BERITA D A E R A H KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010
NOMOR 44 • ;
PERATURAN BUPATI P A C I T A N NOMOR 41 T A H U N 2010
I!
TENTANG STANDAR P E L A Y A N A N PUBLIK (SPP) D A N STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG A L O K A S I DANA DESA (ADD) KABUPATEN PACITAN T A H U N ANGGARAN 2011 J
DENGAN R A H M A T T U H A N YANG M A H A ESA \
BUPATI P A C I T A N
Menimbang
: bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pacitan Tahun 2011 serta agar pengelolaannya lebih terarah, efektif dan efisien serta tetap memberi peluang adanya prakarsa dan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan menetiqikan dalam suatu Peraturan.
Mengingat
: I . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nconor 12 Tahun 2008;
,^
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntah Daerah;
3.
Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peogelolaan Keuangan Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5.
Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2(K)7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemenntah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupatcn/Kota;
6.
Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8.
Peraturan Dacrah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Daendi Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011; 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 201L
) I
i i
Memperhatikan
:
I . Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tanggal 22 Maiet 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/ Kola kepada Pemerintah Dcsa; Z
Sinat Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 143/2328/PMD, tanggal 20 November 2007 Perihal Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penelapan Penghasilan tetap bagj Kepala Desa dan Perangkat Desa.
MEMtmiSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG STANDAR PELAYANAN P U B L I K (SPP) D A N STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG A L O K A S I DANA DESA (ADD) KABUPATEN PACTTAN T A H U N ANGGARAN 2011
!
BAB I KETENTUAN U M U M
I
'
Pasal 1
(1) Standar Pelayanan Publik atau dismgkat SPP adalah standar pelayanan yang harus dipenuhi dalam kegiatan bantuan langsung Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2 0 I I . (2) SPP sebt^tumana dtmsXsud dalam ayat t sebagai acuan dasar pengelola dalam melaksanakan kegiatan bantuan ADD. I
Pasal 2
Standar Operasional Prosedur atau dismgkat SOP adalah panduan yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan ADD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 I
I i
BAB I I K E D U D U K A N BANTUAN I ^ N G S U N G ADD
^
Pasal 3
i
(1) . Scmua Dcsa dalam wilayab Kabupaten Pacitan mcmpcrolch bantuan langsung A D D Tahun 2011 yang pembayarannya berasal dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dan merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa; (2) . ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dan dimasukkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Peraturan Desa,
!
BAB H I K L A S I F I K A S I DESA
i
1
Pasal 4
t
(1) . Bantuan Langsung A D D pada tiap-ti:q) Desa ditentukan berdasarkan Klasifikasi Desa; (2) . Klasifikasi Desa sebagaimana ayat (1) didasarkan pada pcnilaian atas bobot permasalahan dan beban pelayanan publik yang menjadi tanggimg jawab Pemerintah Desa.
i i 1 1
\ Pasal5 r (1) . Klasifikasi Desa dan besaran Bantuan Langsung A D D sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Klasifikasi I , mempcroleh bantuan langsung ADD sebesar Rp. 100.000.000,00 (Setatus Juta Rupiah); b. Klasifikasi I I , memperoleh bantuan langsung A D D sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah); c. Klasifikasi I I I , memperoleh. bantuan langsung A D D sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah). i
(2) . Penetapan Klasifikasi Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) ditelapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati. ;
BAB I V PETUNJUK PELAKSANAAN Pasal 6
Untuk memberikan panduan bagi Pengelola dalam melaksanakan kepatan Bantuan Langsung A D D Kabupaten Pacitan Tahun 2011, Standar Pelayanan Publik dan Stindar Operasional Prosedur Pelaksanaan Icngkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan I I Peraturan ini. i
•
BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pasal 7
(1) . Penyusunan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa yang di dalamnya tercantum Bantuan Langsung A D D bagi ma.sing-masing Desa merupakan syarat awal pencairan Bantuan Langsung ADD. (2) . Agar kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Bantuan Langsung A D D dapat dilaksanakan secara terkendali serta mencapai sasaran sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, maka setelah tersusun Peraturan Desa tentang APBDes harus ditindaklanjuti dengan penyusunan proposal kegiatan yang bcrisi perencanaan lebih detail penggunaan Bantuan Langsung ADD.
i i ]
BAB V I KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
i
Pasal 8
i
(1) . Agar pengelolaan A D D d ^ a t dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, Bupati melaksankan fungsi koordinasi dan pengendalian. (2) . Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Pengendali Kccamatan dengan Keputusan Bupati.
j
BAB V I I
i
PELAKSANAAN K E G I A T A N
! I
I
Pasal 9
Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh bantuan langsung A D D dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan ADD di Tingkat Desa yang ditctapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
I
i
BABVII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
;
Pasal 10
Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan A D D kepada Bupati melalui Camat. Pasal11 Pcngawasan struktural terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung A D D dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Pemerintah Kabupaten dan pengawasan langsung oleh masyarakat. t [
BAB V I I I PEIVUTUP !
Pasal 12
s
i Semua unsur yang terlibat dalam struktur Pengelola A D D baik pada tmgkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa dalam melaksanakan tugasnya wajib menggunakan ketentuan dalam peraturan ini sebagai pedoman dan/atau pctunjuk pelaksanaan. Pasal 13 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal I Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditctapkan di Pada tanggal
Pacitan 29 - 12
- 2010
W A K I L BUPATI PACITAN
Cap.ttd I L G . SOEDIBJO Diundangkan d i Pacitan Pada tanggal 29 Dcsemhcr 2010 SEKRETARIS D A E R A H
Ir.MULYONO.MM. • Pembina Utama Madya NIP. 19571017 198303 1 014 i
B E R I T A D A E R A H KABUPATEN PACITAN T A H U N 2010 NOMOR 44
1 i
I .
1
I i \
L A M P I R A N I : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 141 T A H U N 2010 T A N G G A L i Z3 - iZ -2010
STANDAR P E L A Y A N A N P U B L I K (SPP) BANTUAN LANGSUNG A L O K A S I DANA DESA (ADD) KABUPATEN PACITAN T A H U N A N G G A R A N 2011 I BAB I i LATARBELAKANG
FENDAHULUAN
\
1.
