PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1|Page

P U T U S A N Nomor : 29/G/2014/PTUN.SMD

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-------------------------------------------

1. Nama

: H. MOCHTAR BASRY IDRIS.

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat

: Jln. Dr. Sutomo RT. 11, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Pekerjaan 2. Nama

: Pensiunan (Polri); : SASMITA.

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat

: Jln. Gunung Tunggal RT. 007, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda Kalimantan Timur;

Pekerjaan 3. Nama

: Swasta. : SYAHDAN IDRIS.

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat

: Jln. Dokter Sutomo RT. 011, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan

1 |P u t u s a n P e r k a r a N o m o r : 2 9 / G . T U N / 2 0 1 4 / P . T U N . S M D

2|Page Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara; Pekerjaan 4. Nama

: Wiraswasta. : ACHMAD IDRIS.

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat

: Jln. Dokter Sutomo RT. 011, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara;

Pekerjaan 5. Nama

: Transportasi. : ABDAYATI NOOR.

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat


Pekerjaan 6. Nama

: Ibu Rumah Tangga. : KASMIN.

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat


Pekerjaan 7. Nama

: Karyawan Swasta. : SYAMSUDDIN IDRIS.(Alm) dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya dengan identitas sebagai berikut:

1.

Nama

: MASTURI. (isteri);

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat

: Jln. Aki Pingka RT. 008, Kelurahan Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara;


3|Page

2.

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga.

Nama

: LATIFAH (anak kandung);

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat

: Jln. PM. Noor Tepian RT. 048, Kel. Sempaja selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Pekerjaan 3. Nama

: Ibu Rumah Tangga : SRI MAYA MURNI. (anak kandung);

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat


4.

Pekerjaan

: Karyawan Swasta;

Nama

: SUSANTI. (anak kandung);

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat


5.

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga.

Nama

: IBRAHIM. (anak kandung);

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Alamat


Pekerjaan

: Karyawan Swasta.

Kesemuanya telah memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut, menerangkan memberikan kuasa khusus kepada:


4|Page RABSHODY ROESTAM,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan addvokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Salamet Riyadi RT. 26/107, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Oktober 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai-------- PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman NO. 76 Lantai 3 Gedung Gabungan Dinas Kota Tarakan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Sufiyatna,S.Sos, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Privinsi Kalimantan Timur; 2. Dra. Hj. Mardiani, Kepala Seksi Pengkajian dan Penangan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Privinsi Kalimantan Timur; 3. Masronata Sitanggang,SH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Tarakan; 4. Subhakti Adi Putranto,SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Tarakan; Keempatnya memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Jln. M. Yamin No. 14 Samarinda, Untuk selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------TERGUGAT;


5|Page Dan PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA, beralamat di Jln. Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh RETRI KATRINIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Perusahaan Umum Perikanan Indonesia:------------------------------------------------------------Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARYO DEWANDANU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala divisi SDM,Hukum dan Humas pada Kantor Pusat Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, beralamar di Jln. Anggrek Blok H, No. 3 RT. 001, RW. 013, Kel. Cinere, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 29/PENDIS/2014/PTUN.SMD., tanggal 03 N0vember 2014, tentang Penetapan lolos Dismissal; - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 29/PEN/2014/PTUN.SMD, tanggal 03 N0vember 2014 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim ; - Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 29/G/2014/PTUN.SMD, tanggal 03 N0vember 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN.PP/2014/PTUN.SMD, tanggal 04 November 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;


6|Page - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN-HS/2014/PTUN.SMD, tanggal 25 November 2014

tentang Penetapan

Penentuan Hari Sidang ; - Telah membaca Putusan Sela Nomor : 29/G/2014/PTUN.SMD, tanggal 09 Desember 2014, yang mendudukkan pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi ; - Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan; - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan - Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut; ---------------------------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan register Nomor : 29/G.TUN/ 2014/P.TUN.Smd, yang diperbaiki pada tanggal 25 November 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut; ------------------------------Obyek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan; I. Dasar Gugatan Penggugat. 6 |P u t u s a n P e r k a r a N o m o r : 2 9 / G . T U N / 2 0 1 4 / P . T U N . S M D

7|Page 1. Bahwa Penggugat 1 s/d 7 adalah anak-anak kandung yang dilahirkan dari pernikahan yang sah antara Almarhum MUHAMAD IDRIS dengan Alhmarhum Hj. KANIK, yang mana Alm. Muhammad Idris meninggal pada tahun 1976 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/37/PEM/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, dan Hj. KANIK (Alhmarhumah) meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2012, sesuai dengan surat Keterangan Kematian No. 474.3/38/PEM/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013, selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya juga meninggalkan harta kekayaan antara lain “tanah perwatasan” yang dikuasai oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan yang sekarang menjadi objek sengketa; 2. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris yaitu SYAMSUDIN IDRIS telah meninggal dunia sebagaimana keterangan surat kematian No. 474.3/10/PEM-III/2014, tanggal 18 Maret 2014, maka sebagai penerus ahli warisnya adalah Isteri dan anak-anak yang bernama: 1. MATURI (Isteri) 2. LATIFAH (anak) 3. SRI MAYA MURNI (anak) 4. SUSANTI SASDIANI (anak) 5. IBRAHIM (anak)


8|Page Sebagaimana surat keterangan ahli waris No. 400/10/PEM-III/2014, yang dibuat oleh Kelurahan Karang Balik yang diketahui oleh CAMAT TARAKAN BARAT sehingga mempunyai hak dan kepentingan guna melakukan tuntutan hukum kepada Tergugat dalam perkara ini; 3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum MUHAMAD IDRIS dengan Almarhumah Hj. KANIK telah diperoleh harta perkawinan berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak diantaranya yaitu, mempunyai 7 (tujuh) buah TAJAKAN KELONG yang berjajar berurutan terletak dipesisir pantai pulau Tarakan, menghadap pada mata angin Barat dengan batas “SUNGAI AKANG” hingga sampai pada sungai “SELUMIT PUDUNG” mengarah kelaut, (Dahulu) bernama Pesisir pantai Strat Buntu Kampung Selumit Kecamatan Tarakan, Selumit, tertanggal 5 April 1971 yang ditindaklanjuti dengan surat keterangan tertanggal 21 Nopember 1980. No. 526/CT/1980, (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. 4. Bahwa sekitar tahun 1987, tanpa ijin dari Para Penggugat (Para ahli waris) PT. Samarinda Cendana Cold Storage & Industry Cabang Tarakan, mendirikan Pabrik Es Batu diareal Tajakan Kelong (sekarang) lahan perwatasan Para Penggugat, yang kemudian oleh “BUPATI BULUNGAN” ikut menyelesaikan sengketa tersebut yang pada akhirnya terjadi kesepakatan dimana PT. Samarinda Cendana Cold Storage & Industry (sekarang PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA ) telah membayar lahan perwatasan yang dipakainya serta ganti rugi lainnya kepada Para Penggugat sehingga persoalan tersebut kini telah selesai tuntas, menyeluruh hingga sampai dengan saat ini, bahkan batas lahan perwatasan milik PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA merupakan batas dari sisa lahan perwatasan milik Para Penggugat;


9|Page 5. Bahwa terhadap sisa lahan seluas 145.000 m2 (seratus empat puluh lima ribu meter persegi) milik Para Penggugat dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat, Sdr. SOETARNO.B.sc selaku Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan, pada tanggal 23 Maret 1995 telah mengajukan ijin hak Pengelolaan (HPL) kepada Tergugat, atas nama milik Para Penggugat seluas kurang lebih 145.000 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi), tanpa didasari alas hak apapn selain surat pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat sendiri oleh SOETARNO.B.sc tanpa diketahui oleh saksi-saksi batas aparat pemerintahan (Lurah maupun Kecamatan setempat) serta Para Penggugat sebagai Pemilik atas lahan tersebut (Pasal 19 UUPA) hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang “Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dimana dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan “Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-”” 6. Bahwa menurut ketentuan dalam pasal 68 Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9 Tahun 1999, tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN dinyatakan sebagai berikut: (1) Permohona Hak Pengelolaan diajukan secara tertulis. (2) Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Memuat: 1. Keterangan mengenai Pemohon, meliputi Nama Badan Hukum, Tempat Kedudukan, Akta atau Peraturan Pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;


10 | P a g e 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi DATA YURIDIS dan DATA FISIK: i. Bukti Kepemilikan dan Bukti Perolehan tanah berupa Sertifikat, Penunjukan atau Penyerahan dari Pemerintah, pelepasan kawasan Hutan dari instansi yang berwenang, akte Pelepasan bekas tanah milik adat atau bukti perolehan tanah lainnya; ii. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); iii. Jenis tanah (pertanian/non pertanian); iv. Rencana penggunaan tanah; v. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara); 3. Lain-lain: a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; b. Keterangan lain yang dianggap perlu

7. Bahwa dengan hanya didasarkan atas surat keterangan sepihak dari Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan tertanggal 23 Maret 1995 dan keterangan lisan tentang penguasaan tanah perwatasan dengan tidak mengacu kepada ketentuan sebagaimana diterangkan pada point 6 (enam) di atas, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan /Kota Tarakan) telah menyetujui permohonan tersebut walaupun tanpa alas hak yang benar dan melanggar ketentuan dalam pasal 68 Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan hal ini terbukti dengan dikeluarkannya sertifikat Hak

10 | P u t u s a n P e r k a r a N o m o r : 2 9 / G . T U N / 2 0 1 4 / P . T U N . S M D

11 | P a g e Pengelolaan (HPL) No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan; Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perm Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan yang tanpa prosedural merupakan perbuatan kesewenang-wenangan dan cacat hukum sehingga mengakibatkan sisa lahan perwatasan milik Para Penggugat atau seluas kurang lebih 145.000 m2 (seratus empat puluh lima ribu meter persegi), yang sekarang terletak di Jln. Gajah Mada, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan yang batasbatasnya adalah sebagai berikut:  Utara : Jl. Karang Anyar Pantai  Timur : PT. Ghuser  Selatan: PT. Mustika Minanusa Aurora  Barat : Laut Dikuasai oleh Perum Prasarana Samudera Cabang Tarakan hingga saat ini: 8. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. SOETARNO selaku Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan, sama sekali tidak berdasarkan hukum karena dibuat sendiri tanpa ada alas hak, sebagaimana layaknya legalitas suatu surat Penguasaan atas suatu 11 | P u t u s a n P e r k a r a N o m o r : 2 9 / G . T U N / 2 0 1 4 / P . T U N . S M D

