkelompok belajar usaha/magang yang diperbarui seeara terus-menerus. 6. SPM Pendidikan Taman Kanak-kanak terdiri atas: a. 30 persen jumlah anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA b. 80 persen guru layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional c. 80 persen TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain d. 60 persen TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri 7. SPM Pendidikan pada Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat terdiri atas: a. 60 persen anak dalam kelompok 0-4 tahun mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, kelompok bCTmain atau yang sederajat b. 60 persen jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal c. 20 persen guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non formal memiliki kualifikasi pendidikan sesum dengan yang ditetapkan secara nasional yaitu SI Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) d. 50 persen gum PAUD jalur non formal telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD
\
\ BAB VI PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM 1 Pasal 6 1. Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangannya sesuai Standar Pelayanan Minimal 2. Penyelenggaraan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) seeara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan sesuai dengan kewenangan masing-masing 3. Penyelenggaraan SPM Pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program di Kabupaten Pacitan
I I
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 7
!
Sumber pembiayaan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan \ \
BAB VIII PEMBINAAN Pasal 8
1. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM Kabupaten Pacitan
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan standar teknis, pedoman, pemberian bimbingan teknis, pelatihan meliputi: a. Perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal b. Penyusunan reneana kerja dan standar kinerja pencapatan target Standar Pelayanan Minimal c. Penilaian pengukuran kinerja d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyeienggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan BAB IX PENGAWASAN Pasal 9 1. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM di daerah masing-masing 2. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan dan evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM kepada Bupati }
I ! ;
BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
i I
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Dikeluarkan di Pacitan Pada tanggal :iz -
U
BUPATI PACITAN
H. S U J O N C r /
- 2008
BAB IX PENGAWASAN Pasal 9 1. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM di daerah masing-masing 2. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan dan evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM kepada Bupati 1 ' '
BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Dikeluarkan di Pacitan Pada tanggal 23 -
12
- 2008
BUPATI PACITAN Cap. ttd H.SUJONO Diundangkan di Pacitan Pada Tanggal 23 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH
Ir.MULYONO.MM. Pembina Utama Muda NIP. 080 062 150 BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2008 NOMOR 22
i
