BUPATI KTPULAUAN SAITGIHT PERATURAN BUPATI I(EPULAUAII SAT{GIHE
NOMOR 1
TAIIUN 2014
TENTANG PELIIKSAITAAIT JAMII{AN KESEHATAN
DAIRAII
DENGAN RATIMAT TUIIAN YANG MA}IA ESA'
Menlnbang:
Mengingat
:
bahwa sistem jaminan sosial mempakan program Negara yang Bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraarl sosial bagi seluruh rakYat; b. bahwa ut tut memenuhi tqiuan sistem jaminan sosial di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan masyarakat yang layak perlu adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu; bah*" berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah. a.
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tastbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822],; sebagaimana ya.ng telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a1$$); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor !7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2OO7; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3. Undang-Undang Nomor lTahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang...
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaAO\ 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2or04. Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 ?ahun 2AA8 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 48aa\ 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 7. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentarrg Sistem Jerrnirran Sosial Nasioaal (Lernbaran Negara Republik Indanesia Tahun 2O11 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2OOg tentang Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor a9671; 9. Undang-Urrdang Noanor 36 Tahun 2AAg teatang Kesehatan (Lembaran Negara Repr.lhlik Indonesia Tahun 2OO4 Ncmor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaSQ; 1O. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Iadonesia Nomor 5072i; 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun zDfi tentang Eadan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2AI1 Nomor L 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 12. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2A11 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Nega:ra Republik Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Kerrangan Daerah (Lembaran Negara Rep.rblik Indonesia tahun 2OO5 Nomar L4C, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578|; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2AAT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 15. Peraturan Presidea Nornor 12 ?ahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al3 Nomor 29);
76.
Perafitran..
Menteri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembenttrkan Produk Hulmm Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tatrurr 2OL1 tentang Penrbahan kedua atas Peraturan Menteri Dat*m Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 Ferita Negara Republik Indonesia tahun 2O11 Nomor 31O);
16. Peraturan
18.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2OA4 tentang Sistim Kesehatan Nasional {sKN};
19. 2O.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor S2SlMenkes/lKf 2AL3
tentang Formularium Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Ncmor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuaagan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OO9 Nomor 5)" MTMUTUSKAff:
Menetapha:
PERATURAfi BI'PATI TEITTAITG PEI,AXSAITAAIT .IAUIilAIT TESEHATAIT DATRAII BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
Dalam Peratrrran Bupati yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.
3. 4. 5.
Pemerintah Daerah adalah Bupati
dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelerrggara pemeriatalran daerah. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah yang selanjutrya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Jaminan Kesehatan Daerah adalah jaminan berupa prlindungan kesehatan agar Peserta memtrcroleh manfaat pemeliharaan kesehata:r dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar keehatan yang dikrikan kepada setiap
masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang iurannya dibayar oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Badan Penyelenggara Jarninan $oeial Kesehatan yang selanjutnya 7.
disingkat
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yarrg dibentuk untuk mergrelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Peserta adalah penduduk l(abupaten Kepulauan Sangihe yang didaftarkan dalam integrasi program BPJS Kesehatan sesuai keputusan Bupati.
8. Penduduk-..
g. g.
mempunyai Penduduk tidak mamptr adalah orang yang sama sekali tidak pencaharian tetapi sumber mata pe;caharian danlatau *.*p*yi sumber ry^A tidak mempurSrai kernarnpuan melnefff,hi liebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya darrrl atau keluarganya' Manfaat adalatr- faedah jaminan sisial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keh*argarrYa-
pemberi Pemberi pefaykatt Kesehatan, selanjutnya disebut PPK, adalah dan pelayanan keiehatan meliputi p.t"y"rrro kesehatan dasar di Puskesrnas jaringannya atau PPK Tingkat fertama dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD serta rujukannya' kesehatan yang digunakan untuk 1 1. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan menyelengarakan rrpaya pelayanan tesehatan perorangtln, baik pronnotif'
10.
re"habitritatif yartg dilakukan oleh Pemerintah, i'emerintah Daerah, dan/atau Masyarakat' perorangan 12. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yad bersifat non spesiali;tik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. yang 13. Rasrat Jalan Tingkat. Pertama adalah pelaya*a* kgse-|3tan Perorangarl tingkat bersifat non *p"Ji*ri*tit yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan pertama rrrrt.rk'k perluan 6O"J***i, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnYa' perorarlgan yang 14. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan bersifat non sSsialistik dan dilaksanakan pada fasiJitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan obsen asi, perawatan, diagnosis, trrer:gobatan,da$f atau p.l"y"rrrr, reedis lainrrya" dimana p*"tt^ danlatau anggota keluarganya diravrat inap paling singkat 1 (satu) hari. terhadap 15. pelayan.r. X.u"fratan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan suatu masalah kesehatan/ penyakit 16. pelayanan Kesehatan promotif adalah suattr kegiata* dan atau serartglcaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan penyuluhan
preventif,-kuratif **p.*'
kesehatan.
pelayanan Kesehata:r Kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit' kegiitan pengobatan -penderitaan atiuat penyakit, pel}gendalian penyakit atau pengurangan dapt terjaga seoptimal ir"rrE"t a"E"tt kecacatan agar kualitas pnderita mungkin1g. Obat adalah bahan atau paduarr bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi aiau menyelidiki sistim fisiologi atau keadaan patologi dalam rarrgla perretapa1r diagaestik, trrerrcegahan, penyembtlha$, pemulihan, peninskatan Aerenatan dan kontrasepsi untuk man:usia. pakai adalah pnyerahan obat dan bahan 19. irelayanan Obat dan Eiahan Habis habis pakai kepada pasien yang benar dalam jumlah dan dosis yang diresepkan secara rasiondl dengan pitunjut yang jelas dan dalam wadah yang dapat memelihara khasiat obat dengan disertai informasi yang diperlukan. tidak 2O. penyakit kronis adalah p*oyrtit yang mecrbrrtuhkac wakhr eukup lama, disembuhkan dapat terjaAi secara tiba-tiba atau spotttaa, dan hiasanya tidak
17.
dengan se$lpurna.
2t. eenlakit degeneratif adalah penyakit yang disebabkan
oleh kelainan
metabolisme tubuh atau akibat proses penuaan.
BAB
11...
BAB II MAKSUD, TUJUAI{ DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati
ini
adatah sebagai dasar pelaksanaan
program Jaminan Kesehatan Daerah'
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah: a. Memberikan arp*"ti** hule.rm tentang pelaksanaan progrem Jareir}an Kesehata[ Daerah; dan b. Memberikan pedoman teknis bagi penyelefiggaraan Jarnirarr Kesehatan Daerah' Pasal 4 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Kepesertaan; b. Pelayanan Kesehatan; dan c. Pendanaan
BAB III KEPESERTAAN
Pasal 5 (1) peserta
Jaminan Kesehatan Daerah adalah penduduk Kabupaten Kepulauan
Sangihe dan bersifat persrangan;
(2) pese-rta
Jaminan Kisehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditetapken dengan Keputusen Bupati.
Pasa1 6
Persyaratan menjadi pserta Jaminan Kesehatan Daerah rnelipr-lti: a. penduduk faLupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga; b. penduduk yang tidab mampu dan tidak terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat; c. penduduk yagg tergolong tidak mampu yang memiliki riwayat penyakit kronisl degeneriatif; dan d. Anak yani lahir dari peserta Jamkesda tidak secara otomatis menjadi peserta Jamkesda.
Pa,sal7...
Pasal 7 (1) Setiap peserta Jaminan Kesehatan Daerah diberikan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan; (2) Pemutakhiran data peserta Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan paling
cepat setiap 3 (tiga) bulan melalui proses rekonsiliasi data p'eserta arrtara Dinas Kesehatan dengan Pemerintah Kecarnatan dan Kelurahan/Kampung, serta ditetapkan melalui Berita Acara Mutasi Peserta. Pasal 8
Peserta yang pindah domisili
ke daerah lainnya wajib melaporkan data
kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukan identitas peserta.
BAB IV PELAYANAN KESEHATAN Pasal 9 (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jamkesda meliputi:
a. PPK tingkat pertama yaihr Rrskesmas dan jaringannya untuk memberikan
b. c.
Pelayanan Kesehatan Dasar; PPK ting!
