BUPATI PACITAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 3( TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 3 ( TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PACITAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN Menimbang

a.:

c.

Mengingat

1. \ 2.1 j 3. : 1 : 4. I • 5. • : 6. ] ,' 7. : j

bahwa dalam rangka .meningkatkan.. efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang^asa Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfUngsi melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa; bahwa guna melaksanakan kelentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunif a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemermtahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kpta; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahim 2007 tentang Orgamsasi Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512 Jawa Timur ; Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

8. ' Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 \ tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 9. ' Peraturan Menteri Dalam Negeri'Nomor 13 Tahun 2006 tentang ; Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ; dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang \ Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan ; Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan; , 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang i Orgamsasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang ! Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang * Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang ; Pengelolaan Barang Milik Daerah. 16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten i Pacitan. I I

Memperhatikan :

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah. i

MEMUTUSKAN '

! 1

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PACITAN : i i

UNIT

BAB I KETENTUANUMUM •

••

\

Pasal 1

I

'

.

-,

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Khbupaten Pacitan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 4. Satuan Kcija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah di lingfcimgan Pemerintah Kabupaten Pacitan. , , 5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut "dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan imtuk memperoleh Barang/Jasa. 6. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran; Satuan Keija Perangkat Daerah .atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD. 9. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang^asa.

!

•

r

10. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfiingsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Pacitan. * 11. Kelompok Keqa Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut Pokja ULP adalah tim yang terdiri dari pegawai negeri bersertifikat keahlian pengadaan barang^asa pemerintah yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang^^sa di dalam ULP. 12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengerabangkan dan menimuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 14. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksl elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP. 17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekeqaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,' bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. ! 19. Pekeqaan Konstruksi adalah seluruh pekeqaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir ( brainware). 21. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekeqaan atau segala pekeqaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsidtansi, pelaksanaan Pekeqaan Konstruksi dan pengadaan Barang. ^

BAB I I

I

PEMBENTUKAN ULP

'

Pasal 2

-^

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan.

I !

BAB I I I KEDUDUKAN

\

Pasal 3

Kedudukan ULP adalah sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Pacitan, dan merupakan lembaga non struktural, berada dibawah koordmasi Bagian Administrasi Pembangiman Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan bertanggun^awab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. | I

j i

I

i t I

I

I

;

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

i

(1) Maksud dibentuknya ULP sebagaimana dimaksud dalara pasal 2 adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku f

I

(2) . ULP Kabupaten Pacitan dibentuk dengan tujuan: a. Membuat proses pengadaan barang^asa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; b. Menciptakan situasi yang kondusif dan bebas praktek KKN dalam proses pengadaan barang^asa bagi para pihak terkait guna mendukung pemermtahan yang bersih; c. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang5asa agar lercipta persaingan usaha yang sehat; d. Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi; e. Menjamin proses pengadaan barangj^sa pemerintah dilakukan oleh aparatur yang profesional. j ' i

I

BABY RUANG LINGKUP Pasal 5

(1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pelayanan/pembinaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ULP dapat menyelenggarakan/melakukan pembinaan pengadaan barang^asa yang dilakukan pihak atau intansi lain di lingkup wilayah Pemerintih Kabupaten Pacitan sepanjang ada permohonan resmi. (3) Pihak atau Intansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk: a. intansi pemerintah yang ada di daerah; atau , b. lembaga swasta. ; Pasal 6 i Ruang lingkup kegiatan pengadaan barang^asa yang dilaksanakan ULP meliputi: a. Pengadaan Barang 7 Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.pOO,00 (lima puluh juta rupiah). i

I j j

•

BABVI ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 7

ULP mempunyai fungsi pengkoordinasian, pelayanan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pembinaan kegiatan pengadaan baran&5asa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Pasal 8 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ULP mempunyai tugas: a. Melaksanakan Pengadaan Barang / Pekeijaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 Oima puluh juta rupiah); b. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan baraiig^asa kepada Bupati; c. Memberikan pertanggun^awaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA. ; d. Melaksanakan pengadaan barang^asa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement); e. Melaksanakan penyebar luasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang^asa pemerintah; f. Melaksanakan bunbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan; g. Melakukan monitoring dan cvaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa; h. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan; ' i. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan j . Menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ke daflar hitam dengan tembusan semua SKPD serta melaporkannya kepada LKPP. f

"

.

!

Bagian Kedua

.

Perangkat Organisasi

-

Pasal9 Perangkat Organisasi ULp terdiri dari: a. Kepala; \ b. Sekretariat; J c. Staf Pendukung; ; d. Bidang Pengadaan: ^ 1. Bidang Pengadaan Barang: > Pokja-pokja 2. Bidang Pengadaan Pekeqaan Konstruksi: > Pokja-pokja ! 3. Bidang Pengadaan Jasa Konsultansi: > Pokja-pokja 4. Bidang Pengadaan Jasa Lainnya: > Pokja-pokja j ' I

. •• ; ^- -

Pasal 10

ULP dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 11 (1) . Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala ULP. (2) .Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, sekretaris dibantu staf pendukung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. I

Pasal 12

(1) Bidang Pengadaan terdiri dari Bidang Pengadaan Barang, Bidang Pengadaan Pekeqaan Konstruksi, Bidang Pengadaan Jasa Konsultansi, dan Bidang Pengadaan Jasa Lainnya.

(2) Masing-masing Kelompok Kerja Bidang Pengadaan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggun^awab kepada Kepala ULP. (3) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam masing-masing bidang dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) ULP yang bertindak sebagai panitia pengadaan barang/jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia baran&jasa. Pasal 13 i 1

(1) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala ULP dalam suatu Keputusan. (2) Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP berasal dari anggota masing-masing bidang pengadaan sesuai dengan kebutuhannya., (3) Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP berjumlah gasal, beranggotakan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang (4) Susunan keanggotaan Kelompok Keqa (Pokja) ULP terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. (5) Kelompok Keqa (Pokja) ULP dipimpin oleh seorang Ketua Pokja yang bertanggungjawab kepada Kepala ULP melalui Ketua Bidang. (6) Kelompok Keqa (Pokja) ULP masa keqanya berakhir pada saat selesainya keseluruhan proses pengadaan barang/jasa, atau diberhentikan oleh Kepala ULP. r

Pasal 14

Bagan Susunan Organisasi ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini. I

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

i PasallS i (1) . Keanggotaan ULP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dalam suatu Keputusan; (2) . Ketua, sekretaris, dan anggota Pokja ULP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala ULP dalam suatu Keputusan. Bagian Keempat Tugas Perangkat Organisasi - .

. ..

Pasal 16 (1) Kepala ULP mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk ke^atan pengadaan barangjasa yang dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan. (2) Sekretariat ULP mempunyai tugas: , .* a Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga; b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan; c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kanton d. Menyediakan dokumen yang dibutuhkan Pokja ULP dalam melaksanakan pengadaan barang^asa; | e. Menyediakan dan: mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; , . • f. Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang^asa; . g. Menyediakan informasi kegiatan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat; h. Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan masyarakat; \ i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa;

j.

Melakukan perencanaan biaya dan usaha pengiirangan biaya pengadaan.

(3) Bidang pengadaan mempunyai tugas: a. Melakukan kajian terhadap proses pengadaan di bidang masing-masing. b. Membantu Pokja dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pengadaan barang^asa. (4) Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan mempunyai tugas: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi admmistrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. menjawab sanggahan; h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekeqaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bemilai paling tinggi RplOO.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); i. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; j . menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; k. membuat laporan j mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Bupati/ Pimpinan Institusi; dan I. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. ! m. Menandatangani pakta integritas. n. Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP dalam hal diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PPK: i 1) . pembahan HPS; dan/atau 2) . pembahan spesifikasi teknis pekeqaan. . 0 . Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. I

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur dalam ULP hams menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordmasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan orgamsasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing. (2) Mekanisme dan prosedur keqa ULP diatur lebih lanjut oleh Kepala ULP dalam suatu Peraturan.. •

i \

BAB V I I KEPEGAWAIAN

!

PasallS

(1) Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. Memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. Memiliki pendidikan minimal SI; c. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;

1

d. e. f. g. h. i.

Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggun^'awab dalam melaksanakan tugas; Memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah; Memahami keselunihan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan; MeiniliU sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; • • • Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai kepala ULP. f I

(2) Persyaratan menjadi anggota Kelompok Kerja Pengadaan di ULP adalah sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekeij aan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP; i f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan g. menandatangani Pakta Integritas. h. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil; (3) Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai anggota ULP memperoleh jenjang karir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pegaw^ negeri yang ditugaskan sebagai anggota ULP memperoleh tunjangan profesi yang besamya sesuai dengaii peraturan perundang-undangan. I

BAB V I I I

i

TATA KERJA

{

i i

Pasal 19

Hubungan keija ULP dengan SKPD meliputi: 1. mengadakan koordinasi dan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka proses pengadaan barang/jasa; 2. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 3. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang^asa; dan ; 4. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Bupati. : •• ! BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN ; Pasal 20 I

(1) .Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Naskah Dinas ULP diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.. ; (2) .Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pedoman teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala ULP. BABX KETENTUAN FERALIHAN DAN PENUTUP j : Pasal 21 Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentuimn Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. i

:

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pada tanggal

: Pacitan : ^ - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

IG. SOEDIBJO

! BABX KETENTUAN PERALIIUN DAN PENUTUP ;

Pasal 21

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. i

Pasal 22 t i

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. t

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan i 1 I I

f

Ditetapkan di pada tanggal

; Pacitan : 29Desember2010

WAKIL BUPATI PACITAN Cap.ttd IL G. SOEDIBJO

Dlundangkan di Pacitan Pada tanggal 29 Deseniber 2010 SEKRETARIS DAERAH

Pembina Utama Madya NIP. 1957I0I7 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 32 i I

1

i 1

k I 1

I

I

LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI PACITAN Nomor : 3 ( TAHUN 2010 Tanggal: g Q - 12 - 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PACITAN

KEPALA

SEKRETARIAT

STAF PENDUKUNG

{ BIDANG PENGADAAN BARANG

• : ;

BIDANG PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

BIDANG . PENGADAAN JASA KONSULTANSI

BIDANG PENGADAAN JASA LAINNYA

i

POKJA-POIUA

POtJA-POKJA

POKJA-POKJA

WA

POKJA-POKJA

I PACITAN

.G. SOEDIBJO