12 | P a g e bidang tanah dimana surat (alas hak) tersebut harus diketahui setidak-tidaknya oleh Kepala Desa / Kelurahan, serta Camat selaku kepala pemerintahan setempat, dan penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya bahkan disaksikan oleh saksi batas, hal tersebut juga untuk membuktikan bahwa benar sipembuat surat pernyataan adalah orang yang menguasai dan memelihara tanah perwatasan tersebut (pasal 24 PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), selain itu juga harus dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis, dimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 data fisik diumumkan selama 60 (enam puluh) dari dalam pendaftaran Tanah namun Para Penggugat tidak pernah melihat adanya pengumuman atas data fisik dan data yuridis dimaksud; 9. Bahwa disamping itu Permohona Sdr. SOETARNO selaku Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan telah menggunakan stempel “Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perikanan” artinya pemohon adalah Negara dan atas nama Departemen Pertanian/Direktorat Jenderal Perikanan namun oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional) mengeluarkan sertifikat hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996 tanggal 30 Oktober 1996 malah mengatas namakan PERUM (Perusahaan Umum) Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan, yang note bene tidak mengajukan permohonan apapun kepada Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan, ini telah melanggar azas umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Kepastian Hukum, azas Kecermatan, azas Keadilan dan diluar norma kebiasaan serta menciptakan Preseden yang buruk bagi penyelenggaraan Pemerintah di Republik ini;


13 | P a g e 10. Bahwa kemudian didasarkan surat Permohonan oleh SOETARNO Selaku Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan yang tidak mempunyai legalitas, karena tidak diketahui oleh Pejabat setempat dan saksi-saksi batas serta tidak tercantum ukuran luas dan panjang atas tanah perwatasan (Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah tersebut), sebagaimana telah di-isyaratkan oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, TERGUGAT telah berani melakukan Pengukuran sehingga terbitlah gambar situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan, dengan tanpa dasar apapun selain surat pernyataan sepihak yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama Sdr. SOETARNO tersebut; 11. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan tiba-tiba menguasai tanah hak milik Para Penggugat dengan dalih bahwa Tanah Para Penggugat kembali telah dikuasai oleh Negara; 12. Bahwa TERGUGAT telah membuat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar


14 | P a g e Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan, dengan tidak didasarkan atas ketentuan dan persyaratan sebagaimana lazimnya yang telah ditetapkan dalam undangundang Agraria maupun tentang pendaftaran tanah disamping itu Surat Keputusan Tergugat diatas adalah suatu tindakan sewenang-wenang dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kecermatan diluar norma kebiasaan, kelaziman, serta dapat menciptakan suatu preseden yang buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di-Negara ini; 13. Bahwa terhadap Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan tersebut, Para Penggugat merasa kepentingan dan hak-haknya dirugikan, oleh karena akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut telah dibuat denagn bertentangan dengan asas umum pemerintahan yng baik serta diluar kelaziman dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga kurang mempertimbangkan rasa keadilan dan kesebandingan yang mengakibatkan Para Penggugat dirugikan; 14. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Tergugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang,


15 | P a g e yang berisi tuntutan agar Surat Keputusan Tergugat dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitas dengan alasan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

diluar

kelaziman

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

serta

kurang

mempertimbangkan rasa Keadilan dan Kesebandingan; TENTANG KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 15. Bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan ini adalah berupa surat Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 16. Bahwa dengan demikian Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan


16 | P a g e luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan dengan tanpa alas hak yang sah; 17. Bahwa telah terbukti perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 18. Bahwa telah terbukti penerbitan Objek Sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Setuasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gaja Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan oleh Tergugat dilakukan dengan melawan hukum karena tidak dilandasi alas hak yang sah, tidak teliti dan tidak akurat, sebab di atas tanah yang nyata-nyata hak milik Para Penggugat, telah diterbitkan Sertifikat Objek Sengketa, Akibatnya terjadi kesalahan subjek dan Objek hak atas sengketa a quo hl ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain: a. Asas Kecermatan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tangal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, denga luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan tersebut tidak cermat, karena tidak didukung oleh


17 | P a g e fakta data fisik dan data Yuridis yang akurat, melainkan hanya didasarkan Surat pernyataan sepihak tanpa diketahui oleh Pejabat setempat yang secara hukum seharusnya tidak bisa/dapat digunakan menjadi alas hak guna dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat; b. Asas Kepastian Hukum, yaitu Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Objek Gugatan telah secara nyata mencederai kepentingan hukum Penggugat. Sampai sekarang nyata dan tegas tanah sengketa a quo masih tercatat atas nama orang tua Para Penggugat dan belum pernah diperjual belikan, jika keadaannya seperti ini dibiarkan maka hak-hak seseorang atas tanah menjadi tidak pasti atau tidak ada lagi kepastian hukum. Oleh karenanya kepentingan hukum Para Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah tersebut perlu dilindungi secara hukum; c. Asas Kepatutan, yaitu dengan diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa sebagaimana disebut di atas dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, jelasnya seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa tersebut. Dengan demikian Tergugat secara nyata telah melanggar Asas Kepatutan; d. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu dengan diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa sebagaimana disebut di atas, secara administrasi telah mengacaukan Tertib Penyelenggara Negara;


18 | P a g e PETITUM 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan; 3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut dan Mencoret dari Register buku tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Penggugat

tersebut,

Tergugat

mengajukan

tanggapan/jawabannya dipersidangan tanggal 02 Desember 2014, yang isinya sebagai berikut ; -Dalam Eksepsi. A. GUGAT LAMPAU WAKTU. 1. Menurut pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, bahwa gugatan terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau


19 | P a g e diumumkannya, atau selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan SEMA No.2 Tahun 1991; 2. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 30 Oktober 1996. Yang bearti gugatan Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2014, adalah sudah jelas telah lampau atau lewat waktu, apabila Para Penggugat selaku pihak yang dituju KTUN tersebut; 3. Bahwa Mengingat Para Penggugat adalah bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka berlakulah SEMA No.2 Tahun 1991, yaitu tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengetahui Keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan; 4. Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan melalui PTUN Samarinda, ternyata telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Mei 2014 yang terdafar dalam register perkara Nomor : 15 / Pdt.G / 2014 / pn. Trk., dimana dalam posita gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Kota Tarakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No.5 Tahun 1996, yang dalam in casu sebagai Obyek Sengketa; 5. Bahwa dengan memperhatiakan dalil posita diatas, maka terbukti bahwa Para Penggugat sesungguhnya jauh hari sebelum memasukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tarakan telah mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, atau setidak-tidaknya sejak tanggal 12 Mei 2014 yaitu


20 | P a g e sejak dimasukkannya gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diberikan oleh Undang-Undang hanya sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014; Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 16 Oktober 2014 tersebut adalah jelas-jelas telah lampau atau lewat waktu; B. GUGATAN PREMATUR. 1. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut menurut hemat Tergugat, apabila dipandang dari sudut kepentingan adalah telah lewat atau lampau waktu sebagaimana diuraikan diatas, sementara apabila dipandang dari sudut siapa yang paling berhak atas lahan atau lokasi Obyek Sengketa adalah merupakan gugatan yang terlalu dini atau prematur; 2. Bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tarakan adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang siapa pemilik yang sah atas lokasi atau lahan yang diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No.5 tahun 1996 tersebut; 3. Bahwa sebagaimana diketahui, Obyek Sengketa tersebut adalah atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan, yang nota bene adalah selaku Tergugat I dalam perkara No.15/Pdt.G/2014/PN.Trk., tersebut, sementara Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai Tergugat III; 4. Bahwa perkembangan pemeriksaan perkara pada pengadilan Negeri Tarakan sampai dengan saat gugatan ini diajukan tanggal 16 Oktober 2014, masih dalam tahap sidang pembuktian, artinya belum ada kepastian atau keputusan apakah para Penggugat yang berhak atas lokasi/tanah Obyek Sengketa atau justru Perum Prasarana Perikanan Samudera yang paling berhak atas lokasi Obyek Sengketa;


21 | P a g e 5. Bahwa dengan memperhatiakn uraian diatas, maka seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut harus diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti dan siapa yang paling berhak atas lokasi Obyek Sengketa tersebut; Dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan yang prematur; 6. Dengan memperhatikan seluruh uraian eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); Demikian Ekspesi Tergugat, apabila Majelis berpendapat lain dan ingin melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka tergugat akan memberikan Jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara. 1. Mohon dicatat bahwa, semua uraian Jawaban Tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini; 2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Oktober 2014 tersebut, kecuali terhadap dalil Para Penggugat yang apabila dengan tegas diakui oleh Tergugat; 3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 posita gugatan, menurut hemat Tergugat tidak perlu ditanggapi, karena masih menyangkut silsilah kewarisan dari almarhum Muhamad Idris, sementara terhadap posita gugatan angka 4 tidak ada kaitannya dengan Tergugat sehingga patut untuk dikesampingkan;


22 | P a g e 4. Bahwa benar, Sdr. SOETARNO,B.Sc., selaku Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan pada tanggal 23 Maret 1995 telah mengajukan ijin Hak Pengelolaan (HPL) kepada Tergugat, dan menurut hemat Tergugat permohonan yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelabuhan perikanan pantai Tarakan tersebut tidak harus ada ijin dari para Penggugat, karena sesuai data yang ada pada kantor Tergugat bahwa lahan yang dimohonkan Hak Pengelolaan tersebut adalah bukan lahan milik Para Penggugat, melainkan lahan atau tanah negara yang dalam penguasaan Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan, sehingga dalil posita gugatan pada angka 5 tersebut harus dikesampingkan; 5. Bahwa Tergugat tidak serta merta menerbitkan Obyek Sengketa sesuai permohonan yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan, melainkan tetap melalui tahapan dan proses serta prosedur sesuai yang digaris oleh ketentuan yang berlaku untuk itu, dan semua tahapan, proses dan prosedur untuk menerbitkan Hak Pengelolaan tersebut telah dijalankan dengan baik oleh Tergugat, sehingga produk yang diterbitkan adalah tidak cacat dan sah menurut hukum; Dengan demikian dalil Para Penggugat pada angka 6 dan 7 posita gugatan harus ditolak; 6. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. SOETARNO, B.Sc selaku Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan adalah bukan satu-satunya alas hak yang digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa, tetapi masih banyak data lain yang menunjang bisa diterbitkannya Hak Pengelolaan tersebut, antara lain : 6.1.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 02/BPN16/UM-02/I-1991 tanggal 10 Januari 1991 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian tanah seluas : 14,5 ha untuk Pelabuhan Perikanan Pantai;


