BUPATI
PACITAN
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 7 TAHUN2008 TENTANG UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH TUGAS PEMBANTUAN (UAPPA/B-WTP) KABUPATEN PACITAN i
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA i
!
BUPATI PACITAN
Menimbang
: bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah, dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-59/PBN/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemenntah Pusat, dan Peraturan Dlrektorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka perlu mengatur Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA/B WTP) dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akutansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Pelasanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
•
;
Memperhatikan : 1. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER 24/PB^006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900^52ASJ tanggal 18 Nopember 2006 perihal Pembentukan Unit Akuntansi; 3. Surat Kepala Kantor Wilayah XV Surabaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: S485/WPB.15/DB.0502/2007 tanggal 3 April 2007 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan 1/2007.
Menetapkan
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH TUGAS PEMBANTUAN (UAPPA/B-WTP) KABUPATEN PACITAN BAB I KETENTUAN UMUM
i
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; c. Bupati adalah Bupati Pacitan; d. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA/B WTP) adalah Unit Satuan Kerja Penerima Tugas dana Pembantuan yang menyampaikan ADK (Arsip Data Komputer) setiap bulan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PBN serta melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PBN setiap Triwulan i
BABH ORGANISASI ; Pasal 2 Susunan Organisasi Kelembagaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA/B WTP) terdiri dari: a. Penanggung jawab; b. Ketua; c. Anggota; d. Petugas Akuntansi/Vcrifikasi; e. Petugas Komputer. i
<
Pasal 3
Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran Peraturan ini. r
!
i %
i I
r
! BABm * UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH TUGAS PEMBANTUAN i (UAPPA WTP) 1
Pasal 4
t
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA/B WTP) berkedudukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitaa i
Pasal S
Tugas Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA/B WTP) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan pada Tingkat Kabupaten; b. Menghimpun laporan keuangan dari satuan kerja penerima dana tugas pembantuan; c. Menyampaikan ADK (Arsip Data Komputer) setiap bulan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PBN; d. Melalcukan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PBN setiap triwulan; e. Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan ke Kementerian Negara/Lembaga sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksana anggaran. :
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA/B WTP) mempunyai fungsi: a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan; b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; c Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. I
I
\ I
Pasal 7
Bupati selaku penanggung jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA/B WTP) mel^sanakan kegiatan: a. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas pembantuan; b. Menetapkan organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan; c. Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akutansi keuangan d i l i n ^ p UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan; e. Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; f. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan antara UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dengan UAPPA-El, UAPA dan Tim Pembina Direktorat Jenderal Perbendaharaan; i
I
g. Menandatangani laporan keuangan UAPPA-W dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan. I
Pasal 8
t
Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Ketua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA/B WTP) melaksanakan kegiatan: a. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan; b. Menyiapkan konsep penempatan pejabat/ petugas pada organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan; c. Menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan; d. Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan; e. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke Kementerian Negara/Lembaga sebelum di tandatangani oleh Bupati. ;
Pasal 9
Kepala Sub Dinas yang membidangi kegiatan verifikasi selaku anggota Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA/B WTP) melaksanakan kegiatan: a. Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; b. Memantau dan mengevaluasj prestasi kerja para pejabat/ petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan; c. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dilingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan; d. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; f. Mengkoordinasikan pelasanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan; g. Meneliti dan menganalisis laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan yang akan didistribusikan; h. Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang telah ditandatangani oleh Bupati, dan ADK ke Kementerian/Lembaga. t
\ Pasal 10 Petugas akuntansi/verifikasi dan komputer melakukan kegiatan: a. Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAPPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; b. Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; c. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; d. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Bidang AKLAP serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; r
f
e. Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK UAPPA Dekonsetrasi/ Tugas Pembantuan; f. Melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; g. Menyiapkan pendistnbusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan; h. Menyimpan arsip data keuangan dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran; \ j
BAB IV PEMBIAYAAN
;
Pasal 11
r I
Sumber Pembiayaan untuk mendukung kelancaran kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA/B WTP) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan. BABY PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
s I !
i I
I I
Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal, 1 - 2. ' "^^^^
I
BUPATI PACITAN H. SUJONO
i \
BAB X PEMBINAAN I
Pasal15
I
•
Instansi terkait dl lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bimbingan teknis kcpada BUMDES, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. ! ; !
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
t
i
• •• i
.
Pasal 16
:
(1) BUMDes yang ada pada saat ini hams segera menyesuaikan dengan peraturan (2) Kepengumsan BUMDes yang ada pada saat In! tetap menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan. * Pasal 17 ! Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Disahkan di Pacitan Pada tanggal 31 - 10 - 2 0 0 8 BUPATI PACITAN Diundangkan di Pacitan - I Pada tanggal 22 - 1 - 2009 |
Cap. ttd. IL S U J O N O
SEKRETARIS DAERAH Ir. MULYONO, MM J. Pembina Utama Muda * NIP. 080 062 150 ; J
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2009 NOMOR 4
LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 7 TAHUN 2008 TANGGAL : 1- - 2008
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH TUGAS PEMBANTUAN (UAPPA/B WTP) ! KABUPATEN PACITAN PENANGGUNG JAWAB
KETUA
ANGGOTA
PETUGAS VERIFIKASI/ AKUNTANSI ;
PETUGAS KOMPUTER
BUPATI PACITAN
H. SUJONO
I
