BUPATI PACITAN ;
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR: 3 g TAHUN 2010 TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA I Menimbang
BUPATI PACITAN
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 105 Peratuturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD menyatakan bahwa jenjang nilai pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah; h. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Peraturan. •
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-imdang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peratinan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02^006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Jalan Jaksa A^uag Suprapto Nomor 8 Pacitan Kodc Pos 63512 , JawaTlmur i Telp. (0357) 881032 F a i . (0357) 882472 I i
t
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan; 16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan. Menetapkan
: PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN •
i ;
BAB I KETENTUAN UMUM
i
r
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan; 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang/Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiataiuiya didasarkan pada piinsip efektif dan eflsiensi; 6. Pengadaan Barang/Jasa RSUD adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari pendapatan fungsional RSUD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang/Jasa; ; 7. Pendapatan Rumah Sakit adalah pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan yang dibenkan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak Iain, dan atau hasil usaha lainnya; ' 8. Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah selaku penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD; 10. Pejabat Pembuat Komitmen adalah yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa; 11. Pejabat Keuangan BLUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/barang selanjutnya disingkat KPA wajib berasal dari PNS; 12. Panitia Pengadaan adalah tim /unit pada organisasi BLUD atau tim/unit tersendiri yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa guna keperluan BLUD; 13. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa; 14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansLjasa lainnya; 16 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lcrabaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebuiuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa; 17 Pengadaan secara elektronik atau E-Procurcment adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 18 Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekeijaannya direncanakan, dikegakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;
J
\ i
19 Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang hams ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; | 20 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola; 21 Pakta Integritas adalah surat pemyataan yang berisi ikmr untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, kompsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa; 22 Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa; 23 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; 24 Fleksibilitas adalah pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efislensi.
I I
BAB I I MAKSUD dan TUJUAN
I
Pasal 2
(1) Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa ini adalah pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sehingga memudahkan bagi pengguna Barang/Jasa, Panitia Pengadaan dan rekanan dalam proses pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing sehingga dapat dilaksanakan dengan baik; (2) Tujuan pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa ini adalah untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan untuk pelayanan pasien, dengan harga dan kualitas yang dapat dipertangguna'awabkan, efektif dan efisien menumt ketentuan dan tata cara yang berlaku.
I
BAB I I I PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 1
\
Pasal 3
i
(1) Proses Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barahg/Jasa pemerintah, akan tetapl ada perbedaan pada jenjang nilai pengadaan; j (2) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinstp eflsien efektif, transparan, bersaing, adit/tidak diskriminatif,akuntabel dan praktek bisnis sehaL I
Pasal 4
(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas bempa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan atau eflsiensi yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari: a. Jasa layanan I b. Hibah tidak terikat; c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan d. Lain-Ialn pendapatan BLUD yang sah (3) Pengadaan barang dengan fleksibilitas dapat dilakukan dengan syarat: a. Terdapat alasan efektifitas dan/atau eflsiensi baik dari segi waktu, biaya dan manfaat; b. Barang/Jasa yang diadakan/dibeli terkait dengan kebutuhan pelayanan dan penunjan pelayanan BLUD 1 (4) Fleksibitas pengadaan Barang/Jasa adalah pengadaan Barang/Jasa dengan metode pengadaan langsung; |
i 1
(5) Pengadaan Barang/Jasa dapat langsung ke pabrikan/distributor/agen tunggal dengan melakukan negosiasi baik harga maupun teknis. (6) Untuk pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terkait dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD Pasal 5 (1) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan (2) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh peraturan perundiuigan-undangan yang berlaku dan memahami tatacara pengadaan, substansi pekeijaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang Iain yang diperlukan. Pasal 6 (9) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat(l) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut: a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan dengan swakelola; b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung; c. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan cara penunjukain langsung; d. Pengadaan dengan nilai Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dilalukan dengan cara pemllihan langsung; e. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan umum/tender. BAB I V JENIS, SIFAT DAN RUANG LINGKUP PENGADAAN i
!
Pasal 7
(1) . Jenis Barang/Jasa yang diadakan dibedakan menjadi: a. Barang Medis; ; • b. Barang Non Medis; c. Jasa. \ (2) . Sifat pengadaan Barang/Jasa yang diadakan dibedakan menjadi: a. Barang / jasa kebutuhan rutin; b. Barang / jasa kebutuhan mendesak; c. Barang/jasa kebutuhan kondisidanirat; d. Barang/jasa kebutuhan untuk penanggulangankejadianluarbiasa dan wabah. (3) . Ruang lingkup pengadaan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan meliputi: a. Kebutuhan bahan pelayanan; b. Kebutuhan biaya administrasi dan umum; c. Kebutuhan modal.
j
BAB V I PENUTUP
I
Pasal 8
Hal-hal yang belum cufcup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut, teknis pelaksanaaanya akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD. 4
i [
Pasal9 Perannan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal S3 WA
U
- 2010
BUPATI PACITAN
. G. SOEDIBJO
Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten PacitaiL
Ditetapkan di Pacitan Padatanggal 29 -
12 - 2010
WAKIL BUPATI PACITAN
Cap.ttd
H. G. SOEDIBJO
Diundangkan dl Pacitan I Padatanggal 29 Desember2010 SEKRETARIS DAERAH
Jr. M U L Y O N O. M M . Pembina Utama Madya NIP. 19571017 198303 1 014 BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 41
5