Ql Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adatah kelas 3 (tiga). (3) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggr dari pada haknya dapat meningkatkan hakrrya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peninglatan kelas perawatan; (4) Peserta Jamkesda yang pel,ayanan kesehatan diluar PPK sebagaimana pada ayat {U tidak mendapat penggantian atas biaya yang dikeluarkan. Pasal
LO
pelayanan kesehatan untuk peserta Jamkesda menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan; (2) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan rawat jalan tingkat larrjut diberikan di rumah sakig (1) Penyelenggaraan
inap diberikan di PuskesflIas Perawatan dan rtrang raurap inap kelas III di rumah sakit Pemerintahlfasilitas kesehatan yang dituqjuk oleh BPJS Kesehatan; (4) Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan disetiap fasilitas kesehatan; (3) Pelayanan rawat
(5) Peserta...
(5) Pegerta yang
menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BRIS Kesehatan harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawatdaruratrgra teratasi dan pasien dalam keadaan kondisi dapat dipindahkan. Pasal 11
(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin
terdiri atas:
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. administrasi pelayanan; 2. pelayanarl promotif dan preventif; 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium ringkat pertama; dan 8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.
b. Pelayanan kesehatan mjukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: 1. rawat jalan yang meliputi: a) administrasi pelayanan;
b) pemeriksaan, peagobatan dan konsultasi spesialistik oleh dolrter spesialis dan sub spesialis;
c) tindakan medis spesidistik sesuai dengan indikasi medis; d) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; e) pelayanan alat kesehatan implan;
0
pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; g) rehabilitasi medis; h) pelayanan darah; i) pelayanan kedokteral forensik; dan j) pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan 2. rawat inap yang meliputi: a) perauratan inap non intensif; dan b) perawatan inap di ruang intensif.
(2) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan difasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali unhrk kasus gawat darurat; c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. Pelayanan kesehata* yang dilakuke* dituar r:qeri; e. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
lL Gangguan-..
h. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; i. Gangguan kesehatan akibat sengqja menyakiti diri sendiri atau akibat j. k. l.
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; Pengobatan komplementer, alternative dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belurn dinyatakan efektif berdasarkara, penilaian teknologi kesehata* {healt technolory assessrnent}; Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(experiment);
Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayr, dan susu; m. Perbekalan kesehatan rumah tangga; n. Pelayanan kesehatan akibat kncana pada masa tanggap daruraf kejadian luar biasalwabah; dan o. Biaya playanan lainrrya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminen kesehatan yang diberikan
obat dan bahan medis habis pakai untuk peserta Jamkesda pada fasilitas kesehatan berpdaman pada daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(3) Pelayanan
Pasal 12
(U
Peserta Jamkesda yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK dan jaringannya harus menunjukan Karhr Jarnkesda; (21 Peserta Jamkesda yang akan mendapatkan pelayanaa kesehatan di rumah sakit harus menunjukan Ka,*h: Jamkesda den Sun*t Ru.iukan dari Pr*skesmas; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk pelayanan gawat darurat; (4) Pelayanan raqrat inap di Rrskesmas dan Ruma?r Sakit persyaratannya harrs dilengkapi paling Lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak peserta Jarnkesda mendapa.tkan pelayanan rawat i.*p; (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dilengkapi melebihi 2 (dua) hari kerja maka perhitungan pembiayaan Jamkesda dihitung 2 (dua) hari sebelum persyaratan dilengkapi.
BAB V PENDANAAN
Pasal L3 (1) Sumber dana Jamkesda berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; (2) Jaminan Kesehatan Daerah dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
Pasat L4...
Pasal 14
Pemerintah Daerahmembayarkan iuran peserta Jamkesda yang didaftarkan dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah kepada BPJS Kesehatan dari APBD sesuai alokasi anggara.n tahun berjalan; (2) Penganggaran iuran peserta Jamkesda sebesar Rp. 19.225 (Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jiwa per bulan. (1)
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1)
Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, diatur dalam Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe;
(2) Pembiayaan pelayanan kesehatan Jamkesda Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diintegrasikan dalam prograrn BPJS Kesehatan, dimulai sejak tanggat 1 Februari
2414. Pasal 16 Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 5 januari
2t31{'
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna, padatanggal 6 januari 2*1{ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2OI4 NOMOR
1
