PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

M

Nomor : 09/G/2017/PTUN.SMD

SA

N

PUTUSAN

D IN

A

H A

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

R

A R

A

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan

EG

M A

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama

SA

dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam

H A

A

N

sengketa antara :-------------------------------------------------------------------------------------

R

JULIATY, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Di Jalan Camar No. 106 RT.

A

N EG

SA

022 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi

U

Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;----------------------------------------

A

TA

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, APRINO FRANKLIN

A

N

SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor

S

SA

TA

H

DUMOLI NAPITUPULU, SH, dan ROBERT WELMAN NAPITUPULU,

A R

U

Advokat & Konsultan Hukum “Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, SH

EG

TA TA

& Partners”, Beralamat Kantor di Jln. Jend. Sudirman RT. 46 No. 30

N

Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari

SA

H

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- PENGGUGAT ;

U

MELAWAN

TA

WALIKOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Kesuma bangsa No.1 Kota

N

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :-----------------------------------------------------

H A

TA

Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;----------------------------------------------------------

SA

TA

U

Samarinda;-----------------------------------------------

TA

Halaman 1 dari 114 Halaman putusan No. 09/G/2017/PTUN-SMD

N

G

A

D

IL A

1.Drs. H. HERMANTO, M.Hum. : Asisten Pemerintahan & Hukum Setda. Kota

EN

PE

N G

A

D IL

A

N

A

2017;----------------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

2.SYARIFUDDIN, SH.

: Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM pada

M

A

Bagian Hukum Setda.Kota Samarinda;---------: Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda.

D IN

R

A R

A

: Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda.

6.AGUS SUJITO, SH.


7.ARI SETIAWAN


SA

EG

A

5.TRISNA DEWI, SH.


M A

H A

4.ZULKARNAIN RAMLI, SH.

SA

N

3.ASRAN YUNISRAN, SH.


N

8.EUIS SUSANA


R

H A

A

9.ZULKIFLI DJEBAR, SH.

SA

A

10.YULI KUSTIANINGSIH, SH. : Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda.

N EG

TA

U

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia (WNI), Berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Beralamat di

A

Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan

S

A R

U

N

Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- TERGUGAT ;

A

SA

TA

H

Surat Kuasa Nomor : 180/002/III/HUK-KS/2017, tanggal 30 Maret 2017;--------------

EG

TA TA

DAN :------------------------------------------------------------------------------------------------------

N

PT. SARANA INDAH PERKASA, badan hukum perseroan yang didirikan menurut

A

H

di Jalan Hasan Basri RT.22 Samarinda Kalimantan Timur;---------------

SA

D IL

A

N

hukum Republik Indonesia, berkedududkan di Samarinda beralamat

A

U

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada :-----------------------------------------

TA

N G

1.ROBERT NABABAN, SH.MH;--------------------------------------------------

SA

N

3.YONATAN TANDI LAYUK, SH.;-----------------------------------------------

H A

PE

TA

2.SABAM M.M. BAKARA, SH.;---------------------------------------------------

U

IL A

4.SITOMPUL CHARLES MAROILOP, SH.;-----------------------------------

TA

TA


N

EN

G

A

D

5.RICHARD MARULY BARIMBING, SH.;--------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat &

M

A

Konsultan Hukum ROBERT NABABAN & REKAN, beralamat di Jalan

IN

A

H A

Samarinda Kalimantan Timur;-----------------------------------------------------

D

SA

N

Ir. P.M.Noor–Komp. Ruko Pondok Surya Blok CB No. 12 A

R

M A

A R

A

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Maret 2017;------------------------

SA

EG

Selanjutnya disebut sebagai; ------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI

H A

A

N

-------Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ; ---------------------------

R

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

N EG

SA

A

Nomor: 09/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 28 Februari 2017 tentang Penunjukkan

U

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----------------------------

A

TA

-Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

S

SA

TA

H

Nomor: 09/G/2017/PTUN.SMD tanggal 28 Februari 2017, tentang Surat

A A R

U

N

penunjukan Panitera Pengganti ;---------------------------------------------------------------

TA TA

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Nomor :09/PEN-PP/2017/PTUN-SMD. tanggal 28 Februari 2017

EG

Samarinda

N

tentang Pemeriksaan Persiapan ; --------------------------------------------------------------

09/Pen-HS/2017/PTUN.SMD tanggal

05 April

2017

D IL

SA

Samarinda Nomor :

H

A

N

A

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

U

TA

-Telah membaca surat permohonan pihak ketiga PT. Sarana indah Perkasa pada

H A

TA

tanggal 29 Maret 2017 ;--------------------------------------------------------------------------

SA

N

-Telah membaca putusan Sela Nomor : 09/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 12 April

U

IL A

2017 ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

TA

TA


N

G

A

D

-Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; --------

EN

PE

N G

A

tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini ;----

D

A

SA

R IN

A EG A R

-Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II

A

M

N

Intervensi ;--------------------------------------------------------------------------------------------

R

M A

A R

A

orang di persidangan ; -----------------------------------------------------------------------------

IN

A

Tergugat sebanyak 2 (dua) orang dan Tergugat II Intervensi sebanyak 2 (dua)

D

H A

SA

-Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat, sebanyak 2 (dua) orang,

SA

EG

------------------------- TENTANG DUDUK PERKARANYA --------------------------------

N

---------- Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal

H A

A

28 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 05

SA

A

R

Samarinda pada tanggal 28 Februari 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal

N EG

U

April 2017 dengan Register Perkara Nomor : 09/G/2017/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : --------------------------------------

( disebut “ KTUN “ ) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat

U

Negara

adalah Keputusan Tata Usaha

A

Obyek Sengketa Gugatan Penggugat

A R

N

Bahwa

S

SA

TA

H

A

TA

I. OBYEK SENGKETA ----------------------------------------------------------------------------------

N

EG

TA TA

Tata Usaha Negara berupa : ---------------------------------------------------------------------

A

Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 15 Juni 2015 atas nama

U

SA

PT. Sarana Indah Perkasa.

TA

II. DUDUK PERSOALAN ATAU DASAR GUGATAN PENGGUGAT

H A

TA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang dahulu terletak di

SA

N

Jln. Camar, Kel. Sei Pinang Dalam terdaftar sebagai SHM No. 803/Kel. Sei

IL A

Pinang Dalam atas nama Juliaty, terbit pada tanggal 11 September 1989

U

TA

TA


N

G

A

D

dan sekarang setelah pemekaran wilayah berubah menjadi Jln. Camar, No.

EN

PE

N G

A

D IL

A

tentang

H

N

Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015

D

A

SA

R IN

A

A

Pinang Dalam dirobah menjadi SHM No. 47/Kel. Bandara, pada tanggal

M

SA

22-01-2008, Surat Ukur No. 1582/1989 tertanggal 14 Juni 1989, seluas

R

A R

A

A

50M, timur 10M, barat 10 M );------------------------------------------------------------

:

Indah Lesmanawaty;----------------------------

Sebelah Timur

:

Jln. Serindit;---------------------------------------

Sebelah Barat

:

Jln. Camar;--------------------------------------

A

R

A

N EG

N

H A SA

SA

H. Mustafa. H.M;-------------------------------

EG

:

Sebelah Selatan

U

M A

2. Bahwa batas-batas tanah Penggugat dahulu adalah : Sebelah Utara

IN

H A

490M ( dalam peta surat ukur tertulis kurang lebih utara 50M, selatan

D

EG A R N

106 RT 022, Kel. Bandara, Kota Samarinda, dan SHM No. 803/Kel. Sei

A

Ko King Heng;-------------------------------------

Rudy Dharmawan;-------------------------------

:

Jln. Camar;-----------------------------------------

A

:

N

Sebelah Barat

Indah Lesmanawaty;----------------------------

A R

TA TA

Sebelah Timur

:

EG

U

N

Sebelah Selatan

S

:

SA

TA

Sebelah Utara

H

TA

Sedangkan batas-batas sekarang adalah :-------------------------------------------

10M x 50M tersebut

berada

diatas

11M x 50M yang diperoleh Penggugat

U

tanah dengan ukuran

A

dengan ukuran

H

Juliaty

sebidang

TA

dari Almh. Ny. Sofiahtul Amin,dan benar-benar BERADA DILUARbidang tanah SHM No. 130 dan tanah SHM No. 131 atas nama Ko King Heng

H A

pada tanggal 11 SHM No.

TA

U

sedangkan

TA


N

D A G

adalah

dengan ukuran 10M x 50M

IL A

September 1989

N

4. Bahwa terbitnya SHM No. 47/Kel. Bandara

SA

TA

tersebut;-----------------------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

D IL

A

nama

SA

N

3. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana SHM No. 47/Kel. Bandara atas

D

A

SA

R IN

A

terbit padatanggal 24-

A

05-1994yang semula terbit atas nama H. Mustafa H.M.;---------------------------

M

EG A R

130/Kel. Bandara dan SHM No. 131/Kel. Bandara

dan disebelah Selatan

dari SHM No. 130/Kel.

R

A R

A

A

No. 130/Kel. Bandara

IN

H A

tergambar disebelah Selatan berupa parit 2M dan bidang tanah SHM

D

SA

N

5. Bahwa didalam surat ukur SHM No. 131/Kel. Bandara tersebut jelas

M A

Bandara tersebut jelas pula tergambar bidang tanah dengan ukuran

SA

EG

lebar 11M yang tertulis sebagai “ Rencana Jalan “;-------------------------------

N

6. Bahwa diatas bidang tanah dengan ukuran 11M x 50M yang tertulis

R

H A

A

“Rencana Jalan “ itulah terbit SHM No. 47/Kel. Bandara atas nama

A

garis putus-putus disebelah Utara

sehingga sisa tanah Penggugat

N EG

U

SA

Juliaty dengan ukuran 10Mx50M dengan tanda-tanda batas dengan

TA

1Mx50Myang diperuntukan sebagai fasilitas umum adalah merupakan

A

bagian dari tenah Penggugat yang berada diluar bidang tanah milik H.

tanah

A

adalah seluruhnya

milik Penggugat

TA TA

U

“ Rencana Jalan “

yang

A R

N

7. Bahwa bidang tanah dengan ukuran 11M x 50M yang tertulis sebagai

S

SA

TA

H

Mustafa H.M.sebagimana tanah SHM No. 130 dan SHM No. 131tersebut;

EG

diperoleh Penggugat dari Almh. Ny. Sofiahtul Amin,dan sebagian telah

N

dimasukkan kedalam SHM No. 47/Kel. Bandara atas nama Juliaty yang

N

A

terbit pada tanggal 11 September 1989 ) dengan ukuran 10M x 50M

SA

berada diluar bidang tanah SHM No. 130 dan SHM No. 131 atas nama H.

U

Mustafa H.M.dan jelas tergambar pada surat ukurnya SHM No. 130 dan

bidang tanah dengan ukuran 11M x 50M

sangat mudah untuk diketahui

N

tergambar sebagai “ Rencana Jalan “

SA

Kantor Pertanahan Kota Samarinda bersedia

IL A

ukurannya jika saja

yang

H A

sebenarnya

TA

8. Bahwa

TA

SHM No. 131 yang terbit pada tanggal 24-05-1994tersebut;-----------------

U

TA

TA


N

G

A

D

melakukan pengukuran gambar dengan mistar skala 1:1000, akan tetapi

EN

PE

N G

A

D IL

A

H

akan tetapi sisa tanah Penggugat dengan ukuran 1M x 50M masih tetap

D

A

SA

R IN

A

A

dengan alasan antara lain :---------------------------------------------------------------Penggugat

hanya berhak meminta

pengukuran terhadap

D

bahwa

SA

-

M

EG A R N

Kantor Pertanahan Kota Samarinda menyembunyikan kebenaran hukum

IN

bahwa Penggugat tidak berhak meminta pengukuran terhadap bidang

A R

A

A

-

R

H A

SHM No. 47/Kel. Bandara milik Penggugat;------------------------------------

bahwa menurut Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang berhak

SA

EG

-

M A

tanah diluar SHM No. 130 dan SHM No. 131;---------------------------------

N

meminta pengukuran tanah SHM No. 130 dan SHM No. 131 adalah

R

H A

A

Ko King Heng padahal bidang tanah yang akan diukur berada diluar

A

Bahwa Penggugat

memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang

mengadili

ini

perkara

N EG

TA

U

SA

SHM No. 130 dan SHM No. 131;-------------------------------------------------

memerintahkan

Kantor

Pertanahan

Kota

A

Samarindauntuk melakukan pengukuran fisik tanah lokasi Pembangunan

N

tertera pada Obyek Sengketa

yaitu

S

tanah SHM No. 130 sebagaimana

A

SA

TA

H

Hotel Midtown apakah telah sesuai dengan luasantanah SHM No. 131 dan

yang berada diluar,

sebagaimana

gambar bidang

N

disebelah Selatan tanah SHM No. 130

A R

untuk melakukan pengukuran terhadap fisik tanah

EG

TA TA

U

seluas 2.335M2 serta memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda

N

A

tanah“ Rencana Jalan sesuai dengan Skala 1:1000yang menurut

SA

telah terbit SHM No. 47/Kel. Bandara atas nama Juliaty/Penggugat;-----------

memohon kepada yang muliaMajelis Hakim yang

perkara

ini

memerintahkan

Pertanahan

alasan hukum atau arti hukum

N

Samarindauntuk memberikan

Kantor

Kota

H A

mengadili

TA

juga

TA

Penggugat

untuk melakukan pengukuran tersebut diatas,

U

Bahwa selain perintah

kenapa

IL A

SA

gambar ukur SHM No. 47/Kel. Bandara dibuat dengan garis putus-putus

U

TA

TA


N

G

A

D

pada saat diterbitkanpada tanggal 11 September 1989; ---------------------------

EN

PE

N G

A

D IL

A

H

Penggugat, didalam gambar sertipikat 11M x 50M“ dan diatasnya

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

M

Penggugat telah mengajukan

IN

H A

SHM No. 131 dan SHM No. 130,

agar dilakukan

A R

R

A

permohonankepada Kantor Pertanahan Kota Samarinda

A

D

50M yang disebut “ Rencana Jalan “ itu adalah BERADA DILUAR tanah

SA

N

9. Bahwa untuk membuktikan kebenaran hukum bahwa bidang tanah 11M x

dan atas

SA

EG

SHM No. 131/Kel. Bandaran dan SHM No. 130/Kel. Bandara

M A

Pengukuran Pengembalian Batas atas bidang tanah yang berada diluar

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

N

permohonan Penggugat tersebut,

R

H A

A

telah melakukan pengukuran dan menerbitkan Berita Acara Pengukuran

A

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

bukan luas atau ukuran

N EG

U

SA

Pengembalian Batas tertanggal 02-12-2016 akan tetapi yang diukur oleh bidang

TA

tanah 11M x 50M yang BERADA DILUAR SHM No. 131 dan SHM No.

A

130 yang diatasnya telah terbit SHM No. 47/Kel. Bandara dengan

dengan alasan tidak dapat dilakukan pengukuran secara

A

N

Bandara

S

SA

TA

H

ukuran 10M x 50Mmelainkan hanya mengukur tanah SHM No. 47/Kel.

Ko King Heng atau pemilik

Hotel Midtown

Tentu alasan itu tidak dapat diterima secara hukum karena

N

tersebut.

yaitu

A R

dan SHM No. 130

EG

TA TA

U

keseluruhan karena ada larangan dari Pihak pemilik tanah SHM No. 131

selaku Badan Negara

N

A

seharusnya Kantor Pertanahan Kota Samarinda

SA

No. 130

akan tetapi secara seksama dan konsekwen harus

U

menegakkan kepastian hukum tanah di Kota Samarinda;--------------------adalah

berhak untuk memohon pengembalian

TA

10. Bahwa Penggugat

H A

bahwa sisa tanah 1Mx50M itu adalah merupakan bagian

N

membuktikan

TA

pengukuran batas atas bidang tanah “ Rencana Jalan 11M x 50M “ untuk

SA

U

pemilik tanah SHM No. 130/Kel.

TA


N

G

A

D

sebagai fasilitas umum, sedangkan

TA

IL A

tanah sisa dari tanah SHM No. 47/Kel. Bandara yang sengaja dikeluarkan

EN

PE

N G

A

D IL

A

H

tidak tunduk dengan larangan pihak pemilik tanah SHM No. 131 dan SHM

D

A

SA

R IN

A

DILUAR SHM No. 130/Kel.

SA

Bandara dan SHM No. 131/Kel. Bandara demikian juga bahwa

IN

larangan No.

A

pemilik SHM No. 130/Kel. Bandara dan SHM

A R

A

pengukuran dari

tidak seharusnya menerima

R

H A

Pertanahan Kota Samarinda

Kantor

D

A

bidang tanah yang akan diukur itu berada

M

EG A R N

Bandara dan SHM No. 131/Kel. Bandara tidak berhak melarangnya karena

M A

131/Kel. Bandara bernama Ko King Heng tersebut;---------------------------------

SA

EG

11. Bahwa menjadi pernyataan hukum dari Penggugat, apabila bidang tanah

N

yang berada diluar, disebelah Selatan SHM No. 130 dan SHM No. 131

R

H A

A

yang tergambar sebagai “ Rencana Jalan “ itu bukan 11Mx50M akan

A

Penggugat akan menghentikan penuntutan terhadap Tergugat / Walikota

N EG

TA

U

SA

tetapi hanya 10Mx50M sebagaimana SHM No. 47/Kel. Bandara, maka

Samarinda dan penuntutan lainnya terhadap Kepala Kantor Pertanahan

A

Kota Samarinda;-------------------------------------------------------------------------------

Sebelah Selatan

:

46.50M;---------------------------------------------

SebelahTimur

:

24.00M;---------------------------------------------

Sebelah Barat

:

23.00M.................atau seluas 1.168M2;---

SA

SedangkanUkuran

tanah SHM No. 131/Kel. Bandara,Surat Ukur No.

U

1165/94atas nama Ko King Heng adalah :------------------------------------------

-

Sebelah Selatan

:

-

SebelahTimur

-

Sebelah Barat

44.20M;--------------------------------------------46.50M;---------------------------------------------

:

24.50M.................atau seluas 1.167M2;--

SA

23.00M;---------------------------------------------

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

N

:

H A

:

TA

Sebelah Utara

TA

-

EN

N G

A

D IL

A

H

N

-

EG

-

N

TA TA

-

A

46.80M;--------------------------------------------

A R

:

U

Sebelah Utara

A

N

adalah: ------------------------------------------------------------------------------------------

PE

S

SA

TA

H

12. Bahwa Ukuran tanah SHM No. 130/Kel. Bandara, atas nama Ko King Heng

D

A

SA

R IN

A batas-batas

tanah SHM No. 130/Kel. Bandara, tertulis dahulu

:

Gang;---------------------------------------------------------

M A

EG

:

Jln. Camar;-------------------------------------------------

N

SA

Sebelah Barat

D

Sebelah Timur

Rencana jalan 11 M/Juliaty;----------------------------

IN

:

R

Sebelah Selatan

Parit Umum 2M / SHM No.131/Kel. Bandara;----

SA

:

A R

Sebelah Utara

M

A

adalah:-------------------------------------------------------------------------------------------

A

EG A R

A

H A

N

13. Bahwa

Parit Umum 2M / SHM No.131/Kel. Bandara;---

Sebelah Selatan

:

Parit Umum 1M / SHM No.47/Kel. Bandara;-----

Sebelah Timur

:

Gang;---------------------------------------------------------

Sebelah Barat

:

Jln. Camar;--------------------------------------------------

N EG

A

S

H

tanah SHM No. 131/Kel. Bandara, tertulis dahulu

A R

U

batas-batas

A

14. Bahwa

N

R

:

A

Sebelah Utara

SA

TA

TA

U

SA

H A

A

Sedangkan batas-batas SHM No.130/Kel.Bandara sekarang adalah :-----

EG

TA TA

adalah: -----------------------------------------------------------------------------------------:

Jln. Hasan Basri ;------------------------------------------

Sebelah Selatan

:

Parit Umum 2M / SHM No.130/Kel. Bandara;-----

Sebelah Timur

:

Gang;---------------------------------------------------------

Sebelah Barat

:

Jln. Camar;--------------------------------------------------

H

SA

U Sebelah Selatan

: :

Gang;-----------------------------------------------------

TA

U

SA

SHM No.130/Kel. Bandara ;------------------------

IL A

TA


N

G

A

D

Sebelah Timur

Jln. Hasan Basri;--------------------------------------

H A

:

N

Sebelah Utara

TA

TA

Sedangkan batas-batas SHM No. 131/Kel. Bandara sekarang adalah :

EN

PE

N G

A

D IL

A

N

A

N

Sebelah Utara

D

A

SA

R IN

A

:

Jln. Camar;------------------------------------------------

A

EG A R

Sebelah Barat

M

N

15. Bahwa pada masa hidupnya H. Mutafa H.M., setelah SHM No. 131 dan

Penggugat

sebagai bukti

dengan ukuran 11M x 50M

yang berada

D

untuk memperlihatkan

IN

tanah

M A

A R

A

bahwa

A

SHM No. 131 kepada Penggugat

R

H A

SA

SHM No. 130 terbit, Alm. H. Mustafa H.M. telah menyerahkan foto copy

EG

disebelah Selatan, DILUAR BIDANG tanah milik H. Mustafa H.M. yaitu

SA

tanah SHM No. 130/Kel. Bandara, tergambar bidang tanah itu tetap tertulis sebagai “ Rencana Jalan “ yang ditandai dengan

H A

A

N

ukuran dalam meter

menerbitkan

Objek Sengketa

berupa Surat

A

Tergugat telah

N EG

U

SA

16. Bahwa

R

11M x 50M;------------------------------------------------------------------------------------

Keputusan Walikota Samarinda No. 1304/BPPTSP/ KS/IMB/C/VI/2015 tanggal

TA

15 Juni 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Sarana Indah

SA

SHM No. 130 akan tetapi faktanya ukuran bangunan PT. Sarana Indah keterangan

Saksi

Budihardjodihadapan

A

berdasarkan

A R

U

N

Perkasa

S

TA

H

A

Perkasa seluas 2.335M2 yang berada diatas tanah SHM No. 131 dan

TA TA

Persidangan Perkara No. 97/Pdt.G/2016/PN Smr di Pengadilan Negeri

sedangkan menurut keterangan Saksi Suminto, yang

N

47M = 2.350M2

EG

Samarinda, Lebar Bangunan Hotel Midtown adalah Lebar 50M x Panjang

A

H

N

A

pernah membangun tembok milik warung Dapur Desa disebelah Timur,

SA

Obyek Sengketa /IMB tidak sesuai dengan

ukuran

U

pelaksanaan

Obyek Sengketa atas nama PT. Sarana Indah

berukuran

IL A

tanah Penggugat

N

131/Kel. Bandara,kepentingan Penggugat

dan tanah SHM No.

telah dirugikan

karena sisa

SA

TA

Perkasa diatas tanah SHM No. 130/Kel. Bandara

H A

17. Bahwa dengan terbitnya

TA

tanah SHM No. 131 dan SHM No. 130 atas nama Ko King Heng;----------

1Mx50Myang berada diluar SHM No. 130

U

TA

TA


N

G

A

D

yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 47/Kel. Bandara 10Mx50M

EN

PE

N G

A

D IL

Panjang Bangunan Tembok adalah 51M. Maka dapat disimpulkan bahwa

D

A

SA

R IN

A

Saluran Pembuangan Air dan Air PDAM akan tetapi dengan

A

Umum dan

M

SA

pelaksanaan Obyek Sengketa yang tidak diawasi oleh Tergugat, tanah

IN

H A

Penggugat 1Mx50M itu telah menjadi satu kesatuan dengan tanah SHM

D

EG A R N

yang dahulu sengaja dilepaskan Penggugat sebagai peruntukan Fasilitas

R

A R

A

A

No. 130 dan tanah SHM No. 131 padahal sejatinya tanah Penggugat

bangunan Penggugat

akan tetapi

sekarang hilang karena

N

PDAM dari

Saluran Pembuangan Air dan Air

SA

1Mx50M diperuntukkan sebagai

EG

dan

M A

11M x 50M itu adalah BERADA DILUAR SHM No. 131 dan SHM No. 130

R

H A

A

sudah diambil oleh Ko King Heng menjadi pembangunan Hotel Midtown

U

Objek Sengketa

A

18. Bahwa

yang diterbitkan oleh Tergugatatas nama PT.

N EG

SA

tanpa pengawasan dari Tergugat tersebut;-------------------------------------------

TA

Sarana Indah Perkasa bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1a.3

besar

dengan bangunan

disampingnya

A R

TA TA

3M

akan tetapi berdasarkan

U

sedangkan jarak pada bagian belakang adalah 5M

adalah

S

bangunan/rumah

N

tersebut jarak

A

menurut Perda No. 34 tahun 2004

H

karena

SA

TA

2004,

A

dan Pasal 94 ayat 1b.3 Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 34 Tahun

disebelah Timur

1.5M

dan

dengan bangunan Penggugat

N

Dapur Desa

EG

Obyek Sengketa jarak bangunan Hotel Midtown dengan bangunan Warung

N

A

disebelah Selatan 2M akan tetapi fakta dilapangan jarak bangunan Hotel

SA

dan

dengan bangunan Penggugat

disebelah Selatan/Belakang 1.5M

U

sehingga Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat atas nama PT. Sarana

H A

Bangunan Ddidalam Wilayah Kota Samarinda,

TA

No. 34 Tahun 2004tentang

TA

Indah Perkasatelah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda

N

sehingga oleh karenanya Obyek Sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

batal demi hukum;-------------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

D IL

A

H

Midtown dengan bangunan Warung Dapur Desa disebelah Timur 1.15M

D

A

SA

R IN

A EG A R

M

A

mengacu pada Pasal 94 Perda No. 34 tahun 2004 tersebut, maka jarak bangunan Hotel Midtown dengan bangunan Penggugat pada bagian

D

SA

N

19. Bahwa jika apabila Obyek Sengketa akan diperbaiki oleh Tergugat dan

IN

H A

belakang/sebelah Selatan haruslah setidaknya 5M;-------------------------------

sesuai tehnisnya

R

dan

walaupun

Penggugat

telah berkali-kali

SA

EG

Perkasa

apakah ketentuan IMB itu dijalankan oleh PT. Sarana Indah

M A

pengawasan

A R

A

A

20. Bahwa Tergugat setelah menerbitkan Obyek Sengketa tidak melakukan

N

melaporkannya kepada Tergugat dan hal ini telah terbukti bahwa bangunan

R

H A

A

Hotel Midtown milik PT. Sarana Indah Perkara telah melebihi ukuran

A

N EG

No. 131 tersebut;---------------------------------------------------------------------------------

21. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa telah dinyatakan tidaksah dan batal,

TA

U

SA

pada Obyek Sengketa yaitu 2.335M2 serta ukuran SHM No. 130 dan SHM

diwajibkan mencabut Obyek Sengketa berupa Surat

A

maka Tergugat

N

PT. Sarana

S

15 Juni 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama

A

SA

TA

H

Keputusan Walikota Samarinda No. 1304/BPPTSP/ KS/IMB/ VI/2015 tanggal

Sengketa

adalah

Tergugat

telah lalai

A R

Tergugat yang lain didalam menerbitkan

Obyek

EG

22. Bahwa kekeliruan

tidak memperhatikan

status

N

TA TA

U

Indah Perkasa;-----------------------------------------------------------------------------------------

N

A

sertipikat hak milik atas nama Ko King Heng karena jika tanah yang

SA

usaha atas nama badan hukum yaitu PT. Sarana Indah Perkasa, padahal Tergugat

terlebih dahulu meminta kepada Ko King Heng

U

seharusnya

TA

selaku pemilik tanah untuk menurunkan status Sertipikat Hak Milik ( SHM )

H A

TA

menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) akan tetapi faktanya

N

tidak terdapat penurunan hak terhadap SHM No. 131 dan SHM No. 130

IL A

SA

yang merupakan tanah tempat pembangunan Hotel Midtown dan terbit

U

TA

TA


N

G

A

D

atas nama PT. Sarana Indah Perkasa tersebut;-------------------------------------

EN

PE

N G

A

D IL

A

H

dilandasi sertipikat hak milik akan dijadikan peruntukannya sebagai tempat

D

A

SA

R IN

A

yang diterbitkan oleh

tanggal 12 Maret 2015 tentang

Persetujuan

SA

surat No. 03/KOMDAL/2015

M

A

Tergugat,Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah menerbitkan

IN

H A

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan Hotel

D

EG A R N

23. Bahwa untuk mendukung Obyek Sengketa

R

A R

A

A

Midtown atas nama PT. Sarana Indah Perkasa, akan tetapi faktanya Tergugat

M A

tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dampak lingkungan

SA

EG

yang mengakibatkan bangunan rumah dan saluran pembuanagn air dan Air

N

PDAM Penggugat rusak;-----------------------------------------------------------------------

R

H A

A

24. Bahwa Penggugat telah berkali-kali membuat laporan kepada bawahan

Perkasa yang telah merugikan

TA

kerusakan

saluran

PT. Sarana Indah

A

tentang pelanggaran yang dilakukan oleh

kepentingan Penggugat

N EG

U

SA

Tergugat

pembuangan air dan

antara lain

saluran air PDAM serta

A

dibongkarnya AC kamar Penggugat dan tidak dapat dipasang kembali

walapun Penggugat

A

N

pagar yang jaraknya hanya 30CM , akan tetapi

S

SA

TA

H

karena dilarang oleh pemilik Hotel Midtown tidak boleh melewati tembok

TA TA

A R

U

sudah dilaporkan keadaan itu kepada bawahan Tergugat, tetap saja tidak

EG

ditanggapi oleh Tergugat sehingga jalan satu-satunya adalah mengajukan

N

gugatan sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha

N

A

Negara Samarinda karena Obyek Sengketa telah merugikan kepentingan

SA

bangunan milik Penggugat tidak

diawasi oleh Tergugat

karena sehingga

TA

pelaksanaan Obyek Sengketa

mengakibatkan kerusakan terhadap saluran pembuangan air dan saluran

H A

TA

Air PDAM rumah Penggugat dan telah mengakibatkan kerugian materil

SA

N

yang sangat besar terhadap Penggugat sehingga adalah patut apabila

IL A

kelak Penggugat akan menuntut Tergugat bersama-sama dengan PT.

U

TA

TA


N

G

A

D

Sarana Indah Perkasa pemilik Hotel Midtown untuk membayar kerugian

EN

PE

N G

A

25. Bahwa kerusakan-kerusakan

U

D IL

A

H

Penggugat;--------------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

26. tersebut;------------------------------------------------------------------------------------------

A

M

IN

H A

RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 tahun

R

A R

adalah merupakan

Penetapan Tertulis

M A

A

A

1986 tentang PTUN yaitu :---------------------------------------------------------------(i) Obyek Sengketa / KTUN

D

1. Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) UU

SA

N

27. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas telah dapat disimpulkan bahwa :

SA

EG

yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;---------------------

Surat Keputusan Walikota Samarinda No. tanggal 15 Juni 2015 tentang Izin

Mendirikan Bangunan atas nama

PT. Sarana Indah Perkasa adalah

R

A

1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015

A

SA

H A

N

Bahwa Obyek Sengketa

N EG

U

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

yang diterbitkan oleh

TA

Tergugat secara tertulis yang berada diatas tanah SHM No. 130/Kel. dan SHM No. 131 seluas 1.167M2 yang

A

Bandara, seluas 1.168M2

A

N

yang dibangun oleh PT. Sarana Indah Perkasa tidak sesuai dengan

S

SA

TA

H

dijumlahkan menajdi 2.335M2, akan tetapi faktanya luasan bangunan

TA TA

A R

U

luasan yang tertera pada Obyek Sengketa maupun SHM No. 130 dan

EG

SHM No. 131 tersebut;-----------------------------------------------------------------

N

(ii) Obyek Sengketa/KTUN adalah bersifat konkret;----------------------

D IL

A

H

U

Hotel Midtown;--------------------------------------------------------------------------adalah bersifat Individual;-----------------------

Bahwa Obyek Sengketa

adalah bersifat individual

karena telah

H A

TA

(iii) Obyek Sengketa/KTUN

TA

U TA


TA

EN

G

A

D

IL A

tanah SHM No. 130 dan SHM No. 131 atas nama Ko King Heng;

SA

N

diterbitkan oleh Tergugat atas nama PT. Sarana Indah Perkasa diatas

N

A

memberikan hak kepada PT. Sarana Indah Perkasa untuk membanguan

PE

N G

Tergugat dalam bentuk tertulis dan tidak abstrak serta telah nyata

SA

A

N

Bahwa Obyek Sengketa adalah bersifat konkret karena diterbitkan oleh

D

A

SA

R IN

A EG A R

(iv) Obyek Sengketa/KTUN adalah bersifat final;-------------------------------

M

A

Bahwa Obyek Sengketa adalah bersifat final dan berlaku serta diakui

IN

H A

memerlukan persetujuan dari Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan

D

SA

N

sebagai alas legalitas untuk membangun Hotel Midtown tanpa

R

A R

A

A

sifat final itu telah terbukti dimana Obyek Sengketa telah dipergunakan

M A

oleh PT. Sarana Indah Perkasa sebagai dasar untuk membangun Hotel

SA

EG

Midtwon yang telah merugikan Penggugat;------------------------------------

gugatan Penggugat telah

R

A

memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9)UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Atas UU RI No. 5 tahun 1986 tentang PTUN,

A

Perubahan Kedua

sehingga secara formal gugatan Penggugat haruslah diterima;

N EG

U

SA

H A

N

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka

TA

2. Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuanPasal 53 ayat (1) UU

A

RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5

A

N

(i) Bahwa Penggugat adalah Orang / Subjek Hukum Perdata yaitu

A R

yang

Jln. Camar No. 106 RT 022 Kel. Bandara,

EG

TA TA

U

selaku pemegang hak atas tanah SHM No. 47/Kel. Bandara terletak sekarang dikenal

S

SA

TA

H

tahun 1986 tentang PTUN;---------------------------------------------------------------

A

yang didasari dengan Obyek Sengketa

H

Hotel Midtown

bangunan rumah Penggugat, telah dibangun akan tetapi

SA

D IL

A

N

persis disebelah Utara

N

Kec. SungaiPinang, Kota Samarinda, PropinsiKalimantan Timur,dan

penerbitannya telah melanggar ketentuan Pasal 94 Perda No. 34 tahun

N G

pembangunanya

tidak sesuai dengan ukuran yang tercantum didalam

TA

A

U

2004 tentang Bangunan Didalam Wilayah Kota Samarinda dan bahkan

H A

PE

TA

Obyek Sengketa sehingga pembangunan Hotel Midtown itu telah

SA

kamar tidur

hujan turun, sehingga oleh karenanya

U

banjir manakala

TA


N

EN

G

A

D

Penggugat

tidak berfungsi dan mengakibatkan

TA

PDAM

IL A

dan Air

N

membuat bangunan rumah Penggugat rusak, Saluran pembuanagn Air

D

A

SA

R IN

A EG A R

gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU

dirugikan oleh suatu

KTUN dapat

IN

H A

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi

D

merasa kepentingannya

SA

N

yang

M

A

PTUN yang intinya menyatakan “ seseorang atau badan hukum perdata

R

sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

M A

A R

A

A

tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak

SA

EG

rehabilitasi”;--------------------------------------------------------------------------------

No. 130 dan SHM No. 131

R

A

PT. Sarana Indah Perkasa dan Ko King Heng selaku pemilik tanah SHM akan tetapi Penggugat adalah seorang

A

SA

H A

N

(ii).Bahwa walaupun pihak yang dituju oleh Obyek Sengketa adalah

TA

Obyek Sengketa,

N EG

U

Subjek Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya karena dengan

terbitnya

Obyek Sengketa atas

A

nama PT. Sarana Indah Perkasa, sisa Bidang Tanah 1M x 50M yang

A

N

saluran air PDAM dan saluran pembuangan air telah dikuasai oleh Ko

S

SA

TA

H

berada diluar SHM No. 130 dan SHM No. 131yang merupakansarana

TA TA

A R

U

King Heng dan telah merusak bangunan dan saluran air Penggugat,

EG

padahal tanah dengan ukuran 1M x 50M itu tidak termasuk didalam

N

SHM No. 131 dan SHM No. 130 tetapi berada diluar, disebelah Selatan

menerbitkan Obyek Sengketa

SA

H

(iii). Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah

D IL

A

N

A

dan dahulu merupakan bagian dari “ Rencana Jalan “ 11M x 50M;

tidak memedomani ketentuan Pasal 94

A

U

Perda No. 34 tahun 2004 tentang Bangunan Didalam Wilayah Kota

TA

N G

Samarinda serta tidak mengawasi pelaksanaan

pembangunan Hotel

H A

PE

TA

Midtown karena faktanya luas bangunan Hotel Midtown tidak sesuai

IL A

maupun luasan yang tertera pada Obyek Sengketa/IMB tersebut;

SA

N

dengan luasan yang tertera baik pada SHM No. 130 dan SHM No. 131

U

TA

TA


N

EN

G

A

D

(iv).Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa

D

A

SA

R IN

A EG A R

atas nama PT. Sarana Indah Perkasa tidak sesuai dengan ketentuan

M

A

Pasal 94 Perda No. 34 tahun 2004 serta pembangunan Hotel Midtown

karena

tanah Penggugat dengan ukuran 1M x 50M yang

R

A

sisa

IN

telah merugikan kepentingan perdata dari Penggugat

D

SA

SHM No. 131

A R

A

H A

N

yang luasannya tidak sesuai dengan tanah SHM No. 130 dan tanah

sarana untuk melakukan

pemeliharaan

SA

EG

pembuangan air serta

M A

diperuntukkan sebagai sarana saluran air bersih PDAM dan parit

A

pemilik PT. Sarana Indah Perkasa;------------------------------------------------

R

H A

N

bangunan Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Ko King Heng

A

SA

3. Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuanPasal 53 ayat (2) UU RI

N EG

U

No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 tahun

Bahwa

Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha

A

TA

1986 tentang PTUN antara lain:----------------------------------------------------------

N

S

undangan dan asas umum pemerintah yang baik;-----------------------------

A

SA

TA

H

Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-

TA TA

A R

U

1. Bahwa adalah fakta hukum Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh

tentang

Bangunan Dalam

N

Kota Samarinda No. 34 Tahun 2004

EG

Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Daerah

A

sedangkan pada

SA

H

(i) Menurut bentuknya Hotel Midtown 12 lantai adalah rumah besar

D IL

A

N

Wilayah Kota Samarinda dengan alasan :-------------------------------------

Pasal 94 1 ayat (1a.3 ) dan (1b.3 ) Perda No. 34

A

U

tahun 2004, disebutkan :--------------------------------------------------------------

TA

PE

TA

3. Rumah besar, lebar dari batas pekarangan samping jarak

N

kedalaman 5M dari GSB atau sama dengan

3M dan, antara

1.15M;------------

IL A

SA

GSB dan GSP, akan tetapi faktanya hanya

U

TA

TA


N

G

A

D

b.Jarak bebas belakang minimal :--------------------------------------------

EN

H A

N G

a. Jarak bebas samping kiri dan kanan minimal :----------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

3. Rumah besar, 5M sepanjang sepertiga sisi lebar perpetakan

M

A

bagian belakang, akan tetapi faktanya hanya 1.5M;-----------

dengan

IN

H A

Hotel MidTown atas nama PT. Sarana Indah Perkasa

A R

R

A

bangunan disampingnya adalah :----------------------------------------: 6.80M;------------------------------

- Sebelah Belakang/Selatan

: 2M;----------------------------------

- Sebelah Kanan/Timur

: 1.15M;------------------------------

- Sebelah Kiri/Barat

: 8.75M;------------------------------

SA

A

berdirinya,

jarak-jarak bangunan

Hotel

A

(iii) Bahwa menurut fakta

SA

H A

N

EG

M A

- Sebelah Muka / Utara

R

A

D

SA

N

(ii) Bahwa menurut Obyek Sengketa ( IMB ), jarak-jarak bangunan


: +1.5 M;----------------------------


: +1.15M;--------------------------

H

SA

U

A

: + 8.75M;---------------------------

Midtown

menghadap

karena bangunan Hotel

Utara / Jln. Hasan Basri,

maka letak

EG

TA TA

(iv) Bahwa berdasarkan fakta di lapangan,

A R

TA

N


S

: + 6.80M;---------------------------

A

TA


N EG

U

MidTown dengan bangunan disampingnya menurut adalah :-------

pada

N

bangunan Penggugat disebelah Selatan adalah berada

A

sebagai

bangunan Penggugat

dibelakangnya

dengan

haruslah 5M

bukan

2M

Hotel Midtown

SA

rumah besar

jarak

atau 1.5M

U

A

D IL

A

1b.3 Perda No. 34 tahun 2004,

H

N

bagian Belakang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat

dan batas pekarangan

TA

N G

samping kanan haruslah 3M bukan 1.15M;----------------------------------

H A

PE

TA

(v) Bahwa berdasarkan fakta hukum, luas bangunan Hotel Midtown

N

atas nama PT. Sarana Indah Perkasa berdasarkan kesaksian Saksi

IL A

SA

Budihardjo adalah 50M x 47M sedangkan berdasarkan Saksi

U

TA

TA


N

EN

G

A

D

Suminto adalah 51M x 47M sehingga tidak sesuai dengan luas

D

A

SA

R IN

A

A

SHM No. 130 yang terdaftar atas nama Ko King Heng;-------------Tergugat

wajib memerintahkan

Ko King Heng untuk

IN

H A

menurunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan sebelum terbit

D

Bahwa

SA

2.

M

EG A R N

tanah pada Obyek Sengketa dan ukuran tanah SHM No. 131 dan

R

A R

A

A

Obyek Sengketa atas nama PT. Sarana Indah Perkasa, diatas

M A

tanah hak milik SHM No.130 dan SHM No.131;------------------------------

badan-badan

hukum yang mempunyai

R

A

hak milik dan syarat-syaratnya;----------------------------------------------------

A

(ii) Bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 1963 tentang

SA

H A

N

Pemerintah ditetapkan

SA

EG

(i) Bahwa Pasal 21 ayat (2) UUPA No. 5 tahun 1960 berbunyi Oleh

U

N EG

Penunjukan badan-badan yang dapat mempunyai Hak Milik Atas

TA

Tanah mengatur antara lain adalah Bank-bank yang didirikan

A

Negara, Koperasi, Badang Kegamaan dan Badan-badan social

S

berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan

A R

bahwa perseroan terbatas (PT)

dilarang untuk menguasai tanah

EG

TA TA

(iii) Bahwa

U

N

atas tanah;---------------------------------------------------------------------------

A

SA

TA

H

artinya selain badan-badan diatas tidak dapat mempunyai hak milik

N

dengan Hak Milik namun dapat menguasainya dengan Hak Guna

A

SA

H

(iv) Bahwa seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa

D IL

A

N

Bangunan (HGB);------------------------------------------------------------------

atas nama PT. Sarana Indah Perkasa

mewajibkan SHM No. 130

A

U

dan SHM No. 131 diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan;----

TA

menjadi Hak Guna Bangunan

telah membuktikan

H A

PE

No. 131

TA

N G

(v) Bahwa fakta hukum tidak diturunkannya SHM No. 130 dan SHM

N

bahwa Obyek Sengketa atas nama PT. Sarana Indah Perkasa

IL A

SA

adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

U

TA

TA


N

EN

G

A

D

yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan tidaksah dan batal;

D

A

SA

R IN

A

Bahwa Tergugat telah melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang

M

A

Baik antara lain :-------------------------------------------------------------------------

keserasian

dan

keseimbangan

dalam

R

A R

Tergugat / Walikota Samarinda tidak melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Hotel Midtown

yang

SA

EG

terhadap

M A

A

A

menyelenggarakan Negara, akan tetapi faktanya:-----------------------

D

H A

keteraturan,

IN

SA

(i) Azas Tertip Penyelenggaraan Pemerintahan yang mengutamakan

N

EG A R

3.

N

secara fakta luasannya tidak sesuai SHM No. 130 dan SHM

R

H A

A

No. 131 sebagaibama tercantum pada Obyek Sengketa yaitu

U

A

-

Tergugat / Walikota Samarinda telah menerbitkan IMB atas

N EG

SA

seluas 2.335M2;----------------------------------------------------------------

TA

nama PT. Sarana Indah Perkasa untuk membangun Hotel

A

Midtown akan tetapi luas fisik bangunan tidak sesuai dengan

S

Tergugat / Walikota Samarinda tidak melakukan pengawasan

A R

TA TA

-

U

N

bangbunan yang tercantum didalam Obyek sengketa ( IMB );

A

SA

TA

H

ukuran SHM No. 131 dan SHM No. 130 dan luasa fisik yang

terhadap

dampak lingkungan yang diakibatkan

N

serta

EG

terhadap realitas pembangunan fisik bangunan Hotel Midtown

N

A

pembangunan Hotel Midtown atas nama PT. Sarana Indah

SA

A D IL

-----------

H

Perkasa khususnya terhadap bangunan Penggugat;

(ii) Azas Kepastian Hukumyang mengutamakan landasan peraturan

PE

akan tetapi faktanya Tergugattidak

TA

menjalankan

peraturan

TA

N G

penyelengaraan Negara,

keadilan dalam setiap

perundang-undangan,

kepatutan

dan

H A

A

U

perundang-undangan, kepatutan dan

N

keadilan secara konsekwen, sehingga sekarang ini kepentingan

SA

bahwa setiap perbuatan

TA

TA


N

EN

G

A

D

(iii) Azas Akuntabilitas, yang menentukan

U

IL A

Penggugat dirugikan;-----------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan, akan

M

A

tetapi faktanya Tergugat tidak konsekwen melakukan pengawasan

D

SA

N

pelaksanaan Obyek Sengketa / IMB pembangunan Hotel Midtown

IN

H A

atas nama PT. Sarana Indah Perkasa;--------------------------------------

R

A R

A

A

Bahwa oleh karena terbitnya Obyek Sengketa tidak sesuai dengan

M A

ukuran-ukuran jarak bangunan sebagaimana Perda No. 34 tahun

SA

EG

2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda serta

No. 131 dan SHM No. 130 atas nama Ko King Heng, serta tidak

R

H A

A

N

fisik tanah pembangunannya tidak sesuai dengan ukuran SHM

yaitu

SA

A

sesuai luasan yang tercantum dalam Obyek Sengketa

dalam

N EG

TA

secara yuridis

ketidak hati-hatian serta ketidak cermatan Tergugat

menerbitkan

Obyek

Sengketa

A

U

2.335M2 akan tetapi tidak ada pengawasan dari Tergugat, maka

dan

mengawasi

berdasarkan fakta diatas, tindakan

telah bertentangan

dengan

EG

TA TA

menerbitkan Obyek Sengketa

S

Tergugat dalam

U

Bahwa

A R

N

Sengketa tersebut;---------------------------------------------------------------

A

SA

TA

H

pembangunannya telah berakibat batal atau tidak sahnya Obyek

N

ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 34 Tahun 2004

tentang jarak

H

yang telah mengatur secara jelas

SA

A

Pasal 94

bangunan pada bagian samping kiri, kanan dan belakang;---Gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu

U

4.

A

D IL

A

N

tentang Bangunan Didalam Wilayah Kota Samarinda khususnya

TA

N G

90 (Sembilan puluh ) hari sebagaimana diatur didalam Pasal 55

tanggal 17/01/2017, Saksi

Suminto

H A

pada

N

(i) Bahwa

TA

PE

UU PTUN;--------------------------------------------------------------------------------telah

IL A

SA

memberikan keterangan dihadapan persidangan bahwa lebar tanah

U

TA

TA


N

EN

G

A

D

berdirinya Hotel Midtown disebelah Timur telah mencapai 51M dan

D

A

SA

R IN

A EG A R

kemudian pada persidangan tertanggal 31 Januari 2017 Saksi

M

A

Budihardjo yang diajukan oleh pihak Ko King Heng menerangkan adalah Lebar 50M x

D

SA

N

bahwa ukuran bangunan Hotel Midtown

IN

H A

Panjang 47M, menurut saksi sudah sesuai IMB;-------------------ukuran fisik bangunan

R

A R

A

A

(ii) Bahwa berdasarkan fakta dilapangan ,

M A

Hotel Midtown atas nama PT. Sarana Indah Perkasa tidak sesuai

SA

EG

dengan luasan tanah milik Ko King Heng yaitu tanah SHM No. 131

R

H A

luasan yang tertera pada Obyek Sengketa yaitu 2.335M2;--------

A

setelah terungkap fakta hukum dihadapan persidangan

N EG

U

(iii) Bahwa

TA

perkara No. 97/Pdt.G/2016/PN Smr

melalui keterangan Saksi

H

untuk memeriksa / melihat

A

perkara No. 97/Pdt.G/2016/PN Smr

N

07

Penggugat memohon ijin kepada Majelis Hakim

SA

TA

Februari 2017

A

Suminto dan Saksi Budihardjo, pada persidangan tanggal

S

SA

47.50M, Panjang Utara-Selatan 46.50M atau tidak sesuai dengan

A

N

dan SHM No. 130 yang ukurannya adalah Lebar Barat-Timur

TA TA

A R

U

berkas perkara ( inzage ) dan dengan disaksikan oleh Panitera

A

Obyek Sengketa / Izin Mendirikan Bangunan

atas nama PT. Sarana Indah Perkasa tidak memenuhi

D IL

SA

A

(IMB)

barulah Penggugat

H

N

mengetahui bahwa

( inzage )

N

melakukan pemeriksaan berkas

EG

Pengganti perkara No. 97/Pdt.G/2016/PN Smr tersebut, Penggugat

ketentuan Pasal 94 Perda No. 34 tahun 2004 tentang Bangunan

A

U

Dalam Wilayah Kota Samarinda karena faktanya jarak bangunan

TA

N G

Hotel Midtown dengan bangunan disampingnya adalah :----------

H A

SA

: 1.15M;---------------------------


TA

EN

G

A

D


: 2M;----------------------------------

U

IL A


: 6.80M;------------------------------

TA

N


N

PE

TA

Menurut Obyek Sengketa ( IMB ):--------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R


: 8.75M;--------------------------

M

A

Sedangkan fakta berdirinya bangunan Hotel Midtown:-------


: +1.15M;---------------------------

R

A R

A

IN

: +1.5 M;-----------------------------

A

H A


D

: + 6.80M;---------------------------

SA

N



M A

: + 8.75M;---------------------------

SA

perkara No. 97/Pdt.G/2016/PN Smr oleh Penggugat pada tanggal maka menurut Penggugat bahwa

A

07 Februari 2017 tersebut,

R

H A

N

EG

(iv) Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan berkas perkara (inzage)

berupa Surat Keputusan Walikota Samarinda

SA

A

Obyek Sengketa

U

N EG

No. 1304/BPPTSP/ KS/IMB/ VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang

TA

Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Sarana Indah Perkasa, Pasal 94 Perda No.

A

adalah bertentangan dengan ketentuan

baru mengetahui secara

A R

bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal

TA TA

sempurna

S

Penggugat

A

Bahwa oleh karena

U

N

(v)

SA

TA

H

34 Tahun 2004;------------------------------------------------------------------

EG

94 Perda No. 34 Tahun 2004 adalah sejak tanggal 07 Februari

A

khususnya

mengenai tenggang waktu 90

( sembilan

D IL

SA

A

PTUN

ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU

H

N

Negara (KTUN)

N

2017, maka pengajuan gugatan Sengketa Keputusan Tata Usaha

puluh ) hari sejak Penggugat mengetahui secara pasti bahwa

N G

Indah Perkasa

yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi

TA

A

U

Obyek Sengketa ( IMB ) Hotel Midtown atas nama PT. Sarana

yang telah merugikan

N

Dalam Wilayah Kota Samarinda

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

kepentingan Penggugat;---------------------------------------------------------

EN

H A

PE

TA

ketentuan Pasal 94 Perda No. 34 tahun 2004 tentang Bangunan

D

A

SA oleh karena

R IN

A Bahwa

obyek sengketa / Surat Keputusan Walikota

SA

Izin Mendirikan Bangunan atas nama

H A

Perkasa, bertentangan dengan

Pasal 94 Perda No. 34 Tahun 2004, Obyek Sengketa berupa Surat

A R

R

A

maka secara hukum penerbitan

A

PT. Sarana Indah

IN

tentang

D

M

A

Samarinda No. 1304/BPPTSP/ KS/IMB/ VI/2015 tanggal 15 Juni 2015

N

EG A R

28.

M A

Keputusan Walikota Samarinda No : 1304/BPPTSP/ KS/IMB/ VI/2015

SA

EG

tanggal 15 Juni 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT.

A

oleh karena Surat Keputusan Walikota Samarinda No :

R

Bahwa

1304/BPPTSP/ KS/IMB/ VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Izin

A

SA

H A

29.

N

Sarana Indah Perkasa, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

atas nama PT. Sarana Indah Perkasa, adalah

N EG

U

Mendirikan Bangunan

TA

tidak sah dan batal demi hukum,

maka

Tergugat

haruslah

A

diwajibkan untuk mencabut Obyek Sengketa;--------------------------

A

tidak sesuai dan melebihi

TA TA

U

Midtown oleh PT. Sarana Indah Perkasa

A R

N

PT. Sarana Indah Perkasa dimana nyata-nyata pembangunan Hotel

S

H

Bahwa demikian juga bahwa pelaksanaan Obyek Sengketa oleh

SA

TA

30.

EG

luas tanah SHM No. 131 dan SHM No. 130, serta jarak-jaraknya

N

tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Perda No. 34 Tahun 2004,

A

H

PDAM rumah Penggugat, dan pembangunannya

tanpa

SA

Air

pengawasan dari Tergugat maupun bawahannya;------------------------Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai

U

31.

A

D IL

A

N

sehingga telah merusak saluran pembuangan air maupun saluran

Tergugat

TA

N G

pihak yang benar, maka

telah

patut dihukum untuk

H A U

IL A

TA

TA

G EN


N

D

PERMOHONAN;---------------------------------------------------------------------------------

A

III.

SA

N

PE

TA

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;------------------

D

A

SA

R IN

A

A

kiranya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq

M

R

A

A

DALAM POKOK PERKARA;--------------------------------------------------------

D

H A

SA

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

IN

EG A R N

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat

Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha

SA

EG

2. Menyatakan

M A

A R

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --------------

Surat

Keputusan

Samarinda

No.

1304/BPPTSP-

tanggal 15 Juni 2015 tentang

Izin Mendirikan

A

R

KS/IMB/C/VI/2015

Walikota

Bangunan atas nama PT. Sarana Indah Perkasa;--------------------------dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut

Walikota

Samarinda

No.

1304/BPPTSP-

N

KS/IMB/C/VI/2015

tanggal 15 Juni 2015 tentang

Izin Mendirikan

A R

U

Bangunan atas nama PT. Sarana Indah Perkasa;-------------------------

S

Keputusan

A

Surat

berupa : -------------------------------

SA

TA

-

H

TA

Surat Keputusan Tata Usaha Negara

A

3. Memerintahkan

N EG

U

SA

H A

-

A

N

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :---------------------------------

EG

TA TA

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

N

-------- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

N

A

mengajukan Jawabannya tertanggal 19 April 2017 dengan mengemukakan hal-hal

D IL

SA

A

H

sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------

U TA

a.Dalil Pihak Penggugat Yang Menyatakan Dirinya Selaku Pemilik Tanah

H A

TA

Dengan Ukuran 1 X 50 M Yang disengketakan Dengan Sdr. KO KING

SA

N

HENG Adalah Dalil Yang Prematur.------------------------------------------------------

U

IL A

Bahwa dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat, pada

TA

TA


N

G

A

D

uraian Posita Nomor 3, 6 dan 7 telah dijelaskan tentang Dasar dan Pengajuan

EN

PE

N G

A

DALAM EKSEPSI :---------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

Gugatan oleh Pihak Penggugat dimana dalam hal ini Pihak Penggugat telah

M

A

mengklaim bahwa dirinya adalah Pemilik Tanah dengan ukuran 1x 50 M yang

IN

H A

atas nama JULIATY (Pihak Penggugat) yang hanya berukuran 10 x 50 M.

D

SA

N

letaknya persis bersebelahan dengan Objek Tanah Sertipikat Hak Milik No. 47

R

A R

A

A

Menanggapi Dasar Gugatan tersebut dengan ini Pihak Tergugat bantah secara

M A

tegas karena dalil-dalil tersebut kiranya adalah Dalil Gugatan yang selaku

N

SA

EG

prematur untuk disampaikan saat ini;-----------------------------------------------------------

H A

A

Mengapa Pihak Tergugat sampaikan bahwa hal itu adalah dalil yang

R

prematur karena permasalahan sengketa tanah dengan Ukuran 1 x 50 M yang

N EG

SA

A

terjadi antara Ny. JULIATY (Pihak Penggugat) dengan Sdr. KO KING HENG

(PN) Samarinda, dan terhadap Gugatan yang diajukan oleh Ny. JULIATY yang

A

TA

U

tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri

A

SA

hingga sampai saat ini masih belum diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan

S

TA

H

terdaftar dengan Nomor Register Perkara : 97/Pdt.G/2016/PN.Smr. tersebut

A R

U

N

Negeri (PN) Samarinda Pemeriksaan Perkara Perdata tersebut sebagai hak milik

EG

TA TA

dari pihak yang mana, sehingga belum ada Putusan yang Berkekuatan Hukum

N

Tetap (Inkracht Van Gewijsde) yang mengakhiri permasalahan tanah dimaksud;--

N

A

Untuk itu Pihak Tergugat dengan ini mempertanyakan Dasar Kapasitas dari

A

H

Pihak Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini sebab

D IL

SA

sebagai besar keberatan yang disampaikan olehnya terhadap penerbitan Objek

U

TA

lahan dengan Ukuran sebesar 1 x 50 M yang ternyata masih belum terbukti dan

IL A

SA

N

H A

TA

dapat diakui secara hukum karena masih premature;--------------------------------------

PE

U

b.Gugatan Pihak Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) Karena Pihak

TA


TA

EN

G

A

D

Penggugat Mencampuradukkab Dalil-Dalil Gugatannya Dengan Dalil-dalil

N

N G

A

sengketa (IMB) dalam perkara ini ternyata didasarkan kepada klaim kepemilikan

D

A

SA

R IN

A EG A R

Gugatan Sengketa Tanah (Keperdataan) Maupun Dalil-Dalil Permasalahan Subyek

Hukum

Lainnya

A

Dengan

(Kantor

Pertanahan

Kota

M

Hukum

A

IN

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara

D

H A

SA

N

Samarinda) Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Pihak Tergugat;------------

Keputusan

R

Walikota

Samarinda

M A

“Surat

No.

EG

hanyalah

A R

A

ini sesuai dengan Surat Gugatan Pihak Penggugat yang telah diperbaiki kiranya

1304/BPPTSP-

SA

KS/IMB/C/VI/2015 tetang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tanggal 15 Juni 2015

H A

A

N

yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat kepada PT.Sarana Indah Perkasa”.Oleh

R

karena itu sudah seharusnya hal-hal yang diterangkan oleh Pihak Penggugat

N EG

SA

A

dalam Dalil-Dalil Surat Gugatannya hanyalah terbatas pada hal-hal yang ada

TA

U

kaitannya dengan persoalan penerbitanIMB dimaksud, dan tidak melebar kepada persoalan Keputusan Tata Usaha lainnya yaitu mengenai “Penerbitan Sertipikat

SA

Penerbitan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Tanggal 2 Desember

S

TA

H

A

Hak Milik No. 130 dan 131 atas nama KO KING HENG” maupun mengenai “

A

A R

U

N

2016”;------------------------------------------------------------------------------------------------------

EG

TA TA

Namun dalam kenyataannya, Surat Gugatan yang disusun oleh Pihak

N

Penggugat ternyata bukan hanya berbicara tentang persoalan IMB yang

N

A

diterbitkan oleh Pihak Tergugat semata (Objek Sengketa), tetapi justru lebih

A

H

banyak membahas tentang persoalan sengketa kepemilikan lahan dengan ukuran

D IL

SA

1 x 50 M yang mana pada saat yang sama (saat ini) sedang diperiksa

TA

Hal ini kirannya dapat tercermin dari uraian Dalil-dalil Posita Surat Gugatan

H A

TA

dari uraian Angka 1 sampai dengan uraian Angka 15 dimana Pihak Penggugat

SA

N

hanya bercerita tentang dasar-dasar kepemilikan lahan dengan Ukuran 1 X 50 M

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

yang diklaim olehnya yang didalamnya mencakup tanah dengan Ukuran 1 x 50 M

EN

PE

N G

A

U

perselisihannya oleh Pengadilan Negeri (PN) Samarinda;----------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

yang saat ini sedang disengketakan olehnya dengan Sdr. KO KING HENG di

A

M

N

Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dimaksud;-------------------------------------------------

A

IN

Penggugat suatu permintaan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

D

H A

SA

Bahwa dalam uraian-uraian tersebut ternyata juga diselipkan oleh Pihak

R

M A

A R

A

Negara (PTUN) Samarinda Pemeriksaan Perkara ini agar Majelis Hakim

EG

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dapat memerintahkan kepada

N

SA

Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Pihak Luar dalam perkara ini) untuk

H A

A

melakukan pengukuran fisik terhadap Objek Tanah Sertipikat Hak Milik No. 130

R

dan 131 yang keduanya diterbitkan atas nama Sdr. KO KING HENG, hanya

N EG

SA

A

semata-mata dengan tujuan untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil

Sertipikat Hak Milik No. 47 yang diakui oleh Pihak Penggugat

sebagai hak

A

TA

U

kepemilikan lahan dengan Ukuran 1 x 50 M yang berada disamping Objek Tanah

A

N

Kiranya dengan Model Surat Gugatan ini hanya akan membuat Gugatan

S

SA

TA

H

miliknya tersebut yang ada dalam Surat Gugatan;--------------------------------------------

A R

U

Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pihak Penggugat ini menjadi tidak jelas

EG

TA TA

alias kabur (Obscuur Libel) karena Dalil-dalil Gugatannya telah dicampuradukan

N

dengan dalil-dalil Gugatan Masalah Keperdataan yang menjadi wewenang dari

N

A

Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri Samarinda) untuk memeriksa dan

SA

U

Selain itu Permohonan Pihak Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan

TA

Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Pemeriksaan Perkara ini untuk memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Samarinda ( Pihak luar yang tidak

H A

TA

termasuk dalam perkara ini) untuk melakukan pengukuran fisik terhadap Objek

SA

N

Tanah Sertifikat Hak Milik No.130 dan 131 an. Sdr. KO KING HENG kiranya sudah

IL A

berada diluar kapasitas dari Pihak Penggugat itu sendiri maupun oleh Majelis

U

TA

TA


N

G

A

D

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Pemeriksaan Perkara

EN

PE

N G

A

D IL

A

H

memutuskannya;--------------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

ini karena permitaan tersebut seharusnya diajukan dalam Pengajuan Gugatan

M

A

Keperdataan lainnya melalui Pengadilan Umum yang berwenang, atau bisa juga

IN

H A

seharusnya disampaikan dalam Pengajuan Gugatan terhadap penerbitan Objek

D

SA

N

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda namun hal tersebut

R

A R

A

A

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) lainnya yang dalam hal ini sudah barang

M A

tentu ialah Sertifikat Hak Milik No. 130 dan 131 atas nama sdr. KO KING HENG itu

N

SA

EG

sendiri;----------------------------------------------------------------------------------------------------

H A

A

Bahwa Eksepsi ini sengaja Pihak Tergugat sampaikan guna mencegah

R

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda untuk bertindak

N EG

SA

A

di luar dari batasan kewenangan yang ia miliki karena persoalan mengenai status

Penggugat dengan Sdr. KO KING HENG tersebut adalah murni bagian dari

A

TA

U

kepemilikan lahan dengan Ukuran 1 x 50 M yang disengketakan antara Pihak

TA

H

Kewenangan Absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri

S

A

N

SA

Samarinda) untuk memutuskannya;--------------------------------------------------------------

A R

U

Pihak Tergugat dalam hal ini menghawatirkan apabila permohonan tersebut

EG

TA TA

dikabulkan dan kemudian dilakukan pengukuran fisik namun hasil pengukuran

N

tersebut selanjutnya tidak sesuai atau bertentangan dengan Hasil Putusan yang

N

A

akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Samarinda nantinya dalam

A

H

memutuskan Sengketa Perselisihan Tanah yang tercatat dalam Perkara Perdata

D IL

SA

Nomor : 97/Pdt.G/2016/PN.Smr di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang telah

Tergugat,

maka

Pihak

U

Pihak

Penggugat

TA

selaku

akan

dengan

sengaja

H A

TA

membenturkan Hasil Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda ini pada akhirnya

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

N

nanti;------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

diajukan terlebih dahulu oleh Pihak Penggugat kepada Sdr. KO KING HENG

D

A

SA

R IN

A EG A R

Untuk itu guna menghindari jebakan yang sengaja diciptakan oleh Pihak

M

A

Penggugat dalam menyusun surat gugatannya tersebut maka Pihak Tergugat

IN

H A

Samarinda Pemeriksaan Perkara ini untuk menolak permintaan pengukuran dari

D

SA

N

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

R

A R

A

A

Pihak Penggugat tersebut dan selanjutnya mengesampingkan segala dalil-dalil

M A

yang disampaikan oleh Pihak Penggugat yang menyatakan dirinya selaku Pihak

SA

EG

Pemilik Lahan dengan ukuran 1 x 50 M yang sah tersebut karena hal itu masih

H A

A

N

premature untuk diajukan saat ini;-----------------------------------------------------------------

R

A

Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Samarinda No.


N EG

U

SA

3.Gugatan Pihak Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluawarsa) ----------------------

tentang

Izin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

A

TA

dikeluarkan oleh Walikota Samarinda (Pihak Tergugat) pada tanggal 15 Juni 2015,

A

N

penerbitan atas Objek Sengketa (Surat Keputusan) dimaksud mengingat

S

SA

TA

H

dan ditahun yang sama Pihak Penggugat pada dasarnya telah mengetahui adanya

A R

U

Pemberitahuan atas penerbitan IMB dimaksud diumumkan/dicantumkan dan

EG

TA TA

ditempelkan pada objek bangunan pada saat didirikan;------------------------------------

N

Terkait hal tersebut, Pihak Penggugat dan anaknya juga dalam hal ini telah

H

N

A

berulangkali mengajukan keberatan pada tahun yang sama karena Pihak

D IL

SA

A

Penggugat dan anaknya merasa telah dirugikan atas pendirian bangunan yang

U

TA

melalui sejumlah Instansi Teknik yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dan hal tersebut kemudian telah dibicarakan dan dibahas bersama

H A

TA

melalui sejumlah pertemuan yang melibatkan Pihak Penggugat beserta anaknya

SA

N

tersebut sehingga tidak mungkin jika Pihak Penggugat dan anaknya tidak

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

mengetahui adanya penerbitan dari Objek Sengketa pada Tahun 2015 tersebut.

EN

PE

N G

A

dilakukan oleh Sdr. KO KING HENG berdasarkan penerbitan IMB dimaksud

D

A

SA

R IN

A EG A R

Oleh karena itu maka Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang

M

A

mempermasalahkan Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 1304/BPPTSP-

IN

H A

seharusnya diajukan oleh Pihak Penggugat sejak Tahun 2015 pada saat Pihak

D

SA

N

KS/IMB/C/VI/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tanggal 15 Juni 2015

R

A R

A

A

Penggugat mengetahui pertama kali adanya Objek Sengketa dimaksud, dan

M A

bukannya menunggu tanggal 28 Februari 2017 (tanggal Pendaftaran Gugatan A

SA

EG

Quo) dengan berdalih bahwasanya Pihak Penggugat “baru mengetahui secara

N

sempurna bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 94 Perda No. 34

R

H A

A

Tahun 2004 adalah sejak tanggal 07 Februari 2017 (Vide Uraian Dalil Posita

A N EG

Sebab baik Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasan yang

A

TA

U

SA

Angka 4 Hal.15-16 Surat Gugatan);---------------------------------------------------------------

A

SA

Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

S

TA

H

terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa

A R

U

N

Usaha Negara hanya menyatakan bahwa Jangka Waktu bagi Pihak Ketiga yang

EG

TA TA

tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara hanyalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak ia

N

mengetahui tentang adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan

A

H

N

A

dari penjelasan yang ada tersebut sama sekali tidak yang menyinggung tentang

D IL

SA

permasalahan apakah pengetahuannya tentang Surat Keputusan Tata Usaha

U

TA

Untuk itu ada baiknya Majelis Hakim turut mempertimbangkan apa yang

H A

TA

menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada saat memutuskan untuk menolak Judicial Review terhadap

IL A

SA

N

Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

U

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud dimana Majelis Hakim Mahkamah

TA

TA


N

G

A

D

Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini berpendapat bahwa Ketentuan

EN

PE

N G

A

Negara tersebut telah sempurna atau tidak;--------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

mengenai Jangka Waktu yang ada pada Pasal 55 tersebut diatur dengan tujuan

M

A

untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam proses beracara di

IN

H A

pantas rasanya jika Pihak Penggugat dalam hal ini memberikan definisi yang baru

D

SA

N

Pengadilan Tata Usaha Negara (bezwaartermijn atau klaagtermijn) untuk itu tidak

R

A R

A

A

atas Ketentuan Pasal 55 tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam frase “baru

M A

mengetahui secara sempurna” berdasarkan uraian Dalil Positanya tersebut di atas

SA

EG

karena nantinya hal tersebut akan dapat menimbulkan kekacauan dan

N

ketidakpastian di dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri

R

H A

A

jika dalil-dalil ini kemudian dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim

N EG

SA

A

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini;--

U

DALAM POKOK PERKARA------------------------------------------------------------------------

A

TA

Bahwa Pihak Tergugat mohon uraian DALAM EKSEPSI diatas dianggap

A

N

PERKARA ini. Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh

S

SA

TA

H

terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian DALAM POKOK

A R

U

Dalil-Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui

EG

TA TA

kebenarannya oleh Pihak Tergugat.;-------------------------------------------------------------

N

Ada pun dalil-dalil Jawaban sebagai Bantahan dari Pihak Tergugat terhadap

A

H

N

A

Dalil-dalil Gugatan dari Pihak Penggugat adalah sebagai berikut :-----------------------

D IL

SA

Mengenai Dasar Kepastian Pihak Penggugat Yang Menyatakan Dirinya

U

TA

Jelas, Serta Tidak Pada Tempatnya Untuk Diajukan dan Diperiksa Dalam

Bahwa Pihak Penggugat menyatakan dasar kepastiannya untuk

SA

N

1.

H A

TA

Pemeriksaan Perkara ini;--------------------------------------------------------------------------

IL A

mengajukan gugatan ini ialah karena Pihak Penggugat adalah Pihak Pemilik

U

TA

TA


N

G

A

D

Tanah dengan ukuran 11 X 50 M yang termasuk didalamnya tanah dengan

EN

PE

N G

A

Sebagai Pihak Pemilik Tanah Yang Sah Kiranya Sangat Lemah dan Tidak

D

A

SA

R IN

A EG A R

ukuran 1 X 50 M yang tidak disebutkan sebagai bagian dari Objek Tanah

M

A

dalam Sertifikat Hak Milik No. 47 atas nama Pihak Penggugat yang hanya

IN

Ada pun- satunya Bukti Hak atas Tanah yang telah terdaftar yang

A

2.

D

SA

H A

N

berukuran 10 X 50 M;---------------------------------------------------------------------------

R

M A

A R

A

diakui dalam Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia adalah Sertifikat Hak

EG

Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau

N

SA

melalui Kantor-Kantor Pertanahan yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota di

A R

A

Bahwa oleh karena itu maka Dasar Kapasitas dari Pihak Penggugat

SA

3.

H A

Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------------------

N EG

yang menyatakan tanah dengan Ukuran 1 X 50 M yang tidak termasuk dalam

U

Objek Tanah Sertifikat Hak Milik No.47 atas nama Pihak Penggugat perlu

A

TA

diperlihatkan terlebih dahulu Dasar-dasar Kepemilikannya sebelum Pihak

Bahwa dalam Surat Gugatan yang disusun oleh Pihak Penggugat

A R

U

A

4.

N

S

SA

TA

H

Penggugat dapat menyatakan hal tersebut sebagai hak miliknya;-----------------

TA TA

tidak disebutkan dan dijelaskan tentang apa yang menjadi Dasar Kepemilikan

EG

dari tanah dengan Ukuran 1 X 50 M, tersebut, kecuali dinyatakan oleh Pihak

N

Penggugat bahwa seluruh tanah dengan Ukuran 11 X 50 M tersebut berasal

H

N

A

dari Alm. Ny.SOFIAHTUL AMIN namun hal ini tetap tidak jelas karena Pihak

D IL

SA

A

Penggugat tidak menerangkan perolehan tanah tersebut apakah berasal dari

TA

tersebut ? ;-----------------------------------------------------------------------------------------Penjelasan tentang hal tersebut kiranya penting untuk diketahui

TA

5.

H A

karena jika tanah itu diperoleh dari Pemberian (Hibah) maka Pihak Penggugat

IL A

SA

N

seharusnya menjelaskan apa yang menjadi Surat Hibahnya, dan atau jika

U

tanah itu berasal dari Pembelian maka Pihak Penggugat harus menjelaskan

TA


TA

EN

G

A

D

pula apa yang menjadi dasar dari Surat Jual Belinya ?;-------------------------------

N

A N G

PE

U

Pemberian (Hibah) ataukah Pembelian dari Alm. Ny. SOFIAHTUL AMIN

D

A

SA

R IN

A EG A R

Bahwa selain itu Pihak Penggugat kiranya perlu menjelaskan juga atas

dasar

apa

Kepemilikan

atau

Penguasaan

dari

Alm.

M

tentang

A

6.

R

Karena hal-hal tersebut tidak dijelaskan oleh Pihak Penggugat dalam

EG

7.

M A

A R

A

A

pemilikan/penguasanya kepada Pihak Penggugat;--------------------------------------

IN

H A

Pihak Pemilik Tanah yang berhak sebelum tanah itu dipindahtangankan

D

SA

N

Ny.SOFIAHTUL AMIN sihingga dapat dinyatakan bahwa benar dia adalah

N

SA

Surat Gugatan, maka Dasar Kapasitas dari Pihak Penggugat dalam Gugatan

H A

A

ini pada dasarnya tidak kuat atau dengan kata lain tidak jelas, sehingga Surat

R

Gugatan ini kiranya patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim untuk

A

N EG

U

SA

selanjutnya;-----------------------------------------------------------------------------------------

8.

Bahwa selain itu itu Dalil-Dalil Posita Gugatan yang disampaikan oleh

A

TA

Pihak Penggugat juga banyak yang tidak benar karena hanya didasarkan pada

A

N

Pemeriksaan Perkara lainnya di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda (Pekara

S

SA

TA

H

Hasil Keterangan yang disampaikan oleh Saksi-Saksi dalam Proses

A R

U

Perdata Nomor : 97/Pdt.G/2016/PN.Smr). Contohnya ialah apa yang

EG

TA TA

disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam Dalil Posita Uraian Angka 16 dan 26

N

yang ada pada Halaman 6 dan 12 Surat Gugatan. Dalam hal ini Pihak

N

A

Tergugat membantah pengajuan Dalil-dalil Gugatan tersebut karena hasil

A

H

pemeriksaan yang didapat dalam proses pemeriksaan atas perkara lain

D IL

SA

kiranya tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam pemeriksaan perkara ini

TA

- Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor : 97/Pdt.G/2016/PN.Smr tersebut

H A

TA

sampai saat ini masih berjalan sehingga belum ada Putusan yang jelas dari

SA

N

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda untuk menyikapi dan

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

menilai hasil keterangan-Keterangan dari Saksi dimaksud ;----------------------

EN

PE

N G

A

U

dengan alasan bahwa :--------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

M

A

ini tentunya berbeda dengan Materi Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor :

IN

H A

dasar pertimbangan dari Majelis Hakim tentulah tidak bias disamakan dalam

M A

A R

R

A

hal ini ; dan;-----------------------------------------------------------------------------------

A

D

97/Pdt.G/2016/PN.Smr. tersebut sehingga patokan yang dijadikan sebagai

SA

N

- Materi Perkara yang diperiksa dalam siding Sengketa Tata Usaha Negara

sebab

Gugatan

Tata

Usaha

Negara

ini

SA

berbeda,

N

juga

EG

- Subjek dan Objek Gugatan yang diperiksa dalam kedua gugatan tersebut hanya

H A

A

mempermasalahkan tentang Penerbitan IMB yang dikeluarkan oleh Pihak

R

N EG

A

mengenai status kepemilikan lahan dengan ukuran 1 X 50 M yang diperebutkan oleh Pihak Penggugat dengan Sdr.KO KING HENG;--------------

U

SA

Tergugat sedangkan Objek Gugatan dalam perkara perdata tersebut adalah

A

TA

9. Selanjutnya Pihak Tergugat sampaikan dan ingatkan kembali bahwa yang

Keputusan Walikota Samarinda

No.

1304/BPPTSP-

S

Surat

A

N

Penerbitan

SA

TA

H

menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini ialah hanyalah mengenai

A R

U

KS/IMB/C/VI/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tanggal 15 Juni

EG

TA TA

2015 yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat kepada PT. Sarana Indah

N

Perkasaoleh karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan

N

A

sengketa tanah yang terjadi antara Pihak Penggugat dengan Sdr. KO KING

D IL

SA

A

H

HENG;----------------------------------------------------------------------------------------------

U

TA

antara Penerbit Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 1304/BPPTSPKS/IMB/C/VI/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tanggal 15 Juni

H A

TA

2015 dengan persoalan sengketa tanah yang merupakan persoalan privat

SA

N

antara Pihak Penggugat dengan Sdr.KO KING HENG pada dasarnya juga

IL A

tidak tepat jika diajukan untuk diperiksa dalam Gugatan Tata Usaha Negara

U

TA

TA


N

G

A

D

ini;--------------------------------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

10.Oleh karena itu Dalil-dalil Gugatan dari Pihak Penggugat yang mengkait-kaitkan

D

A

SA

R IN

A EG A R

11. Bahwa jika memang Pihak Penggugat merasa memiliki dan menguasai Objek

M

A

Tanah dengan Ukuran 1 X 50 M yang disebut-sebutkan dalam dalil

R M A

A R

A

A

dikuasai atau diakui oleh Pihak Lain (Sdr.KO KING HENG);-------------------------

IN

H A

dirawat atau dijaga oleh Pihak Penggugat sehingga pada akhirnya dapat

D

SA

N

Gugatannya tersebut sejak dahulu, lalu mengapa Objek Tanah tersebut tidak

EG

12.Mengingat permasalahan perselisihan tanah tersebut sudah diajukan oleh

N

SA

Pihak Penggugat melalui Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang hingga

H A

A

sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan, maka tidak pantas rasanya

R

jika Pihak Penggugat mengajukan Dalil-dalil Gugatan Tata Usaha Negara ini

N EG

SA

A

atas dasar pemeriksaan suatu perkara yang belum Berkekuatan Hukum Tetap

U

(Inkracht Van Gewijkde);-------------------------------------------------------------------------

A

TA

Mengenai Dalil Pihak Penggugat Tentang Pelanggaran Atas Ketentuan Pasal

S

SA

TA

H

94 Peraturan Daerah No. 34 Tahun 2004 yang Tidak Tepat;--------------------------

A

A R

U

N

13.Bahwa untuk menaggapi Keberatan Pihak Penggugat yang menyatakan bahwa

TA TA

penerbitan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Samarinda No.

EG

1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

N

Tanggal 15 Juni 2015 telah bertentangan dengan isi Ketentuan Pasal 94

H

N

A

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan

D IL

SA

A

Dalam Wilayah Kota Samarinda, dengan ini Pihak Tergugat bantah dengan alas

U

TA

-Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah tersebut telah mengatur bahwa

TA

Walikota mempunyai kewenangan untuk “Memberikan ijin atau menentukan

H A

lain dari ketentuan-ketentuan yang diatur Peraturan Daerah ini”.Oleh karena

IL A

SA

N

itu Walikota Samarinda (Pihak Tergugat) selaku Pihak Penerbit dari Objek

U TA

TA


N

G

A

D

Sengketa kirannya mempunyai dasar dan berhak untuk memberikan izin atas

EN

PE

N G

A

an sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

pendirian suatu bangunan dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang

A

M

N

ada dalam Peraturan Daerah dimaksud;----------------------------------------------------

A

IN

bangunan berdasarkan fungsinya menjadi : Bangunan Rumag Tinggal,

D

H A

SA

-Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah tersebut telah mengatur klasifikasi

R

M A

A R

A

Bangunan Umum, Bangunan Perniagaan, Bangunan Pendidikan, Bangunan

EG

Industri, Bangunan Kelembagaan/Perkantoran, dan Bangunan –Bangunan

N

SA

Khusus tidak diklasifikasikan. Ada pun Ketentuan Pasal 94 yang didalilkan oleh

H A

A

Pihak Penggugat pada dasarnya ditujukan untuk mengatur tentang Bangunan

R

Rumah Tinggal dan bukan untuk Bangunan Hotel sebagaimana yang

N EG

SA

A

dimaksud dalam Objek Sengketa sehingga Dalil Gugatan yang disampaikan

U

oleh Pihak Penggugat tersebut rasanya tidak tepat;-------------------------------------

A

TA

Mengenai Pengawasan Dari Pihak Tergugat Atas Pelaksanaan IMB dan

S

SA

TA

H

Daluawarsanya Gugatan Dari Pihak Penggugat;------------------------------------------

A

A R

U

N

14.Bahwa Pengawasan dari Pihak Tergugat atas Pelaksanaan IMB tidak

TA TA

menjangkau penilaian atas permasalahan Sengketa Lahan sebagaimana yang

EG

dimaksud oleh Pihak Penggugat dalam Dalil Gugatan Uraian Angka 20, karena

N

Pihak Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk menilai dan

H

N

A

memutuskan tentang permasalahn lahan yang terjadi antara Pihak Penggugat

D IL

SA

A

dengan Sdr. KO KING HENG tersebut;-------------------------------------------------------

U

TA

tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk Gugatan Keperdataan melalui

TA

Pengadilan yang berwenang yang mana hal tersebut telah ditempuh oleh Pihak

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

N

melalui Pengadilan Negeri (PN) Samarinda;------------------------------------------------

H A

Penggugat dalam Pengajuan Perkara Perdata No. 97/Pdt.G/2016/PN.Sm.

EN

PE

N G

A

15.Bahwa oleh karena itu Keberatan Pihak Penggugat terkait atas Sengketa Lahan

D

A

SA

R IN

A EG A R

16.Namun jika Pihak Penggugat tetap merasa keberatan atas sikap diam dari

M

A

Pihak Tergugat terkait atas Pelaksanaan dan Pengawasan IMB dimaksud

IN

H A

Tergugat selaku Pihak Penerbit IMB untuk memutuskannya, maka seharusnya

D

SA

N

karena menganggap hal tersebut sebagai bagian dari Kewenangan Pihak

R

A R

A

A

keberatan tersebut ditingkatkan menjadi Gugatan Tata Usaha Negara yang

M A

semestinya diajukan pada saat awal banguna tersebut mulai dikerjakan, dan

SA

EG

bukan pada saat sekarang manakala bangunan tersebut telah ampung

N

dikerjakan dan bahkan telah dipergunakan karena hal tersebut kiranya telah

R

H A

A

daluwarsa (lewat waktu);-------------------------------------------------------------------------

N EG

SA

A

17.Selain itu berkaca pada dalil Gugatan Uraian Angka 20 maka secara tersirat

telah mengetahui tentang adanya Objek Sengketa dimaksud dan pada saat

A

TA

U

Pihak Penggugat secara tidak sadar sudah mengakui bahwa Pihak Penggugat

A

SA

Sengketa dimaksud namun Pihak Penggugat tidak mengajukan Gugatan kepad

S

TA

H

yang sama Pihak Penggugat juga telah merasa dirugikan atas penerbitan Objek

A R

U

N

Pihak Tergugat pada saat ini;-------------------------------------------------------------------

EG

TA TA

18.Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Tergugat dalam hal ini kiranya telah

N

dapat membuktikan bahwa Gugatan ini pada dasarnya telah lewat waktu

N

A

mengingat jangka waktu untuk mengajukan gugatan selama 90 (Sembilan

D IL

SA

A

H

puluh) hari telah lampaui;-------------------------------------------------------------------------

U

TA

Tidak Melanggar Ketentuan Hukum;-----------------------------------------------------------

TA

19.Ada pun untuk membantah Dalil Gugatan Uraian Angka 22 maka Pihak

H A

Tergugat dalam hal ini menyampaikan bahwa di dalam Ketentuan Pasal 7 ayat

IL A

SA

N

(5) huruf c Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang

U

Bangunan dapat diberikan kepada Pihak Yang Bukan Pemilik Tanah sepanjang

TA

TA


N

G

A

D

hal tersebut diizinkan oleh Pihak Pemilik Lahan tersebut;-------------------------------

EN

PE

N G

A

Mengenai Pemberian IMB Kepada Pihak Yang Bukan Pemilik Lahan adalah

D

A

SA

R IN

A EG A R

20. Ada pun Objek Sengketa (IMB) dalam perkara ini diterbitkan oleh Pihak

M

A

Tergugat kepada PT.SARANA INDAH PERKASA dmana yang menjadi Direktur

D

SA

N

pada perusahaan perseroan terbatas tersebut adalah Sdr. KO KING HENG

IN

A

H A

yang juga sekaligus merupakan Pihak Pemilik Lahan;--------------------------------

R

M A

A R

A

21.Untuk itu Izin dari Pihak Pemilik Lahan tersebut kiranya tidak diperlukan lagi

EG

mengingat Pihak yang mengajukan Permohonan IMB pada dasarnya adalah

N

SA

pihak atau orang yang sama dengan Pihak Pemilik Lahan sehingga tidak

H A

A

mungkin orang tersebut (Pihak Pemilik Lahan) yaitu Sdr. KO KING HENG dalam

R

hal ini tidak mengetahui tentang adanya Permohonan Penerbitan IMB di atas

N EG

U

SA

A

lahannya;----------------------------------------------------------------------------------------------

Mengenai Kerusakan Yang Ditimbulkan Dalam Proses Pendirian Bangunan

A

TA

Adalah Tanggung Jawab Dari Pihak Pemegang IMB Adalah Merupakan

S

SA

TA

H

Urusan Keperdataan dan Bukan Urusan Tata Usaha Negara-------------------------

A

A R

U

N

22. Ada pun untuk membantah Dalil Gugatan Uraian Angka 22 sampai dengan 25

TA TA

dari Pihak Penggugat, maka Pihak Tergugat dalam hal ini menyampaikan

EG

bahwa berdasarkan Ketentuan yang terdapat dalam setiap Dokumen Izin

N

Mendirikan Bangunan (IMB) maka kerusakan yang ditimbulkan akibat

H

N

A

pembanguan /pendirian bangunan akan menjadi beban dan tanggung jawab

D IL

SA

A

dari Pihak Pemegang IMB tersebut;--------------------------------------------------------

U

TA

Pihak Tergugat terkait adanya kerusakan yang ditimbulkan dalam proses

TA

pendirian bangunan terkait atas Penerbitan IMB yang menjadi Objek

H A

Sengketa, telah Pihak Tergugat tanggapi dengan mengundang baik Pihak

IL A

SA

N

Penggugat maupun Pihak Pemegang IMB untuk duduk bersama guna

U TA

TA


N

G

A

D

menemukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan;------------------------------

EN

PE

N G

A

23.Terhadap laporan keberatan dari Pihak Penggugat yang disampaikan kepada

D

A

SA

R IN

A EG A R

24.Bahwa upaya tersebut ternyata tidak berhasil sehingga pada akhirnya berujung

M

A

pada digugatnya Sdr. KO KING HENG oleh Pihak Penggugat di Pengadilan

D

SA

N

Negeri (PN) Samarinda melalui Pengajuan Perkara dengan Nomor Register :

sampaikan

bahwasanya

timbulnya

M A

tergugat

IN

Pihak

R

selanjutnya

A R

A

25.Bahwa

A

H A

97/Pdt.G/2016/PN.Smr;------------------------------------------------------------------------

EG

kerusakan yang dialami oleh Pihak Ketiga karena proses pendirian bangunan

N

SA

yang dilakukan atas dasar penerbitan suatu IMB bukanlah alasan yang

H A

A

dibenarkan untuk Pihak Ketiga tersebut memohon adanya Pembatalan

R

terhadap IMB tersebut, akan tetapi timbulnya kerusakan yang dialami oleh

N EG

SA

A

Pihak Ketiga karena proses pendirian bangunan yang dilakukan atas dasar

meminta Ganti Kerugian kepada Pihak Pemegang IMB sehingga tindakan dari

A

TA

U

penerbitan suatu IMB tersebut dapat dijadikan dasar bagi Pihak Ketiga untuk

A

SA

Pengadilan Negeri (PN) Samarinda terhadap Sdr. KO KING HENG tersebut

S

TA

H

Pihak Penggugat yang mengajukan Gugatan Ganti Kerugian melalui

A R

U

N

sudah tepat adanya;------------------------------------------------------------------------------

EG

TA TA

26.Oleh karena itu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara dari Pihak Penggugat

N

ini terhadap Penerbitan Objek Sengketa (IMB) dengan berdasar pada dalil-dalil

N

A

adanya kerusakan yang timbul dalam masa pembangunan / pendirian

A

H

bangunan yang dialamin oleh Pihak Penggugat pada dasarnya adalah salah

D IL

SA

alamat jika diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda

U

memutuskan

permasalahan

perdata

(gugatan

ganti

SA

N

kerugian) dimaksud;-----------------------------------------------------------------------------

H A

untuk

TA

berwenang

TA

Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda kiranya tidak

IL A

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, Pihak Tergugat mohon kepada

U

TA

TA


N

G

A

D

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang

EN

PE

N G

A

karena dalil-dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan urusan administrasi

D

A

SA

R IN

A EG A R

memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai

A

M

N

berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------------

D IN

H A

SA

DALAM EKSEPSI;------------------------------------------------------------------------------------

R M A

A R

A

A

1.Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya ;----------------------------

EG

2.Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (Niet

N

SA

Ontvankelijk Verklaard);----------------------------------------------------------------------------

R

H A

A

DALAM POKOK PERKARA------------------------------------------------------------------------

N EG

TA

U

SA

A

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-------------------------------2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;------------

A

SA

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

S

TA

H

A

Atau;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A R

U

N

Samarinda yang memeriksa Perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon

EG

TA TA

kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);------------------

N

-------- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II 2017 dengan

N

A

Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 April

D IL

SA

A

H

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ------------------------------------------------------

U

TA

29 Maret 2017 telah mengajukan permohonan untuk turut sebagai pihak dalam Perkara No. 09/G/2017/PTUN.SMD, permohonan tersebut telah diterima dan

H A

TA

dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam sidang pembacaan Putusan Sela tanggal 12

SA

N

April 2017, sehingga berdasarkan putusan sela tersebut Tergugat II Intervensi

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

telah turut sebagai pihak dalam perkara ini ;----------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

Bahwa Tergugat II Intervensi untuk membela kepentingannya sendiri, pada tanggal

D

A

SA

R IN

A EG A R

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat tanggal 28 Februari

M

A

2017, dengan ini Tergugat II Intervensi menyampaikan tanggapan sebagai

D

SA

N

Jawaban dan sekaligus Eksepsi Tergugat II Intervensi terhadap gugatan

R

Dalam Eksepsi :----------------------------------------------------------------------------------

IN

A

M A

A

I.

A R

H A

Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :---------------------------------------------------

SA

EG

A. Gugatan Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu (Kadaluarsa) :------------

N

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan

H A

A

Penggugat pada halaman 15 -16 angka 4 yang menyatakan :------------

A

R

“Gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90

N EG

SA

(sembilan puluh) hari sebagaimana diatur didalam Pasal 55 UU PTUN”.

U

(iii) Bahwa setelah terungkap fakta hukum dihadapan pesidangan

A

TA

perkara No.97/Pdt.G/2016/PN.Smr melalui keterangan saksi Suminto

memohon

ijin

kepada

Majelis

hakim

perkara

A

N

Penggugat

S

SA

TA

H

dan Saksi Budihardjo, pada persidangan tanggal 07 Februari 2017

A R

U

No.97/Pdt.G/2016/PN.Smr untuk memeriksa/melihat berkas perkara

tersebut,

Penggugat

melakukan

N

No.97/Pdt.G/2016/PN.Smr

EG

TA TA

(inzage) dan dengan disaksikan oleh Panitera Pengganti perkara

A

H

Obyek Sengketa/Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama

SA

PT.Sarana Indah Perkasa…..dst-----------------------------------------------

U

(V) Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui secara sempurna

A

D IL

A

N

pemeriksaan berkas (inzage) barulah Penggugat mengetahui bahwa

TA

N G

bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 94 Perda No.34

PE

TA

Tahun 2004 adalah sejak tanggal 07 Februari 2017, maka pengajuan

H A

gugatan Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini sudah

IL A

SA

N

memenuhi ketentuan Pasal 55 UU PTUN khususnya mengenai

U TA

TA


N

EN

G

A

D

tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Penggugat

D

A

SA

R IN

A EG A R

mengetahui secara pasti bahwa obyek sengketa (IMB) Hotel Midtown

IN

H A

1.1. Bahwa menurut UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

D

SA

N

M

A

atas nama PT.Sarana Indah Perkasa……dst”, dengan alasan hukum:

R

A R

A

A

Usaha Negara pada pasal 55 menyebutkan “Gugatan dapat

M A

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

SA

EG

terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan

H A

A

N

atau Pejabat Tata Usaha Negara”;--------------------------------------------

R

Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

N EG

SA

A

Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk

U

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor

TA

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka V.(3)

SA

Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya

S

TA

H

A

menyatakan : “bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh suatu

A

A R

U

N

dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam

TA TA

pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa

EG

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara

N

A

N

dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;-------------------------

A

H

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992

D IL

SA

Tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan “Jangka waktu

A

U

termaksud dalam pasal 55 UU No.5/1986 harus dihitung sejak

TA

N G

Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”

H A

PE

TA

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.41/K/TUN/1994 tanggal 10

N

Nopember 2010 kaidah hukumnya “bahwa tenggang waktu

Negara,

tenggang

waktu

SA

Usaha

tersebut

U

Tata

TA


N

EN

G

A

D

Keputusan

TA

IL A

pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung dari

D

A

SA

R IN

A EG A R

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5

M

A

Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak saat pihak ketiga

D

SA

N

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha dan

IN

H A

sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”

R

A R

A

A

1.2. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa baru mengetahui

M A

obyek sengketa pada tanggal 07 Februari 2017 adalah dalil yang

SA

EG

mengada-ada karena pembangunan hotel sudah mulai dilakukan

N

sejak tahun 2015 dan dilokasi bangunan hotel terpasang plang

R

H A

A

obyek sengketa (IMB) atas nama PT.Sarana Indah Perkasa, karena

SA

A

bangunan hotel bersebelahan langsung dengan rumah Penggugat

U

N EG

tentunya yang bersangkutan mengetahui dan pernah melihat Plang

TA

IMB yang menjadi obyek sengketa sekarang ini;--------------------------

A

Bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang tanpa dasar karena

A

N

marah-marah menyampaikan keberatan atas pembangunan hotel

S

SA

TA

H

Penggugat pernah mendatangi lokasi bangunan hotel sambil

TA TA

A R

U

karena mengakibatkan kerusakan pada bangunan rumah miliknya;

EG

1.3. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut pernah dilakukan

N

musyawarah di Kantor Kelurahan Bandara namun tidak ditemukan

N

A

titik temu, selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2015 telah dibuat

D IL

SA

A

H

Berita Acara Menghadap di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Kota Samarinda an. Rudi Darmawan (anak

A

U

Penggugat) pada pokoknya menyatakan “Ibu Juliati selaku pihak

TA

H A

TA

atas aktifitas pekerjaan fisik hotel Midtown….dst”;----------------

N

1.4. Bahwa selanjutnya tanggal 29 April 2016, Penggugat melalui kuasa

IL A

SA

hukumnya F.Ery Bora Darwin, SH.,MHum dan Masdianto, SH telah

U

TA

TA


N

G

A

D

membuat dan menyampaikan surat Nomor : 02/LLC/IV/2016

EN

PE

N G

yang bersebelahan dengan hotel tidak berkeberatan kembali

R IN

D

A

SA A EG A R

Perihal : SOMASI yang ditujukan kepada Bapak Ko King Heng hotel

di

Jalan

Camar)

A

bangunan

pada

pokonya

M

(pemilik

IN

H A

Camar RT.22 yang bersebelahan dengan pembangunan hotel,

D

SA

N

menyatakan “Penggugat selaku pemilik tanah terletak di Jalan

R

A R

A

A

meminta perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada bangunan

M A

rumah miliknya akibat aktifitas pembangunan hotel”;---------------------

SA

EG

1.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat sebenarnya sudah

N

mengetahui adanya obyek sengketa berupa Keputusan Walikota

R

H A

A

Samarinda Nomor 1304/BPPTSP-KS/C/VI/2015 tanggal 15 Juni

SA

A

2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT.Sarana

U

N EG

Indah Perkasa sejak tahun 2015 sehingga mengajukan keberatan

TA

atas dampak pembangunan hotel, Penggugat juga pernah

A

mendatangi lokasi bangunan hotel dan melihat plang IMB

A

N

melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana

S

SA

TA

H

terpasang terpasang dilokasi, oleh karenanya gugatan aquo telah

selain

hal

diuraikan

diatas

dalil

A R

1.6. Bahwa

Penggugat

EG

TA TA

U

ditentukan undang-undang;-----------------------------------------------------

yang

N

menyatakan mengetahui obyek sengketa melalui Kuasa Hukumnya

N

A

pada tanggal 07 Februari 2016 saat pemeriksaan berkas (inzage) di

D IL

SA

A

H

Pengadilan Negeri Samarinda No.97/Pdt.G/2016/PN.Smr adalah dalil yang tidak berdasar pada hukum, karena obyek sengketa

A

U

berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 1304/BPPTSP-

TA

N G

KS/C/VI/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama

H A

PE

TA

PT.Sarana Indah Perkasa tanggal 15 Juni 2015 telah diajukan

N

sebagai bukti surat oleh Ko King Heng (pemilik tanah/bangunan

IL A

SA

hotel) pada saat persidangan acara pembuktian tanggal 31 Oktober

U

TA

TA


N

EN

G

A

D

2016 dan daftar bukti dimaksud ada diserahkan kepada Penggugat

D

A

SA

R IN

A EG A R

melalui kuasa hukumnya, oleh karenanya tidak benar apabila

M

A

Penggugat menyatakan mengetahui obyek sengketa pada saat

IN

H A

1.7. Bahwa ‘seandainyapun’ penghitungan tenggang waktu mengajukan

D

SA

N

pemeriksaan berkas (inzage) tanggal 07 Februari 2016;----------------

sengketa

pada

saat

persidangan

R

obyek

perkara

M A

A R

A

A

gugatan tata usaha negara dihitung sejak Pengugat mengetahui

SA

EG

No.97/Pdt.G/2016/PN.Smr di Pengadilan Negeri Samarinda, maka

N

seharusnya tenggang waktu dihitung sejak gugatan perdata

R

H A

A

didaftarkan ke Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Juni 2016,

SA

A

karena dalil-dalil posita dan petitum gugatan dengan jelas

U

N EG

menyebutkan “pembangunan hotel melanggar ketentuan IMB

TA

sehingga meminta agar pembangunan hotel milik Tergugat I (Ko

A

King Heng) disesuaikan dengan SHM No.131/Kel.Bandara dan

A

N

gugatan perkara perdata No.97/Pdt.G/2016/PN.Smr khususnya

S

SA

TA

H

ketentuan IMB Pemerintah Kota Samarinda” (baca seluruh

A R

TA TA

U

bagian dalam provisi dan petitum angka 5);--------------------------------

EG

Bahwa dengan diajukannya gugatan aquo tertanggal 22 Juni 2016

Juni

2016

dalam

register

perkara

N D IL

SA

A

H

No.97/Pdt.G/2016/PN.Smr membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa,

A

U

artinya tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sudah terlampaui saat sengketa tata usaha ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha

TA

N G

H A

TA

Negara Samarinda pada tanggal 28 Februari 2017;---------------------

N

1.8. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas maka gugatan Penggugat

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

sepatutnya tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard),

EN

PE

24

A

tanggal

N

yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda

D

A

SA

R IN

A EG A R

karena gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang

Peradilan

A

Badan

Umum

Yang

Menunggu

A R

A

Diperiksa

IN

Pengajuan Gugatan Tergantung Dengan Perkara Yang Sedang Putusan

R

H A

B.

D

SA

N

M

A

ditentukan undang-undang;-----------------------------------------------------

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan

SA

EG

2.

M A

Berkekuatan Hukum Tetap;----------------------------------------------------------

dan hal. 15 yang

N

Penggugat pada halaman 7 angka ‘18’

R

H A

A

menyatakan :-----------------------------------------------------------------------

SA

A

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama

U

N EG

PT.Sarana Indah Perkasa bertentangan dengan ketentuan Pasal

TA

94 ayat 1a.3 dan Pasal 94 ayat 1b.3 Peraturan Daerah Kota

A

Samarinda No.34 Tahun 2004, karena menurut Perda No.4 tahun

A

N

disampingnya adalah 3M sedangkan jarak bagian belakang adalah

S

SA

TA

H

2004 tersebut jarak bangunan/rumah besar dengan bangunan

TA TA

A R

U

5 M…..fakta dilapangan jarak bangunan hotel Midtown dengan

EG

Dapur Desa disebelah Timur 1.1 M dan dengan bangunan

N

Penggugat disebelah selatan/Belakang 1.5 M…..dst-------------------

N

A

(i) Bahwa pada tanggal 17/01/2017, saksi Suminto telah

D IL

SA

A

H

memberikan keterangan dihadapan persidangan bahwa lebar tanah berdirinya Hotel Midtown disebelah Timur telah

A

U

mencapai 51 M dan kemudian pada persidangan tertanggal 31

TA

N G

Januari 2017 saksi Budiharjo yang diajukan oleh pihak Ko

H A

PE

TA

King Heng menerangkan ukuran bangunan Hotel Midtown

N

adalah lebar 50M x panjang 47M, menurut saksi sudah sesuai

U TA

TA


N

EN

G

A

D

IL A

SA

IMB (gugatan halaman 15 );----------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

(ii) Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, ukuran fisik bangunan

M

A

Hotel Midtown atas nama PT.Sarana Indah Perkasa tidak

IN

H A

SHM No.131 dan SHM No.130….atau tidak sesuai dengan

D

SA

N

sesuai dengan luasan tanah milik Ko King Heng yaitu tanah

R

A R

A

A

luasan pada obyek sengketa yaitu 2.335 M2….dst” (gugatan

M A

halaman 15 );-----------------------------------------------------------------


melalui

N

perkara

SA

EG

(iii) Bahwa setelah terungkap fakta hukum dihadapan pesidangan keterangan

saksi

R

H A

A

Suminto dan Saksi Budihardjo, pada persidangan tanggal 07


untuk

N EG

perkara

A

SA

Februari 2013 Penggugat memohon ijin kepada Majelis hakim memeriksa/melihat

TA

U

berkas perkara (inzage)…..dst (gugatan halaman 15 ) ;----------------

A

2.1. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan tersebut,

A

N

Penggugat dengan Ko King Heng selaku pemilik tanah dan

S

SA

TA

H

diketahui sekarang ini terjadi sengketa batas tanah antara

A R

TA TA

U

bangunan hotel Midtown di Pengadilan Negeri Samarinda

EG

dalam perkara Nomor : 97/Pdt.G/2016/PN.Smr dan sampai

terakhir,

artinya

sengketa

batas

tanah

belum

N

A

hingga

N

saat ini belum ada putusan pada pengadilan tingkat pertama

D IL

SA

A

H

mempunyai kekuatan hukum ;------------------------------------------2.2. Bahwa oleh karenanya belum diketahui secara pasti mengenai

A

U

batas-batas tanah antara Penggugat dengan lokasi bangunan

TA

N G

hotel Midtown untuk menguji apakah jarak tanah milik

ijin

mendirikan

bangunan

H A

pemberian

N

ketentuan

TA

PE

Penggugat dengan bangunan hotel telah sesuai dengan yang

IL A

SA

disyaratkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini

U

TA

TA


N

EN

G

A

D

Perda Kota Samarinda No. 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan

D

A

SA

R IN

A EG A R

Dalam Wilayah Kota Samarinda sebagaimana didalilkan

IN

H A

2.3. Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam

D

SA

N

M

A

Penggugat dalam gugatan aquo;---------------------------------------

R

A R

A

A

perkara Nomor : 97/Pdt.G/2016/PN.Smr belum berkekuatan

M A

hukum tetap, maka Penggugat belum waktunya mengajukan

SA

EG

gugatan ke PTUN untuk menuntut pembatalan obyek

di peradilan umum menunggu hingga adanya putusan yang

R

H A

A

N

sengketa (IMB) karena masalah batas tanah masih diperiksa

SA

A

berkekuatan hukum tetap;------------------------------------------------

U

N EG

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

TA

Agung RI No.141K/TUN/1994 tanggal 24 Agustus 1995 dalam

A

kaidah hukumnya menyatakan “Penggugat belum waktunya

A

N

Sertifikat Hak Milik karena masalah kepemilikannya masih

S

SA

TA

H

mengajukan gugatan ke PTUN untuk menuntut pembatalan

TA TA

A R

U

diperiksa di peradilan umum, sehingga terlebih dahulu

EG

menunggu adanya putusan peradilan umum berkekuatan

N

hukum tetap;------------------------------------------------------------------

kecuali

Intervensi, terhadap

menolak hal-hal

A

II

seluruh

H

Tergugat

Penggugat,

yang

dalil-dalil

secara

tegas

gugatan diakui

U

kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;------------------------------------------

TA

2. Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi sampaikan pada bagian Dalam

H A

TA

Eksepsi, mohon dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian Dalam

N

Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya ;--------------------------------------

IL A

SA

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalill gugatan pada halaman 2 angka

U

TA

TA


N

G

A

D

‘1’ s/d halaman 9 angka “25“ yang pada pokoknya menyatakan secara

EN

PE

N G

A

D IL

A

1. Bahwa

SA

N

II. Dalam Pokok Perkara :-------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A

A

Bandara tanggal 22-01-2008 Surat Ukur No.1582/1989 tertanggal 14 Juni

M

SA

1989 seluas 490 M” (dalam peta ukur tertulis kurang lebih Utara 50M,

IN

H A

selatan 50M, timur 10M, barat 10M) dan mendalilkan memiliki sisa tanah

D

EG A R N

berulang-ulang alas hak kepemilikan tanah miliknya sesuai SHM No.74/Kel.

R

A R

A

A

1Mx50M yang telah menjadi satu kesatuan dengan tanah SHM No.130 dan

M A

SHM No.131 seolah-olah bangunan hotel milik Tergugat II Intervensi telah

SA

EG

mengambil atau mencapok tanah milik Penggugat, padahal sengketa aquo

negara

berupa

Keputusan

Walikota

Samarinda

Nomor

:

R

H A

usaha

A

N

bukanlah mengenai sengketa kepemilikan tanah namun sengketa tata

A

Bangunan atas nama PT.Sarana Indah Perkasa; -----------------------------------

N EG

U

SA

1304/BPPTSP-KS/C/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 Tentang Izin Mendirikan

TA

Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai luas dan batas tanah miliknya saat

A

ini telah diperiksa dan diadili di peradilan umum dalam hal ini Pengadilan

A

N

akan memasuki acara pembacaan putusan yang rencananya dilaksankan

S

SA

TA

H

Negeri Samarinda dalam perkara No.97/Pdt.G/PN.Smr, perkara tersebut

TA TA

A R

U

pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017, oleh karenanya Tergugat II Intervensi

EG

tidak akan menjelaskan mengenai batas tanah namun akan fokus pada

N

apakah penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Walikota Samarinda

N

A

Nomor : 1304/BPPTSP-KS/C/VI/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

SA

U

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;------------

TA

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka ‘16’ yang berbunyi :------------------------------------

H A

TA

“Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat

SA

N

Keputusan Walikota No. 1304/BPPTSP/KS/IMB/C/VI/2015 tanggal 15 Juni

IL A

Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT.Sarana Indah Perkasa

U

TA

TA


N

G

A

D

seluas 2.335M2 yang berada diatas tanah SHM No.131 dan SHM No.130

EN

PE

N G

A

D IL

A

H

atas nama PT.Sarana Indah Perkasa tanggal 15 Juni 2015 telah sesuai

D

A

SA

R IN

A EG A R

aka tetapi ukuran bangunan PT.Sarana Indah Perkasa berdasarkan

di

persidangan

Pengadilan

Negeri

perkara

Samarinda,

lebar

SA

N

N0.97/Pdt.G/2016/PN.Smr

dihadapan

IN

H A

Bangunan Hotel Midtown adalah 50M x Panjang 47M=2.350 M2…..maka

D

Budihardjo

A

Saksi

M

keterangan

R

A R

A

A

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan obyek sengketa/IMB tidak sesuai

M A

dengan ukuran tanah SHM No.131 dan SHM No.130 atas nama Ko King

SA

EG

Heng”, dengan alasan hukum :----------------------------------------------------------

H A

A

N

4.1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan obyek

R

sengketa tidak sesuai dengan SHM No,131 dan SHM No.130 atas

A

N EG

SA

nama Ko King Heng adalah dalil yang tidak benar, karena pelaksanaan

U

bangunan hotel telah sesuai dengan SHM No.131 dan SHM No.130

TA

seluas

2.335.00

M2,

Penggugat

menyimpulkan

secara

bebas

SA

Pengadilan Negeri Samarinda padahal putusan perkara perdata

S

TA

H

A

keterangan Budihardjo dan Sumino yang disampaikan dalam sidang di

A

A R

U

N

tersebut belum dibacakan sehingga terlalu dini apabila menyimpulkan

EG

TA TA

keterangan saksi-saksi tersebut;----------------------------------------------------

N

4.2. Bahwa bangunan tembok milik Dapur Desa tidak dapat dijadikan

N

A

pembanding dengan pelaksanaan bangunan hotel, karena penerbitan

H

SA

Desa tetapi sesuai luas tanah pada SHM No.131 dan SHM No.130;

U


TA

Penggugat halaman 7 angka ‘17’ yang berbunyi :------------------------------------

H A

TA

“Bahwa dengan terbitnya Obyek sengketa atas nama PT.Sarana Indah

SA

N

Perkasa diatas tanah SHM No. 130/Kel.Bandara dan tanaha SHM

U

IL A

No.131/Kel. Bandara, kepentingan Penggugat telah dirugikan karena sisa

TA

TA


N

G

A

D

tanah Penggugat berukuran 1Mx 50 M yang berada diluar SHM No.130

EN

PE

N G

A

D IL

A

obyek sengketa dan bangunan hotel tidak mengikuti tembok milik Dapur

D

A

SA

R IN

A

A

dahulu sengaja dilepaskan Penggugat sebagai peruntukan Fasilitas Umum

M

SA

dan Saluran Pembuangan Air dan Air PDAM……akan tetapi sekarang

R M A

A R

A

A

dengan alasan hukum :----------------------------------------------------------------------

IN

H A

sudah diambil oleh Ko King Heng menjadi pembangunan Hotel Midtown”,

D

EG A R N

yang merupakan bagian tanah SHM No.47/Kel.Bandara 10Mx50M yang

No.47/Kel.Bandara sebagai

yang

peruntukan

dahulu

Fasilitas

sengaja

dilepaskan

Umum

dan

Saluran

A

N

Penggugat

10Mx50M

SA

EG

5.1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “bagian tanah SHM

R

H A

Pembuangan Air dan Air PDAM” adalah dalil yang mengada-ada

A

N EG

SA

hanyalah karangan semata, sebelum tanah dijual kepada Ko King Heng

U

atau pada saat tanah bangunan hotel masih dikuasai pemilik asal

TA

H.Mustafa, Penggugat tidak pernah keberatan atas bangunan rumah

SA

langsung atau tidak ada jarak dengan bangungunan tembok milik

S

TA

H

A

milik H.Mustafa padahal bangunan rumah H.Mustafa bersebelahan

A

A R

U

N

Penggugat, sehingga patut diduga keberatan Penggugat selama ini

EG

TA TA

hanyalah akal-akalan saja;------------------------------------------------------------

N

5.2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Saluran Pembuangan Air dan

N

A

Air PDAM miik Penggugat menjadi hilang adalah dalil yang tidak benar

H

SA

tetap ada dalam wilayah tanah miliknya dan sampai saat ini masih bisa

U

dipergunakan, Tergugat II Intervensi membuat bangunan hotel diatas

TA

tanah milik Ko King Heng tidak mengambil atau mencapaplok tanah

TA

milik orang lain dalam hal ini Penggugat, apabila terjadi kerusakan

H A

disekitar akibat pembangunan hotel tersebut akan diganti sesuai

SA

IL A

N

dengan besarnya kerusakan yang dialaminya sebagaimana sudah

kerusakan

tidak

didasarkan

atas

TA


N

A G

penggantian

TA

namun

D

sendir,

U

dilakukan Tergugat II Intervensi kepada pihak lain termasuk Penggugat

EN

PE

N G

A

D IL

A

karena saluran pembuangan air dan air PDAM milik Penggugat masih

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

keadaan sebenarnya;------------------------------------------------------------------

M

N

pernyataan sepihak dari Penggugat tetapi haruslah sesuai dengan

D

R

A

A


IN

H A

SA


M A

A R

Bahwa objek sengketa yang diterbitakan oleh Tergugt atas nama

SA

EG

PT.Sarana Indah Perkasa bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat

N

1.a.3 dan Pasal 94 ayat 1b.3 Peraturan Daerah Kota Samarinda No.34

A

disampinnya adalah 3M

A

bangunan

sedangkan jarak pada bagian belakang adalah 5 M, akan tetapi

N EG

U

SA

bangunan/rumah besar dengan

R

H A

Tahun 2004, karena menurut Perda No.34 Tahun 2004 tersebut jarak

berdasarkan obyek sengketa jarak bangunan hotel Midtown dengan

A

TA

bangunan Warung Dapur Desa disebelah Timur 1.5M dan dengan

A

A R

U

N

6.1. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan

S

SA

TA

H

bangunan Penggugat disebelah Selatan 2M……dst ;-------------------------------

TA TA

perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Dalam

EG

Negeri RI Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin

N

Mendirikan Bangunan karena telah memenuhi dokumen administrasi

SA

H

ditentukan oleh Tergugat berdasarkan blangko atau brosur yang sudah disediakan, sebelum obyek sengketa diterbitkan telah terlebih dahulu

U

diberikan pertimbangan dinas yang berhubungan dengan penerbitan

TA

TA

obyek sengketa diantaranya namun tidak terbatas pada :--------------------

No.600/1389/DCKTK.5/XI/2013

SA

Karya

tanggal

27

U

Cipta

IL A

- Advis

N

2014;-----------------------------------------------------------------------------------

TA

TA


N

A

D

Nopember 2013;--------------------------------------------------------------------

G

H A

- SK Walikota Samarinda No.596/296/HK-KS/V/2014 tanggal 20 Mei

EN

PE

N G

A

D IL

A

N

A

dan rencana teknis dan penentuan jarak batas bangunan sepenuhnya

D

A

SA

R IN

A EG A R

- BPDB No.360.1/43-Rekom/BPBD-KS.1/2014 Tanggal 08 Oktober

M

A

2014;--------------------------------------------------------------------------------

D

SA

N

- Notulen No.593/106-BDR/09.2014 tanggal 16 September 2014;--------

IN

H A

- Rekom Study Analisis Dampak Lalin No.551/412/LL/VI/2015;-----------

R

A R

A

A

- Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup

M A

No.03/KOMDAL/2015Tanggal 12 Maret;--------------------------------------

SA

EG

6.2.Bahwa berdasarkan hal diatas, maka penerbitan obyek sengketa adalah

N

saya karena telah memenuhi ketentuan dokumen administrasi dan

gugatan

Penggugat

yang

meminta

pembatalan

dan

A

SA

dalil-dalil

R

H A

A

teknis yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya

U

N EG

pencabutan obyek sengketa patut ditolak dan dikesmpingkan karena

TA

penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Perda No. 34

SA


S

TA

H

A

Tahun 2004 Tentang Bangunan Wilayah Dalam Kota Samarinda;--------

A

A R

U

N


EG

TA TA

“Bahwa Tergugat wajib memerintahkan Ko King Heng untuk menurunkan

N

haknya menjadi Hak Guna Bangunan sebelum terbit obyek sengketa atas

N

A

nama PT.Sarana Indah Perkasa, ditas tanah milik SHM No.130 dan SHM

SA

7.1. Bahwa penerbitan ijin mendirikan bangunan atas nama badan hukum

U

tidak bertentangan dengan hukum meskipun atas tanah milik pribadi,

A

D IL

A

H

No.131….dst”, dengan alasan hukum :--------------------------------------------------

TA

N G

meskipun obyek sengketa didirikan diatas tanah milik pribadi Ko King

H A

PE

TA

Heng, namun tidak serta merta tanah tersebut menjadi milik perseroan

N

dalam hal ini PT.Sarana Indah Perkasa, penerbitan obyek sengketa

IL A

SA

atas nama PT.Sarana Indah Perkasa telah mendapat persetujuan/ijin

U

TA

TA


N

EN

G

A

D

dari pemilik tanah (Ko King Heng) sehingga keliru apabila Penggugat

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

Guna Bangunan;---------------------------------------------------------------------

M

N

meminta agar SHM No.130 dan SHM No.131 diturunkan menjadi Hak

Permohonan

Ijin

Mendirikan

M A

mengajukan

IN

cara

R

tata

A R

A

mengenai

A

Bangunan Wilayah Dalam Kota Samarinda pada pasal 7 ayat (5)

D

H A

SA

7.2. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Perda No. 34 Tahun 2004 Tentang

SA

EG

Bangunan (PIMB) yaitu :--------------------------------------------------------------

N

a. Gambar Situasi;-------------------------------------------------------------------

dan

instalasi

A

konstruksi

yang

ditetapkan

bagi

A

SA

c. Perhitungan

R

H A

b. Gambar rencana bangunan dengan skala 1:50, 1:100, 1:200;-------

N EG

bangunan tertentu;---------------------------------------------------------------

U

d. Salinan atau fotocopy bukti kepemilikan tanah yang bersangkutan,

tanah

untuk

bangunan

yang

S

A

pemilikan

SA

TA

e. Persetujuan/izin

H

TA

berupa GS, segel, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah;-------------------

A

N

didirikan diatas tanah yang bukan miliknya;---------------------------

A R

U

f. KTP/Kartu Identitas Pemohon;-------------------------------------------------

EG

TA TA

g. PBB terakhir;-----------------------------------------------------------------------


N

A

N

Penggugat halaman 13-14 angka ‘3’ yang pada pokoknya menyatakan

H

SA

Baik, antara lain Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, Asas

U

Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas….dst”, dengan alasan hukum :

TA

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara lebih jelas dan terperinci

H A

TA

perihal Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilanggar

N

oleh Tergugat, namun hanya menguraikan pengertian asas dimaksud

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

dengan mengulang hal-hal yang sudah disampaikan pada dalil-dalil

EN

PE

N G

A

D IL

A

“Bahwa Tergugat Telah melanggar asas Umum Pemerintahan Yang

D

A

SA

R IN

A EG A R

posita gugatan sebelumnya, oleh karenanya dalil tersebut patut ditolak

D IN

H A

SA

N

M

A

dan dikesampingkan seluruhnya;-----------------------------------------------------

R

A

A

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan

M A

A R

diatas, gugatan pembatalan dan pencabutan obyek sengketa tidak

SA

EG

berdasar hukum, sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhya atau

N

setidak-tidaknya tidak dapat diterima;----------------------------------------------

R

H A

A

III. Permohonan :-----------------------------------------------------------------------------------

N EG

SA

A

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kiranya

menerima Jawaban Tergugat II Intervens ini, selanjutnya memutuskan :----------

A

TA

U

Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

S

SA

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;---------------------------------------

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke

A

-

A R

U

N

TA

H

I. Dalam Eksepsi :------------------------------------------------------------------------------

EG

TA TA

verklaard);----------------------------------------------------------------------------------

A

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

N

-

N

II. Dalam Pokok Perkara :---------------------------------------------------------------------

H

SA

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-------------------Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya menyampaikan Repliknya

U

-

TA

tanggal 26 April 2017 ;-----------------------------------------------------------------------------

tanggal 10 Mei 2017 ;-------------------------------------------------------------------------------

H A

TA

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya menyampaikan Dupliknya

IL A

SA

N

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/kuasanya menyampaikan

U TA

TA


N

G

A

D

Dupliknya tanggal 3 Mei 2017 ;-------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

D IL

A

menyatakan tidak dapat diterima ;--------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti suratnya yang

M

A

telah diberi materai dan dicocokan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai

IN

: foto kopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 47/Kel. Bandara (semula

A

Bukti P-1

D

SA

H A

N

dengan P-5 sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------

R

M A

A R

A

Sertipikat Hak Milik No. 803/Kel.Sei Pinang Dalam) tertanggal 11

EG

September 1989, Surat Ukur No. 1582/1989, tanggal 14 Juni 1989,

N

R

A

SA

(semula Sertipikat Hak Milik No.10048/Kel.Sei Pinang dalam)

N EG

tertanggal 24-05-1994 Surat Ukur No. 1165/1994 seluas 1.167M2 semula atas nama H.Mustafa HM, Ko Sin Hok terakhir Ko King Heng;

U TA

A

: foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Milik No.131/Kel. Bandara

H A

Bukti P-2

SA

seluas 490M2 an. Juliaty ;--------------------------------------------------------

: foto kopi dari foto kopi Peraturan Daerah Kota samarinda Nomor : 34

H

A

Bukti P-3

S

: foto kopi dari foto kopi Berita Acara Menghadap, tanggal 24 Maret

A R

U

N

Bukti P-4

A

SA

TA

Tahun 2004 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda ;---

EG

TA TA

2015 ( Menghadap di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

N

Pintu Kota Samarinda) ; ---------------------------------------------------------

A

Negeri Samarinda Nomor : 096/WNDR-PN.SMR/VI/2017, Perihal :

H

A

N

Bukti P-5 : foto kopi sesuai asli Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

D IL

SA

Permohonan Berita Acara Inzage Yang dilakukan Penggugat dalam

TA

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

N

T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut :----------------------------------------------------

H A

TA

suratnya yang telah diberi materai dan dicocokan dengan aslinya yang diberi tanda

EN

PE

N G

A

U

Perkara No. 97/Pdt.G/2016/PN.SMR, tanggal 16 Juni 2017 ;------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

Bukti T-1

: foto kopi sesuai asli surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor :

M

A

1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015, Tentang Ijin

IN

: foto kopi sesuai asli Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana

A

Bukti T-2

D

SA

H A

N

Mendirikan Bangunan atas nama : PT. Sarana Indah Perkasa ;----

R

M A

A R

A

Usaha Pembangunan Dan Operasional Midtown. Keputusan Walikota

: foto kopi sesuai asli satu rangkap Surat Permohonan Untuk

N

Bukti T-3

SA

EG

Samarinda Nomor : 569/296/HK-KS/V/2014 ;-------------------------------

A

R

: foto kopi sesuai asli Dokumen Hasil Pengukuran Lapangan Untuk

U

N EG

Bukti T-4

Heng ;-----------------------------------------------------------------------------------

A

SA

H A

mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ko King

TA

BAPL, tanggal 18 Desember 2014 dan Berita Acara Lapangan untuk

foto kopi dari foto kopi satu Rangkap Dokumen Ceklist Kelengkapan

A

SA

Bukti T-5 :

S

H

TA

A

Permohonan Ijin mendirikan Bangunan (IMB) Sdr.Ko King Heng ;----

A R

U

N

Teknis IMB yang terdiri dari :------------------------------------------------------

EG

TA TA

-Rekomendasi Teknis dari Instansi :-------------------------------------------

N

A

551/198/LL/III/2015, tanggal 11 Maret 2015 Dari Dinas

H

Perhubungan Kota samarinda ;------------------------------

SA

A D IL

N

Bukti T-5a : foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Nomor :

A

U

Bukti T-5b : foto kopi sesuai asli Surat Kepala Badan Lingkungan

TA

N G

Hidup Kota Samarinda Selaku Ketua Komisi Penilai

Persetujuan

Kerangka

Dampak

Lingkungan

Hidup

Acuan

Analisis

H A

Tentang

Rencana

Kegiatan

SA

N

PE

TA

Amdal Kota Samarinda Nomor : 03/KOMDAL/2015

U TA

TA


N

EN

G

A

D

IL A

Pembangunan Hotel Midtown Di Kelurahan Bandara

D

A

SA

R IN

A EG A R

Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Oleh PT.

N

M

A

Sarana Indah Perkasa , tanggal 12 Maret 2015;---------

08

Oktober

M A

A R

R

2014,dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah;---

A

D

tanggal

A

Rekom/BPBD-KS.1/X/2014

IN

H A

SA

Bukti T-5c : foto kopi sesuai asli Rekomendasi Nomor : 360.1/43-

SA

EG

Bukti T-5d : foto kopi sesuai asli Keputusan Walikota Samarinda

N

Nomor : 596/296/HK-KS/V/2014 Tentang Persetujuan

H A

A

Izin Lokasi Pembangunan Midtown Hotel Terletak Di

SA

A

R

Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota

N EG

Samarinda Kepada PT. Sarana Indah Perkasa,

TA

U

tanggal 20 Mei 2014;---------------------------------------------

Nomor

:

AU105/10/9/KOBU.VII/2014,

SA

TA

Bangunan

A

A R

U

N

tanggal 25 September 2014 dari Kantor Otoritas

S

H

A

Bukti T-5e : foto kopi dari foto kopi Rekomendasi Ketinggian

EG

Bukti T-5f :

foto kopi dari foto kopi Dokumen Konstruksi Bangunan;

N

TA TA

Bandar Udara Wilayah III Balikpapan ;----------------------

N

A

Bukti T-5g : foto kopi Sesuai asli Surat Pernyataan Ko King Heng

SA

King Heng tanggal 18 September 2014 ;------------------: foto kopi dari foto kopi surat Gugatan Perdata tentang Perbuatan

TA

U

Bukti T-6

N G

melawan Hukum dari JULIATY kepada Saudara Ko King Heng dan

H A

PE

TA

Walikota Samarinda, tanggal 22 Juni 2016 yang didaftarkan melalui

SA

N

Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor Register : 97/Pdt.G/

U TA


TA

EN

G

A

D

IL A

2016/PN.Smr, pada tanggal 24 Juni 2016 ; ----------------------------------

N

A

D IL

A

H

tanggal 26 Agustus 2014 dan Surat Pernyataan Ko

D

A

SA

R IN

A EG A R

Bukti T-7 : foto kopi dari foto kopi Replik pihak Penggugat (Ny. Juliaty) terhadap

M

A

jawaban Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 26 September 2016,

D

SA

N

dalam Pemeriksaan Perkara Perdata yang teregister di Pengadilan

IN

A

R

foto kopi dari foto kopi Eksepsi dan Jawaban dari Walikota

M A

A

Bukti T-8 :

A R

H A

Negeri Samarinda dengan Nomor : 97/Pdt.G/ 2016/PN.Smr.;-----------

EG

Samarinda (selaku pihak Tergugat II), tanggal 19 September 2016

SA

terhadap gugatan dari pihak Penggugat (Ny. Juliaty)tanggal 22 Juni

A

R foto kopi dari foto kopi Dokumen Buku Standar Operasional Prosedur

N EG

Bukti T-9 :

: 97/Pdt.G/ 2016/PN.Smr, pada tanggal 24 Juni 2016 ;--------------------

A

SA

H A

N

2016 yang teregister di Pengadilan Negeri samarinda dengan Nomor

U

(SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

H

A

TA

Samarinda ;----------------------------------------------------------------------------

S

SA

TA

Bukti T-10 : foto kopi dari foto kopi Putusan pengadilan Negeri Samarinda Nomor

A

A R

U

N

: 97/Pdt.G/2016/PN.Smr, tanggal 18 Mei 2017;------------------------------

EG

TA TA

Bukti T-11 : foto kopi dari foto kopi Notulen No.593/106-BDR/09.2014 Acara Musyawarah Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Saudara KO

N

Bandara

Kecamatan

Sungai

A

Kelurahan

Pinang

Kota

H

RT.22

SA

Samarinda, Tanggal 16 September 2014 ;-----------------------------------

D IL

A

N

KING HENG Untuk Membangun Hotel Midtown di Jalan Hasan Basri

TA

Perdamaian antara Sdr.KO KENG HENG dan Ibu YULIATY ;----------

SA

N

MULYADI (Menantu KO KENG HENG) tanggal 18 Maret 2015;--------

H A

TA

Bukti T-13 : foto kopi sesuai dengan asli Berita Acara Menghadap an. RICHARD

U

IL A

Bukti T-14 : Foto kopi sesuai dengan asli Surat Panggilan menghadap Nomor :

TA

TA


N

G

A

D

005/155/D/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015 Kepada Ibu YULIATY ;----

EN

PE

N G

A

U

Bukti T-12 : Foto kopi dari foto kopi Draf Surat Perjanjian yang disiapkan untuk

D

A

SA

R IN

A EG A R

Bukti T-15 : Foto kopi sesuai dengan asli Berita Acara Menghadap an. RUDY

M

A

DARMAWAN (Anak YULIATY mewakili Kepentingan Ibu YULIATY)

D

SA

N

Tanggal 24 Maret 2015 beserta Lampiran berupa : Kartu Tanda

IN

A

H A

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan ; -------

R

M A

A R

A

Bukti T-16 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat an. Ibu YULIATY Tanggal 20

SA

EG

Februari 2015, Perihal: Keberatan Dimulainya Pembangunan Hotel ;--

N

Bukti T-17 : Foto kopi sesuai asli Surat Ibu YULIATY dan Sdr. RUDY

A

A

R

Perbaikan Rumah ;----------------------------------------------------------------

SA

H A

DARMAWAN (Anak Ibu YULIATY) Tanggal 26 Oktober 2015 Perihal :

TA

Terpadu

Satu

Pintu

N EG

U

Bukti T-18 : Foto kopi sesuai asli Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kota

Samarinda

Nomor

:

503/635/D/

H

A

BPPTSP/IX/2015 Tanggal 12 November 2015 Perihal : Mohon

S A

SA

TA

Segera Dilakukan Perbaikan Rumah Milik Sdri. YULIATY ;-------------

bukti suratnya yang telah diberi materai dan dicocokan dengan

EG

TA TA

mengajukan

A R

U

N

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah

: foto kopi sesuai asli Surat Nomor : 02/LLC/IV/2016,Perihal :

N

A

Bukti T.II.Int-1

A

H

Somasi, tanggal 29 April 2016, yang ditujukan kepada Ko King

SA

Bukti T.II.Int-2

: foto kopi sesuai asli Surat Gugatan Perdata, tanggal 22 Juni

U

TA

2016, Nomor : 97/Pdt.G/2016/PN.Smr, di Pengadilan Negeri

H A

TA

Samarinda ;---------------------------------------------------------------------

SA

N

Bukti T.II.Int-3 : foto kopi sesuai asli Replik Penggugat, tanggal 26 September

U

IL A

2016, perkara perdata Nomor : 97Pdt.G/2016/PN.Smr di

TA


TA

EN

G

A

D

Pengadilan Negeri Samarinda ;--------------------------------------------

N

A

D IL

Heng ;---------------------------------------------------------------------------

N G

PE

N

aslinya yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-12 sebagai berikut :-------

D

A

SA

R IN

A EG A R

Bukti T.II.Int-4 : foto kopi sesuai asli Daftar alat bukti Tergugat I tertanggal 31

M

A

Oktober 2016, perkara perdata Nomor : 97Pdt.G/2016/PN.Smr

IN

A

Bukti T.II.Int-5 : foto kopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No.130 tanggal 24 Mei

M A

A R

R

1994 atas nama Ko King Heng ;------------------------------------------

A

D

H A

SA

N

di Pengadilan Negeri Samarinda ;---------------------------------------

SA

EG

Bukti T.II.Int-6 : foto kopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No.131 tanggal 24 Mei

N

1994 atas nama Ko King Heng ;------------------------------------------

R

H A

A

Bukti T.II.Int-7 : foto kopi sesuai asli Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :

N EG

nama PT. Sarana Indah Perkasa ;----------------------------------------

Bukti T.II.Int-8 : foto kopi sesuai asli Surat dari PT. Bank Bank Negara

A

TA

U

SA

A

1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 atas

A R

U

N

Informasi Jaminan Milik PT. Sarana Indah Perkasa ;--------------

A

SA

Nomor : BLM/2.1/0168, tanggal 15 May 2017, Perihal :

S

TA

H

Indonesia(Perseroaan) Tbk Sentra Kredit Menengah Balikpapan

HK-KS/V/2014,

tanggal

20

Mei

EG

596/296

2014

Tentang

N

TA TA

Bukti T.II.Int-9 : foto kopi sesuai asli Keputusan Walikota Samarinda Nomor :

N

A

Persetujuan Izin Lokasi Pembangunan MIDTOWN HOTEL

A

H

Terletak Di Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota

U

Bukti T.II.Int-10 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan

TA

N G

Hidup Kota Samarinda Selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kota

H A

PE

TA

Samarinda Nomor : 03/KOMDAL/2015 Tentang Persetujuan

SA

N

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana

U TA


TA

EN

G

A

D

IL A

Kegiatan Pembangunan Hotel Midtown Di Kelurahan Bandara

N

A

D IL

SA

Samarinda Kepada PT. Sarana Indah Perkasa ;---------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

Indah Perkasa, tanggal 12 Maret 2015 ;--------------------------------

M

N

Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Kepada PT. Sarana

Untuk

IN

Tanah

Keperluan

Pembangunan

M A

A R

A

Penggunaan

R

A

596/552/HK-KS/XI/2015, Tentang Pemberian Izin Peruntukan

D

H A

SA

Bukti T.II.Int-11 : foto kopi sesuai asli Keputusan Walikota Samarinda Nomor :

EG

MIDTOWN HOTEL atas nama PT. Sarana Indah Perkasa

SA

Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, 17 November 2015 ;-----

H A

A

N

Terletak Di Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota

Nomor : 97/Pdt.G/2016/PN.Smr, tanggal 18 Mei 2017;-------------

N EG

TA

U

SA

A

R

Bukti TII.Int -12 : foto kopi dari foto kopi Putusan pengadilan Negeri Samarinda

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya menghadirkan saksi 2 (dua)

H

A

orang saksi fakta untuk didengar keterangannya atas nama JULIAN NOOR dan

S A

SA

TA

RUSMINTO, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-------------------

A R

U

N

1.JULIAN NOOR, Tempat lahir Samarinda, tanggal 17-07-1965,Jenis kelamin

EG

TA TA

Laki-laki, Agama Islam, Kewarganenaraan Indonesia, Alamat Jl. AW. Syahrani GG. 17 No. 38 RT/RW :011/04 Kel/Desa

N

Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, (di

Sekertariat

A

Pegawai Negeri Sipil

DPRD

A

H

N

Pekerjaan

D IL

SA

Samarinda);-------------------------------------------------------------------

TA

N

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;--------------------------

IL A

SA

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya;-----------------------

H A

TA

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;---------------------

U

TA

TA


N

G

A

D

- Bahwa saksi kenal Tergugat;----------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

U

- Bahwa saksi kenal Penggugat;-------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;---------------------------

M SA

N

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat;-------------------------------

D IN

A

H A

- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II Intervensi;----------------------------------------------

R

A R

A

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan Tergugat II

EG

M A

Intervensi;----------------------------------------------------------------------------------------------

N

SA

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan kuasa Tergugat II

R

H A

A

Intervensi;----------------------------------------------------------------------------------------------

N EG

SA

A

- Bahwa saksi hadir pada hari sehat;-------------------------------------------------------------

- Bahwa lokasi hotel dengan rumah Penggugat bersampingan di jalan Hasan

A

TA

U

- Bahwa saksi tahu objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ini;-------------

S

SA

TA

H

Basri;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A A R

U

N

- Bahwa Saksi pernah menanyakan ijin ke pemerintahan;----------------------------------

TA TA

- Bahwa pada Tahun 2015 pada waktu itu Penggugat dan Tergugat II Intervensi

EG

membeli tanah dengan ibu Said Amin dan waktu pembangunan hotel

N

perancangan tidak ada pemberitahuan, selanjutnya melaporkan ke DPR, dan

N

A

Penggugat menanyakan kenapa tidak ada tandatangan Penggugat, serta merasa

D IL

SA

A

H

terganggu atas pembangunan hotel tersebut, dan di jelaskan oleh Pak Nawi

U

TA

- Bahwa saksi bekerja di Bagian Hukum DPRD Samarinda di bagian Risalah;------

H A

TA

- Bahwa saksi melihat batasan objek sengketa kalau dekat genset tidak sampai 2

N

(dua) meter, kalau di belakang lebih dari 2(dua) meter, kalau hotel 15 (lima belas)

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

lantai, minimal 5 meter jaraknya dengan rumah Penggugat;----------------------------

EN

PE

N G

A

bahwa ada aturan Perda nya yang boleh tanpa ada tandatangan;---------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

- Bahwa saksi dan Penggugat pernah ke Kantor Perizinan mengurus lagi dan tidak

M

A

digubris (dihiraukan) oleh Kantor Perizinan dan Penggugat lihat pasilitasnya tidak

IN

A

- Bahwa saksi terakhir kemarin ke rumah Penggugat dan masih bocor dan air

M A

A R

R

masih susah;----------------------------------------------------------------------------------------

A

D

H A

SA

N

baik;------------------------------------------------------------------------------------------------------

SA

EG

- Bahwa saksi diajak Penggugat karena saksi kenal Penggugat sudah lama;--------

H A

A

N

- Bahwa saksi anak angkat Penggugat;----------------------------------------------------------

SA

A

R

- Bahwa saksi mengikuti proses ijin;---------------------------------------------------------------

N EG

- Bahwa saksi tidak tahu ada papan ijin;---------------------------------------------------------

A

TA

U

- Bahwa saksi tahu fisik ada ijin IMB hotel waktu sidang di Pengadilan Negeri;-------

TA TA

A R

U

ke Dinas Perizinan dan Badan Lingkungan Hidup;----------------------------------------

A

N

- Bahwa saksi menemani Penggugat ke Instansi Pemerintahan, sejak tahun 2015

S

SA

TA

H

- Bahwa saksi sebelum itu tidak lihat papan ijin;-----------------------------------------------

EG

- Bahwa pada awal pembangunan hotel Penggugat merasa dirugikan;-----------------

N

A

N

- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan ini mengikuti Perda;------------------------------

D IL

SA

A

H

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri pada tahun 2016;----

U

TA

disamping rumah Penggugat, tidak ada membahas masalah IMB, hanya lorong

TA

dan SHM (Sertipikat Hak milik);-------------------------------------------------------------------

IL A

SA

N

Bpk. Edi Irawan, ST);-------------------------------------------------------------------------------

U

TA

TA


N

A

D

- Bahwa Penggugat bersurat ke DPRD dan tidak ada tanggapan dari DPRD;---

G

H A

- Bahwa saksi mengurus ijin bangunan tahun 2015 (awal itu mengurus dengan

EN

PE

N G

A

- Bahwa yang dibahas di Pengadilan Negeri jadi saksi membahas lorong 1 meter

D

A

SA

R IN

A EG A R

- Bahwa surat ini mengenai batas lorong yang disamping rumah Penggugat dan

A

M

N

Penggugat, waktu pembangunan Hotel tidak ada tandatangan Penggugat;------

D

H A

SA

- Bahwa pada waktu yang kedua kali kembali keperizinan dibuat perjanjian dari

IN

R

A

A

Hotel untuk menggantikan kerugian;------------------------------------------------------------

EG

M A

A R

- Bahwa ada berita acara perbaikan;-------------------------------------------------------------

SA

- Bahwa ada perbaikan dari PT. Total tapi hanya membersihkan atap dari debu-

H A

A

N

debu;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

R

- Bahwa ia berita acara yang diajukan sebagai bukti dari Penggugat, waktu itu

N EG

TA

U

SA

A

kerusakan akan diperbaiki;-------------------------------------------------------------------------

- Bahwa benar ada kerusakan atap, rumah bocor, garasi bocor, fasilitas air rusak;

S

TA

H

A

- Bahwa sebelum dibangun hotel tidak ada kerusakan;--------------------------------------

A

N

SA

- Bahwa tidak ada keberatan ke badan perizinan, Penggugat saja yang keberatan;

TA TA

A R

U

- Bahwa saksi tidak tingggal di lokasi, saksi tinggal di jalan A.W. Syahrani;-----------

EG

- Bahwa saksi tidak tahu RT di lokasi;------------------------------------------------------------

N

A

N

- Bahwa Lurah di wilayah Penggugat EKA SETYAWAN;-----------------------------------

D IL

SA

A

H

- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan sebelum IMB terbit;-------------------------------

U

TA

Hidup;------------------------------------------------------------------------------------------------

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

N

- Bahwa Penggugat tahun ada ijin melebihi objek sengketa;-------------------------

H A

TA

- Bahwa saksi ke Kantor Badan Lingkungan (BLH) pada tahun 2015;-------------

EN

PE

N G

A

- Bahwa saksi sudah menemani Penggugat ke Perizinan dan Badan Lingkungan

D

A

SA

R IN

A EG A R

- Bahwa Penggugat setelah tahu ada ijin luasnya lebih dari batas sertipikat,

M

A

langkah BLH (Badan Lingkungan Hidup) memanggil Said Amin (Ahli waris) dan

A

IN

- Bahwa saksi dan Penggugat 2 (dua) kali ke BLH (Badan Lingkungan Hidup) yaitu

D

H A

SA

N

Penggugat melaporkan keberatannya di Kelurahan;----------------------------------------

R

M A

A R

A

pertama : Ijin Amdal dan setelah lima bulan dipanggil lagi dan kedua :

SA

EG

pemberitahuan Ijin Amdal;-------------------------------------------------------------------------

N

- Bahwa Penggugat dipertemukan dengan Tergugat II Intervensi dengan

R

H A

A

kuasanya;---------------------------------------------------------------------------------------------

SA

A

- Bahwa pertemuannya memberitahukan Amdal di proses, yang memberitahu

N EG

- Bahwa pemberitahuan ini Penggugat tidak membantah ;--------------------------------

A

TA

U

Kepala BLH (Badan Lingkungan Hidup) ;-----------------------------------------------------

S

SA

TA

H

- Bahwa ke Perizinan saksi bertemu Kepala Bidang Bapak Nawi, ada tiga orang di

A A R

U

N

perizinan ;---------------------------------------------------------------------------------------------

EG

TA TA

- Bahwa Perizinan di bawah Pemerintah Kota (Pemkot) ;--------------------------------

- Bahwa ke Perizinan menanyakan bahwa Penggugat tandatangan di minta

N

tandatangan dari Tergugat II Intervensi dan tanggapan Kepala Bidang kalau

A

H

N

A

kurang 1 meter tidak perlu tandatangan, dan 2 meter lebih ada perundang-

D IL

SA

udangan yang mengatur untuk di ukur ;-------------------------------------------------------

TA

- bahwa langkah Penggugat ke Perizinan menghubungi Kepala Bidang BLH (Balai

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

N

- Bahwa Penggugat tidak mengajukan surat-surat ;----------------------------------------

H A

TA

Lingkungan Hidup) ;-------------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

U

- Bahwa ada tim ukur ke lokasi ;------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

- Bahwa ada aturan mengenai batas ini Perda No. 34 Tahun 2014 mengenai luas

A

M

N

tanah yang diukur ;----------------------------------------------------------------------------------

D

R

A

A

hanya 1 (satu) kali saja ;----------------------------------------------------------------------------

IN

H A

SA

- Bahwa saksi lupa tahun 2016 atau 2017 sebagai saksi di Pengadilan Negeri, dan

EG

M A

A R

- Bahwa saksi melihat fisik IMB ;-------------------------------------------------------------------

N

SA

- Bahwa lorong ini 2 (dua) meter lorong ;-------------------------------------------------------

R

H A

A

- Bahwa saksi ke rumah Penggugat pada waktu genset bunyi suara berisik ;-----

N EG

SA

A

- Bahwa saksi tidak tahu masalah kerugian ini ;---------------------------------------------

Negeri);-------------------------------------------------------------------------------------------------

A

TA

U

- Bahwa masalah ganti kerugian ini ditanyakan oleh Hakim PN (Pengadilan

S

SA

TA

H

- Bahwa IMB ini tidak sesuai Perda ;-------------------------------------------------------------

A A R

U

N

- Bahwa tahun 2016 ;---------------------------------------------------------------------------------

2.RUSMINTO,

EG

TA TA

- Bahwa Pada tahun 2015 saksi dan Penggugat ke BLH ;---------------------------------

Tempat lahir Balikpapan, tanggal 16-09-1962,Jenis kelamin Laki-

Samarinda

Utara

H

Kecamatan

Kota

SA

A

N

A

Noor Perum Tepian RT/RW :004/000 Kel/Desa Sempaja Timur

D IL

Samarinda,

Pekerjaan

U

Karyawan Swasta.

TA

- Bahwa saksi kenal Penggugat ;---------------------------------------------------------------

IL A

SA

N

- Bahwa saksi ada hubungan kerja proyek bangun rumah Penggugat ;----------

U

TA

TA


N

A

D

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya ;------------------

G

H A

TA

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;------------------

EN

A N G

PE

N

laki, Agama Islam, Kewarganenaraan Indonesia, Alamat Jl. PM.

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa saksi kenal Tergugat ;---------------------------------------------------------------

M SA

N

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;-------------------

D IN

A

H A

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat ;-------------------------

R M A

A R

A

- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II Intervensi ;---------------------------------------

EG


N

SA

Intervensi ;-----------------------------------------------------------------------------------------

R

H A

A


N EG

SA

A

Intervensi ;-------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa saksi tahu objek sengketa masalah batas ;---------------------------------------

A

TA

U

- Bahwa saksi hadir pada hari sehat ;----------------------------------------------------------

S A R

U

N

- Bahwa saksi kenal Penggugat tahun 1990 ;------------------------------------------------

A

SA

TA

H

- Bahwa batas ini batas rumah Penggugat dengan Tergugat II Intervensi ;--------

EG

TA TA

- Bahwa saksi yang membangun rumah Penggugat ;--------------------------------------

N

- Bahwa saksi kerja kontark dengan Penggugat, yang dikerjakan tanah yang 51

A

H

N

A

meter diukur darim tembok depan sampai samping ;--------------------------------------

D IL

SA

- Bahwa saksi kurang tahu sekarang masih 51 meter atau tidak ;-----------------------

U

- Bahwa lebar parit samping Penggugat ± (lebih kurang) 1 meter ;---------------------

IL A

SA

N

- Bahwa bisa lewat kalau kerja pakai andang ;------------------------------------------------

U

TA

TA


N

A

D

- Bahwa tidak tahu sekarang ada parit, dilihat sekarang tembok hotel ;---------------

G

H A

TA

TA

- Bahwa dulu rumah H. Mustafa ;------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

- Bahwa dulu ada parit ;------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa saksi pernah ke Penggugat waktu AC dan pipa dalam masalah ;-------

IN

H A

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat tahun 1990 sampai jadi mandor

A R

R

A

Penggugat ;------------------------------------------------------------------------------------------

A

D

M SA

N

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Tergugat II Intervensi ;-----------------------------

EG

M A

- Bahwa rumah Penggugat di bangun tahun 1990 ;-----------------------------------------

N

SA

- Bahwa jalan di lokasi aspal ;---------------------------------------------------------------------

R

H A

A

- Bahwa dulu sebelum hotel rumah H. Mustafa ;---------------------------------------------

N EG

SA

A

- Bahwa sebelumnya ada rumah dan pencucian mobil ;----------------------------------

TA

U

- Bahwa selesai rumah Penggugat tahun 1992 ;--------------------------------------------

A

- Bahwa pada tahun 1990 tidak ada tembok H. Mustofa, los dan pagar dinding

S

SA

TA

H

garasi ± 6-7 meter, rumah menghadap jalan camar ;-------------------------------------

A

A R

U

N

- Bahwa ada lorong ± 50-60 meter cukup 1 (satu) orang lewat dan air bisa

EG

TA TA

mengalir;------------------------------------------------------------------------------------------------

N

- Bahwa saluran parit milik Yuliaty dan H. Mustafa ;------------------------------------------

A

H

N

A

- Bahwa pipa di lorong di atas parit ;--------------------------------------------------------------

D IL

SA

- Bahwa lorong ini bisa buat orang jalan ;-------------------------------------------------------

U

TA

rumah saksi di sempaja ;---------------------------------------------------------------------------

IL A

SA

N

- Bahwa saksi pernah jadi saksi di Pengadilan Negeri ;-------------------------------------

U TA

TA


N

A

D

- Bahwa masalah batas ;----------------------------------------------------------------------------

G

H A

TA

- Bahwa saksi belum pernah lewat rumah Penggugat ;-------------------------------------

EN

PE

N G

A

- Bahwa saksi dulu tinggal di Dr. Soetomo ± 3 kilometer ke Penggugat, sekarang

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa keterangan saksi ini sama dengan keterangan di Pengadilan Negeri;

M SA

N

- Bahwa parit ini di pakai untuk Juliaty ;-------------------------------------------------------

D IN

A

H A

- Bahwa pipa ledeng Penggugat di luar tembok ;------------------------------------------

R M A

A R

A

- Bahwa yang tinggal di belakang Penggugat tidak ada warga ;----------------------

SA

EG

- Bahwa parit ini sudah ada ;--------------------------------------------------------------------

A

N

- Bahwa parit ini ada di samping H. Mustafa ;----------------------------------------------

A

R

H A

- Bahwa saksi lupa luas rumah Penggugat ;------------------------------------------------

N EG

TA

U

SA

- Bahwa lebar pipa ± 10 meter, diluar tanah 10 meter ;---------------------------------- Bahwa saksi tahu luas rumah H. Mustofa ± setengah lebih kecil dari Penggugat,

A

karena di belakang rumah Alm. Mustofa di buat gubuk untuk pegawai alm.

S

SA

TA

H

Mustafa ;----------------------------------------------------------------------------------------------

A

A R

U

N

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya menghadirkan saksi 2 (dua) orang

TA TA

saksi fakta untuk didengar keterangannya atas nama EKA SETYAWAN dan H.

EG

AHMAD NAWAWI, ST., M.Si., yang dibawah sumpah menerangkan sebagai

N

berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

A

H

N

A

1.EKA SETYAWAN, Tempat lahir Samarinda, tanggal 21-01-1984,Jenis kelamin

D IL

SA

Laki-laki, Agama Islam, Kewarganenaraan Indonesia, Alamat

TA

Sipil (Lurah kelurahan Bandara Samarinda).

IL A

SA

N

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;----------------------

U TA

TA


N

A

D

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat ;---------------------------

G

H A

TA

- Bahwa saksi kenal Penggugat (Penggugat warga Kelurahan Bandara) ;-----------

EN

PE

N G

A

U

Jl. Rapak Indah No. 1 Samarinda, Pekerjaan Pegawai Negeri

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa saksi kenal kuasa Penggugat ;---------------------------------------------------

M SA

N

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya ;-----------------

D IN

A

H A

- Bahwa saksi kenal Tergugat ;--------------------------------------------------------------.

R M A

A R

A

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;-------------------

SA

EG


N


R

H A

A

Intervensi ;-------------------------------------------------------------------------------------------

N EG

SA

A


- Bahwa saksi sehat hadir pada persidangan ini ;--------------------------------------------

A

TA

U

Intervensi ;--------------------------------------------------------------------------------------------

S

SA

TA

H

- Bahwa saksi tahu dipanggil persidangan ini sebagai Lurah di Kelurahan Bandara.

A

A R

U

N

- Bahwa dari tanggal 2 Februari 2014 sampai sekarang masih jadi Lurah ;-----------

EG

TA TA

- Bahwa saksi tinggal di Rapak Indah ;----------------------------------------------------------.

N

- Bahwa saksi tahu objek sengketa ini masalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

A

H

N

A

yang tidak sesuai dengan surat tanah ;-------------------------------------------------------

D IL

SA

- Bahwa pernah Penggugat menghadap saksi ;----------------------------------------------

U

TA

sertipikat bermasalah ;-----------------------------------------------------------------------------.

H A

TA

- Bahwa dengan Penggugat menghadap/hadir ke saksi, saksi memanggil para

N

pihak dan waktu itu yang ada Yuliaty dan Pimpinan PT. Sarana Indah Perkasa

IL A

SA

(Pak Ko) tidak hadir saksi melaporkan ke PT. Total untuk melakukan tindakan

U

TA

TA


N

G

A

D

kebersihan ;------------------------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

- Bahwa Penggugat menghadap saksi kapasitasnya melaporkan masalah IMB dan

D

A

SA

R IN

A EG A R

- Bahwa saksi pernah ke lokasi dan memang lokasi begitu dan saksi pernah

A

M

N

ketimpa genteng ;-----------------------------------------------------------------------------------

D IN

H A

SA

- Bahwa ada teguran saksi ;-----------------------------------------------------------------------

R

A

A

- Bahwa ada tindakan saksi, pihak Total dan Penggugat yang melaksanakan dan

EG

M A

A R

Total pernah mengerjakan jam 2 malam dan ditegur oleh saksi ;---------------------

SA

- Bahwa pihak Penggugat pernah melaporkan keberatan dengan pembanguan

H A

A

N

hotel ;---------------------------------------------------------------------------------------------------

R

- Bahwa ada tindak lanjut saksi via telpon dan memang ada kerusakan di rumah

N EG

SA

A

Penggugat, tembok pagar, dan sebelum ada hotel tidak rusak mungkin pancang

U

hotel yang membuat rusak ;---------------------------------------------------------------------

A

TA

- Bahwa ada laporan Penggugat baru-baru ini masalah air dan septitank tidak

S

SA

TA

H

mengalir ;---------------------------------------------------------------------------------------------

A

A R

U

N

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II Intervensi, hanya bertemu

EG

TA TA

menantunya saja ;----------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa saksi pernah satu kali memediasi Penggugat (Juliaty) dan Ko King Heng

N

A

N

(Tergugat II Intervensi) tidak ada, saksi kelapangan (hotel) ;---------------------------

A

H

- Bahwa saksi pernah lihat surat akta Notaris antara Penggugat dan Tergugat II

D IL

SA

Intervensi, dan waktu itu datang Aliang (menantu) dan Penggugat mohon untuk

U

TA

kesepakatan dan waktu itu Penggugat buat draf Notaris dan drafnya

H A

TA

diperlihatkan, tetapi belum ditandatangani ;--------------------------------------------------

SA

N

- Bahwa hasil perjanjian Tergugat II Intervensi mau membuat pondasi dan

IL A

Penggugat membuat tembok, karena hanya omongan saja Penggugat tidak mau

U

TA

TA


N

G

A

D

dan dibuatlah akta Notaris oleh Penggugat ;-------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

Aliang menyuruh Ko King Heng hadir dan besoknya ketemu dan ada

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa surat draf Notaris yang ada di Tergugat diperlihatkan ;-----------------------

M

N

- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak sepakat dengan draf ini karena nilainya 1

D IN

H A

SA

Milyar besarnya ;-----------------------------------------------------------------------------------

R

A R

A

A

- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan dengan jumlah ini ;------------------------------

EG

M A

- Bahwa ada laporan Penggugat dengan kerusakan ini dan pihak asuransi yang

N

SA

akan memperbaiki dan sudah ada foto kerusakan ;--------------------------------------

H A

A

- Bahwa tidak ada tahapan untuk proses mengurus IMB di Kelurahan, hanya tanda

SA

A

R

tangan saja, yang menerangkan objek sengketa di wilayah saksi ;-----------------

N EG

- Bahwa produk IMB tidak ada Kelurahan yang mengeluarkan ;----------------------

A

TA

U

- Bahwa ini ini surat produk dari Dinas Perizinan ;-----------------------------------------

S

TA

H

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan ada berapa kali ke objek sengketa waktu

TA TA

A R

U

- Bahwa saksi lihat ada plank IMB ;-------------------------------------------------------------

A

N

SA

pemasangan tiang pancang ;-------------------------------------------------------------------

EG

- Bahwa saksi tidak memperhatikan plank ini punya siapa ;-----------------------------

N

A

N

- Bahwa saksi lihat plank pada tahun 2014 ;-------------------------------------------------

D IL

SA

A

H

- Bahwa saksi tidak lihat plank dengan Penggugat, saksi hanya ke rumah

U

TA

- Bahwa saksi tidak pernah ke Hotel (Tergugat II Intervensi) ;--------------------------

N

dan ke 2 tahun 2015 ;----------------------------------------------------------------------------

H A

TA

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi dua kali pertemuaan tahun 2014,

IL A

SA

- Bahwa saksi tidak pernah menjelaskan masalah IMB, saksi hanya menerima

U

TA

TA


N

G

A

D

laporan kerusakan dari Penggugat ;------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

Penggugat dan melihat kerusakan tembok wc Penggugat ;--------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

- Bahwa pada bukti T.II.Int-12 (Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.

M

A

97/Pdt.G/2016/PN.Smr) Halaman 37 tanda petik baris ketiga bahwa saksi

R M A

A R

A

A

menerbitkan IMB ;-----------------------------------------------------------------------------------.

IN

H A

sebagai pengantar wilayah dan yang memproses itu Perizinan dan bukan yang

D

SA

N

sebagai kepala wilayah dan saksi di suruh Aliang tandatangan draf dan saksi

EG

- Bahwa saksi berjumpa dengan Penggugat tahun 2014 ini hanya permohonan

N

SA

IMB dan Penggugat bertemu dengan Ko King Heng ;-------------------------------------

H A

A

- Bahwa pada waktu 1 (satu) meter itu belum ada bangunan, baru mau

SA

A

R

permohonan IMB ;-----------------------------------------------------------------------------------

N EG

- Bahwa sebelumnya tanah kosong ;-------------------------------------------------------------

A

TA

U

- Bahwa waktu saksi jadi Lurah objek sengketa belum jadi hotel ;-----------------------

S

SA

TA

H

- Bahwa jarak Hotel dengan rumah Penggugat dekat hanya beberapa meter, dekat

A A R

U

N

sekali ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

TA TA

- Bahwa saksi tidak tahu hasil mediasi Penggugat dan Tergugat II Intervensi,

EG

tahunya di persidangan ;---------------------------------------------------------------------------

N

- Bahwa pertemuan ini yaitu : 1. Dalam rangka permohonan IMB, 2. Laporan

A

H

N

A

dampak kerusakan ;--------------------------------------------------------------------------------

D IL

SA

- Bahwa pada pertemuaan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak diperlihat ke

TA

- Bahwa keberatan Penggugat di laporkan ke saksi setelah ada pemancangan

H A

TA

awal tahun 2015, karena ada keretakan, ada pemancangan hotel ;------------------

IL A

SA

N

- Bahwa batas rumah Penggugat dengan Tergugat II Intervensi hanya tembok

U TA

TA


N

G

A

D

Penggugat ;------------------------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

U

saksi IMB No.1304 Tahun 2015 ;----------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa pada waktu pemancangan belum ada tembok Tergugat II Intervensi;--

M

N

- Bahwa keberatan Penggugat, Penggugat minta tanah kososng dan minta jarak 1

R

M A

A R

A

meter 9tidak diatas tanah 1 meter) ;------------------------------------------------------------.

IN

A

centi meter tembok, keberatannya minta Tergugat II Intervensi mundur 1(satu)

D

H A

SA

(satu) meter kosong, dan tidak deal dengan hasilnya hanya sisa 30 (tiga puluh)

SA

EG

- Bahwa saksi sebelum jadi Lurah Bandara, Lurah Karang Anyar ;---------------------

H A

A

N

- Bahwa keberatan Penggugat awal tahun 2015 ;--------------------------------------------

R

- Bahwa sebelum pemacangan belum ada kerusakan, dan ada keberatannya kalau

N EG

U

SA

A

membangun mepet dengan rumah Penggugat ;--------------------------------------------

- Bahwa pertemuaan ada 3 (tiga) kali, tanggal 4 September Penggugat tidak hadir,

A

TA

tanggal 8 September Tergugat II Intervensi tidak hadir, tanggal 11 September

S

SA

TA

H

Penggugat dan Tergugat II Intervensi hadir, dengan bahasa mereka ada

A A R

U

N

kesepakatan, tetapi tidak dituangkan dalam kesepakatan perjanjian (tertulis) ;----

TA TA

- Bahwa sebagai Lurah ada wewenang untuk tandatangan berkas permohonan

EG

surat IMB, saksi tandatangan batas bangunan berkas permohonan IMB ;----------

N

- Bahwa saksi tandatangan batas bangunan meskipun ada tetangga batas

A

H

N

A

sebelahnya belum tandatangan ;----------------------------------------------------------------

D IL

SA

- Bahwa yang dilakukan saksi apabila ada berkas permohonan IMB yang belum

U

TA

dituangkan dalam notulen yang berisi kesepakatan antara pemohon IMB dengan

H A

TA

tetangga batas sebelah ;--------------------------------------------------------------------------

SA

N

- Bahwa masalah ini sudah diadakan mediasi antara pemohon IMB (Tergugat II

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

Intervensi) dengan tetangga batas sebelah (Penggugat), sudah diadakan 3 kali,

EN

PE

N G

A

ditandatangani oleh tetangga batas sebelahnya,Lurah mengadakan mediasi yang

D

A

SA

R IN

A EG A R

yaitu tanggal 4 September, 8 September dan 11 September tetapi belum

A

M

N

menemukan kesepakatan ;------------------------------------------------------------------------

D

R

A

A

kehadiran dan berita acara para pihak ;-------------------------------------------------------.

IN

H A

SA

- Bahwa dengan 3 kali pertemuan (mediasi) tersebut tidak ada secara tertulis bukti

M A

A R

- Bahwa tidak ada titik temu kesepakatan anatara Penggugat dan Tergugat II

SA

EG

Intervensi, walaupun ada surat perjanjian tetapi masih berupa Draf kosong yang

N

belum ada tandatangan kedua belah pihak ;-------------------------------------------------

R

H A

A

- Bahwa mediasi ini ada notulen, ada keberatan keluhan Penggugat yang

N EG

SA

A

mengenai 1 (satu) meter ini ;--------------------------------------------------------------------

batas sebelah saksi menandatangani Surat Pernyataan Batas Bangunan

A

TA

U

- Bahwa walaupun belum ada kesepakatan antara pemohon IMB dengan tetangga

TA

H

tersebut, karena sudah didesak waktu untuk segera diproses permohonan

S

A

N

SA

IMBnya ;------------------------------------------------------------------------------------------------

TA TA

A R

U

- Bahwa tidak ada kesepakatan kedua belah pihak ;-----------------------------------------

EG

- Bahwa Surat Pernyataan Batas Bangunan (bukti T-3) ini tandatangan saksi ;----

N

A

N

- Bahwa Notulen ini dibuat untuk kelengkapan data-data ke Dinas Perizinan ;-----

D IL

SA

A

H

- Bahwa pada proses IMB tidak ada keberatan Penggugat ;-------------------------------.

U

TA

belum kerusakan rumah Penggugat ;----------------------------------------------------------

H A

TA

- Bahwa di Pengadilan Negeri Saksi pernah hadir ;-----------------------------------------

N

- Bahwa setelah ada pancang, Penggugat secara lisan melaporkan kerusakan

IL A

SA

rumahnya ;--------------------------------------------------------------------------------------------.

U

TA

TA


N

G

A

D

- Bahwa duluan Draf yang keluar dari Notulen ;----------------------------------------------

EN

PE

N G

A

- Bahwa saksi belum lihat lagi kerumah Penggugat apa sudah diperbaiki atau

D

A

SA

R IN

A EG A R

- Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat II Intervensi saksi lihat, dengan

M

A

mereka berjabat tangan notulen sepakat, jarak 1 (satu) meter dan di Draf ada 1

IN

H A

(satu) Milyar (menurut saksi sepakatnya hanya melihat mereka Penggugat dan

D

SA

N

(satu) Milyar, beda sepakat notulen dengan draf itu yaitu penyebutan jumlah 1

R M A

A R

A

A

Tergugat II Intervensi berjabat tangan saja) tetapi tidak ada tanda tangan ;----------

SA

EG

- Bahwa pada waktu saksi ke Penggugat ada tanah 1 (satu) meter ;---------------------

N

- Bahwa guna tanah 1(satu) meter ini untuk pipa dan saluran ;---------------------------.

R

H A

A

- Bahwa bangunan hotel ini bangunan besar ;-------------------------------------------------.

N EG

SA

A

- Bahwa pedoman saksi untuk membikin jarak kiri 1, 5 meter dan kanan 1,5 meter

U

ini bagian perizinan dan sudah ada draf/formulir di perizinan yang 1,5 meter ;---

A

TA

2. H. AHMAD NAWAWI, ST., M.Si., Tempat lahir Samarinda, tanggal 12-03-

:

Loa

Bakung,

Kecamatan

A

U

Kel/Desa

Sungai

Kunjang

A R

N

Indonesia, Alamat Jl. Jakarta Blok A1 No. 7 RT/RW : 045/000,

Samarinda, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

EG

TA TA

S

SA

TA

H

1962,Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganenaraan

N

- Bahwa saksi kenal Penggugat ; ---------------------------------------------------------------.

A

H

N

A

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-------------------

U

TA

- Bahwa saksi kenal kuasa Penggugat ;-----------------------------------------------------

SA

N

- Bahwa saksi kenal Tergugat selaku atasan saksi ;-------------------------------------

U

IL A

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;--------------------

TA

TA


N

A

D


G

H A

TA

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya ;-------------------

EN

PE

N G

A

D IL

SA

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat ;-----------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R


A

M

N

Intervensi ;---------------------------------------------------------------------------------------------

D

H A

SA

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan kuasa Tergugat II

IN

R

A

A

Intervensi ;--------------------------------------------------------------------------------------------

EG

M A

A R

- Bahwa saksi sehat hadir pada persidangan ini ;--------------------------------------------

N

SA

- Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan hari ini mengenai masalah Yuliaty ;-----

R

H A

A

- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa ;-----------------------------------------------------

SA

A

- Bahwa saksi bekerja di Badan Perizinan di Bagian Pengawasan dan

- Bahwa

tugas

saksi

Meneliti

N EG

TA

U

Pengendalian ;--------------------------------------------------------------------------------------mengenai

Perizinan

dan

menyelesaikan

A

SA

- Bahwa saksi di Dinas perizinan dari tanggal 1 Januari 2015 di bagian

S

TA

H

A

permasalahan-permasahan ;----------------------------------------------------------------------

A R

U

N

Pengawasan ;-----------------------------------------------------------------------------------------

EG

TA TA

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang ( apabila ada permasalahan) ;------------------

N

- Bahwa ada permasalahan Hotel Midtown dengan Penggugat, Penggugat minta

A

H

N

A

jaminan ke Tergugat II Intervensi ;---------------------------------------------------------------

D IL

SA

- Bahwa yang melapor ke saksi Hotel Midtown ;----------------------------------------------

TA

N

- Bahwa tugas saksi bagian Pengaduan bukan bagian proses penerbitan IMB ;---

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

- Bahwa Pengaduan Penggugat sudah berkali-kali lewat telpon ;---------------------

H A

TA

- Bahwa saksi tidak ke objek sengketa, bukan tugas saksi ada bagian lain ;--------

EN

PE

N G

A

U

- Bahwa Hotel Midtown melapor karena Penggugat meminta jaminan 1 Milyar ;--

D

A

SA

R IN

A EG A R

- Bahwa yang diadukan Penggugat ke saksi : 1. Batas-batasnya, 2. Kerusakan

A

M

N

rumah ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

D IN

H A

SA

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan secara nyata menegani tembok pagar ;-

R

A R

A

A

- Bahwa sudah ada kejelasan pihak asuransi, tahun 2015 ;------------------------------

EG

M A

- Bahwa saksi telah menengur pihak Tergugat II Intervensi mengenai penyelesaian

N

SA

masalah ini ;------------------------------------------------------------------------------------------

H A

A

- Bahwa setelah ditegur, tindak lanjutnya Tergugat II Intervensi memberitahukan

SA

A

R

bahwa sudah ada pertemuan ;-------------------------------------------------------------------

N EG

TA

U

- Bahwa ada suratnya ;------------------------------------------------------------------------------ Bahwa Tergugat II Intervensi mau memperbaiki, pernah perbaikan dari hotel yang

A

SA

- Bahwa saksi tidak mengikuti lagi masalah ini sejak masalah ini ada di Pengadilan

S

TA

H

A

memperbaiki dinding rumah Penggugat ;------------------------------------------------------

A R

U

N

Negeri (PN) ;------------------------------------------------------------------------------------------

EG

TA TA

- Bahwa saksi tidak begitu tahu Perda No, 34 tahun 2004 ;--------------------------------

N

- Bahwa bangunan hotel bangunan besar ;-----------------------------------------------------

-Bahwa Hotel Midtown ini ±

SA

D IL

A

H

N

A

- Bahwa dasar 1,5 meter ini Perda Tahun 2004 ;--------------------------------------------(lebih kurang) 14 tingkat dan hotel ini bangunan

TA

- Bahwa fungsi tugas saksi proses pengaduan mengenai izin dan mendatangi

H A

TA

dengan laporan mengenai IMB ;-----------------------------------------------------------------

IL A

SA

N

- Bahwa sandaran acuan saksi : 1.Perda No. 34 Tahun 2004, 2.Teknis (Tim

U TA

TA


N

G

A

D

temuan teknis) ;---------------------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

U

besar;---------------------------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa keluhan dan masalah keberatan ada mediasi dan Berita Acara;----------

M

N

- Bahwa Berita Acara catatan pertemuan Penggugat dan Tergugat II Intervensi,

D IN

H A

SA

ada minta 1 Milyar ;----------------------------------------------------------------------------------

R

A

A

- Bahwa pengawasan ada berita acara dan ada pengawasan diawasi Penggugat

EG

M A

A R

mempersilahkan Tergugat II Intervensi untuk membangun ;-----------------------------

N

SA

- Bahwa Berita Acara ini Tahun 2015 ;----------------------------------------------------------

H A

A

- Bahwa yang hadir yang ada berita acara, Penggugat, anak Penggugat (Rudi),

SA

A

R

Saksi dan pihak Hotel (Richard) ;---------------------------------------------------------------

N EG

- Bahwa Berita Acara itu Penggugat tidak mau tandatangan ;---------------------------

A

TA

U

- Bahwa saksi tidak tahu apa sudah terbit IMB, pada waktu mediasi itu ;-------------

S

SA

TA

H

- Bahwa pengawasan saksi sudah dari awal bangunan, ada keluhan Penggugat.

A A R

U

N

- Bahwa sejak bangunan itu bergerak membangun Penggugat merasa dirugikan.

EG

TA TA

- Bahwa saksi tahu keluhan Penggugat tembok rumah Penggugat retak ;----------

N

- Bahwa saksi lihat plank IMB, setelah mediasi maka terbit IMB ;-----------------------

A

H

N

A

- Bahwa hasil mediasi ada dua Berita Acara Keberatan dan ada Jaminan ;--------

D IL

SA

- Bahwa betul 1 Milyar jaminan;------------------------------------------------------------------

U

- Bahwa saksi pernah lihat surat tanah ;------------------------------------------------------

IL A

SA

N

- Bahwa saksi pernah ke Objek Sengketa ;-------------------------------------------------

U

TA

TA


N

A

D

- Bahwa tidak ada parit;--------------------------------------------------------------------------

G

H A

TA

TA

- Bahwa IMB ini sesuai sertipikat ;--------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

- Bahwa saksi tidak tahu asuransi Tergugat II Intervensi ;--------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa parit itu sudah jadi hotel;------------------------------------------------------------

M

N

- Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi tanah sudah 21 meter itu

D IN

H A

SA

tugas BPN ;----------------------------------------------------------------------------------------

R

A

A

- Bahwa tidak ada parit, ada bangunan (sertipikat No. 130/kel. Bandara tahun 1994

EG

M A

A R

dan sertipikat No. 131/Kel.Bandara di perlihatkan) ;------------------------------------

SA

- Bahwa bisa Sertipikat Hak Milik bisa bangun Hotel besar berdasarkan Tata ruang

H A

A

N

yang diatur ;-----------------------------------------------------------------------------------------

SA

A

R

- Bahwa aturan yang menjadi hak milik perorangan yang hak milik ;-----------------

N EG

- Bahwa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atas nama PT. Sarana Indah Perkasa.

A

TA

U

- Bahwa Sertipikat itu atas nama KoKing Heng ;--------------------------------------------

TA TA

A R

U

Perizinan ;--------------------------------------------------------------------------------------------

A

N

- Bahwa pedoman 1,5 meter ini sudah ada sejak saksi masuk kerja di Dinas

S

SA

TA

H

- Bahwa PT ini Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ;--------------------------------

EG

- Bahwa pernyataan kiri dan kanan 1,5 meter batasnya yang saksi lihat ;------------

N

A

N

- Bahwa proses IMB berdasarkan titik garis sepadan jalan ;-------------------------------

D IL

SA

A

H

- Bahwa batas-batas tanah ada persetujuan, dan apabila tidak setuju harus ada

U

TA

- Bahwa bagian teknis yang mengawasi IMB ;------------------------------------------------

SA

N

- Bahwa keberatan Penggugat tidak sesuai IMB hanya 1(satu) titik ;------------------

U

IL A

- Bahwa tembok pembatas ini kurang 1 (satu) meter ;--------------------------------------

TA

TA


N

A

D

- Bahwa tidak ada tindak lanjut lagi hanya cek lapangan ;--------------------------------

G

H A

TA

- Bahwa bangunan Tergugat II Intervensi sesuai IMB ;-------------------------------------

EN

PE

N G

A

Perda ;-------------------------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

- Bahwa tindakan kalau ada penyimpangan bangunan tembok di bongkar yang

A

M

N

membongkar Satpol PP ;--------------------------------------------------------------------------

D IN

H A

SA

- Bahwa jarak bangunan dengan batas tanah 1, 5 meter ;--------------------------------

R

A

A

- Bahwa apabila ada bangunan tidak sesuai melelbihi luas tanah sertipikat ini

EG

M A

A R

menyimpang ;----------------------------------------------------------------------------------------

N

SA

- Bahwa izin IMB tidak menyimpang ;------------------------------------------------------------

R

H A

A

- Bahwa tidak ada yang lain keberatan selain Penggugat ;--------------------------------

N EG

SA

A

- Bahwa saksi tahu pemilik hotel Ko King Heng ;---------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/kuasanya menghadirkan atas nama

TA

H

saksi 2 (dua) orang saksi fakta untuk didengar keterangannya

A

SA

AKHMAD YUSUF dan BUDI RAHARJO, yang dibawah sumpah menerangkan

S

A

TA

U

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sertipikat ;----------------------------------------------------

A R

U

N

sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------

EG

TA TA

1.AKHMAD YUSUF, Tempat lahir Surabaya, tanggal 24-11-1966,Jenis kelamin

N


N

A

Jl. Wijaya Kusuma VII No. 75 Lok.3 RT/RW : 019/--, Kel/Desa :

U

SA

Negeri Sipil.

D IL

TA

- Bahwa saksi kenal Penggugat ;------------------------------------------------------------------

SA

N

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat ;----------------------------

U

IL A

- Bahwa saksi baru kenal ini dengan kuasa Penggugat ;-----------------------------------

TA

TA


N

A

D

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya ;----------------------

G

H A

TA

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----------------------

EN

A N G

PE

H

A

Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Pekerjaan Pegawai

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat ;---------------------------------------------------------

M SA

N


D IN

A

H A

- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II Intervensi, tahu namanya saja ;------------

R M A

A R

A

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi;--

SA

EG

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Tergugat II Intervensi.

A

N

- Bahwa saksi sehat hadir pada persidangan ini ;-------------------------------------------

A

R

H A

- Bahwa saksi belum tahu di panggil sidang pada hari ini ;------------------------------

N EG

TA

U

SA

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Juanda Komplek Wijaya Kesuma ;-------------------- Bahwa saksi tinggal di lokasi Objek Sengketa sejak tahun 1988 sampai dengan

SA

- Bahwa objek sengketa itu dulu rumah orang tua saksi dan saksi menempati

S

TA

H

A

1997 ;-------------------------------------------------------------------------------------------------

A

A R

U

N

rumah itu dengan istri saksi ;---------------------------------------------------------------------

EG

TA TA

- Bahwa sudah ada bangunan ;-------------------------------------------------------------------

N

- Bahwa setelah tahun 1998 tinggal di gudang orang tua saksi ;-----------------------

A

H

N

A

- Bahwa tanah orang tua saksi di jual pada tahun 2009 ;----------------------------------

D IL

SA

- Bahwa H.Mustofa (orang tua) saksi sudah tidak ada, meninggal 2 (dua) tahun

U

- Bahwa saksi kenal yang di samping rumah saksi namanya Ta Ci (Yuliaty) ;-------

IL A

SA

N

- Bahwa pada saat saksi tinggal, belum ada bangunan Penggugat ;-------------------

U

TA

TA


N

A

D

- Bahwa di bangun rumah Penggugat pada tahun 1990 ;----------------------------------

G

H A

TA

TA

- Bahwa ibu saksi sudah meninggal ;-------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

lalu;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa luas tanah orang tua saksi, saksi tidak tahu ;-----------------------------------

M SA

N

- Bahwa waktu saksi tinggal di lokasi objek sengketa waktu itu tidak ada parit.

D IN

A

H A

- Bahwa bangunan rumah orang tua saksi tembok permanen ;----------------------

R M A

A R

A

- Bahwa rumah orang tua saksi dibangun habis ;-----------------------------------------

SA

EG

- Bahwa Ta Ci (Penggugat) bangun rumah mepet dengan rumah orang tua saksi.

A

N

- Bahwa pembuangan air dulu tidak ada ;----------------------------------------------------

A

R

H A

- Bahwa pembuangan air di dekat jalan camar ;--------------------------------------------

N EG

SA

- Bahwa ada Penggugat ngomong ke saksi rumah Penggugat retak, waktu

TA

U

pembangunan ;------------------------------------------------------------------------------------

TA

H

A

- Bahwa ada tembok lurus ke belakang ;-----------------------------------------------------

TA TA

S

A R

U

- Bahwa saksi pernah jadi saksi di PN (Pengadilan Negeri) ;--------------------------

A

N

SA

- Bahwa posisi tanah lurus ke belakang ;-----------------------------------------------------

EG

- Bahwa keterangan saksi sama keterangan saksi di PN (Pengadilan Negeri);-

N

A

N

- Bahwa duluan orang tua saksi yang bangun rumah ;---------------------------------

D IL

SA

A

H

- Bahwa dulu sebelumnya tidak ada masalah tinggal disitu, aman-aman saja;-

U

TA

- Bahwa saksi tahu tembok itu di depan garasi dan Penggugat kalau ada

SA

N

- Bahwa saksi terakhir lihat tembok waktu tinggal di lokasi ;---------------------------

H A

TA

kerusakan lewat di depan garasi orang tua saksi ;-------------------------------------

IL A

- Bahwa dinding rumah berbatasan dengan tembok orang tua saksi dan dinding

U

TA

TA


N

G

A

D

tembok ini di atas garasi ;-----------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

- Bahwa dulu tidak ada jalan di samping;--------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa atap garasi seng ;-------------------------------------------------------------------

M SA

N

- Bahwa saksi tidak tahujarak Dapur Desa dengan orang tua saksi dan Penggugat.

D IN

A

H A

- Bahwa tanah orang tua saksi seluas hotel ;--------------------------------------------

R M A

A R

A

- Bahwa posisi gudang dekat Huk, jalan Merak ;----------------------------------------

SA

EG

- Bahwa posisi garasi sekarang dekat Genset Hotel Midtown ;---------------------

A

R

H A

A

N

- Bahwa tidak ada tembok ;--------------------------------------------------------------------

N EG

SA

2. BUDI RAHARJO., Tempat lahir Semarang, tanggal 24-09-1966,Jenis kelamin

U


Pinang

Dalam,

Kecamatan

Sungai

Pinang

S

TA

H

Sungai

A

TA

Jl. Sentosa Dalam VIII No. 07 RT/RW : 083/000, Kel/Desa :

TA TA

A R

U

- Bahwa saksi kenal Penggugat ;----------------------------------------------------------------

A

N

SA

Samarinda, Pekerjaan Karyawan Swasta.

EG

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;--------------------

N

A

N

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat ;--------------------------

D IL

SA

A

H

- Bahwa saksi tidak kenal kuasa Penggugat ;-----------------------------------------------

U

TA

- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat ;---------------------------------------------------------

IL A

SA

N

- Bahwa saksi tidak kenal kuasanya ;-------------------------------------------------------

U TA

TA


N

A

D

- Bahwa saksi kenal Tergugat II Intervensi ;----------------------------------------------

G

H A

TA


EN

PE

N G

A

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya ;-------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi;--

IN

H A

- Bahwa saksi pada Tahun 2015 saksi sebagai Pengawas dan terakhir pengawas,

EG

M A

R

A R

A

A

bulan Februari 2017 ;---------------------------------------------------------------------------- Bahwa ada keberatan dengan pembangunan, Ta Ci keberatan ;-------------------

D

M SA

N

- Bahwa saksi sehat hadir pada persidangan ini ;----------------------------------------

N

SA

- Bahwa ada Asuransi AXA pada bulan Februari 2015 saksi mewakili dan hadir

R

H A

A

ada Rudi (anak Penggugat), ini mengenai kerusakan bangunan ada claim ;-----

N EG

SA

A

- Bahwa saksi datang ke Ta Ci (Penggugat) bertemu Pak Rudi ;-------------------------

- Bahwa ada keberatan dengan hotel, ada keretakan pada dinding lantai

A

TA

U

- Bahwa Rudi (anak Penggugat) mempersilakan untuk memperbaiki ;----------------

S

SA

TA

H

bangunan;----------------------------------------------------------------------------------------------

A A R

U

N

- Bahwa sudah diperbaiki bangunan Penggugat ;--------------------------------------------

EG

TA TA

- Bahwa yang memperbaiki pemborong ;-------------------------------------------------------

N

- Bahwa saksi tahu luas tanah hotel 2300 (dua ribu tiga ratus) meter persegi;-----

A

H

N

A

- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan hotel 2 (dua) meter;---------------------------

D IL

SA

- Bahwa pembatasnya dinding pagar ;----------------------------------------------------------

U

- Bahwa dengan pihak lain tidak ada keberatan ;-------------------------------------------

IL A

SA

N

- Bahwa bangunan hotel sudah selesai;------------------------------------------------------

U

TA

TA


N

A

D

- Bahwa saksi datang ke objek sengketa awal tahun 2015 ;----------------------------

G

H A

TA

TA

- Bahwa ada yang belum diperbaiki di lantai 2 (dua) ;-------------------------------------

EN

PE

N G

A

- Bahwa persisnya dari genset 1 (satu) meter ;----------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

- Bahwa ada Plang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ;------------------------------

M SA

N

- Bahwa Plang ini besar, kelihatan ;-------------------------------------------------------

D IN

A

H A

- Bahwa ada bisa di baca Plang IMB(Izin Mendirikan Bangunan) ;--------------

R M A

A R

A

- Bahwa IMB( Izin Mendirikan Bangunan) ini ada waktunya ;---------------------

SA

EG

- Bahwa posisi rumah Penggugat di sampingnya jalan Camar, Hotel Jalan Merak.

A

N

- Bahwa antara pagar Tergugat II Intervensi dengan Penggugat ada selokan parit.

A

R

H A

- Bahwa bangunan Midtown bangunan besar;------------------------------------------

N EG

TA

U

SA

- Bahwa saksi tahu luas IMB 50 X 47 M ;-------------------------------------------------- Bahwa tidak pernah lihat IMB ;-------------------------------------------------------------

S

TA

H

A

- Bahwa ada tembok lurus ke belakang ;--------------------------------------------------

TA TA

A R

U

- Bahwa jarak tembok ke Dapur Desa 1 (satu) meter kebelakang ;------------------

A

N

SA

- Bahwa ada tembok yang pecah ;-----------------------------------------------------------

N

EG

- Bahwa waktu pembongkaran AC saksi lihat ada tembok ;----------------------------

N

A

- Bahwa di plang IMB nomor IMBnya ditulis ;----------------------------------------------

D IL

SA

A

H

- Bahwa jarak 1 (satu) meter tidak di tulis di plang IMB ;-------------------------------

U

TA

- Bahwa air tempat Penggugat macet ;------------------------------------------------------

H A

TA

- Bahwa ada yang mengecek lokasi ;--------------------------------------------------------

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

N

- Bahwa selesainya bagunan Tergugat II Intervensi ada dari pemerintahan datang.

EN

PE

N G

A

- Bahwa pernah diminta asuransi ;-----------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan

A

M

N

pada tanggal 19 Juli 2017 di persidangan ;----------------------------------------------------

D

H A

SA

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan

IN

R

A

A

pada tanggal 19 Juli 2017 di persidangan ;--------------------------------------------------

M A

A R

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/kuasanya telah mengajukan

SA

EG

kesimpulan pada tanggal 19 Juli 2017 di persidangan ;-----------------------------------

N

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam dan

R

H A

A

perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan

N EG

SA

A

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-------------------------

TA

U

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

S A

SA

TA

H

sebagaimana terurai diatas ; ----------------------------------------------------------------------

A R

U

N

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan

EG

TA TA

oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara Samarinda dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Samarinda

N

Nomor: 1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan,

A

H

N

A

tanggal 15 Juni 2015 atas nama PT. Sarana Indah Perkasa (vide Bukti T – 1 = T II

SA

U

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya

TA

menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah

SA

N

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; ---------------------------------------------------------

H A

TA

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-

IL A

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat

U

TA

TA


N

G

A

D

bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang

EN

PE

N G

A

D IL

Int. - 7); ---------------------------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

disampaikan pada persidangan tanggal 19 April 2017 dan Pihak Tergugat II dengan

Jawabannya

A

bersamaan

telah

mengajukan

eksepsi

M

Intervensi

IN

H A

karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara

D

SA

N

sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 April 2017, oleh

R

A R

A

A

dalam sengketa a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

EG

M A

eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; --------------------------------------

N

SA

DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------------

H A

A

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah

SA

A

R

mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 19 April

N EG

TA

U

2017 yang berisi sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------1. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang Prematur; ---------------

S

TA

H

A

2. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel); ----------------------------

A

N

SA

3. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa); -------------------------------

telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban

EG

TA TA

Intervensi

A R

U

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II

N

tertanggal 19 April 2017 yang berisi sebagai berikut:-----------------------------------------

A

H

N

A

A. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);----------------------------------

D IL

SA

B. Bahwa Pengajuan Gugatan tergantung dengan Perkara yang sedang diperiksa

U

TA

Tetap,(Prematur); -------------------------------------------------------------------------------

TA

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh

H A

Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik yang diajukan dipersidangan

SA

N

tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

dan Tergugat II Intervensi; --------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

Badan Peradilan Umum yang menunggu Putusan Berkekuatan Hukum

D

A

SA

R IN

A EG A R

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77

M

A

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan

D

SA

N

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

IN

H A

menyebutkan; ------------------------------------------------------------------------------------------

R

A R

A

A

1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu

M A

selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan

SA

EG

absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya

N

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa

R

H A

A

yang bersangkutan; ------------------------------------------------------------------------------

SA

A

2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum

N EG

TA

U

disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; ----------------------------------------------------------

A

3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus

A

N

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan

S

SA

TA

H

bersamaan dengan pokok sengketa; --------------------------------------------------------

TA TA

A R

U

Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi-eksepsi

EG

tersebut ternyata termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana diatur

N

dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

N

A

Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut hanya dapat diputus

SA

U

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

TA

mengenai eksepsi lain-lain sebagai berikut; ----------------------------------------------------

TA

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi

H A

Tergugat poin 1 dan Tergugat II Intervensi poin B maka Majelis Hakim

IL A

SA

N

berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut secara substansi materi adalah sama, yaitu

U

gugatan belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Prematur),

TA

TA


N

G

A

D

sehingga PTUN Samarinda belum berwenang untuk sementara waktu untuk

EN

PE

N G

A

D IL

A

H

bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir; ------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, maka oleh karena itu Majelis

A

M

N

Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama; -----------------------------------

IN

A

membantah dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dan tetap

M A

A R

R

berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya; -------------------------------------------------

A

D

H A

SA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 26 April 2017

SA

EG

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang

N

menjadi permasalahan adalah apakah gugatan Penggugat prematur karena

H A

A

Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

SA

A

R

Negara untuk menuntut pembatalan obyek sengketa (IMB) dikarenakan masalah

N EG

TA

U

batas tanah masih diperiksa di Peradilan Umum mengunggu hingga adanya putusan yang berkekuatan tetap?; ----------------------------------------------------------------

H

A

Menimbang, bahwa objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

A

U

N

Nomor: 1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan,

S

SA

TA

Samarinda adalah mengenai penerbitan Surat Keputusan Walikota Samarinda

TA TA

A R

tanggal 15 Juni 2015 atas nama PT. Sarana Indah Perkasa (vide Bukti T – 1 = T II

EG

Int. - 7), sedangkan objek gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda adalah adalah

N

mengenai tuntutan ganti rugi akibat kerusakan bangunan serta tanah fasilitas

N

A

umum selebar 1M x 50M dan yang menjadi inti permasalahan hukum di kedua

D IL

SA

A

H

Pengadilan tersebut adalah dua hal yang sama sekali berbeda baik dari segi objek

TA

U

para pihak; ----------------------------------------------------------------------------------------------

TA

Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara a quo

H A

adalah mengenai sah atau tidaknya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, maka

SA

N

dalam hal ini merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

U

IL A

untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga Majelis

TA

TA


N

G

A

D

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak Prematur serta eksepsi

EN

PE

N G

A

hukum nya maupun dari segi letak permasalahan yang dipersengketakan oleh

D

A

SA

R IN

A EG A R

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan

N

M

A

harus dinyatakan ditolak; ----------------------------------------------------------------------------

R

A

A

IN

eksepsi Tergugat poin 2 tentang Gugatan tidak jelas (obscure libele); ------------------

D

H A

SA


M A

A R

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat poin 2 pada pokoknya menyatakan

EG

gugatan Penggugat Kabur (tidak jelas) karena Penggugat bukan hanya berbicara

N

SA

tentang persoalan IMB yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat semata (Objek

H A

A

Sengketa), tetapi justru lebih banyak membahas tentang persoalan sengketa

A

R

kepemilikan lahan dengan ukuran 1 x 50 M yang mana pada saat yang sama

N EG

TA

U

SA

sedang diperiksa perselisihannya oleh Pengadilan Negeri (PN) Samarinda; ---------Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 26 April 2017

A

membantah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-

S

SA

TA

H

dalil gugatannya; --------------------------------------------------------------------------------------

A

A R

U

N

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang

TA TA

menjadi permasalahan adalah apakah gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur

EG

atau tidak?; ----------------------------------------------------------------------------------------------

N

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur

A

H

N

A

(obscuur libel) atau tidak, yang dijadikan sebagai acuan adalah apakah gugatan

D IL

SA

tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1)

U

TA

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

IL A

SA

Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau

U

TA

TA


N

A

D

kuasanya; ----------------------------------------------------------------------------------------

G

a.

N

memuat: -------------------------------------------------------------------------------------------------

H A

TA

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Gugatan harus

EN

PE

N G

A

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----

D

A

SA

R IN

A c.

dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-------

SA

N

M

A

nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; --------------------------------------

Juliaty,

kewarganegaraan

Indonesia,

R

Penggugat

pekerjaan

M A

Nama

EG

a.

A R

A

A

Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memuat: ----

IN

H A

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat tersebut,

D

EG A R b.

SA

Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Camar No. 106 RT.022, Kelurahan

N

Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, serta juga telah

R

H A

A

Nama jabatan Tergugat yaitu Walikota Samarinda dan tempat kedudukan

SA

b.

A

memuat identitas Kuasanya; ----------------------------------------------------------------

N EG

Kalimantan Timur; ----------------------------------------------------------------------------Memuat dasar gugatan (posita) yang pada pokoknya menyatakan tindakan

H

c.

A

TA

U

Tergugat di Jalan Kesuma Bangsa No. 1 Kota Samarinda, Provinsi

A

A R

U

N

Tahun 2004 tentang Bangunan dalam Wilayah Kota Samarinda, serta Azas-

S

SA

TA

Tergugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 34

TA TA

Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-

EG

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang

N

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan telah memuat hal

N

A

yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (petitum) yang pada

SA

D IL

A

H

pokoknya meminta agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak

U

TA

unsur

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan telah memenuhi unsurketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

hanyalah mengenai kronologis legalitas Penggugat

sebagai

SA

N

Penggugat

H A

TA

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga dalil yang dimuat dalam Gugatan

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

penjelasan bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya obyek

EN

PE

N G

A

sah; -------------------------------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

sengketa, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur

tidak

A

M

H A

A

IN

bahwa Eksepsi Tergugat poin 2 mengenai Gugatan kabur dan tidak jelas (obscure

D

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat

SA

N

berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak; ----------------------------------------

R

M A

A R

A

libele) haruslah ditolak; ------------------------------------------------------------------------------

EG

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi

N

SA

Tergugat poin 3 dan Tergugat II Intervensi poin A maka Majelis Hakim

H A

A

berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut secara substansi materi adalah sama, yaitu

R

tentang tenggang waktu Gugatan Penggugat yang daluarsa dan Error In Objekto,

N EG

SA

A

maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-

U

sama; ---------------------------------------------------------------------------------------------------terhadap eksepsi Tergugat poin 3 dan eksepsi

A

TA

Menimbang, bahwa

A

N

Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tersebut serta dalil bantahan Penggugat

S

SA

TA

H

Tergugat II Intervensi poin A setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat dan

A R

U

atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan

EG

TA TA

hukum adalah apakah Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata

N

Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa a quo telah melampaui

N

A

tenggang waktu atau tidak? ; -----------------------------------------------------------------------

D IL

SA

A

H

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu / daluarsa Gugatan

U

obyek sengketa a quo berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

TA

TA

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

H A

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung

SA

N

sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

Usaha Negara” ; --------------------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap

D

A

SA

R IN

A Samarinda

Nomor:


tentang

Izin

M

Walikota

A

EG A R

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan

mengajukan

IN

H A

(vide Bukti T – 1 = T II Int. - 7) dan selanjutnya Penggugat

D

SA

N

Mendirikan Bangunan, tanggal 15 Juni 2015 atas nama PT. Sarana Indah Perkasa

R

A R

A

A

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa

EG

M A

a quo tanggal 28 Pebruari 2017; ------------------------------------------------------------------

SA

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu

A

N

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

R

H A

tentang Peradilan tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara

N EG

SA

A

dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asas yang tidak mengenal

TA

U

tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actio temporalis, yaitu asas yang

mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan

TA

H

A

seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk

S

A

SA

undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; ----------

A R

U

N

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalis adalah

EG

TA TA

asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana

disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang

N

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam

A

H

N

A

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau

SA

U

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-

TA

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

TA

“Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak

H A

hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam

IL A

SA

N

hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka

U

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman

TA

TA


N

G

A

D

tersebut”; -------------------------------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

D IL

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; ------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-

M

A

Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud

IN

H A

tercantum (dituju langsung) dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

D

SA

N

dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya

R

A R

A

A

digugat, sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Surat Keputusan

M A

Tata Usaha Negara yaitu objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat,

SA

EG

akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (rechtsreek belang) atas

A

N

terbitnya objek sengketa a quo; ------------------------------------------------------------------

R

H A

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo ditujukan kepada PT. Sarana

N EG

SA

A

Indah Perkasa sehingga Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju

TA

U

langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terhadapnya penghitungan

sembilan puluh (90) hari atas daluarsa pengajuan gugatan

SA

Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41

S

TA

H

A

menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

A

A R

U

N

K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001

TA TA

tanggal 4 Maret 2002 adalah dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan

EG

mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa

N

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan

N

A

demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam

SA

D IL

A

H

sengketa a quo berdasarkan teori pengetahuan (Vernemings Theori) dan

U

Tergugat

dan Tergugat II Intervensi mendalilkan

TA

Menimbang, bahwa

TA

bahwa gugatan telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui objek

IL A

SA

N

diterbitkan tertanggal 15 Juni 2015 (vide Bukti T – 1 = T II Int. – 7); ---------------------

H A

sengketa a quo pada sejak tahun 2015 dan Surat Keputusan a quo tersebut

U

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti

TA

TA


N

G

A

D

bertanda P – 5, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui fisik

EN

PE

N G

A

kepentingannya dirugikan.; -------------------------------------------------------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

yang menjadi objek sengketa in litis dan pada saat itu pula Penggugat merasa

M

A

kepentingannya dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang

IN

H A

sengketa a quo, pada tanggal 7 Pebruari 2017, dimana Kuasa Penggugat

D

SA

N

diterbitkan oleh Tergugat (vide Bukti T – 1 = T II Int. – 7) yang menjadi objek

R

A R

A

A

melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 97/Pdt.G/2016/PN SMR

M A

yang dilakukan dihadapan Panitera Pengganti M. Khalid, SH. terhadap Izin

SA

EG

Mendirikan Bangunan Mid Town Nomor : 1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015 atas

A

N

nama PT. Sarana Indah Perkasa (vide Bukti P – 5); -----------------------------------------

R

H A

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui fisik yang menjadi objek

N EG

SA

A

sengketa in litis serta merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya Keputusan

TA

U

Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu pada saat melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tanggal 7 Pebruari 2017 dan dengan

SA

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 28

S

TA

H

A

demikian terhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2017 sampai gugatan didaftarkan di

A

A R

U

N

Pebruari 2017, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat

TA TA

telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90

EG

(sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek

N

sengketa a quo; ----------------------------------------------------------------------------------------

A

H

N

A

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di

D IL

SA

atas, pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90

U

TA

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-

TA

Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka

H A

eksepsi dari Tergugat poin 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi poin B tentang

SA

N

Gugatan telah lewat waktu (daluarsa) dan Error In Objekto tidak terbukti beralasan

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

hukum dan harus dinyatakan ditolak; ------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

(sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-

D

A

SA

R IN

A EG A R

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi-eksepsi Tergugat dan

M

A

Tergugat II Intervensi seluruhnya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan

D

R

A

A

DALAM POKOK PERKARA :----------------------------------------------------------------------

IN

H A

SA

N

dipertimbangkan mengenai pokok perkara nya sebagai berikut; ------------------------

M A

A R

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, dalil-dalil Tergugat, dan dalil-

SA

EG

dalil Tergugat II Intervensi menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi

N

permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a

H A

A

quo adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai

A

R

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-

N EG

TA

U

SA

asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?; ------------------------------------------Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara

A

terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan yaitu

A

U

N

Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu

S

H

Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata

SA

TA

Apakah

TA TA

A R

apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan

EG

ketentuan - ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan tidak

N

melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, yang akan

N

A

dipertimbangkan secara Alternatif Kumulatif; --------------------------------------------------

D IL

SA

A

H

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat

TA

U

memeriksa dengan seksama bukti-bukti dalam persidangan dan dalam jawab jinawab para pihak dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum

H A

TA

berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa a quo adalah

SA

N

Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015

IL A

tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 15 Juni 2015 atas nama PT. Sarana

U

TA

TA


N

G

A

D

Indah Perkasa (vide Bukti T – 1 = T II Int. - 7); ------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek sengketa a quo, Majelis Hakim

D

A

SA

R IN

A EG A R

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati dan

M

A

mempedomani ketentuan tentang kewenangan dalam Peraturan Perundang-

R M A

A R

A

A

Terpadu Di Daerah; -----------------------------------------------------------------------------------

IN

H A

2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan

D

SA

N

undangan yang terkait yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

SA

EG

Pasal 1 : Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : --------------------------

N

Ayat (1). Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota. ------------------------------------

R

H A

A

Ayat (2). Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. ------------------------

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar

U

usaha. ----------------------------------------------------------------------------------------

A

TA

A

N EG

SA

Ayat (9).Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku

A

N

perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan

S

SA

TA

H

Pasal 2 ayat (1) : Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang

TA TA

A R

U

Badan atau Kantor. ----------------------------------------------------------------------

EG

Pasal 6 : Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor mempunyai kewenangan

N

menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan

A

H

N

A

pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. -----------------------------------

D IL

SA

Menimbang, bahwa mempedomani juga Peraturan Daerah Kota Samarinda

U

TA

Bukti P - 3), pada Pasal 2 disebutkan bahwa : -------------------------------------------------

H A

TA

Pasal 2 : Walikota mempunyai kewenangan : -------------------------------------------------

SA

N

Ayat 1 : Menerbitkan ijin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

dengan ketentuan yang berlaku; ----------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan dalam Wilayah Kota Samarinda (vide

D

A

SA

R IN

A EG A R

Menimbang, bahwa mempedomani juga Peraturan Walikota Samarinda

M

A

Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda

IN

H A

serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional kepada Pejabat di

D

SA

N

Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja

R

A R

A

A

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda, pada Pasal 21 mengatur

EG

M A

mengenai pemberian kewenangan yang berbunyi : ------------------------------------------

N

SA

Pasal 21 Ayat (1) : Walikota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : ----

H A

A

Huruf g : Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan

R

A

SA

perundang-undangan, antara lain : ---------------------------------------------------

N EG

Angka 6 : Menandatangani naskah dinas/surat termasuk perijinan, baik

U

yang berasal dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dari luar Daerah

yang

dibubuhi

paraf:

Kepala

A

TA

Sekretariat

S

SA

TA

H

Bagian/Kantor/Badan/Dinas, Asisten yang terkait, SEKDA dan Wakil

A

N

Walikota; ------------------------------------------------------------------------------------

A R

U

Selanjutnya di dalam Lampiran I Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun

EG

TA TA

2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan

N

Sebagian Kewenangan Operasional kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah

N

A

Daerah Kota Samarinda tentang Bagan Pola Mekanisme Koordinasi dan

A

H

Hubungan Kerja Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda

D IL

SA

disebutkan bahwa alur komando dari Walikota ke Sekretaris Daerah dan dari

U

TA

alur Koordinasi dengan Unsur Pelaksana Teknis Penunjang yaitu BP2TSP (Badan

TA

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu). Di dalam Lampiran II Peraturan

H A

Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi

IL A

SA

N

dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional

U

kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda tentang Matrik

TA

TA


N

G

A

D

Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perijinan dan Non

EN

PE

N G

A

Sekretaris Daerah alur komando ke Asisten Ekonomi dan Pembangunan dengan

D

A

SA

R IN

A EG A R

Perijinan, disebutkan bahwa Pelayanan Perijinan (pada angka 19), termasuk Izin

M

A

Mendirikan Bangunan (IMB) Baru diuraikan bahwa Wewenang ada pada Walikota

D

SA

N

Samarinda yang didelegasikan kepada Kepala BP2TSP (Badan Pelayanan

IN

A

H A

Perizinan Terpadu Satu Pintu); -------------------------------------------------------------------

R

M A

A R

A

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut

kewenangan penerbitan Izin Mendirikan

EG

di atas jelas disebutkan bahwa

SA

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu Surat Keputusan

H A

A

N

Walikota Samarinda Nomor : 1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015 tentang Izin

R

Mendirikan Bangunan, tanggal 15 Juni 2015 atas nama PT. Sarana Indah Perkasa

N EG

SA

A

(vide Bukti T – 1 = T II Int. - 7) menjadi kewenangan Walikota pada wilayah lokasi

TA

U

yang bersangkutan, yaitu di wilayah Walikota Samarinda. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo merupakan

SA

Samarinda. Dengan demikian, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat

S

TA

H

A

kewenangan dari Walikota, dalam hal ini yang dimaksud adalah Walikota

A

A R

U

N

(Walikota Samarinda) dari Aspek Kewenangan baik itu segi materiil, segi

TA TA

tempat/wilayahnya dan segi waktu telah sesuai ketentuan peraturan perundang-

EG

undangan yang berlaku; -----------------------------------------------------------------------------

N

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek

A

H

N

A

kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan

D IL

SA

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut

U

TA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai dari

TA

segi Prosedural penerbitan obyek sengketa apakah telah sesuai dengan ketentuan

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

N

Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut; ----

H A

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas

EN

PE

N G

A

secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya; ----------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta

M

A

hukum hasil dari jawab jinawab para pihak dalam persidangan didapatkan fakta-

A

IN

1) Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Sertipikat Hak Milik Nomor

D

H A

SA

N

fakta hukum sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------

R

M A

A R

A

47/Kelurahan Bandara tertanggal 11 September 1989, Surat Ukur Nomor

EG

1582/1989 tanggal 14 Juni 1989, seluas 490 M2 atas nama Juliaty (vide

SA

Bukti P-1) yang berbatasan langsung dengan tanah Sertipikat Hak Milik

A

N

Nomor 130/Kelurahan Bandara (vide bukti P - 2 = TII. Int-5) dan Sertipikat

R

H A

Hak Milik Nomor 131/Kelurahan Bandara (vide bukti P – 2 = TII. Int - 6)

A

N EG

U

SA

yang dimaksud sebagai lokasi dalam objek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015 tentang Izin

TA

Mendirikan Bangunan, tanggal 15 Juni 2015 atas nama PT. Sarana Indah

SA

2) Bahwa Tergugat telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana

S

TA

H

A

Perkasa (vide Bukti T – 1 = T II Int. - 7); ----------------------------------------------

A

tentang

Izin

A R


TA TA

Nomor:

U

N

dimaksud dalam objek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Samarinda Mendirikan

EG

Bangunan, tanggal 15 Juni 2015 atas nama PT. Sarana Indah Perkasa

N

(vide Bukti T – 1 = T II Int. - 7); -----------------------------------------------------------

N

A

3) Bahwa pihak Pemohon IMB dari Sdr. KO KING HENG/PT. Sarana Indah

SA

Permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (vide Bukti T -

TA

U

3); ------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Bahwa dalam acara Musyawarah Permohonan IMB Sdr. Ko King Heng,

H A

TA

yang dilakukan antara Ko King Heng dengan Juliaty, belum pernah ada

SA

N

kesepakatan di antara kedua belah pihak, dimana Juliaty tidak pernah tanda

IL A

tangan dalam Surat Pernyataan Persetujuan, sebagaimana tercatat dalam

U

TA

TA


N

G

A

D

Notulen No. 593/106-BDR/09.2014 (vide Bukti T – 11); ----------------------------

EN

PE

N G

A

D IL

A

H

Perkasa (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan satu rangkap Surat

D

A

SA

R IN

A EG A R

M

A

Draf Surat Perjanjian yang belum pernah di tandatangani oleh kedua belah

D

pihak, sehingga belum bisa dikatakan ada kesepakatan di antara kedua

SA

N

5) Bahwa Surat Perjanjian antara Ko King Heng dengan Juliaty, baru berupa

IN

H A

belah pihak (vide Bukti T – 12); -----------------------------------------------------------

R

A R

A

A

6) Bahwa Juliaty dalam Surat tertanggal 20 Pebruari 2015 menyatakan bahwa

M A

ada keberatan dimulainya pendirian Hotel, dan Juliaty belum memberikan

SA

EG

tanda tangan selaku pemilik bangunan yang bersebelahan, tertanggal 20

N

Pebruari 2015 (vide Bukti T – 16); -------------------------------------------------------

R

H A

A

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan

SA

A

apakah Penerbitan Obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi

N EG

TA

U

persyaratan dari segi Prosedur ? ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pengaturan mengenai prosedur/tata cara penerbitan Ijin

SA

Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Kota Samarinda tertuang dalam Standar

S

TA

H

A

Mendirikan Bangunan, Tergugat telah menyampaikan bahwa Prosedur Pelayanan

A

A R

U

N

Operasional Prosedur (vide Bukti T – 9); --------------------------------------------------------

EG

TA TA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah ketentuan-ketentuan

N

dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

N

A

Pintu Kota Samarinda Nomor : 530/SK-SP/A3/BPPTSP/2015 tentang Penetapan

A

H

Standar Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

D IL

SA

Samarinda, dapat disimpulkan Sistem, Mekanisme dan Prosedur bahwa

U TA

1) Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan (Diajukan oleh pemohon

H A

TA

yang diterima oleh Petugas Customer Service Badan Pelayanan Perizinan

N

Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda) , meliputi: -----------------------------------------

IL A

SA

- Permohonan IMB yang ditujukan kepada Walikota Samarinda Cq. Badan

U

TA

TA


N

G

A

D

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda; -----------------------

EN

PE

N G

A

penerbitan izin Mendirikan Bangunan melalui tahapan berikut : --------------------------

D

A

SA

R IN

A EG A R

- Surat Pernyataan Batas Bangunan; -----------------------------------------------------

A

M

R

A R

A

A

dimohonkan IMB); ----------------------------------------------------------------------------

IN

H A

- Surat Tanah bukti kepemilikan atas lokasi yang dimaksud (yang

D

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; ---------------------------------------------

SA

N

- Permohonan Penelitian Atas Tanah yang ditujukan Kepada Badan

M A

2) Pemeriksaan berkas (Petugas Front Office berkoordinasi dengan Petugas

SA

EG

Back Office Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

N

menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen berkas permohonan, apabila

R

H A

A

berkas tidak lengkap maka akan ditolak dan dikembalikan ke Pemohon untuk

SA

A

dilengkapi) ; ----------------------------------------------------------------------------------------

N EG

TA

U

3) Pemeriksaan lokasi/lapangan; ---------------------------------------------------------------4) Penetapan biaya/retribusi; ---------------------------------------------------------------------

A

5) Pembayaran di kasir; ---------------------------------------------------------------------------

A

N

7) Tanda tangan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; ------------------------------------

S

SA

TA

H

6) Proses pencetakan izin; ------------------------------------------------------------------------

TA TA

A R

U

8) Tanda Tangan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan; --------------------------

EG

9) Tanda tangan Kepala Bidang; ----------------------------------------------------------------

N

10) Pengambilan izin terbit di loket pengambilan; --------------------------------------------

N

H

Mendirikan Bangunan tidak akan dikembalikan oleh petugas Badan

D IL

SA

A

Izin

A

Menimbang, bahwa mengacu pada peraturan tersebut, maka permohonan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda kepada Pemohon jika

U

TA

kebenaran berkas persyaratan administrasi, dan juga apabila berkas persyaratan

H A

TA

administrasi belum lengkap maka seharusnya dikembalikan oleh Petugas Badan

N

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda kepada Pemohon untuk

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

SA

dilengkapi terlebih dahulu; --------------------------------------------------------------------------

EN

PE

N G

A

telah melalui tahapan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dan

D

A

SA

R IN

A EG A R

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 (sesuai dengan asli) didapatkan

M

A

fakta bahwa di dalam berkas Permohonan IMB dari Pemohon Ko King Heng

IN

H A

22 Kelurahan Bandara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada Uraian

D

SA

N

tertanggal 18 September 2014 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Ketua RT.

R

A R

A

A

Letak tanah yang dimohonkan ijin di bagian batas-batas bagian depan, belakang,

M A

kiri, kanan tidak diisi datanya dan dibiarkan kosong (seharusnya diisi secara

SA

EG

lengkap). Selanjutnya masih di dalam berkas Permohonan IMB dari Pemohon Ko

N

King Heng pada Surat Pernyataan Batas Bangunan Bukti T-3 (sesuai dengan asli)

R

H A

A

yang ditanda tangani Pemohon tertanggal 26 Agustus 2014, diketahui dan ditanda

SA

A

tangani oleh Ketua RT 22, Kelurahan Bandara, Kecamatan Samarinda Utara,

N EG

TA

U

Samarinda (H. Achmiddin, S.Pd.), serta dengan diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Bandara, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda (Eka Setyawan,

A

S.STP., MH.) yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang berbatasan langsung

A

N

untuk mendirikan bangunan pada lokasi yang dimaksud, dimana pada kolom tanda

dikosongkan dan

A R

U

tangan tetangga yang berbatasan langsung Sebelah Belakang

TA TA

S

SA

TA

H

dengan perwatasan pihak pemohon tidak keberatan dengan rencana pemohon

EG

tidak ada tanda tangan tetangga batas Sebelah Belakang (dalam hal ini

N

seharusnya ada tanda tangan Ibu Juliaty). Hal tersebut diperkuat dengan

N

A

Kesaksian yang disampaikan oleh Lurah Bandara (Eka Setyawan, S.STP., MH.)

D IL

SA

A

H

bahwa dalam berkas permohonan IMB yang diajukan oleh Pemohon di Surat Pernyataan Batas Bangunan memang tidak ada tanda tangan dari Ibu Juliaty

U

seharusnya dibuat

hal permohonan IMB tersebut yang dilengkapi

H A

TA

Notulen Musyawarah dalam

TA

Kesaksian Lurah Bandara (Eka Setyawan, S.STP., MH.)

N

dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan (vide Bukti T – 11), tetapi pada

IL A

SA

kenyataannya tidak pernah ada kesepakatan dan tanda tangan dari Ibu Juliaty

U

TA

TA


N

G

A

D

sebagai tanda persetujuan atas permohonan IMB tersebut, sebagaimana termuat

EN

PE

N G

A

sebagai tetangga batas sebelah belakang. Apabila hal tersebut terjadi menurut

D

A

SA

R IN

A EG A R

dalam Notulen No. 593/106-BDR/09.2014 (vide Bukti T – 11). Terhadap hal

M

A

tersebut Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa ada Berita acara yang

IN

H A

kesepakatan musyawarah permohonan IMB, dan di dalam Draf Surat Perjanjian

D

SA

N

ditandatangani Juliaty atas pertemuan antara Pemohon dengan Juliaty tentang

R

A R

A

A

(vide Bukti T – 12), dimana Surat Perjanjian tersebut baru berupa draf, dimana

M A

memang tidak ada satupun tanda tangan Juliaty sebagai bukti tanda sepakat atas

SA

EG

permohonan IMB dari Pemohon, juga dalam sidang Pemeriksaan Setempat

N

tanggal 15 Juni 2017 Penggugat Prinsipal yaitu Juliaty menyampaikan bahwa

R

H A

A

Juliaty tidak pernah tanda tangan dalam Surat Pernyataan Batas pada

SA

A

permohonan IMB Sdr. Ko King Heng, sertab hal tersebut tidak dibantah oleh

N EG

Pemeriksaan Setempat tersebut; ------------------------------------------------------------------

TA

U

Kuasa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang hadir pada saat Sidang

SA

tanda tangan dalam Surat Pernyataan Batas, yang merupakan syarat dalam

S

TA

H

A

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Penggugat (Juliaty) tidak pernah

A

A R

U

N

kelengkapan berkas Permohonan IMB, yang digunakan sebagai dasar Tergugat

TA TA

dalam menerbitkan objek sengketa a quo, dikaitkan dengan ketentuan Peraturan

EG

mengenai Prosedur Pelayanan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Kota

N

Samarinda tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (vide Bukti T – 9), yang

A

H

N

A

mensyaratkan berkas permohonan IMB harus lengkap dan benar, maka dapatlah

D IL

SA

disimpulkan bahwa tindakan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa a quo

U

TA

undangan; -----------------------------------------------------------------------------------------------

N

keabsahan obyek sengketa a quo dari substansinya sebagai berikut; ---------- ------

H A

TA


IL A

SA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa

U

TA

TA


N

G

A

D

Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Peraturan

EN

PE

N G

A

tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-

D

A

SA

R IN

A EG A R

Perundang-undangan dan atau Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan

M

A

alasan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan

IN

H A

Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda, dimana menurut Penggugat

D

SA

N

dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 34 Tahun 2004 tentang

R

A R

A

A

berdasarkan Pasal 94 ayat 1b.3 Perda tersebut, jarak Hotel Midtown (PT. Sarana

M A

Indah Perkasa) dengan bangunan Penggugat dibelakangnya seharusnya 5 M

SA

EG

(bukan 2 M atau 1,5 M); -----------------------------------------------------------------------------

A

Tahun 2004 tentang Bangunan dalam wilayah Kota Samarinda didalam

R

H A

: 34

N

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor

N EG

SA

A

Bagian Kedua Klasifikasi Bangunan (vide Bukti P - 3), disebutkan bahwa : -----------

diklasifikasikan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------

A

TA

U

Pasal 5 ayat (1) : menurut fungsinya, bangunan di wilayah Kota Samarinda

A

N

a. Rumah tinggal biasa adalah bangunan yang digunakan bagi penghuni

S

SA

TA

H

A. Bangunan Rumah Tinggal dan sejenisnya : ---------------------------------------------

A R

U

tunggal termasuk rumah gandeng tetapi bukan flat; ------------------------------

EG

TA TA

b. Rumah Tinggal Luar Biasa adalah bangunan rumah tinggal yang bukan

N

merupakan rumah tinggal biasa dan atau rumah gandeng yang digunakan

N

A

bagi penghuni lebih dari satu rumah tangga (flat) termasuk gedung

(kost) dan Hotel ; ---------------------------------------------------------------------------

SA

D IL

A

H

pertemuan, lingkungan perumahan, rumah penginapan, rumah tumpangan

U

TA

dan perumahan gudang, perumahan pabrik dan perumahan yang

pabrik); -----------------------------------------------------------------------------------------

H A

TA

digunakan bag, penghuni dari yang menghuni (toko, kantor, gudang dan

IL A

SA

N

Pasal 94 ayat (1) Pada bangunan rumah tinggal renggang dengan perpetakan

U

yang sudah teratur, pada denah dasar dan tingkat ditentukan : -----------------

TA

TA


N

G

A

D

a. jarak bebas samping kiri dan kanan minimal : ---------------------------------------------

EN

PE

N G

A

c. Rumah tinggal bergabung adalah bangunan toko dan perumahan, kantor

D

A

SA

R IN

A EG A R

butir ke- 3 berbunyi : rumah besar, lebar dari batas

perkarangan samping 3 m

M

A

dan kedalaman 5 m dari GSB atau sama dengan jarak

IN

H A

b. jarak bebas belakang minimal : -----------------------------------------------------------------

D

SA

N

antara GSB dan GSP; --------------------------------------------------

R

A R

A

A

butir ke- 3 berbunyi : rumah besar , 5 m sepanjang sepertiga sisi lebar perpetakan

M A

bagian belakang; ------------------------------------------------------

SA

EG

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas jika

N

dikaitkan dengan Bukti T – 1 = T II Int. – 7 yang menjadi obyek sengketa serta

R

H A

A

fakta-fakta hukum yang ada Majelis Hakim berpendapat bahwa diatas Izin

SA

A

Mendirikan Bangunan Nomor : 1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015 berdiri bangunan

N EG

rumah tinggal luar biasa dan jarak bebas bangunan sebelah belakang yang tecantum

dalam

Izin

Mendirikan

Bangunan

A

TA

U

Hotel dengan tinggi bangunan 12 lantai dan termasuk dalam klasifikasi bangunan

Nomor

:

1304/BPPTSP-

A

N

(Bukti T – 1 = T II Int. – 7) yaitu 2 meter sedangkan menurut Peraturan Daerah

S

SA

TA

H

KS/IMB/C/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 atas nama PT. Sarana Indah Perkasa

TA TA

A R

U

Nomor 34 Tahun 2004 pasal 94 huruf b point 3 jarak bebas belakang minimal yaitu

EG

5 meter. Berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 24 Mei 2017

bangunan Hotel dengan jarak

N

A

Prinsipal JULIATY tepat berada di belakang

N

(vide Berita Acara tanggal 24 Mei 2017) Diketahui bahwa rumah Penggugat

D IL

SA

A

H

tembok hotel dengan rumah Penggugat hanya selebar 30 centimeter. Majelis didalam isi obyek sengketa a quo (Izin Mendirikan

batas

bangunan tetangga sebelah belakang kosong (hanya garis datar)

Hakim juga mencermati

U

TA

H A

TA

sedangkan diketahui pada saat sidang pemeriksaan setempat batas bangunan

SA

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan

IL A

demikian,

N

tetangga sebelah belakang yaitu rumah Penggugat Prinsipal JULIATY. Dengan

U

TA

TA


N

G

A

D

obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

EN

PE

N G

A

Bangunan Nomor : 1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015), tertulis bahwa di dalam

D

A

SA

R IN

A EG A R

undangan yang berlaku serta melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang

A

M

IN

H A

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cacat prosedur dan substansi dalam

D

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas,

SA

N

baik yaitu Asas Kecermatan sehingga dianggap Cacat hukum administratif; ---------

R

A R

A

A

hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo, sehingga obyek sengketa Surat

M A

Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015 tentang

SA

EG

Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 15 Juni 2015 atas nama PT. Sarana Indah

H A

A

N

Perkasa harus dibatalkan dan sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan; -----------

R

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi

N EG

SA

A

adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan pasal 110

TA

U

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara

TA

H

A

ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

S

A

N

SA

ini; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A R

U

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap

EG

TA TA

terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107

N

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

N

A

Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

A

H

pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti

D IL

SA

yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk

U

TA

relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak; ----------------------------

H A

TA

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

SA

N

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

U TA

TA


N

G

A

D

IL A

Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

EN

PE

N G

A

memutus dan menyelesaikan sengketa a quo hanya dipakai alat-alat bukti yang

D

A

SA

R IN

A EG A R

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan

N

M

A

perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; ------------------

D R M A

A R

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -

SA

EG

-

Dalam Pokok Perkara:

A

N

II.

IN

Dalam Eksepsi:

A

I.

A

H A

SA

MENGADILI:

R

H A

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya; ------------------

1304/BPPTSP-KS/IMB/C/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Izin

U

Mendirikan Bangunan atas nama PT. Sarana Indah Perkasa; ----------------

A

TA

A

N EG

SA

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor :

Walikota

Samarinda

Nomor

:

1304/BPPTSP-

S

H

Keputusan

A

N

Surat

SA

TA

3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut

A R

U

KS/IMB/C/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Izin Mendirikan

EG

TA TA

Bangunan atas nama PT. Sarana Indah Perkasa; ------------------------------

N

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya

N

A

perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.102.000,- (Dua juta

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

SA

D IL

A

H

seratus dua ribu ribu rupiah); ---------------------------------------------------------

U

TA

oleh kami, DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua

H A

TA

Majelis, TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H. dan, ERNA DWI SAFITRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

IL A

SA

N

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2

U

Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LEZI

TA

TA


N

G

A

D

FITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

EN

PE

N G

A

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017

D

A

SA

R IN

A EG A R

Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa

D IN

HAKIM KETUA MAJELIS,

R

A R

Ttd

M A

A

A

H A

SA

N

M

A

Tergugat II Intervensi; -------------------------------------------------------------------------------

SA

EG

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.M.Kn.

A R A

Ttd

N EG

A

TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H.

S

H

A R N

EG

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

D IL

SA

A

H

N

A

TA TA

U

N

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

SA

TA

Ttd

A

TA

U

SA

H A

N

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H A U TA

TA


N

EN

G

A

D

IL A

SA

N

PE

TA

TA

N G

A

U

LEZI FITRI, S.H.

D

A

SA

R IN

A EG A R

A

M

Nomor : 09/G/2017/PTUN.SMD

A

D R M A

Rp. 330.000,-

EG

3.Panggilan

30.000,-

Rp. 100.000,-

A R

A

2.A T K

Rp.

Rp. 1.600.000,Rp.

25.000,-

6.Materai

Rp.

12.000,-

7.Redaksi

Rp.

A

N EG

TA

U

SA

R

H A

5.Sumpah

A

N

4.Pemeriksaan Setempat

SA

H A

1.Pendaftaran gugatan

IN

SA

N

RINCIAN BIAYA PERKARA

Rp. 2.102.000,-

S A H A U TA

TA


N

EN

G

A

D

IL A

SA

N

PE

TA

TA

N G

A

U

D IL

SA

A

H

N

A

N

EG

TA TA

A R

U

N

SA

TA

H

A

Jumlah

5.000,-

PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents