PURWO SANTOSO
Universitas Gadjah Mada
ALUR PAPARAN • Sekilas tentang Kebijakan Publik • Studi kebijakan publik: Sebuah “ilmu” terapan ? • Probematika penerapan Studi Kebijakan publik. • Advokasi kebijakan: Terobosan epistemologis. • Sinergi studi kebijakan dengan proses policy-
making
Sekilas tentang Kebijakan Publik
KEBIJAKAN PUBLIK • Authoritative Decision Fokus: hal yang paling esensial, yaki
decision making
Reminder: What the government choose to do or not to do ! • Formula atau disain intervensi untuk menyelesaian masalah publik. Fokus: hal yang esensial dalam penanganan masalah yang kompleks. Contoh-contoh: sistem pendidikan nasional, agro politan, sistem pelayanan terpadu satu atap, universal coverage.
KEBIJAKAN PUBLIK • Policy-making Pembakuan pola governance menagangi gugus permasalahan tertentu. Reminder: Policy-making harus mengikuti standard governance. Contoh: good health governance.
Studi Kebijakan Publik: Sebuah “ilmu” terapan ?
STUDI KEBIJAKAN • Manifest dalam rutinitas maupun kegiatan khusus para akademisi: – Perkuliahan: Analisis kebijakan, Teori Kebijakan, dll. – Riset: • Individual • Institusional: – Internally-driven – Eksternally-driven
STUDI KEBIJAKAN • Observasi: – Hadir lebih sebagai academic exersice dari pada praktek
policy-making
– Tidak selalu dikembangkan secara serius oleh policymakers. – Hubungan timbal balik antara pengkaji kebijakan dengan policy-makers semakin berkembang.
JENIS STUDI KEBIJAKAN PUBLIK • Studi tentang kebijakan publik: – Orientasi: pengembangan ilmu pengetahuan atau kompetensi analitik (solusi masalah keilmuan) – Hasil: karya akademis (desertasi, thesis, skhipsi, laporan penelitian) dll. • Studi untuk kebijakan publik: – Orientasi: solusi masalah publik. – Hasil: rekomendasi kebijakan
STEREO-TYPE STUDI KEBIJAKAN TENTANG Kebijakan Pelaku
Motif
Produk
Akademisi • Pengembangan pengetahuan (menjawab masalah keilmuan) • asah kompetensi • Karya akademik • Syarat kelulusan
UNTUK Kebijakan Staf ahli, lembaga tink tank, lembaga litbang pemerintah, aktivis • Membelanjakan angaran • Menyiapkan rekomendasi kepada policy-maker • Syarat administratif • Rekomendasi
HUBUNGAN TIMBAL-BALIK
POLICYMAKERS
Pola hubungan, bisa sangat BERMARTABAT bila pula angat KORUP
RESEARCH CENTRES
TIGA DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK
KONTEKS
KECENDERUNGAN STUDI
• Lebih banyak yang menekankan aspek ISI atau SUBSTANSI kebijakan • Teknokratik: “Sekedar” menerapkan metode keilmuan untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan. • Positivistik: – Obyektif : pengkaji harus menjaga jarak terhadap realitas yang dikaji. – Netral dari (kalau bukan buta) politik.
KECENDERUNGAN STUDI • Mengandaikan bisa menempatkan diri sebagai policy-maker : – state centric mindset masih cukup dominan (sulit berempati pada kurban) – Model berfikir: birokratis (kebijakan diasumsikan sebagai proses kerja aparat negara) • Semakin meninggalkan pandangan yang state-centric market driven dan society-centric.
Probematika penerapan studi kebijakan publik
ADVOKASI KEBIJAKAN • Tidak harus dilakukan dari luar dan melawan pemerintah • Keberpihakan pada nilai-nilai tertentu • Metodologi keilmuan: nonpositivistik • Tidak lagi memisahkan kajian ‘untuk’ dengan kajian ‘tentang’ kebijakan. • Serius mengelola proses, dan sensitif konteks
Problematika Pengkajian • Metodologis: – Kontroversi positivisme vs anti-positivisme – Simplistik dan reduksionis • Kompetensi – Jumlah orang yang terbatas – Kultur riset yang rapuh • Komunikasi kebijakan
Advokasi kebijakan: Terobosan epistemologis
SIKAPI SETTING:
DESENTRALISTIC GOVERNANCE
• Pelimpahan kewenangan harus diikuti dengan kapasitas policymaking: – Pengutatan think tank kebijakan di tingkat lokal – Tata kelembagaan yang inovatif untuk optimalkan kajian kebijakan yang tepat guna – Urgent: horizontal learning dan lesson drawing.
KEMBANGKAN
EPISTEMIC COMMUNITY • Konsolidati komunitas yang hirau dengan kebijakan tertentu. – Menembus sekat-sekat otoritas, baik dalam domain negara maupun akademisi – Trust-based. • Urgen bagi politik wacana, politik ide: – Agenda setting – Penggalangan obsesi
KEMBANGKAN
EPISTEMIC COMMUNITY • Obsesi: Produksi dan sharing pengetahuan kebijakan yang tepat guna. – Integrasikan dengan rutinitas yang berlaku – Tersambung dengan media massa • Syarat: Penguatan metodologi keilmuan ada titik temu pemahaman filosofis.
MENGEMBANGKAN
POLICY NETWORK
• Lebih mengedepankan kualitas, kompetensi dan substansi kebijakan, bukan semata patuh pada prosedur birokrasi. • Mengeloka kedekatan informal antar stake holders. • Infrastruktur jejaring, baik fisik maupun non-fisik.
Infra-struktur non-fisik: Reformat Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengabdian Penelitian pendidikan
Terima kasih !