23 | P a g e 6.2.Surat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim Nomor : 560/347/PBN-16/1991 tanggal 27 April 1991, perihal permohonan Hak Pengelolaan atas tanah negara dapat ditindak lanjuti dengan menghubungi kantor pertanahan setempat; 6.3.Surat Dinas Perikanan Provinsi Dati I Kaltim kepada Kepala Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan Nomor : D.1/593.6/617/91.K tanggal 27 Mei 1991 Permohonan Hak Pengelolaan atas tanah negara dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Badan Petanahan Nasional Tingkat II; 6.4.Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 311/RPT.CR/1994 tanggal 16 Deseber 1994; 6.5.Surat Penguasaan Tanah tanggal 23 Maret 1995 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan; 6.6.SK

Menteri

Negara

Agraria/Kepala

Badan

Pertanahan

Nasioanl

Nomor

:

21/HPL/BPN/96 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan; 7. Bahwa dengan memperhatiakan uraian pada butir 5 dan 6 Jawaban diatas, maka sudah sepatutnya dalil Para Penggugat pada angka 8, 9 dan 10 posita gugatan tersebut harus dikesampingkan, demikian juga dalil posita gugatan angka 11 juga harus ditolak karena lahan atau lokasi yang diterbitkan Obyek Sengketa tersebut bukan milik Para Penggugat; 8. Bahwa dengan memperhatiakan uraian Jawaban Tergugat pada butir 4, 5, 6 dan 7 diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka menerbitkan Hak Pengelolaan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, adalah sudah tepat dan benar dan dilakukan sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku untuk itu, dan oleh karena itu tindakan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan kesewenang-wenangan atau perbutan


24 | P a g e melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, sehingga produk yang diterbitkan adalah sah menurut hukum; Dengan demikian dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka perkenankanlah Tergugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan : DALAM EKSEPSI 

Menerima ekspesi Tergugat untuk seluruhnya;



Menyatakan gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Oktober 2014 adalah lewat waktu maupun merupakan gugatan yang prematur;



Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA 

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini telah diajukan permohonan oleh

Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia melalui kuasanya bernama Aryo Dewandanu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 022/DIR.B/VII/2014 pada tanggal 05 Desember 2014 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 29/G.TUN/2014/P.TUN.Smd, guna membela hak-haknya sebagai pemegang dan pemilik sertifikat objek sengketa;


25 | P a g e Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia melalui kuasanya tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 09 Desember 2014 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mendudukkan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 Desember 2014, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; A. DALAM EKSEPSI 1. KEWENANGAN a) Bahwa perlu diketahui Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor 2515/1996 tanggal 15 Oktober 1996, terletak (dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan, (sekarang) Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 M2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan, adalah sebagai tanda bukti hak berupa sertipikat yang diberikan kepada Perum PrasaranaPerikanan Samudera Cabang Tarakan berdasarkan atau merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 21/HPL/BPN/96 tanggal 7 Februari 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan Atas Tanah di Kabupaten Bulungan;


26 | P a g e b) Bahwa sesungguhnya objek sengketa yang PENGGUGAT ajukan bukanlah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Tahun1996 tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor2515/1996 tanggal 15 Oktober 1996, terletak (dahulu) Desa Karang anyar Kacamatan Tarakan Kabupaten Bulungan, (sekarang) Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 M2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan

namun

seharusnya

adalah

Keputusan

Menteri

Negara

Agraria/KepalaBadan Pertahanan Nasional Nomor 21/HPL/BPN/96 tanggal 7 Februari 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan Atas Tanah di Kabupaten Bulungan ; c) Bahwa oleh karena objek sengketa seharusnya adalah Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan nasional Nomor 21/HPL/BPN/96 tanggal 7 Februari 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan Atas Tanah di Kabupaten Bulungan, maka gugatanyang PENGGUGAT ajukan sebenarnya bukan kepada (dahulu)Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bulungan, (sekarang) Kepala Kantor Pertahanan Kota Tarakan, namun kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional; d) Bahwa oleh karena gugatan yang PENGGUGAT ajukan sebenarnya kepada Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertahanan Nasional, maka pengadilan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakartadan oleh karenanya demi kepastian hukum sudah


27 | P a g e selakyaknya jika Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a qou; 2. GUGATAN MELEWATI WAKTU a) Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan terhadapKeputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya, atau selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebtu berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 ; b) Bahwa objek sengketa dibukukan dan diterbitkan oleh (dahulu) Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bulungan, (sekarang) Kepala Kantor Pertahanan Kota Tarakan pada tanggal 30 Oktober 1996, maka apabila PENGGUGAT selaku pihak yang dituju oleh (dahulu) Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bulungan, (sekarang) Kepala Kantor Pertahanan Kota Tarakan, berarti gugatan PENGGUGAT yang diterima di Kepaniteraaan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2014 adalah sudah sangat jelas telah melewati waktu ; c) Bahwa mengingat PENGGUGAT adalah bukan pihak yang dituju oleh (dahulu) Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bulungan, (sekarang) Kepala Kantor Pertahanan Kota Tarakan, maka berlakulah SEMA Nomor 2 Tahun 1991, yaitu tenggang waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak PENGGUGAT mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan merasa kepentingan PENGGUGAT dirugikan;


28 | P a g e d) Bahwa PENGGUGAT sebelum mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ternyata telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Mei 2014 yang terdaftar dalam register perkara

Nomor

15/Pdt.G/2014/PN.Trk.,

dimana

dalam

positagugatan

PENGGUGAT telah mendalilkan (dahulu) Kepala Kantor Pertahanan Kota Tarakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Tahun 1996, yang dalam in casu sebagai objek sengketa ; e) Bahwa dengan memperhatikan dalil posita di atas, maka terbukti PENGGUGAT sesungguhnya jauh hari sebelum memasukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tarakan telah mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, atau setidaktidaknyasejak tanggal 12 Mei 2014, yaitu sejak dimasukannya gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun SEMA Nomor 2 Tahun 1991 hanya sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014, dengan demikian gugatan PENGGUGAT yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2014 tersebut sangat jelas telah melewati waktu; 3. GUGATAN PREMATEUR a) Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah merupakan gugatan yang terlalu dini atau premateur, karena sebelumnya PENGGUGAT telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tarakan yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap persidangan yang


29 | P a g e artinya belum ada kepastian hukum yang tetap apakah PENGGUGAT yang berhak atas objek sengketa atau Perum Perikanan Indonesia yang berhak atas objek sengketa; b) Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah premateur karena PENGGUGAT menurut hukum belum pasti yang memiliki objek sengketa berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadialan Negeri Tarakan, maka gugatan perkara a quo harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard); B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan dalam eksepsi, dianggap telah diulang kembali dalam pokok perkara ini;------------------------------------2. Bahwa TERGUGAT II INTERNENSI menyangkal setiap dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali atas dalil yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;-------------------------------------------------------------------3. Bahwa terkait dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI menyampaikan bantahan sebagai berikut;-------------------------------------------------------a) Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam halaman 5 (lima) dan halaman 6 (enam) yang menerangkan tentang silsilah ahli waris PENGGUGAT tidak ada hubungan dengan TERGUGAT II INTERVENSI dan tentang ahli waris tersebut merupakan yurisdiksi absolut PENGADILAN AGAMA;--------------------------------------------------------------------------------------b) Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 10 (sepuluh) dalam halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 9 (sembilan) yang


30 | P a g e menjadi dasar kepemilikan PENGGUGAT dalam gugatan ini adalah tidak jelas dan menyesatkan karena PENGGUGAT sudah mengetahui bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah meguasai lahan sengketa dan mengetahuiadanya sertifikat atas lahan tersebut yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Tahun 1996 tanggal Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor 2515/1996 tanggal 15 Oktober 1996, terletak (dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan, (sekarang) Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan, (sekarang) Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan , dengan luas 145.000 M2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan, sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT sendiri pada dalil angka 7 (tujuh)halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan), dalil angka 11 (sebelas) halaman 9 (sembilan), dan dalil angka 18 (delapan belas) halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 12 (dua belas);---c) Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) sampai dengan angka 10 (sepuluh) dalam halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 9 (Sembilan) tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kabur (obscuur libel). Karena alasan berikut:(1) Sdr. Soetarno, B.Sc., selaku Kepala kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan pada tanggal 23 Maret 1995 telah mengajukan izin Hak Pengelolaan (HPL) kepada TERGUGAT 1 dan menurut pendapat TERGUGAT II INTERVENSI pemohonan yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan pada tanggal 23 Maret 1995 tidak harus dapat / ada izin dari PENGGUGAT karena lahan yang di mohonkan Hak Pengelolaan


31 | P a g e (HPL) tersebut adalah bukan lahan milikn PENGGUGAT melainkan lahan Negara;------------------------------------------------------------------------------------(2) Sdr. Soetarno, B. Sc., selaku Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan pantai Tarakan yang merupakan bagian dari TERGUGAT II INTERVENSI dalam hal menerima Hak Pengelolaan Atas Nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan Atas Nama di Kabupaten Bulungan, berupa tanda bukti Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 15 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor 2515/1996 tanggal 15 Oktober 1996, terletak (dahulu) Desa Karang Anyar

Kecamatan Tarakan kabupaten

Bulungan, (sekarang) Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kacamatan Tarakan, telah menjalani atau telah sesuai prosedur berdasarkan peraturan hukum yang berlaku sehingga sah secara hukum. Hal tersebut berdasarkan :--(a) Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia {d.h. Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera} untuk pertama kali dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera; (b) Pasal 3 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera dinyatakan bahwa Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan penguasaan pelabuhanpelabuhan perikanan dan salah satunya pelabuhan perikanan yang berada di Tarakan;


32 | P a g e (c) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera dinyatakan bahwa besarnya modal Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pertanian dan Departemen keuangan; (d) Sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, maka berdasarkan: i.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK.013/1992 tanggal 13 Juli 1992 tentang Penetapan Modal Awal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera;-

ii. Berita Acara Serah Terima Aset Sebagai Modal Awal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Nomor PL.430 /S4. 724/92K tanggal 15 September 1992, pada lampiran halaman 9 (sembilan), telah dinyatakan bahwa tanah seluas 20.000 M2 di Pelabuhan Perikanan

Pantai Tarakan adalah termasuk aset yang

diserahterimakan dari Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian kepada Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesi;iii. Kemudian dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertahanan Nasional Nomor 21/HPL/BPN/96 tanggal 7 Febuari 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan Atas Tanah di Kabupaten


33 | P a g e Bulungan, Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia diberikan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah seluas 145.000 M2 oleh Menteri Negara Agraria/Kepada Badan pertahanan Nasional; (e) Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1996 diterbitkan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 Tahun 1996, Gambar Situasi Nomor 2515/1996 tanggal 15 Oktober 1996, terletak (dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan, (sekarang) Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 M2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan; d) Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 11 (sebelas) dalam halaman 9 (sembilan), serta angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) dalam halaman 10 (sepuluh) mengenai kerugian adalah tidak jelasdan tidak memiliki dasar hukum sehingga harus dikesampingkan karena tanpa pertimbangan hukum yang pasti; Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan diatas,TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang pada pokonya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI; 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maupun gugatan melewati waktu dan gugatan premateur;


34 | P a g e 3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya; 4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 02 Desember 2014 dan tanggal 17 Desember 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara lisan masing-masing pada persidangan tanggal 02 Desember 2014 dan 17 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, yang perinciannya sebagai berikut ; 1. P-1 Fotocopy Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 5 Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur; 2. P-2 Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan, Soetarno, B.Sc., tertanggal 23 Maret 1995; 3. P-3 Fotocopy Perjanjian Pemanfaatan Tanah di Pelabuhan Perikanan Tarakan Secara Pinjam Pakai Antara Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera dengan

Pemerintah

Kota

Tarakan

Kalimantan

014/PPPS/DIR.A/XII/2011 Nomor 032/651.A/PPPKA;


Timur,

Nomor

35 | P a g e 4. P-4 Fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 5. P-5 Fotocopy Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 kepada Para Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, dibuat di Jakarta tertanggal 14 Oktober 1999; 6. P-6 Fotocopy Surat Walikota Tarakan Nomor 30/104/UM/IX/1999 Perihal Penyerahan Asset Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian, tertanggal 28 September 1999; 7. P-7 Fotocopy sesuai asli-nya Daftar Bukti Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur) dalam perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Trk, dibuat di Tarakan tertanggal 06 Oktober 2014; 8. P-8 Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keterangan antara Hadji Moehd Saat, Manhalimah Igar, dan Nurung, dibuat di Tarakan tertanggal 5 April 1971; 9. P-9 Fotocopy sesuai asli-nya Surat PernyataanKesaksian antara Haji Moch Saad Selayung dan Igar (Man Halimah), dibuat di Tarakan tertanggal 21 Nopember 1980; 10. P-10 Fotocopy sesuai legesSurat Keterangan Kematian Nomor 474.3/37/PEM/VIII/2013 atas nama Muhamad Idris, dibuat di Tarakan tertanggal 12 Agustus 2013; 11. P-11 Fotocopy sesuai legesSurat Keterangan Kematian Nomor 474.3/38/PEM/VIII/2013 atas nama HJ. Kanik, dibuat di Tarakan tertanggal 12 Agustus 2013;


36 | P a g e 12. P-12 Fotocopy sesuai legesSurat Keterangan Kematian Nomor 474.3/10/PEM-III/2014 atas nama Syamsuddin Idris, dibuat di Tarakan tertanggal 18Maret 2014; 13. P-13 Fotocopy sesuai asli-nya Surat Pernyataan Kesepakatan antara Hermanto dan Muchtar Idris, dibuat di Tarakan tertanggal 16 Maret 1987; 14. P-14 Fotocopy sesuai leges Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/06/PEM-III/2014 atas nama Drs. Bambang Irawan, dibuat di Tarakan tertanggal 19 Maret 2014; 15. P-15 Fotocopy sesuai hasil scan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/007/PEMIII/2014 atas nama Drs. Bambang Irawan, dibuat di Tarakan tertanggal 18 Maret 2014; 16. P-16 Fotocopy sesuai asli-nya Surat Mochtar Idris perihal Keberatan atas bangunan Pabrik Es PT Samarinda Cendana Cold Storage Cab Tarakan yang ditujukan kepada Camat Tarakan Barat, dibuat di Tarakan tertanggal 23Februari1987; 17. P-17 Fotocopy sesuai hasil scan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan di Tanjung Selor Nomor 593.82/818/AGR perihal Keberatan atas bangunan Pabrik Es PT Samarinda Cendana Cold Storage Cab Tarakan yang ditujukan kepada Camat Tarakan Barat, dibuat di Tanjung Selor tertanggal 19 Maret 1987; 18. P-18 Fotocopy Surat H. Mochtar Basry Idris perihal Teguran atas penghentian kegiatan Sewa-menyewa tanah sekaligus pengembalian tanah kepada pemilik yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pelabuhan Khusus Tengkayu II Pemerintah Kota Tarakan, dibuat di Tarakan tertanggal 2 September 2003; 19. P-19 Fotocopy Surat H. Mochtar Basry Idris perihal Teguran atas penghentian kegiatan Sewa-menyewa tanah sekaligus pengembalian tanah kepada pemilik yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Pengelola Pelabuhan Khusus Tengkayu II Pemerintah Kota Tarakan, dibuat di Tarakan tertanggal 30 September 2003;;


37 | P a g e 20. P-20 Fotocopy sesuai asli-nya SuratCamat Tarakan Barat perihal Keberatan atas bangunan Pabrik Es PT Samarinda Cendana Cold Storage Cab Tarakan yang ditujukan kepada Camat Tarakan Barat, dibuat di Tarakan tertanggal 18Mei 1987; 21. P-21 Fotocopy sesuai asli-nya Tanda Bukti Lapor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tarakan Nomor TBL/352/X/2014/KLTIM/RES TRIK, dibuat di Tarakan tertanggal 21 Oktober 2014; 22. P-22 Fotocopy Surat Addendum Perjanjian Kerjasam Antara Pemerintah Kota Tarakan Dengan PT. Sabindo Raya Gemilang tentang Perjanjian Sewa Menyewa Aset Kekayaan Daerah Pelabuhan Tengkayu II Tarakan Nomor 503/22-KS/Diskan Nomor 09/SRG/X/2012 antara H. Udin Hianggio dan Andry Yosep; 23. P-23 Fotocopy Surat Perum Prasarana Perikanan Samudera Nomor S-103/Dir.A/II/2011 perihal Tindaklanjut Penyelesaian Penghapusan Aktiva Tetap Milik Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan, yang ditujukan kepada Walikota Pemerintah Kota Tarakan, tertanggal 23 Februari 2011 24. P.24 foto copy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tarakan Nomor: 15/Pdt.G/2014/PN.Tar antara H. Mochtar Basry Idris,dkk melawan Perum Prasarana Perikanan Samudra, Cabang Tarakan; 25. P.25 foto copy Peta Lokasi obyek sengketa dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Klas IB Tarakan Nomor: 15/Pdt.G/2014/PN.Tar antara H. Mochtar Basry Idris,dkk melawan Perum Prasarana Perikanan Samudra, Cabang Tarakan, yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 13 Oktober 2014; 26. P.26 foto copy akte sewa menyewa asset kekayaan daerah Pelabuhan Tengkayu II Tarakan Nomor: 503/154/DISKAN Nomor: 01/BMA-TRK/IV/2011, tanggal 1 Februari 2011


38 | P a g e antaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tarakan dengan UD. Berkat Mulia Abadi; 27. P.27 foto copy sesuai aslinya Foto-foto lokasi kelong para Penggugat yang sekarang menjadi Pelabuhan Tengkayu II Kota Tarakan; 28. P.28 Foto copy sesuai aslinya akte-akte pelepasan tanah perwatasan milik para penggugat kepada: 1. Dilepaskan berdasarkan akte Notaris No. 0070/DD/2002 tanggal 26 Januari 2002 kepada Mohammad Soeprapto,SH selaku Direktur PT. Minanusa Aurora Ikatama seluas 100 M X 78 M dan telah diwaarmerking oleh Notaris Darmawin Dahram,SH; 2. Dilepaskan kepada Mohammad Soeprapto,SH. Selaku Direktur PT. Minanusa Aurora Ikatama berkedudukan di Tarakan seluas 4.800 M2 ( 60 X 80 M), sesuai dengan surat pengikat untuk jual beli tanggal 26 Maret 2002, dan telah diwaarmerking oleh Notaris Darmawain Dahram,SH. Dengan No. 0228/DD/2002 tanggal 08 April 2002; 29. P-29 Foto Copy sesuaim aslinya Surat Keterangan No. 01/I/MMA/2015, tertanggal 17 Januari 2015 dari Direktur PT. Mustika Minanusa Aurora (Sdr Wellyono Hiu), yang menyatakan bahwa benar PT. Mustika Minanusa Aurora memperoleh lahan berdasarkan pelepasan dari Mochtar Basri Idris sebagaimana pelepasan yang tertuang dalam bukti P-28 dan sekarang telah bersertifikat Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; ----------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat mengajukan dengan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi fakta;----------------------------Menimbang Ahli dari Para Penggugat bernama : YAHYA AHMAD ZEIN,SH.,MH dibawah sumpah menerangkan pokok-pokok pikirannya sesuai keahliannya sebagai berikut:


39 | P a g e 1. Kebijakan politik Hukum Agraria sebagaimana tercantum dalam undang undang pokok agrarian itu berorientasi kepada menentang kapitalisme yang melahirkan koloniaisme yang menyebabkan penghisapan manusia atas manusia yang lain, selain itu undang undang pokok agraria menentang sosialisme yang meniadakan hak-hak individual atas tanah itu, sehingga dalam kontek ini hak individu atas tanah itu sesungguhnya dilindungi secara hukum. Politik agrarian yang terkandung dalam undang-undang pokok agrarian tahun 1960 adalah politik populisme yang mengakui hak individu atas tanah, namun hak itu juga memiliki fungsi social melalui prinsipo hak menguasai oleh Negara. Pemerintah mengatur agar tanah tanah dapat digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD 1945; 2. Pelanggaran hukum oleh pemerintah itu salah satunya adalah pada saat penguasa itu mengenyampingkan hukum dan saat pemerintah mengesampingan prosedur hukum, dalam kontek pertanyaan penggugat sudah jelas kalau sertifikat itu terbit tidak berdasar prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan, sudah pasti sertifikat itu bisa dibatalkan karena tidak memenui prinsip prinsip sebagaimana yang ada dalam ketentuan perundang undangan, sehingga menurut ahli ada ruang bahwa hak hak individu yang diakui secara hukum menurut undang undang pokok agrarian dilanggar oleh Pemerintah; 3. Pada dasarnya hak pengelolaan itu adalah kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak yang meliputi, 1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, 2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usaha, 3. Menyerahkan bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak itu, terkait dengan hak pengelolaan ini juga harus tunduk pada PP. No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, ahli menggunakan PP. 10 tahun 1961 karena sertifikat


40 | P a g e ini terbit tahun 1996 sehingga tidak mungkin memberlakukan PP. No. 24 tahun 1997 untuk berlaku surut, Dalam PP. No. 10 tahun 1961 itu menyebutkan bahwa dalam prosedur terbitnya sertifikat salah satu hal yang penting diperhatikan adalah selain uraian letak tanah, juga uraian tentang keadaan tanah, luas tanah, dan orang-orang yang menunjukkan batasbatasnya sehingga apakah ada hak masyarakat atau warganegara didalamnya,jadi jika sertifikat terbit karena pernyataan sepihak itu sesungguhnya sudah keluar dariu kontek PP. No. 10 tahun 1961; 4. Bahwa dalam perspektif hukum administrasi Negara, prosedur sangat penting dan prosedur itu dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, kalau prosedur itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka disitulah ada ruang pelanggaran terhadap hak hak masyarakat dalam kontek ini, adalah hak atas tanah yang kemudian terbit sertifikat tersebut, sehingga prosedur itu menjadi salah satu hal yang penting bagaimana keputusan itu dikeluarkan, apakah keputusan itu bertentangan dengan peraturan perundangan atau AAUPB, artinya secara normative sudah menjadi ketentuan yang tidak boleh tidak di indahkan dan secara filosofis prosedur itu sangat penting karena dalam hukum adminstrasi pemerintah ini menjalankan tatanan sehingga bagaimana jika ada keputusan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur atau tatanan tentu ini akan terjadi penyalah gunaan kekuasaan atau bahkan tindakan sewenang wenang dari pejabat TUN; 5. Jika ada kebijkan pemerintah pusat, padahal ada hirarki yang tidak diketahui oleh Pejabat Daerah itu akan menjadi preseden buruk; 6. Fungsi social tanah itu sangat dominan tetapi hendaknya tidak mengabaikan hak individual seperti dengan cara mengganti rugi; 7. Hak menguasai oleh Negara bisa dialihkan kepada pihak lain, artinya Negara bisa


41 | P a g e menyerahkan hak itu kepada instansi ataupun orang, tetapi dalam memberikannya Negara tidak boleh melanggar hak-hak individu yang lain atau mengenyampingkan hak orang lain sehingga tidak melahirkan tidakan sewenang-wenang oleh Negara; 8. Persoalan Keputusan Tata Usaha Negara maka pengajuan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam memberikan hak Negara tidak boleh melanggar hak-hak yang sudah ada, dan dalam hal ini warga bisa menggugat keduanya, kerugiannya bisa digugat di Pengadilan Perdata; 9. Pengertian uraian keadaan tanah itu harus komprehensif, seperti dalam penelitian lapangan ditemukan ada hak orang lain yang ada didalamnya atau tidak; 10. Diatas tanah itu ada hak hak seperti hak adat, GS, Surat ijin mmenggarap tanah Negara, hak berdasar PPAT, maka Negara harus memperhatikan sebelum menerbitkan hak kepada orang lain; 11. Pengaturan tentang individu sebagai warganegara bisa memiliki hak atas laut atau sungai dan apa itu Secara yuridis formal belum ada, tetapi secara normative filosofis, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga penguasaan oleh Negara bisa dialihkan kepada rakyat atau individu seperti penguasaan tanah; Selanjutnya Saksi kedua Fakta pertama bernama : H. ABDULLAH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut : -

Bahwa Saksi Tahu yaitu tajakan kelong atau alat tangkap ikan tradisional orang tidung di pantai karang rejo;

-

Bahwa saksi tinggal Di desa Karang Rejo Pantai, kira-kira 1 KM dengan tanah obyek sengketa;


42 | P a g e -

Bahwa saksi tahu saksi tahu tajakan kelong itu milik

pak mochtar Idris dan itu turun

menurun dari pak Idris ke anaknya; -

Bahwa saksi Pernah lihat tanjakan kelong itu kira-kira tahun 70 an;

-

Bahwa saksi tahu ada pelabuhan Karang Rejo?

-

Bahwa saksi tahu kelong pak Idris itu Mulai dari kedalaman air laut 2 meter sampai ke bibir pantai sampai masjid masih kelong pak idris;

-

Bahwa saksi tidak ingat lag kapan terakhir ke Kelong

-

Bahwa saksi tahu antara antar Kelong batasnya ya hanya 200 M sebelah 200 M ke sebelah;

-

Bahwa saksi tahu kalau di dipelabuhan perikanan dan hutan mangroef itu dulu ada kelong kelong Ya ada kelong milik H. Idris dan saksi tahunya dari pak Idris;

-

Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Karang Rejo

-

Bahwa saksi tahu bahwa Kelong pak Idris lebih dahulu disbanding Jembatan

-

Bahwa saksi tahu bahwa Kelong dimiliki Pak Idris sejak turun temurun

-

Bahwa Saksi mengatakan itu kelong pak Idris dan sekarang ada rumah-rumah dan jembatan;

-

Bahwa saksi tahu bahwa Tidak ada ukuran luas dulu 200 M ke sebelah 200 M ke sebelah;

-

Bahwa saksi tahu luas kelong Dari hutan bakau sampai setinggi badan orang dewasa;

-

Bahwa saksi tahu kalau kelong itu dimiliki oleh seseorang karena Buktinya itu disaksikan oleh sesepuh orang tidung;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kelong Pak Idris

-

Bahwa orang tua saksi punya Kelon yang dipinjam dari Pak Idris

-

BahwaSaksi tidak tahu kalau ada kelong selain punya pak Idris

-

Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada Pelabuhan karena dulu itu kelong-kelong pak Idris;


43 | P a g e -

Bahwa tahu kalau Kelong itu diatas tanah, ketika air laut pasang kelong itu berada di air sampai kedalaman diatas badan orang dewasa;

-

Bahwa saksi tahu kalau pak Idris memiliki

7 (tujuh) tajakan kelong;

-

Bahwa saksi tahu kalau Kelong tersebut berhenti sejak ada jembatan

-

Saksi tidak ingat kapan jembatan dibangun

Saksi Kedua bernama : M. KASIM RIDUAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Saksi tahun tahu ada gugatan sehubungan lahan pak Muchtar Idris;

-

Bahwa saksi kenal pak Muchtar Idris Kenal karena saksi dulu lurah Karang Rejo;

-

Bahwa Saksi tahu bahwa seluruh hutan mangroef dan berada di Karang Rejo berbatasan dengan Karang Anyar pantai;

-

Bahwa Saksi tahu luas lokasi sertipikat yakni, luasnya 14,5 Ha;

-

Bahwa saksi menjadi Lurah Karang Rejo Sejak tahun 2000 sampai tahun 2005;

-

Bahwa Jembatan beton itu yang

pemkot dan yang menyewakan rumah-rumah itu, dan

hutan mangrove itu sekarang dikelola oleh Dinas Pariwisata; -

Bahwa saksi selama jadi lurah tidak ada yang mengurus surat terkait lokasi

-

Bahwa saksi dan terhadap pemkot saksi tidak tahu apa membeli dari pak Idris atau tidak;

-

Bahwa saksi Pernah tanah pak Idris diluar tanah yang dipersoalkan sekarang, kepada PT. Mustika yang sekarang digunakan sebagai pabrik pengumpul udang;

-

Bahwa saksi ikut mengukur 14,5 Ha tanah pak Idris itu diukur karena katanya diserobot orang;

-

Bahwa saksi tahu kalau Jembatan masuk wilayah Karang rejo


44 | P a g e -

Bahwa saksi tahu ketika tanah dilepaskan PT Mustika belum ada patok Beton

-

Bahwa Saksi tidak tahu aka nada pembangunan dan tidak tahu ada penerbitan sertifikat

-

Bahwa saksi tahu kalau PT. Mustika lebih dulu beroperasi dibanding berdirinya jembatan

-

Bahwa saksi sebelum jadi Lurah bekerja di Tarakan Barat

-

Bahwa saksi tahu bahwa Dulu sebelum pemekaran tahun 1996, ada Karang Rejo Karang Balik, Pelabuhan itu ada di Karang Rejo Karang Balik yang sekarang bernama Karag Rejo;

-

Bahwa saksi tahu Pak Mokhtar Idris melepaskan tanahnya Pada tahun 2000 sebelum saksi jadi lurah dan saksi ikut menyaksikan;

-

Bahwa saksi tahu bahwa Sebelum ada pemekaran tahun 1996, hutan mangrove itu Masuk Karang Rejo Karang Balik yang sekarang karang Rejo sedangkan karang anyar tidak masuk obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yang perinciannya sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------1. T-1 Foto Copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Pengelolaan No.5, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur; 2. T-2 Foto Copy sesuai aslinya Gambar Situasi Nomor: 2515/1996, nama Pemohon Perushaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudra Cabang Tarakan; 3. T-3 Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 21/HPL/BPN/96 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum Parsarana Perikanan Samudra Cabang Tarakan, atas tanah di kabupaten Bulunga;


45 | P a g e 4.

T-4 Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan, tertanggal 23 Maret 1995;

5.

T-5 Foto Copy sesuai aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah (Constatering Repport) Nomor: 311/RPT-CR/1994, tanggal 16 desember 1994;

6.

T-6 Foto Copy sesuai aslinya Surat Permohonan untuk mendapatkan Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan TK. I Kalimantan Timur melalui Kepala Kantor Pertanhan Tingkat II Bulungan di Tanjung Selor, tertanggal 14 Desember 1994;

7.

T-7 Foto Copy sesuai aslinya Salinan Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 02/BPN-16/UM-02/I-1991 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelan Tanah seluas ± 14,5 HA di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Administratif Tarakan Kabupaten Bulungan untuk Pelabuhan Perikanan Pantai kepada Direktorat Jenderal Perikanan

8.

T-8 foto copy gugatan perdata Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13 Mei 2014;

9.

T-9 Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Permohonan Banding perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2014/PN.Tar, yang diajukan oleh kuasa Pemohon Banding pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya

dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -------------------Menimbang, Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat mengajukan dengan 1 (satu) orang ahli bernama : SUPA’AT, SH, dibawah sumpah menerangkan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :


46 | P a g e 1. Bahwa Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1999, dalam permohonan hak mensyaratkan adanya data fisik dan data yuridis, data fisik yaitu mengenai bidang tanah yang dimohon sedangkan data yuridis yaitu mengenai subyek dan kelengkapan alas hak yang dimohon seperti riwayat tanahnya jika sudah lengkap permohonan akan diproses, permohonan hak diajukan setelah membayar dilakukan pengukuran, hasilnya ditanda tangani saksi batas, lurah dan pejabat setempat dan apabila tidak ada yang keberatan dari hasil pengukuran dibuatkan gambar situasi, dengan GS dan peta bidang ini akan terbit sertifikat; Terhadap permohonan hak atas tanah oleh Instansi itu dikecualikan atau diatur tersendiri, walaupun tidak ada data pembebasan tanahnya bisa dibuatkan pernyataan menguasai tanah; Jika pemohonnya hak diajukan BUMN pusat,

Sepanjang ada

pendelegasian ke bawah bisa jika tidak ada pendelegasian akan terbit atas nama Induknya di pusat; 2. Bahwa tentang bawatas waktu mengajukan gugatan, apa tidak ada batas waktunya didalam mengajukan gugatan Sudah diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 pasal 31 ayat 2, batas waktunya adalah 5 tahun setelah terbit sertifikat; 3. Bahwa Terkait permohonan untuk pemerintah, BUMN, apabila suratnya tidak lengkap asalkan tidak ada sengketa akan diproses, dan jika nanti ada sengketa proses akan dipending menunggu proses pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; 4. Bahwa Dalam mengajukan permohonan harus ada data fisik dan data yuridis, untuk instansi bisa diproses itu diatur Surat Edaran No. 500 tahun 1992;jika permohonan diajukan sebelum maka Sebelum tahun 1992 tidak bisa diprediksi


47 | P a g e 5. Bahwa Jika tida ada data fisik dan data yuridis harus ada data primer sperti pengakuan pihak ketiga seperti saksi batas, RT dan Lurah bisa dijadikan alas hak dan dilakukan uji materi dilapangan seperti pengukuran; 6. Bahwa jika alas haknya berupa surat pernyataan menguasai tanah dan tidak ada saksi batasnya maupun batas-batasnya dan tidak diketahui pejabat setempat seperti RT dan Lurahmaka tidak bisa karena harus ada saksi-saksi batasnya; 7. Bahwa terhadap surat pernyataan menguasai tanah yang didalamnya tanpa

menyebutkan

luas, saksi-saksi batas dan tidak diketahui pejabat setempat maka Sebelum terbit sertifikat ada gambar ukur hasil dari pengukuran dan dalam berita acara pengukuran ada tandatangan saksi batas kanan kiri dan dibenarkan oleh RT dan diketahui oleh lurah setempat; 8. Bahwa apabila di dalam sertifikat itu hanya dikutip dari permohonan yang diajukan maka Dikutip itu bisa jika datanya hilang tetapi jika dilapangan dilakukan pengukuran tidak perlu kata-kata dikutip; 9. Bahwa

PP No. 10 tahun 1961 dirubah oleh PP No. 7 tahun 1999 dimana dalam PP yang

baru tersebut dirubah menjadi sarat sarat pendaftaran tanah dan dalam PP itu mensyaratkan adanya data fisik dan data yuridis; apabila data yuridis tidak diketahui oleh lurah maka Sepanjang dibuat pejabat setempat dan didukung saksi batasnya bisa, tetapi jika tidak ada tidak mungkin terbit sertifikatnya; 10. Bahwa Jika sertifikat itu dimohon oleh Instansi didaerah,

Sepenjang tidak ada

pendelegasian akan terbit atas nama instansi induknya di pusat; 11. Bahwa pemegang hak pengelolaan dapat mengalihkan atau dijual belikan kepada pihak sepenjang belum menjadi asset;


48 | P a g e Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-28, yang perinciannya sebagai berikut ; 1.

T II-1

Foto copy Peraturan Pemerintah Republih Indonesia Nomor: 9 tahun 20013 tentang Perusahaan Umum ( PERUM) Perikanan Indonesia;

2.

T II-2

Foto copy Surat Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SP-0086/D.IV/1992, perihal Laporan Akuntan atas Neraca Pembukuan PERUM Prasarana Perikanan Samudra per 21 Januari 1990, yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RI di Jakarta, tertanggal 13 April 1992;

3.

T II-3

Foto

copy

Surat

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor:

IK.510/194/Mentan/V/92 perihal Modal Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudra yang ditujukan kepada Menteri Keuangan di Jakarta, tertanggal 19 Mei ; 4.

T II-4

Foto copy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 759/KMK.013/1992 tentang Penetapan Modal Awal Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudra, tertanggal 13 Juli 1992;

5.

T II-5

Foto copy Berita Acara Serah Terima Aset sebagai modal awal Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudra Nomor: PL.430/S4.7241/92 K, tanggal 15 September 1992;

6.

T.II-6

Fotocopy sesuai asli-nya Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor UP.799/B-II/P/XII/77-91, dibuat di Samarinda tertanggal 20 Desember 1977;

7.

T.II-7

Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Propinsi


49 | P a g e Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 023/TU/1978, dibuat di Samarinda tertanggal 22 Mei 1978; 8.

T.II-8

Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keputusan Direksi Perum Prasarana Perikanan Samudera Nomor 017/PPPS/Kpts/Dir.A/VI/1998 tentang Penempatan Tugas dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan atau Dipekerjakan pada Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan Kalimantan Timur, dibuat di Jakarta tertanggal 1 Juni 1998;

9.

T.II-9

Fotocopy sesuai asli-nya Surat Keputusan Direksi Perum Prasarana Perikanan Samudera

Nomor

KEP-0006A/PPPS/Di.A/III/2005

tentang

Pemberhentian

dengan hormat Jabatan Kepala Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan Karena Meninggal Dunia, dibuat di Jakarta pada bulan Maret 2005; 10. T.II-10

Fotocopy sesuai copy-nya Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 02/BPN-16/UM-02/I-1991 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Seluas ± 14,5 Ha Di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Administratip Tarakan Kabupaten Bulungan untuk Pelabuhan Perikanan Pantai Kepada Direktorat Jenderal Perikanan, dibuat di Samarinda tertanggal 10 Januari 1991;

11. T.II-11

Fotocopy sesuai copy-nya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HPL/BPN/96 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Tarakan, Atas Tanah di Kabupaten Bulungan, dibuat di Jakarta tertanggal 7 Pebruari 1996;

12. T.II-12

Fotocopy sesuai asli-nya Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 5 Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur;


50 | P a g e 13. T II-13

Fotocopy sesuai asli Surat Gugatan Perdata Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rabshody Roestam, S.H. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, atas nama Rabshody Roestam, S.H. dan Nunung Tri Sulistiawati, S.H., dibuat di Tarakan tertanggal 12 Mei 2014;

14. T II-14

Fotocopy sesuai copy Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S203/MBU/2004 Perihal Penjualan asset Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan, yang ditujukan kepada Direksi Perum Prasarana Perikanan Samudera di Muara Baru Jakarta, tertanggal 19 April 2004;

15. T II-15

Fotocopy sesuai copy Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S859/MBU/2007 Perihal Persetujuan Perpanjangan Ijin Penghapusan Aktiva Tetap Milik Perum PPS Cabang Tarakan, yang ditujukan kepada Direksi Perum Prasarana Perikanan Samudera di Muara Baru Jakarta, tertanggal 27 Desember 2007;

16. T II-16

Fotocopy sesuai copy Surat Bukti Pembayaran dari Bendahara Pembantu Setda Kota Tarakan Perihal Pembayaran Pengalihan Asset Perum Prasarana Perikanan Samudera di Keluarahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat, dibuat di Tarakan tertanggal 28Desember 2007;

17. T II-17

Fotocopy sesuai asli Surat Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johnny & Rekan kepada Perusahaan Umum (Perum) Prasaran Perikanan Samudera Laporan Nomor: 088/IJR-PST/PA-VIII/2011 Perihal Perkiraan Harga Aset Tetap milik Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, tertanggal 03Agustus 2011;


51 | P a g e 18. T II-18

Fotocopy sesuai asli Surat Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johnny & Rekan kepada Perum Prasaran Perikanan Samudera Laporan Nomor: 014/IJR-PST/PAIII/12 Perihal Penilaian Lahan tanah seluas 9 Ha milik Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, tertanggal 08Maret 2012;

19. T II-19

Fotocopy sesuai copy Surat Menteri Negar Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi Perum Prasarana Perikanan Samudera Nomor S-592/MBU/2008 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Penghapusan Aktiva Tetap Milik Peruk Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) Cabang Tarakan, tertanggal 09Juli 2008;

20. T II-20

Fotocopy sesuai asli Surat Perum Prasarana Perikanan Samudera kepada Walikota Pemerintah Kota Tarakan Nomor S-363/Dir.A/VII/2009 perihal Tindaklanjut Penyelesaian Penghapusan Aktiva Tetp Milik Perum Prasarana Samudera (Perum PPS) Cabang Tarakan, tertanggal 15 Juli 2009;