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, penmgkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; <' 3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; 4. Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari Pemerintahan Desa imtuk menyelenggarakan otoncminya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhari dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. • DASAR H U K U M P E L A Y A N A N / PRODUK Dasar pelaksanaan pelayanan kegiatan ADD yaitu: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; ; 10. Intruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan; 11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ perihal A D D Bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa; 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/2328/ PMD, tanggal, 20 November 2007 Perihal Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penetapan Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 i t
I
1
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
;
BAB I I MAKSUD D A N TUJUAN
>
Maksud Maksud kegiatan ADD untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, Tujuan a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan; b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekeija dan berusaha bagi masyarakat Desa; i d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. PRINSIP PENGELOLAAN a. Pengelolaan keuangan A D D merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan ^ keuangan desa dalam APBDesa b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh A D D direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh imsur masyarakat Desa; c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. !
BAB I I I INSTITUSI PENGELOLAAN
I I
( Institusi pengelola ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasl ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. ' t I
T I N G K A T KABUPATEN ' A.Tim Pembina Kegiatan ADD PENANGGUNG JAWAB : PEMBINA S : KETUA ; : ' WAKIL KETUA I J : i WAKIL KETUA I I • : ; ] SEKRETARIS ] :
Bupati Pacitan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pacitan Kepala Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Kabid. Sosbud & UEM Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan ANGGOTA ! : - Inspektur Kab. Pacitan - Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten ; Pacitan Tugas Tim Pembina Kegiatan ADD a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan fasilitas! program kegiatan Alokasi Dana Desa;
b. Memberikan pelatihan/ orientasi kepada Tim pengendali dan Tim Pelaksana A D D di tmgkat Desa; '• c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, raonitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; d. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati. B. Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) 1. Tim Monitoring dan Ev^uasi (Monev) merupakan Tim yang dibentuk dari sebagian anggota Tim Pembina dan staf lain yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidangnya; \ 2. Tim Monev ditctapkan dengan Keputusan Kepala Bapemas dan Perades Kabupaten Pacitan. s Tugas: \ a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; b. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati. TINGKAT KECAMATAN Tim Pengendali bantuan langsung ADD a. Penanggung Jawab t : Camat b. Penanggung • Jawab : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Operasional Kegiatan (PJOK) c. Staf PJOK ': : Staf Pemberdayaan Masyarakat Tugas T i m Pengendali i Membina dan mengendalikan pelaksanaan program Bantuan ADD di wilayahnya; Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan A D D di wilayahnya; Setiap bulan memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan SPJ program ADD di wilayahnya kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; ^ Melaksanakan kegiatan administrasi program ADD. T I N G K A T DESA i Tim Pengelola bantuan langsung ADD a. Penanggung Jawab \ : Kepala Desa Jawab : Sekretaris Desa b. Penanggung Operasional Kegiatan (PJOK) Bendahara Desa/ Kaur Keuangan/ Kaur Iain yang dipandang Jawab c. Penanggung Administrasi Kegiatan mampu (PJAK) ; LKMD d. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) \ Tugas Pengelola bantuan ADD Kepala Desa • - Menetapkan pengelola kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Desa; - Membina dan mengendalikan kegiatan. Melaksanakan operasional dan administrasi seluruh PJOK program / kegiatan yang dibiayai oleh program alokasi dana Desa. PJAK - Melaksanakan administrasi Keuangan ADD; - Mengkoordinasikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), laporan perkembangan fisik keuangan dan melaporkan secara rutin setiap bulan.
i
1
t
TPK.
; ! i
: - Membuat Proposal kegiatan ADD; - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan - Melaksanakan, mengadministrasikan dan 1 mempertanggung-jawabkan program kegiatan Fisik sarana ; prasarana maupim Pemugaran Rumah Warga Miskin \ (PRWM). Susunan Keanggotaan T i m Pelaksana Kegiatan (TPK) - Ketua j : Unsur L K M D - Sekretaris i : Unsur L K M D - Bendahara : Unsur L K M D - Anggota : 1 orang dari Unsur L K M D atau unsur lain yang dipandang : mampu sebagai penanggung jawab PRWM i
! BAB I I I PENGGUNAAN A L O K A S I DANA DESA Alokasi Dana DesaKeputusan KabupatenBupati Pacitanadalah tahunsbb: 2011 dengan pembagian berdasarkan klasifikasi yang di etapkan dengan KLASl DANA NO JUMLAH ADD JUMLAH TOTAL FIKASI ADDM ADDP TIAP DESA (Rp.) 1. 2. 3.
I II III
(Rp.)
fRp.>
60.000.000 60.000.000 60.000.000
40.000.000 30.000.000 20.000.000
(Rp.)
100.000.000 90.000.000 80.000.000 JUMLAH
5.800.000.000 3.870.000.000 5.200.000.000 14.870.000.000
RAMBU-RAMBU 1 Rambu-rambu penggunaan bantuan langsung ADD untuk tahun anggaran 2011 dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:140/640/SJ tanggal, 22 Maret 2005 adalah sebagai berikut: \ 7
A. B I A Y A NON FISIK (B^anja aparatur,operasionaI dan administrasi sebesar 30% dari Stimulan ADD) Digunakan untuk Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi yang antara Iain sebagai berikut: i a. Rutin Pemerintahan Desa; b. Rutin L K M D ; ; c. Rutin PKK Anak dan Balita; d. Karang Taruna; e. LKD/BUMDes; ; f. Pendataan profil Desa; g. Iain-lain sesuai kebutuhan yang sudah dimusyawarahkan sehingga kebutuhan Desa satu dengan yang lain bervariatif B . B I A Y A FISIK (Balanja publik dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari Stimulan ADD) Digunakan untuk Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang antara lain sebagai berikut: a. Prasarana Produksi; i b. Prasarana Sosial; ! (
c. d. e. f. g. h. i. j.
Prasarana Perhubungan; Prasarana Pemasaran; Pemugaran Rumah Warga Miskin (PRWM) yang sebelumya sudah melalui pemetaan Desa; Program pendidikan usia dini seperti: TK, Play Group, RABA, PAUD dan PoUndes yang belum dianggarkan oleh Dinas terkait; Iain-lain sesuai kebutuhan yang sudah dimusyawarahkan sehingga kebutuhan desa satu dengan yang lain bervariatif. Sebagai catatan bahwa untuk Pemugaran Rumah Warga Miskin wajib untuk dianggarkan. Bagi Desa yang belum memiliki tugu batas Desa untuk dianggarkan pembangimannya dengan mempertimbangkan dana yang ada. Obyek kegiatan ADD bukan kegiatan yang merupakan kewenangan dinas terkait.
SANKSI I Pelanggaran atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan A D D kabupaten Pacitan Tahun 2011 akan mendapatkan sanksi dan akan ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran tersebut yang antara lain sebagai berikut: 1. Desa yang pelaksanaan Program ADD-nya tidak sesuai dengan RAB; 2. Kurangnya dukungan/ partisipasi masyarakat serta pembangunannya tidak sesuai dengan skala prioritas yang telah ditctapkan berdasarkan musyawarah; 3. Jadwal yang telah ditentiJcan tidak bisa selesai dengan alasan kekurangan dana dll; 4. Pembuatan SPJ yang tidak sesuai dengan SOP dan tidak tertib; 5. Permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Desa beserta para Pengelola yang bertangung jawab dengan cepat, cermat dan tepat waktu; > 6. Hasil pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan dari warga masyarakat Desa maka Desa tersebut perlu diberikan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku; 7. Apabila teijadi penyimpangan atau penyelewengan dalam penyelenggaraan Program A D D maka penyelesaian pada tingkat pertama dilakukan langsung oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut: \ a. Menugaskan Aparat Pengawas di Kabupaten Pacitan untuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap penyimpangan/ penyelewengan Program ADD b. Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut terbukti tidak sesuai dengan Peraturan 6aa Perundangan yang berlaku, maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku c. Melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau melakukan tuntutan berdasarkan hukum pidana dengan jalan menyerahkan kepada pihak yang berwenang d. Melaporkan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud point a, b dan c diatas kepada Bupati ; ; ;
BAB. I V PENUTUP
<
Standar Pelayanan Publik (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011, diharapkan bisa benar-benar dipahami Kepala Desa dan para Pengelola sehingga dapat menguasai sistem perencanaan dan pelaksanaan dimasing-masing Desa serta diharapkan hasilnya akan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang secara spesifik memberikan keleluasaan kepada pemerintah Desa dalam mencukupi kebutuhannya. Program Bantuan A D D agar dimasukkan dalam APBDes sesuai dengan klasifikasi Desa sesuai Keputusan Bupati Pacitan tentang Jumlah Desa Fcnerima Bantuan ADD setiap Desanya. i
1
> t
t I I
\
i
Mekanisme maupun penggunaan anggaran ADD Tahun 2011 serta pengelolaan administrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban agar mengacu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam hal ini Sandar Opersional Prosedur (SOP), segala bentuk kegiatan A D D yang menyimpang akan ditindak secara tegas sesum dengan perundangan yang berlaku. \ B a ^ Desa yang sudah dua kali (2 kali) memprogramkan pembangunan Balm/Kantor Desa dan sekarang akan mengajukan program pembangunan yang sama lagi maka supaya mengajukan Pennintaan Surat Rekomendasi yang dilcngkapi alasan-alasan yang Icngkap dan diiandatangani Ketua BPD dan Kepala Desa serta diketahui oleh Camat yang kemudian dikirimkan kepada Bupati Pacitan Cq. Kepala Bapemas dan Pemerintahan Desa, hasil rekomendasi (disetujui/ tidak disetujui) dalam waktu dekat akan diberikan surat balasan resmi. Selanjutnya apabila diperlukan, maka untuk memberikan keleluasaan atau kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Pemerintah Desa diberi wewenang untuk mengatur secara lebih rinci, penggunaan dana tersebut supaya discsualkan dengan situast dan kon^si serta kebutuhan Desa yang bersangkutan sepanjang tidak bcrtentangan dengan SPP dan SOP kegiatan A D D Kabupaten Pacitan Tahun 2011 yang telah disetujui dan ditctapkan oleh Tim Koordinasi A D D , yang tccpenling segala sesuatunyu harus dimusyawarahkan secara mufakat. f
\
W A K I L BUPATI PACITAN
I
Cap.ttd I L G . SOEDIBJO
r 1 I
! i i 1 ; i i t
i r I
I
i !
! V T I
)
! i I
I *
i I
I
i I
! n I 1
LAMPIRAN I I : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : TAHUN 2010 TANGGAL ' Z3 • IZ -2010
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BANTUAN LANGSUNG A L O K A S I DANA DESA (ADD) K A B U P A T E N PACITAN T A H U N A N G G A R A N 2011 i 1
I.
II.
I
FENDAHULUAN j Latar Belakang | Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, penmgkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat; Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa keseluruhan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; ' Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; j Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari Pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan otoncminya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Maksud dan Tujuan | Maksud kegiatan ADD imtuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan tujuan penggunaan ADD yaitu: | a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan; I b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekeija dan benaaha bagi masyarakat Desa; ; d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. LANDASAN PELAKSANAAN Dasar pelaksanaan pelayanan kegiatan ADD yaitu: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara; ; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; : 9. Intruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan; 10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ perihal A D D Bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa; 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/2328/ PMD, tanggal, 20 November 2007 Perihal Pelaksanaan' Pengelolaan Keuangan Desa dan Penetapan Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahim 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa; f 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011. t
III.
TAHAPAN PERENCANAAN
Agar kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Bantuan ADD dapat dilaksanakan secara terkendali serta mencapai sasaran sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: f ; 1. Penjaringan aspirasi dari masyarakat melalui dari RT/RW dan Dusun. 2. Musyawarah Desa (Musdes) Musyawarah yang dihadiri dari semua stekholder untuk menentukan prioritas kegiatan/ pembangunan yang akan dibiayai oleh ADD. 3. Penulisan/ Penyusunan Proposal Dalam tahapan ini dilakukan oleh Desa setelah tercapai hasil mufakat dari Musdes yang kemudian dituangkan dalam proposal kegiatan ADD. 4. Menyusun APBDes ; setelah Proposal selesai maka perlu disusun Peraturan Desa tentang APBDes yang didalamnya memuat Alokasi Dana Desa. 5. Verifikasi Proposal ' Setelah tersusun maka dilakukan pengecekan dan pastikan kegiatan yang tertuang dalam proposal kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan yang pada akhimya secara kolektif akan diusulkan ke Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan. 5 . 1 . Biaya Administrasi A. Biaya administrasi pembangunan fisik Biaya administrasi pembangunan fisik (belanja publik dan pemberdayaan masyarakat) diambilkan 6 % dari Pagu Biaya Fisik dengan rincian sebagai berikut: a b
Biaya Administrasi Pembangunan Fisik Gaji TPK ' Jumlah
3% 3% 6%
Rincian Penggunaan Biaya Administrasi Pembangunan Fisik a. Biaya Administrasi Pembangunan Fisik sebesar 3 % digunakan untuk: (1) . Biaya gambar Pembuatan gambar dilakukan oleh salah satu Anggota TPK Desa, gambar fisik yang akan dibangun setelah selesai digambar kemudian ditandatangani penggambar dan diketahui Kepala Desa serta disahkan oleh Camat masing-masing. (2) . Biaya pembuatan papan nama dan prasasti proyek (3) . Biaya foto 0%, 50% dan 100%. Untuk Pemugaran Rumah Warga Miskin dan foto rencana ke^atan fisik yang ditampilkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. (4) . Biaya administrasi proyek antara lain pengadaan A T K dan biaya foto kopi dll.
40cm
Dengan Rahmat TUHAN YME Pembangunan Fisik Dart Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Telah Selesai Dilaksanakan Pacitan, Kepala Desa
60cm
SUGENG Gbr. Format Contoh Prasasti
(
(
:
9(tg
•• PROYEK BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2011 1. Digunakan untuk membal 2. Dengan ukuran/volume: a. Panjang b. Lebar c. TinggI 3. Sumber dana a. APBD Kabupaten b. Swadaya Mum! : Jumlah
6Q:g
4. Pelaksanaan kegiatan i Selesai tanggai
I ?
b.
Gbr, Format Papan Nama Proyek
Biaya Gaji T P K 3% digunakan untuk: > Ketua i > Sekretaris > Bendahara i >
Anggota (satu orang sebagai penanggung jawab PRWM)
Contoh perhitungan Gaji: "SSv
Kegiatan TPK Sarana dan Prasarana (Sarpras) dianggarkan Rp. 70.000.000.00 maka untuk gaji pengelola sebesar 3% x Rp 70.000.000,00 = Rp. 2.100.000.00 selama 10 bulan dengan perhitungan: Rp. 2.100.000,00 =Rp. 210.000,00 perbulan 10 bulan
Dengan rincian pembagian -
Ketua
: = Rp. 52.500,00perbulan
-
Sekretaris
: = Rp. 52.500.00perbulan
-
Bendahara J = Rp. 52.500,00perbulan
-
Anggota
• =Rp. 52.500.00perbulan
Supaya dimusyawarahkan, dibagi secara proporsional
B. Biaya Gaji Pengelola Kegiatan Non Fisik Biaya Gaji Pengelola Kegiatan Non Fisik (belanja aparatur, operasional dan administrasi) atau Gaji Pengelola kegiatan Non Fisik maksimal 10 % dari pagu masing-masing kegiatan nonfisik misal: ; 73. 7s.
Kegiatan Rutin PKK dianggarkan Rp. 6.000.000,00 maka untuk gaj'i pengelola sebesar 10% X Rp. 6.000.000.00 = Rp. 600.000.00 selama 10 bulan dengan perhitungan: Rp. 600.000,00 1. „„„ , , =Rp. 60.000,00/jeriw/an 10 bulan
Dengan rincian pembagian -
Ketua
= Rp. 25.000,00perbulan
-
Sekretaris
= Rp. 20.000,00perbulan
-
Bendahara
= Rp. 15.000.00perbulan
Supaya dimusyawarahkan, dibagi secara proporsional
Gaji sebagaimana diatur diatas masing-masing kegiatan dibayarkan selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Maret s/d Desember 2011 dan dibayarkan perbulan sampai kegiatan berakhir dan seseorang yang mengelola lebih dari dua kegiatan maksimal mendapatkan Gaji bersumber dari satu kegiatan. , TAHAPAN P E N C A I R A N : Pencairan dilakukan dengan dua tahap, hal ini dilakukan sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas program Alokasi Dana Desa (ADD). Tahap I Pencairan Tahap I dicairkan sebesar 70% (dari Pagu) dengan rincian sebagai berikut: a. 55% (dari Pagu ADD) digunakan untuk kegiatan Fisik b. 15% (dari Pagu ADD) digunakan untuk kegiatan Nonfisik Tahap I I Pencairan Tahap I I dicairkan sebesar 30% (dari pagu) dengan rincian sebagai berikut: a 15% (dari Pagu ADD) digunakan imtuk kegiatan Fisik b. 15% (dari Pagu ADD) digunakan untuk kegiatan non fisik Perlu mendapatkan perhatian bahwa untuk pencairan tahap I I baru bisa dilakukan apabila pencairan tahap I SPJ sudah dapat dipertanggungjawabkan minimal 90 %
M E K A N I S M E PENCAIRAN DANA
1
1
M E K A N I S M E PELAPORAN SPJ D A N REALISASI PERKEMBANGAN
BUPATI
Perlu mendapatkan perhatian bahwa masing-masing pengelola kegiatan baik fisik maupun non fisik sebagai bentuk akuntabilitas untuk membuat SPJ sesuai dengan anggaran yang diterima dalam satu tahun kegiatan. ' V. PENYUSUNAN PROPOSAL PENGAJUAN PROPOSAL; Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa harus dituangkan dalam proposal, yaitu proposal penggunaan dana ADD dimana format penulisannya adalah sebagai berikut: Halaman Sampul Halaman Daftar Isi Halaman Pengesahan BAB
BAB
BAB
BAB
FENDAHULUAN A . Latar Belakang Pembangunan Desa B. Maksud dan Tujuan I I Penggunaan Dana ADD A . Rencana Anggaran Biaya/ RAB B. Rekapitulasi Rencana Belanja C. Time Skedul/ Jadual Kegiatan ADD I I I LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola dan Tim Pelaksanan Kegiatan ADD 2. Berita Acara Swadaya Masyarakat 3. Peta Lokasi Kegiatan 4. Foto 0% (end persen) 5. Foto Copy KTP dan Buku Rekening Bank JATIM dari PJAK/ Bendahara ADD. I V PENUTUP Berisi harapan dan masukan I
I
i
VI.
FORMAT RENCANA ANGGARAN 6 . 1 . F O R M A T RENCANA ANGGARAN B I A Y A (RAB) RENCANA A N G G A R A N B I A Y A I Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi serta Belanja Publik dau Pemberdayaan Masyarakat T A H U N 2011
Desa Kecamatan Kabupaten NO.
Pacitan NAMA KEGIATAN
1 I
RINCIAN URAIAN KEGIATAN
V O L U ISATUANI H A R G A HUMLAHl ME Org,kali SATUAN B I A Y A (Rp.) (Rp-)
KEGIATAN NON FISIK Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi: Rutin Pemerintah Desa - ATK (tulis rincian A T K ) - Gaji (kegiatan sesuai hasil musyawarah) Rutin L K M D Karang Taruna
TOTAL A B K E G I A T A N FISIK ' Belanja Publik dan \ Pember-dayaan 1 Masyarakat: ] Fisik Sarana Prasarana '. 2. (kebutuhan untuk dirinci) PRWM (dimungkinkan \ kebutuhan masing-masing tidak sama). ' TOTAL B J U M L A H (A-t-B) Kepala Desa [
Ketua BPD
Ketua L K M D
Beberapa halyang perlu diperhatikan dalam penyusunan ini: a, Tidak boleh menganggarkan Perjalanan dlnas(diallhkan ke biaya konsultasi untuk biaya transport dengan jarak minimal 10 Km) b. Semua bentuk kegiatan dirinci sesuai dengan kebutuhan rill (misal ATK dlrlncl, Gaji dirinci, PKK Anak & Balita dirinci, FlslkSarpras dan PRWM)
6.2. FORMAT R E K A P I T U L A S I RENCANA BELANJA Rekapitulasi Belanja Kegiatan A D D Tahun 2 0 U Desa Kecamatan Kabupaten
Pacitan
NAMA KEGIATAN
NO
PANJANG ' (m)
^ 3 KEGIATAN BELANJA APARATUR, OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI
A.
Rutin Pemerintah Desa Rutin L K M D Rutin PPK, Anak dan Balita Karang Taruna LKD/BUMDes Pendataan Profil Desa (sesuai dengan musyawarah)
B
TOTALA KEGIATAN BELANJA P U B L I K DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Prasarana Produksi - Bendungan - Waduk - Saluran Irigasi (sesuai RAB) SUBTOTAL Prasarana Sostal • • -
BalaiDesa Balai Dusun Masjid PantiPKK
- KantorDesa - KantorBPD - KantorLKMD T
VOLUME LUAS
UNIT
ADD (Rp.)
SUMBER DANA SWADAYA JUMLAH (Rp.) (Rp.)
8
- Saluran Air Bersih - MCKUmum - LaoanEan Olah M^x*^^ M*M,x J,^%M*>
*%M**
Raga
!
!
! (cpctini P A T ) )
i
3
SUBTOTAL \
*
B• •
3
Prasarana Perhubungan - Jalan Aspal - Jalan Makadam
\
\
r T
....
- Jalan Perkerasan - Jembatan - Talud jalan - Penguat badan jalan SUBTOTAL 4
Prasarana Pemasaran
'i
:
1
li «aaaaa«aa
- Kios Dcsa J - A J d 1
C M I 4 1
1
a • a a • a ••••aaaaa ••••••••a
•
SUBTOTAL 5
Pemugaran Rumah Warga Miskin (PRWM): • Dusun/Nama IT c i l l U I l k
- uusun/ nama Femilik (sesuai RAB)
i
i I
i
(
SUBTOTAL 6
Prasarana Pendidikan M i l i k Desa - Gedung PAUD
t 1
\
i «>••>*
-GedungTK (sesuai RAB)
Baaaaaaaa ••>•*•••«
I
••a a •
a**a*«aa*
SUBTOTAL
Kepala Desa
I
Ketua BPD
Ketua L K M D
Ket. Petuniuk Pengisian Kolom 1 : cukup jelas 2). Kolom 2 : cukup jelas Kolom 3 : diisi apabila suatu Desa akan mengalokasikan anggaran untuk prasarana perhubungan 3). dan prasarana produksi. Kolom 4 : diisi apabila Desa akan mengalokasikan anggaran untuk prasarana sosiaI,pemasaran 4). dan prasarana pendidikan milik Desa. 5). Kolom 5 : diisi jumlah prasarana yang akan dibangun. 6). Kolom 6 : diisi besamya anggaran kegiatan yang bersumber dari dana ADD. : diisi besamya dari nilai swadaya yang ada pada masing-masing kegiatan tersebut Kolom 7 7). : diisi jumlah dari anggaran A D D masing-masing kegiatan dan besamya swadaya 8). Kolom 8 masyarakat yang mendukung setiap kegiatan 6.3. FORMAT J A D W A L K E G I A T A N ADD J A D W A L K E G I A T A N ADD T A H U N 2011 Desa Kecamatan Kabupaten
)
I
6.4.
F O R M A T L E M B A R PENGESAHAN LEMBAR PENGESAHAN : Proposal Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) ! TAHUN 2011 PROGRAM KEGIATAN
a.
Bantuan LangsungADD Kegiatan Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi (1) . Rutin Pemerintah Desa (2). Rutin LKMD (3). Karanglaruna (4) . PKK anak dan balita (5) . Dst Kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (1) . Prasarana Produksi (2) . Prasarana Sosial (3) . Prasarana Perhubungan (4) . Prasarana Pemasaran (5) . Pemugaran Rumah WargaMiskin (PRWM) (6) . Dst ...(sesuai kegiatan yang direncanakan)
ANGGARAN
1. ! APBD Kabupaten 2. •• Swadaya ' JUMLAH
-Rp. lEil
(anggaran AOOJ , gml. Selurvhswadaya)
-Rp..
Desa , - . . . . 2011 Sekdes/ PJOK MAMA NIP. Mengetahui/ mengesahkan, Camat.
N^MA
Ketua BPD
NAMA
KEPALA DESA.
NJ\MA
NIP.
7
1 i
6.5.
CONTOH F O R M A T SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA A D D
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN I KECAMATAN I DESA
^
^alan
' ;
\ i
No
Telp
KEPUTUSAN K E P A U DESA NOMOR TAHUN2011 TENTANG
TIM PENGELOLA DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ; ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2011. K E P A U DESA. Menimbang
bahwa dalam mengatur p^aksanaan kegiatan ADO Tahun 2011 di Desa Kecamatan maka peitu dibentuk Tim Pengelola dan Tim Pelaksana Kegiatan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 dengan menetapkan daiam Keputusan Kepala Desa.
Mengingat
1. 2. 3. 4. ' 5. i 6. I 7. i I 8. ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sumbersumber Pendapatan Desa; Keputusan Bupati Padtan Nomor 296 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sdragian Kewenangan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat; Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor .... Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Padtan; Keputusan Bupati Pacitan Nomor 186.45/ /408.11/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Klasifikasi Desa Penerima Bantuan Langsung Alokasi Dana Des3(ADD)TahunAnggaran2011 Peraturan Bupati Radian Nomor.... Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi dana Desa (ADO) Kabupaten Padtan Tahun 2011. MEMUTUSKAN
Menetapkan, Pertama
Membentuk Tim Pengelola dan Tun Pelaksana Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebagaiman tersebut dalam Lampiran Keputusan in). i
Kedua
Tim dimaksud diklum 'Pertama' mempunyal tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalamPetunjuk Pelaksanaan ADD Kabupaten Padtan Tahun 2011
Ketlga
Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditelapkan i i
DItetapkan Padatanggai
: Nama Desa : .-.....-2011.
KEPAU DESA
NAMATERANG
f 1
I t
1
\ t
1 k
r
K i
i
LAMPIRAN
:
SURAT KEPUTUSAN K E P A U DESA NOMOR : Tahun 2011 TANGGAL : 2011
PENGELOU KEGIATAN ADO TAHUN 2011 DESA NO.
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN O A U M P E N G E L O U KEGIATAN ADD
1
Sekdes
PJOK-ADD Desa
II
Kfiiir K^imnrir^n
P.IAK-Ann n*i«a/ Rfinrtahara Ann n « f l
Kaur Keuangan
Bendahara Kegiatan Rutin Pemerintah Desa
Ketua LKMD
Ketua TPK Fisik Prasarana/ PRWM
III
I
IV s
V
VI
Sekretans
!
LKMD
i
Anggota
Bendahara Sebagai Penanggung jawab PRWM
-
Ketua PKK Desa
i
PKK Desa
Sekretaris
I
PKK Desa
Bendahara
i i
Ketua Karang Taruna
Ketua Pengelola Kegiatan Rutin PKK, Anak dan Balita
Ketua Pengelola Kegiatan karang taruna
i Karang Taruna
Sekretans
Karang Taruna
Bendahara
I Ketua LKD
Vll i i
Sekretaris
LKD
Bendahara
Anggota LKMD
VIII
>
i
Ketua Pengelola Kegiatan LKD
LKD
Ketua pengelola rutin LKMD
LKMD
Sekretaris
LKMD
Bendahara
Lain-lain sesuai dengan ketentuan
Kepala Desa.
6.6.
F O R M A T BERITA A C A R A SWADAYA M A S Y A R A K A T i
BERITA ACARA SWADAYA/ SUMBANGAN M A S Y A R A K A T
Pada hari ini N A M A HARI Tanggal. ^(DISI HURUF) _(DIS1 HURUF) Tahun (DlSl HURUF) , Bertempat di Desa Kecamatan ;_Kabupaten Pacitan.
Bulan ,
Kami yang bertandatangan dibawah ini mewakil seluruh warga desa, beserta unsurunsur Perangkat Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, A l i m Ulama dan Organisasi Desa lainnya serta masyarakat. Dengan ini memutiiskan bahwa dalam rangka melaksanakan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) sangatlah dibutuhkan swadaya masyarakat maka imtuk itu desa kami sepakat melaksanakan swadaya yang berupa: 1. Material 2. Uang \ 3. Lahan 4. Tenaga Keija HOK) ' 5. dll. ; I
Demikian Berita Acara kami buat dengan sebenamya.
Ketua BPD
Kepala Desa
Catatan; hasil Swadaya masyarakat ini untuk diisi realita di masing-masing desa dan dibukukan secara baik. I
V H . PELAPORAN i 7.1. Laporan SPJ ' masing-masing pengelola kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik pembuat SPJ Tahap I dan Tahap I I masing-masing dibuat rangkap 4 (empat) lembar dengan ketentuan sebagai berikut: Ts.
Lembar
I
(Asll) dikirim ke Bapemas & Pemerintahan Desa tanggal 10 setiap bulan
"is.
Lembar
I I (copy) dikirim ke Kecamatan,
7s.
Lembar
I I I (copy) sebagai arsipnya PJAK Desa dan
7S^
Lembar
I V (copy) sebagai arsip masing-masing Pengelola Desa. I
i
7.2. Laporan Realisasi Keuangan Laporan Realisai Keuangan penggimaan ADD dilaporkan tiap bulan setiap tanggal 5 sesuai bulan bersangkutan. * V I I I . FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 8.1. BUKU KAS U M U M a. Khusus PJAK : PROGRAM K E G I A T A N A L O K A S I DANA DESA K A B . PACITAN i T A H U N ANGGARAN 2011 i B U K U KAS U M U M Desa Kecamatan Keadaan Bulan PAGU ADD PAGU Swadaya Total PAGU :
Halaman: flilHENULLUAKAlfli
/ij/i'.iy !;L.L
]
JUMLAH JUMLAH S/D BULAN LALU JUMLAH SEMUA S/D BULAN INI SISA StSA PAGU BELUM DISERAP: Rp. (pagu TOTAL ADD DAN SWADAYA - semua Jml, Pengeluaran) Pada hart Ini Senln tanggal Oleh kami didapat dalam Kas sebesar; Terdirt dart: | a) . Tunal Rp. ) b). Saldo Bank Rp. c) . Surat Rp. Jumlah Rp. Mengetahui KEPALA DESA —
NAMATERANQ
I
PJOK Desa
Desa ..„ - . . . . - 201 PJAK Desa Selaku Bendahara
NAMA
NAMATERANQ
Beberapa penjelasan yang perlu diperhatikan dalam pengisian buku kas umum: Buku kas umum Inl digunakan untuk membukukan: Hasil swadaya masyarakat, Pencairan tahap pertama dan kedua, Penyerahan ke masing-masing pengelola kegiatan. Sehingga untuk mempermudah administrasi hasil transaksi dari masing-masing kegiatan cukup dibukukan dalam buku kas Bantu kegiatan.
t
i L i
t
b.
i Untuk Masing-masing kegiatan/ Rutin Kegiatan t
1.
Buku Kas Bantu Kegiatan PROGRAM K E G I A T A N A L O K A S I DANA DESA K A B . PACITAN T A H U N A N G G A R A N 2011 ; B U K U KAS BANTU KEGIATAN:
Desa
:........
. [
Kecamatan
:
Keadaan Bulan
: ...............
j
: PENERIMAAN URAIAN
I I
PAGU ADD TANGGAL
i
i
t
PENGELUARAN URAIAN
TANGGAL
JUMLAH (Rp.)
NO BUKTI
.
JUMUH (Rp.) , • ••
-
1-
'a
-.
2 -, .
.
r
- 4
3
5
6
7
i'.-.
i t
T
I I
[ i
\ I
t 1
JUMLAH JUMLAH S/D BULAN LALU JUMLAH SEMUA S/D BULAN INl
f t
*
JUMLAH JUMLAH S/D BULAN LALU JUMLAH SEMUA S/P BULAN INI
SISA
( Mengetahui, Kepala Desa
(
| |
")
i
Ketua»..« (misal L K M D )
(
)
Desa...., ...-....-2011 Bendahara (LKMD)
(
")
V
I
i j Keterangan: a. Untuk yang tanda tangan Kas Bantu Keg. Rutin Pemerintah Desa adalah PJAK, PJOK dan mengetahui Kepala desa sebagai penggima anggaran. b. Untuk yang tanda tangan Kas Bantu Keg. Rutin selain Pemerintah Desa dan PJAK adalah Ketua Kegiatan,' Bendahara Kegiatan dan mengetahui Kepala desa sebagai pengguna anggaran
2.
Regester Fenutupan Kas REGISTER PENUTUP A N KAS PROGRAM K E I A T A N A L O K A S I DANA DESA (ADD) ; KEGUTAN:
Tanggal Fenutupan Kas bulan lain ini Nama Pemegang Kas/ Bendahara Tanggal Fenutupan Kas bulan lalu lain Jumlah Semua Penerimaan s/d bulan ini Jumlah Semua Pengeluaran s/d bulan ini Saldo Buku i Saldo Kas ! Terdiridari: : a. Uang Kertas ; Pecahan Rp. 100.000,00 = Pecahan Rp. 50.000,00 = Pecahan Rp. 20.000,00 = Pecahan Rp. 10.000,00 = Pecahan Rp. 2.000,00 = Pecahan Rp. 1.000,00 = Pecahan Rp. 500,00 = Pecahan Rp. 100,00 = i Jumlah b.
c.
Uang Logam Pecahan Rp. Pecahan Rp. Pecahan Rp. Pecahan Rp. Pecahan Rp.
: - 20.... : : -.....-20.... : Rp.... : Rp , ; Rp : Rp
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar Uang Kertas
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1.000,00 = keping 500,00 = keping 200,00 = keping 100,00 = keping ; 50,00 = keping •I Jumlah Uang Logam
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
, , , ,
Kertas Berharga Dan Bagian Kas Yang Diijmkan Ordonatur/ SP2D, Wesel, Cek, Saldo BanK, Rp. Materai dan Lain Iain • L
d.
Jumlah Keseluruhan t Perbedaan Positifi' Negatif antara Saldo Buku dengan Saldo Kas 1 Penjelasan Perbedaan Positif/ Negatif (bila ada):
Rp. Rp.
1
Mengetahui, Kepala Desa
.'
i i
Desa....,2011 Bendahara — ( m i s a l LKMD)
(
)
2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nania : : Jabatan : • • i
I Bahwa pada hari ini tanggal 2011, Kami selaku penanggung jawab Dana ADO Desa 2011 melakukan pemeriksaanterhadapdana Mokasi Dana Desa / ADD untuk kegiatan Peningkatan LKMD 2011 kepada:
j Nama : \. Jabatan : j Yang dengan Keputesan Kepala Desa Nomor: Tahun ditugaskan sebaga Bendahara LKMD Desa tahun anggaran Berdasar hasil Pemeriksaan Kas serta bukt^bukti la'nnya, kami menemui kenyataan sebagai berikut a. b. c. d. e.
Uang Kertas Bank, uang recehan SPM dan pembayaran lainnya Surat/Barang berharga yang diijinkan Saldo Bank Materai :
Rp., Rp.. Rp., Rp., Rp.,
Jumlah i Saldo u ^ menurut Buku Kas ADD, Regester dan sebagainya Perbedaan Negatif/Posrtif antara Saldo Kas dan S^do Buku
: Rp., : Rp. : Rp.,
Desa..
,.2011.
Bendahara LKMD
Kepala Desa Selaku Penanggung jawab ADD
NAMATERANG
NAMATERANG
3.
Buku Pajak Masing-masing kegiatan P R O G R A M K E G I A T A N A L O K A S I D A N A DESA K A B . PACITAN T A H U N ANGGARAN 2011 ! B U K U PAJAK PPH/PPN KEGIATAN:
D e s B
'
i
K e c a m a t a n B u l a n N O .
T A N G G A L
U R A I A N f
X
-
2
.
•
3
P E N E R I M A A N
P E N G E L U A R A N
:
(Rp.)
(Rp.)
!
4
5
I
f
I
J
; JUMLAH JUMLAH S / D BULAN
LALU
J U M L A H S E M U A S / O B U L A N INI SISA
Mengetahui, Kepala Desa
(
] 1
.)
I
Ketua—. (misal L K M D )
(
)
Desa....,2011 Bendahara ......(LKMD)
(
0
Keterangan : a. Untuk yang tanda tangan Buku Pajak Keg. Rutin Pemerintah Desa adalah PJAK, FJOK dan mengetahui Kepala desa sebagai pengguna anggaran. b. Untuk kegiatan yang Iain yang tanda tangan Buku Pajak adalah Bendahara Kegiatan, Ketua Kegiatan dan mengetahui Kepala desa sebagai pengguna anggaran. c. Dari masing-masing pengelola kegiatan ADD wajib memiliki buku pajak PPH dan PPN.
i
I
8.2.
K U I T A N S I D A N PENDUKUNG i
Contoh Kuitansi Kuitansi A T K j
Kuitansi Konsumsi Rapat
Beberapa penjelasan yang perlu diperhatikan; a. Segala bentuk transaksi kuitansi tanpa melihat berapapun nilai dan Jumlah barangnya harus dilampiri nota pembelian dari penyedia barang dan jasa. b. Kuitansi kegiatan yang memerlukan lampiran seperti rapat dll Jumlah orang antara kuitansi dan daftar hadir harus sama. c. Kuitansi hasil transaksi ditanda tangani oleh: Penyedia barang dan jasa, bendahara kegiatan dan mengetahui Kepala Desa sebagai pengguna anggaran.
Daftar Hadir Rapat/ Penyuluhan Selain Kuitansi Konsumsi perlu dilampiri Dafiar hadir rapat dan notulen hasil rapat/ penyuluhan sebagai kelengkapannya.: I
i
I
; DAFTAR HADIR RAPAT Ke^atan: RapaL . Tahun 2011
Desa Kec. Kab. Tanggal NO. 1 2 3
20
Pacitan 05 - 03 -2011 NAMA ,
MAMAT
TTD 1. 2. 3.
19. 20.
KEPALA DESA.
NAMATERANG
V
NOTULEN RAPAT PELAKSANAAN KEGIATAN ADD LKMD Desa
Hari dan Tanggal Jumlah yang hadir Materi
Mengetahui Ketua LKMD Desa
NAMATERANG
i I
Notulis
NAMATERANG
I KO.B j DAFTAR PENERIMAGAJI Alokasi Dana Desa Tahun 20 11 Kegiatan: Rutin Pemerintah Desa
\ I Desa Kecamatan Kabupaten
auJan: Maret 2011 Ho.
NAMA
1 BENOWO
JABATAN
KEPALA DESA
GAJI (Rp.)
TANDA-TANGAT
50.000 X
2 ARISP j
SEKRETARIS/ PX)K DESA
40.000 2.
3 LUKMANW
BENDAHARA/PJAK DESA
30.000
JUMLAH
.
120.000
PXKdesa
Lunas dibayar, 29-03-2011 PJAK selaku Bendahara
- ^ ^ ^ NAM
NAMATERi NG
NAMATERANG
ai.
PENGGUNAAN HIATERAI Materi tersebut ditempelkan pada kwitansi atau surat peijanjian dengan ketentuan sebagai berikut < a Materai Rp. 3.000: pembelian > Rp. 250.000,00 s/d Rp. 1.000.000.00 b. Materai Rp. 6.000: pembelian > Rp. 1.000.000,00 c Dalam pengadaan barang dan jasa untuk mempermudah proses administrasi, sebaiknya dalam satu transaksi {kwitansi) bdak mel^N nitai Rp.S.000.000,00 sehingga dalam membuat pertanggungjawaban (SPJ) cukup kwilansi dan materai secukupnya serta dilampiri nota pembelian. Tanpa harus membuat pasanart, namun tetap dikenakan PPN 10% dan PPHZt 1,5% (Khusus Toko yang mamtm NPWP) atau PPH22 3% {bagi toko yang tidak mmlkikt NPWP). Dan pka befanja barang dan iasa tf/atas Rp.5.000.000,00 tetap membuat pesanan (denganfyrmatsesuai contoh)
8.2.
KETENTUAN PAJAK
Ketentuan yang kena pajak Ga\\ Pengelola kegiatan ADD Gdak dikenai Pajak (diterimakan tap bulan) PembeHan diaUs Rp. 2.000.000,00 dikenakan PPN dan PPH Perhitungan Pajak Contoh
Perfjflungan, Misal beli Komputer seharga Rp.2.200.000,00 maka peihitungan pajaknya sebaga/ -
berikut I Mencart Harga Dasar
Harga D a s a r = ^ ' n i l . P e m b e l i a n Harga D a s a r = ^ x 2.500.000,00 = 2.000.000,00
-
-
MencariPPNlOVo Berarti PPNnya = 2,000.000,00 X 1 0 % = 200.000,00 MencariPPH22 ' ' P P h 2 2 " = H a r g a Dasarx1,SS(o "PPh22"=HargaDasarx1,5%
Untuk Toko yg tidak memiliki NPWP maka tarifnya 3%
= 2.000.000,00x1,5% = 30.000,00
CONTOH:
/
Hasil Transaksi Pengelola Barang Dan Jasa Yang Besamya Diatas Lima Juta BERITA ACARA SERAH T E R I M A BARANG ; Nomor:
Pada hari ini bertanda tangan dibawah i n i : '.
tanggal
tahun 2011, masing-masing kami
yang
j «
Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan: Seianjutnyadisebut P I H A K PERTAMA. Pihak pertama menyerahkan barang spesifikasi ^
kepada
pihak
kedua
berupa
Nama ]. NIP : :. Pangkat/Gol : .'. Jabatan: Selanjutnya disebut P I H A K KEDUA. Pihak pertama menyerahkan barang kepada pihak kedua. Pihak kedua telah menerima barang dari pihak pertama dan disaksikan oleh saksi. i
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pacitan, - -2011 Pihak Pertama
Pihak Kedua
Saksi Kades/PJOK/PJAK
1
dengan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KEOAIVIATAN DESA
Jalan
No
Telp
Pacitan,... Desember 2011
Kepada: Nomor Sifat Lampiran Perihal
416.2/120/408.50/2011 Penting/Segera l(satu)exempl Pengadaan Barang dan Jasa L
Yth.Sdr.DirekturCV. Jl Di PACITAN
Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa untuk Program Kegiatan ADD tahun 2011 kmni bennaksud akan mengadakan barang dan jasa berupa .dengan spesifikasi j Selanjutnya apabila Saudara berminat agar segera memberikan jawaban atas penyediaan barang dan jasa tersebut
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Kades/PJOK/Panitia
i
JI.
cv. PACITAN
Pacitan,
Desember 2011
Kepada: Yth. Sdr. Kades/ PJOK/ Panitia Desa
Nomor : 02/MDK/IV/2011 Sifat : Penting/Segera i i Lampirar: Perihal : Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa
Di PACITAN
Memperhatikan
surat
saudara
tanggal
Desember
2011 Nomor:
416.2/.../408.50/20U perihal: Pengadaan Barang dan Jasa, maka pada prmsipnya kami berminat untuk mencukupi kebutuhan barang dan jasa tersebut berupa sesuai spesifikasi
yang telah ditentukan.
I
Demikian atas perhatian dan keqasamanya disampaikan terima kasih.
Direktur CV.
i i
i >• i
i »
i i
s If-
I t
j i.
i \
1
Laporan Realisasi Kegiatan Bantuan Aiokasi dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 Keadaan: S/D ~ JOO„*(diisi sesuai bulan petaporan
N O
KEGIATAN
PAGU
Jan
Feb
Mar
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
/ n\ n.t..
A
Apr
Mei
BULAN Jan Jul
Ags
Sept
Okt
Nov
Des
Kealisasl
(8)
(9)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(10)
I f . T , . k L . i ; 1 r .1 „ —
Beianja rUDiiK nan Pemberdayaan (NONHSIK)
1
R. P E M D E S
2
R,LKMD
3
R , P K K . Anak& BaliU
4
R . Karang Taruna
5
Modal L K D / BUMPes Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi
B
1
Biaya Umnm Pemb. Fisik dan P R W M
X ; ')"• ,
Mengetahui, Kepata Desa Nama Terang
Nama Desa, ...........201. Sekdes/PJOK Desa Nama Terang
Sisa per kegiata n (17)
T I
\
B E B E R A P A PERUBAHAN DALAM J U K L A K DAN JUKNIS: •
1.
Semula Juklak dan Juknls menjadi Standar Pelayanan PubEk dan Standar Operasional Prosedur.
2.
Pembuatan tugu batas atas petunjuk bupati
3.
Pengenaan atas pajak pembelian barang dan jasa yang semula Rp. 1.000.000,00 menjadi Rp. 2000.000 keatas dipungut PPH Pasal 22 dan PPN.
4.
Untuk honor pengelola kegiatan yang semula insentif dan dikenakan pajak b«iibah menjadi gaji pengelola dan tidak dikenakan pajak (diteriinakan tiap bulan).
5.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) perorangan tidak lebih Rp.1.320.000,00 atau dalam satu tahun Rp.15.000.000,00..
6.
Form Pengad^n Barang dan Jasa khusus yang nilalnya Rp.5.000.000,00 keatas hams pakai
t pesanan. 7.
Untuk penyusunan APBDes mengacu pada SE Mendagri Nomor 37/2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang^ Desa. ) 1
\ i t
i (
i
i 1 I
I
i (
i
i
