BUPATI PACITAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR i T A H U N 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN K E G I A T A N INSEMINASI BUATAN j D I KABUPATEN PACITAN DENGAN R A H M A T T U I I A N YANG M A H A ESA
Menimbang :
a.
b.
Mengingat
:
I BUPATI PACITAN, I bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Inseminasi Buatan di ICabupaten Pacitan, perlu adanya pengaturan pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan Di Kabupaten Pacitan.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Petemakan; 4. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan. I
MEMUTUSKAN
i
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN K E G I A T A N INSEMINASI BUATAN D I K A B U P A T E N PACITAN. ; i
BABl KETENTUAN U M U M Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan; 1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
t
t \ \
\
•'2. 3. 4. 5.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan; Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Pacitan; Inseminasi Buatan adalah pemasukan mani beku ke dalam alat reproduksi temak betina dengan menggunakan alat khusus dengan tujuan agar temak tersebut bunting; 6. Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat SPIB adalah satuan kerja yang bertugas untuk mengkoordlnir kegiatan Inseminasi Buatan ; 7. Inseminator adalah oreing yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus imtuk melakukan inseminasi buatan (IB); 8. Petugas PKB (Pemeriksa Kebuntingan) adalah petugas yang telah dilatih untuk melaksanakan pemeriksaan kebuntingan terhadap temak; 9. Petugas ATR (Asisten Teknik Reproduksi) adalah Petugas yang telah dilatih untuk menangani gangguan reproduksi temak; 10. Petugas handling Semen Beku, adalah petugas yang bertanggungjawab atas penyimpanan, perawatan dan distribusi semen beku serta melakidcanpengujian kualitas semen beku; 11. Semen beku adalah mani yang berasal dari pejantan unggul yang telah diproses dan dibekukan dalam zat kimia dengan suhu yang sangat dingin, namun spermanya masih hidup;
i
BAB I I ; ORGANISASI INSEMINASI B U A T A N
i ]
i
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan Inseminasi Buatan (IB) dilaksanakan oleh Dinas, pelaksanaan sehari-harinya dilakukan oleh Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) terdiri dari : a. SP-IB I I / Kabupaten yaitu sistem organisasi Inseminasi Buatan di Kabupaten Pacitan sebagai pusat pengendali dan koordinasi dalam lingkup Dinas; b. SP-IB Wilayah yaitu sistem organisasi Inseminasi Buatan yang merupakan koordinasi dari beberapa wilayah kecamatan; c. SP-IB Lokasi adalah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan Lokasi (SP-IB Lokasi) yang meliputi satu wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa inseminator (SPT-IB/Pos IB) dan dikoordinir oleh petugas teknis petemakan setempat. (2) Pembentukan SPT-IB / Pos IB sebagaimana dimaksud ayat ( I ) huruf c didasarkan pada populasi calon akseptor dan radius jangkauan yang terdiri dari 2 sampai 5 Desa (3) Struktur Organisasi Inseminasi Buatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini 1
!
Pasal 3
I
(1) Satuan pelayanan IB sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a di tingkat Kabupaten mempunyai Tugas: • a. Menyusun program tentang Inseminasi Buatan; b. Menetapkan wilayah dan lokasi Inseminasi Buatan; c. Mengatur distribusi semen beku dan nitrogen cair kepada inseminator; d. Mengatur wilayah kerja inseminator, petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan petugas Asisten Teknik Reproduksi (ATR); dan e. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi beberapa wilayah Kecamatan yang dikoordinir oleh 1 (satu) orang petugas ATR dan dibantu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang petugas PKB. ! (3) Lokasi meliputi satu wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa inseminator dan dikoordinir oleh petugas teknis petemakan setempat. i > 1
j ! I I
Pasal4 (1) SPIB Lokasi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) di atas terdiri dari; a. Petugas teknis petemakan; dan b. Inseminator. ' (2) Petugas teknis petemakan mempunyai tugas: a. Melaksanakan kegiatan dan mengkordimr inseminator di Kecamalan wilayah kerjanya; b. Melakukan pembinaan kepada kelompok petemak peserta Inseminasi Buatan bersama dengan inseminator dan penyuluh; dan c. Membuat laporan perkcmbangan temak di wilayah keijanya. (3) Inseminator mempunyai tugas: a. Melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan di wilayah keijanya; b. Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada petemak; c. Melaksanakan identifikasi petemak; dan d. Melaksanakan recording dan melaporkan hasil kegiatan di wilayah kerjanya. I
;
Pasal 5
J
Kelompok Petemak Peserta Inseminasi Buatan (KPPIB) mempunyai fungsi: a. Memperlancar kegiatan Inseminasi Buatan di desa; dan b. Melaporkan keadaan temak anggota baik yang berhubungan dengan reproduksi, peningkatan mutu maupun produksi temak kepada petugas.
BAB H I !
PETUGAS INSEMINASI BUATAN
<
Pasal 6
(1) Inseminator wajib mengikuti pendidikan kctrampilan khusus Inseminator dan mendapatkan sertifikat sebagai Inseminator yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Petemakan; (2) Untuk melaksanakan Inseminasi Buatan, Inseminator harus memiliki SIMI (Surat Izin Melaksanakan Inseminasi) yang dikeluarkan oleh Dinas Petemakan Propinsi Jawa Timur sesuai ketentuan dari Direktorat Jendral Petemakan. (3) SIMI dinyatakan tidak berlaku lagi apabila: a. Masa berlakunya sudah habis; b. Inseminator mengundurkan diri; dan/atau c. Dicabut oleh Direktorat Jendral Petemakan dan/atau Dinas Petemakan Propinsi Jawa Timur atas usulan Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Pacitan. (4) Apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut Inseminator tidak melaporkan hasil kegiatannya, maka Kepala Dinas berwenang memberikan sangsi berupa peringatan, penghentian fasilitas Inseminasi Buatan, skorsing dan/ atau sanksi lain yang ditetapkan kemudian; (5) Apabila Inseminator tidak aktlf selama lebih dari 1 (satu) tahun tanpa ada keterangan yang jelas, maka Kepala Dinas dapat mengusulkan pencabutan SIMI petugas yang bersangkutan kepada Dinas Petemakan Propinsi Jawa Timur. 1 1 BAB I V i P E L A Y A N A N INSEMINASI B U A T A N I
;
Pasal 7
Sistem pelayanan Inseminasi Buatan terdiri dari: a. Pelayanan Aktif yaitu petugas mendatangl petemak;
I
b. Pelayanan Semi A k t i f yailu petemak mendatangi pos pelaporan; dan/atau c. Pelayanan Pasif yaitu petemak mendatangi petugas. Pasal 8 (1) Petugas Inseminasi Buatan melaksanakan IB kepada sapl betina atas permintaan yang diajukan pemilik sapi; • (2) Atas pelayanan Inseminasi Buatan tersebut di atas, petugas berhak mendapatkan imbal jasa dari petemak; • (3) Besamya imbal jasa pelayanan inseminasi buatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara petugas dengan gapoktan/ kelompok tani/pemilik temak r
i BABV PENYEDIAAN PERLENGKAPAN I B DAN SEMEN B E K U '
Pasal 9
(1) Perlengkapan yang dipergunakan untuk pelayanan IB bersifat khusus dan hams memenuhi standar sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jendral Petemakan; (2) Sarana tersebut dapat berasal dari pengadaan Pemerintah maupun diusahakan sendiri oleh petugas secara swadaya. !
Pasal 10
(1) Semen beku yang dipergunakan untuk Inseminasi Buatan hams memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI); | (2) Semen beku yang dipergunakan untuk pelayanan Inseminasi Buatan berasal dari produksi Balai Inseminasi Buatan dan Impor yang distribusinya untuk seluruh Propinsi Jawa Timur diatur oleh Dinas Petemakan Propinsi Jawa Timur; (3) Pengadaan semen beku pada ayat (2) di atas untuk Kabupaten Pacitan diatur oleh SPIB Kabupaten Pacitan; \ (4) Operasional distribusi semen beku untuk pelayanan inseminasi buatan dilaksanakan oleh KPRI Genah Makmur Kabupaten Pacitan yang telah memiliki Kerjasama Operasional (KSO) dengan KPRI Rukun Wargo Dinas Petemakan Propinsi Jawa Timur selaku pengelola distribusi di tingkat Propinsi; ' Pasal 11 t
(1) Penanganan semen beku dilakukan oleh petugas handling semen beku; (2) Petugas handling semen beku mempunyai tugas: a. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan distribusi semen beku; b. Melakukan pengujian kualitas semen beku; dan c. Membuat laporan semen beku kepada koordinator SPIB Kabupaten.
! ;
BAB V I EVALUASI DAN PELAPORAN
<
Pasal12
(1) Pasca pelaksanaan Inseminasi Buatan dilakukan evaluasi berupa pemeriksaan kebuntingan dan penanganan gangguan reproduksi; (2) Pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan dilaksanakan oleh petugas PKB dan penanganan gangguan reproduksi oleh petugas ATR; (3) Petugas PKB memiliki tugas antara lain:
1
'
a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kebuntingan; b. Melaksanakan recording dan pelaporan; dan c. Monitoring dan supervisi kegiatan petugas Inseminasi Buatan (4) Petugas ATR memiliki tugas antara Iain: a. Pelakukan kegiatan pemeriksaan ganguan reproduksi; b. Membimbing dan mengawast aktifitas petugas PKB dan inseminator; c. Mengidentifikasi jenis gangguan reproduksi dan melaporkan kepada dokter hewan xmtuk diadakan tindakan medis selanjutnya; dan d. Melakukan evaluasi dan pelaporan Inseminasi Buatan di wilayahnya. (5) Petugas Inseminasi Buatan wajib membuat recording dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Dinas; ; (6) Dinas menyusun laporan untuk disampaikan ke Propinsi dan Pusat.
i BAB V I I K E T E N T U A N P E R A L I H A N D A N PENUTUP r
I Pasal13 ! Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
j
Pasal 15
t
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
'
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan
.!
Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal, ? -3-2011
f f
I
BUPATI P A C I T A ^
INDARXATO i
i
i
i
i I
) I
! I i
( !
. •-
-
' ,
f
•
1
Pasal 15
(
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan
Peraturan ini dengan
Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal,
8
-
3-2011
BUPATI PACITAN Cap.tid INDARTATO
Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 8 Maret2011 SEKRETARIS DAERAH
Ir. M U L Y O N O. M M . Pembina Utama Madya NIP. 19571017 198303 1 014 BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN T A H U N 2011 NOMOR 9
]
1 LAMPIRAN
;
:
PERATURAN B U P A T I PACITAN NOMOR : g T A H U N 2011 TANGGAL; V . t - 2011
STRUKTUR ORGANISASI INSEMINASI B U A T A N K A B U P A T E N PACITAN
KEPALA DINAS z
KABID PETERNAKAN KORDINATOR SP-IB
Perencanaan Distribusi Monitoring
SP-IB WILAYAH (PETUGAS ATR)
f PETUGAS PKB
SP-IB LOKASI (PETUGAS TEKNIS KECAMATAN)
Pelaporan
MASYARAKAT KETERANGAN: Kepala Dinas Kabid Petemakan/ Koordinator SPIB Inseminator SPIB- Lokasi Petugas ATR Petugas PKB KPPIB
: Penanggung jawab : Mengkoordinasi kegiatan, perencanaan, distribusi dan monitoring pelaksanaan IB ; : Petugas Pelayanan IB di lapanganPetugas Teknis Kec/ ; petugas petemakan di kecamatan yang mengkoordinis kegiatan IB tingkat kecamatan. : Petugas yang menangani gangguan reproduksi : petugas yang menangani pemeriksaan kebuntingan : Kelompok Petemak Peserta Inseminasi Buatart '
BUPATI PACITAN
INDARTATO