21. T II-21

Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah di Pelabuhan Perikanan Tarakan secara Pinjam Pakai Antara Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera dengan Pemerintah Kota Tarakan Kalimantan Timur Nomor 014/PPPS/DIR.A/XII/2011 Nomor 032/651.A/PPPKA, dibuat pada bulan Desember 2011;

22. T II-22

Fotocopy sesuai asli Surat Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia kepada Walikota Pemerintah Kota Tarakan Nomor S-115/Dir.A/III/2014 perihal Tindak lanjut Penyelesaian Pemanfaatan Tanah Milik Perum Prasarana Perikanan Samudera (d.h.i Perum Perikanan Indonesia) di Pelabuhan Perikanan Tarakan, tertanggal 21 Maret 2014;


52 | P a g e 23. T II-23

Fotocopy sesuai asli Surat Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia kepada Walikota Pemerintah Kota Tarakan Nomor S-481/Dir.A/XII/2014 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pemanfaatan Tanah milik Perum Prasarana Perikanan Samudera (d.h.i Perum Perikanan Indonesia) di Pelabuhan Perikanan Tarakan, tertanggal 04Desember 2014;

24. T II-24

Foto Copy Surat dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Teuku Syahrul Ansari Advocates (TSA Advocates) tanggal 24 Desember 2014 perihal Surat Pernyataan Banding

25. T II-25

Foto copy sesuai aslinya Akte Perjanjian Sewa Menyewa Asset Kekayaan Daerah Pelabuhan

Tengkayu

II

Tarakan

Nomor:

503/155.1/DISKAN

Nomor:

321/APSM/MMA/III/2011 tanggal 1 Februari 2011 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan dengan PT. Mustika Minanusa Aurora 26. T II-26

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Wellyono Hiu Direktur PT. Mustika Minanusa Aurora;

27. T II-27

Foto copy sesuai aslinya Peta Lokasi PT. Mustika Minanusa Aurora

28. T II-28

Foto copy Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: KEP.18/MEN/SJ/2001 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kelautan Dan Perikanan Dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya

dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; --------------------


53 | P a g e Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi

mengajukan 1 orang saksi di

persidangan bernama T. EFFENDY ; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -

Bahwa saksi tahu Tahu yang dipersengketakan, yaitu sengketa lahan dipelabuhan Tengkayu II, Karang Anyar, Kec. Tarakan dengan luas 14,5 Ha;

-

Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut bersertipikat kepunyaan Perum Perikanan dengan luas 14,4 Ha dan yang dipersoalkan juga luasnya 14,5 Ha;

-

Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah milik perum perikanan

-

Bahwa bekerja di perum perikanan Sejak tahun 1998;

-

Bahwa saksi tahu kondisi tanah Dahulu ada patok-patoknya tetapi saksi tidak tahu batasbatasnya yang saksi tahu ada jembatan kayu dan perumahan yang dibangun oleh Perum;

-

Bahwa Saksi tahu kalau tahun 1998 sudah ada pelabuhan saksi tidak tahu siapa yang membangun sedangkan pabrik es itu baru saja ada;

-

Bahwa saksi tahu pada tahun 1998 tanah 14,5 Ha itu bentuk Hutan Bakau, dan pada tahun 1998 itu PT. Mustika sudah ada, dan memakai tanah milik Perum;

-

Bahwa saksi tahu bahwa dulu tidak ada bangunan yang dibangun Pemkot tapi sekarang ada sejak otonomi daerah semua aktivitas Perum diambil alih oleh Pemkot dan oleh Pemkot dibuatkan kontrak-kontrak baru;

-

Bahwa saksi tahu pelabuhan Dahulu dikekola Perum sekarang dikelola oleh Pemkot;

-

Bahwa Saksi tahu yang membangun Pos Polisi

Sabindo dan itu berada diluar obyek

sengketa (sertifikat); -

Bahwa tugas sehari-hari saksi Mengawasi hutan Mangroef;

-

Bahwa saksi tahu pengelola mangrove saat ini adalah Pemkot


54 | P a g e -

Bahwa saksi tahu bahwa dahulu tidak ada warga diluar pemkot dan perum yang ada ekarang ada yang klaim H. Muhtar;

-

Bahwa saksi tidak tahu pemilik dermaga

-

Bahwa saat saksi bekerja apakah patok-patok tanah dengan luas 14,5 Ha itu sudah ada

-

Bahwa saksi tahu pagar tembok yang mmembangun Pemkot, dahulu pagarnya berupa kayu ulin tapi sudah dicabut oleh Pemkot;

-

Bahwa saksi tahu tidak pihak-pihak yang dirugikan Perum

-

Bahwa saat saksi bekerja sudah tidak ada Kelong

-

Bahwa aktivitas perum saat ini Tidak ada karena sejak otonomi daerah semua kegiatan diambil alih oleh Pemkot;

-

Bahwa saksi tahu Luas keseluruhan tanah obyek 14,5 Ha, tidak termasuk PT. Mustika? karena dari patok itu kedalam milik perum dan patok keluar milik PT. Mustika;

-

Bahwa saksi tahu bahwa hanya sebagian lokasi termasuk pabrik yang masuk sertipikat

-

Bahwa saksi tahu bahwa Pelabuhan atau Dermaga Dibangun oleh Pemkot, awal otonomi daerah diambil alih oleh Pemkot, juga tidak ada pengalihan dari pihak lain;

-

Bahwa saksi tahu kalau sewa menyewa antara PT Mustika dulu dengan Perum namun saat ini dengan Pemkot;

-

Bahwa Saksi tahu luas hutan mangrove 9 Ha dan itu alam tidak ada yang menanam;

-

Bahwa saksi tahu hutan mangrove ada yang jadi tempat wisata

-

Bahwa saksi tahu Pemkot memperoleh lahan dari pinjam dari Perum dan dikelola pemkot;

-

Bahwa saksi tahu di dalam kawasan 14,5 Ha ada bangunan yang dibangun Masing-masing pengusaha dan lahannya dulu disewa dari perum dan sekarang dikuasai pemkot;

-

Bahwa tugas pokok saksi adalah Mengawasi asset perum;


55 | P a g e -

Bahwa saksi tahu pada tahun 1998 PT Mustika sudah ada

-

Bahwa saksi tahu bahwa saat ini tidak kegiatan Perum

-

Bahwa saksi tahun dasar pemkot mengelola lahan itu adalah Surat pinjam pakai dan saksi pernah melihat surat tersebut Menimbang bahwa atas permohonan pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi

agar dilakukan Pemeriksaan Setempat pada lokasi terbitnya obyek sengketa a quo, maka pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa a quo dan dihadiri oleh para pihak yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memanggil Para Pihak yang Terkait dengan perkara a quo yakni Pemerintah Kota Tarakan untuk diminta keterangan pada persidangan tanggal 28 Januari 2015 yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 04 Februari 2015 ;------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;


56 | P a g e TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah

surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak

Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan (vide bukti T-1 = P-1 = T.II-int-12) yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut Obyek Sengketa a quo; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 02 Desember 2014 dan tertanggal 17 Desember 2014 ; ------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan jawaban terhadap

pokok

perkaranya

juga

mengajukan

eksepsi

oleh

karenanya

sebelum

mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat; DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut : ------------------------------------------------------56 | P u t u s a n P e r k a r a N o m o r : 2 9 / G . T U N / 2 0 1 4 / P . T U N . S M D

57 | P a g e 1. Kompetensi Absolut 2. Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) ;------------------------------------3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Prematur Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Desember 2014 dan 17 desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan

menolak atas semua dalil–dalil jawaban

tersebut dan tetap pada dalil –dalil

gugatannya yang selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; Menimbang, bahwa atas Replik Lisan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Duplik nya secara lisan pula masing-masing tertanggal 02 Desember 2014 dan 17 Desember 2014 , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapnya terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini dan tetap pada dalil-dalil eksepsi semula, sehingga terhadap pertentangan pendapat

di

antara

para

pihak

yang

berkaitan

dengan

eksepsi

Majelis

Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan makan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat

terlebih dahulu Majelis Hakim

tentang tenggang waktu mengajukan gugatan

dalam perkara a quo;-----------------------------------------------------------------------------------------


58 | P a g e Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah telah ditentukan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“ ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah dalam perkara ini adalah ; Sertifikat Hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996, Tanggal 30 Oktober 1996, Gambar Situasi No. 2515/1996, tanggal 15 Oktober 1996, terletak (Dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan (sekarang) Jln. Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, dengan luas 145.000 m2, tercatat atas nama Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan;-------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian berarti penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ;------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa a quo dapat dipahami bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara a quo ; -------------------------Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Nomor : 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Juncto Yurisprudensi Nomor : 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Juncto Yurisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, Juncto Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan 58 | P u t u s a n P e r k a r a N o m o r : 2 9 / G . T U N / 2 0 1 4 / P . T U N . S M D

59 | P a g e Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 3 (tiga), Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Sertifikat objek sengketa tersebut pada tanggal 6 Oktober 2014, saat pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Tarakan No. 15/pdt.G/2014/N.Trk, dengan Acara pembuktian (bukti surat) dari Tergugat sehingga sejak tanggal tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, terakhir dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 14 Maret 2002 oleh karenanya gugatan Para Penggugat beralasan untuk dapat diterima; Menimbang bahwa atas dalil para penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membantah dalil penggugat tersebut karena alasan para penggugat yang mengatakan bahwa baru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbit Sertipikat obyek sengketa a quo saat pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Tarakan No. 15/pdt.G/2014/N.Trk, dengan Acara pembuktian (bukti surat) dari Tergugat adalah mengada-ada karena Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan melalui PTUN Samarinda, ternyata telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Mei 2014 yang terdafar dalam register perkara Nomor : 15 / Pdt.G / 59 | P u t u s a n P e r k a r a N o m o r : 2 9 / G . T U N / 2 0 1 4 / P . T U N . S M D

60 | P a g e 2014 / pn. Trk., dimana dalam posita gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Kota Tarakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No.5 Tahun 1996, yang dalam in casu sebagai Obyek Sengketa, maka terbukti bahwa Para Penggugat sesungguhnya jauh hari sebelum memasukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tarakan telah mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, atau setidaktidaknya sejak tanggal 12 Mei 2014 yaitu sejak dimasukkannya gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diberikan oleh Undang-Undang hanya sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014; Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 16 Oktober 2014 tersebut adalah jelas-jelas telah lampau atau lewat waktu. Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penggugat tentang Tenggang Waktu menggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membantahnya dalam jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ternyata telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Mei 2014 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Trk., dimana dalam posita gugatan PENGGUGAT telah mendalilkan (ddahulu) Kepala Kantor Pertahanan Kota Tarakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Tahun 1996, yang dalam in casu sebagai objek sengketa;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa menurut Tergugat II Intervensi, dengan memperhatikan dalil posita di atas, maka terbukti Para Penggugat sesungguhnya jauh hari sebelum memasukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tarakan telah mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata 60 | P u t u s a n P e r k a r a N o m o r : 2 9 / G . T U N / 2 0 1 4 / P . T U N . S M D

61 | P a g e Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, atau setidak-tidaknyasejak tanggal 12 Mei 2014, yaitu sejak dimasukannya gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang diberikan oleh UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 maupun SEMA Nomor 2 Tahun 1991 hanya sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014, dengan demikian gugatan PENGGUGAT yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2014 tersebut sangat jelas telah melewati waktu; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil positanya tentang Tenggang Waktu menggugat, Para Penggugat mengajukan bukti P-7 berupa Daftar Bukti Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur) dalam perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Trk, dibuat di Tarakan tertanggal 06 Oktober 2014; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinyanya tentang Tenggang Waktu menggugat, Tergugat mengajukan bukti T-8 berupa gugatan perdata Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13 Mei 2014 vide bukti P.24 berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tarakan Nomor: 15/Pdt.G/2014/PN.Tar antara H. Mochtar Basry Idris,dkk melawan Perum Prasarana Perikanan Samudra, Cabang Tarakan Menimbang bahwa bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinyanya tentang Tenggang Waktu menggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti T II-13 berupa Surat Gugatan Perdata Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rabshody Roestam, S.H. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, atas nama Rabshody Roestam, S.H. dan Nunung Tri Sulistiawati, S.H., dibuat di Tarakan tertanggal 12 Mei 2014


62 | P a g e Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan perlu pertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah benar para penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut pada tanggal 6 Oktober 2014; Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa gugatan perdata Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13 Mei 2014 vide bukti T II-13 Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -

Bahwa dalam perkara Perdata tersebut Para Penggugat juga merupakan Para Penggugat in casu mengajukan gugata perdata kepada Perum Prasarana Perikanan Samudera cabang Tarakan sebagai Tergugat-I in casu Tergugat II Intervensi, kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Cq. Pemerintah Kota Tarakan sebagai Tergugat-II dan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, cq Kepala Badan Pertanahan Kota Tarakan sebagai Tergugat-III; -

Dalam gugatan perdata tersebut, Para Penggugat mendalilkan pada hal 8 posita 11 ; “ Bahwa tindakan Tergugat –I tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa seijin dari Para Penggugat telah mengikutsertakan lahan milik Para Penggugat menjadi satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai Tergugat-I tanpa ada pelepasan dan atau ganti rugi kepada Para Tergugat kemudian mengajukan permohonan kepada Tergugat-III sehingga terbit Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 tanggal 30 Oktober 1996 yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, sehingga sisa lahan perwatasan milik Para Penggugat atau seluas kurang lebih 55.000 M²(Lima Puluh lima ribu meter persegi) 200 x 275 M2 yang sekarang


63 | P a g e terletak di Jl. Gajah Mada Rt. 15 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan yang batas-batasnya adalah sebagai berikut: 

Utara

: Jl. Karang Anyar Pantai



Timur

: Hutan Mangrove



Selatan : PT. Mustika Minanusa Aurora



Barat

: Laut

Dikuasai oleh Tergugat – I dan dipinjamkan kepada Tergugat –II hingga saat ini” -

Bahwa di dalam petitum gugatan para Penggugat yang tercantum pada halaman 13 pada gugatan perdata tersebut dinyatakan: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan Tindakan Tergugat-I yang memasukkan tanah Penggugat seluas 55.000 M² (Lima Puluh lima ribu meter persegi) kedalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 tanggal 30 Oktober 1996 adalah merupakan perbuatan melanggar

hukum

yang

dilakukan

Pejabat/Penguasa

(onrechtmatige

overheidsdaad) yang mendatangkan kerugiann bagi para Penggugat; 3. Memerintahkan

kepada

Tergugat

–III

untuk

memisahkan/memecahkan/membagi/mengeluarkan untuk Para Penggugat tanah seluas 55.000 M² (Lima Puluh lima ribu meter persegi) yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 tanggal 30 Oktober 1996 dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang baru bagi Penggugat/ahli waris dan menyerahkannya kepada Para Penggugat


64 | P a g e Menimbang, menurut Majelis Hakim dalam sebuah gugatan, Posita gugatan merupakan serangkaian dalil atau alasan yang digunakan Penggugat untuk memperkuat alasan-alasan dan mengajukan argumentasi termasuk mengajukan fakta-fakta awal dalam gugatannya sementara Petitum dalam sebuah gugatan adalah pernyataan terhadap substansi materi yang dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan; Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-8 vide bukti T II-INT-13 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencantumkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 tanggal 30 Oktober 1996 yang menjadi obyek sengketa quo dalam dalil posita dan petitum para Penggugat pada perkara perdata tersebut menunjukkan bahwa para Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa dan sekaligus juga telah merasakan kerugian akibat terbitnya obyek sengketa a quo ; Menimbang bahwa adapun bukti P-7 berupa Daftar Bukti Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur) dalam perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Trk, dibuat di Tarakan tertanggal 06 Oktober 2014 yang diajukan Para Penggugat untuk menunjukkan bahwa gugatannya belum melewati tenggang waktu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-7 tersebut tidak mampu membantah bahwa Para Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo mengingat para Penggugat sendiri yang mendalilkan dalam posita dan petitum gugatan dan gugatan sudah diketahui sebelum acara pembuktian; Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung baik dalam replik lisan maupun bukti-bukti lain keterangan saksi maupun kesimpulan Para Penggugat tidak dapat membantah bukti T-8 vide T II-Intv-13 yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjukkan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat; 64 | P u t u s a n P e r k a r a N o m o r : 2 9 / G . T U N / 2 0 1 4 / P . T U N . S M D

untuk

65 | P a g e Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int.-13 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat mencantumkan obyek sengketa a quo dalam posita maupun petitum pada perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Trk tertanggal 13 Mei 2014 menunjukkan adanya pengetahuan para pengugat dan Kepentingan Penggugat yang terganggu atas terbitnya Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 tanggal 30 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga dalil Penggugat yang menerangkan baru mengetahui Sertifikat objek sengketa tersebut pada tanggal 6 Oktober 2014, saat pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Tarakan No. 15/pdt.G/2014/N.Trk, dengan Acara pembuktian (bukti surat)secara hukum harus ditolak; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertifikat obyek perkara a quo setidak-tidaknya pada tanggal 13 Mei 2014 yakni pada saat Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Tarakan dengan mencantumkan obyek sengketa a quo pada posista dan petitum gugatan sehingga apabila menghitung jumlah hari ketika para Penggugat merasa dirugikan adanya obyek sengketa a quo sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan TUN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yakni pada tanggal 16 Oktober 2014 maka secara formil pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkeverklaard) ; ----


66 | P a g e Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya surat keputusan ini litis telah melewati masa tenggang waktu menggugat yang merupakan salah satu syarat secara formil kumulatif untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun maka dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu menggugat secara hukum harus diterima ; Menimbang bahwa karena Eksepsi Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu menggugat diterima maka terkait dengan Eksepsi lainnya maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi; Menimbang bahwa, secara filosofis adanya Tenggang Waktu mengajukan gugatan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi Pencari Keadilan dan juga Pejabat Tata Usaha Negara yakni Perlindungan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut. Bilamana tenggang waktu itu dilewatkan atau tidak dipergunakan, berarti kesempatan untuk mengajukan gugatan akan hilang dan gugatan akan dinyatakan tidak diterima; Menimbang bahwa dalam konteks Negara hukum ketentuan adanya tenggang waktu menggugat dalam ketentuan peradilan Tata usaha Negara adalah bagian dari pelaksanaan asas legalitas hukum (wetmatigheid van bestuur ) yakni sebagai upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif; DALAM POKOK PERKARA Menimbang,

bahwa

oleh

karena

dalam

bagian

eksepsi

sebagaimana

telah

dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan eksepsi


67 | P a g e Tergugat, dan Gugatan Para Penggugat telah melewati batas tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan demikian secara yuridis gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya eksepsi Tergugat, maka gugatan Para Penggugat secara yuridis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijverklaard), dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara a quo ; Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----------------Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim

menentukan apa yang

harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; 67 | P u t u s a n P e r k a r a N o m o r : 2 9 / G . T U N / 2 0 1 4 / P . T U N . S M D

68 | P a g e Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENGADILI Dalam Eksepsi : -

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu ;

Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijverklaard) ; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 19.250.400 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Ribu Empar Ratus Rupiah ); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat, 6 Februari 2015

oleh Kami IRVAN MAWARDI,

SH.MH., Hakim Ketua Majelis serta ANDI FAHMI AZIS SH dan TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos,SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, 11 Februari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim IRVAN MAWARDI, SH.MH., Hakim Ketua Majelis serta ANDI FAHMI AZIS SH dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H , dibantu oleh WINARJI DIAN KENEDI, SH


69 | P a g e Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi ; -----------------------------------------------

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ANDI FAHMI AZIS, S.H.,

IRVAN MAWARDI, SH.MH.,

ttd

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WINARJI DIAN KENEDI, S.H,


70 | P a g e

Perincian Biaya Perkara Nomor : 29/G /2014/PTUN.SMD: 1. Pendaftaran Gugatan

Rp.

30.000.-

2. ATK-

Rp.

100.000.-

3. Panggilan

Rp.

60.000.-

4. Sumpah

Rp.

75.000,-

5. Materai Penetapan

Rp.

6.000,-

6. Pemeriksaan Setempat

Rp. 18.968.400,-

7. Materai Putusan

Rp.

6.000,-

8. Redaksi Putusan

Rp.

5.000,-

J u m l a h ----------------------------------------------------- Rp. 19.250.400.(Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).-


PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents