Mubariq Ahmad Diskusi Sore LPEM-FEUI, 18 Maret 2010
Outline Copenhagen Accord
Kesempatan
Indonesia menuju Ekonomi Rendah Karbon Komitmen penurunan emisi 26% di bawah BAU 2020 Tantangan implementasi
Hasil COP XV UNFCCC di Copenhagen
Copenhagen Accord bukan kesepakatan yang mengikat secara hukum
Diharapkan menjadi legally binding agreement dalam COP ke-16 UNFCCC di Mexico 2010
Peserta COP 15 Copengahen hanya setuju untuk ‘take note of the Accord’
Elemen-elemen Copenhagen Accord Memberikan rekognisi tentang perlunya, tetapi tidak memberikan komitmen untuk membatasi kenaikan suhu 2o C Komitmen mendaftarkan target penurunan emisi negaranegara maju UNFCCC by 31 Januari 2010, tetapi tidak memuat komitmen target penurunan emisi global yang spesifik Mempertahankan Kyoto Protocol Membentuk Copenhagen Green Climate Fund dengan ‘balanced allocation’ untuk mitigasi (yang jelas kriterianya) dan adaptasi (yang belum jelas kriterianya) Membangun mekanisme untuk mendukung dan mobilisasi dana untuk transfer teknologi dan REDD+ Pembentukan registry dan MRV (Measurement, Reporting & Verification) yang terkait dengan aksi dengan dukungan international
Implikasi umum
Kesepakatan stabilisasi emisi pada 450 ppm CO2e belum tercapai Tidak jelasnya komitmen negara-negara maju untuk
secara bersama-sama menanggulang masalah CC pada tingkat global
Inisiatif berisiko bergeser kearah bilateral partnership Negara berkembang yang dianggap progressive, atau
yang mau bersekongkol akan mendapat preferensi bantuan
Nasib sumber daya kelautan makin tidak jelas Food security issue beyond 450 ppm CO2e
But, Indonesia is in good shape internationally and from macro policy point of view
President SBY’s G-20 speech (diulangi di Copenhagen) on: Orientasi kebijakan menunju ERK
Komitmen sukarela menurunkan emisi GRK 26% dari skenario BAU 2020 Adaptasi disebut secara tidak spesifik
Banyak yang sudah dilakukan pemerintah sepanjang 2008-09 Pendirian DNPI UU Perlindungan dan Pengelolaan LH no. 32/2009 Indonesian Climate Change Trust Fund Indonesian Sectoral Road Map to Climate Change
Second National Communication on Climate Change Membuka diri untuk berbagai studi ERK Akses ke mekanisme pendanaan FCPF, CTF, FIP Meminta Climate Change Policy Loan (AFD, JICA, WB) untuk menutup
defisit umum APBN
Target Reduksi Emisi: Indonesia
BAU
26 % (Dana Dalam Negeri) 41 % (Pengurangan Emisi Total)
Gton CO2-eq 15% (Dana Bantuan Luar)
tahun
7
Rencana Penurunan Emisi Indonesia (28/01/10) Sektor
Emisi Netto 2020 (Giga ton CO2e)
Rencana Penurunan Emisi (Giga ton CO2e) 26%
15% (Total 41%)
Rencana Aksi
Lahan Gambut
1.09
0.28
0.057
Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan
Limbah
0.25
0.048
0.030
Pengelolaan sampah dengan 3R dan Pengelolaan limbah terpadu di perkotaan
Kehutanan
0.49
0.392
0.310
RHL, HTI, HR, Penged. Kebakaran Hutan, Pemberantasan Illega Logging, Pencgh deforestasi, dan pemberdayaan masyarakat
Pertanian
0.06
0.008
0.003
Intro varitas padi rendah emisi, efisiensi air irigasi, peggunaan pupuk organik
Industri
0.06
0.001
0.004
Efisiensi ennergi, penggunaan renewable energi, dll
0.008
0.008
Penggunaan biofuel, mesin dg standar efisiensi BBM lbh tinggi, memperbaiki TDM, kualitas transpotasi umum Demand Side Management, efisiensi Energi, Pengembangan renewable energi
Tranportasi
Energi
1.00
0.030
0.010
Total
2.95
0.767
0.422
Profil emisi 2005 dan 2020 (giga ton) 3
2.5
2 Energi Transportasi Industri
1.5
Pertanian Kehutanan Sampah
1
Lahan gambut
0.5
0 Emisi 2005
-0.5
BAU 2020
Skenario 26%
Skenario 41%
Distribusi beban dan perbandingan proporsi emisi Emisi 2005
Emisi 2020 dengan scenario BAU Lahan gambut Sampah
0% 2%
18%
2%
Lahan gambut 34%
Kehutanan
37%
Kehutanan
39% Pertanian 0%
8% Transportasi Energi
0% 1%
Pertanian 8%
17%
Industri
31%
Sampah
Industri Transportasi
2%
Energi 2%
1% 4%
Lahan gambut
Lahan gambut 37%
Sampah Kehutanan
51%
37%
44%
Kehutanan Pertanian
Pertanian Industri 6%
Skenario penurunan emisi 26%
5%
9%
Industri Transportasi
Transportasi Energi
Sampah
0% 3% 2%
Energi
Emisi 2020 dengan Skenario penurunan 26%
Pemerintah berusaha serius ……
Mengarus-utamakan isu perubahan iklim dan komitmen penurunan emisi ke dalam RPJM 20102014 Mengakses dana-dana ‘climate finance’ yang ditawarkan berbagai lembaga keuangan untuk mendorong transisi menuju ERK Sektor energi sebagai prioritas utama (perlu USD 12
Milyar hanya untuk geothermal) Sektor kehutanan mendapatkan jatah investasi terbesar
Menggunakan proses penyusunan program pelaksanaan komitmen 26% penurunan emisi dan Climate Change Policy Loan untuk konsolidasi/rasionalisasi kebijakan sektoral
Is GOI on the right track to LCE ?
Macro view: YES, definitely
Micro view: See if devils in the details will derail or slow us down
Namun perlu mengatasi tantangan …
Policy distortion With or without vested interest Vested interest gains from status quo Rent seeking attitude in programming
Penggunaan konsep net emission dapat mengaburkan prioritas dan tujuan Menurunkan emisi vs. sekuestrasi karbon Sektor kehutanan: konversi hutan alam vs. tanam Sektor energi: 2 x 10000 MW coal-based vs. panas bumi dan
upaya energi effisiensi di sektor industri
Institutional challenges
Tenure over land and carbon assets Resolving fighting within and inter institutions Distributing the climate cake: revenues from carbon trading Overall governance issue
Key intervention areas
Forestry and land use (including peat land)
Energy and transportation
Forest land management system Forest law enforcement Realigning incentive schemes Controlling forest/land fire Energy pricing Investment climate Technology and fuel standard Mass rapid transportation system (rail vs. highway)
Adaptation: dealing with productivity loss and resilience to climate related disaster Agriculture Marine and coastal management
Financing Mobilizing private sector participation Debottlenecking risky investment
Penutup: two caveats
Climate policy is economic policy
Uncertainty is the basis to do more, not to wait without action !
