Pusdiklat LPEM UI Jakarta, 23 Juli 2010
Biodata • • • • •
Nama Tempat/Tgl Lahir Pekerjaan Jabatan Pendidikan
: Yogi Suwarno : Garut, 9 Juni 1975 : PNS : Dosen (Lektor) :
– S1 Administrasi Negara, FISIP ‐ Unpad, Bandung (1993‐ 1998) – Master of Arts in Public Administration, GSPA‐ICU, Tokyo (2003‐2005)
Outline • • • •
Pendahuluan Konsep Kerjasama Organisasi KSAD Monitoring dan Evaluasi
Yogi Suwarno
Fakta • •
•
• •
Saat ini terdapat 524 Daerah Otonom (398 Kabupaten, 93 Kota, 33 propinsi Pembagian wilayah administratif di Indonesia tidak secara eksplisit menunjukkan pengurusan wilayah antar kabupaten / kota. Undang‐undang tersebut menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah‐daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing‐masing mempunyai pemerintah daerah (pasal 2 ayat (1)). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak secara jelas memberikan tempat bagi forum perencanaan pembangunan kewilayahan yang berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten / kota dalam satu wilayah provinsi. Penanganan masalah atau konflik horizontal antar kabupaten / kota yang berdekatan tidak tertangani dengan baik. Fenomena etnosentrisme yang mengekspresikan egoisme lokal ini makin menjadi‐jadi seiring makin melemahnya koordinasi antar daerah yang dulunya secara intensif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
Yogi Suwarno
Daerah Pemekaran 600 491 500 440
440
456
416 400
341
354
376
326 303 Jumlah Kab/Kota
300
Jumlah Propinsi 200
100
0
26
26
30
30
30
32
32
33
33
33
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
Yogi Suwarno
37,53
Papua
Angka kemiskinan per propinsi (% dari populasi)
35,71
Irian Jaya Barat 10,36 11,97
Maluku Utara
28,23
Maluku 15,29
Sulawesi Barat
25,01 27,35 18,93 21,33
Sulawesi Tenggara 12,31 14,11
Sulawesi Selatan
18,98
Sulawesi Tengah
22,42
9,79 11,42
Sulawesi Utara 7,73
Kalimantan Timur Kalimantan Selatan
5,12 7,01
Kalimantan Tengah
7,02
11,04
9,38 9,30
Kalimantan Barat
12,91 23,31
Nusa Tenggara Timur
2009
5,13 6,63
2007
7,64 9,07
Banten
16,68
Jawa Timur
19,98
17,23 18,99
DI Yogyakarta
17,72
Jawa Tengah
20,43
11,96 13,55
Jawa Barat 3,62 4,61 8,27
Kepulauan Riau
7,46
Bangka Belitung
10,30
9,54 20,22 22,19
Lampung
18,59
Bengkulu
16,28
Sumatera Selatan
22,13
19,15
8,77 10,27
Jambi
9,48 11,20
Riau
9,54
Sumatera Barat
11,90 11,51 13,90
Sumatera Utara
21,80
Nanggroe Aceh Darussalam 0,00
27,51
22,78 24,99
Nusa Tenggara Barat
DKI Jakarta
31,14
19,03
Gorontalo
Bali
40,78
39,31
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
26,65
30,00
35,00
40,00
45,00
Yogi Suwarno
Papua
IPM per propinsi
Irian Jaya Barat Maluku Utara Maluku Sulaw esi Barat Gorontalo Sulaw esi Tenggara Sulaw esi Selatan Sulaw esi Tengah
Sulaw esi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat
2008
Bali
2004
Banten Jaw a Timur DI Yogyakarta Jaw a Tengah Jaw a Barat DKI Jakarta Kepulauan Riau Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Nanggroe Aceh Darussalam
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0 Yogi Suwarno
Ranking Investasi Kita EASE OF…
DB2009
Doing Business
DB2010
129
122
161
173
61
57
Employing workers
149
150
Registering property
95
110
113
109
41
53
126
119
45
40
Enforcing contracts
146
142
Closing a business
142
141
Starting a Business Dealing with construction permits
Getting credit Protecting investors Paying taxes Trading across borders
dari 178 negara yang disurvey
Yogi Suwarno
Waktu & Biaya 67 Time
(days) 56
(% GNI per capita)
Cost
50 43
46
45
43
46
47
46
60
58
50
47
38 33 29
34 31
31
28
30 26
32
34 29
29 25
Yogi Suwarno
Pengertian • Otonomi berasal dari bahasa Yunani – Auto : Sendiri – Nomia Nomy : Aturan
• Pemberian otonomi adalah pelimpahan sebagian kewenangan, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Yogi Suwarno
Otonomi di Negara Kesatuan vs Negara Federal Negara Kesatuan Desentralisasi Kedaulatan ke dalam Kedaulatan tunggal
Negara Federal Non Sentralisasi Kedaulatan ke dalam & ke luar Kedaulatan terbagi
Desentralisasi (ekstrim) Federalisme Yogi Suwarno
Polarisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
SENTRALISASI
DESENTRALISASI
Yogi Suwarno
Sistem Pemerintahan SENTRALISASI
DESENTRALISASI
• Sebagian besar kebijakan ditentukan Pusat: Kewenangan Daerah Terbatas • Mayoritas sumber penerimaan & alokasi pengeluaran dikuasai Pusat • Keleluasaan Daerah menggunakan transfer dari Pusat terbatas (spesific/conditional grant)
• Ada kewenangan yang luas bagi Daerah • Keseimbangan fiskal Pusat‐ Daerah • Ada keleluasaan daerah dalam memanfaatkan transfer dari Pusat (block grant)
(Bahl 1998; Hyman, 1996; Shah, 1994) Yogi Suwarno
Alasan Sentralisasi
Desentralisasi
• Skala ekonomi • Efisiensi • Rezim Sosialis
• Efisiensi • Akuntabilitas • Manageability • Otonomi Yogi Suwarno
Prinsip Dasar Otonomi Daerah
Otonomi seluas‐ luasnya
Otonomi nyata
Otonomi yang bertanggung jawab
Yogi Suwarno
#1 Otonomi Seluas‐luasnya • Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat) • Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Yogi Suwarno
#2 Otonomi Nyata • Penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. • Hal ini akan mendorong daerah lebih kreatif dan inovatif yang memungkinkan dilakukannya berbagai terobosan dalam proses pembangunan daerah dengan memanfaatkan segenap potensi dan kekayaan daerah yang dimiliki.
Yogi Suwarno
#3 Otonomi yang Bertanggung Jawab • Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. • Untuk membangun kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. • Untuk menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan Pemerintah. Yogi Suwarno
Think • Mengapa pilihan otonomi menjadi penting bagi penyelenggaraan pemerintah daerah? • Apa kelemahan dari penyelenggaraan otonomi daerah?
Yogi Suwarno
Konsep Kerjasama
Yogi Suwarno
Logika Kerjasama
Yogi Suwarno
Definisi • Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban (UU 32 / 2004, PP 50 / 2007, Permendagri 22 / 2009) • Muncul dua istilah kerjasama menjadi lebih eksplisit yaitu Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) serta Kerja Sama Pihak Ketiga (KSPK) Yogi Suwarno
Definisi • KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. • KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum. Yogi Suwarno
Prinsip Kerjasama • • • • • • • • • • •
efisiensi; efektivitas; sinergi; saling menguntungkan; kesepakatan bersama; itikad baik; mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; persamaan kedudukan; transparansi; keadilan; kepastian hukum
Yogi Suwarno
Alasan Fundamental Kerjasama antar Daerah • Aspek kualitatif yang berkaitan dengan kewilayahan. • Peran strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan.
Yogi Suwarno
Aspek Kualitatif • Terjadinya konflik batas antar daerah, baik antar provinsi, kabupaten /kota maupun antar desa/kelurahan. Hal ini berdampak pada kurang harmonisnya hubungan antar daerah. • Terjadinya perebutan sumber daya alam yang terdapat di wilayah perbatasan antar daerah. • Terjadinya tumpang tindih pengeluaran perizinan pengelolaan sumber daya alam, pengeluaran surat keterangan dan bukti hak atas tanah yang terdapat diwilayah perbatasan antar daerah. • Terjadinya konflik sosial masyarakat yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. • Kurang terorganisasinya dalam penanganan bencana, ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang‐undangan Yogi Suwarno
Peran Strategis Pemda • Adanya keserasian hubungan antar pemerintah daerah. • Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, persatuan dan kesatuan serta terciptanya pola hubungan koordinasi antar pemerintah daerah sesuai dengan hak, kewajiban serta kewenangannya masing‐masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. • Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi program pembangunan antar pemerintah daerah. • Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Yogi Suwarno
Contoh Kerjasama Daerah Level Propinsi • Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEKJUR sejak tahun 1975 • Forum Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) di wilayah DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusatenggara Barat dan Nusatenggara Timur • Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) Yogi Suwarno
Contoh Kerjasama Daerah Level Kabupaten/Kota • Sekretariat Bersama KARTAMANTUL – merupakan kerjasama Kab Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul • Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) SUBOSUKA WONOSERATEN badan kerjasama yang terdiri dari Kota Surakarta, • Kab Boyolali, Kab Sukoharjo, Kab Karanganyar, Kab Wonogiri, Kab Sragen dan Kab Klaten • Lintas Propinsi – BKAD PAWONSARI, badan kerjasama yang terdiri dari Kab Pacitan (Jawa Timur), Kab Wonogiri (Jawa Tengah) dan Wonosari, Kab Gunungkidul (DIY) – JAVA PROMO sebuah kerjasama antar daerah disektor pariwisata yang melibatkan 13 kab/ kota yang berasal dari provinsi DIY dan Jawa Tengah
Yogi Suwarno
Asosiasi/Badan Kerjasama • • •
• •
Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang telah berubah menjadi Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI). Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang akan menyesuaikan namanya menjadi Badan Kerjasama melalui Munas Asosiasi masing‐masing. Badan Kerjasama ini menitik beratkan pada tukar menukar informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia di daerah. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi se‐Indonesia sebagai Pengganti Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se‐ Indonesia
Yogi Suwarno
Beberapa Contoh Kerjasama Daerah SALGA Afrika Selatan • Berfungsi sebagai interest group dari kepentingan daerah .terhadap pusat • Mandat dari konsitusi untuk mempercepat proses transformasi demokrasi di ranah pemerintah lokal untuk pemberian layanan.
Sound Transit Washington DC
LAA Korea Selatan
• Kerjasama • Asosiasi yang pengelolaan dikelola oleh transportasi di pemerintah beberapa kota pusat • Terdapat 2 • Pemerintah pola IGR dan lokal tidak IGM cukup kuat • Asosiasi bersifat temporer • Kewenangann ya lemah
LCP Filipina Organisasi berbasis institusi perkotaan, dengan keanggotaan 117 kota. Mandat dari Local Government Code of 1991
Yogi Suwarno
Kerjasama Daerah di Jepang • Kecenderungan Amalgamasi • The Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR) didirikan pada Juli 1988, untuk mendorong internasionalisasi pemerintah lokal.
Yogi Suwarno
Yogi Suwarno
Pengaturan Kerjasama (Rosen, 1993) •
• • •
Consortia: yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal bila ditanggung sendiri‐ sendiri; misalnya pendirian perpustakaan dimana sumberdaya seperti buku‐buku, dan pelayanan lainnya, dapat digunakan bersama‐sama oleh mahasiswa, pelajar dan masyarakat publik, dari pada masing‐masing pihak mendirikan sendiri karena lebih mahal. Joint Purchasing: yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar. Equipment Sharing: yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan. Cooperative Construction: yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan, seperti pusat rekreasi, gedung perpustakaan, lokasi parkir, gedung pertunjukan, dsb.
Yogi Suwarno
Pengaturan Kerjasama (Rosen, 1993) • Joint Services: yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut. • Contract Services: yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu, misalnya pelayanan air minum, persampahan, dsb. Jenis pengaturan ini lebih mudah dibuat dan dihentikan, atau ditransfer ke pihak yang lain • Pengaturan lainnya: pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), fasilitas pergudangan, dsb.
Yogi Suwarno
Format Kelembagaan Kerjasama •
Intergovernmental Relation (IGR) – Pola hubungan antara para anggota hanyalah hubungan koordinatif. – Pola asosiasi lebih bersifat public interest group, karena lembaga ini hanya berfungsi sebagai pelobi kepada pemerintah pusat – Status hukum kelembagaan hanyalah sebagai sebuah forum tanpa kewenangan dalam pemerintahan tertentu.
•
Intergovernmental Management (IGM) – Pola asosiasi antar pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan suatu bidang pemerintahan tertentu yang sama‐ sama mereka butuhkan – Assosiasi ini terbentuk karena adanya kebutuhan bersama pada bidang tertentu dan keyakinan bahwa apabila bidang tersebut dikerjakan bersama‐sama akan tercipta efisiensi dan efektivitas
Yogi Suwarno
Think • Mengapa kerjasama antar daerah diperlukan?
Yogi Suwarno
Dasar Hukum
Yogi Suwarno
UU No. 32 Tahun 2004 • “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”. Pasal 195 (1). • “Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antardaerah yang diatur dengan keputusan bersama”. Pasal 195 (2). • Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga”. Pasal 195 (3).
Yogi Suwarno
Regulasi Terkait Kerjasama Daerah
Yogi Suwarno
Aktor Lembaga Pelaksana Kerjasama
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemerintah Propinsi
Pemerintah Pusat
Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah Yogi Suwarno
Subjek Kerjasama
Gubernur Bupati Walikota Pihak Ketiga
Yogi Suwarno
UU NO. 32/2004 Unsur penyelenggara pemerintahan daerah Pemerintah Daerah Pem. Provinsi
DPRD Fungsi‐fungsi DPRD
Wakil Pusat
Legislasi
Daerah Otonom
Anggaran
Pelayanan Publik
Pengawasan
Yogi Suwarno
Urusan Pemerintahan 1. Konsep urusan pemerintahan menunjukan dua indikator penting, yaitu fungsi atau aktivitas dan asal urusan pemerintahan tersebut. 2. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanya berasal dari Presiden dan tidak berasal dari Lembaga Negara lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini muncul berbagai urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain‐lain. 3. Dalam hal ini tidak lazim untuk menyebut urusan konstitusi. legislasi dan yudikasi dalam tataran otonomi daerah.
Yogi Suwarno
Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Yogi Suwarno
Kriteria dimaksud… Eksternalitas
• Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
Akuntabilitas
• Penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
Efisiensi
• Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh
Yogi Suwarno
Objek Kerjasama: Urusan Pemerintahan Daerah 1.
URUSAN WAJIB adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara antara lain: a. b. c.
2.
perlindungan hak konstitusional; perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
URUSAN PILIHAN adalah urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Yogi Suwarno
Anatomi Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ABSOLUT
CONCURRENT
Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter& fiskal Agama
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)
Yogi Suwarno
Persetujuan DPRD • Perlu, apabila – Membebani daerah dan masyarakat – Biaya kerja sama belum teranggarkan – Menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah
• Tidak perlu, apabila – Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dan – Biaya kerja sama sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan Yogi Suwarno
Bentuk Organisasi KSAD • BKSAD / BKAD (PP 50/2007) • Regional Management • Sekretariat Bersama
Yogi Suwarno
Level Propinsi • •
Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah ( TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. TKKSD tersebut tugas: – melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; – menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; – memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga; – menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah; – membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; – menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; – memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan – melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota. Yogi Suwarno
Organisasi TKKSD Propinsi
Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris
Anggota Tetap
Anggota Tidak Tetap
: Sekretaris Daerah : Asisten yang membidangi kerja sama daerah : Kepala Bappeda : Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah : o Kepala Biro Hukum o Kepala SKPD yang yang membidangi Pemerintahan o Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset : o Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama o Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama o Tenaga ahli/pakar Yogi Suwarno
Level Kabupaten/Kota • •
Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. TKKSD tersebut mempunyai tugas: – melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; – menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; – memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga; – menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah; – membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; – menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; – memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama
Yogi Suwarno
Organisasi TKKSD Kabupaten/Kota Ketua : Sekretaris Daerah Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah Wakil Ketua II : Kepala Bappeda Kepala Bagian yang membidangi kerja sama Sekretaris : daerah
Anggota Tetap :
Anggota Tidak Tetap
:
• Kepala Bagian Hukum • Kepala Bagian Pemerintahan • Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset • Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama • Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama • Tenaga ahli/pakar
Yogi Suwarno
Bentuk/Model Kerja Sama Antar Daerah •
•
•
Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan jurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan jurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
Yogi Suwarno
Bentuk/Model Kerja Sama Antar Daerah •
•
•
Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri‐sendiri rencana dan program yang berkait dengan jurisdiksi masing‐masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.
Yogi Suwarno
Bentuk/Model Kerja Sama Antar Daerah • Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan). • Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama. • Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.
Yogi Suwarno
Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Departemen/LPND •
•
•
Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/ LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri‐sendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya masing‐masing.
Yogi Suwarno
Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Hukum • • • •
Kontrak Pelayanan Kontrak Bangun Kontrak Rehabilitasi Kontrak Patungan
Yogi Suwarno
Kontrak Pelayanan Kontrak Operasional /Pemeliharaan Cara kerja sama
Kelebihan
Kekurangan
: Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik : Dapat meningkatkan efesiensi dan kualitas pelayanan; Penghematan biaya Sifat kerjasama lebih luwes Tidak terjadi selisih kepemilikan atas pelayanan publik tsb. : Fungsi pengendalian pemda dapat berkurang. Berkurangnya kemampuan pemda dalam merespon terjadi perubahan permintaan masyarakat. Dapat terjadi beban biaya tak terduga apabila badan hukum gagal
Yogi Suwarno
Kontrak Pelayanan Kontrak Kelola Cara kerja sama
Kelebihan
Kekurangan
Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan : hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah. Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam memelihara sarana / prasarana pelayanan publik yang tidak termanfaatkan. : Memperoleh efisiensi biaya dalam pengelolaan fasilitas tersebut. Sebagian resiko ditanggung oleh badan hukum Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pengelolaannya kepada badan hukum. Melepaskan sumber pendapatan potensial yang : berasal dari aset-aset milik Pemerintah Dearah tersebut. Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik, proyek yang dikelola sudah tidak menguntungkan. Yogi Suwarno
Kontrak Pelayanan Kontrak Sewa Cara kerja sama
:
Obyek kerja sama :
Kelebihan
Kekurangan
:
:
Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu. Dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila pemerintah daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak. Fasilitas infrastruktur dapat lebih cepat tersedia bagi masyarakat (pemakai). Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah Daerah untuk membangun / membuat fasilitas infrastruktur. Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dan mendistribusikan resiko pembangunan kepada badan hukum. Merangsang investasi di bidang pembangunan infrastruktur, hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Melepaskan hak monopoli untuk membangun dan mengelola fasilitas infrastruktur dan aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada badan hukum. Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum. Badan hukum cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Yogi Suwarno
Kontrak Pelayanan Kontrak Konsesi
Cara kerja sama
:
Obyek kerja sama
:
Kelebihan
:
Kekurangan
:
Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya. Dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang (lebih dari 25 tahun). Sangat disarankan dilakukan pada saat kinerja ekonomi dan finansial pemerintah daerah sedang baik. Fasilitas infrastruktur lebih cepat tersedia bagi masyarakat. o Penghematan biaya pengelolaan infrastruktur daerah melalui badan hukum. o Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan, infrastruktur yang semula dikelola oleh badan hukum sudah tidak maksimal lagi. Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik.
Yogi Suwarno
Kontrak Bangun • Kontrak Bangun Guna Serah • Kontrak Bangun Serah Guna • Kontrak Bangun Sewa Serah
Yogi Suwarno
Kontrak Rehabilitasi • Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah • Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah
Yogi Suwarno
Keuntungan Membentuk KSAD • Secara alami akan dapat membentuk kekuatan yang lebih besar sehingga kekuatan masing‐masing daerah dapat disinergikan untuk hadapi ancaman lingkungan, social, ekonomi, budaya mmaupun politik. • Secara bersama‐sama meraih kemajuan yang lebih baik secara bersama. Ini dikarenakan dengan kerjasama, masing‐masing daerah dapat saling mentransfer sumberdaya baik berupa pendanaan, sumber daya manusia (kepandaian, ketrampilan dan informasi), serta sumber daya alam. • Memiliki posisi tawar yang lebih baik, dibandingkan ketika mereka berjalan sendiri‐sendiri. Sehingga daerah memiliki kekuatan di dalam menegosiasikan kepentingannya baik itu pada struktur pemerintahan yang lebih tinggi maupun kepada lembaga berbadan hukum dari dalam maupun luar negeri. Yogi Suwarno
Keuntungan Membentuk KSAD • Mampu meminimalisir konflik horizontal maupun konflik yang dapat disebabkan oleh kompetisi antar wilayah yang mengedapankan priomordialisme. • Dapat melakukan Economies of scale dan economies of scope melalui Cross Boundary Leveraging (sinergi dan komplementasi): penyediaan pelayanan publik bersama, kerjasama lintas pemasaran. • Dapat melakukan Efisiensi sumber daya dengan menghindari duplikasi pelayanan • Keuntungan lainnya adalah adanya Sharing of risk and benefit Yogi Suwarno
Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja
Yogi Suwarno
Prinsip Dasar • Sederhana dan mudah dikontrol • Kapasitas evaluasi yang kuat • Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi • Adanya penghargaan terhadap kinerja • Kejelasan status evaluasi
Yogi Suwarno
Data Dasar KSAD • Data dasar yang dibutuhkan adalah penggambaran kondisi regional baik dari segi potensi maupun kendala dan limitasi dari semua sektor dan aspek, misalnya sektor fisik, ekonomi, sosial budaya, sumberdaya, dan sebagainya. • Tentunya penggalian data dasar tersebut disesuaikan relevansinya dengan objek yang akan dikerjasamakan. • Oleh karena itu penyusunan data dasar baik yang berbentuk statistik maupun grafis adalah kebutuhan bagi penyelenggaraan KSAD.
Yogi Suwarno
Indikator Kinerja • Uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan (Solihin,2008). • Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Yogi Suwarno
Posisi Indikator Kinerja
Yogi Suwarno
Pelaku Monitoring & Evaluasi • Sekretariat Bersama yang dibentuk Mendagri, terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Wakil dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait serta Tenaga Professional. (PP 23/2009) • Sedangkan pada level provinsi Gubernur dibantu oleh Tim Teknis Kerja Sama Daerah (TKKSD) didalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Keanggotaan TKKSD meliputi atas Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan/Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset, dan SKPD teknis yang terkait objek kerja sama daerah
Yogi Suwarno
Pelaku Monitoring & Evaluasi • Namun demikian seraca umum seluruh penyelenggaran pemerintah daerah terlebih menggunakan dan mengelolan keuangan yang bersumber dari APBD ‐ pembinaan, pengawasan serta evaluasi sudah diatur ke dalam peraturan tersendiri diantaranya – PP No 79 tahun 2005, Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, – PP No 6 tahun 2008, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah – Permendagri No 23 tahun 2007 Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
• Perlu melakukan harmonisasi regulasi, agar tidak terjadi perbenturan material serta tumpang tindih dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Yogi Suwarno
Think • Mengapa evaluasi KSAD perlu dilakukan?
Yogi Suwarno
Saran untuk Kelembagaan saat ini • Bentuk lembaga yang ada menyesuaikan dengan regulasi yaitu berubah berbentuk menjadi Badan Kerjasama, yang merupakan bukan bagian dari perangkat daerah dan bertugas membantu kepala daerah. • Berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan menggunakan peraturan yang telah ada terkait dengan BUMD • Berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan menggunakan peraturan yang telah ada terkait dengan BLU • Berubah menjadi Badan hukum dengan dengan menggunakan peraturan yang telah ada terkait dengan Badan hukum
Yogi Suwarno
FURTHER INQUIRY
PUSAT KAJIAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL ‐ LAN Jl. Veteran 10 Jakarta 10110 Tel (021) 3455021‐5 ext 133, 135, 138 Faks (021) 3504658
http://www.lan.go.id
[email protected] [email protected] 0812‐1820‐2000
