PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor: 37/G/2014/PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : YAYASAN MELATI beralamat di Jalan H.A.M.M. Rifaddin Harapan Baru Samarinda, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 78, tanggal 15 April 1994, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Maret 2001 No.66, Tambahan Negara Nomor 168 dan telah diubah dengan Akta tanggal 01 Pebruari 2014, Nomor. 01, Yayasan Melati diwakili oleh pengurus yayasan yaitu : 1. MARYANTO, SE Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua Yayasan Melati, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pondok Karya Lestari No. 99 RT.012, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda; 2. MUHAMMAD

REZA

BAKHTIMI,

S.

Sos,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Yayasan Melati, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayatullah, Gang Bakti No.50, RT.008, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2014 memberikan kuasa kepada : LADEN MERING, SH, C.N, M.H, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur ( LBHPDKT ) beralamat pada Jalan P.M. Noor Ruko Pondok Surya Indah No. 6 Kota Samarinda;. Untuk selanjutnya disebut sebagai.... .................PENGGUGAT; Halaman 1 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1 Samarinda ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal.8 Januari 2015 Nomor.180/105-HK/2015 memberikan kuasa kepada: 1.

H.SUROTO, SH ( Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur );

2.

RADIANSYAH, SH, M.Hum ( Kepala Bagian Bantuan Hukum & HAM Setda Provinsi Kalimantan Timur );

3.

MUHAMMAD AMIN, SH ( Kasubbag Bantuan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur );

4.

RADEN

EDDY

HARYADI,SH,

M.Hum,

(Kasubbag

Penyuluhan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ); 5.

EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, M.H ( Pelaksana Sub. Bantuan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur );

6.

M. FAJAR KURNIAWAN, SH ( Pelaksana Sub Bantuan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur );

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Setda Provinsi

Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur,

beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor. 02 Samarinda, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/246-Hk/2015 tanggal 14 Januari 2015 memberikan kuasa kepada : Nama

: AHMAD DJAINURI, SH, M.H;

Jabatan

: Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

Alamat

: Jalan

Bung

Tomo

Nomor. 105

Kecamatan

Samarinda

Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor B-006/Q.4/Gtn.2/2015, tanggal 19 Januari 2015 memberikan kuasa kepada : 1. Nama

: RETNO HARJANTARI, SH, M.H;

Jabatan

: Jaksa Pengacara Negara;

Alamat

: Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

2. Nama

: ACIN MUKSIN, SH, M.H;

Jabatan

: Jaksa Pengacara Negara;

Alamat

: Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

3. Nama

: YUSUF SUMALONG, SH;

Jabatan

:

Jaksa Pengacara Negara;

Alamat

:

Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

:

M. MUSLIM QODRATULLAH, SH, M.H, Li;

Jabatan

:


Alamat

:


:

SUPARMI, SH, M.H;

Jabatan

:


Alamat

:


:

DIANA IKA NUGRAHANINGTYAS S, SH;

Jabatan

:


Alamat

:


4. Nama

5. Nama

6. Nama

Untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................... TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor. 37/PENDIS/2014/PTUN.SMD. tanggal 22 Desember 2014, tentang Penetapan lolos Dismissal Proses; 2. Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Samarinda

Nomor.

37/PEN/2014/PTUN.SMD, tanggal. 22 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim; Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 37/PEN/2014/PTUN.SMD, tanggal 22 Desember 2014, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita; 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-PP/2014/PTUN.SMD, tanggal 29 Desember 2014, tentang Penetapan Penentuan Pemeriksaan Persiapan; 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-HS/2014/PTUN.SMD, tanggal 22 Januari 2015, tentang Penetapan Penentuan hari sidang; 6. Telah mendengar keterangan-keterangan saksi para pihak dan ahli dari Tergugat dipersidangan; 7. Telah membaca berkas perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN.SMD ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Desember 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengaadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Desember 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 22 Januari 2015 yang mengemukakan alasan- alasan Gugatan sebagai berikut: . 1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan a quo adalah Keputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 180/K.745/2014, taanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timut Nomor: 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai /Penggunaan Tanah Milik / dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; 2. Bahwa surat Tergugat dapat dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka ( 9 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Pasal 1 angka ( 9 ): Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkaanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

berdasarkan peraaturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang ulis menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata; Terhadap Surat Tergugat Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik / Dikuasaai

Pemerintah Provinsi Daerah

Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda, Untuk dapat dikatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut, sebagaimana rujukan pada pasal 1 angka ( 9 ) tersebut diatas sebagai berikut : a. Surat tersebut merupakan bentuk tertulis, tidak hanya bentuknya berupa penetapan akan tetapi isi serta maksud dari surat tersebut, dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; b. Dikeluarkan oleh

Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat dalam

kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yaang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, dimana isi dari surat tersebut telah jelas menjatakan: -

Bersifat konkret yaitu, berkenaan dengan obyek yang nyata-nyata ada, tidak abstrak, akan tetapi berwujud, dan tertentu atau dapat ditentukan;

-

Bersifat individual, yaitu tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas ditujukan tertentu kepada individu pemegang Surat Keputusan tersebut;


-

Bersifat final, yaaitu Surat Keputusan tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi laindan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi pemegangnya;

3. Bahwa Keputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur No. 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan hak pakai/penggunaan tanah milik /Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda ( Obyek Gugatan ) tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

51 tahun 2009 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ( Lembaga Eksekutif ), berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat; 4. Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan a quo adalah Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, sangat merugikan Penggugat, karena perolehan tanah yang Penggugat kuasai sekarang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 341 Tahun 1994 tanggal 2 Agustus 1994, tentang Penyerahan Hak Pakai /Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; 5. Dengan Penyerahan tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 tanggal 6 Juli 1988, yang terletak di Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, dengan luas 122.545 M2 tersebut, telah Penggugat pergunakan untuk sarana dan prasarana Pendidikan dibawah Payung Yayasan Melati, yang sampai saat ini telah dibangun Kampus Melati/Kampus SMA Plus, yang terdiri dari : 1. Berdiri Sekolah : 1.2. Paud Melati; Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

1.3. SMP Plus Melati; 1.4.SMK Plus Melati; 1.5. SMA Plus Melati; 2. Gedung Asrama; 3. Auditorium; 4. Perpustakaan; 5. Laboratorium; 6. gedung Kesenian; 7. Kolam Renang; 8. Dan kelengkapan lainnya; Bahwa dengan telah digunakannya tanah /lahan seluas 122.545 M2 untuk Pembangunan kampus Melati/Kampus SMA Plus yang telah disebutkan di atas, maka sudah jelas tanah tersebut tidak ditelantarkan akan tetapi tetap terpelihara dan terawat dengan baik sebagaimana mestinya, dengan demikian Penerbitan Keputusan Obyek Gugatan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat; 6. Bahwa diterbitkanya Obyek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ( Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance ), oleh karena itu Gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: “ ( 1 ) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentinganya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;


( 2 )

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah; a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturaan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

7. Bahwa oleh karena Obyek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyataakan sebagai berikut: “ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama “ 8. Bahwa oleh karena Obyek Gugatan diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2014, dan Penggugat terima pada tanggal 24 Nopember 2014, sedang gugatan a quo diajukan dan di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada bulan Desember 2014, maka dengan demikian peengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ini masih dalam tenggang waktu 90 ( sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut : -

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atu Pejabat Tata Usaha Negara “; Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. PHILIPUS M.HADJON, et.al, dalam buku yang berjudul “ Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gajah Mada University Press, tahun 2005, halaman 323 – 324 yang menyatakan : Halaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

“

Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah :

a. Bagi pihak yang dituju dengan sebuah KTUN ( pihak II ) , 90 hari sejak saat KTUN itu diterima; b. Bagi pihak ke III yang berkepentingan : 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan; 9. Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat adalah sebagai berikut : 9.1.Bahwa Penggugat adalah pemegang hak Pakai berdasarkan Penyerahan hak Penggunaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampus Melati/ Kampus SMA Plus, dengan seluas ± 122.545 M2 ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi ) di Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, kota Samarinda, sejak tahun 1994, yaitu: a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 341 Tahun 1994, tanggal 2 Agustus 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik / Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati Samarinda; Pada diktum Keputusannya disebutkan : Memutuskan : Menetapkan : Pertama

: Menyerahkan Milik/Dikuasai

Hak

Pakai/Penggunaan

Pemerintah

Provinsi

Tanah Daerah

Tingkat I Kalimantan Timur seluas 122.545 M2 Sertipikat Hak Pakai Nomor. 08 terletak di Kelurahan Sei Keledang Samarinda Seberang kepada Yayasan Melati Samarinda kalimantan Timur, dengan gambar situasi ( GS ) sebagaimana


tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan ketentuan: 1. Tanah tersebut tetap tercatat dalam buku inventaris

Kekayaan

Milik

Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur; 2. Dengan penyerahan Hak Pakai Tanah tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan dan keutuhan tanah dimaksud, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima; 3. Menegaskan dimaksud

agar pada

penerima diktum

hak

pakai

pertama

wajib

menyerahkan tanah yang dipergunakan apabila sudah tidak digunakan lagi atau keputusan ini dicabut; Kedua

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetaapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

b. Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda, Nomor. 591/9215/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994; 1. Saleh Nafsi, SH. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kaltim, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, sebagai pihak pertama; 2. Drs.H.M.Rusli, Wakil Ketua Yayasan Melati Samarinda sebagai pihak dua; Dengan Ketentuan bebagai berikut :


1. Bahwa sejak diadakannya serah terima pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas tanah tersebut dari bangunan-bangunan liar dan menjaga kebersihanya serta tidak diperkenankan membangun selain Kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya; 2. Bahwa pihak kedua tidak diperkenankan menyerahkan tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan / selain pihak pertama; 3. Peminjaman ini sewaktu-waktu dapat diakhiri apabila ternyata dikemudian hari telah disalahgunakan atau diterbengkalaikan dengan memberikann peringatan sebelumnya; 4. Bahwa pihak kedua jika sudah tidak mempergunakannya lagi, tanah dengan lokasi tersebut diatas sebagaimana diperuntukkan harus menyerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantaan Timur c/q. Biro Perlengkapan Setwilda Tinggkat I Kalimantan Timur; 9.2.Bahwa dari ketentuan atau syarat-syarat yang dimaksud baik dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994, tanggal 2 Agustus 1994, maupun dalam Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda, Nomor 591/9215/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994, jelas menegaskan bahwa Yayasan Melati harus menyerahkan tanah tersebut apabila : 1. Sudah tidak digunakan lagi; 2. Disalahgunakan; 3. Diterbengkalaikan; Bahwa sebagai kelanjutan pemberian Hak tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka sejak tahun 1994 Penggugat mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Instansi terkait, Kemudian dengan adanya ijin Mendirikan Bangunan tersebut telah berdiri bangunan-bangunan sebagaimana Halaman 11 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

dimaksud pada poin 5 tersebut diatas, yang pada intinya bahwa Penggugat tetap masih menggunakan tanah tersebut dan tidak menelantarkan dan juga tidak mendirikan bangunan liar; 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penerbitan Obyek Gugatan diatas lahan a quo jelas sangat merugikan Penggugat, karena prosedur penerbitan Obyek Gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta-fakta yang sebenarnya; OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU; 11. Bahwa dengan demikian jelas Obyek Gugatan yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik ( Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance ) yaitu : 11.1. Bahwa gugatan a quo diajukan dengan alasan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 53 ayat ( 2 ) huruf ( a ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang menyatakan: “

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugataan sebagaaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. .....” 11.2. Adapun alasan Obyek gugatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pasal 41-43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang PokokPokok Agraria: Pasal 41 :


( 1 )

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan /atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuanketentuan Undang-Undang ini;

( 2 )

Hak Pakai dapat diberikan : a.

Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;

b.

Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun;

(3)

Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42: Yang dapat mempunyai hak pakai ialah a. Warga Negara Indonesia; b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; c. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; Pasal 43: ( 1)

Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang;


(2)

Hak Pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor. 40. Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 2014, pasal 22 ayat ( 1 ), ( 2 ). dan ( 3 ): Ayat ( 1 )

Penetapan

Status

Penggunaan

Barang

Milik

Negara/Daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan / atau bangunan

tersebut

diperlukan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan / atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan; Ayat ( 2 )

Pengguna barang wajib menyerahkan barang milik negara /daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang, kepada : a. Pengelola barang, untuk barang milik negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang milik daerah, untuk barang milik daerah;

ayat ( 3 )

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), apabila tanah dan / atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu

yang

ditetapkan oleh : a. Pengelola barang, untuk barang milik negara; atau b. Gubernur/ Bupati/ Walikota melalui pengelola barang milik daerah, untuk barang milik daerah;


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 21, Pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 : Pasal 21 :

Barang Milik Daerah Status Penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;

Pasal 22 ayat ( 1 )

: Status

penggunaan

barang

milik

daerah

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; ayat ( 2 ) : Penetapan

status

barang

milik

daerah

sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) diatur dengan tata cara sebagai berikut : a. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaan; dan b. Pengelola

meneliti

usul

penggunaan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a untuk ditetapkan status penggunaannya; Pasal 23 ayat ( 1 )

: Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan / atau bangunan untuk kepentingan penyelenggaraan

tugas

pokok

dan

fungsi

penggunaan / atau kuasa pengguna; ayat (2)

: Pengguna dan/ atau kuasa pengguna wajib menyerahkan

tanah

dan/

atau

bangunan

termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/ atau Halaman 15 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

kuasa pengguna kepada Kepala daerah melalui pengelola; Pasal 24 ayat ( 1 ) : Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Kepala Daerah, dikenakan sangsi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan / atau bangunan dimaksud; ayat ( 2 ) : Tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD,

dicabut

penetapan

status

penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainya; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008, tentang pengelolaan barang milik Daerah, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23; Pasal 20 ayat ( 1 ) : Status pengguna barang milik Daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah; ayat ( 2 ) : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(

1

)

dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengguna barang melapor barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada pengelola

barang

disertai

dengan

usul

penggunaan; b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Gubernur

untuk

ditetapkan

status

penggunaannya; Pasal 21

:

Barang milik daerah dapat ditetapkan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihakmlain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan; Pasal 22 ayat ( 1 ) : Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan, bahwa tanah dan / atau

bangunan

tersebut

untuk

kepentingan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang; ayat ( 2 ) : Pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Kepala Daerah melalui pengelola; Pasal 23 ayat ( 1 ) : Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan

dan

/

atau

bangunan

yang

tidak

digunakanuntuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Gubernur dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan dan / atau bangunan dimaksud; Ayat ( 2 ) : Tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapannya status penggunaannya ; 12. Bahwa dengan berdasarkan : 1. Pasal 41- 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;


2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 22 ayat ( 1 ), ( 2 ), dan (3 ); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23; Maka dengan demikian dalam penerbitan Obyek Gugatan oleh Tergugat jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang keliru dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut diatas; Oleh karena Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah berdasar hukum untuk: -

menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur No. 180/K. 745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik / Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda dan;

-

memerintahkan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur untuk mencabut Keputusan Tergugat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/ Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda;


OBYEK

GUGATAN

BERTENTANGAN

DENGAN

ASAS-ASAS

UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK ( ALGEMEEN BEGINSELEN VAN BEHOORLUK BESTUUR ATAU GOOD GOVERNANCE ); 13. Bahwa Pengajuan Gugatan a quo, selain didasarkan karena Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, juga ternyata obyek gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (“AUPB”) atau Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat ( 2 ) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya, yang menyatakan : “

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) adalah : a. .......; b. keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik; Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: -

Kepastian hukum;

-

Tertib penyelenggaraan negara;

-

Keterbukaan;

-

Proporsionalitas;

-

Profesionalitas;

-

Akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme; Adapun alasan-alasan Obyek Gugatan tersebut bertentangan dengan AUPB, yaitu : 13.1. Obyek Gugatan telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum; Halaman 19 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

(a). Asas Kepastian Hukum merupakaan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara haruslah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada penjelasan pasal 3 angka ( 1 ) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( “ UU No. 28/1999”) yang menyatakan : “ Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, daan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”; Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang

mengutamakan

landasan

Peraturan

Perundang-Undangan,

kepatutan, dan keadilan; (b). Dalam perkara a quo, Penggugat dengan Visi dan Misi dengan maksud membangun Sekolah untuk menunjang Pendidikan di Kalimantan Timur khususnya, dan menunjang Pendidikan Nasional pada umumnya, dengan tujuan khusus adalah menghasilkan keluaran pendidikan yang memiliki keunggulan dalam hal: b. 1. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. 2. Nasionalisme dan Patriotisme; b. 3. Wawasan IPTEK; b. 4. Motivasi dan Komitmen untuk mencapai prestasi; b. 5. Kepemimpinan dan Kepekaan sosial; b. 6. Disiplin yang ditunjang oleh kondisi fisik yang prima; b. 7. Kemampuan memasuki jenjang Pendidikan Tinggi yang bermutu di dalam dan di luar negeri;


Penggugat dengan Misi dan Visi membangun Pendidikan Nasional dengan menggunakan lahan / tanah dengan Hak Pakai yang diserahkan oleh Tergugat untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampus Melati / SMA Plus telah mengalami ketidakpastian hukum karena terbitnya Obyek Gugatan; (c).

Bahwa apabila mencermati secara seksama Keputusan Tergugat, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/ Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; Bagian menimbang huruf (a) dinyatakan sebagai berikut : “ a.

Bahwa dalam upaya menunjang fasilitas Pendidikan di Kalimantan Timur dipandang perlu memberikan bantuan dalam bentuk

hak

Pakai/

milik/dikuasai Kalimantan

Penggunaan

Pemerintah Timur

kepada

atas

Provinsi Yayasan

sebidang

Daerah

tanah

Tingkat

Melati

I

Samarinda

Kalimantan Timur untuk Pembangunan Kampus SMA Plus beserta fasilitas penunjang lainnya “ Maka

jelas

Tergugat

sesungguhnya

telah

mengetahui

peruntukkan areal lahan tersebut untuk tujuan menunjang fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur dengan memberikan ijin lokasi yaitu berupa Hak Pakai kepada Penggugat; ( d ).

Dan

pada

dasarnya

Tergugat

juga

mengetahui

bahwa

pendidikan tidak lapuk ditelan jaman, begitu juga seharusnya dengan sarana pendidikan berupa lahan/tanah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, seharusnya Tergugat tidak serta merta harus mencabut hak Penguasaanya yang telah diberikan hanya dengan suatu peringatan atau somasi, yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, dan bahkan telah Halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah jelas bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ( Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance ) yaitu Asas kepastian hukum , asas Kecermatan dan Asas kehatihatian ; .13.2. Obyek Gugatan Telah Mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. ( a ).

Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 angka (2) UndangUndang No. 28/1999 yang menyatakan: “ Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”

( b ).

Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Dengan diterbitkannya oleh Tergugat, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan tanahMilik/ dikuasai Pemerintah Provinsi daerah Tingkat I Kalimantan Timur

kepada

Yayasan

Melati

Samarinda

merupakan

perwujudan langkah-langkah keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam menunjang fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh PENGGUGAT; ( c ).

Bahwa

akan tetapi kemudian Tergugat telah merusak

keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 341 Tahun 1994 tentang Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

penyerahan Hak Pakai / Penggunaan TanahMilik/ Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; ( d ).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan telah mengabaikan asas tertib penyelenggaraan negara, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Obyek Gugatan;

13.3.

Obyek Gugatan telah mengabaikan Asas Proporsionalitas; (a).

Pengertian Asas Proporsonalitas adalah sebagaimana yang dinyataakan dalam pasal 3 angka (5) UU No.28/1999, yang menyatakan : “ Yang dimaksud dengan “ Asas Proporsionalitas “ adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara “:

(b).

Serupa dengan konsep

keadilan yang dikemukakan oleh

ULPIANUS dimana pada intinya, setiap orang berhak atas apa yang semestinya untuknya, Dalam Perkara a quo, Penggugat telah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam rangka menjalankan

Pembangunan

Sarana

Prasaraana

untuk

menunjang fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur, maupun ijin-ijin pendirian bangunan. Berdasarkan konsep keadilan ULPIANUS tersebut, maka seharusnya Penggugat maupun Tergugat dapat menjalankan Pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur secara tenang dan terlindungi di areal lahan berupa pemberian Hak Pakai yang telah diberikan oleh Tergugat, dan bukan sebaliknya;


(c).

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Gugatan, Penggugat tidak merasa terlindungi, dan bahkan justru merasa diabaikan hak-haknya, dan bahkan terasa terintimidasi sebagai pemegang ijin Hak Pakai yang telah diberikan oleh Tergugat untuk Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pendidikan Kampus

SMA Plus, Apabila Asas Proporsionalitas ditegakkan, seharusnya Penggugat dapat memperoleh haknya untuk menjalankan usahanya tanpa ada rasa terganggu atau tidak terlindungi; (d).

Berdasarkan hal-hal tersebut jelas Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan dengan mengabaikan Asas Proporsionalitas, dan dengan demikian sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Obyek Gugatan;

(e).

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah melakukan sejumlah kewajiban-kewajiban selaku pemegang ijin Hak Pakai berdasarkan keputusan Tergugat, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik / Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda dan Penggugat melakukan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

untuk

menunjang fasilitas pendidikan di KalimantanTimur; -

Penggugat sudah melakukan kegiatan operasional diatas tanah berupa : 1. Pendirian Sekolah : 1.1. PAUD Melati; 1.2.. SMP Plus Melati; 1.3. SMK Plus Melati; 1.4. SMA Plus Melati; Halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

2. GedungAsrama; 3. Mesjid; 4. Auditorium; 5. Perpustakaan; 6. Laboratorium; 7. Gedung Kesenian; 8. Kolam Renang; 9. Dan Kelengkapan lainnya; 14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah obyek gugatan diterbitkan dengan melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan diterbitkan dengan mengabaikan AUPB ( Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestur atau Good Governance ), dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam perkara a quo agar: - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Gubernur Kalimantan Timur No. 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; - Memerintahkan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur untuk mencabut Keputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180//K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik / Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda, dan; - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN; Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

15. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini, Penggugat

telah

membangun

Fasilitas

Sarana

dan

Prasarana

Kampus

Melati/Kampus SMA Plus, Sehingga jelas terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Obyek Gugatan tetap dilaksanakan Oleh karena itu, untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi dan juga agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam perkara Gugatan a quo agar kiranya sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan Penundaan untuk memerintahkan Tergugat menunda tindak lanjut pelaksanaan administrasi Obyek Gugatan in casu Surat Keputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur No: 180/K.745/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputuusan Gubernur Kepala Daerah Tingkaat I Kalimantan Timur Nomor. 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati Samarinda yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo, selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ). Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut: “ ( 2 ).

Penggugat

dapat

mengajukan

Permohonan

agar

Pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata UsahaNegara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukkum tetap; ( 3 ).

Permohonan sebagaimana ddimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

( 4 ) . Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):


a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangaat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; Sebagaimana pasal 67 ayat ( 4a ), yang menyatakan: dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, hal tersebut jelas, karena sampai saat ini di area

Kampus Melati/Kampus SMA Plus dapat dikatakan kurang kondusif,

sehingga mengganggu kegiatan belajar dan mengaajar, terutama dalam persiapan menghadapi Ujian Akhir Semester dan Ujian Akhir Nasional yang tidak terlalu lama lagi, selain hal tersebut apabila keputusan Obyek Sengketa tersebut tetap dipertahankan akan membuat pihak Penggugat kehilangan kepercayaan para orang tua untuk mempercayakan pendidikan putra dan putrinya pada sekolah-sekolah yang dikelola oleh Penggugat dan oleh karenanya hal tersebut sangat merugikan Penggugat, disamping itu sungguh sangat merugikan Penggugat jika Keputusan Obyek Sengketa tersebut tetap dipertahankan, karena fasilitas-fasilitas atau Sarana Prasarana yang telah Penggugat sediakan, tidak dapat Penggugat kuasai dengan baik; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar menjatuhkan putusan dengan amar (diktum ) sebagai berikut: DALAM PENUNDAAN : 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; 2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administrasi Surat Keputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan TanahMilik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Sarinda, selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde); DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur No. 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/ Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; 3. Memerintahkan Tergugat, Gubernur KalimantanTimur untuk mencabut Keputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur No. 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono); Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 18 Pebruari 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut; TERHADAP PERMOHONAN PENANGGUHAN/PENUNDAAN (Schorsing); - Bahwa permohonan Penangguhan yang dimohonkan oleh Penggugat sangatlah tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Selanjutnya pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN mengatur sebagai berikut: “Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)” Huruf (a) dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; Huruf (b) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -

Bahwa terhadap permohonan penangguhan oleh Penggugat tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak rasional, karena SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT IN LITIS NOMOR 180/K.745/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

NOMOR.

341

PAKAI/PENGGUNAAN

Tahun TANAH

1994

Tentang

MILIK

PENYERAHAN

/DIKUASAI

HAK

PEMERINTAH

PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

KEPADA

YAYASAN MELATI SAMARINDA; -

Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Oleh karena obyek Sengketa Tata Usaha Negara ini diterbitkan telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara otomatis sudah tidak ada lagi kepentingan hukum Penggugat yang sangat urgen/mendesak untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut; Bahwa dalam perkara ini seharusnya yang sangat mendesak/ urgen untuk dilindungi kepentingan hukumnya justru adalah kepada Tergugat, karena dengan diterbitkannya obyek sengketa ini akan memudahkan dan memperlancar kegiatan pelaksanaan belajar mengajar dilokasi / lahan tanah milik Tergugat incasu Tanah Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipinjam pakai/digunakan oleh Penggugat tersebut; Halaman 29 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

-

Bahwa apabila dalam ketentuan hukum ini juga dengan jelas dan tegas menyebutkan

bahwa permohonan penangguhan /penundaan pelaksanaan Surat

Keputusan Tergugat In Litis tidak dapat dikabulkan, “apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”. Oleh karena terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis ini, adalah dalam rangka melindungi Tanah Hak Milik Tergugat yang dipergunakan untuk kegiatan pelayanan kepentingan umum/ kegiatan pendidikan. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan permohonan penangguhan Penggugat tersebut untuk dikabulkan; -

Bahwa jika permohonan penangguhan /penundaan pelaksanaan obyek sengketa ini dikabulkan maka justru akan menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Tergugat karena dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 10 Samarinda tersebut akan terganggu dan terhambat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 10 Samarinda ini akan tidak lancar, macet dan lumpuh; maka terkait dengan hal ini akan menjadikan anak didik yang berada/bersekolah di SMA Negeri 10 Samarinda ini mengalami trauma dan akan merasakan beban psikologis yang mendalam sehingga menggoncang pikiran dan jiwa mereka, Oleh karena itu permohonan penangguhan /penundaan pelaksanaan obyek sengketa dari Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( NIET ONTVANKLIJK VERKLAARD );

DALAM EKSEPSI 1. Bahwa

Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat,

kecuali yang nyata-nyata diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat; 2. EKSEPSI

KEWENANGAN

BADAN

PERADILAN

/

KOMPETENSI

ABSOLUT; Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat yang mendalilkan pada point: Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan a quo adalah Keputusaan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014,tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang penyerahan Hak Pakai/Penggunaan tanah milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; 2.

Bahwa Keputusan Tergugat dapat dikatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka ( 9 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: Pasal 1 angka ( 9 ) : Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badaan hukum perdata; Terhadap Keputusan

Tergugat,

Gubernur

Kalimantan

Timur

Nomor

180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan melati Samarinda, untuk dapat dikatakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut, sebagaimana rujukan pada pasal 1 angka ( 9 ) tersebut diatas dst; 3. Bahwa

Keputusan

Tergugat,

Gubernur

kalimantan

Timur

Nomor.

180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Kaputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimntan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tanggal 2 Agustus 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan tanah Milik Halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda ( Obyek Sengketa ) tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka ( 9 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat tata Usaha Negara ( Lembaga Eksekutif ), berisi tindakan Hukum yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat; 4. Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan a quo adalah Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, sangat merugikan Penggugat, karena perolehan tanah yang PENGGUGAT kuasai sekarang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tanggal 2 Agustus 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; 5. Dengan Penyerahan Tanah dengan alas Hak Sertipikat Hak Pakai Nomor, 08 tanggal 6 Juli 1988. yang terletak di Kelurahan Sei Keledang Kecamataan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan luas 122.545 M2 tersebut, telah Penggugat pergunakan untuk sarana dan prasarana Pendidikan dibawah Payung Yayasan Melati, yang sampai saat ini telah dibangun Kampus Melati/Kampus SMA Plus yang terdiri dari : 1. Berdiri Sekolah: 1.2. PAUD Melati; 1.3. SMP Plus Melati; 1.4. SMK Plus Melati, 1.5. SMA Plus Melati; 2. Gedung Asrama; Halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

3. Auditorium; 4. Perpustakaan; 5. Laboratorium; 6. Gedung Kesenian; 7. Kolam Renang; 8. dan Kelengkapan lainnya; Bahwa dengan telah digunakannya

tanah/lahan seluas 122.545 M2 untuk

Pembangunan kampus Melati/Kampus SMA Plus yang telah disebutkaan diatas, maka sudah jelas tanah tersebut tidak ditelantarkan akan tetapi tetap terpelihara dan terawat dengan baik sebagaimana mestinya, dengan demikian penerbitan keputusan Obyek Gugatan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat; Bahwa berdasarkan dalil/uraian para Penggugat tersebut diats, Tergugat dapat menanggapinya sebagai berikut: -

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 341 Tahun 1994 anggal 2 Agustus 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasa Melati Samarinda ( Obyek Gugatan ) bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

-

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Keputusan tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dikarenakan belum bersifat final, sebab surat Keputusan tersebut masih diikuti atau ditindaklanjuti dengan surat perjanjian perdata ( tindakan hukum perdata ) hal tersebut dapat dilihat dari perjaanjian kerja sama Nomor 5096/1.26.1/Le/1994 dan Nomor 5 tahun 1994 tanggaal 30 Oktober 1994 antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Melati;


-

Bahwa menurut ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga ketentuan pasal 2 huruf a tersebut menjurus/cenderung untuk menganggap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melebur dalam tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan akhirnya;

-

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor. 252/K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000 menyebutkan : “ Bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkannya dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian

( kontrak ) yang menjadi dasar hubungan hukum

antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur ( oplossing ) ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986” ( vide kumpulan putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara tahun 2005 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI ); Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, gugatan Penggugat telah mengandung cacat formal yaitu gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut, oleh karenanya Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal secara tegas diakui, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara; Halaman 34 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam mendalilkan pada poin : 1.

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan a quo adalah Keputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasa Melati Samarinda;

2.

Bahwa surat TERGUGAT dapat dikatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka ( 9 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: Pasal 1 angka ( 9 ) :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum

tata

usaha

negara

yang

berdasarkan

peraturan-perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkrit,

individual

dan

final,

yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Terhadap

Surat

Tergugat

Gubernur

Kalimantan

Timur

Nomor

180/K.745/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/PenggunaanTanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda, untuk dapat dikatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut, sebagaimana rujukan pada pasal 1 angka 9 ) tersebut diatas dst; 3.

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT, Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang pencabutan Keputusan Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timut Nomor 341 tahun 1994, tanggal 2 Agustus 1994 tentang Penyerahan Hak pakai/Penggunaan tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda ( Obyek gugatan ) tersebut merupakan Keputusan Pejabat tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka ( 9 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ( Lembaga Eksekutif ), berisi tindakan hukum yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat; 4.

Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan a quo adalah obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, sangat merugikan Penggugat, karena perolehan tanah yang Penggugat kuasai sekarang berdasarkan Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tanggal 2 Agustus

1994

tentang

Penyerahan

Hak

Pakai/Penggunaan

Tanah

Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; 5.

Dengan Penyerahan tanah dengan alas Hak Sertifikat Hak Pakai Nomor. 08 tanggal 6 Juli 1988, yang terletak dikelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan luas 122.545 M2 tersebut, telah Penggugat Pergunakan untuk sarana dan praasarana pendidikan dibawah Payung Yayasan Melati yang sampai saat ini telah dibangun Kampus Melati/Kampus SMA Plus yang terdiri dari : 1. Berdiri Sekolah : 1.2. PAUD Melati. 1.3. SMP Plus Melati; Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

1.4. SMK Plus Melati; 1.5. SMA Plus Melati; 2. Gedung Asrama; 3. Auditorium; 4. Perpustakaan; 5. Laboratorium; 6. Gedung Kesenian; 7. Kolam Renang; 8. Dan Kelengkapan lainnya; Bahwa dengan telah digunakannya tanah/lahan seluas 122.545 M2 untuk pembangunan Kampus Melati/Kampus SMA Plus yang telah disebutkan diatas, maka sudah jelas tanah tersebut tidak ditelantarkan akan tetapi tetap terpelihara dan terawat dengan baik sebagaimana mestinya, dengan demikian penerbitan keputusan Obyek gugatan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat; 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s/d 5 tersebut diatas, yang pada pokoknya mempermasalahkan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentng Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; Bahwa kedua surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan baik Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Damarinda, maupun Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai / Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda, dimana Gubernur dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; Hal tersebut dapat dilihat dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda dalam dictum memutuskan : Menetapkan, Pertama : Menyatakan hak pakai/penggunaan tanah Milik/Dikuasai Pemeerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kaliamatan Timur seluas 122.545 M2 sertifikat Hak Pakai Nomor. 08 terletak di Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang kepada Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur, dengan Gambar Situasi ( GS ) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan ketentuan : 1. Tanah tersebut tetap tercatat dalam Buku Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; 2. Dengan Penyerahan Tanah Hak Pakai tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan pemeliharaan dan keutuhan tanah dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab pihak pertama; 3. Menegaskan agar penerima hak pakai dimaksud pada diktum pertama wajib menyerahkan tanah yang dipergunakan apabila tidak digunaakan lagi atau keputusan ini dicabut; - Selanjutnya diikuti dengaan Berita Acra Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati samarinda Nomor. 591/9215/BP.III/1994 tanggal 3 Agustus 1994 disana dinyatakan:


1. Bahwa sejak diadakannya serah terima PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas tanah tersebut dari bangunan-bangunan liar dan menjaga kebersihannya serta tidak diperkenankan membangun selain Kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya; 2. Bahwa pihak kedua tidak diperkenankan menyerahkan tanah tersebut kepada PIHAK KETIGA tanpa sepengetahuan/selain PIHAK PERTAMA; 3. Peminjaman ini sewaktu-waktu dapat diakhiri, apabila ternyata dikemudian hari telah disalah gunakan atau diterbengkelaikan dengan memberikan peringatan sebelumnya; 4. Bahwa PIHAK KEDUA Jika sudah tidak mempergunakaan lagi tanah dengan

lokasi

tersebut

diatas

sebagaimana

peruntukannya

harus

menyerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut selain telah sejalan dan sesuai dengaan ketentuan/peraaturan perundang-undangan, ada beberapa hal ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat ( Yayasan Melati ) sebagaimana dalam Berita Acara Serah Pakai tanggal 3 Agustus 1994, maupun dalam Perjanjian Kerjasama 30 Oktober 1994 antara lain : 1. Bahwa sesuai Berita Acara Serah Pakai/PenggunaanTanah Milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepada Yayasa Melati Samarinda tanggal 3 Agustus 1994 telah ditegaskan bahwa Yayasan Melati tidak diperkenankan membangun selain kampus SMA Plus sertaa fasilitas lainnya, namun kenyataannya saat ini telah banyak berdiri bangunan-bangunan lain diatas tanah tersebut selain Kampus SMA Plus beserta fasilitas penunjangnya; 2. Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur (sekarang Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur) dengan Yayasan Melati tanggal 30 Oktober tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada


Sekolah Menengah Umum dimana pada pasal 7 antara lain ditegaskan bahwa Yayasan Melati bertanggung jawab membiayai: - Bea siswa bagi siswa yang potensial dan berprestasi tinggi; - Pembangunan dan Pengelolaan Asrama Siswa; - Pembangunan dan pengadaan sarana lainsepanjang anggaran Yayasan memungkinkan; - Peningkatan mutu Profesionalisme, Keterampilan, Kesejahteraan Tenaga Kependidikan dan Peserta didik; - Kegiatan Ektrakurikuler; Namun kenyataannya hampir seluruh kegiatan tersebut dibiayai oleh Dinas Pendidikan Propimsi Kalimantan Timur melalui bantuan dan hibah atau dengan kata lain mulai dari penyediaan lahan sampai dengan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 10 Samarinda tidak terlepas dari Bantuan Pemerintah Kalimantan Timur; 3.

Bahwa sesuai dengan Surat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 180/6872/HK/2014/2014 tanggaal 20 Oktober 2014 perihal Peringatan ( Somasi ), kepada Yayasan Melati Samarinda telah diperingatkan agar menghentikan Pembangunan apapun diatas lahan pinjam pakai tersebut tanpa seijin dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan melaporkan keberadaan bangunan-bangunan lain selain SMA Plus atau SMAN 10 Samarinda;

4.

Yayasan Melati Samarinda telah menunjuk pihak lain yakni ( PT. Melati Bumi Kaltim ) untuk melakukan aktifitas diatas lahan tersebut;

5.

Bahwa peringatan ( Somasi ) sebagai tersebut diatas, ternyata tidak diindahkan oleh Yayasan Melati;

6.

Disamping itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah ditegaskan banwa barang milik Daerah tidak diperbolehkan untuk dipinjam pakaikan selain antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; Halaman 40 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda demi kepastian hukum adalah tidak melanggar aturan hukum dan telah syah menurut hukum; 2. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 6, 7 dan 8, yang menyatakan Obyek Gugatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ( Algemene Beginselen van Bestuur atau Good Governeance ) oleh karena itu Gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dst; Bahwa sekali lagi ditegaskan kedua ( 9 ) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ( Algemene

Beginselen van Bestuur atau Good

Governance ) dikarenakan kedua ( 2 ) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut ( Legalitas ) sebagai dasar hukumnya telah dimuat baik dalam konsiderannya maupun isi dari maksud Surat tersebut dan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang pokok Agraria; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daeraah; 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 98 Tahun 2011 tentang Barang Milik Daerah; 6. Peraturan Daerah Prop. Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinssi Kalimantan Timur; 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penghapusan daan Penjualan Barang Milik Daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai kepada pihak lain dalam hal ini Yayasan Melati tidak diperkenankan, dan hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah; 3. Bahwa Tergugat sekali lagi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 9.1. sub huruf a, b, dan point 9.2. dalam point Gugatannya bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Pakai berdasarkan Penyerahan Hak Penggunaan Tanah untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana kampus Melati/Kampus SMA Plus, dengan luas 122.545. M2 di Kelurahan Sei Keledeng Kecamatan Samarinda Seberang sejak tahun 1994 dst; Bahwa pendapat Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan , bahkan Penggugat telah salah dalam menafsirkan ( menyikapi ) terhadap kedua ( 2 ) Surat Keputusan tersebut, yakni Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; Dikarenakan dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut telah dijelaskan dalam isinya pada point 3 yang menyatakan : “ Menegaskan agar penerima hak pakai dimaksud pada diktum pertama wajib menyerahkan tanah yang


dipergunakan apabila tidak digunakan lagi atau keputusan ini dicabut” dan penyerahan hak pakai tersebut sifatnya hanya pinjam pakai; Kemudian dalam Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepadaa Yayasan Melati Samarinda, telah dijelaskan dalam konsiderannya dalam hal menimbang pada point: a, b, c, d, e, f dan g secara garis besarnya sebagai berikut: -

Bahwa sesuai Berita Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda tanggal 3 Agustus 1994 telah ditegaskan bahwa Yayasan Melati tidak diperkenankan membangun selain Kampus SMA Plus serta fasilits lainnya, namun kenyataannya saat ini telah banyak berdiri bangunan-bangunan lain diatas tanah tersebut selain Kampus SMA Plus beserta fasilitas penunjangnya, bahkan kenyataan penggunaan fasilitas yang ada oleh SMA Plus justru dipersulit;

-

Bahwa sesuai dengan Surat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 180/6872-HK/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Peringatan ( somasi ) , kepada Yayasan Melati Samarinda telah diperingatkan agar menghentikan pembangunan apapun diatas lahan pinjam pakai tersebut tanpa seijin dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan melaporkan keberadaan bangunan bangunan lain selain SMA Plus atau SMA Negeri 10 , serta tidak menunjuk pihak lain Yakni PT. Melati Bumi Kaltim ( PT.MBK) untuk melakukan aktifitas diatas tanah terseut;

-

Bahwa Peringatan ( somasi ) sebagai tersebut diatas ternyata tidak diindahkan oleh Yayasan Melati;

-

Disamping itu sesuai peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telaah ditegaskan bahwa barang milik daerah tidak diperbolehkan untuk dipinjam pakaikan selain antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan; Halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Dengan

demikian

Surat

Keputusan

Gubernur

Kalimantan

Timur

Nomor

180/K.745/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantaan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda demi kepastian hukum adalah tidak melanggar aturan hukum dan telah syah menurut hukum; 4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya pada point 13 : yang menyatakan bahwa gugatn a quo selain bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Bestuur atau Good Governance) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat ( 2 ) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya dst; Hal tersebut adalah tidak benar dan tidak mendasar justru Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor.180//K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan

Melati

Samarinda tidak

bertentangan dengan Asas-asas

Umum

Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Bestuur atau Good Governance); Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat ( 1 ) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain : -

Asas Kepastian Hukum ( Principle of legal security ), yakni asas dalam Negara Hukum

yang

mengutamakan

landasan

peraturan

perundang-undangan,

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, oleh karenanya kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara dalam hal ini Halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sudah tepat dan benar

karena ditegaskan pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014; -

Asas tertib Penyelenggara Negara, yakni asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;

-

Asas Proporsionalitas yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

-

Asas Akuntabilitas ( Principle of Akuntability ), yakni asas yang menjadi landasan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan

demikian

surat

Keputusan

Gubernur

Kalimantan

Timur

Nomor

180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda, tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik; Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan memutuskan sebagai berikut: DALAM HAL PENUNDAAN; - Menolak permohonan

penggugat atas Penundaan Pelaksanaan Keputusan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintan Propinsi Daerah TingkatI Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; DALAM EKSEPSI : 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaaya perkara; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; 4. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan mentaati Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinssi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; 5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aquo et bono ); Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Pebruari 2015, dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 5 Maret 2015, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, sehingga secara formal dapat dijadikan


alat bukti yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 31 yang perinciannya sebagai berikut: 1.Bukti P - 1.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 180/K.745/2014 tanggal 21 Nopember 2014, tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda;

2.Bukti P - 2.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Kalimantan Timur No.032/7586/HK/2014, tanggal 14 Nopember 2014, Perihal Pemberitahuan Pencaabutan Hak Pakai/Pinjam Pakai terhadap aset milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepda Yth. Ketua Yayasan Melati Samarinda;

3.Bukti P - 3.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Yayasan Melati No.157/00.01/P.YM-KT/XI/2014, tanggal 15 Nopember 2014, Perihal Jawaban dan Penjelasan yang ditujukan kepada Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ;

4.Bukti P – 4.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Plt. Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Nomor 180/6872-HK/2014, tanggal 20 Oktober 2014, Perihal Peringatan ( Somasi ) yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Melati Samarinda;

5.Bukti P – 5.

Foto

copy

sesuai

dengan

aslinya

Surat

Yayasan

Melati

No.152/00.01/P. YM-KT/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014, Perihal Ucapan terima kasih; 6.Bukti P – 6.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Seluas Halaman 47 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

122.545 M2 Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 Terletak di Kelurahan Sei Keledang Samarinda Seberang kepada Yayasan Melati Samarinda tanggal 2 Agustus 1994; 7.Bukti P - 7.

Foto copy sesuai dengan foto copy salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK. 117/HPSMR/35-1987, tanggal 18 Pebruari 1987, tentang Pemberian Hak Pakai;

8.Bukti P - 8.

Foto copy sama dengan Foto copy Sertifikat Hak Pakai No.08 tanggal 9 Juli 1988, yang terletak di Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang,dengan Luas 122.545 M2;

9.Bukti P – 9.

Foto copy sesuai dengan foto copy Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda, Nomor : 591/9215/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994;

10.Bukti P - 10.

Foto copy sesuai dengan turunan Akta Notaris H. HARDJO GUNA WAN, SH, No.78, tanggal 15 April 1994, PendirianYayasan;

11.Bukti P– 11.

Foto copy sesuai dengan foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Agustus 2001, No. 66, Tambahan Nomor 178, Akta mana yang dibuat dihadapan Notaris Harjo Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda;

12.Bukti P- 12.

Foto copy sesuai dengan Salinan Akta Noraris KHAIRU SUBHAN, SH, No. 66, tanggal 15 Juli 2011,Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melati Samarinda;

13.Bukti P - 13.

Foto copy sesuai dengan Salinan Akta Notaris KHAIRU SUBHAN, SH, No. 01, tanggal 01 Pebruari 2014, Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melati Samarinda;

14.Bukti P - 14.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 421/071/DP.IIIA/03/2013,


tanggal 18 Maret 2013, tentang Izin Operasional SMA Plus Melati Samarinda di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda; 15.Bukti P - 15.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 421/1123/DP.IVB/03/2008, tanggal 26 Maret 2008, Tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta SMK Plus Melati Samarinda;

16.Bukti P - 16.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 421/068/DP.IVB/03/2006, taanggal 07 Maret 2006, Tentang Izin pendirian Sekolah Swasta SMP Melati Samarinda;

17.Bukti P - 17.

Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor. 421/666/DP.I/VI/2014, tanggal 11 Juli 2014, tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Melati;

18.Bukti P - 18.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor. 421.9/674/DP.V.B/IX/2014, tanggal 8 September 2014, tentang Izin Operasional Kelompok Bermain Melati di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda;

19.Bukti P - 19. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 209/G4/DPPK-KS/Pr.B/VI/2001, tanggal 22 Juni 2001, tentang Izin Mendirikan Bangunan, Menambah dan Mengubah Bangunan, Peruntukan Bangunan: Rumah Ibadah; 20.Bukti P - 20. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda

Nomor

867/DPPK-KS/Pr.B/XII/2003,

tanggal

31

Desember 2003, tentang Izin Medirikan Bangunan, Peruntukan Bangunan: Asrama, R.Kelas; 21.Bukti P - 21. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda

Nomor

1026/DPPK-KS/Pr.B/XI/2006,

tanggal

15

Nopember 2006, tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peruntukan Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Bangunan, Asrama II & R. Kelas, Perpustakaan dan Kesenian, RKB SMAN. 10; 22.Bukti P - 22.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda

Nomor

1195/DPPK-KS/Pr.B/IX/2008,

tanggal

19

September 2008, tentang Izin Mendirikan Bangunan Walikota, Peruntukan Bangunan: Kantor & workshop SMK Melati Plus; 23.Bukti P – 23.


Nomor

1194/DPPK-KS/Pr.B/IX/2008,

tanggal

19

September 2008, tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peruntukan Bangunan; Kantin/Kios SMK Melati Plus; 24.Bukti P - 24.


Nomor

1284/DPPk-KS/Pr.B/IX/2008,

tanggal

24

September 2008, tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peruntukan Bangunan: Guest House SMK Melati Plus; 25.Bukti P - 25.


Nomor

1367/DPPK-KS/Pr.B/X/2008,

tanggal

14

Oktober 2008, tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peruntukan Bangunan: Kantor SMK Melati Plus; 26.Bukti P - 26.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesaksian H.M. Rusli tertanggal 2 April 2015 dalam perkara No. 37/G/2014/PTUN.SMD;

27.Bukti P - 27.

Foto copy sesuai dengan foto copy Berita Acara serah Terima Bangunan Sarana Pendidikan SMA Plus di Dati II Samarinda, No. 591.1/13135/BP-III/96, tangga 11 Nopember 1996;

28.Bukti P – 28 .

Foto copy sesuai dengaan foto copy Laporan Penggunaan Uang Bantuan Pemda Pro. Kaltim Tahun Anggaran 2000 – 2008;

29.Bukti P – 29.

Foto copy sesuai dengan foto copy Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Melati Samarinda Kaltim tentang Pemberian Hibah Kepada Yayasan


Melati Samarinda Kaltim, Nomor 466/6272/SOS.PP, Nomor 0217/010.022.05/YM-KT/VI/2008, tanggal 20 juni 2008; 30.Bukti P – 30.

Foto copy sesuai dengan asli Surat Yayasan Melati Nomor 086/010.022.05/YM-KT/VI/2010, tanggal 5 Juni 2009, Perihal Laporan Penggunaan Biaya Pendidikan tahun Anggaran 2010 Tahun Pertama Tahun Pembelajaran 2009/2010;

31.Bukti P – 31.

Foto copy dari e-mail Surat Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor 421.4/1183//V/2014, tanggal 29 April 2014, perihal Akomodasi dan Konsumsi SMAN 10 Tahun Pelajaran 2014/2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 69 sebagai berikut: 1.Bukti T - 1.

Foto copy sesuai dengan foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2.Bukti T - 2.

Foto copy sesuai dengan foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3.Bukti T - 3.

Foto copy sesuai aslinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah; 4.Bukti T – 4.

Foto copy sesuai dengan fotocopy Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 98 Tahun 2011, tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

5.Bukti T – 5.

Foto copy sesuai dengan foto copy Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur;

6.Bukti T – 6.

Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah; Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

7.Bukti T – 7 .

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994, tanggal 2 Agustus 1994, tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Seluas 122.545 M2 Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 terletak di Kelurahan Sei Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati;

8.Bukti T – 8 .

Foto copy sesuai dengan foto copy Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati Samarinda Nomor 591/9215/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994;

9.Bukti T - 9 .

Foto copy sesuai dengan foto copy Perjanjian Kerjasama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Melati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Menengah Umum Nomor 5096/1 26.1/Ie/1994 dan Nomor. 5 Tahun 1994 tanggal 30 Oktober 1994;

10.Bukti T – 10.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 107/0/1997 tanggal 16 Mei 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1995/1996;

11.Bukti T–11.

Foto copy sesuai dengan foto copy Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur Nomor 0217/010.022.05/YM-KT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008;

12.Bukti T – 12.

Foto copy sesuai dengan foto copy Realita Perkembangan SMA Negeri 10 . Melati Samarinda, tanggaal 22 Maret 2010;

13.Bukti T – 13.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Pengurus Yayasan Melati Nomor. 01/P.YM-KT/II/2009 tanggal 23 Pebruari Halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

2009, tentang Pembagian Sarana dan Prasarana Kepada SMAN 10 MELATI, SMP PLUS MELATI DAN SMK PLUS MELATI; 14.Bukti T – 14.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Yayasan Melati Samarinda KalimantanTimur Nomor. 266/01.05/P.YM-KT/IX/2010 tanggal 29 September 2010, Perihal Pemakaian Aset Yayasan Melati, ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

15.Bukti T – 15. Oleh Tergugat Tidak jadi diajukan sebagai alat bukti; 16.Bukti T – 16.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur Nomor 273/01.05/P.YM/KT/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, Perihal Pemakaian Aset Yayasan Melati, ditujukan kepada Yth Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur;

17.Bukti T – 17.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur Nomor 136/00.01/P.YM-KT/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012, Perihal Pemberitahuan untuk Tidak Menggunakan Nama Melati Pada SMAN 10 Samarinda,ditujukan kepada Yth Kepala Sekolah SMAN 10 Samarinda;

18.Bukti T – 18.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur Nomor 148/00.02/SE.YM-KT/XI/2012 tanggal 10 Nopember 2012, perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Yth. Orangtua/Wali Siswa SMAN 10 Samarinda;

19.Bukti T – 19.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur Nomor 018/00.01/P.YM-KT/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 Perihal Pemberitahuan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Melati, tentang keberadaan SMAN 10 Samarinda di Kampus Melati, ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur;

20.Bukti T – 20.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur Nomor 030/00.01/P.YM-KT/II/2014 tanggal 1 Halaman 53 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Maret 2014 Perihal Papan Nama SMAN 10 Samarinda di Kampus Melati, ditujukan Kepada Yth Kepala Sekolah SMAN 10 Samarinda; 21.Bukti T – 21.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Perjanjian kerjasama Antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. Melati Bumi Kaltim Nomor 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus Melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda;

22.Bukti T – 22.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Direktur utama PT. Melati Bumi Kaltim Nomor 103.2.VIII/MBK/2014 tanggal 5 Agustus 2014 Perihal Tagihan Penyediaan Akomudasi, Konsumsi & Sapra, ditujukan Kepada Yth Kepala Sekolah SMAN 10 Samarinda;

23.Bukti T - 23. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Kepala Sekolaah SMA Negeri 10 Samarinda Nomor 900.5/451/DP-SMA10/8/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Perihal Pembayaran Penyediaan Akomudasdi Asrama, ditujukan Kepada Yth Direktur Utama PT. Melati Bumi Kaltim; 24.Bukti T – 24.

Foto copy sesuai dengan foto copy Kuitansi DP Pembayaran Biaya Asrama SMA Negeri 10 Samarinda Angkatan 16, 17 dan 18 bulan Agustus 2014, dengan Cek No. MOOO543610 tanggal 12 Agustus 2014 dengan Nilai Pembayaran = Rp.200.000.000;

25.Bukti T - 25.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Direktur utama PT. Melati Bumi Kaltim Nomor 110.2.IX/MBK/2014 tanggal 1 September 2014 Perihal Tagihan Penyediaan Akomodasi, Konsumsi & Sapra bulan September 2014, ditujukan Kepada Yth Kepala sekolah SMAN 10 Samarinda;

26.Bukti T - 26.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda Nomor 900.5/501/DP-SMA10/9/2014 tanggal 4 September 2014 Perihal Pembayaran Penyediaan Akomodasi di Halaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Asrama, ditujukan Kepada Yth. Direktur utama PT. Melati Bumi Kaltim; 27.Bukti T - 27.

Foto copy sesuai dengan foto copy Kuitansi DP Pembayaran Biaya Asrama SMA Negeri 10 Samarinda Angkatan 16 dan 17 bulan September 2014, dengan Cek No: MOOO810264 tanggal 4 September 2014 dengan Nilai Pembayaran = Rp. 200.000.000;

28.Bukti T - 28.

Foto copy sesuai dengan asli Surat Direktur utama PT. Melati Bumi Kaltim Nomor 123.02.X/MBK/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Perihal Tagihan, ditujukan Kepada Yth. Kepala Sekolah SMAN 10 Samarinda;

29.Bukti T – 29 . Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Kepala sekolah SMA Neggeri 10 Samarinda Nomor 900.05/581/DP-SMA10/9/2014 tanggal 9 Oktober 2014 Perihal Pembayaran Penyediaan Akomodasi asrama, ditujukan Kepada Yth.Direktur Utama PT. Melati Bumi Kaltim; 30.Bukti T - 30.

Foto copy sesuai dengan foto copy Kuitansi DP Pembayaran Biaya Asrama SMA Negeri 10 Samarinda Angkatan 16 dan 17 bulan Oktober 2014, dengan Cek No. MOOO810266 tanggal 9 Oktober 2014 dengan Nilai Pembayaran = Rp. 200.000.000;

31.Bukti T - 31 . Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Direktur Utama PT. Melati Bumi Kaltim Nomor 129.02.X/MBK/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Perihal Konfirmasi Pembayaran, ditujukan kepada Yth. Kepala Sekolah SMAN 10 Samarinda; 32.Bukti T - 32.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 180/6872-HK/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal Peringatan ( Somasi ) ditujukan kepada Yth. Ketua Yayasan Melati Samarinda;

33.Bukti T - 33.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda Nomor 425.8/533/DP-SMA10/9/2014, tanggal Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

12 September 2014, Perihal Laporan terhadap Layanan PT. Melati Bumi Kaltim, ditujukan Kepada Yth Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda; 34.Bukti T - 34.

Foto copy sesuai dengan foto copy Notulensi Rapat Pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda tanggal 24 Oktober 2014;

35.Bukti T - 35 .

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Ketua Komite sekolah SMAN 10 Samarinda bulan Nopember 2014 ditujukan Kepada Yth Bapak Gubernur Kalimantan Timur;

36.Bukti T - 36.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Kepala Sekolah SMA Negeri

10

Samarinda

Nomor

425.1/654/DP-SMA10/11/2014

tanggal 4 Nopember 2014 Perihal Pelayanan Akomodasi, Konsumsi dan Sapras PT. Melati Bumi Kaltim, ditujukan kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda; 37.Bukti T - 37. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 032/7586/HK/2014 tanggal 14 Nopember 2014 Perihal Pemberitahuan Pencabutan Hak Pakai/Pinjam Pakai Terhadap Aset Milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, ditujukan Kepda Yth Yayasan Melati Bhakti; 38.Bukti T - 38.

Foto copy sesuai dengan foto copy Kuitansi Pembayaran Tagihan Biaya Asrama Siswa SMA Negeri 10 Samarinda Angkatan 16 dan 17 tanggal 17 Nopember 2014 dengan Cek No. MOOO810283 tanggal 17 Nopember 2014 dengan Nilai Pembayaran = Rp. 2.236.377.000;

39.Bukti T - 39.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor 032/3365/II/2014 tanggal 19 Nopember 2014 Perihal Penjelasan tentang Kerjasama PK Nomor 1490/420/V/2014, ditujukan Kepada Yth Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Dayak Kaltim; Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

40.Bukti T – 40.

Foto copy sesuai dengan foto copy Berita Acara Rapat Antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Komite Sekolah SMAN 10 Samarinda, tanggal 19 Nopember 2014 dalam rangka Membicarakan Surat Perjanjian Kerjasama Antaara Dinas Pendidikan Prov.Kaltim PT. Melati Bumi Kaltim;

41.Bukti T - 41.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Ketua Komite Sekolah SMAN 10 Samarinda Nomor 04/Komite/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 Perihal Surat Permohonan Penghentian Kerjasama PT. Melati Bumi Kaltim, ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kaltim;

42.Bukti T - 42.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan

Hak

Pakai/Penggunaan

Tanah

Milik/Dikuasai

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; 43.Bukti T - 43.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Direktur Utama PT. Melati Bumi Kaltim Nomor 153.02.XII/MBK/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal Tagihan Penyediaan Akomodasi, Konsumsi & Sapra bulan Desember 2014, ditujukan Kepada Yth.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur;

44.Bukti T – 44 . Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Direktur Utama PT. Melati Bumi Kaltim Nomor 164.02.1/MBK/2015, tanggal 5 Januari 2015 Perihal Tagihan Penyediaan Akomodasi, Konsumsi & Sapra bulan Januari 2015, ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur; 45.Bukti T - 45. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda Nomor 422.9/011/DP-SMA10/I/2015, tanggal Halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

8 Januari 2015 Perihal Tagihan PT. MBK dan Penegasan, ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda; 46.Bukti T - 46.

Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Pakai No. 08 Tahun 19 88 tanggal 9 Juli 1998 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;

47.Bukti T - 47 . Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Siswa dan Siswi SMA 10 Samarinda tentang Pelayanan PT. Melati Bumi Kaltim tanggal 24 Nopember 2014; 48.Bukti T - 48.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Siswa yang menolak Pelayanan PT. Melati Bumi Kaltim sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) siswa;

49.Bukti T - 49 . Foto copy sesuai dengan aslinya catataan Keluhan Siswa Terhadap Pelayanan PT. Melati Bumi Kaltim, 20 ( dua puluh ) Siswa; 50,Bukti T - 50.

Foto copy sesuai dengan aslinya catatan Keluhan Siswa Terhadap Pelayanan PT. Melati Bumi Kaltim, 15 ( lima belas ) Siswa;

51.Bukti T -51.

Foto copy sesuai dengan aslinya catatan Keluhan Siswa Terhadap Pelayanan PT. Melati Bumi Kaltim 11 ( sebelas ) Siswa;

52.Bukti T - 52.

Foto copy sesuai dengan aslinya Catatan Keluhan Siswa Terhadap Pelayanan PT. Melati Bumi Kaltim 28 ( dua puluh delapan ) Siswa;

53.Bukti T - 53.

Foto copy sesuai dengan aslinya Catatan Keluhan Siswa Terhadap Pelayanan PT. Melati Bumi Kaltim, 15 ( lima belas ) Siswa;

54.Bukti T - 54.

Foto copy sesuai dengan aslinya Catatan Keluhan Siswa Terhadap Pelayanan PT. Melati Bumi Kaltim, 11 ( sebelas ) Siswa;

55.Bukti T - 55.

Foto copy sesuai dengan foto copy Catatan Keluhan Siswa Terhadap Pelayanan PT. Melati Bumi Kaltim, 12 ( dua belas ) Siswa;

56.Bukti T - 56.

Foto copy sesuai dengan foto copy catatan Keluhan Siswa Terhadap Pelayanan PT. Melati Bumi Kaltim;


57.Bukti T - 57.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Memutar Rekaman CCTV tentang Pemukulan/Perkelahian antara Siswa Melati dan Siswa SMU 10 pada tanggal 6 Nopember 2014;

58.Bukti T - 58.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kehilangan Barang Berupa Jam Tangan Merk Cassio Safir Biru pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Jam 17.00 atas nama LAURIA MELIA NENNO No kamar. 3229;

59.Bukti T - 59.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kehilangan Barang Berupa Jam Tangan Merk Roxy pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 jam 13.00, atas nama

DHINDA SEFTIYANI

BUDI UTARI No. Kamar. 3229; 60.Bukti T - 60. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Plt. Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 596/7775/BP-II/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Pendapat Hukum BMD Pemprov. Kaltim; 61.Bukti T- 61.

Foto copy dari website Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diundangkan tanggal 14 Maret 2006;

62.Bukti T - 62.

Foto copy dari website Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diundangkan tanggal 19 Mei 2008;

63.Bukti T - 63.

Foto copy sesuai dengan foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern. Nomor 39.B/LHP/XIX.SMD/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012;

64.Bukti T – 64.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Plt. Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 596/7453/BP-II/VIII/2013 Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

tanggal 20 Agustus 2013 Perihal Penertiban Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah ( BMD ) Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur; 65.Bukti T - 65.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 596/6647/BP-II/IX/2014, tanggal 30 September 2014, Perihal Penertiban Administrasi dan Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah

( BMD ) khususnya Pemanfaatan dalam bentuk

Pinjam Pakai dan sewa; 66.Bukti T - 66.

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pengurus Yayasan Melati Nomor 028/00.01/P.YM-KT/IV/2015, tanggal 9 April 2015, Perihal Status Aset dan Bangunan Milik Yayasan Melati di Kampus Melati;

67.Bukti T – 67. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengurus Yayasan Melati Nomor 033/00.01/P.YM-KT/IV/2015, tanggal 20 April 2015, Perihal Pemberitahuan Keberadaan Siswa SMAN 10 Samarinda di Kampus Melati; 68.Bukti T – 68.

Foto copy sesuai fotocopy yang dilegalisir Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program Ilmu Pengetahuan Alam atas nama ZU NIKI MADA Nomor Induk. 060

ditandatangani

Kepala Sekolah SMUN 10 Samarinda tanggal 12 Juni 2000; 69.Bukti T - 69.

Foto copy sesuai fotocopy yang dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama RICHARD KRISTANTO KATI Nomor Induk Siswa Nasional, 9962501787 ditandatangani Kepala Sekolah SMAN 10 Samarinda tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 2 April 2015 Penggugat telah mengajukan 1 ( satu ) orang saksi yaitu:


Drs. H.M. RUSLI Tempat tanggal lahir Kutai, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Kawin, Tempat tinggal Jl. D.I Panjaitan, No. 51, RT/RW. 084/000, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Saksi adalah Pembina Yayasan Melati Samarinda sejak tahun 2011 sampai sekarang; - Bahwa Saksi adalah yang menerima Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 beserta lampirannya Sertifikat Nomor. 08 Tahun 1998 pada tanggal 2 Agustus 1994; - Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 yaitu mengenai Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Seluas 122.545 M2, Sertipikat Hak Pakai Nomor : 08 terletak di kelurahan Sei Keledang, Samarinda Seberang kepada Yayasan Melati Samarinda; - Bahwa Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada yayasan Melati Samarinda dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 341 Tahun 1994 sangat erat kaitanya; - Bahwa sifat dari Berita Acara itu sendiri merupakan Perjanjian, karenanya tidak bisa diputuskan secara sepihak, harus dilakukan kedua belah pihak, karena perjanjian itu merupakan Undang- Undang dari kedua belah pihak; - Bahwa Berita Acara itu ditandatangani oleh saya selaku perwakilan dari Yayasan Melati dan Bapak Saleh Nafsi dan Gubernur Kalimantan Timur Yaitu Bapak H.M. Ardans, SH yang dilakukan diruang Sekda Pemda Kalimantan Timur, untuk Gubernur ditanda tangani diruang Gubernur; - Bahwa Berita Acara Serah Terima tersebut sekarang disimpan di Pemda Kalimantan Timur, sedangkan copynya diserahkan kepada Yayasan Melati;


- Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur hanya

sebagai

Pegang/menguasai, bukan sebagai pemilik. - Bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh memiliki Sertifikat, Pemerintah Daerah sebagai pemegang bukan sebagai Pemilik Aset-aset Negara; - Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari Pengurus Yayasan Melati Samarinda adanya somasi ( Peringatan ) sebanyak 2 (dua ) kali, satu kali dari Sekda, dan satu kali dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur, tentang Penertiban Aset-aset milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan sudah ditanggapi oleh Pengurus Yayasan Melati Samarinda; - Bahwa Somasi yang dikirimkan kepada Yayasan Melati hanya mengenai Barang Milik PEMDA KALTIM, PEMDA hanya menguasai bukan memiliki hak; - Bahwa intinya tidak ada dasarnya hukumnya somasi tersebut, hanya sebagai peringatan saja dan terjadinya somasi pada tahun 2014; - Bahwa saksi sebagai wakil Pembina Yayasan Melati pada waktu itu ketuanya Gubernur KALTIM Bpk. H.M. Ardans, S.H; - Bahwa saksi hanya satu periode , kemudian digantikan oleh Bpk. Saleh Nafsi ; - Bahwa secara Struktural Yayasan Melati Samarinda dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tidak ada hubungannya, akan tetapi pada waktu itu Pembina Yayasan Melati Samarinda adalah Gubernur Kalimantan Timur, sehingga Yayasan Melati berkewajiban untuk membuat laporan secara berkala kegiatan Yayasan Melati kepad a Gubernur; - Bahwa Yayasan Melati Samarinda sampai saat ini selama 20 tahun selalu mentaati Berita Acara yang telah ditanda tangani bersama tersebut yang sifatnya perjanjian; Menimbang, bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 16 April 2015 Tergugat telah mengajukan 1 ( satu ) orang saksi yaitu: EDY KRISTANTO, SH Tempat tanggal lahir Bontang, 26 Januari 1990, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesiia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Status Halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Kawin, Tempat tinggal Jl. Perjuangan 7, RT.100, Desa/Kel. Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda; Yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bagian Perlengkapan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I KalimantanTimur; - Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.08 Tahun 1988 tanggal 9 Juli 1988 adalah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; - Bahwa Peraturan yang mengatur terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 Nopember 2014 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang sekarang sudah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; - Bahwa semua Milik Negara/Daerah sudah ditertibkan, ada yang diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah, ada yang ingin perjanjian kerja sama dilanjutkan, dan ada juga yang ingin dibeli yang sudah memanfaatkan selama ini; - Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 tahun 1994 yaitu mengenai Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Sertifikat Hak Pakai No. 08 tahun 1988, seluas 122.545, terletak di Kel.Sei Keledang, Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati Samarinda; - Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 032/758/HK/2014, tanggal 14 Nopember 2014 adalah tentang Pencabutan Hak Pakai/Pinjam Pakai terhadap Aset Milik Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur; - Bahwa dulu sebelum tahun 2006 ketentuanya memakai istilah serah pakai, tetapi setelah tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dirubah menjadi pinjam pakai; - Bahwa yang menjadi obyek Sengketa ini adalah Sertifikat Hak Pakai yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur; Halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

- Bahwa sebelum Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah dicabut Pemda telah membuat Surat Edaran kepada Yayasan, lembaga maupun Instansi Pemerintahan yang memanfaatkan Aset Tanah Milik Daerah dengan beberapa allternatif; - Bahwa sebelum diterbitkanya Surta Keputusan Pencabutan Aset Milik Pemerintah Daerah terlebih dahulu diawali dengan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Barang Milik Pemerintah Daerah tidak ada Berita Acara yang dipinjam Pakai dengan Yayasan kecuali antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; - Bahwa saksi pernah ke lokasi sebanyak 2 ( dua ) kali untuk melakukan penertiban Aset Pemerintah Daerah; - Bahwa dilokasi terdapat bangunan Masjid dan beberapa gedung sekolahan; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 April 2015 Tergugat telah mengajukan 1 ( satu ) orang saksi dan 1 ( satu ) orang Ahli yaitu : ARMIN Tempat tanggal lahir Enrekang, 25 Juli 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tinggal Perumahan Bukit Pinang Bahari AA- 2 No. 3, RT. 032 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberaang, Kota Samarinda, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 10 bertugas sebagai guru sejak tahun 1997, pada tanggal 16 Juni 2012 diangkat sebagai Kepala Sekolah sampai sekarang tidak pernah dipindah ke sekolah lain; - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 341 tahun 1994, tentang Penyerahan Hak Pakai /Penggunaan Tanah Milik /Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, seluas . 122.545 M2, Sertifikat Hak Pakai No. 08 terletak di Kelurahan Sei Keledang, Samarinda Seberang, Kepada Yayasan Melati samarinda, tertanggal 2 Agustus 1994;


- Bahwa saksi melihat dan membaca di SMA Negeri 10 karena mendapat tembusan dan saksi juga pernah membaca Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda Nomor 591/9215/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994; - Bahwa selama menjadi Kepala Sekolah SMA N 10 sampai sekarangsudah ada 7 (tujuh) bangunan; - Bahwa Selain bangunan – bangunan tersebut ada juga bangunan lainya yaitu; Ruang Kantor, Ruang Belajar, laboratorium bahasa, Lapboratorium Kimia, laboratorium Biologi, Perpustakaan, Asrama dan ada 4 ( empat ) rumah Dinas yaitu untuk Kepala Sekolah , Wakil Kepala Sekolah, Direktur dan Rumah Penjaga Sekolah serta Kantin; - Bahwa sekarang SMA N 10 tidak ada lagi ruang untuk proses belajar mengajar ; - Bahwa bagunan-bangun itu saksi tahu dari buku yang diterbitkan oleh Yayasan Melati, bahwa bangunan tersebut berasal dari biaya APBN dan APBD, sedangkan Pimpronya ada yang dari PU, sehingga saya beranggapan bahwa bangunan tersebut adalah milik SMA N 10; - Bahwa selain bangunan milik SMA Negeri 10 terdapat bangunan yang dibangun oleh Yayasan Melati antara lain : 1. Asrama 2 dan 3; 2. Ruang Perpustakaan; 3. Ruang Auditorium; 4. Ruang Kesenian; 5. Ruang Kelas dan Ruang SMK Plus hibah dari Pem. Prop. kepada Yayasan Melati; 6. Laboratorium Fisika dan Laboratorium Komputer; 7. Bangunan SD, TK dan PAUD; - Bahwa SMA Negeri 10 sekarang yang masih menempati di lahan Yayasan Melati adalah kelas XI dan Kelas XII, sedangkan Kelas X sudah pindah ke Gedung baru yaitu di jalan Perjuangan;


- Bahwa bangunan yang lebih dahulu dibangun adalah bangunan yang ditempati oleh SMA Negeri 10 yang dibangun pada tahun 1997, sedangkan Yayasan Melati mendirikan SMP Plus sekitar tahun 2008, kemudian pada tahun 2010- 2011 mendirikan SMA Plus dan SMK Plus; - Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerja sama antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantaan Timur dengan PT. Melati Bumi Kaltim tentang Penyediaan Konsumsi, Akomodasi dan Sarana Prasarana di Kampus melati untuk SMA Negeri 10 Samarinda dengan suratnya Nomor 1490/420/IV/2014, tanggal 30 April 2014; - Bahwa perjanjian tersebut sejak bulan Nopember 2014 sudah tidak berjalan lagi diputus oleh Dinas pendidikan karena banyak keluhan dari anak-anak dan kemudian komite meminta Kepala Dinas pendidikan untuk tidak melanjutkaan perjanjian; - Bahwa dalam pelayanannya PT. Melati Bumi Kaltim kepada Siswa SMA Negeri 10 tidak memuaskan dalam bentuk Konsumsi makanan, mengenai kebersihan WC yang sudah lama rusak tidak dapat dipergunakan lagi, AC rusak tidak segera diperbaiki, untuk dikelas meja kursi sudah tidak layak dipakai lagi; - Bahwa saksi tahu adanyaa Surat Keputusan Gubermur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 taanggaal 21 Nopember 2014 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TingkatI Kalimantaan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; - Bahwa benar Surat Keputusan tersebut ada kaitannya dengan rapat komite sekolah karena SMA Negeri 10 lebih dahulu berada dilokasi tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut dan lokasi tersebut diperuntukan SMA Negeri 10, akan tetapi dalam perjalanannya diharapkan Yayasan Melati mensport SMA Negeri 10 akan tetapi kenyataannya yayasan Melati menganggap SMA Negeri 10 menumpang dan bahkan mengharuskan SMA Negeri 10 keluar dari lokasi tersebut; - Bahwa saksi tidak tahu kalau bangunan-bangunan yang ada di Kampus Melati merupakan hibah dan bantuan sosial dari tahun 1994 sampai tahun 2009, kecuali bangunan masjid bantuan dari PT.Pupuk Kaltim; Halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

- Bahwa gedung bangunan dilokasi obyek sengketa berawal dari buku kuning Yayasan Melati, disitu tertera Pimpronya dari Kantor PU, jadi kesimpulan saya bangunan tersebut punya SMA Negeri 10; - Bahwa SMA Plus Melati sampai sekarang baru ada kelas X dan kelas XI jadi belum ada yang tamat; - Bahwa saksi tidak pernah melaporkan keluhan siswanya kepada PT. Melati Bumi Kalimantan Timur karena yang mengadakan perjanjian kerja sama adalah antara Dinas Pendidikan dan PT. Melati Bumi Kaltim; - Bahwa proses pembayaran kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan PT Melati bumi Kaltim yaitu dengan adanya tagihan dari PT. Melati Bumi Kaltim atau Dinas pendidikan , dananya dari Biasiswa anak-anak yang di

terima secara individu

melalui rekening masing-masing, baru anak membayar ke sekolah, melalui surat kuasa yang ada pada kami, dan setelah itu kami bayarkan sesuai dengan kebutuhan - Bahwa PT. Melati Bumi Kaltim berkantor di dalam lokasi kampus Melati; - Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Pencabutan tersebut ada tekanan-tekanan dari Yayasan Melati dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Maryanto, SE ( Ketua Yayasan ) dan Muhammad Reza Bakhtimi ( Sekretaris ) dan yang terakhir menyatakan bahwa SMA Negeri 10, tanggal 1 juli 2015 harus keluar dari Kampus Melati; - Bahwa Yayasan Melati menganggap tanah lokasi obyek sengketa adalah tanah milik yayasan Melati; - Bahwa walaupun dahulu awal pendiriannya dinamakan SMA Negeri 10 Melati, namun kenyataannya yang diakui secara Administartif adalah SMA Negeri 10; - Karena tidak mendapat ijin SMA Negeri 10 Melati, sehingga mendirikan SMA Plus Melati yang sampai sekarang baru ada kelas X dan kelas XI, jadi belum ada tamat/Lulus; - Bahwa Dana APBD yang diberikan Pemerintah kepada Yayasan Melati adalah Dana Hibah merupakan bantuan sosial;


- Bahwa sejak tahun 1997 sudah banyak sudah banyak Anggaran yang masuk ke SMA

Negeri

10

Samarinda,

karena

dirintis

sebagai

SMA unggulan,

perkembangannya cepat banyak bangunan yang didirikan; - Bahwa saksi tidak tahu pembangunan gedung-gedung dari anggaran mana, saksi hanya membaca proposal yang diajukan dari Yayasan Melati untuk pengembangan SMA Negeri 10 Samarinda dan proposal tersebut ditujukan kepada DPRD dan Pemerintah; - Bahwa pada awalnya Pemerintah dan Yayasan Melati serta Tokoh-Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur pada waktu itu ingin mendirikan Sekolah Unggulan yaitu SMA Negeri 1 Samarinda, akan tetapi dianggap gagal, lalu ada ide mendirikan SMA Negeri 10 yang merupakan cikal bakal yang didirikan dilokasi Yayasan Melati; - Bahwa dalam Ijazah SMA Negeri 10 tidak boleh dicantumkan kata Melati oleh Kementerian Pendidikan melalui Suratnya sejak tahun 1997, akan tetapi dalam suratmenyurat dicantumkan kata melati; - Bahwa sejak tahun 1997 Siswa-siswi SMA Negeri 10 sudah masuk Asrama yang dikelola oleh Yayasan melati, karena Yayasan Melati bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Propinsi Kaalimantan Timur, dan baru pada tahun 2010 didirikan SMK Plus oleh Yayasan Melati pada Lokasi tersebut; - Bahwa pada awalnya seluruh Siswa SMA Negeri 10 dan SMA Plus diasramakan, akan tetapi sejak tahun anggaran 2014- 2015 sekarang ini tidak semuanya diasramakan karena keterbatasan ruang; - Bahwa sekarang siswa SMA Negeri 10 masih ada yang diasrama, tetapi yang mengelola bukan Yayasan Melati lagi, dikelola oleh Tim yang dibentuk oleh Komite Sekolah; - Bahwa sejak SMA Negeri 10 pengelolaannya diambil alih oleh Yayasan Melati, komite sekolah dibubarkan, keuangan semua diambil alih yayasan Melati dan Bea Siswa untuk Siswa tidak satupun diberikan SMA Negeri 10 tidak ada lagi prestasi


dan siswanya diisi oleh anak-anak orang kaya, padahal niat pemerintah awalnya untuk membantu anak-anak yang tidak mampu dan anak-anak yang berprestasi; - Bahwa selain SMA Plus Penggugat tidak pernah meminta ijin untuk mendirikan bangunan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur; - Bahwa yang dimaksud tidak boleh membangun selain Fasilitas Kampus SMA Plus dilokasi tempat obyek sengketa sekarang sudah berdiri SD, PAUD, SMP Plus, dan SMK Plus yang seharusnya tidak boleh dibangun dan bahkan PT. Melati Bumi Kalimantan Timur ( MBK ) sudah berkantor didalam lakasi tanh yang di terbitkan obyek sengketa; - Bahwa dengan SK pencabutan tersebut termasuk mencabut ijin Pendirian PAUD, SD, SMP, dan SMK, karena tujuan awalnya lokasi tersebut khusus untuk Kampus SMA PlUS, akan tetapi untuk kegiatan belajar mengajar PAUD, SD, SMP, SMK, dan SMA Plus sampai saat ini tetap berjalan seperti biasa;

I LH A M Tempat tanggal lahir Samarinda, 02 Pebruari 1971, Jenis Kelamin Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan ST. Sulaiman Gg. Amaliah,, RT/. 07, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Ahli adalah bekerja di kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur sejak tahun 1990 sebagai Kasubsi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, spesifik pekerjaan saya masalah Pengadaan tanah, pembebasan tanah ;

-

Bahwa Tanah Negara adalah semua tanah yang dikuasai oleh negara yang belum dihaki dengan suatu Hak; baik dikuasai oleh perorangn maupun dikuasai oleh badan hukum;

-

Bahwa tanah sertifikat Haak Pakai bisa diakui sebagai Hak Milik, misalnya sertifikat Hak Pakai milik Pemprov, berarti Hak Milik Pemprov, statusnya hak Halaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

pakai, akan tetapi tanah tersebut milik Pemprov, hak tersebut bisa milik perorangan, bisa milik badan hukum; -

Bahwa hak Pakai selama digunakan sesuai dengan yang diperuntukan dalam setifikat tersebut tidak akan hapus haknya, kecuali tanah tersebut ditelantarkan;

-

Bahwa Sertifikat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kemudian oleh pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak lain, pemerintah daerah masih punya hak;

-

Bahwa menurut Undang-Undang Hak Kepemilikan atas tanah ada beberapa jenis yaitu Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan;

-

Bahwa Hak pakai dengan Pemilikan hak merupakan satu kesatuan, karena Hak dengan Sertifikatnya harus melekat subyeknya;

-

Bahwa dengan adanya Sertifikat terhadap kepemilikan hak atas tanah sudah sangat kuat;

-

Bahwa menurut Undang-Undang Hak Milik adalah mutlak karena tidak ada batas waktu berakhirnya dan Hak Pakai mempunyai batas waktu berakhirnya yaitu hak pakai untuk perorangan dengan jangka waktu 10 – 20 tahun, kalau sudah jatuh tempo harus diperpanjang atau diperbaharui, untuk perorangan, sedangkan untuk badan hukum sepanjang dipergunakan tidak perlu diperpanjang;

-

Bahwa hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negaraatau tanah milik orang lain, yang memberi

wewenang

dan

kewajiban

yang

ditentukan

dalam

keputusan

pemberiannya oleh pejabar yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa- menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang; -

Bahwa Hak Pakai bisa diserahkan kepada Pihak lain sepanjang ada rekomendasi atau Keputusan dari pemegang hak;

-

Bahwa Regulasi Hak Pakai diatur dalam PP. 27 Tahun 2014 maupun dalam Undang-Undang Pokok Agraria; Halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

-

Bahwa Pemerintah Daerah tidak mengatur BPN dalam Penerbitan Hak Pakai yang dipindahkan kepada Pihak lain, BPN berwenang untuk menerbitkan Sertifikat;

-

Bahwa berakhirnya Hak Pakai telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah menyerahkan

kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Mei 2015; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan didalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini; Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah : ”Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati” (vide bukti P-1 = T.42); Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa in casu, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu : 1. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo; 2. Tenggang waktu pengajuan gugatan; Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan; “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”; Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa, Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal pada angka 2 tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo, sebagai berikut: Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 Desember 2014, sedangkan obyek sengketa a quo diterbitkan tanggal 21 November 2014, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam menguji penerbitan obyek sengketa a quo karena belum bersifat final, sebab Surat Keputusan tersebut masih diikuti atau ditindaklanjuti dengan surat perjanjian perdata (tindakan hukum perdata), hal tersebut dapat dilihat dari Perjanjian Kerjasama Nomor 5096/1.26.1/Le/1994 dan Nomor 5 tahun 1994 tanggal 30 Oktober 1994 antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Melati (Kewenangan Absolut); Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.” Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”


Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.”

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, dikaitkan dengan objek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T.42) dapat diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa a quo merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 Tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik Daerah/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati Samarinda, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada konsideran mengingat dalam surat keputusan objek sengketa a quo, bersifat konkrit karena tidak abstrak, memuat secara jelas tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 Tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik Daerah/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati Samarinda, bersifat individual bahwa surat keputusan objek sengketa a quo menunjuk nama Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasan dan instansi lain serta telah berakibat hukum berupa adanya Pengembalian Hak Pakai/Penggunaan


Tanah Milik Daerah/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati Samarinda; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan penerbitan obyek sengketa juga tidak ditindaklanjuti dengan suatu tindakan hukum perdata (surat perjanjian perdata); Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati obyek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut peradilan haruslah ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya; DALAM POKOK SENGKETA: Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah: ”Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati” (vide bukti P-1 = T.42);


Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (rechtsmatigeheidstoetsing) terhadap obyek sengketa a quo secara extunc (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa a quo) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas obyek sengketa a quo sebagai berikut: 1. Segi Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak ? 2. Segi Prosedur, yaitu apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? 3. Segi Substansi/Materiil, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo; Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa; ”Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati” (vide bukti P-1 = T.42); Menimbang, bahwa Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh; a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.”; Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota; Menimbang, bahwa asas Contrarius actus, dalam hukum administrasi negara, menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya; Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan asas Contrarius actus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 Tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Seluas 122.545 M² Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 Terletak Di Kelurahan Sei Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati Samarinda (vide bukti P-6 = T.7), sehingga Tergugat juga berwenang untuk mencabutnya; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai segi prosedur maka Majelis Hakim telah mencermati berkas perkara sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adanya perbedaan penafsiran mengenai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 Tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Seluas 122.545 M² Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 Terletak di Kelurahan Sei. Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati Samarinda; Halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak pakai berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 Tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah

Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I

Kalimantan Timur Seluas 122.545 M² Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 Terletak di Kelurahan Sei. Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati Samarinda, sedangkan Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa pada pokoknya penyerahan hak pakai tersebut sifatnya hanya pinjam pakai; Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 Tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Seluas 122.545 M² Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 Terletak di Kelurahan Sei. Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati Samarinda, konsideran ”Memutuskan” menetapkan pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut tetap tercatat dalam buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; Menimbang, bahwa sejalan dengan konsideran keputusan diatas, saksi dari Penggugat atas nama Drs.H.M. Rusli juga memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya bahwa pemegang hak pakai tersebut adalah atas nama Pemerintah Derah Tingkat I Kalimantan Timur; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor

341

Tahun

1994

Tentang

Penyerahan

Hak

Pakai/Penggunaan

Tanah

Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Seluas 122.545 M² Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 Terletak di Kelurahan Sei. Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati Samarinda, bukanlah merupakan peralihan hak pakai karena tanah tersebut tetap tercatat dalam buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena tanah tersebut masih tercatat dalam inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan di dalam buku Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 Tahun 1988 nama pemegang masih atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (vide bukti P8 = T.46), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak pakai tanah tersebut adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) dan Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan timur seluas 122.545 M² Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 terletak di Kelurahan Sei. Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati Samarinda hanya bersifat pinjam pakai; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan aturan yang berkaitan dengan obyek sengketa sehingga wewenang untuk menentukan isi dari keputusan/pengaturan ataupun rencana sebagai penerapan wewenang pemerintahan itu lebih lanjut tidak pernah bersifat terikat, dengan demikian wewenang tersebut mengandung kebebasan (diskresioner) kalau tidak terdapat peraturan dasarnya, sehingga keputusan tersebut harus tunduk pada norma-norma hukum yang bersumber pada asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak terdapat peraturan dasar/peraturan yang jelas mengaturnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur dan substansi mengenai obyek sengketa berdasarkan asas - asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan obyek sengketa dari segi prosedur; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1. Surat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 596/7453/BP-II/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, Perihal: Penertiban Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Kaltim; (vide bukti T.64) Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

2. Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 596/664/BP-II/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Perihal: Penertiban Administrasi dan Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Khususnya Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai dan Sewa; (vide bukti T.65) 3. Surat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 180/6872-HK/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal: (Somasi) yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Melati Samarinda; (vide bukti P-4 = T.32) 4. Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 032/7586/HK/2014 tanggal 14 Nopember 2014 Hal: Pemberitahuan Pencabutan Hak Pakai/Pinjam Pakai terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; (vide bukti P-2 = T.37) 5. Surat dari Penggugat Nomor 152/00.01/P.YM-KT/XI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Perihal : Ucapan Terima Kasih; (vide bukti P-3) 6. Surat dari Penggugat Nomor 157/00.01/P.YM-KT/XI/2014 tanggal 15 November 2014 Perihal : Jawaban dan Penjelasan; (vide bukti P-5) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo, telah memberikan tawaran untuk memanfaatkan tanah yang semula dalam bentuk pinjam pakai diubah menjadi dalam bentuk sewa (vide bukti T.64) namun Penggugat tidak menindaklanjuti tawaran tersebut. Selain itu, Tergugat juga telah memberikan surat peringatan untuk tidak membangun selain kampus SMA Plus (vide bukti P-4 = T.32), akan tetapi tidak dihiraukan oleh Penggugat (vide bukti P-5), sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 032/7586/HK/2014, tertanggal 14 Nopember 2014, Hal: Pemberitahuan Pencabutan Hak Pakai/Pinjam Pakai terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-2 = T.32), dan kemudian dijawab oleh Penggugat bahwa tanah tersebut dikuasai oleh yayasan melati berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (vide bukti P-3); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo, Tergugat terlebih dahulu telah memberikan tindakan berupa penawaran, peringatan, dan pemberitahuan pencabutan Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

kepada Penggugat akan tetapi tidak dihiraukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan obyek sengketa, maka secara prosedural Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa dari segi substansi; Menimbang, bahwa obyek sengketa dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Penyerahan tanah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 341 Tahun 1994 bersifat pinjam pakai, karena masih tercatat dalam buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan wajib menyerahkan kembali tanah yang dipergunakan apabila Keputusan Gubernur tersebut dicabut; 2. Sesuai Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda tanggal 3 Agustus 1994 telah ditegaskan bahwa Yayasan Melati tidak diperkenankan membangun selain Kampus SMA Plus serta Fasilitas lainnya namun dalam perkembangannya saat ini telah banyak berdiri bangunan-bangunan lain diatas tanah tersebut selain kampus SMA Plus beserta fasilitas penunjangnya dan sesuai surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 180/6872-HK/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal peringatan (somasi), kepada Yayasan Melati Samarinda diperingatkan agar menghentikan pembangunan tanpa seijin Pemerintah Provinsi kalimantan Timur dan melaporkan keberadaan bangunanbangunan lain selain SMA N 10 serta tidak menunjuk pihak lain untuk melakukan aktifitas diatas tanah tersebut; 3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah ditegaskan bahwa barang milik daerah tidak diperbolehkan untuk dipinjam pakaikan selain antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; Menimbang, bahwa Diktum ”Memutuskan” menetapkan kesatu dan kedua dalam obyek sengketa pada pokoknya menyatakan sebagai beriku: Halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

1. Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 122.545 m² Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 terletak di Kelurahan Sei. Keledang Samarinda Seberang kepada Yayasan Melati Samarinda; 2. Pengaturan/Peruntukkan lebih lanjut terhadap tanah sebagaimana dimaksud Diktum kesatu akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut; 1. Bahwa dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 Tahun 1988 masih atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; (vide bukti P-8 = T.46) 2. Bahwa diatas tanah Sertipikat Hak Pakai tersebut telah berdiri bangunan SMA N 10, SMK Plus Melati Samarinda (vide bukti P-15), SMP Melati Samarinda (vide bukti P16), TK Melati (vide bukti P-17), dan ijin operasional kelompok bermain melati di lingkungan dinas pendidikan kota Samarinda (vide bukti P-18); 3. Ketentuan nomor 1 dalam Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati samarinda Nomor: 591/9215.BP-III/1994 tanggal 3 Agustus 1994 menyebutkan bahwa pada pokoknya yayasan melati bertanggung jawab sepenuhnya atas tanah tersebut dari bangunan-bangunan liar dan menjaga kebersihannya serta tidak diperkenankan membangun selain Kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya (vide bukti P-9 = T.8) Menimbang, bahwa pada saat persidangan tanggal 30 April 2015, Majelis Hakim mendengar keterangan dari pihak Penggugat secara lisan bahwa selama mendirikan bangunan selain SMA Plus, Penggugat tidak pernah meminta ijin kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur selaku pemegang Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 Tahun 1988 ( Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 30 April 2015 ) ; Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ”Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang”;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pertimbangan Tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 adalah dalam rangka untuk menertibkan administrasi pengelolaan barang milik negara dalam bentuk pemanfaatan hak pakai/pinjam pakai yang selama ini diberikan kepada non lembaga pemerintah sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, dan Penggugat juga telah mendirikan bangunan selain Kampus SMA Plus, seharusnya Penggugat tidak diperkenankan untuk membangun selain SMA Plus sesuai dengan Berita Acara Serah Pakai tanggal 3 Agustus 1994, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah cermat dalam mengeluarkan obyek sengketa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa secara substansi tidak melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan; Menimbang, bahwa terhadap keberatan pihak Penggugat mengenai surat kuasa didalam kesimpulannya, dan setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan yang terdapat pada surat kuasa tersebut adalah bersifat redaksional dan tidak mempengaruhi substansi dari pemberian surat kuasa tersebut dan selanjutnya terhadap surat kuasa dari Tergugat tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam kesimpulannya, melainkan hanya dijadikan sebagai legalitas penerima kuasa untuk dapat mewakili Tergugat di persidangan dan pada pokoknya surat kuasa hanya bersifat keperdataan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang mana sesuai fakta hukum yang terjadi dalam persidangan Si penerima kuasa benar-benar menjalankan kehendak si pemberi kuasa untuk membela dan mempertahankan kepentingan Tergugat (vide Pasal 1795 KUH Perdata), sehingga beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan keberatan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor: 37/G/2014/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan terhadap fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alatalat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN -

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati.

DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat.


DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh kami FATMAWATY,

S.H.,

sebagai

Hakim

Ketua

Majelis,

ARUM

PRATIWI

MAYANGSARI, S.H., dan TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUWARNA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

FATMAWATY, S.H.

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUWARNA, S.H., M.H.


Perincian Biaya Perkara : -

Biaya Pendaftaran Gugatan Panggilan ATK Sumpah Materai Putusan Redaksi Putusan Jumlah Terbilang

Rp. 30.000,Rp. 75.000,Rp. 100.000,Rp. 15.000,Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 231.000,-

+

( Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ).


PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents