PENETAPAN NOMOR: 03/G/2017/PTUN.SMD “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara : ----------------------------------------------------------------------------------------------YAYASAN
ISTIQAMAH
BALIKPAPAN,
berdasarkan
Akta
Nomor
42
beralamat di Jalan. Sport No. 1 Gunung Dubs, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Nama
: SYARIF HIDAYAT
Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan
: Ketua Yayasan Istiqamah Balikpapan
Tempat Tinggal
: Jalan.
Riau
Prapatan, Kota,
No.
37,
Kecamatan
Kota
Kelurahan Balikpapan
Balikpapan,
Provinsi
Kalimantan Timur. 2. Nama
: MUHAMMAD ALAIDIN
Kewarganegaraan : Indonesia. Pekerjaan
: Sekretaris I Yayasan Istiqamah Balikpapan
Tempat Tingga
: Jalan.Singkep Kelurahan
No.
02
Prapatan,
RT.
017,
Kecamatan
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. HAMZAH DAHLAN, SH. 2. RAFLI HAMZAH, SH.
Halaman 1 Penetapan Nomor 03/G/2017/PTUN.SMD
3. RATIH APRIANI, SH. Kesemuanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Advokat, beralamat di Komplek Bandar Balikpapan Blok G No.7 Balikpapan, Kelurahan Klandasan Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/KA-HD/I/2017 Tanggal 12 Januari 2017 ;---------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai -------------------------PENGGUGAT; MELAWAN: KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan. Ruhui Rahayu Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DAUD PIRADE, SH., MH. 2. AMIRUDDIN, SH., MH. 3. MUH. SYAKIR, SH. 4. YEMMIE HENDRAWAN PUTRA, SH. 5. GERSON MARTHEN LUMANAUW, SH. Kesemuanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Balikpapan,
berkantor di Jalan
Jenderal
Sudirman No. 1, Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
:
420/718/SKT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 ;------------------Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :----------------------------------
Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12
Januari 2017, dengan Register Perkara
Nomor: 03/G/2017/PTUN-SMD;-----------------------------------------------------------
Halaman 2 Penetapan Nomor 03/G/2017/PTUN.SMD
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 03/PEN/2017/PTUN.SMD, tanggal 17 Januari 2017 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; ----------------------------------------------------------
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 03/PEN-PP/2017/PTUN.SMD, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 03/PEN-HS/2017/PTUN.SMD, tanggal 22 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari dan tanggal Persidangan ; ---------
Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon (Penggugat) tertanggal 19 April 2017 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan ; -----------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat ;---------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
adalah
Surat
Kepala
420/288/Dikdas-X/2016,
Dinas
tanggal
19
Pendidikan
Kota
Oktober
2016,
Balikpapan Perihal
Nomor
Penjelasan
Keberadaan SDIT dan SMPIT Istiqomah; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 19 April 2017, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut
gugatannya
sebagaimana
yang
terdaftar
di
Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor: 03/G/2017/PTUN-SMD, dengan alasan dasar bahwa pihak-pihak bersengketa
yang
telah bersedia dan mau mengakhiri persengketaan tersebut
dengan mengadakan perdamaian, dengan kesepakatannya yaitu pihak Tergugat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan telah bersedia menerbitkan Surat Perpanjangan Operasional Sekolah Nomor 420/129/Dikdas/V/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang akan berakhir pada tanggal 30 April 2017 dengan menerbitkan Halaman 3 Penetapan Nomor 03/G/2017/PTUN.SMD
Surat Keterangan Perpanjangan Operasional SDIT Istiqomah Balikpapan Nomor 420/1398/PSD-IV/2017 atas nama Yayasan Istiqomah Balikpapan (Penggugat) berakhir sampai tanggal 30 April 2018; -----------------------------------Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini masuk dalam tahap Duplik ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:-------------------------------------------------------------------------------------(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;----------------------------------------------------------------------(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;---------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
oleh
karena
permohonan
pencabutan
gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah masuk tahap Duplik, akan tetapi Pihak Tergugat secara lisan di Persidangan tertanggal 19 April 2017 menyatakan tidak keberatan dan menyatakan setuju atas adanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan oleh Pengadilan; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
oleh
karena
Permohonan
Pencabutan
Gugatan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata
Halaman 4 Penetapan Nomor 03/G/2017/PTUN.SMD
Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor: 03/G/2017/PTUNSMD dari Buku Induk Register Perkara; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa
oleh
karena
Permohonan
Pencabutan
Gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam Penetapan ini;--------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan lain yang berkaitan;-------------------------------------------------------------------------------------
MENETAPKAN 1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -------------2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 03/G/2017/PTUN-SMD dari Buku Induk Register Perkara; ------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 321.000,(tiga ratus dua puluh satu rupiah) ;---------------------------------------------------
Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, TAMADO DARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H. dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal
26 APRIL 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh SURIANSYAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Halaman 5 Penetapan Nomor 03/G/2017/PTUN.SMD
Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.;
DITETAPKAN : DI SAMARINDA PADA TANGGAL: 26 APRIL 2017 HAKIM KETUA MAJELIS,
DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.
HAKIM ANGGOTA I,
TAMADO DARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II,
MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.,
PANITERA PENGGANTI,
SURIANSYAH, SH.
Halaman 6 Penetapan Nomor 03/G/2017/PTUN.SMD
