PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 28/G/2016/PTUN.SMD

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : Dra. SITI CHOMSATUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Guru, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Unmul Sempaja Jalan Dayak Kayan Blok C No.01 RT.20 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----------------------------------------------1. SUPRIYANA, S.H., M.H. 2. HENDRIK KUSNIANTO, S.H. 3. BAYU PRASETYO, S.H. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Advokat Magang dari Kantor Advokat – Legal Consultans SUPRIYANA & PARTNERS beralamat di Jalan. A. Wahab Syahrani Perum Villa Tamara Blok S-4 No.2 Kelurahan Gn.Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2016. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------PENGGUGAT ; MELAWAN:

Halaman 1 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.02 Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada :------1. SUROTO, S.H. Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur. 2. RADIANSYAH, S.H., M.Hum Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum & HAM Setda Provinsi Kalimantan Timur. 3. MUHAMMAD AMIN, S.H. Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur. 4. R. EDDY HARYADI, S.H., M. Hum Jabatan Kasubbag Penyuluhan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur. 5. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.H. Jabatan Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur. 6. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H. Jabatan Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur. 7. HERWAN NUR, S.H. Jabatan Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan. Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4714-HK/2016 tertanggal 29 September 2016. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------TERGUGAT ;


Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN-DIS/2016/PTUN.SMD tanggal 09 September 2016 tentang Lolos Dissmissal ;-

-

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 28/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 09 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 28/G/2016/PTUN.SMD tanggal 09 September 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-------------------------------------------------------------------------------------------

-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-PP/2016/PTUN. SMD tanggal 13 September 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-------------------------

-

Telah

membaca

Penetapan

Hakim

Ketua

Majelis

Nomor

:

28/PEN-

HS/2016/PTUN.SMD tanggal 18 Oktober 2016 tentang Hari Sidang Pertama ;-----------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;------------------------------------------------------------------------------------------

-

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini ;------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 08 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 08 September 2016, di bawah Register Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :---------------------------------------------I.

OBYEK SENGKETA

1.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Penggugat ;--------------------------------------------------------------Halaman 3 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

2.

Bahwa keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum

Tata

Usaha

Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------------------------------3.

Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi“;---------------------------------------------------------------------

4.

Bahwa konsepsi “Keputusan Tata Usaha Negara“ mengalami perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :---------------------------------------------------------------------------a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;------------------------------b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya ;------------------------------------------c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----------------------------d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;--------------------------------------------------------e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau--------------------f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat----------------------------------------Halaman 4 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

II.

TENGGANG WAKTU

1.

Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 8 Agustus 2016 di ruang Sekretaris Kota Samarinda yang diserahkan oleh Drs. H. Hermanto, M.Hum ;------------

2.

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“;----------------

3.

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat belum melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;-------------------------------------------------------------

III. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN. 1.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru SMPS Samarinda yang pengangkatannya berdasar Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 854/I26.3a/Ce/1989 tanggal 20 Pebruari 1989 ;--------------------------------------

2.

Bahwa tahun 2004 Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Samarinda berdasar Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 824/2269-SK/PegII/2004, selanjutnya tahun 2009 Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Samarinda berdasar Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/0774-SK/BKD-II.1/2009 ;------------------------------------------------------------------

3.

Bahwa tahun 2011 Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah SMKN 9 Samarinda berdasar Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821/0802- SJ/BKD.II.1/2011, dan selanjutnya Tahun 2012 Penggugat diangkat sebagai Pengawas Sekolah SMK berdasar Keputusan Walikota Samarinda Nomor 824/1177-SK/BKD-II.1/2012 ;--------------------

4.

Bahwa tanggal 20 Nopember 2013 Penggugat menjalani penahanan di rumah tahanan Samarinda oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda atas dugaan melakukan tindak


pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana BOSDA Kota Samarinda dan BOSDA Provinsi Kalimantan Timur ;----------------------------------------------------------------------5.

Bahwa oleh karena Penggugat menjalani penahanan Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah berdasar Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887.2/0113-SK/BKD-III.1/2014, terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2013 ;---------------------------------------------------------------------------------

6.

Bahwa selanjutnya Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (tahun) sebagaimana Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana

Korupsi

Samarinda

Nomor

03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, dan atas putusan tersebut Penggugat telah selesai menjalani masa pemidanaan tanggal 20 Nopember 2014 ;-----------------------------------7.

Bahwa selanjutnya Penggugat langsung menerima surat panggilan dari Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana surat panggilan tanggal 27 Juli 2016 untuk datang menghadap Drs.H.Hermanto, M.Hum selaku Plt Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 jam 09.00 wita untuk menerima Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016, namun ditunda pelaksanaannya dan penerimaan surat keputusan baru terlaksana tanggal 8 Agustus 2016 ;----------------------------------------------------------------------------

8.

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 merupakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-------------------------------------------------------

9.

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS merupakan jenis hukuman berat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah RI No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:---------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 7 ayat (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :---------------------------------------Huruf c, hukuman disiplin berat . --------------------------------------------------------------Pasal 7 ayat (4) Jenis hukuman berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :----------------------------------------------------------------------------------------Halaman 6 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

Huruf e, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;-------------------------------10.

Bahwa sebelum penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak pernah dipanggil baik secara lisan maupun secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin oleh atasan langsung Penggugat maupun oleh Tim Pemeriksa;-------------------------------

11.

Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya seharusnya sebelum penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS dijatuhkan kepada Penggugat, harus/wajib melalui prosedur pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan Penggugat terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud :---------------------------------------------------------------------------a.

Pasal 23 ayat (1), ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil , yang berbunyi :-----------------------------------------------------Pasal 23 ayat (1) “PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan”.---------------Ayat (2) “Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan”.-----Pasal 24 Ayat (1) “ Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung WAJIB memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin”.------------------------------------------------------------------------Ayat (2) “ Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan”.------Pasal 25 ayat (1) “Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa”.--------------------------------------------------------------------


Ayat (2) “ Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk”.--------------------------------------------------------------------------------b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan , Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Displin , berbunyi :----------------------------------------------------------------------------------------A. Umum 1.

Sebelum menjatuhkan

hukuman disiplin, atasan langsung WAJIB

memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.2.

Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa.-----------------------------

3.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.---------------------------

4.

Pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar disiplin harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan.

12.

Bahwa tindakan Tergugat yang langsung menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS tanpa melalui proses/prosedur pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan Penggugat, melanggar Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Halaman 8 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Displin ;--------------------------------------------------------------------------------13.

Bahwa selanjutnya mencermati Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2016, sehingga seharusnya mulai berlaku juga sejak ditetapkan ;----------------

14.

Bahwa namun demikian pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah terhitung mulai akhir Juni 2014 sebagaimana tercantum pada diktum MEMUTUSKAN, Menetapkan : Pertama : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil tersebut dibawah ini :-----------------------------------

15.

Nama

:

Dra. Siti Chomsatun

NIP

:

195610221987032002

Tempat tanggal lahir

:

Yogyakarta, 22 Januari 1956

Pangkat/Golongan ruang

:

Pembina /IVa

Jabatan

:

Guru

Unit kerja

:

SMK Negeri 9 Samarinda

Instansi

:

Pemerintah Kota Samarinda

Terhitung mulai akhir

:

Juni 2014

Bahwa dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah terhitung mulai akhir Juni 2014, sementara keputusan Tergugat untuk itu ditetapkan tanggal 27 Juni 2016, dapat diartikan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah mulai berlaku sejak akhir Juni 2014 atau berlaku surut ;---------------------------------------------------------------------------

16.

Bahwa oleh karenanya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan


Hormat Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah berlaku surut,

sehingga

keputusan Tergugat melanggar :------------------------------------------------------------------a. Pasal 57 Undang-Undang Pemerintahan,

RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

berbunyi Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali

ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan ;-------------------------------------------------------------b. Pasal 58 ayat (6) Undang–Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat” ;----------------------------------------------------------------------------------c. Pasal 29 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi “ Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan “ ;--------17.

Bahwa Penggugat adalah warga negara atau masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang oleh karenanya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menerima gaji dari pemerintah ;-------------------------------------------------------------------

18.

Bahwa sampai dengan bulan Juli 2016 Penggugat masih menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.987.300,- ( dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah ), maka dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir Juni 2014, maka gaji pokok yang diterima Penggugat terhitung sejak Juli 2014 sampai dengan Juli 2016, merupakan penerimaan yang tidak sah ;----------------------------------------------------------------------------------------------------

19.

Bahwa oleh karena penerimaan yang tidak sah tersebut bersumber dari keuangan negara, maka Penggugat berkewajiban untuk mengembalikannya ke kas negara dan apabila Penggugat tidak dapat mengembalikannya, maka Penggugat akan mendapat keuntungan dan negara akan dirugikan sebesar gaji pokok yang diterima Penggugat sebesar Rp. 2.987.300,- ( dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah ) terhitung sejak Juni 2014 sampai dengan Juli 2016 atau Rp. 2.987.300,- X 26


bulan = Rp. 77.669.800,- ( tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah ) ;-----------------------------------------------------------------------------20.

Bahwa keputusan Tergugat yang berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa terjadinya penerimaan gaji yang tidak sah oleh Penggugat dan menguntungkan Penggugat, namun disisi lain negara dirugikan, oleh karenanya keputusan Tergugat tersebut melanggar Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang penjelasannya berbunyi “Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintahan yang terkait maupun warga masyarakat yang telah menerima pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah“ ;---------------------------------------------------------------------------------

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).---------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa mencermati keputusan Tergugat pada diktum “Memutuskan” bagian KEDUA berbunyi : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Samarinda Nomor

:

887.2/0113-SK/BKD.1/2014

tanggal

07

Januari

2014

tentang

Memberhentikan Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku “ ;------------------------------------------------------------------------------------2.

Bahwa dari bunyi diktum tersebut jelas menunjukkan Tergugat telah mencabut Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887.2/0113-SK/BKD.1/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Memberhentikan Sementara

Penggugat dari Jabatan Negeri

Pegawai Negeri Sipil ;------------------------------------------------------------------------------3.

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi ;--------------------------ayat (2) “ Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB”. ---------------ayat (3) “ Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :-----------------------------------------------------------------------------------------Halaman 11 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

a. Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan ;---------------------------b. Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan ; atau------------------------------c. Atas perintah pengadilan.--------------------------------------------------------------------4.

Bahwa dengan demikian yang dapat melakukan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara adalah pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan Pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah pengadilan ;------------------------------

5.

Bahwa hingga saat ini sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Penggugat dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil, Walikota Samarinda tidak pernah melakukan pencabutan keputusan Nomor : 887.2/0113-SK/BKDIII.1/2014 tentang Pemberhentian Sementara Penggugat dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil ;-----------------------------------------------------------------------------------------

6.

Bahwa Tergugat selaku Gubernur memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :-----------------------------------------------------------(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.------------------------------------------------------------------------(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:------------------a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;----------------------------------------------b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;-------------------c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;------


d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;------------------------------e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota dan;--------------------f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.---------------------------------------------------------------------------------(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:-------------------------------------------------a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota;---------b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;----------------------------------------------c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarDaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;--------------------------d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan-------------e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.---------------------------------------------------------------------------------(4) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:----a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah Kabupaten/Kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;-------------b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;----------------------------------------------------------------------c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;----------------------------------------------Halaman 13 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

d. melantik Bupati/Wali Kota; ------------------------------------------------------------e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali

pembentukan

Instansi

Vertikal

untuk

melaksanakan

urusan

pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;---------------------------------------------f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian

yang

ditugaskan di

wilayah

Daerah provinsi

yang

bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan---------------------g.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.----------------------------------------------------------------------------------

7.

Bahwa wewenang Tergugat selaku Gubernur juga diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, yang berbunyi “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi “ :-------------------------------------------------------------------------------------------a. Mengundang rapat Bupati/Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal ;-----------------------------------------------------------------------------------------b. Meminta kepada Bupati/Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat ;------------------------------------------------------------c. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban dan pelanggaran sumpah/janji ;------------------------d. Menetapkan sekretariat daerah/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;Halaman 14 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

e. Mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota ;-------------------------------------------------------------------------------f. Memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;------------------------------------------------------------g. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ;---------------------------------------------------------------------------h. Melantik kepala instansi vertikan dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan ;-----------8.

Bahwa dari wewenang yang dimiliki oleh Gubernur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, menegaskan bahwa Gubernur bukanlah atasan bupati atau walikota, namun hanya sebatas melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota ;------------------------------------------------------

9.

Bahwa oleh

karena Tergugat bukan atasan Walikota Samarinda dengan demikian

Tergugat tidak memiliki kewenangan melakukan pencabutan atau menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887.2/0113-SK/BKD.1/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Memberhentikan Sementara Penggugat dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil ;-----------------------------------------------------------------------------10.

Bahwa olehkarennya tindakan Tergugat melakukan pencabutan atau menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887.2/0113-SK/BKD.1/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Memberhentikan Sementara Penggugat dari Jabatan Negeri Pegawai

Negeri

Sipil

merupakan

tindakan

menyalahgunakan

kewenangan,

sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang penjelasannya berbunyi “ Yang dimaksud dengan “ asas tidak menyalahgunakan kewenangan “ adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya Halaman 15 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan“;--------------------Bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-------------------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil

Dra. Siti Chomsatun NIP :

195610221987032002, Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Januari 1956, Pangkat/ Golongan ruang : Pembina/IV a, Jabatan : Guru ;------------------------------3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

:

888/IV.I-2927/TUUA/BKD

tertanggal

27

Juni

2016

Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

tentang Dra. Siti

Chomsatun NIP : 195610221987032002, Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Januari 1956, Pangkat/ Golongan ruang: Pembina/IV a, Jabatan : Guru ;-------------4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;----------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Nopember 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dan termuat dalam surat gugatan Penggugat terkecuali yang nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat tersebut, tenyata esensi gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 888/IV.I2927/TUUA/BKD tanggal 27 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;-------------------------------------------Halaman 16 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai suatu Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------------------------4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku sebagai Kepala Sekolah SMKN 9 Samarinda,

berdasarkan

Keputusan

Walikota

Samarinda

Nomor

:

821/0802-

SJ/BKD.II.I/2011 dan tahun 2012 Penggugat diangkat sebagai Pengawas Sekolah SMK, berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 824/1177-SK/BKD-II.I/2012 ;-----Bahwa terhadap dalil Penggugat ini, yang telah mengakui sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, merupakan pengakuan yang bijak dan sempurna akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat, bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur juga diamanati sebagai pejabat seyogyanya menjalankan amanat itu dengan baik namun Penggugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur Negara dan abdi masyarakat ;--------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan tersebut Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan tercela sebagai PNS yaitu melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan dana BOSDA Pemerintah Kota Samarinda yang Halaman 17 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

seharusnya dana tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Padahal seharusnya Penggugat ini menjadi panutan dan contoh masyarakat sehingga perbuatan Penggugat ini tidak dapat ditolerir oleh siapapun juga dan dikategorikan sebagai kejahatan jabatan ;-----5. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang telah melakukan tindakan korupsi dana BOSDA Pemkot Samarinda tersebut maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Juni 2014 Penggugat dinyatakan “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalaha turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun……dst”. Bahwa berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;------------------------------------6. Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tersebut adalah berdasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut ;---------------------------a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi pada Pasal 3 dinyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila :-------------------------------------------------------------------- Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;------------------------------------------ Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan ;------------- Dipidana penjara yang diputus hakim tindak pidana korupsi, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;------------------------------------------b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b, dinyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang Halaman 18 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;--------------------------------------------------------------------d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 ;-------------------------------------e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;--------------------------------------------------------f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;--------------------------------------------------------7. Bahwa adapun dasar yang lebih kuat dan mendukung diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut dengan adanya ;--------------------------------------------------------a. Surat

Perintah

Penahanan

Kejaksaan

Negeri

Samarinda

Nomor

PRINT

06/Q.4.11/FT.1/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 ;--------------------------------------b. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887.2/0113.SK/BKD-III.1/2014 hal memberhentikan sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil An. Dra. Siti Chomsatun ;---------------------------------------------------------------------------------------c. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.SMDA tanggal 03 Juni 2014 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;-----------------------------------d. Surat Walikota Samarinda Nomor : 800/0230/BKD-III.I/2016 Perihal Tindakan Administratif terhadap PNS yang tersangkut tindak pidana korupsi ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;------------------------------------------------------------------e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Siti Chomsatun ;--------------------------------------


f. Berita Acara Nomor : 800/1484/BKD-III.1/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang penyerahan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 oleh Plt. Sekretaris Kota Samarinda kepada Sdri. Dra. Siti Chomsatun (Penggugat) ;---------------------------------------------8. Bahwa berdasarkan pada uraian point 6 dan 7 tersebut maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah sah dan benar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dikemukakan dan disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat In Litis cacat hukum dan bertentangan dengan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;---------------------------------------------------------------------------9. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014, oleh sebab itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Nomor

888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS An. Penggugat ;------------------------10. Bahwa Tergugat perlu menyampaikan kepada Penggugat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan untuk PNS “Golongan IV/a sampai IV/b kewenangan Gubernur untuk melakukan pemberhentian

terhadap

PNS golongan IV/a s/d IV.b, bahwa merujuk pada ketentuan hukum ini maka jelas Tergugat diberikan dan memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Golongan Iva s/d V/b termasuk Penggugat yang golongan IV/a ;-----------------------11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 point 11 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena dalil gugatan Penggugat ini tidak benar ;-----------------


Bahwa Tergugat memahami apa yang disampaikan Penggugat terhadap prosedur dan aturan pemberhentian PNS dan Tergugat mestinya menyadari bahwa prosedur tersebut berlaku dalam hal pelanggaran disiplin atau tindak pidana umum tetapi yang Tergugat lakukan adalah termasuk tindak pidana korupsi/kejahatan jabatan yang tentu berbeda perlakuannya dimana jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana PNS/ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan juga dalam PP 32 Tahun 1979 Pasal 9 (a) ditambah PP Nomor 19 Tahun 2013 dengan tegas menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila PNS dipidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) sangat jelas menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum, kemudian setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana BOSDA Pemkot Samarinda berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Juni 2014 Penggugat dinyatakan “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ……dst” dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding. Bahwa atas putusan hukum ini maka wajib bagi Tergugat untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan obyek sengketa ;---------------------------------------------------------------------------------------12. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda oleh karena tidak adala alasan lagi bagi Penggugat untuk tidak menerima dan mempermasalahkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Halaman 21 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;---------------------------------------------------------------------------------------------13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 13 sampai dengan 17 sudah selayaknya dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;-------------------------------Oleh karena Keputusan Gubernur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 dalam hal penetapan TMT pemberhentian mengacu kepada PP Nomr 32 Tahun 1979 yang dirubah PP Nomor 19 Tahun 2013 bahwa dengan tegas dalam Pasal 3 dimana PNS/ASN diberhentikan tidak dengan hormat sejak dipidana penjara dan diputus Hakim berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap mengingat Majelis Hakim memutus perkara Penggugat pada tanggal 3 Juni 2014 maka sejak akhir Juni 2014 SK Gubernur menetapkan pemberhentiannya ;--------------------------------------------------------------------14. Bahwa gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugat tanggapi secara detail karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak substansial dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini serta hanya merupakan cerita/karangan belaka dari Penggugat yang tidak ada ujung pangkalnya ;------------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :-------------------------------------------

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--------------------------------------------------

-

Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah sah dan benar menurut hukum ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;------------------------------


Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Duplik tertanggal 22 Nopember 2016 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 13 sebagai berikut ;----------------------------P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. SITI CHOMSATUN; --------------------------------------------------------------------------------P – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887.2/0113-SK/BKD-III.1/2014 tanggal 7 Januari 2014 Tentang Memberhentikan Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. SITI CHOMSATUN ;--------------------------------------------------------------------------------P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 854/26.3a/Cc/1989 tanggal 20 Februari 1989 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. SITI CHOMSATUN;P – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 824/2269SK/Peg-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Pengangkatan Sebagai Kepala SMKN 11 Samarinda Atas Nama Dra. SITI CHOMSATUN ;------------------------------------P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/0774-SK/BKD-II.1/2009 tanggal 3 Maret 2009 Tentang Pengangkatan Sebagai Kepala SMKN 10 Samarinda Atas Nama Dra. SITI CHOMSATUN ;-------P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/0802-SK/BKD.II.1/2011 tanggal 30 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Dan Halaman 23 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

Pemberhentian PNS Guru Sebagai Kepala Sekolah SMKN 9 UPTD Dinas Pendidikan Kota Samarinda Atas Nama Dra. SITI CHOMSATUN ;-------------------P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dari Plh. Sekretaris Daerah Kota Samarinda tanggal 27 Juli 2016 yang ditujukan kepada Dra. SITI CHOMSATUN ;--------------P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Rekening Simpeda Bank Kaltim Atas Nama Dra. SITI CHOMSATUN ;-------------------------------------------------------------------P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-06/Q.4.11/Ft.1/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 ;----------------P – 10 : Foto kopi sesuai dengan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;---------------------------------P – 11 : Foto kopi sesuai dengan salinan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;------------------------P – 12 : Foto kopi sesuai dengan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-------------------------P – 13 : Foto kopi sesuai dengan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 14, sebagai berikut ;---------------------------------------------------T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tanggal 27 Juni 2016 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. SITI CHOMSATUN;


T – 2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-06/Q.4.11/Ft.1/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 ;----------------T – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887.2/0113-SK/BKD-III.1/2014 tanggal 7 Januari 2014 Tentang Memberhentikan Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. SITI CHOMSATUN ;--------------------------------------------------------------------------------T – 4 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014 atas nama terdakwa Dra. SITI CHOMSATUN ;-------------------------------------T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pj. Walikota Samarinda Nomor : 800/0230/BKD III.I/II/2016 tanggal 04 Februari 2016, Perihal Tindakan Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tersangkut Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;--------------------------T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800/K.89/2016 tanggal 18 Februari 2016 Tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;-----------------------------------------------------------------T – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Kasus PP No 53 Tahun 2010 Tanggal 3 Mei 2016 ;--------------------------------------------------------T – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.I-0021/BKD tanggal 12 Juli 2016, Perihal Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Dra. SITI CHOMSATUN

yang

ditujukan

kepada

Walikota

Samarinda

Cq.

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Samarinda ;-----------------------------------------------------T – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.I - /BKD tanggal 12 Juli 2016, Perihal


Tata Cara Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian yang ditujukan kepada Walikota Samarinda Cq. Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda ;--------------T – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 800/1484/BKD-III.1/VIII/ 2016 tanggal 8 Agustus 2016 ;----------------------------------------------------------------T – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Nomor : 800/1857/BKD-III.1/IX/2016 tanggal 30 September 2016 ;-------------------------------------------------------------------------------T – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/IV.1-5262/BKD/2016 tanggal 30 September 2016, Perihal : Kelengkapan Berkas An. Dra. Siti Chomsatun yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim ;---------------------------------------------------T – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Nomor : 800/2109/BKD-III.1/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 ;---------------------------------------------------------------------------------------------T – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Nomor : 800/2308/BKD-III.1/XI/2016 tanggal Nopember 2016 ;---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dan Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi ;----------------------------Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Desember 2016 dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 06 Desember 2016 ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan


dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini disebut UU Peratun;-----------------------------------------Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian perkara ini Pengadilan berpedoman pada pasal 100 jo. pasal 107 UU Peratun;----------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubenur Kalimantan Timur Nomor 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 Tentang memberhentikan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri atas Nama Dra Siti Chomsatun yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----Menimbang bahwa pada Tanggal 8 November 2016 Tergugat telah mengajukan jawabannya tanpa mencantumkan ekspsi pada jawabannya tesebut;-------------------------------Menimbang oleh karena pada jawabannya Tergugat tidak mencantumkan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;---------------------------Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat digugat di muka persidangan Peradilan Tata Usaha Negara secara kumulatif harus memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peratun sebagai berikut:--------------------- Penetapan tertulis; -------------------------------------------------------------------------------------- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; ------------------------------------------ Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -------------------------------------------------------- Bersifat konkrit; --------------------------------------------------------------------------------------- Bersifat individual; ------------------------------------------------------------------------------------- Bersifat final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -------------------------------------------------------------------------------------------------Halaman 27 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa aquo (bukti P-1=T-1 berupa penetapan tertulis yang tertuang dalam surat Nomor 888/IV.I-2927/TUUA/BKD :

surat

tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final dan telah menimbulkan akibat hukum yakni berupa keputusan tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipi atas nama Dra SITI CHOMSATUN oleh karena Penggugat Prinsipal melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atau tidak? oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: ---------------------------------Menimbang, Penggugat pada gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 888/IV.I-2927/TUUA/BKD Tertanggal 27 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 8 Agustus 2016 di Ruang Sekretaris Kota Samarinda yang diserahkan oleh Drs.H.Hermanto, M.Hum.;--Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Sekda Kota Samarinda yang ditujukan kepada Dra Siti Chomsatun yang isi surat tersebut adalah untuk memanggil Penggugat prinsipal untuk hadir pada tanggal 1 Agustus 2016 guna menerima objek sengketa aquo (vide bukti P-7);---------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan Berita Acara Nomor 800/1484/BKD-III.1/VIII/2016 pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Drs.H.Hermanto,M.Hum menyerahkan kepada Dra Siti Chomsatun berupa Surat Keputusan Nomor 888/IV.I-2927/TUUA/BKD Tanggal 27 Juni 2016 Tentang Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ( vide bukti T-10);--------------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;------------------------------------------------Menimbang, setelah mencermati fakta-fakta di persidangan yang menyatakan bahwa memang benar objek sengketa aquo diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Januari 2016 jika dihitung sampai dengan gugatan didaftarkan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 8 September 2016 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diamanatkan Pada Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa dan dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 September 2016 maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena merasa adanya kepentingannya yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa aquo oleh Tergugat yakni telah kehilangan hak dan kewajibanya sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui prosedur yang telah tercantum pada peraturan yang berlaku;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari


suatu gugatan tata usaha negara, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tanggal 27 Juni 2016 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra Siti Chomsatun oleh karena telah melakukan tindak pidana Korupsi (bukti P-1 = T-1) telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya melalui surat Jawabannya tertanggal 8 November 2016 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Alat Bukti Surat Para Pihak, dan Kesimpulan Para Pihak serta berkas perkara, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah: “Apakah Keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya”; -Menimbang, bahwa berdasarkan Surat perintah penahanan (tingkat penuntutan) Nomor PRINT-06/Q.4.11/Ft.1/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 (vide bukti P-9=T-2);----Menimbang, berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 887.2/20113SK/BKD-III/2014 Penggugat yang bernama Siti Chomsatun diberhentikan sementara dengan berdasarkan pertimbangan surat perintah penahanan (tingkat penuntutan) Nomor PRINT06/Q.4.11/Ft.1/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 (vide bukti P-2 = T-3);----------------------


Menimbang, berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014 atas nama terdakwa Dra. SITI CHOMSATUN (vide bukti T-4);------------------------------------Menimbang, berdasarkan Surat dari Pj. Walikota Samarinda Nomor : 800/0230/BKD III.I/II/2016 tanggal 04 Februari 2016, Perihal Tindakan Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tersangkut Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ( vide bukti T-5) ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;----------------------------------------------------------------Menimbang berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajiib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan pemberhentian sementara;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa untuk mempelancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maka Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenang kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah;----------------------------------------------------------------Halaman 31 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bagian kempat Pasal 9 point a menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang teah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;--------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan "Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b";-------------------------------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, pada saat mencapai batas usia, diberhentikan pembayaran gajinya;----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"-----------------------------------------------Menimbang, berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dari pasal ini maka Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun”;--------------------------


Menimbang, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak dipidana penjara dan diputus hakim berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-------------------------------------Menimbang berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat 5, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 9 point a yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;---------------------------------------------------------------Menimbang bahwa sebelum Pegawai Negeri tersebut diberhentikan tidak dengan hormat maka berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajiib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan pemberhentian sementara oleh karena itu Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 887.2/0113SK/BKD-III.1/2014 tentang Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat diterbitkan berdasarkan Surat Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor PRINT-06/Q.4.11/Ft.1/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 (vide bukti P-2 = T-3, P-9 = T-2);-------------------------------------Menimbang, berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 887.2/0113SK/BKD-III.1/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat pada point kedua setelah kata memutuskan dituliskan bahwa kepada Siti Chomsatun diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.896.200 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) jo ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa saat diberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil tersebut masih berhak mendapatkan haknya Halaman 33 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti P2=T-3);------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014 atas nama terdakwa Dra. SITI CHOMSATUN (vide bukti T-4) dengan dikaitkan dengan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil tersebut haruslah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan fakta yang didapat dari persidangan dengan dikaitkan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tersebut tidak melalui proses pemanggilan seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada Gugatannya;---------------------------Menimbang, hal ini disebabkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014 atas nama terdakwa Dra. SITI CHOMSATUN dinyatakan bersalah dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan putusan inipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( vide bukti T-4);-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan Surat dari Pj. Walikota Samarinda Nomor : 800/0230/BKD III.I/II/2016 tanggal 04 Februari 2016, Perihal Tindakan Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tersangkut Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur (vide bukti T-5) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Tersebut adalah Gubernur;----------------------------------------------------------------Halaman 34 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta menjamin kepastian hukum maka Gubernur berwenang juga untuk melakukan

pencabutan atau menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota

Samarinda Nomor 887.2/20113-SK/BKD-III.1/2013 tentang Pemberhentian Sementara Penggugat dengan diterbitkan Surat Keputusan baru yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti-bukti di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa diterbitkan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan bukan didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan Obyek Sengketa didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan bukan didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, sehingga segala Prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan Objek Sengketa tidaklah memiliki relevansi dalam sengketa a quo;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo ;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa a quo melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain "asas tidak menyalahgunakan wewenang";---------------Menimbang, bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (gebonden beschikking), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (toetsingsgronden) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis Halaman 35 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMD

(peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (vrije beschikking), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak ;---------------------

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai pasal 110 UU Peratun terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; --------Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dengan inti pokok persengketaan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi namun tetap terlampir dalam berkas perkara; ------------------------------------------------------------------------Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam UU Peratun dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan; --------------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI : 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------------------------2) Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 888/IV.I2927/TUUA/BKD tanggal 27 Juni 2016 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Siti Chomsatun;--------------------------------3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000 ( Dua ratus satu ribu rupiah);-------------------------------------------------------------------------------------


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, oleh AGUSTIN ANDRIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----------------------------------------

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

AGUSTIN ANDRIANI, S.H

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H

Panitera Pengganti,

SURIANSYAH, S.H.


RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 28/G/2016/PTUN.SMD 1. Pendaftaran Gugatan

Rp. 30.000,-

2. A T K

Rp. 100.000,-

3. Panggilan

Rp. 60.000,-

4. Pemeriksaan Setempat

Rp. -

5. Sumpah

Rp. -

6. Materai

Rp.

6.000,-

7. Redaksi

Rp.

5.000,-

-------------------------------------------------------------------- + Jumlah :

Rp. 201.000,-


PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents