PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 19/G/2016/PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara: PT. SERIMBA RAYA MAKMUR, beralamat di Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok FKA Nomor 28 RT 12, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai

Kunjang,

Kota

Samarinda,

Propinsi

Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh PANARDI, selaku Direktur PT. Serimba Raya Makmur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 83 tanggal 30 September 2010, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok F Nomor 28 RT 12, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ABD RAHMAN, S.H.; 2. ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang Blok ii No.04), Kelurahan

Halaman 1 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur; Selanjutnya disebut sebagai ---------PENGGUGAT; MELAWAN: BUPATI MALINAU

berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Lt.II Kantor Bupati Malinau, Kabupaten Malinau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.

JEMI,SH. M.Si; Jabatan : Kabag Hukum Setkab. Malinau;

2.

SLAMET RIYONO, SH; Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

3.

HERMAN KONDO SIRIWA, SH, M.H; Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

4.

DIKAN FADHLI NUGRAHA, SH; Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Pusat Pemerintahan Lt.II

Kantor

Bupati

Malinau,

Kabupaten

Malinau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor.102/183.14/HK/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016,

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor.

600/Q.4.21/06/2016, tanggal 9 Juni 2016, Surat Kuasa Substitusi Nomor. 603/Q.4.21/06/2016 tanggal 9 Juni 2016, dan berdasarkan Susat Kuasa Khusus Nomor. 105/183.14/HK/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016, Selanjutnya disebut sebagai-------------TERGUGAT Halaman 2 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca: -

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 19/PENDIS/2016/PTUN.SMD tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

-

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Samarinda

Nomor

:

19/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 26 Mei 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 19/PEN.PP/2016/PTUN-SMD tanggal 27 Mei 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;

-

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 19/Pen-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 14 Juni 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;

-

Surat

Penunjukkan

Panitera

Pengganti

dan

Jurusita

Pengganti

Nomor

:

19/PEN/2016/PTUN.SMD tertanggal 26 Mei 2016; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

-

Telah mendengarkan Keterangan Saksi;

-

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 2 Mei 2016

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Mei 2016 dengan register perkara Nomor : 19/G/2016/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Juni 2016 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: OBYEK SENGKETA Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin usaha


Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur; ALASAN DAN DASAR GUGATAN Yang menjadi alasan dan dasar diajukannya gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut: TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : 1. Bahwa keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian

Izin

Usaha Perkebunan

Karet

yang Terpadu

Dengan

Industri

Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur, baru diketahui Penggugat pada tanggal 02 Pebruari 2016 pada saat Tergugat ( Bupati Malinau ) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan obyek sengketa sebagai bukti pertanda T-83 dalam Perkara Nomor. 25/G/2015/PTUN.SMD dan salinan daftar bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan dari daftar bukti itulah penggugat mengetahui nomor dan tanggal obyek sengketa, akan tetapi sampai sekarang ini obyek sengketa tersebut belum pernah diterima dari Tergugat; 2. Bahwa gugatan PT. Sirimba Raya Makmur sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016, dengan Register Nomor. 15/G/2016/PTUN-SMD. yang digabungkan menjadi satu gugatan dengan PT. Berkah Sawit Lestari, PT. Gunung Agung Jati Rimba dan PT. Rimba Karya Utama dan kemudian dalam sidang Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor: 15/G/2016/PTUN-SMD, oleh Majelis Hakim disarankan agar gugatan tersebut displit dan dipisahkan masing-masing perusahaan; 3. Bahwa kemudian gugatan perkara register Nomor: 15/G/2016/PTUN-SMD, tanggal 02 Mei 2016,displit dan gugatan PT. Serimba Raya Makmur, menjadi gugatan tersendiri terpisah dengan gugatan PT. Berkah Sawit Lestari, PT. Gunung Agung Jati Rimba dan PT. Rimba Karya Utama dan kemudian gugatan PT. Sarimba Raya Makmur kembali didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dengan Register Nomor: 19/G/2016/PTUN-SMD.; Halaman 4 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

4. Bahwa dengan demikian pendaftaran gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor: 09 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI. Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

III.

PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN : 1. Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutn Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian

Izin

Usaha Perkebunan

Karet

yang Terpadu

Dengan

Industri

Pengolahannya kepada PT.Serimba Raya Makmur, adalah sangat merugikan PT. Serimba Raya Makmur, telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan PT. Serimba Raya Makmur telah melakukan kegiatan dilokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya Pengurusan Izin Lokasi, biaya Pengukuran Lahan, biaya Mobilisasi alat Berat masuk lokasi, biaya Pematangan Lahan Land Kliring, biaya Pengadaan Bibit Karet dan biaya Penanaman Karet serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya; 2. Bahwa hal ini jelas merupakan ketidak adilan yang sangat merugikan PT. Serimba Raya Makmur, sebab selain PT. Serimba raya Makmur telah memenuhi segala persyaratan dan kewajiban dan PT. Serimba Raya Makmur, telah melakukan kegiatan di lokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya pengurusan Izin Lokasi, biaya pengukuran lahan, biaya mobilisasi alat berat masuk lokasi, biaya pematangan lahan Land Kliring, biaya pengadaan bibitkaret dan biaya penanaman karet serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya; 3. Bahwa sekarang bibit karet yang telah tersedia semakin besar ditempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebagian bibit karet yang telah ditanam dikebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya Keputusn Tergugat ( Bupati Malinau ) yang menerbitkan Surat Keputusan Obyek


sengketa a quo, yang akan semakin menambah kerugian bagi PT. Serimba Raya Makmur; 4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor. 09 Tahun 2004, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI. Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara; IV. DASAR-DASAR GUGATAN: 1. Bahwa PT. Serimba Raya Makmur adalah Pemegang Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberian

Izin

Usaha Perkebunan

Karet

yang Terpadu

Dengan

Industri

Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur dan selaku pemegang izin Usaha telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan dan telah memenuhi segala kewajibannya; 2. Bahwa PT. Serimba Raya Makmur selaku pemegang Izin usaha, telah melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu penyediaan bibit Kelapa Sawit dan sekarang bibit kelapa sawit yang telah tersedia semakin besar ditempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanan dan terhadap sebagian bibit Karet yang telah ditanam di kebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur yang akan semakin menambah kerugian PT. Serimbaa Raya Makmur; 3. Bahwa kebijakan Tergugat ( Bupati Malinau ) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur, jelas sangat merugikan PT. Serimba Raya Makmur;


4. Bahwa kebijakan Tergugat ( Bupati Malinau ) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan Indusyri Pengolhannya kepada PT. Serimba Raya makmur yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, dapat dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PT. Serimba Raya Makmur; 5. Bahwa kebijakan Tergugat ( Bupati malinau ) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Indusri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, jelas telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas Kepastian Hukum dan juga asas Kecermatan, sebab dalam penerbitan obyek sengketa tersebut Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo, sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam lebih dahulu dan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan bahwa PT. Serimba Raya Makmur telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya dan telah melakukan kegiatan di lokkasi Kebun dan Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya; 6. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur yang ditujukan kepada PT. Serimba Raya Makmur bertentangan dengan ketentuan pasal 25 ayat ( 5 ) UndangUndang Nomor. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan , yang berbunyi sebagai berikut : Halaman 7 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

“ Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3 ) dicabut izin usahannya”, 7. Bahwa PT. Serimba Raya makmur, selaku pemegang izin usaha perkebunan, dalam menjalankan usahanya telah menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3 ) Undang-Undang nomor. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Bahwa rencana Pengelolaan Lingkungan ( RKL ) dan Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL ) Kegiatan Perkebunan Karet PT. Serimba Raya Makmur di Kabupaten Malinau, propinsi Kalimantan Timur telah disetujui Komisi Penilai AMDAL daerah dan PT. Serimba Raya Makmur telah mendapatkan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.768/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Karet di Kecamatan Malinau Selatan, kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur; 8. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K. 183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur, juga bertentangan dengan ketentuan pasal 38 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut : (1). “ Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan Kapasitas Pengolahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b, c, e, f, g dan atau h diberikan peringatan paling banyak 3 ( tiga ) kali masing-,masing dalam tenggang waktu 4 ( empat ) bulan” Halaman 8 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

(2). “ Apabila dalam 3 ( tiga ) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak diindahkan , maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya “ 9. Bahwa PT. Serimba Raya Makmur selaku pemegang izin usaha perkebunan telah memiliki IUP, IUP-B, atau IUP-P, dan dalam menjalankan usahanya telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b, c, e,f, g dan atau h, Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan PT. Serimba Raya Makmur tidak pernah melanggar ketentuan tersebut yaitu: b. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua ) tahun sejak diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP; c. Memiliki sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; d. Memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organissme pengganggu tumbuhan ( OPT ); e. Menerapkan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL ) atau upaya pengelolaan Lingkungan Hidup( UKL ) dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; g. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Gubernur atau Bupati /Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 secara berkala setiap 6 ( enam ) bulan sekali; 10. Bahwa kalaupun seandainya PT. Serimba Raya Makmur melanggar ketentuan pasal 38 ayat

(1)

dan

ayat

(2)

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor.

26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang Pedoman Perizinan usaha Perkebunan , maka Tergugat ( Bupati Malinaau ) harus terlebih dhulu memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada PT. Serimba Raya Makmur, sebelum Tergugat ( Bupati Malinau ) menerbitkan Keputusan 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 , tentang Halaman 9 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur, agar PT. Serimba Raya Makmur dapat segera memperbaiki apa kesalahan dan apa pelanggarannya; 11. Bahwa PT. Serimba Raya Makmur selama ini sama sekali tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun dari Tergugat ( Bupati Maalinau ) baik peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga, sehimngga PT. Serimba Raya Makmur tidak mengetahui apa kesalahan dan apa pelanggarannya, yang menjadi dasar Tergugat ( Bupati Malinau ) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013,tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya makmur; 12. Bahwa oleh karena itu Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba raya Makmur, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah batal dan tidak sah, maka beralasan menurut hukum jika Tergugat (Bupati Malinau) diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut; 13. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan ayat ( 2 ) huruf a dan huruf b UndangUndang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, maka beralasan bagi PT. Serimba Raya Makmur untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkanya obyek sengketa oleh Tergugat serta mewajibkan Tergugat ( Bupati Malinau untuk mencabut Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur;


14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan mengingat adanya keprentingan PT. Serimba Raya Makmur yang sangat mendesak yaitu aapabila Keputusan Bupati Malinau nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur , yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, tidak segera ditunda pelaksanaannya akan berakibat sebagai berikut: -

Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan dan aktivitas dilokasi kebun;

-

Bibit karet yang sudah tersedia akan semakin besar ditempat pembibitan dan pada akhirnya tidak dapat ditanam;

-

Karet yang telah ditanam di kebun tidak dapat dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang pada akhirnya akan mati;

-

Bahwa akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terhadap karyawan;

-

Dan hal tersebut diatas akan semakin menambah kerugian yang sangat besar bagi PT. Serimba Raya Makmur;

15. Bahwa selain kepentingan sebagaimana tersebut diatas ada pula kepentingan dan keadaan yang sangat mendesak sangat penting diperhatikan yaitu demi kelangsungan perusahaan dan nasib karyawan beserta anggota keluarganya yang menggantungkan kehidupannya kepada PT. Serimba Raya Makmur; 16. Bahwa oleh karena itu PT. Serimba Raya Makmur memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan dan menetapkan

menunda

pelaksanaan

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor.

525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusaan Bupati Malinau nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur, sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti; Halaman 11 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

17. Bahwa kalupun penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur, sama sekali tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan tidak akan merugikan kepentingan umum;. 18. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan jadwal persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Penggugat memohon kepada ketua/Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut: DALAM PENUNDAAN : 1. Menyatakan menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.14/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Pasti. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

batal

atau

tidak

sah

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor.

525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur; 3. Mewajibkan kepada Tergugat ( Bupati Malinau ) untuk mencabut keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Halaman 12 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Perkebunan Karet Yang terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 21 Juni 2016 dengan uraian sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI a. Kedudukan Penggugat; Bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN; Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan dirugikan oleh Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur, namun sesungguhnya jika ditelaah lebih lanjut justru Tergugat ( bahkan dalam hal ini masyarakat disekitar lahan Izin Usaha Perkebunan Penggugat ) yang lebih dirugikan atas sikap/perbuatan Penggugat; Bahwa dalam gugatan Tata Usaha Negara ( TUN Nomor. 19/G/2016/PTUN-SMD perkara a quo , Penggugat beralamat di Jalam Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor. 28 RT.012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, hal mana Tergugat tidak mengenal alamat tersebut dalam Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada Perusahaan manapun; Bahwa Tergugat tidak mengetahui dengan pasti dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak manapun, apakah perusahaan atas nama PT. Serimba Raya Makmur dengan alamat Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan atas nama PT. Serimba Raya Makmur yang


secara tiba-tiba beralamat di jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA

Nomor. 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu

Kecamatan Sungi Kunjang Kota Samarinda. Jika benar bahwa perusahaan yang sama, maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat tidak pernah memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada perusahaan manapun dengan alamat tersebut diatas, bahkan jikapun tiba-tiba alamat Penggugat tiba-tiba berubah maka patut diduga perpindahan tersebut dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya; b. Kewenangan Mengadili (Gugatan Premature) Bahwa dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN; Bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 1986 disebutkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 angka 1 tenggang waktu pengajuan gugatan pada pokoknya menyatakan sampai sekarang ini obyek sengketa sama sekali belum pernah diterima oleh Penggugat, dengan demikian ketentuan pasal 55 UndangUndang RINomor. 5 Tahun 1986 mengenai frase “ diterima belum dapat dipergunakan sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan; Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 1986 disebutkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut; Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumuman adalah: ( 1 ) proses, cara, perbuatan mengumumkan, sudah disepakati bahwa pengumuman itu akan disampaikan sendiri oleh Ketua; Halaman 14 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

( 2 ) yang diumumkan, pemberitahuan, pemakluman, pengumuman itu ditempelkan dipapan yang dapat dilihat orang; Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentaang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT.Serimba Raya Makmur, bukanlah obyek Keputusan Pejabat TUN yang harus diumumkan, dan bahkan dalam Surat Keputusan itu sendiri tidak ada satupun dictum yang menyatakan Surat Keputusan a quo harus atau akan diumumkan. dengan demikian ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 1986 mengenai frase “ diumumkan “ juga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan; Diumumkan “ oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan tanggal 02 Mei 2016 telah melebihi batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa benar pada persidangan perkara TUN Nomor: 25/G/2015/TUN-SMD tanggal 02 Pebruari 2016 Kuasa Tergugat atas perintah lisan dari Ketua Majelis Hakim telah menyerahkan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati malinau Nomor. 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur, namun jauh sebelumnya pada persidangan Pemeriksaan

Persiapan tanggal 24

Nopember 2015 yang juga dihadiri oleh Kuasa Penggugat, saat itu Kuasa Tergugt atas perintah lisan Ketua Majelis Hakim juga telah menyerahkan Kronologis singkat yang diantaranya mengenai penerbitan Izin lokasi Perkebunan atas nama Penggugat sampai dengan Pencabutan Izin Penggugat, oleh karena itu pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat telah mengetahui atau setidak-tidaknya telah mendengar dari proses Tanya jawab antara Majelis Hakim dengan Kuasa HukumTergugat mengenai Pencabutan Izin Perkebunan Penggugat, dengan demikian tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari seharusnya tidak dihitung mulai tanggal 02 Pebruari 2016, tetapi dihitung sejak Halaman 15 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

tanggal 24 Nopember 2015, sehingga gugatan dari Penggugat seharusnya telah diajukan ke Pengadilan paling lambat tanggal 22 Pebruari 2016, oleh karena itu gugatan dari Penggugat yang baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 02 Mei 2016 telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang atau kadaluwarsa, oleh karena itu gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ); II. DALAM POKOK PERKARA:. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara; 1. Bahwa dalam gugatan halaman 6 angka 5 Penggugt pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan: -

Tergugat sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu sebelum menerbitkan obyek gugatan a quo;

-

Tergugat sama sekali tidak memperhatikan bahwa PT. Serimba Raya Makmur selaku Pemegang Izin Usaha telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya dan telah melakukan kegiatan dilokasi kebun;

-

Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya;

2. Bahwa terhadap dail-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pokoknya obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:


-

Bahwa Bupati Malinau pada tanggal 10 Januari 2011telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 503/K.15/2011 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industi Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur yang beralamat di jalan Cipto Mangunkusumo Nomor . 88 Samarinda;.

-

Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 amar KEDUA pada pokoknya sebagai berikut: Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana

dimaksud amar PERTAMA

keputusan ini, untuk mentaati ketentuan sebagai berikut: 1. Menyelesaikan hak atas tanahnya dan sosialisasi kepada masyarakat paling lambat dalam waktu 1 ( satu ) tahun dan melaksanakan pembangunan paling lambat pada tahun kedua, terhitung sejak keputusan ini diterbitkan; 2. Melaksanakan Pembangunan Usaha Industri Perkebunan Karet setelah pelaksanaan penanaman mencapai 50 % dari kapasitas pabrik; 3. Mengelola Usaha Budidaya tanaman dan Industri secara profesional, transparan,partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna; 4. Mengelola Sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan; 5. Melaksanakan AMDAL dan RKL/RPL sesuai peraturan perundang-undangan; 6. Melaksnakan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam bentuk inti dan plasma; 7. Membuka lahan tanpa membakar; 8. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industri melebihi 30% dari kapasitas Izin; 9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester; -

Bahwa sejak memperoleh Izin Usaha Perkebunan Nomor. 503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan saat sekarang ini, Penggugat sama sekali belum pernah melakukan kegiatan apapun pada lahan konsensi Izin Usaha Perkebunan yang berlokasi di Kabupaten Malinau, hal tersebut juga secara tegas diakui oleh Kuasa Penggugat ( Bpk. ABD RAHMAN, SH, yang juga bertindak selaku Kuasa Hukum PT. Serimba Raya Makmur dalam perkara Nomor. 25/G/2015/PTUNHalaman 17 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

SMD ), pada saat pelaksanaan persidangan Pemeriksaan Setempat di depan Kantor Kepala Desa Setulang tanggal 19 Pebruari 2016; -

Bahwa sampai dengan saat ini tidak satupun dari 9 ( Sembilan ) poin kewajban Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dilaksanakan oleh Penggugat, dengan demikian secara terang dan nyata diperoleh fakta-fakta bahwa Penggugat ternyata tidak melakukan kegiatan Usaha Perkebunannya dengan baik, oleh karena itu cukup beralasan jika Tergugat mencabut izin Usaha Perkebunan sebagaimana amar keempat Surat Keputusan tersebut, bahkan meskipun Izin Usaha Perkebunan tersebut tidak dicabut oleh Tergugat, berdasarkan amar ketiga Surat Keputusan Nomor.503/K.15/2011 dengan serta merta Surat Keputusan tersebut juga tidak berlaku lagi oleh karena Penggugat tidak melakukan kegiatan Usaha Perkebunan dengan baik;

-

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat juga secara tegas membantah pernyataan Penggugat seolah-olah Tergugat tidak pernah memberikan peringatan terhadap PT. Serimba Raya Makmur;

-

Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Nomor: 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur, Tergugat telah terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Perkebunan Karet seluas ± 19.000 Ha kepada PT. Serimba Raya Makmur , hal mana pemberian izin lokasi dimaksudkan untuk memperoleh hak atas tanah serta menyelesikan pembebasan tanah, beserta tanam tumbuh dan benda-benda yang diatasnya terlebih dahulu lewat acara pembebasan tanah, namun demikian terhadap izin Lokasi tersebut Penggugat sama sekali tidak melakukan aktifitas apapun, padahal perolehan hak atas tanah merupakan dasar bagi suatu Perusahaan untuk melakukan usaha perkebunan karena logikanya bagaimana perusahaan akan melakukan aktifitas perkebunan jika sama sekali tidak memperoleh /menyelesaikan hak atas tanah; Halaman 18 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

-

Dengan tidak adanya aktifitas apapun oleh Penggugat sejak Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Nomor: 503/K-15/2011, Tergugat melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau selama tahun 2012 telah menerbitkan 3 ( tiga ) kali peringatan kepada PT. Serimba Raya Makmur karena PT. Serimba Raya Makmur tidak pernah melakukan aktifitas apapun terhadap izin –izin yang telah diterbitkan oleh Tergugat;

-

Surat peringatan tersebut dikirimkan melalui kantor pos kepada Direktur PT. Serimba Raya Makmur berdasarkan alamat

pada Keputusan Bupati Malinau

Nomor: 503/K.649/2010 dan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 503/K.15/2011 yaitu Jln. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda melalui kantor pos, tetapi ternyata surat-surat tersebut dikembalikan dengan alasan penerima tidak dikenal dan alamat tidak lengkap; -

Bahwa dalam persidangan perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD peringatan tersebut juga telah Tergugat masukan sebagai bukti surat, hal mana bukti surat peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat , dalam persidangan dikuatkan dengan keterangan saksi ISKANDAR, petugas kantor pos Besar Samarinda yang sejak tahun 2007 bertugas mengantarkan surat di daerah Jln. Cipto Mangunkusumo dari Kelurahan Keledang sampai dengan Kelurahan Harapan Baru Samarinda;

-

Bahwa setelah membrikan peringatan-peringatan kepada Penggugat tersebut, Tergugat tidak langsung melakukan pencabutan terhadap Izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat tetapi Tergugat masih berharap keseriusan dan niat baik dari Penggugat untuk melaksanakan perkebunan yang baik di Kabupaten Malinau;

-

Bahwa

selanjutnya

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor.

07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525/05/K.232/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 mendatangi langsung alamat PT. Serimba Raya Halaman 19 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Makmur Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda yang ternyata hanya berupa tempat biliar, gudang tempat parker alat berat tua dan rusak serta tempat ready mix, sehingga Tim Pelaksana memberikan nilai

Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012

E Kategori kurang Sekali, berdasarkan penilaian dari Tim

Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 Bupati Malinau menerbitkan Keputusan Bupati Mlinau Nomor: 525/K.387/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau Tahun 2012 terhadap 9 ( Sembilan ) perusahaan perkebunan termasuk terhadap PT. Serimba Raya Makmur, hal mana dari Penilaian tersebut PT. Serimba Raya Makmur memperoleh Nilai E, Kategori Kurang Sekali, yang selanjutnya Sertifikat Penilaian dan Keputusan Penetapan Kelas Kebun, serta Peringatan terhadap PT. Serimba Raya Makmur telah dikirimkan oleh Tergugat; -

Bahwa Tergugat selaku representasi pimpinan Pemerintahan di Kabupaten Malinau tidak ada niat sedikitpun untuk menghalangi atau menghambat perusahaan yang ingin berinvestasi dan turut serta membangun daerah Malinau, tetapi sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan terhadap Penggugat pada tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan sekarang, ternyata Penggugat sama sekali tidak melakukan aktifitas apapun pada lahan konsensinya di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinu, Penggugat juga tidak melaporkan aktifitas apapun kepada Tergugat, bahkan perpindahan alamat kantor Penggugat dari Jl.Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda yang berubah menjadi jalan Pangeran Suropati komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor. 28 RT.012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda juga tidak pernh dilaporkan atau diberithukan kepada Tergugat maupun Pejabat Teknis yang menangani perkebunan, yang bahkan Tergugat baru mengetahuinya dalam persidangan perkara Nomor: 25/G/ 2015/PTUN-SMD. Hal tersebut menunjukan ketidak seriusan Penggugat untuk melaksanakan Usaha Perkebunan di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, dengan demikian pencabutan Izin Usaha


Perkebunan Penggugat merupakan tindakan hukum yang sudah selayaknya dilakukan oleh Tergugat; Dengan uraian tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa sikap Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; Bahwa mengenai penundaan pelaksanaan putusan Pejabat TUN berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Pengolahannya kepada PT.Serimba Raya Makmur yang dimintakan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan; Dalam hukum acara TUN dikenal asas praduga rectmatig (vermoeden van rectmatigheid atau praesumptio iustae causa), sehingga gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan dari Badan atau Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN yang digugat, hal tersebut selaras dengan ketentuan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 1986 yang menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat; Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan; MEMUTUS DALAM PENUNDAAN: -

Menolak penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat a quo yang digugat oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI: -

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;


-

Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai suatu surat gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Acara Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard)

-

Menyatakan Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 28 Juni 2016 yang pada Pokoknya berketetapan pada Gugatannya, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya semula yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sengketa in litis ini dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokan dengan asli atau fotocopynya di Persidangan dan Bukti Surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 adalah sebagai berikut: BUKTI PENGGUGAT : 1.

Bukti P-1

: Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.183/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur; Halaman 22 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

2.

Bukti P-2

: Fotocopy dari fotocopy daftar bukti Tergugat dalam perkara Nomor: 25/G/2015/PTUN. SMD;

3.

Bukti P-3

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Serimba Raya Makmur

Nomor: 83 tanggal 30 September

2010, yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda; 4.

Bukti P-4

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi

Manusia

Republik

Indonesia

Nomor:

AHU-

56915.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas; 5.

Bukti P-5

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor: 503/K.648/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Karet Seluas ± 19.000.HA Di Kabupaten Malinau Kepada PT.Serimba Raya Makmur;

6.

Bukti P-6

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor: 503/K.768/2010

tentang

Kelayakan

Lingkungan

Kegiatan

Perkebunan Karet di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur; 7.

Bukti P-7

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor: 503/K.5/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur;

8.

Bukti P-8

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 284/6-64.200/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, perihal Permohonan Pengukuran Kadastral dan Pemetaan Tematik

PT. Serimba Raya Makmur seluas ± 19.000 HA di

Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur; 9.

Bukti P-9

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 402/16.1-300.16/X/2013, tanggal 25 Oktober Halaman 23 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

2013, perihal permohonan Pengukuran Bidang Tanah PT. Serimba Raya Makmur seluas ±19.000 HA di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur; 10. Bukti P-10

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat PT. Serimba Raya Makmur Nomr: 224/SRM-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT. Serimba Raya Makmur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokan sesuai dengan asli atau fotocopynya di Persidangan dan Bukti Surat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 31 adalah sebagai berikut : 1.

Bukti T-1

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor.525.28/K.183/2013

tanggal

4

April

2013

tentang

Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor. 5036/K.15/2011 tentang Pemberian izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Sirimba Raya Makmur; 2.

Bukti T-2

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor.503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Katet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur;

3.

Bukti T-3

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor. 522.1/35/Disbun/I/2012 tanggal 28 Januari 2012 kepada Direktur PT. Serimba Raya Makmur ( Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda ). Perihal Surat Peringatan I;


4.

Bukti T-4

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Perkebunan Malinau Nomor. 525/232.6/DISBUN/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 kepada PT. Serimba Raya Makmur Perihal Surat Peringatan ( SP ) 2;.

5.

Bukti T-5

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surt Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor. 525/342/DISBUN/IX/2012 tanggal 06 September 2012 kepada Direktur PT. Serimba Raya Makmur ( Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 ) perihal Surat Peringatan ( SP ) 3;

6.

Bukti T-6

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525/05/K.232/2012 tanggl 1 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012;.

7.

Bukti T-7

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perkebunan Kabuaten Malinau Nomor. 094/420/Disbun/IX/2012 tanggal 17 September 2012 untuk Melaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan ( PUP ) Tahun 2012 kepada PT. Berkah Sawit Lestari, PT. Serimba Raya Makmur, PT. Gunung Agung Jati Rimba, PT. Bina Sawit Alam Makmur, dan PT. Rimba Karya Utama;

8.

Bukti T-8

: Fotocopy dari foto copy 4 ( empat ) lembar dokumentasi kunjungan Tim Penilai usaha Perkebunan Kabupaten Malinau Tahun 2012 ke Jalan Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda;

9.

Bukti T-9

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor. 525/K.387/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau Tahun 2012;

10.Bukti T-10

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dari Bupati Malinau kepada PT. Serimba Raya Makmur tanggal 03 Desember 2012 dengan Kelas E ( kategori kurang sekali);


11.Bukti T-11

: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan dan Penetapan Kelas Kebun Nomor. 522/361/Disbun/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;

12.Bukti T-12

: Fotocopy dari foto copy Sampul Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten ditujukan

Malinau kepada

PT.

Nomor.

522.1/35/Disbun/I/2012

Serimba

Raya

Makmur

yang

Jl.

Cipto

Mangunkusumo No. 88 Samarinda yang dikemblikan oleh PT. Pos Indonesia dengan alas an penerima tidak dikenal; 13.Bukti T-13

: Fotocopy sesuai dengan aslinya sampul suratyang ditujukan kepada Direktur PT. Sarimba Raya Makmur Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia dengan alas an alamat tidak dikenal;

14.Bukti T-14

: Fotocopy

sesuai

dengan

aslinya

sampul

surat

nomor.

525/K.387/2012 yang ditujukan kepada PT. Serimba Raya Makmur Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia dengan alasan penerima tidak dikenal; 15.Bukti T-15

: Fotocopy dari fotocopy Internet banyak perusahaan abal-abal ( http//www.koran kaltim.com/banyak-perusahaan abal-abal );

16.Bukti T-16

: Fotocopy dari fotocopy Internet Disbun Nilai Kinerja Perusahaanperusahaan Perkebunan ( http;//disbun.kaltimprov.go.id/berita-410disbun-nilai-kinerja-perusahaan-perkebunan.html;

17.Bukti T-17

: Fotocopy dari fotocopy Internet 9 Perusahaan Perkebunan di Malinau Dinilau Buruk Sekali (http;//sustinablepalmoilinindonesia blogspot.com/2013/07/9-perusahaan

–perkebunan

–di-

malinau.html); 18.Bukti T-18

: Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 07/permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoan Penilaian Usaha Perkebunan;


19.Bukti T-19

: Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

20.Bukti T-20

: Fotocopy dari fotocopy Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 2/SE/XII/2012 tentang Persyaratan membangun Kebun Untuk Masyarakat Sekitar ( Kebun Plasma ) dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responbility) serta legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan;

21.Bukti T-21

: Fotocopy

dari

fotocopy

Peraturan

Menteri

Pertanian

30/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikat dan Peredaran Benih Bina; 22.Bukti T-22

: Foto copy dari fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor. 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman, dan Penggunaan sarana Proteksi;

23.Bukti T-23

: Foto copy sesuai dengn aslinya Kronologis singkat diserahkan

kepada

Majelis

Hakim

( yang

perkara

Nomor.

25/G/2015/PTUN-SMD pada Persidangan tanggal 25 Nopember 2015 ); 24.Bukti T-24

: Fotocopy dari fotocopy salinan putusan Pengadila TUN Samarinda Nomor. 25/G/2015/PTUN-SMD tanggal 12 April2016;

25.Bukti T-25

: Foto copy sesuai dengan aslinya Sampul Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor. 525/K.387/2012 yang ditujukan

kepada

PT.

Serimba

Raya

Makmur

Jl.

Cipto

Mangunkusumo No. 88 Samarinda yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia dengan alasan penerima tidak dikenal; 26.Bukti T-26

: Fotocopy dari fotocopy Peta Lokasi PT. Serimba Raya Makmur;


27.Bukti T-27

: Fotocopy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

28.Bukti T-28

: Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor 16 Tahun 2005 tentang Cara Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau;

29.Bukti T-29

: Fotocopy dari fotocopy Keputusan Buati Malinau Nomor 2 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan;

30.Bukti T-30

: Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Nomr 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

31.Bukti T-31

: Fotocopy dari fotocopy Notulen Rapat Penetapan Kelas Kebun Pada Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Malinau Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan Bukti Surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya yaitu: 1.

Nama

:

ISKANDAR;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;

Tempat & Tanggal lahir :

Ancalong, 5 Oktober 1969;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Karyawan PT. Pos Indonesia;

Alamat

:

Perum Gemilang Blok M No. 66, RT/RW 023/-, Kelurahan/Desa Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;


-

Bahwa saksi adalah bekerja di Kantor Pos sejak tahun 2007 yang wilayah kerjanya di Kelurahan sungai Kledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda;

-

Bahwa saksi pada tahun 2012 pernah mengantarkan surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau sebanyak 2 (dua) kali yang dikirimkan kepada PT. Serimba Raya Makmur dengan alamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda, akan tetapi surat tersebut kembali karena alamat tidak dikenal;

-

Bahwa pada waktu mengantar surat alamat tidak dikenal saksi tidak menanyakan kepada RT setempat, tetapi menanyakan kepada tetangga alamat surat tersebut, yaitu kepada pegawai Bilyar dan Pegawai Depot Isi Ulang Air dan dijawab tidak kenal;

-

Bahwa di Kelurahan Sungai Kaledang, Kecamatan Samarinda Seberang hanya ada satu yang namanya jalan Cipto Mangunkusumo;

-

Bahwa setelah nama PT. Serimba Raya Makmur di jalan Cipto Mangunkusumo No. 88 tidak diketemukan alamatnya saksi mengembalikan surat tersebut kepada bagian Pengawas untuk disampaikan kembali kepada si Pengirim;

-

Bahw saksi tidak tahu persis apa isi surat tersebut karena di dalam amplop dan dikirim dengan sarana surat kilat khusus;

-

Bahwa saksi masih ingat betul, saksi mengantarkan surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau yang kembali tersebut sampai dua kali dalam waktu yang berbeda;

-

Bahwa selain mengantar surat tanggung jawab saksi adalah mencatat Registrsi surat dan resi;

-

Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau telah mengirimkan surat kepada PT.Serimba Raya Makmur di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda sebanyak 4 (empat) kali tetapi semuanya kembali;

2.

Nama

:

FRANSJULI MANUEL;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


Tarakan, 11 Juli 1977; Halaman 29 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Jenis Kelamin

:

Laki-Laki;

Agama

:

Kristen;

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil;

Alamat

:

Kuala Lapang RT/RW. 006/000, Kelurahan/Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: -

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

-

Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau dari tahun 2013 sampai sekarang, sebelumnya pernah bertugas di Dinas Perkebunan;

-

Bahwa pada saat bertugas di Dinas Perkebunan saksi pernah ditunjuk menjadi Anggota Tim Penilaian Perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Malinau pada tahun 2012;

-

Bahwa selama menjadi anggota Tim penilaian Perkebunan di wilayah Kabupaten Malinau, saksi memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) Perusahaan Perkebunan;

-

Bawa dalam rangka memberikan penilaian saksi melakukan beberapa tahapan, yaitu pertama melakukan pengumpulan data, lalu melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan perkebunan dan masyarakat sekitar, selanjutnya melakukan peninjauan ke lokasi perkebunan;

-

Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah datang di kantor PT. Perkebunan Serimba Raya Makmur di Jalan Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda dalam rangka mengumpulkan data bersama 4 (empat) orang anggota tim,tetapi tidak menemukan kantornya, hanya terdapat alat berat yang sudah rongsok;

-

Bahwa dalam melaksanakan tugas tim selalu memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau pada setiap tahapan;


-

Bahwa di lokasi Perkebunan PT. Serimba Raya Makmur tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat setempat;

-

Bahwa dalam penilaian ada beberapa perusahaan perkebunan yang mendapatkan kategori Kelas E salah satunya adalah Perkebunan PT. Serimba Raya makmur yang berlokasi di Malinau Selatan;

-

Bahwa dengan kategori Kelas E ini karena Perusahaan perkebunan tersebut tidak melakukan kegiatan pembangunan sama sekali;

-

Bahwa terkait dengan diterbitkanya Sertifikat dengan kategori kelas E, tim hanya memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perkebunan, lalu Kepala Dinas Perkebunan yang menerbitkan Sertifikat tersebut;

-

Bahwa sebelum pencabutan izin diterbitkan, Kepala Dinas Perkebunan telah menerbitkan Surat Peringatan (SP 3) terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak PT. Serimba Raya Makmur;

-

Bahwa surat peringatan diterbitkan pada bulan Januari 2013 – Pebruari 2013 dikirim ke Kantor Pos oleh Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau dengan sarana pos kilat khusus;

-

Bahwa karena tidak ada tanggapan dari pihak PT. Serimba Raya Makmur, maka pada tahun 2013 Dinas Perkebunan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usahanya;

-

Bahwa Perkebunan Serimba Raya Makmur sekarang sudah tidak ada kegiatan lagi/tidak aktif;

-

Bahwa setiap tahun tim penilaian selalu datang ke lokasi perkebunan untuk memantau perkembangan pembangunan perusahanan;

3.

Nama

:

HENOK MARKUS;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


Langap, 5 April 1969;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Kristen;

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil; Halaman 31 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Alamat

:

Desa Langap, RT/RW 006/000, Kelurahan/Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: -

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

-

Saksi adalah Pegawai negeri Sipil ( PNS ) yang bertugas di Kecamatan Malinau Selatan, menjabat sebagai Camat sejak tahun 2011 sampai sekarang;

-

Bahwa saksi tidak pernah tahu/mendengar kalau di wilayah Kecamatan Malinau Selatan ada perusahaan perkebunan bernama PT. Serimba Raya Makmur;

-

Bahwa di wilayah Kecamatan Malinau Selatan yang ada hanya Perusahaan Kayu dan Tambang Batubara, kalau ada perusahaan yang lain mestinya ada laporan setelah mendapatkan izin dari Kabupaten Malinau;

-

Bahwa di Kecamatan Malinau Selatan sejak saksi menjabat sebagai Camat sampai sekarang tidak pernah ada Tim Penilaian Perkebunan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau menanyakan tentang perkembangan PT. Serimba Raya Makmur;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tertanggal 25 Agustus 2016; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan cukup dan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut di atas;


Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa in casu adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26./K.183/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.15/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan Karet Yang Terpadu Dengan Indrustri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur (vide Bukti P-1 = T-1); Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam surat Jawabannya tertanggal 21 Juni 2016; Menimbang,

bahwa

atas

Eksepsi

yang

diajukan

Tergugat,

sebelum

mempertimbangkan tentang pokok sengketanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Duduk Sengketa putusan ini yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Tentang Kedudukan Penggugat Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, namum justru Tergugatlah yang dirugikan, dan selain itu terdapat perbedaan alamat Penggugat dalam identitas Gugatan in litis dengan alamat Penggugat yang sebenarnya yaitu di Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda; 2. Tentang Kewenangan Mengadili (Gugatan Prematur) Bahwa dengan tidak diterimanya dan/atau tidak diumumkannya Objek Sengketa a quo, maka Penggugat tidak memiliki dasar mengajukan gugatan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili sengketa a quo; 3. Tentang Gugatan Telah Daluarsa (verjaring)


Bahwa Penggugat telah mengetahui perihal penerbitan Objek Sengketa a quo pada tanggal

24

Nopember

2015

saat

Pemeriksaan

Persiapan

Perkara

Nomor

25/G/2015/PTUN-SMD yang dihadiri oleh Penggugat. Dalam kesempatan tersebut Tergugat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk kronologis singkat, dengan demikian tanggal pengajuan Gugatan in litis telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 24 Nopember 2015 Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan Eksepsi tersebut, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan terhadap Eksepsi Tergugat dalam Replik secara tertulis tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya semula ; Menimbang, bahwa dari ketiga Eksepsi tersebut terdapat Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat tentang Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan tidak diterimanya Objek Sengeta in casu oleh Pengugat dan tidak diumumkannya Objek Sengketa a quo oleh Tergugat, maka Gugatan in litis tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili sengketa a quo; Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam dalil Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili tersebut terdapat dalil yang berkaitan dengan tenggang waktu sebagaimana juga didalilkan Tergugat dalam Eksepsi Tentang Gugatan Telah Daluarsa (verjaring), namun berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Halaman 34 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

tetap akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in litis; Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dibatasi secara limitatif pada Pasal 2, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara” ; Menimbang, bahwa mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa in litis merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa in litis terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, maka untuk menjawab hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati unsur keputusan tata usaha negara dalam Objek Sengketa a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan


yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Menimbang, bahwa Objek Sengketa in casu adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26./K.183/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.15/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan Karet Yang Terpadu Dengan Indrustri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur (vide bukti P-1 = T-1); Menimbang, bahwa setalah mencermati Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa Objek Sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis berupa surat keputusan yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Bupati Malinau yaitu Tergugat in litis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pencabutan izin usaha perkebunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam konsiderannya (konkrit) yang ditujukan kepada PT. Serimba Raya Makmur yaitu Penggugat in litis dan definitif sehingga tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (final); Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka Objek Sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Objek Sengketa a quo sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa in litis terjadi akibat dikeluarkannya Objek Sengketa a quo; Menimbang, bahwa alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mencermati dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan alasan gugatan tersebut telah cukup alasan bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa perizinan yang merupakan perbuatan hukum bersegi satu dalam ranah hukum administrasi negara memiliki tahapan atau rangkaian proses administratif yang melibatkan unsur Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara sebagai penyelenggara pemerintahan, sehingga terhadap pelaksanaannya, baik dalam hal pemberian maupun pencabutan izin yang berterkaitan dengan aspek adminitratif tentunya dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan terpenuhinya kriteria suatu keputusan tata usaha negara dan terdapatnya alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Kesatu yaitu Eksepsi tentang Kedudukan Penggugat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini; Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Penggugat (Legal Standing) didasarkan pada alasan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, namum justru Tergugatlah yang dirugikan dan terdapat perbedaan alamat Halaman 37 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Penggugat dalam identitas Gugatan in litis dengan alamat Penggugat yang sebenarnya yaitu di Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai tentang apakah Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negera dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah dan karenanya dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa Penggugat in casu merupakan Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 83 tanggal 30 September 2010 (vide bukti P-3) dan telah didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No : AHU-56915.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (vide bukti P-4) yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Karet (vide Bukti P-7 = T-2) dan kemudian dicabut dengan diterbitkannya Objek Sengketa in casu (vide Bukti P-1 = T-1); Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa in casu (vide bukti P-1 = T-1) dan terhadap penerbitan Objek Sengketa tersebut Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana yang dituangkan Penggugat dalam alasan Gugatan in litis, sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara tebitnya Objek Sengketa a quo dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan yang merupakan syarat mutlak dalam


mengajukan gugatan berdasarkan Asas “barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan” (point d’interet point d’action); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam Gugatan in litis dikarenakan Tergugat tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Serimba Raya Makmur yang beralamat di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT.012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda sebagaimana yang tercantum pada identitas Pengugat dalam Gugatan in litis; Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang beralamat di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT.012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda maupun PT. Serimba Raya Makmur yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 88 Samarinda menunjuk pada Subjek Hukum yang sama yaitu PT. Serimba Raya Makmur yang merupakan Penggugat dalam sengketa in litis, sehingga perbedaan alamat Penggugat dalam Gugatannya dengan alamat Penggugat saat memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Tergugat tidak merubah atau meniadakan kedudukan hukum Penggugat sebagai Subyek Hukum berupa Badan Hukum Perdata (vide bukti P-3, P-4) yang mengemban hak dan kewajiban sebagai suatu Badan Hukum Perdata yang memiliki legalitas hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum dan telah menunjukkan adanya kepentingan Pengugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima; Halaman 39 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Eksepsi Ketiga Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Daluarsa (verjaring); Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan Eksepsi Ketiga ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Tergugat yang berkaitan dengan tenggang waktu sebagaimana yang diuraikan dalam Eksepsi Kedua yaitu bahwa Gugatan Penggugat masih prematur karena seharusnya diajukan sejak diterima atau diumumkankannya Keputusan Tergugat, sehingga dengan tidak diterimanya Objek Sengketa in casu oleh Penggugat dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengumumkannya maka gugatan yang diajukan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Menimbang, bahwa dalam memaknai ketentuan Pasal 55 tersebut haruslah dikaitkan keadaan hukum Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pemaknaan terhadap unsur ketentuan Pasal 55 tersebut tidak dapat dimaknai terbatas hanya pada tindakan penerimaan dan pengumuman suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk menetukan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah merugikan kepentingan Penggugat; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai unsur “sejak diterima atau diumumkannya” sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun Halaman 40 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yaitu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan/ Pejabat Tatat Usaha Negara, sehingga dengan diterimanya atau diumumkannya suatu KTUN tidak selalu menjadi tolok ukur untuk menentukan Penggugat telah mengetahui dan/ atau merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu KTUN, namun pemaknaannya juga harus ditinjau dari sejak kapan orang atau badan hukum perdata mengetahui kepentingannya telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga hal tersebut dapat menjangkau suatu keadaan hukum dimana Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memiliki kewajiban untuk mengumumkan terbitnya suatu KTUN dan melindungi Orang/ Badan Hukum Perdata yang secara faktual tidak menerima KTUN tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan kapan Penggugat mengetahui bahwa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa in casu agar kemudian dapat diketahui tenggang waktu pengajuan Gugatan in litis; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui penerbitan Objek Sengketa in casu pada

tanggal

24

Nopember

2015

saat

Pemeriksaan

Persiapan

Perkara

Nomor

25/G/2015/PTUN-SMD yang dihadiri oleh Penggugat melalui keterangan Tergugat secara lisan maupun tertulis dalam bentuk kronologis singkat, sehingga apabila dihitung sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan in litis yaitu 24 Mei 2016, maka telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan; Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tentang Tenggang Waktu dalam Gugatan dan bantahan atas eksepsi yang termuat dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Objek Sengketa in litis pada Persidangan Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.SMD tanggal 2 Februari 2016 saat Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Bukti Surat T-85 yang kemudian digugat oleh Penggugat dan didaftarkan di Halaman 41 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 Mei 2016 dengan Nomor Perkara 15/G/2016/PTUN.SMD sebagai Objek Sengketa in casu; Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan pada awalnya Penggugat mengajukan 5 (lima) surat keputusan yang masing-masing dengan nama perusahaan yang berbeda dalam Perkara Nomor 15/G/2016/PTUN.SMD yang diantara kelima surat keputusan tersebut termasuk di dalamnya Objek Sengketa in casu, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Nomor: 15/G/2016/PTUN.SMD menyarankan agar objek gugatan dibagi (split) dengan cara mengajukan gugatan baru berdasarkan nama masing-masing perusahaan; Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yang menunjukan bahwa benar Objek Sengketa in casu tidak pernah diterima Penggugat secara langsung sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Objek Sengketa in litis tidak pernah diterima Penggugat karena tempat kedudukan Penggugat yang tidak jelas, kemudian fakta ini diperkuat oleh Keterangan Saksi dari Tergugat bernama ISKANDAR yang merupakan Pegawai Kantor Pos Kota Samarinda yang menyatakan bahwa : “alamat PT. Serimba Raya Makmur Di Jalan Cipto Mangkusumo No. 88 Samarinda tidak ditemukan” (vide Berita Acara Persidangan tertanggal 24 Agustus 2016); Menimbang, bahwa selain itu terdapat juga fakta yang menunjukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bersengketa dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUNSMD, dimana dalam Pemeriksaan Persiapan tertanggal 24 November 2015 Tergugat telah menyampaikan secara lisan dan tertulis (kronologis singkat) kepada Majalis Hakim mengenai adanya Objek Sengketa in litis, namun Penggugat baru melihat dan mengetahui keberadaan Objek Sengketa in litis secara jelas dan nyata pada Persidangan Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD tanggal 2 Februari 2016 saat Tergugat mengajukan Bukti Surat T-85 (vide Bukti P-2 = T-23, T-24);


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap baru mengetahui Objek Sengketa in casu pada saat Penggugat melihat secara langsung dan nyata keberadaan Objek Sengketa a quo baik terhadap bentuk maupun isinya yaitu pada tanggal 2 Februari 2016, maka perhitungan tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal didaftarkannya gugatan Perkara Nomor 15/G/2016/PTUN-SMD yaitu pada tanggal 2 Mei 2016 yang merupakan gugatan awal sebelum dipisah (split) menjadi Gugatan in casu ; Menimbang, bahwa jika dihitung sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 saat gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register Perkara Nomor 15/G/2016/PTUN-SMD, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dan Telah Daluarsa (verjaring) dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya; DALAM POKOK SENGKETA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam duduknya sengketa di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat memohon agar Objek Sengketa in casu dinyatakan batal atau tidak sah pada pokoknya adalah Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26./K.183/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.15/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan Karet Yang Terpadu Dengan Indrustri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur (vide Halaman 43 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Bukti P-1 = T-1) dan tindakan Tergugat dalam menebitkan Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-10 yang keseluruhan rincian bukti surat tersebut terurai pada Duduk Sengketa Putusan ini; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa in casu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang ditandai dengan Bukti T-1 hingga Bukti T-31 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi; Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang harus diuji keabsahan hukumnya (rechtsmatigheid toetsing) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah apakah obyek sengketa a quo dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat terhadap Obyek Sengketa in casu untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26./K.183/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.15/2011 Tentang Halaman 44 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Indrustri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur (vide Bukti P-1 = T-1); Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan Hukum di atas, Majelis Hakim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasarnya yaitu: 1. Pasal

13

Peraturan

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor.

26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berbunyi : Ayat (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidayanya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota; Ayat (2) Bupati/Walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi; Ayat (3)

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari

Bupati/Walikota

berkaitan

dengan

rencana

tata

ruang

wilayah

kabupaten/kota; 2. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan berbunyi: “IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Bupati Malinau setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Pengendali Pembangunan Perkebunan Daerah kabupaten Malinau”; Menimbang, bahwa pada awalnya Tergugat telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.15/2011, tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri


Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur yang ditujukan kepada Penggugat di atas areal atau lahan yang berada di wilayah Kabupaten Malinau (vide Bukti P-7); Menimbang, bahwa Izin Usaha Perkebunan a quo (vide Bukti P-7) telah dicabut oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26./K.183/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.15/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan Karet Yang Terpadu Dengan Indrustri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur yang merupakan Objek Sengketa in casu (vide Bukti P-1 = T-1); Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka terhadap Izin Usaha Perkebunan Penggugat (vide Bukti P-7) dan Objek Sengketa in casu (vide bukti P-1 = T-1), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Malinau sebagai Tergugat in casu memiliki kewenangan untuk menerbitkan maupun mencabut Izin Usaha Perkebunan di wilayah Kabupaten Malinau sebagaimana juga terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk mencabut atau membatalkannya (asas Contrarius Actus); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa in casu baik secara prosedural maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?; Menimbang, bahwa prosedur penerbitan keputusan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) telah diatur secara tegas dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berbunyi : (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan,


perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, c, e, f, g, dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B, atau IUP-P perusahaan yang bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya; Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tersebut di atas, disebutkan bahwa prosedur peringatan tersebut lahir dikarenakan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan pemegang Izin Usaha Perkebunan atas kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Menimbang, bahwa adapun kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adalah : Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP wajib : a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP; b. Meralisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengelolaan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku; c. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; d. Membuka lahan tanpa bakar dan memngelola sember daya alam secara lestari; e. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); f. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Halaman 47 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

sesuai peraturan-perundang undangan yang berlaku; g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas telah dituangkan pula dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Indrustri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur (vide bukti P-7) yang berbunyi : 1.

Menyelesaikan hak atas tanahnya dan sosialisasi kepada masyarakat paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun dan melaksanakan pembangunan tanaman paling lambat pada tahun kedua, terhitung sejak Keputusan ini diterbitkan.

2.

Melaksanakan pembangunan industri perkebunan Karet setelah pelaksanaan penanaman tercapai 50% dari kapasitas pabrik.

3.

Mengelola usaha budi daya tanaman dan industri secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna.

4.

Mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

5.

Melaksanakan AMDAL dan RKL/RPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.

Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat dalam bentuk inti dan plasma

7.

Membuat perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat tentang lahan garapan masyarakat (plasma) dan masa panen.

8.

Membuka lahan tanpa membakar.

9.

Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industri melebihi 30% dari kapasitas izin.

10. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester. Menimbang, bahwa dari seluruh kewajiban yang tertuang dalam ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat in casu maka terlebih


dahulu yang harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana telah diwajibkan kepadanya?; Menimbang, bahwa dari Bukti Surat dan Saksi yang telah diajukan di Persidangan terungkap fakta yang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam persoalan hukum diatas, adapun fakta tersebut yaitu : -

Bahwa menurut keterangan saksi atas nama FRANSJULI MANUEL menyatakan bahwa benar saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menyampaikan laporan perkembangan usaha perkebunannya;

-

Bahwa menurut keterangan saksi HENOK MARKUS sebagai Camat Malinau Selatan menyatakan bahwa benar Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kecamatan Malinau Selatan;

-

Adanya penilaian dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Tergugat dan hasil penilaiannya yaitu Kelas E dengan Kategori Kurang Sekali yang kemudian direkomendasikan kepada Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap di atas Penggugat tidak

mengajukan bukti atau saksi yang dapat membuktikan sebaliknya atau membantah fakta tersebut; Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat yang telah mendapat penilaian dengan Kategori Kurang Sekali (Kelas E) terbukti tidak melaksanakan kegiatan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal

34

Peraturan

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor.

26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan kewajiban pada Diktum Kedua Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur (vide Bukti P-7); Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Halaman 49 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Perkebunan dan Diktum Kedua pada Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.15/2011, tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Serimba Raya Makmur (vide bukti P-7), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa in casu telah melakasanakan prosedur peringatan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan atau tidak?; Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat dalam Persidangan terdapat bukti yang menunjukan adanya surat teguran atau peringatan dari Tergugat melalui jajarannya yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau yang membidangi pengawasan terhadap Izin Usaha Perkebunan yang berada wilayah Kabupaten Malinau berupa : 1.

Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 522.1/35/Disbun/I/2012, tanggal 26 Januari 2012 (Vide Bukti T-3);

2.

Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/232.6/Disbun/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012 (Vide Bukti T-4);

3.

Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/342/Disbun/IX/2012, tanggal 6 September 2012 (Vide Bukti T-5); Menimbang, bahwa dalam Gugatan dan Repliknya Penggugat telah mendalilkan

bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa in casu Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan berupa surat peringatan dari Tergugat terlebih dahulu; Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat ketiga surat peringatan tersebut telah dikirimkan oleh Kepala Dinas Perkebunan kepada Penggugat melalui Pos, namun alamat yang dituju tidak ditemukan sehingga surat dikembalikan lagi kepada si pengirim (Tergugat), hal ini dibuktikan dengan adanya sampul surat yang ditandai oleh kantor Pos Samarinda dengan keterangan alamat tidak ditemukan (Vide bukti T-12 dan T-14) dan fakta tersebut juga dikuatkan oleh Keterangan Saksi atas nama ISKANDAR sebagai Petugas Pos Samarinda yang menerangkan bahwa “alamat kantor Penggugat di di Jalan Cipto Mangkusumo No. 88 Samarinda tidak ditemukan”; Halaman 50 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya alamat Penggugat oleh Petugas Pos yang telah mengakibatkan Penggugat tidak pernah menerima surat dari Tergugat dalam bentuk apapun, maka menurut Majelis Hakim kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan pada Tergugat, karena Penggugatlah yang dituntut untuk menjadi perusahaan yang profesional yang serius dalam mengolah usaha perkebunannya; Menimbang, bahwa keseriusan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan harus ditunjukkan dengan memiliki legalitas perusahaan dengan memiliki alamat kantor pusat yang jelas serta mendirikan kantor cabang yang bertempat di wilayah Izin Usaha Perkebunannya dalam hal ini di Kabupaten Malinau, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan yang juga dijadikan konsideran dalam penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu dengan Indrustri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur (Vide P-7) pada Pasal 10 huruf (n) yang berbunyi: “Pernyataan kesediaan mendirikan kantor di Ibukota Kabupaten Malinau diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah”); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa in casu telah melaksanakan prosedur peringatan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan telah cukup menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa in casu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau tidak?;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya telah disebutkan bahwa Penggugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Diktum Kedua Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.15/2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet Yang Terpadu dengan Indrustri Pengolahannya Kepada PT. Serimba Raya Makmur, maka menurut penilaian Majelis Hakim dalam hal ini Penggugat dianggap tidak serius untuk melakasanakan kegiatan usaha perkebunannya sehingga secara substansi tindakan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Objek Sengketa in casu sudah tepat sebagai upaya untuk mengontrol kelestarian hutan yang berdampak pada pembangunan dengan menerapkan Asas Kemanfaatan; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai pokok sengketa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya dan Tergugat telah terbukti dalam menerbitkan Objek Sengketa in casu secara kewenangan, prosedur, dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan, Kehati-hatian, dan Kemanfaatan oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Objek Sengketa in casu sudah sepatutnya juga untuk ditolak; Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya Gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;


Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundangan-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; MENGADILI: DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penundaan; DALAM EKSEPSI : Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; DALAM POKOK SENGKETA : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);


Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, oleh Kami MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H., dan DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SUWARNA, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat. Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Effriandy, S.H.

Maria Fransiska Walintukan, S.H.

Ttd Dedi Wisudawan Gamadi, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti, Ttd Suwarna, S.H., M.H.


PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents