BUPATI PACITAN PERATURAN BUPATI PAOTAN NOMOR TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN
i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA i
BUPATI PACITAN Metiimbang : a.
bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisast dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukan Badan Penang^angan Bencana Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
b.
bahwa dalam rangka l«Iancaian_pelaksana§^ Bencana di Kabupaten Pacitaajiaka sambil menunggu proses penctapan Peraturan Daerah "" membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; / 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan; v , 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; ^ 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urasan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; V 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; - / 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; \ / 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahim 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keijn Badan Penanggulangan Bencana Daerah; v 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan; v. 11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan. >
Jalan Jaksa Aguog Snprapto Nomor S racllaa Kode Pot 63512 ; Jawa Timar Tdp. (0357) 881032 Fai. (0357) 882472
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN. i
I I I
BABl KETENTUANUMUM
i
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan; v / c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagm Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan; \^ \ ' d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan; ^ e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan; ^ f. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fimgsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabiqiaten Pacitan; / h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wcwenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasaikan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri; ^ i. Boicana adalah peristiwa atau raogkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu keBdupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan balk oleh faktor alam dan atau faktor non alam maiqiun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kenigian harta benda dan dampak psikologis. V BABH j
PEMBENTUKAN
I
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. [ BABIU SUSUNAN. KEDUDUKAN. TUGAS POKOK I DAN FUNGS! ORGANISASI i
Bagian Kesatu Susunan Oi^nisasi Pasal 3
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. j Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : a. Kepala Pelaksana; [ b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Bagian KeduS", Kedudukan, Tugas dau Fungsi [ Paragraf 1 Badan Penan^ulangan Bencana Daerah f
f
Pasal 5
i
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-oflicio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. f
6
i
Pasal 6
f
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas: a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana. penanganan danirat. rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan pemndang-undangan; c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan ; h. Melaksanakan kewajiban Iain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ; Pasal7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai fungsi; . a. Perumtisan dan penetE^an kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan beitindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan b. Pengkoordinasian pelaksanaan kcgiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyelunih. \ ; j
Paragraf 2 Unsur Pengarah
i
Pasal 8
(1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2) Unsur Pengarah mempuuyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah mempunyai fungsi: J a Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. Pemantauan; ' c. Evaiuasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. I t i ;
Paragraf3 Unsur Pelaksana Pasal 9
(1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.
i ]
I
Pasal 10
(1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi. (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Pengkoordinasian; | b. Pengkomandoan; dan c. Pelaksana. • \ i
Pasal 11
Sub Ba^an Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bemda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Braicana Daerah. \
Pasal 12
Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau piliak lain yang diperiukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. | \ i
Pasal 13
Fungsi komando sebagBmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah Imnnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperiukan dalam rangka penanganan darurat bencana. ' I
Pasall4
Fimgsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi, dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di (kerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan meropcrhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. t
Pasal IS
Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat membentuk Satuan Tugas. ] BAB I V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA !
Pasal 16
(1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas: a. Melaksanakan pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program percncanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan nimah tangga; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol; d. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana; | e. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; f. Melaksanakan pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; g. Melaksanakan tugas-tugas Iain yang dlberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
i
i
(2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas: a. Menimuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; b. Melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesi^siagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; c. Melaksanakan hubungan ke^a dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan, evaiuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; j e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas : a. Menimuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; b. Melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; e. Melaksanakan pemantauan, evaiuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; • f. Melaksanakan tugas-tu^ Imn ^ g diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas : a. Menimuskan kebijakan di bidang penanggulangan braicana pada pascabencana; b. Melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; c. Melaksanakan hubungan keija di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; d. Melaksanakan pemantauan. evaiuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesum dengan tugas dan fungsinya. ; I BABV • KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL J
Pasal 17
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. ^ \
PasallS
!
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang diatur dan ditetiqikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipmu)in oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I
i
t f
i 1
BAB V I TATA KERJA Pasall9
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. (2) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. (3) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. ;
BAB V I I PEMBIAYAAN
1
Pasal 20
1
I
•
"
,
Biaya yang diperiukan bagi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dibebarikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan Sumber Dana lainnya yang sah dantidakmen^kaL I t •
BABVIIl KETENTUAN PERALIHAN
I
\
Pasal 21
i
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dinyatakan dtcabut dantidakberlaku lagi. t
' I
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
j
Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Datrah Kabupaten Pacitan. i
( ! r
I I
.•
• Ditetapkan di Pacitan Padatanggal ^ -
1 - 2010
I
BUPATI PACITAN
;
H.SUJONO
I [ i
J i i
i I
i
i t \ I
!
I
1,:: BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditet^kan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaCTah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan di Pacitan Padatanggal 4 -
1
BUPATI PACITAN
Cap.ttd
H.SUJONO
Diandangkan di Pacitan \ Pada Tanggal 4 • 1 -2010 SEKRETARIS DAERAH
Ir.MULYONO.MM. Pembina Utama Madya NIP.195710I7 198303 1 014 BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 5
i
i
- 2010
LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : ^ TAHUN 2010 TANGGAL : \ -2010
f STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PAQTAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN
UNSUR P E L A K S A N A
UNSUR P E N G A R A H INSTANSI PROFESIONAL/AHU
K E P A L A PELA]<SANA BADAN PENANGGULA> IGAN BENCANA DAE RAH
SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BUPATI PACITAN
H.SUJONO
f
