PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 31/G/2015/PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di jalan Bung Tomo Nomor. 136 Samarinda, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK), Alamat Jalan Wahid Hasim Perum Pinang Mas Blok E 4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor. AHU0030655AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, diwakili oleh : Drs.

A.

Frencky Tennes,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kalibata Selatan II B No. 52 RT. 012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesuai Surat Keputusan Badan Pendiri LSM BADAK, ditunjuk Sebagai Ketua Badan Pengurus Harian, Surat Keputusan Nomor. 01/SK-BADAK/BP-10/2015 tanggal

01

Oktober 2015, juga berdasarkan Akta Notaris Khairu Subhan, SH. No. 23 tanggal 09 Agustus 2007 dan Perubahannya Akta Notaris Khairu Subhan, SH. No. 25

tanggal 09 Nopember

2007. Selanjutnya sesuai Salinan/Grosse Akta Lembaga

halaman 1 dari 117 Perkara Nomor 31/G/2015/PTUN.SMD

Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur Nomor. 23 tanggal 09 Agustus 2007 pada pasal 13 ayat 2 ; Dalam hai ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember

2015

memberikan

kuasa

kepada

KUKUH

TUGIYONO, SH. dan HJ. HARNE, SH., beralamat di kantor Advokat KUKUH T. S.H DAN REKAN,

jalan Daman Huri,

Perumahan Borneo Mukti II Blok C No. 17, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda; Selanjutnya disebut sebagai ……………………. PENGGUGAT; MELAWAN BUPATI

KUTAI

KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter

Monginsidi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SKKBankum/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 memberikan kuasa kepada : 1. ROKMAN TORANG, SH, M.H. NIP: 196711021996031001, Jabatan Kepala Bagian Adminisyrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara,

Alamat:

Kantor

Bupati

Jalan

Wolter

Monginsidi No. 01 Tenggarong; 2. ABDUL KADIR, SH, M.Si. NIP : 19700717200001005, Jabatan : Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, Alamat : Kantor Bupati jalan Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong; 3. JOKO ADI WIBOWO, SH. NIP: 197410302006041009, Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, Alamat: Kanntor Bupati jalan Wolter Monginsidi No. Tenggarong;


4. HARMAN, SH. NIP: 198406252010011013, Jabatan Staf BagianBantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, Alamat Kantor Bupati jalan Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong; 5. SURATNO, SH. NIP : 196504082008011003, Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, Alamat: Kantor Bupati jalan Wolter Monginsidi, No.01 Tenggarong; Selanjutnya disebut sebagai ………………………. TERGUGAT; Dan PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav.03, Jakarta 12950, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015 memberikan kuasa kepada: 1. OSDE SIMBOLON, S.H, M.Hum., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor OSDE SIMBOLON & ASSOCIATES, beralamat di Melia Residence X9/08 Citra Raya, Mekar Bakti Tangerang 15710; 2. GOKMAASI HUTABARAT, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Perwakilan PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Villa Tamara Blok A1, Jalan AW Syahrani No. 1 Samarinda; Selanjutnya disebut sebagai …....TERGUGAT II INTERVENSI ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dan menelaah: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/PEN-DIS/2015/PTUN-SMD, tanggal 26 Nopember 2015, tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;


2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/PEN/2015/PTUN-SMD, tanggal

26 Nopember 2015,

tentang

Penunjukan Majelis Hakim; 3. Surat Penunjukan Panitera Nomor. 31/PEN/2015/PTUN.SMD, tanggal 26 Nopember 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 31/PEN-PP/2015/PTUN.SMD, tanggal 26 Nopember 2015, tentang Penentuan Hari

Pemeriksaan

Persiapan; 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 31/PEN-HS /2015/PTUN. SMD, tanggal 13 Januari 2016

tentang Penentuan Penetapan Hari dan

Tanggal Persidangan; 6. Putusan Sela Majelis Hakim Nomor: 31/G/2015/PTUN-SMD, tanggal 13 Januari 2016, tentang mengabulkan permohonan pemohon Intervensi (PT. Prima Mitrajaya Mandiri) sebagai Tergugat II Intervensi; 7. Telah membaca dan menerima bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang diajukan dipersidangan; 8. Telah

mendengar

keterangan-keterangan

saksi

para

pihak

di

persidangan; 9. Telah membaca berkas perkara Nomor. 31/G/2015/PTUN.SMD beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; 10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; OBYEK GUGATAN Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah : 1. KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KERTANEGARA NOMOR. 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006, TENTANG IJIN USAHA


BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI; 2. KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KERTANEGARA NOMOR. 503/50/SKDISBUN KUKAR/VII/2007 TENTANG REVISI PERUBAHAN LUAS IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT Nomor. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006 PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI DI KECAMATAN KOTA BANGUN, MUARA KAMAN DAN MUARA WIS TANGGAL 26 JULI 2007; 3. KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor: 503/002/IUPP/SK-BUN/XI/2011 TENTANG IJIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN ( IUP-P ) P.T. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8 NOPEMBER 2011; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Nopemer 2015, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Nopember 2015 dibawah Register Perkara Nomor. 31/G/2015/PTUN.SMD sebagaimana telah diperbaiki pada

07

Januari 2016 yang mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2015, setelah mendapat informasi dari masyarakat mengetahui adanya kebenaran : -

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 TENTANG IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;

-

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 503/50/SKDISBUN KUKAR/VII/2007

TENTANG REVISI PERUBAHAN LUAS

IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT,


NOMOR : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI DI KECAMATAN KOTA BANGUN, MUARA KAMAN DAN MUARA WIS Tanggal 26 JULI 2007; -

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 503/002/IUPP/SK-BUN/XI/2011, TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8 Nopember 2011; Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 26 Nopember

2015, dan mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 15 Oktober 2015,

sehingga berdasarkan

Undang - Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 55,Gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 hari ; 2. Bahwa Penggugat sebagai Organisasi Berbadan Hukum memiliki Legal Standingdalam mengajukan Gugatan berdasarkan : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a: (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999 Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)


Pasal 73 : (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. berbentuk badan hukum; b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. c. SALINAN/ GROSSE: AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) BARISAN ANAK DAYAK (BADAK) KALIMANTAN TIMUR, NOMOR: 25 . TANGGAL 09 NOPEMBER 2007. Pasal 5: -

Tujuan lembaga ini adalah: 1. Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas.

3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat akibat adanya

pelanggaran

berupa

perambahan

dan

perusakan

hutan

berdasarkan : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999 pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) b. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan; c. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;


d. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tanggal 29 Desember 1993; e. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1993 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), tanggal 1 Nopember 1999 berikut peta Rencana Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur; f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Tanggal 15 Desember 2000 pada pasal 17 ayat (3); g. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 Tanggal : 15 Maret 2001 berikut peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur Tanggal : 15 Maret 2001; h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan Tanggal : 28

Pebruari 2007; Bahwa Ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999, pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berbunyi : (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik didalam maupun diluar kawasan hutan (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah (5) Untuk menjamin pelaksanan perlindungan hutan yang sebaik – baiknya, masyarakat diikut sertakan dalam upaya perlindungan hutan

Bahwa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Tanggal 15 Desember 2000 pada pasal 17 ayat (3) :


Ayat (3) Untuk memperoleh Ijin Pembukaan Lahan /Land Clearing, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan, Kepada Dinas Pertanahan dan Camat setempat dengan dilampiri : a. Rencana Kerja Tahunan; b. Laporan Kegiatan Perusahaan; c. Jumlah Bibit siap tanam; d. Rekomendasi / advis tehnis dari Kepala Dinas terkait; 4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha oleh Tergugat yang dijadikan obyek sengketa in casu, serta dilakukannya perambahan hutan dan pengerusakan kawasan hutan oleh PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, telah mengakibatkan Tergugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan,sebagaima diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 23. Pasal 23 Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Penggugat juga kehilangan kesempatan dalam memanfatkan kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, antara lain berupa ; -

Resin/getah seperti : damar, karet dan gaharu;

-

Minyak seperti : minyak kayu manis, minyak kamper, minyak keruing, minyak kenanga dan minyak lemak, dan tengkawang ;

-

Makanan seperti : tepung aren, rebung okum, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu dan umbut rotan;

-

Buah – buahan seperti : cempedak, duku, durian, okum hutan, manggis, jengkol, petai, dan rambutan.

-

Obat – obatan seperti : pasak bumi, pulai, gaharu dan tabat barito;

-

Tanaman hias seperti : anggrek hutan, bunga bangkai dan kantong semar;

-

Hasil hutan untuk penghasilan seperti : berbagai jenis rotan dan okum:


-

Berbagai jenis binatang seperti : pelanduk, babi, rusa, ular, burung okum dan lebah.

-

Kayu yang biasa Penggugat gunakan untuk membangun rumah, membuat perahu untuk transportasi okum, untuk ketersediaan peti mati dan mengerjakan pekerjaan sehari – hari. Selain itu kawasan hutan yang dirambah dan dirusak oleh PT.

Prima Mitrajaya Mandiri juga merupakan paru – paru dunia, yang digunakan oleh Penggugat untuk bernafas, dan juga sebagai pengatur fungsi tata air yang dapat menghindarkan Penggugat dari banjir bandang.Perambahan kawasan hutan yang dilakukan PT. Prima Mitrajaya Mandiri mengakibatkan perubahan iklim/cuaca yang cukup okuma,khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.Karena kerusakan hutan terjadi di dalam areal dan luar areal kerja PT. Prima Mitrajaya Mandiri yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem dan Ekologi secara parah. Hak ini diperoleh Penggugat sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 68 ayat (1): (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. 5. Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat disekitar perkebunan PT. Prima Mitrajaya Mandiri pada tanggal 9 Oktober 2015, maka Penggugat berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak, tanggal 12 Oktober 2015, langsung memerintahkan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) melakukan investigasi dan investigasi dengan cara: a. Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Prima Mitrajaya Mandiri dan kompilasi peta-peta yang berkaitan dengan lokasi PT. Prima Mitrajaya Mandiri:


Berdasarkan pengecekan lokasi tersebut didapat fakta hukum, sebagai berikut: 1.

Peta Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 29 Desember 1993, dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 Nopember 1999,terbukti ditumpang tindihkan (overlay) dengan Peta Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Revisi Perpanjangan SK Ijin Lokasi Nomor : 88/DPN.K/IL-84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2006 Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 26 Juni 2007, seluas ± 791,07 Ha(Lebih kurang tujuh ratus okumau puluh satu koma tujuh perseratus hektar) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK); Peta SK. Menhut Nomor 79/KptsII/2001 Propinsi

tentang

PenunjukanKawasan

Hutan

dan

Perairan

Kalimantan Timur, terbukti ditumpang tindihkan

(overlay)dengan Peta Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang

Revisi

Perpanjangan

SK

Ijin

Lokasi

Nomor

:

88/DPN.K/IL-84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2006 Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 26 Juni 2007, seluas ± 740,89 Ha (Lebih kurang tujuh ratus empat puluh koma


delapan

puluh

okumau

perseratus

hektar)

masuk

dalam

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ; 2.

Terjadi kerusakan hutan berdasarkan interpretasi citra landsat 8 Path Row 117 60, Liputan 12 Agustus 2015secara full dan detail di lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Prima Mitrajaya Mandiri;

b. Menentukan titik – titik koordinat di lapangan langsung pada lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Prima Mitrajaya Mandiri dan melakukan pengambilan foto – foto di lokasiperkebunan. 6. Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 15 Oktober 2015 di areal kegiatan perkebunanPT. Prima Mitrajaya Mandiri. Berdasarkan pengecekan tersebut didapat hasil sebagai berikut: KOORDINAT

N Nama o.

Keterangan Bujur Timur

Lintang Selatan

116° 44’ 36.90” E

0° 15’ 11.44” S

Patok dalam kawasan

116° 44’ 36.84” E

0° 15’ 11.91” S

Patok dalam kawasan

116° 44’ 46.69” E

0° 15’ 11.64” S

Patok dalam kawasan

116° 44’ 58.61” E

0° 16’ 16.47” S

Patok dalam kawasan

MESS & 5 GUDANG PUPUK

116° 44’ 54.29” E

0° 15’ 25.48” S

Dalam kawasan

6 RUMAH GENSET

116° 44’ 51.12” E

0° 15’ 28.69” S

Dalam kawasan

1I40PM07T1

2J40PM07T1

3J41PM07T1

4L42BP09K7


Terhadap titik-titik koordinat tersebut setelah dibandingkanPeta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001, ditemukan fakta okum dan terbukti titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit; 7. Bahwa Penggugat melaksanakan analisa data dan peta, disesuaikan dengan yang berlaku pada saat Keputusan diterbitkan Menteri Kehutanan yaitu Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001, terdapat fakta okum dan terbukti telah ditumpang tindihkan (overlay) dengan Peta lampiran Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Revisi Perpanjangan SK Ijin Lokasi Nomor : 88/DPN.K/IL-84/XII2006 tanggal 29 Desember 2006 Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 26 Juni 2007. Bahwa izin yang diperoleh PT. Prima Mitrajaya Mandiri sesuaiKEPUTUSAN

BUPATI

KUTAI

KARTANEGARA

NOMOR

:

503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006TENTANG IJIN USAHABUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT, PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, tanggal 26 Juli 2007, dan KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR :

503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007, TENTANG REVISI PERUBAHAN LUAS IJIN USAHA PERKEBUNAN KOMODITI KEPALA SAWIT, NOMOR: 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VIII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006


PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI DI KECAMATAN KOTA BANGUN, MUARA KAMAN DAN MUARA WIS,ditetapkan di : Tenggarong, Tanggal 26Juli2007, berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). 8. Bahwa dengan Tergugat menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 TENTANG IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. PRIMA MITRAJA MANDIRI, dan KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR: 503/50/SKDISBUN KUKAR/VII/2007 TENTANG REVISI PERUBAHAN LUAS IJIN USAHA

BUDIDAYA

PERKEBUNAN

KOMODITI

KELAPA SAWIT,

NOMOR : 503/31/SL-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006. PT PRIMA MITRAJA MANDIRI DI KECAMATAN KOTA BANGUN, MUARA

KAMAN

DAN

MUARA

WIS,

tanggal

26Juli2007

dan

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARANomor : 503/002/IUPP/SK-BUN/XI/2011TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN(IUP-P)PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, tanggal 8 Nopember 2011, berarti Tergugat telah membiarkan PT. Prima Mitrajaya Mandiri

menggunakan okumau menduduki kawasan hutan tidak sah,

merambah kawasan hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan Tergugat seharusnya tahu lokasi yang diterbitkan berdasarkan kedua Keputusan tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan: 

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN, Pasal 59 dan Pasal 60 ayat (1). Pasal 59


Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan hutan, sehingga tujuannya dapat dicapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan okumau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan hutan.

Bahwa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Pasal 5, Pasal 26 ayat (1): Pasal 5 (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang. (2) Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 26 Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. 9. Bahwa Penggugat melaksanakan analisa data dan peta, yaituPETA LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR. Tanggal 29 Desember 1993, danKEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN

TIMUR

NOMOR

:

050/K.443/1999

TENTANG

PENETAPAN HASIL PADUSERASI ANTARA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI

(RTRWP) DENGAN TATA

GUNA

HUTAN

KESEPAKATAN (TGHK) PROPINSI KALIMANTAN TIMUR. Tanggal 1 Nopember 1999,ditumpang tindihkan (overlay) dengan Peta lampiran Keputusan

Tergugat

yaitu

KEPUTUSAN

BUPATI

KUTAI

KARTANEGARA NOMOR 47/DPN.K/IL-46/VI-2007 TENTANG REVISI


PERPANJANGAN SK IJIN LOKASI NOMOR : 88/DPN.K/IL-84/XII-2006 TANGGAL 29 DESEMBER 2006 UNTUK KEPERLUAN INTI DAN PLASMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN MUARA KAMAN, KOTA BANGUN DAN KECAMATAN MUARA WIS KEPADA PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI. Tanggal 26 Juni 2007, danKEPUTUSAN BUPATI

KUTAI

KARTANEGARA

KUKAR/VII/2007TENTANG USAHABUDIDAYA

Nomor

REVISI

PERKEBUNAN

:

503/50/SK-DISBUN

PERUBAHAN KOMODITI

LUAS

KELAPA

IJIN

SAWIT,

NOMOR : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006, TANGGAL 19 JULI 2006 PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, DI KECAMATAN KOTA BANGUN, MUARA KAMAN, DAN MUARA WIS.Tanggal 26Juli2007, Didapat fakta okum dan terbuktibahwa izin yang diperoleh PT. Prima Mitrajaya Mandiri berada

dalam

Kawasan

Budidaya

Kehutanan

(KBK),

yang

berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilarang dilakukan usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah. 10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan : -


-



IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT, NOMOR : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI DI KECAMATAN KOTA BANGUN, MUARA KAMAN DAN MUARA WIS Tanggal 26 JULI 2007;


-

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 503/002/IUPP/SK-BUN/XI/2011, TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8 Nopember 2011; Sesuai

Peraturan

26/Permentan/OT.140/2/2007

Menteri Tentang

Pertanian Pedoman

Nomor

Perizinan

:

Usaha

Perkebunan Tanggal : 28 Pebruari 2007 pada pasal 15 huruf f berbunyi : BAB III SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; Keputusan Tergugat tidak dilengkapi dengan Peta Lokasi PT. Prima

Mitrajaya

Mandiri

dan

Daftar

Koordinat,

sehingga

dapat

dinyatakan Keputusan Tergugat batal atau tidak sah; 11. Bahwa hingga saat ini Tergugat belum pernah mencabut Surat Keputusan : -

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 TENTANG IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI ;

-



IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT, NOMOR : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI DI KECAMATAN KOTA BANGUN, MUARA KAMAN DAN MUARA WIS Tanggal 26 JULI 2007;


-

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 503/002/IUPP/SK-BUN/XI/2011, TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8 Nopember 2011;

12. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,Pasal 53 ayat (2) : (2) Alasan –alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan asas – asas umum Pemerintahan yang baik 13. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sesuai UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME, yang didalamnya terdapat Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Bahwa pada BAB III ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA Pasal 3 pada Asas – asas umum penyelenggaraan negara meliputi : urut 3 -Asas kepentingan umum, Bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal pada pasal 3 Angka 3: “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang inspiratif, akomodatif, dan selektif.


Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang dijadikan obyek sengketa in casu, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik

yaitu

Asas

mementingkan

Kepentingan

kepentingan

PT.

Umum,

karena

Prima

Mitrajaya

Tergugat

hanya

Mandiri,

tanpa

memperhatikan kepentingan Tergugat sebagai anggota masyakat dan kepentingan masyarakat umum. Berdasarkan

dalil-dalil

yang

telah

Penggugat

sampaikan

sebagaimana tersebut di atas, didapatkan fakta hukum dan terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangudangan yang berlaku di Indonesia, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah: -


-

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 503/50/SKDISBUN KUKAR/VII/2007 TENTANG REVISI PERUBAHAN LUAS IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT, NOMOR : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006.


PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI DI KECAMATAN KOTA BANGUN, MUARA KAMAN DAN MUARA WIS Tanggal 26 JULI 2007; -

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 503/002/IUPP/SK-BUN/XI/2011, TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8 Nopember 2011 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut : -


-



IJIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT, NOMOR : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 TANGGAL 19 JULI 2006. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI DI KECAMATAN KOTA BANGUN, MUARA KAMAN DAN MUARA WIS Tanggal 26 JULI 2007; -

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 503/002/IUPP/SK-BUN/XI/2011, TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8 Nopember 2011;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara: Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : 1.

DALAM EKSEPSI: A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT:


GUGATAN

PENGGUGAT

MENYALAHI

KEWENANGAN

MENGADILI KOMPETENSI ABSOLUT 1. Bahwa tergugat terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegd telah diakuinya; 2. Bahwa segala hal yang Tergugat uraikan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas jawaan ini; 3. Bahwa apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara

tentang

Persetujuan

Ijin

Usaha

Budidaya

Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri “ beserta” Revisi Keputusan Bupati Kutai Krtanegara tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Kelapa

Sawit

No.

Budidaya Perkebunan Komoditi

503/50/SK-DISBUN

KUKAR/VII/2007

danKeputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Ijin Usaha Perkebunan

untuk

Pengolahan

No.

503/002/IUP-P/SK-

BUN/XI/2011 kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri; 4. Namun demikian dalam hal pokok yang disengketakan yang berkaitan dengan keberatan kerugian yang timbul akibat diterbitkannya obyek Sengketa, sehingga wajib diselesaikan lebih dahulu oleh Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili yaitu Pengadilan Negeri seperti dalil Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang seharusnya Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, karena itu adalah merupakan


kewenangan Pengadilan Negeri dan sudah termasuk pada ranah kewenangan mengadili yaitu Kompetensi Absolut; 5. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebaaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi: “ Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat

diajukansetiap

waktu

selama

pemeriksaan,

dan

meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya

wajib

menyatakan

bahwa

Pengadilan

tidak

berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” 6. Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajuka Tergugat ini harus diputus ( putusan sela ) terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebelum memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkaranya; B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING ) PENGGUGAT, GUGATAN TIDAK JELAS, DAN GUGATAN TIDAK CERMAT

BERKAITAN

DENGAN

KUALIFIKASI/

BENTUK

GUGATAN; 

Bahwa dalam perkara a quo, kualifikasi /bentuk Gugatan Penggugat adalah tidak jelas, apakah sebagai Gugatan Perwakilan kelompok (class action) ataukah sebagai gugatan kontentiosa (contentious) adalah telah disaukanmpaikan secara tidak cermat, jikalau memang benar, quod non, gugatan


penggugat

berkualifikasi

perwakilan

kelompok

/berbentuk

(class

action),

sebagai

gugatan

maka

gugatan

Penggugattersebut tetap merupakan gugatan yang kabur, pertama karena gugatan Penggugat adalah tidakmemenuhi dan tidak sesuai dengan formulasi gugatan perwakilan kelompok (class action) sebagaimana telah diatur dalam PERMA RI NO. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang secara limitative menentukan: a. Wakil kelompok didalam mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta sekaligus untuk dan atas

nama

kelompok

orang

yang

jumlahnya

banyak/anggota kelompok, karena antara wakil kelompok dengan

anggota

kelompok

orang/anggota

kelompok

tersebut mengalami permasalahan yang sama yang meliputi

fakta

dasar

hokum

yang

saama,

tuntutan

penyelesaian dang anti kerugian yang sama (pasal 1 huruf a, pasl 2 huruf b); b. Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat Gugatan perwakilan kelompok harus memuat, diantaranya yaitu Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok; Definisikelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu, keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan (pasal 3 huruf a, b, c); Didalam perkara a quo, perihal Identitas Penggugat adalah telah dinyatakan secara tidaak jelas dan tidak lengkap; dan


perihal spesifik,

kelompok serta

tidak

perihal

didefinisikan keterangan

secararinci tentang

dan

anggota

kelompok juga tidak dimuat dan didalilkan dalam gugatan Penggugat; c Karena konsep hak gugatan yang terdapat didalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas, hal ini disebabkan adanya status yang tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam dalil gugatannya, apakah sebagai badan hokum, sebagai LSM, atau hanya sebagai kelompok orang yang berjumlah banyak adalah tidak diuraikan secara jelas dan tegas, karena perihal konsep hak gugatan yang dilakukan LSM adalah berdasarkan pemberian Hak oleh Undang-Undang (vide pasal 46 ayat ( 1 ) huruf c UU. No. 8 Tahun 1999, jo pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997). Sedangkan kalau hanya kelompok orang yang berjumlah banyak, konsep hak gugatannya adalah azaz commonality, antara wakil kelompok anggota dan anggota kelompoknya adalah sama sama mengalami permasalahanyang sama, sehingga wakil kelompok dalam berinisiatif melakukan uopaya hokum atau melakukan gugatan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus untuk dan atas nama anggota kelompoknya (pasal 1 huruf a PERMA RI No. 01 Tahun 2002); C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( Obscuur Libel ) 1. Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Tata Usaha Negara No. 31/G/2015/PTUN-SMDyang didaftarkan pada


Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Nopember 2015 dapat dikategorikan Gugatan tersebut adalah kabur (obscuur libel); 2. Bahwa kekaburan terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 31/G/2015/PTUN-SMD yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Nopember 2015 sama sekali tidak mempunyai dasar Hukum (Ongegrond) yang kuat sehingga Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), mengingat tidak adanya rincian berapa jumlah kerugian yang dideritanya terhadap terbitnya obyek sengketa tidak dirinci dengan jelas serta hanya berdasarkan Informasi

dari

masyarakat

yang

tidak

bisa

dipertanggungjawabkan kebenarannya; 3. Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil yang sangat membingungkaan dan sangat menyesatkan serta sangat merugikan pihak Tergugat , untuk itu dalil gugatan para Penggugat tersebut dapat di kualifikasi sebagai dalil yang kabur; 4. Bahwa oleh karenanya pula gugatan penggugat perkara a quo dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur terlihat dari dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak rinci, tidak jelas maka dengan perihal tersebut diatas untuk itu cukup alas an jika gugatan Penggugat perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijkverklaard ); D. GUGATAN PEGNGUGAT MELAMPAUI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNANG-UNDANG. 1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud sudah melampaui waktu 90hari ( daluwarsa ) karena bahwa apa yang


digugat

dan

dipermasalahkan

oleh

Penggugat

terhadap

Tergugat adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang persetujuan ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Nomor. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 kepada PT. Prima Mitrjaya Mandiri “ beserta Revisi Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Revisi Perubahan luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan No. 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri; 2. Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo yang Perijinannya diantaranya berupa Surat Keputusan Bupati

KutaiKartanegara

tentang

persetujuan

ijin

Usaha

Budidaya Perkebunan Komodoti Kelapa sawit No. 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri “ beserta Revisi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Revisi Perubahan Luas ijin usaha Budidaya Perkebunan KomodotiKelapa

Sawit

No.

503/50/SK-DISBUN

KUKAR/VII/2007 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang

ijin

Usaha

Perkebunan

untuk

Pengolahan

No.

503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri adalah sudah dan pernah diketahui oleh dan/atau adanya informasi dari masyarakat, seperti halnya telah diakui oleh Penggugat berdasarkan gugatan Penggugat bahwa informasi tersebut berasal dari masyarakat yang berada disekitar areal Perkebunan;


3. Bahwa masyarakat dimaksud adalah mereka-mereka yang ikut dalam acara sosialisasi/konsultasi Pabrik dalam rangka studi penyusunan UKL-UPL rencana usaha/kegiatan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri yang kegiatan usahanya di Desa Benau Puhun, kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara tertanggal 10 Maret 2010; 4. Dengan demikian bahwa sesuai fakta menunjukan bahwa sejak tanggal 10 Maret 2010 Penggugat setidak-tidaknya sudah mengetahui keberadaan obyek perkara a quo dalam acara sosialisasi/konsultasi publik dalam rangka studi penyusunan UKL-UPL rencana usaha/kegiatan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit tersebut yang dihadiri oleh masyarakat yang tidak bisa Tergugat sebutkan satu persatu dan perangkat desa setempat, secara logika tidaklah mungkin terkait perijinan yang dimiliki oleh dan/ atau yang diterbitkan Tergugat kepada PT. Prima Mitrajaya mandiri dari masyarakat luar yang tidak ada kaitannya dengan keberadaan PT. Prima Mitrajaya Mandiri , serta terkait dengan Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa perkara a quo seakan-akan pada tanggal 15 oktober 2015 Penggugat baru mengetahuinya, itu adalah akal-akalan dari penggugat dalam penerobosan hukum untuk menghindari terkait tenggang waktu 90 hari untuk bias mengajukan Gugatan sedangkan informasi itu sudah didapat dari masyarakat yangnota bene ikut dalamacara sosialisasi tersebut; Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat a quo sudah masuk kategori melampaui waktu 90 hari (kadaluwarsa), hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam


pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9 tahun 2004tentang perubahan atas undangundang No. 5 Tahun 1986, Vide Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991 Bab.V angka 3; DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil

para penggugat

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat; 2.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi sekaligus jawaban Tergugat mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini;

3.

Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara),

yaitu

VERMOEDEN

ASAS VAN

PRAESUMPTIO RECHTMATIG

IUSTAE (Asas

CAUSA

Keabsahan

Keputusan Pemerintan), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/Keputusan Pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan atau pencabutan; 4.

Bahwa memang benar apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya terkait dengan obyek sengketa Berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/31/SK-DISBUN

KUKAR/VII/2006

kepada

PT.

Prima

Mitrajaya Mandiri : beserta Revisi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/50/SKDISBUN

KUKAR/VII/2007

dan

Keputusan

Bupati

Kutai

Kartanegara tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan No.

503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011

kepada

PT.

Prima


Mitrajaya Mandiri adalah produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat; 5.

Bahwa

berdasarkan

diuraikan

dan

Keputusan

alasan-alasan

dijelaskan

Bupati

Kutai

diatas,

sebagaimana

maka

Kartanegara

telah

terbitnya

Surat

/Tergugat

Surat

Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001sudah mengalami beberapa kali Perubahan

yang

dipersoalkan

oleh

Penggugat

dalam

Gugatannya harus tetap dianggap sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan sebelum ada pembatalan atau pencabutan, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap siapapun dan dimanapun berdasarkan ASAS ERGA OMNES; 6.

Bahwa dengan demikian, maka kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Prima Mitrajaya Mandiri yang terletak di kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman dan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara adalah tetap sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan;

7.

Bahwa dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan semua Ijin Perkebunan

kepada

berdasarkan

atas

PT.Prima ketentuan

Mitrajaya Perda

Mandiri

adalah

Kabupaten

Kutai

Kartanegara No. 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 8.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap kegiatan “Investigasi“

yang

dilakukan

oleh

Penggugat

terhadap


keberadaan PT. Prima Mitrajaya Mandiri yang terletak di kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman dan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana bahwa “Investigasi“ dimaksud adalah tidak mempunyai dasar hukum, serta atas dasar apa Penggugat melakukan kegiatan tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan semua Perijinan telah sesuai Prosedur, lebih-lebih Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.Prima Mitrajaya Mandiri/Tergugat II Intervensi; 9.

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 5 angka 3, 4 dan 5 adalah merupakan pernnyataanpernyataan Penggugat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum terkait dengan adanya PT.Prima Mitrajaya Mandiri yang melakukan perambahan dan perusakan hutan yang berdasarkan : a. Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan; b. Undang-Undang

RI

No.

18

Tahun

2004

tentang

Perkebunan; c. Undang-undang RI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo, Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; d. Perda Kalimantan Timur No. 12 Tahun1993 tentang RT RW Prov. Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; e. SK Gubernur Kalimantan Timur No. 050/K.443/1993 tentang penetapan Hasil Padu serasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);


f. Perda Kabupaen Kutai No. 35 Tahun 2000 Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai; g. Surat Keputusan Menteri No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001; h. Surat Menteri Kehutanan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan; Bahwa pemikiran dan argumentasi yang disampaikan oleh Penggugat serta adanya Investigasi dan Pengecekan ke areal PT. Prima Mitra jaya Mandiri oleh Penggugat yang tidak melalui mekanisme, prosedur serta ijin dari Manajemen tentu kurang sesuai etika sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentu akan merugikan perusahaan itu sendiri, oleh karena itu seperti dalil Penggugat yang tertuang dalam gugatannya tersebut merupakan dasar pemikiran yang tidak ada dasar hukum sama sekali, mengingat bahwa terhadap keberadaan PT. Prima Mitrajaya Mandiri adalah sudah memberikan andil dan kontribusi kepada masyarakat lingkar kebun dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya, oleh karena itu dalil penggugat yang merasa dirugikan terkait PT. Prima Mitrajaya Mandiri adalah salah kaprah, serta tidak tepat yang dirugikan bagian masyarakat yang mana termasuk juga Penggugat; Penggugat dalam hal ini setidak-tidaknya mendapatkan informasi yang salah dari pihak-pihak pemberi informasi hal demikian dapat menimbulkan hasil dari berita dan informasi


tersebut menjadi tidak berimbang sehingga hasilnyapun akan tidak bisa dijadikan landasan hukum; Bahwa terhadap areal PT. Prima Mitrajaya Mandiri yang sebagian masuk dalam kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menhut

No. SK.718.MENHUT-II/2014 tentang

Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan utara dengan status Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) adalah sudah dikonversi sehingga tidak ada masalah dan telah sesuai dengan prosedur yang ada; Bahwa selaku Tergugat dalam setiap penerbitan Perijinan lebih-lebih dalam perkara a quo terhadap Usaha Budidaya Komoditi Kelapa Sawit tentu dan sudah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mempedomani aturanaturan yang ada baik dibidang kehutanan maupun perkebunan maupun aturan-aturan lain yang ada kaitannya dengan usaha dimaksud; Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Perkara No: 31/G/2015/PTUN-SMD Pengadilan

Tata

yang

usaha

didaftarkan

Negara

di

Samarinda

Kepaniteraan tanggal

26

Nopember 2015 yang mendalilkan bahwa adanya pelanggaran berupa perambahan dan Perusakan Hutan, oleh karena ini adanya formulasi penggabungan Gugatan maka sudah tentu akan diselesaikan secara tersendiri pula; 10. Bahwa Gugatan Penggugat point 6 sangat berkeberatan dan sudah selayaknya Tergugat menolaknya dengan pertimbangan bahwa terhadap pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh Penggugat yang masuk kawasan Budidaya Perkebunan tentu


tidak bisa dijadikan pertimbangan oleh pihak lain dan tidak memiliki legalitas atas kegiatan tersebut karena hasil yang demikian itu tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum oleh pihak luar lebih-lebih kapasitas dan kapabilitas Penggugat dalam melakukan pengecekan tidak bisa dipertanggung jawabkan dimuka hukum, yang mana titik koordinat seperti yang penggugat uraikan dalam gugatan tersebut adalah suatu data yang tidak bisa dijadikan landasan hukum yang tidak ada penanggung

jawabnya

dari

Pejabat

yang

berkompeten

dibidangnya terkait dengan obyek perkara A quo; 11. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7, 8 dan 9 Tergugat sangat tidak sependapat dan jelas menolaknya karena bahwa terkait dengan dikeluarkanya obyek perkara A quo termasuk juga terbitnya Ijin Lokasi yang diberikan kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri bahwa yang dimohonkan areal untuk Usaha Kegiatan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit dalam hal ini untuk keperluan Inti dan Plasma di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan kecamatan Muara Wis adalah masuk wilayah/Kawasan Budidaya Non Kehutanan ( KBNK ) sesuai dengan RTRW Propinsi Kalimantan Timur, dengan demikian bahwa apa yang telah didalilkn oleh Penggugat adalah telah terbantahkan serta bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang penunjukan kawasan hutan dan Perairan propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 sudah mengalami beberapa kali perubahan terhadap keberadaan Surat Keputusan dimaksud diantaranya terkait dengan perubahan Keperuntukan Kawasan berdasarkan :


a. Surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.5544/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keperuntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas ± 395.621 ( tiga ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu ) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 276.240 ( dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh ) hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11. 732 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) hektar di Propinsi Kalimantan Timur tanggal 2 Agustus 2013; b. Surat

Keputusan

Menteri

942/Menhut-II/2013

Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan

tentang Republik

Indonesia No.79/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas ±14.551.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) hektar tanggal 23 Desember 2013; Bahwa terhadap Perubahan Keperuntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur setelah dilakukan penelitian oleh Tim Terpadu serta berdasarkan

laporan

Tim

Terpadu

yang

dipaparkan

dihadapan Menteri Kehutanan, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati/Walikota se Propinsi Kalimantan Timur dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional tanggal 13 Oktober 2009 dan tanggal 20 April 2011; Bahwa dengan berdasarkan point a dan b diatas sehingga terhadap keberadaan Surat Keputusan Menteri


Kehutanan

No.

79/Kpts-II/2001

tentang

penunjukan

Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 yang sudah mengalami beberapa kali Perubahan sehingga apabila disandingkan dengan Ijin lokasi No. 88/DPN.K/IL.84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2007 adalah tidak masuk dan/ atau berada dalam Kawasan Hutan Produksi, dengan demikian areal Ijin Lokasi tersebut adalah tidak masuk dalam Kawasan Hutan produksi, apalagi masuk kawasan Hutan Produksi tetap, bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/KptsII/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 sudah mengalami beberapa kali perubahan, sehingga Penggugat tidak mengerti jikalau sudah ada perubahan; 12. Bahwa Gugatan Penggugat point 10 sangat berkeberatan dan harus ditolaknya karena bahwa Surat Keputusan Tergugat yang

diberikan

kepada

DITERBITKAN SUBSTANSIF

PT.

Prima

BERDASARKAN YANG

BENAR

DAN

Mitrajaya

Mandiri

PROSEDUR TELAH

dan

MELALUI

TAHAPAN URUTAN PERIJINAN YANG SESUAI DENGAN ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ), Pasal 25 ayat ( 3 ), UndangUndang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo pasal 3, pasal 4, pasal 7 ayat ( 3 ) pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 35 Tahun 2000 tentang pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;


Berdasarkan

uraian-uraian

sebagaimana

telah

dijelaskan diatas, maka jelas terbitnya Perijinan yang diberikan kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , BAIK DARI SEGI KEWENANGAN,

PROSEDUR

ATAU

PERSYARATAN,

MAUPUN DARI SEGI SUBSTANSINYA BERDASARKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

PERKEBUNAN,

KHUSUSNYA DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 18

TAHUN

2004

JO

PERATURAN

DAERAH

KUTAI

KARTANEGARA NO. 35 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DISEBUTKAN DIATAS; Dengan Kartanegara

demikian

/Tergugat

apa

yang

pedomani,

telah

tidak

Bupati

ada

Kutai

perbuatan

melawan hukum semua sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar asasasas umum Pemerintahan yang baik dan benar; Bahwa sebagai warga negara yang baik tentu kita semua selalu taat dan patuh terhadap Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta memiliki hak yang sama dimuka Hukum, sehingga tidak ada yang dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian kita memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum; Bahwa demikian pula

dengan apa yang didalilkan

Penggugat pada halaman 11 point 11 perlu Tergugat menolaknya karena bahwa Tergugat tidak ada dasar Hukum untuk melakukan Pencabutan terhadap Perijinan PT. Prima


Mitrajaya Mandiri yang terletak di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman dan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, mengingat tidak adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Prima Mitrajaya Mandiri dalam menjalankan usahanya dibidang Perkebunan Kelapa Sawit; Bahwa terhadap pencabutan suatu Perijinan dalam perkara A quo tentu wajib mempedomani Peraturan yang ada diantaranya

yaitu

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Kutai

Kartanegara No. 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian IjinUsaha Perkebunan di Kabupaten Kutai pasal 10 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) : - Ayat ( 1 ) Ijin Usaha Perkebunan berakhir apabila : a. Telah habis masa berlakunya dan Perusahaan tidak mengajukan permohonan Perpanjangan; b. Dicabut

dengan

alasan

Hukum

yang

telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Tidak melaksanakan/memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam pasal 8 ayat ( 1 ) huruf a sampai dengn d; - Ayat ( 2 ) Pencabutan sebagaimana pasal 10 ayat ( 1 ) huruf a dan c dilakukan apabila telah diberi Peringatan sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga ) bulan; Oleh karena itu dengan mempedomani dari ketentuan tersebut diatas yang nyata-nyata PT. Prima Mitrajaya Mandiri tidak terdapat adanya pelanggaran terhadap Pengurusan Perijinan dan Pelaksanaan dilapangan, dengan demikian


Tergugat selaku Pemberi Ijin Perkebunan tidak ada kewajiban hukum untuk mencabut terkait Perijinan PT. Prima Mitrajaya Mandiri malahan Tergugat justru berterima kasih kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri yang telah berkenan menanamkan investasinya di Kabupaten Kutai Kartanegara serta bisa mengurangi adanya pengangguran yang pada akhirnya dapat memperdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar areal Perkebunan serta adanya telah terlaksananya Program Plasma di PT. Prima Mitrajaya Mandiri; Bahwa

disamping

itu

juga

dapat

meningkatkan

Penerimaan Daerah berdasarkan pasal 33 ayat ( 1 ) dan ayat (2 ) Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 35 Tahun 2000 tentang pelaksanaan dan Prosedur pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai; Ayat ( 1 ) “ Setiap Pemegang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan dan

Ijin

Usaha

Industri

Perkebunan

wajib

menyetor sebesar 5 % ( lima persen ) setiap tahun dari laba bersih hasil usaha kepada Pemerintah Daerah “ Ayat ( 2 ) “ Penerimaan daerah sebagaimana tersebut dalam ayat ( 1 ) sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) digunakan

untuk

biaya

Pembinaan

dan

Pengawasan Kegiatan Sub Sektor Perkebunan setiap tahun” Bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat point 13 hanyalah merupakan dalil yang tidak ada dasar hukum yang ditujukan kepada Tergugat, dalam hal ini Bupati Kutai


Kartanegara selaku Pemberi Ijin Perkebunan berdasarkan kewenangan yang ada padanya yang sudah dan telah sesuai prosedur, bahkan sebelum Ijin Perkebunan itu terbit terlebih dahulu perlu adanya pertimbangan teknis dari instansi terkait, baik itu dari sisi prosedur, substansi dan kewenangan, sehingga terbitnya suatu Produk Tata Usaha Negara berupa Obyek sengketa perkara A quo; Bahwa Tergugat dalam memberikan suatu Perijinan kepada semua Badan Hukum Perdata yang bergerak dibidang usaha

Komoditi

Pengawasan

Perkebunan

dan

perlunya

Kelapa

selalu

Pembinaan

melakukan

kepada

para

Pengusaha Perkebunan yang pada khususnya Perkebunan Kelapa Sawit (vide pasal 33 ayat ( 2) Perda No. 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai; Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada point 13 dalam gugatan A quo, mengingat Tergugat dalam hal melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan terbitnya Keputusan Ijin Perkebunan selalu berpedoman serta mengacu kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Perda No. 35 Tahun 2000 tentang pelaksanaan dan prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai, sehingga dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan obyek Perkara A quo adalah sudah berdasarkan prosedur dan substansi yang benar dan telah


melalui tahapan urutan perijinan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, dan juga Keputusan telah sesuai dengan asas yang dianut yaitu adanya kepastian

hukum,

Keterbukaan,

Tertib

Penyelenggaraan

Proposionalitas,

Profesionalitas

Negara, dan

Akuntabilitas; Bahwa

terbitnya

obyek

sengketa

terkait

dengan

Perijinan yang diberikan kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatannya TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAIK

DARI

SEGI

KEWENANGAN,

PROSEDUR

ATAU

PERSYARATAN, MAUPUN DARI SEGI SUBSTANSINYA BERDASARKAN

PERATURAN

PERTAMBANGAN,

PERUNDANG-UNDANGAN

KHUSUSNYA

DALAM

KETENTUAN

UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2004 JO PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 35 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DISEBUTKAN DIATAS; Dengan demikian apa yang telah dijalankan oleh Bupati Kutai Kartanegara/Tergugat pedomani, tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negaara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolosi dan Nepotisme serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AUPB ) dan memang benar semua sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku

dan

tidak

melanggar

Asas-asas

umum

Pemerintahan yang Baik dan Benar;


Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan sudah seharusnya ditolak terhadap dalil Penggugat pada point 13 halaman 12 Gugatan A quo yang menyatakan bahwa terbitnya obyek sengketa perkara

a

quo

telah melanggar asas

Kepentingan Umum karena: Pertama bahwa terhadap terbitnya obyek sengketa dalam perkara A quo telah melalui pertimbangan yang cukup dan kajian teknis dari instansi terkait, Kedua bahwa terbitnya oyek sengketa dalam perkara A quo sudah mempertimbangkan dari beberapa aspek baik itu aspek ekonomi, social, dan kemasyarakatan

serta,

sehingga

akan

mengedepankan

kepentingan masyarakat khususnya penduduk sekitar area Perkebunan Kelapa sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanpa mengesampingkan fungssi aspek-aspek lainnya, Ketiga bahwa semua

elemen

masyarakat

wajib

berpartisipasi

dalam

melangsungkan kelestarian hutan demi untuk kepentingan umum; Berdasarkan apa yang Tergugat uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ( Net Onvanklijke verklaard ); DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


2. Menyatakan

sah

Surat

Kputusan

Bupati

Kartanegara

tentang

Persetujuan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri “ beserta Revisi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/50/SK-DISBUN KUKAR / VII/ 2007; 3. Menyatakan sah Surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Ijin Usaha

Perkebunan

untuk

Pengolahan

No.

503/002/IUP-P/SK-

BUN/XI/2011, tanggal 8 Nopember 2011 kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ( Ex Aequo et Bono ); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan sanggahan tertanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: Terlebih

Tergugat

II

Intervensi

menyatakan

dengan

tegas

membantah semua pendapat dalil-dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatanya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi; I.

DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo; a. Bahwa gugatan tidak dapat diajukan setiap waktu kehendak Para Penggugat karena dalam pasal 55 UU No . 5 Tahun 1986 telah membatasi secaraa limitatif , gugatan dapat diajukan hanya dalam


tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; b. Bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah : -

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;

-

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/50/SK-DISBUN KUKAR?VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luasan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit No. 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 PT.Prima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis;

-

Keputusan Bupati Kutai Kertanegara No. 502/002/IUP-P/SKBUN/XI/2011, tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan ( IUP-P ) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011;

c.

Bahwa Penggugat menyatakan mengetahui obyek sengketa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat pada tanggal 15 oktober 2015,

yang

masyarakat

menjadi mana

pertanyaan

dimaksud

Tergugat

Penggugat,

II

Intervensi

sebelum

dari

dilakukan

pembukaan lahan pada tahun 2008 sudah dilakukan sosialisasi yang melibatkan aparat Desa sekitar dan masyarakat demikian juga sebelum keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/002/IUP-P/SKBUN/XI/2011

diterbitkan

juga

dilakukan

sosialisasi

kepada

masyaraakat Desa Benua pada tanggal 5 Maret 2010 dalam rangka penyusunan Dokument Analisa dampak Lingkungan (AMDAL) yang dihadiri oleh masyarakat Puhun sebanyak 64 orang yang bertempat


di Balai Pertemuan Umum Desa Benua Puhun dan masyarakat Desa Rantau Hempang sebanyak 25 orang; d. Bahwa sosialisasi dilakukan sebagai tindak lanjut kewajiban yang disyaratkan

dalam

Keputusan

Bupati

Kutai

Kartanegara

No.

503/002IUP-P/SK-BUN/XI/2011, tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P ) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011 dan disampaikan bahwa PT. Prima Mitrajaya Mandiri telah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan ( obyek sengketa ); e. Bahwa Suraat Keputusan yang menjadi obyek sengketa sudah diketahui oleh masyarakat setidaknya sejak 5 Maret 2010 sehingga alasan

Penggugat

dalam

mengajukan

gugatan

perwakilan

terbantahkan dan alasan yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa tanggal 15 Nopember 2015 adalah bohong, tidak benar; f. Bahwa demikian juga sebelum diajukan gugatan ini pada tanggal 19 Mei 2015 salah seorang Perwakilan Penggugat yang mengaku bernama Edy bersama-sama dengan Dinas Kehutanan mengecek kelapangan untuk memastikan lokasi dari obyek yang akan digugat dan secara logika sebelum diajukan gugatan maka obyek gugatan sudah diketahui oleh Penggugat; g. Bahwa sesuai pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyebutkan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ h. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tenggang waktu 90 hari bagi pihak yang tidak tertuju dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi ada kepentingan yang


dirugikan dihitung secara kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui keputusan tersebut; i.

Bahwa Penggugat telah mmengetahui obyek sengketa setidaktidaknya pada tanggal sejak 5 Maret 2010 dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari ketentuan syarat formil, bukan tanggal 15 Oktober 2015;

j.

Bahwa berdasarkan pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 demi keadilan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

2. Penggugat tidak berhak dan tidak berkepentingan bertindak mengajukan gugatan; a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 alenia 1 selaku LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK ), alamat jalan Wahid Hasyim Perum Pinang Mas Blok E 4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU-0030655-AH.01.07. Tahun

2015

tentang

Pengesahan

Pendirian

Badan

Hukum

Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur; b. Bahwa kewenangan yang diberikan pasal 71 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 untuk mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan tetapi karena belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan yang diajukan maka sambil menunggu peraturan perundang-undangan maka diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;


c. Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 yang menyebutkan dimaksud sebagai wakil kelompaok : - Suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih; - Orang yang bertindak mewakili kelompok ( claas respresentative ) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok ( class members ) yang jumlahnya banyak ( numerous ); - Antara yang mewakili kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili kesamaan fakta atas dasar hukum; d. Bahwa

gugatan

perwakilan

Penggugat

tidak

jelas

kelompok

masyarakat mana yang dimaksud diwakilinya, mengingat sebelum terbitnya obyek sengketa sudah dilakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar tidak ada satupun masyarakat yang merasa keberatan atau yang mengajukan sanggahan yang menyebabkan tidak dapat diterbitkannya obyek sengketa; e. Bahwa sesuai pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 Penggugat kedudukan sebagai wakil kelompok juga tidak memiliki kesamaan fakta atas dasar hukum pasaal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 sebab Penggugat sebagai wakil kelompok harus memiliki kesamaan fakta hukum atas dasar hukum, sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap, SH : - Kesamaan kepentingan ( common interest ); - Kessamaan penderitaan ( comment grievance ); - Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota; f. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun dalam mengajukan gugatan ini dimana Penggugat sebagai Pengurus sebagai wakil kelompok sesuai pasal 2 huruf b PERMA No. 1 Tahun


2002 harus terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompok , anggota kelompok yang mana yang dimaksud, sebab Penggugat tidak memiliki anggota yang memiliki kepentingan dan penderitaan yang sama; g. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan akibat diterbitkannya obyek sengketa yang mengakibatkan kehilangan peluang alasan ini tidak nyata dan pasti sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya, Pertanyaan Tergugat Intervensi apakah benar Penggugat mengalami kerugian dan apakah kerugian dimksud Penggugat benar-benar

akibat

perbuatan Tergugat Intervensi hal ini harus dibuktikan dahulu sebab akibatnya; h. Bahwa selaanjutnya menurut pasl 53 ayat ( 1 ) Undang-undand No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusn Tata Usaha Negara, Bagi Penggugat yang dirugikan kepentingannya secara konkret, individual, dan final, kepentinganya adalah secara nyata dan pasif; i.

Bahwa sesuai pengakuan Penggugat dalam Gugatan point 4 halaman 6 “ Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang dijadikan obyek sengketa in casu, serta dillakukannya Perambahan Hutan dan Pengrusakan kawasan hutan oleh PT. Prima Mitrajaya Mandiri telah mengakibatkan Tergugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 23 “;


j.

Bahwa pasal 53 ayat ( 1 ) UU. No. 5 Tahun 1986 menyebutkan “ Seseoraang

atau

badan

hukum

perdata

yang

merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan

gugatan

tertulis kepada

Pengadilan

yang

berwenang….. dst”; k. Bahwa pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986

rumusan “ merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara …dst “ kepentingan itu harus bersifat langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain sementara jelas diakui Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung; l.

Bahwa berdasar pasal 53 UU No. 5 ahun 1986 jo pasal 1 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 Penggugat tidak berhak dan tidak berkepentingan bertindak mengajukan gugatan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat;

3. Gugatan

Penggugat

cacat

formil

dengan

demikian

gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ); a. Bahwa Gugatan Penggugat pada alenia 1 halaman 2 tercantum diwakili oleh Drs. A Frecky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

swasta,

beralamat:

jalan

Kalibata

IIB

No.

52

RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran Jakarta selatan, sesuai Surat Keputusaan Badan Pendiri LSM BADAK ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Harian, Surat Keputusan Nomor. 01.SK-BADAK/BP-10/2015

tanggal

01

Oktober

2015,juga

berdasarkan Akta Notaris Khairu Subhan, SH No. 23 tanggal 09 Agustus 2007 dan tanggal 09 Agustus 2007 dan Perubahan Akta Notaris Khairu Subhan , SH No. 25 tanggal 09 Nopember 2007,


selanjutnya sesuai salinan /Grosse Akta Lembaga Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur Nomor. 23 tanggal 9 Agustus 2007 pada pasal 13 ayat 2; b. Bahwa nama yang tercantum baik dalam SKT : 01.64.00/790/IBKP/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 di Kesbangpol Propinsi Kalimantan Timur dan Surat Panggilan dalam perkara Nomor, 31/G/2015/PTUN-SMD tertanggal 26 Nopember 2015 yang diterima Tergugat Intervensi dari PengadilanTata Usaha Negara Samarinda , tertera identitas Penggugat Nama: Drs. B.T. FRENCKY TENNES, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Swasta/Ketua Lembaga Swadaya Barisan Anak Dayak ( BADAK ), Alamat: Perumahan Pinang Mas Blok E No. 4, RT.06, Jalan Wahid Hasim Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; c. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat ( 1 ) a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Gugatan harus memuat Nama, Kewarganegaraan,

tempat tinggal dan pekerjaan dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak benar, keliru, sangat serius menyimpang dari yang sebenarnya, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, timbul ketidak pastian mengenai orang atau

pihak

yang

berperkara,

sehingga

cukup

alasan

untuk

menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; d. Bahwa perkara a quo dicatatkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samainda berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor. 31/PENPP/2015/PTUN.SMD, tertanggal 26 Nopember 2015, sementara gugatan lengkap 7 Januari 2016 dan dibacakan pada persidangan Rabu 13 Januari 2016 yang masing-masing salinan Gugatan Penggugat diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat Intervensi;


e. Bahwa sesuai pasal 63ayat ( 2 ) a Undand-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 jangka waktu untuk memperbaiki gugatan diperlukan jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari, selanjutnya dalam pasal 63 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 menyebutkan “ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat penggugat

belum

menyempurnakan

gugatan,

( 2 ) huruf a maka

hakim

menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima” f. Bahwa formulasi gugatan Peenggugat tidak sesuai pasal 56 ayat ( 1 ) a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dan juga sudah melebihi jangka waktu 30 ( tiga puluh) hari pasal 63 ayat (2 ) a, ayat ( 3 ) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO. 51 tahun 2009 sehingga gugatan Penggugat . harus dinyatakan cacat formil dan juga telah melebihi tenggang waktu yang diberikan, bersama ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ); II. DALAM POKOK PERKARA I.

Keputusan Tergugat tidak bertentangan/telah sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku; a. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat II Intervensi serta menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara; b. Bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah : -

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan


Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006; -

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luasan Ijin Usaha Budidaya

Perkebunan

Komoditi

Kelapa

Sawit

Nomor.

503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 PT. Prima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan

Kota Bangun, Muara

Kaman dan Muara Wis; -

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/002/IUP-P/SKBUN/XI/2011, tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan ( IUP-P ) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011;

c. Bahwa ijin Lokasi yang diterbitkan Tergugat adalah sah dan tidak melanggar kepentingan hukum Penggugat, diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebelum dilakukan pembukaan lahan pada tahun 2008 telah dilakukan sosialisasi dengan melibatkan aparat Desa sekitar dan masyarakat demikian juga sebelum Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/002/IUP-P/SK-BUN/I/2011 diterbitkan juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Benua Puhun 63 orang, masyarakat Rantau Hempang 25 orang sekitar Perkebunan; d. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam melakukan aktivitas berkaitan dengan terbitnya obyek sengketa telah melakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor. 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan dan sesuai persyaratan Ijin Lokasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 39/DPtn/UM-39/XII-2005 tanggal 2005: -

Melakukan sosialisasi /penyuluhan kepada masyarakat;


-

Menyelesaikan/melepaskan hak-hak masyarakat atau pihak lain apabila ditemukan didalam areal yang diberikan ijin lokasi;

-

Membuat laporan perkembangan setiap 3 ( tiga ) bulan sekali;

-

Sebelum melaksanakan kegiatan diwajibkan membuat ANDAL;

e. Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi Tergugat II Intervensi dengan tepat dan benar berupa sosialisasi kepada masyarakat, memberikan ganti rugi Tanam Tumbuh ( GRTT ) kepada masyarakat yang mengelola atas lahan, membuat laporan setiap 3 ( tiga ) bulan sekali dan

Analisa Dampak Lingkungan

Hidup

( ANDAL )

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai Keputusan Bupati Nomor.

KAKK/27/AMDAL/KELAPA

SAWIT/2008

tanggal

24

September 2008, Analisa Dampak Lingkungan Hidup ( ANDAL) Pembangunan Pabrik, Tangki Timbun Minyak Kelapa Sawit dan Dermaga Khusus Nomor. KAKK/33/ANDAL/PABRIK, TANGKI DAN DERMAGA KHUSUS/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010; f. Bahwa dalam pertimbangan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri

tanggal 19 Juli 2006 dan Keputusan Bupati Kutai

Kartanegara Nomor.503/50/SK-DISBUN KKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luasan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit nomor. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 disebutkan pada point menimbang huruf b “ Bahwa sebagai pemohon Ijin Usaha Perkebunan ( IUP) sudah dapat dipenuhi, karena telah memenuhi syarat yang ditentukan” 

Bahwa tidak benar dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha oleh Tergugat yang dijadikan obyek sengketa, serta dilakukan perambahan hutan dan pengrusakan kawasan hutan


oleh PT. Prima Mitrajaya Mandiri, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 23: a. Bahwa tuduhan pengrusakan kawasan hutan sesuai pasal 74 Undang-Undang Nomor

41 Tahun 1999 seharusnya ditempuh

melalui jalur pengadilan dan harus ada putusan hukum menyatakan bahwa akibat terbitnya obyek sengketa telah terjadi kerusakan lingkungan, bukan hanya tuduhan belaka; b. Bahwa kehilangan peluang

yang dimaksud Penggugat hanya

perkiraan saja tidak nyata dan pasti oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum yang kuat yang mendasari gugatan ini dapat diajukan; c. Bahwa

alasan

Penggugat

yang

menyatakan

demikian

juga

kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan antara lain berupa: Resin/getah seperti danar, karet dan gaharu juga tidak beralasan mengingat Penggugat sebelum

diterbitkannya

obyek

sengketa

apakah

mengetahui

keberadaan lapangan dan hal ini harus dibuktikan lagi; 

Bahwa demikian juga Penggugat mengajukan gugatan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar Perkebunan PT. Prima Mitrajaya Mandiri pada tanggal 9 Oktober 2015 maka Penggugat berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak, tanggal 12 Oktober 2015 langsung

memerintahkan anggota Lembaga Swadaya

Masyarakat Barisan Anak Dayak ( LSM BADAK ) melakukan investigasi dan melakukan pengecekan lapangan pada tanggal


15 Oktober 2015, hasil pengecekan bukan fakta hukum sah dan tidak dapat diterima : a. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 yang menjadi pijakan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini tidak ada satu pasal yang memberikan wewenang kepada masyarakat , kelompok untuk melakukan tugas dimaksud dan sesuai isi pasal 71 UndangUndang

Nomor.

41

Tahun

1999

masyarakat

hanya

berhak

mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat; b. Bahwa hasil pengecekan atas surat perintah

Surat tugas Ketua

Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak, tanggal 12 Oktober 2015 dijadikan alasan hukum sungguh luar biasa, sesuai pasal 77 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tidak pernah memberikan wewenang kepada Penggugat dan jika hal ini dapat diterima dapat dikwalifikasikan sebagai perambahan tugas penyidikan yang akan merusak tatanan hukum Negara Republik Indonesia; c. Bahwa

yang

menjadi

pertanyaan

apakah

Penggugat

sudah

melakukan tindakan hukum pelaporan atas tindakan pengrusakan ke Kepolisian dan apakah sudan ada putusan hukum dari Pengadilan yang menyatakan Tergugat II Interveni melakukan perbuatan tindakan perambahan hutan sesuai kewenangan yang diberikan pasal 77 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999; 

Bahwa penerbitan obyek sengketa telah memenuhi pasal 5, pasal 26 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang hal tersebut dibuktikan Tergugat II Intervensi telah memiliki :


a. Analisa Dampak Lingkungan Hidup ( ANDAL ) Pembangunan Perkebunan

Kelapa

Sawit

sesuai

Keputusan

Bupati

Nomor.

KAKK/27/ANDAL/KELAPA SAWIT/2008 tanggal 24 September 2008 sebagai Persyaratan Ijin Lokasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 39/DPtn/UM-39/XII-2005 tanggal 26 Desember 2005 dan Analisa Dampak Lingkungan Hidup ( ANDAL ) Pembangunan Pabrik, Tangki Timbun Minyak Kelapa Sawit dan Dermaga Khusus, Nomor. KAKK/33/ANDAL/PABRIK,

TANGKI

DAN

DERMAGA

KHUSU/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010; b. Bahwa

dalil

para

Penggugat

adalah

rekayasa

semata

dan

kebohongan, jelas-jelas tidak ada hak Penggugat yang dilanggar sebagaimana dimaksud pasal 53 UU.No. 5 Tahun 1986 “ merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara…dst” kepentingan itu harus bersifat langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri; c. Bahwa jelas belum ada kepentingan Penggugat terlanggar dalam perkara a quo, Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu mengenai kepentingan orang lain artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan;  -

Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa :

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;

-

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luasan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit

Nomor.503/31/SK-


DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 PT. Prima Mitrajaya Mandiri di kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis; -

Keputusn Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/002/IUP-P/SKBUN/XI/2011, tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan ( IUP-P ) PT.Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011; Adalah sah dan tidak melanggar pasal 53 ayat ( 2 ) huruf b

Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak bertentangan/telah sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AUPB ), sebaliknya yang terjdi adalah sebagaimana pengaakuan Penggugat dalam Gugatannya halaman 12 Penggugat telah melakukan

pelanggaran

terhadap

peraturan

perundang-

undangan di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan mengambil tugas penyidikan yang merupakan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; Berdasarkan uraian dan dasar hukum Tergugat II Intervensi diatas baik dalam Eksepsi dan jawaban , mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;


2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo; 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; 2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara : a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006; b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luasan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit , Nomor. 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 PT. Prima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman dan Muara Wis; c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

nomor. 503/002/IUP-P/SK-

BUN/XI//2011, tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011; Tetap sah dan berlaku; 3.

Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono); Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 02 Pebruari 2016,


selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 9 Pebruari 2016 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 31 sebagai berikut: 1. Bukti P - 1.

Foto

copy

dari Scan

Kartanegara

Keputusan Bupati Kutai

Nomor.

503/31/SK-DISBUN

KUKAR//VII/2006 tentang izin Perkebunan

Komoditi

Usaha

KelapaSawit

Budidaya PT.Prima

Mitrajaya Mandiri, tanggal 19 Juli 2006; 2. Bukti P - 2.

Foto

copy

dari scan

Kartanegara


Nomor.

503/50/SK-DISBUN-

KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komodoti Kelapa Sawit Nomor.503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006, PT. Prima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan Kota Bangun , Muara Kaman dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007; 3. Bukti P - 3.

Foto

copy

Kartanegara

dari ang

Scan


Nomor.

503/002/IUP-P/SK-

BUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk


Pengolahan PT. Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011 4. Bukti P - 4.

Foto copy dari

Scan


Kartanegara Nomor.39/DPtn/UM-38/XII-2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan

Kelapa

Sawit

kepada

PT.

Prima

Mitrajaya Mandiri, tanggal 28 desember 2005; 5. Bukti P - 5.

Foto

copy dari scan


Kartanegara Nomor. 47/DPN.K/IL-46/VI-207 tentang Revisi Perpanjangan SK Izin Lokasi Nomor. 88/DPNK/IL-84/XII-2006 tanggal 29 deseember 2006 untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis kepada PT.Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 26 Juni 2007; 6. Bukti P - 6. a.

Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris Khairu Subhan, SH Nomor. 23 tentang Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak ( LSM BADAK ) tanggal

9 Agustus

2007; 7. Bukti P - 6.b.

Foto

copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris

Khairu Subhan, SH, Nomor. 25 tentang Addendum Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak ( BADAK ) tanggal 9 Nopember 2007; 8. Bukti P - 7.

Foto

copy

sesuai

dengan

aslinya Surat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0030655 AH,01.07, halaman 59 dari 117 Perkara Nomor 31/G/2015/PTUN.SMD

tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, tanggal 22 Desember 2015; 9. Bukti P - 8.

Foto

copy

Keputusan

sesuai Nomor.

dengan

aslinya Surat

01/SK-BADAK/BP-10/2015

tentang Susunan Orsnesasi dan Anggota Badan Pengurus Harian Lembaga Swadaya Masyarakat barisan Anak Dayak ( LSM BADAK ) dari Badan Pendiri LSM BADAK, tanggal 1 Oktober 2015; 10. Bukti P - 9.

Foto coy sesuai dengan aslinya surat Keterangan dari Kelurahan Kalibata Nomor. 5704 /-1.755 tentang Pernyataan

nama yang bersangkutan dalam KTP

dan Kartu Keluarga atas nama Drs. A. Frencky Tennes dan dalam Ijazah tertulis Biandy Thomas Frencky Tennes sedang di Akta Pendirian LSM BADAK Kalimantan Timur tertulis Doktorandus B.T Frencky Tennes adalah orang yang sama, tanggal 21 Desember 2015; 11. Bukti P - 10.

Foto

copy

Keterangan

sesuai

dengan

aslinya Surat

Terdaftar

Nomor.

01-64-00790/I-

BKP/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, perihal telah terdaftar sebagai organesasi Kemasyarakatan LSM BADAK Kalimantan Timur ; 12. Bukti P - 11.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tugas dari Ketua

Umum

LSM

BADAK

Nomor.

002/ST-

LSM/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;


13. Bukti P–12.a.

Foto copy sesuai dengan asli Surat LSM BADAK kepada

PT.

Prima

Mitrajaya

Mandiri

Nomor.

003/SMI-BADAK/X/2015, perihal Somasi Hukum , tanggal 19 Oktober 2015; 14. Bukti P- 12.b.

Foto

copy

sesuai

dengan

aslinya Kajian

Hukum tentang Praduga PT.Prima Mitrajaya Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan tindakan Melawan Hukum di Bidang Kehutanan; 15. Bukti P - 12.c

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Prima

Mitrajaya

Mandiri

Nomor.

063/LG

PMM/X/2015, Perihal Jawaban Somasi Hukum, tanggal 20 Oktober 2015 ; 16. Bukti P – 13 .

Foto copy sesuai Koordinat

Hasil

dengan

aslinya

Investigasi

LSM

Daftar BADAK

Pelanggaran Izin Usaha Budidaya Perkebunan PT. Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 15 Oktober 2015; 17. Bukti P–14.a - g.

Foto

Areal

Pelanggaran PT. Prima Mitrajaya

Mandiri pada titik Koordinat Nomor. 1 sampai dengan 6 Hasil Investigasi LSM BADAK, tanggal 15 Oktober 2015; 18. Bukti P- 15.a.

Foto

copy

sesuai dengan aslinya Peta Hasil

Invertigasil LSM BADAK terhadap Pelanggaran Izin Usaha Budidaya Perkebunan PT. Prima Mitrajaya Mandiri

sesuai

Surat

Keputusan

Gubernur

Kalimantan Timur Nomor. 050/K.443/1999,tanggal 15 Oktober 2015;


19. Bukti P- 15.b.

Foto

copy

sesuai dengan

aslinya Peta Hasil

Investigasi LSM BADAK Pelanggaran Izin Usaha Budidaya Perkebunan PT. Prima Mitrajaya Mandiri terhadap

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor. 79/Kpts-II/2001, tanggal 15 Oktober 2015, Skala I : 200.000; 20. Bukti P- 15 c.

Foto

copy

sesuai

Citralandsat Pelanggaran Mandiri

Hasil

aslinya

Investigasi

LSM

Perkebunan

terhadap

Kehutanan

dengan

PT.

Surat

Nomor.

Prima

Peta BADAK

Mitrajaya

Keputusan

79/Kpts-II/2001(

Menteri Data

Citralandsat 8 Lipitan 12 Agustus 2015), tanggal 15 Oktober 2015, Skala : 1 : 200.000; 21. Bukti P-15.d.

Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Citralandsat Investigasi LSM BADAK Pelanggaran Izin Usaha Budidaya Perkebunan PT. Prima Mitrajaya Mandiri TerhadapSurat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor. 79/Kpts-II/2001 ( Data Citralandsat 8 Liputan 12 Agustus 2015 ), tanggal 15 Oktober 2015, Skala I : 25.000; 22. Bukti P- 16.a.

Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tanggal 29 Desember 1993;

23. Bukti P- 16.b.

Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor. 050/K.443/1999 tentang

Penetapan

Hasil

Paduserasi

antara


Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi ( RTRWP ) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan ( TGHK ), tanggal 1 Nopember 1999; 24. Bukti P- 16.c.

Foto copy sesuai dengan foto copy Peta Rencana Tata Ruang Wilayah

Propinsi Kalimantan Timur,

tanggal 1 Nopember 1999, Skala I : 250.000; 25. Bukti P- 17. a.

Foto

copy dari foto copy Undang-Undang Republik

Indonesia

Nomor.

41

Tahun

1999

tentang

Kehutanan, tanggal 30 September 1999; 26. Bukti P- 17.b.

Foto

copy

dari foto copy Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 41 tentang Kehutanan, tanggal 11 Maret 2004; 27. Bukti P- 17.c.

Foto copy dari foto copy Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturaan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor.1 tahun 2004 tentang Perubahan Aas undang-Undang Nomor. 41 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang, tanggal 11 Maret 2004;

28. Bukti P- 18.

Foto copy dari Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, tanggal 13 Oktober 1992;

29. Bukti P- 19.

Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor.

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas


dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme, tanggal 19 Mei 1999; 30. Bukti P-20.a.

Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor.79/Kpts-II/2001

tentang

Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001; 31. Bukti P- 20.b.

Foto copy dari foto copy Peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001;

32. Bukti P-21.

Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan/OT.140/II/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, tentang Pedoman Perizinan usaha Perkebunan

33. Bukti P - 22.

Dokumen

Vidio

P.T Prima

Mitrajaya

Mandiri

tanggal 3 September 2015, berupa CD; 34. Bukti P - 23.

Foto

copy

sesuai

dengan aslinya Surat Kuasa

Khusus tertanggal 26 Oktober 2015; 35. Bukti P - 24. a.

Foto copy sesuai dengan Scan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 2025, Peta Pola Pemanfaatan Ruang Propinsi Kalimantan Timur;

36. Bukti P - 24. b.

Foto copy sesuai dengan Scan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur taahun 2005 – 2025, Peta Pola Pemanfaatan Ruang Propinsi Kalimantan Timur;

37. Bukti P – 25.

Salinan foto copy

putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor. 45/PUU-IX/2011;


38. Bukti P – 26.

Salinan foto copy putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 35/PUU-X/2012;

39. Bukti P - 27.

Foto copy sesuai aslinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

40. Bukti P – 28.a.

Foto copy sesuai foto copy Keputusan menteri kehutanan

Republik

718/Menhut-

II/2014,

Indonesia tentang

Nomor.

Kawasan

SKHutan

propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara; 41. Bukti P – 28.b.

Peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan utara;

42. Bukti P – 29.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Baptisan Kudus Gereja Kalimantan Evangelis Anggota PGI Nomor.

236/BK/MJ-GKE/SP/I/1990,

tanggal

1

Januari 1990; 43. Bukti P - 30.

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6472031409110023 dan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama. Ivan Rony Nusantara Lumban Tobing;

44. Bukti P - 31.

Foto copy sesuai dengan Salinan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 30 April 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat


yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah dilegalisir dikantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6 sebagai berikut: 1. Bukti T - 1.

Foto

copy

Keputusan

sesuai Bupati

dengan

Kutai

aslinya

Kartanegara

Surat Nomor.

503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006; 2. Bukti

T - 2.

Foto

copy

Keputusan

sesuai Bupati

dengan

Kutai

aslinya

Kartanegara

Surat Nomor.

503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Nomor. 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 PT. Prima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan kota bangun, Muuara Kaman dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007; 3. Bukti

T - 3.

Foto copy dari Bupati

foto

copy

Surat Keputusan

Kutai Kartanegara Nomor. 47/DPN.K//IL-

46/VI-2007 Tentang Revisi Perpanjangan SK Izin Lokasi Nomor. 88/DPN.K/IL-84/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 26 Juni 2007; 4. Bukti

T - 4.

Foto

copy

Keputusan

sesuai Bupati

dengan Kutai

aslinya

Surat

Kartanegara

Nomor.


503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan ( IUP-P ) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011; 5. Bukti T - 5.

Foto

copy

dari

foto copy Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Nomor. 35 Tahun 2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai; 6. Bukti T - 6.

Foto copy

dari foto copy Laporan Perkembangan

Perkebunan PT. Prima Mitrajaya Mandiri; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah dilegalisir dikantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T. II. Int - 1 sampai dengaan T. II. Int 38

sebagai berikut:

1. Bukti T II.Int - 1.

Foto

copy

Bupati

Kutai

DISBUN

sesuai

dengan aslinya Keputusan

Kartanegara

KUKAR/VII/2006

Nomor. tentang

503/31/SKIzin

Usaha

Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006; 2. Bukti T II.Int - 2.

Foto Bupati

copy Kutai

sesuai

dengan aslinya Keputusan

Kartanegara

Nomor.

503/50/SK-

DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luasan Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa

Sawit

Nomor.

503/31/SK-DISBUN

KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006

PT. Prima


Mitrajaya Mandiri di Kecamatan Kota bangun, Muara Kaman dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007; 3. Bukti T II.Int - 3.

Foto

copy

sesuai

dengan

aslinya Keputusan

Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 503/002/IUP-P/SKBUN/XI/2011, tentang izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan ( IUP-P ) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011; 4. Bukti T II.Int - 4.

Foto

copy

Bupati

sesuai

Kutai

dengan

aslinya Keputusan

Kartanegara

Nomor

:

KAKK/27/AMDAL/KELAPA SAWIT/2008 tanggal 24 September 2008, tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri di desa lebaho Ulaq, Desa Benua Puhun dan desa rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman, desa Liang dan desa loleng Kecamatan Kota Bangun, dan Desa Muara Wis dan Desa Lebak Mantan kecamatan Muara wis; 5. Bukti T.II.Int - 5.

Foto

copy

Bupati

sesuai

Kutai

dengan

Kartanegara

aslinya Keputusan Nomor.

503/22/SK-

DISBUN KUKAR/IX/2008 tanggal 12 September 2008

tentang

Pemberian

Ijin

Pembukaan

Lahan/Land Clearing PT. Prima Mitrajaya Mandiri; 6. Bukti T II. Int - 6.

Foto

copy

Bupati

sesuai

Kutai

dengan

Kartanegara

aslinya Nomor.

Keputusan 503/41/SK-

DISBUN KUKAR/VI/2009, tanggal 5 Juni 2009, tentang Perpanjangan Ijin Pembukaan lahan/Land clearing;



Foto

copy

Bupati

sesuai Kutai

dengan

aslinya

Kartanegara

Keputusan Nomor

:

000.503/195/Disbunhut tanggal 29 Januari 2013 tentang Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing PT. Prima Mitrajaya Mandiri; 8. Bukti T II Int – 8.

Foto copy sesuai dengan aslinya Perkembangan Perkebunan Triwulan I (Januari-Maret) 2015, Surat Nomor : 001/SK-AD/PMM/XII/2015, tanggal Maret 2015;


Foto

copy

sesuai

dengan

aslinya

Laporan

Perkembangan Perkebunan Triwulan II (April - Juni) 2015,

Surat

Nomor.

001/SK-AD/PMM/VII/2015,

tanggal Juli 2015; 10. Bukti T II.Int -10.

Foto

copy

sesuai

dengan

aslinya

Laporan

Perkembangan Perkebunan Triwulan III (Juli September)

2015,

Surat

Nomor.

001/SK-

AD/PMM/X/2015, tanggal Oktober 2015; 11. Bukti T II.Int-11.

Foto

copy

sesuai

dengan

aslinya Laporan

Perkembangan Perkebunan Triwulan IV (Oktober Desember)

2015,

Surat

Nomor.

001/SK-

AD/PMM/I/2016, tanggal Januari 2016; 12. Bukti T II Int-12.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati

Kutai

Kartanegara

Nomor.

590/525.2/006/A.Ptn, tanggal 17 Mei 2010, tentang Ijin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa sawit di Desa Benua Puluh Kecamatan Muara Kaman kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri; halaman 69 dari 117 Perkara Nomor 31/G/2015/PTUN.SMD

13. Bukti T II.Int-13.

Foto

copy

Bupati

sesuai

dengan

Kutai

aslinya

Keputusan

Kartanegara

Nomor.

KAKK/33/ANDAL/PABRIK,TANGKI DAN DERMAGA KHUSUS/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Kelayakan Lingkungan PT. Prima Mitrajaya Mandiri

Rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Seluas ±46,055 Ha, Tangki Timbun Minyak Kelapa Sawit dan Dermaga Khusus Seluas ±28 Ha di Desa Benua Puhun dan Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara; 14. Bukti T II Int-14.

Foto

copy

dari

foto

copy

Laporan

Sosialisasi/Konsultasi Pabrik dalam rangka studi AMDAL Kegiatan Pembangunan Pabrik, Tangki Timbun dan Pelabuhan Minyak Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri; 15. Bukti T II.Int-15.

Foto

copy

sesuai

dengan

aslinya Keputusan

Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 39/DPtn/UM38/XII-2005 tertanggal 26 Desember 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan

Kelapa

Sawit

Kepada

PT.

Prima

Mitrajya Mandiri; 16. Bukti T II.Int - 16. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusaan Bupati Kutai Kartanegara nomor. 88/DPN.K/IL-84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pemberian Perpajangan ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan


Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecmatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Muara Wis Kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri; 17. Bukti T II. Int-17.

Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 47/DPN-K/IL-46/VI-2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Revisi Perpanjangan Surat Keputusan

Ijin Lokasi Nomor. 88/DPN-K/IL-

84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2006 untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan kecamatan Muara Wis kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri; 18. Bukti T II Int-18.

Foto

copy

dari foto

Pembangunan

copy

Perkebunan

Proposal Kelapa

Proyek

Sawit

di

Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan kota Bangun dan

Kecamatan

Muara

Wis

Kabupaten

Kutai

Kartanegara; 19. Bukti T II Int-19.

Foto

copy

sesuai dengan aslinya Pembayaran

Ganti

Rugi

kepada

Masyarakat

Desa

Rantau

Hempang seluas 488,01 Ha untuk 311 orang, pemenuhan kewaajiban penyelesaian hak atas tanah Negara

sesuai

dengan

isi

Surat

Keputusan

pemberian Ijin Lokasi, terdiri dari: a. Desa Rantau Hempang 1 seluas 84,40 Ha untuk 65 orang; b. Desa Rantau hempang 2 seluas 57,44 Ha untuk 74 orang;


c. Desa Rantau Hempang 3 seluas 37,30 Ha untuk 68 orang; d. Desa Rantau Hempang 4 seluas 308,87 Ha untuk 104 orang; 20. Bukti T II Int-20.

Foto coy sesuai dengan aslinya Pembayaran Ganti Rugi kepada Masyarakat Desa Benua Puhun seluas 129,53 Ha untuk 24 orang, Pemenuhan kewajiban penyelesaian hak atas tanah Negara sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Ijin Lokasi;

21. Bukti T II Int-21.

Foto copy sesuai dengan aslinya Pembayaran Ganti Rugi kepada Masyarakat Desa Loleng seluas 65,43 Hauntuk

28

orang,

pemenuhan

kewajiban

penyelesaian hak atas tanah Negara sesuai dengan isi Surat Keputusan Pemberian Ijin Lokasi; 22. Bukti T II.Int- 22.

Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Berdasarkan Dokumen Ganti Rugi kepada masyarakat oleh PT Prima Mitrajaya mandiri

23. Bukti T II Int. 23.

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor. 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai tanggal 15 Desember 2000, “ Pasal 7prosedur memperoleh Ijin Usaha Perkebunan dan

Pasal

17

ijin

pembukaan

Lahan/Land

Clearing telah dipenuhi “ ; 24. Bukti T II Int-24.

Foto

copy Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dalam pertimbangannya poin e antara halaman 72 dari 117 Perkara Nomor 31/G/2015/PTUN.SMD

lain menyebutkan : “ Yang mengatur dasar-dasar Gugatan Perwakilan Kelompok, dan Gugatan yang

mempergunakan

dasar

Perwakilan

Kelompok, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi

belum ada

ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili

dan

memutuskan

gugatan

yang

diajukan” ; 25. Bukti T II Int-25.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Nomor. 008/PMM/Kesbangpol/II/2006, tanggal 01 Pebruari 2016, tentang Permohonan Salinan Akta Notaris LSM BADAK;

26. Bukti T II Int- 26.

Foto copy dari foto copy Akta Nomor. 23 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak ( LSM BADAK ) pada halaman 1 poin1 menyebutkan , “ Tuan Doktorantus B.T. FRENGKY TENNES, Lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 27 bulan pril Tahun 1961, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kutai Kartanegara, alamat dusun Selatan, Rukun Tetangga VIII, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Pemegang

Kartu

Penduduk

Nomor.

05.2006/04/36164.2006, yang keperluan akta ini berada di Samarinda, “ 27. Bukti T II Int-27.

Foto copy dari foto copy Akta Nomor. 25 tertanggal 9 Nopember 2007 tentang Akta pendirian Lembaga


Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak ( LSM BADAK ) pada halaman 1 poin 1 menyebutkan “ Tuan Doktorantus B.T. FRENGKY TENNES, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 27 bulan April Tahun 1961, warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kutai Kartanegara, alamat Dusun Selatan, Rukun Tetangga VIII, kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Pemegang

kartu

tanda

Penduduk

Nomor.

05.2006/04/36164.2006, yang keperluan akta ini berada di Samarinda,” 28. Bukti T II Int- 28.

Foto coy dari foto copy surat keterangan terdaftar Nomor.

01-64-00/790/I-BKP/X/2015

tanggal

12

Oktober 2015 yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Timur; 29. Bukti T II Int- 29.

Foto

copy sesuai

Anak Dayak

dengan aslinya Surat Barisan ( BADAK ) Nomor. 003/SMI-

BADAK/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 Perihal Somasi Hukum, Penandatangan Drs. B.T. Frengky Tennes dengan jabatan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Barisan Anak Dayak (BADAK) Kalimantan Timur; 30. Bukti T II Int- 30.

Foto Anak

copy sesuai dengan aslinya Surat Barisan Dayak

(BADAK)

Nomor.

006/SMI-

BADAK//X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 perihal Somasi Hukum, penandatangan Drs. B.T. Frengky


Tennes dengan jabatan Ketua Umum

Lembaga

Swadaya Masyarakat ( LSM ) Barisan Anak Dayak ( BADAK ) Kalimantan Timur; 31. Bukti T II Int- 31.

Foto copy dari foto copy Surat Kuasa tanggal 28 Nopember 2015 dari Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak ( LSM BADAK ) yang diwakili oleh Drs. A. Frengky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan

Swasta,

beralamat:

jalan

Kalibata selatan II B No.52 RT.012, RW.004 Kelurahan Kaalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang memberikan kuasa kepada KUKUH TUGIYONO, SH dan Hj. HARNE, SH berkantor pada kantor KUKUH.T, SH dan REKAN- Avokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jln. Daman Huri Perumahan BorneoMukti II Blok C. No. 17 Kelurahan Mugirejo,

kecamatan

Sungai

Pinang,

Kota

Samarinda; 32. Bukti T II Int-32.

Foto copy sesuai salinan Undang-Undng Republik Indonesia

Nomor.

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi Kependudukan paragraph 1 pencatatan perubahan Nama pasal 52 ayat (1) Pencatatan Perubahan

Nama

dilaksanakan

berdasarkan

penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon; 33. Bukti T II Int-33.

Foto copy sesuai salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;


34. Bukti T II Int-34.

Foto copy sesuai salinan Surat kepolisian Negara republic

Indonesia

Kalimantan

Timut

Nomor.

B/695/IX/2013/Ditreskrimsus tanggal 20 September 2013 perihal Penjelasan dasar Hukum Terbitnya SP3.

PT.

Pengaduan

Prima

Mitrajaya

dugaan

mandiri

terjadinya

mengenai

tindak

pidana

dibidang kehutanan; 35. Bukti T II.Int - 35. Foto copy dari foto copy Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur tahun 20052020 yang menunjukkan bahwa areal PT Prima Mitrajaya Mandiri tidak masuk dalam areal Hutan; 36. Bukti T II.Int - 36. Foto

copy

sesuai

dengan

Salinan

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 45/PUU-IX/2011 Frsa “ ditunjuk dan atau dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Frase Frase “ ditunjuk dan atau “ tidak mempunyai hukum mengikat, 37. Bukti T II. Int - 37. Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Perubahan

Nomor. Fungsi

660/Kpts-II/1991 Sebagian

Kawasan

tentang Hutan

Produksi Yang Dapat Dikonversi Kelompok Hutan


Sebulu Seluas ± 98.350 Hektar Yang Terletak Di Kabupaten DATI II Kutai Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap; 38. Bukti T II. Int – 38. Foto copy dari foto copy Peta Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Sebulu Kabupaten DATI II Kutai Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Luas ± 98.350 Ha; Menimbang,

bahwa

disamping

mengajukan

bukti-bukti

surat

tersebut, pada persidangan tanggal 15 Maret 2016 Penggugat telah mengajukan 1( satu ) orang saksi yaitu: IVAN RONY NUSANTARA LUMBAN TOBING, Tempat tanggal lahir Kuala Kapuas 01 Desember 1988 Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: belum kerja, Agama: Kristen, Tempat tinggal: Jln. HM. Ardan/Ring Road III, RT/RW. 028, Des/Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dengan berjanji menurut agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;

-

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 siang saksi mengetahui terjadi demo didepan kantor PT. Prima Mitrajaya Mandiri;

-

Bahwa demo tersebut dilakukan oleh Ormas PASAK dengan melakukan orasi masalah lahan perkebunan kelapa sawit;


-

Bahwa pada waktu terjadi demo saksi merekam sebagian besar materi yang menjadi permasalahan yang diutarakan oleh para pendemo dalam orasinya;

-

Bahwa saksi tidak mengikuti seluruh kegiatan orasi dalam demo tersebut, karena sebelum orasi selesai saksi sudah meninggalkan tempat duluan;

-

Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui persis lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi permasalahan;

-

Bahwa pada awalnya saksi dari rumah ingin ke ATM yang kebetulan tempatnya tidak jauh dari tempat ormas melakukan demo dan kebetulan saksi melihat ada beberapa orang temannya ikut serta melakukan demo yaitu Sdr. Sinyo, Fajri dan Deni;

-

Bahwa teman-teman saksi yang ikut melakukan demo tersebut adalah teman kerja sebagai Supplyer alat- alat berat;

-

Bahwa setelah selesai demo hingga saat ini saksi dan teman-temanya yaitu Sinyo, Fajri dan Deni tidak ada lagi komunikasi;

-

Bahwa saksi melakukan perekaman dalam demo tersebut tidak ada motifasi apa-apa, hanya untuk dokumen pribadi;

-

Bahwa pada waktu acara Natalan di Sinar Mas ada teman yang mengatakan bahwa saya mempunyai rekaman demo pada tanggal 3 Desember 2015 siang dan

meminta untuk diperdengarkan rekaman

tersebut, selanjutnya LSM BADAK mengetahui dan membutuhkan rekaman tersebut; -

Bahwa

rekaman orasi demo

tersebut oleh LSM BADAK digunakan

untuk salah satu alat bukti dalam perkara ini ( P - 22 ); -

Bahwa durasi rekaman demo yang dilakukan oleh ormas tersebut selama 23 menit;


-

Bahwa

video

yang

diputar

penambahan/pengurangan

dalam

semuanya

persidangan materi

tidak

selama

ada demo

berlangsung; Menimbang, bahwa disamping Persidangan pada tanggal 15 Maret 2016, pada persidangan tanggal 29 Maret 2016

Penggugat telah

mengajukan 1 ( satu ) orang saksi yaitu: ABDAN HIDAYAT, Tempat tanggal lahir Sanga Sanga 28 juli 1972 Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jln. Aster No. 3, RT/RW. 007, Des/Kel. Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah

menurut

agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

-

Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau;

-

Bahwa saksi menjadi saksi fakta dalam perkara ini telah mendapatkan ijin dari atasan langsung melalui lisan;

-

Bahwa pada bulan Oktober 2015 saksi dan teman temannya hendak memancing di daerah Rantau Ampat tetapi menyasar didaerah perkebunan kelapa sawit milik PT. Prima Mitrajaya Mandiri;

-

Bahwa saksi memancing pada hari libur bersama temannya yaitu Edy Susanto, Agus, Suwanto dan saksi kira-kira pada jam 14.00 WITA;


-

Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut adalah termasuk wilayah kawasan hutan yang seharusnya tidak boleh menjadi perkebunan kelapa sawit;

-

Bahwa setelah melihat perkebunan kelapa sawit tersebut saksi menemui salah satu manager Perkebunan kelapa sawit tersebut menanyakan siapa pemilik perkebunan tersebut, dipersilahkan supaya menemui bapak Yayan di vila Tamara;

-

Bahwa menurut pak yayan hal tersebut telah diketahui oleh Dinas Kehutanan, Polda Kalimantan Timur dan Polres Kutai Kartanegara;

-

Bahwa Perkebunan kelapa sawit tersebut termasuk kawasan wilyah kerja saksi, kemudian karena tidak ada tindakan dari Instansi terkait, saksi pada bulan Oktober 2015 melapor kepada LSM BADAK tentang perambahan kawasan hutan tersebut;

-

Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi dikantor adalah Rehabilitasi kawasan hutan;

-

Bahwa saksi memiliki peta kawasan hutan dalam data GPS, tetapi saksi tidak tahu luasan perkebunan kelapa sawit milik Prima Mitrajaya Mandiri;

-

Bahwa saksi mengambil ordinat dalam perkebunan kelapa sawit milik Prima Mitrajaya Mandiri melalui 2 ( dua ) titik;

-

Bahwa setelah LSM BADAK mendapat laporan dari saksi mengenai perambahan kawasan hutan langsung melakukan investigasi ke lapangan yaitu perkebunan kelapa sawit milik Prima Mitrajaya Mandiri;

-

Bahwa pada waktu memancing saksi selalu membawa perlengkapan GPS untuk mendownload jalan-jalan atau aliran sungai;

-

Bahwa setiap orang yang menguasai GIS bias mendownload data apa saja, termasuk data jalan, data sungai;

-

Bahwa perlengkapan GPS yang saksi bawa dikala memancing adalah milik pribadi saksi bukan fasilitas kantor, begitu juga data yang tersimpan


adalah milik pribadi yang saksi peroleh dari mendownload dari Kementerian Kehutanan; -

Bahwa saksi melaporkan hal ini kepada LSM BADAK tidak ada motif lain, kecuali hanya ingin menyelamatkan kawasan hutan;

-

Bahwa sebenarnya permasalahan yang saksi lakukan bisa diselesaikan di Instansi terkait, tetapi karena tidak ada tanggapan dari Instansi terkait ya saksi laporkan ke LSM;

-

Bahwa ketika saksi memancing ditempat lain,

juga menemukan titik

ordinat yang masuk kedalam wilayah kawasan hutan

dan telah

dilaporkan kepada LSM; -

Bahwa sebelum melapor ke LSM BADAK saksi pernah diundang pertemuan di Tenggarong oleh LSM sekitar bulan Oktober 2015 membahas hal tersebut;

-

Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi sempat marah kepada penyelenggara kalau tidak ditindak lanjuti saksi akan melapor kepada LSM yang lain; Menimbang,

bahwa

disamping

mengajukan

bukti-bukti

surat

tersebut, pada persidangan tanggal 19 April 2016 Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 ( satu ) orang saksi yaitu: MUIS, Tempat tanggal lahir Muara Kedang 03 Januari 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta , Agama: Islam, Tempat tinggal: Rantau Hempang, RT/RW. 001, Des/Kel. Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dengan Tergugat tidak


kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dan kenal dengan Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan keluarga mempunyai hubungan pekerjaan; -

Bahwa saksi tinggal di Rantau Hempang sudah 30 tahun dan bekerja di perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri sejak tahun 2008;

-

Bahwa sebelum bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2007 saksi menjadi anggota tim pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Prima Mitrajaya Mandiri selama 3 ( tiga ) bulan bersama tokohtokoh masyarakat dan aparat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa;

-

Bahwa

setelah

data

pembebasan

lahan

perkebunan

terkumpul

dilaporkan kepada Kepala Desa untuk dimintakan Rekomendasi, kemudian dibawa ke Perusahaan PT. Prima mitrajaya Mandiri untuk nego; -

Bahwa pada waktu pembukaan lahan perkebunan tidak ada yang masuk ke dalam wilayah lahan kawasan hutan;

-

Bahwa pada waktu pembukaan lahan tidak ada ditemukan tanamantaanaman damar, Rotan, Minyak kayu putih, Kenanga, Nipa, Kluing, Pasak bumi, Daharu maupun sarang burung walet, yang ada tanaman cempedak dan pohon-pohon liar yang tidak ditanam, itupun tidak ada yang besar, yang paling besar berdiameter lebih kurang 20 cm;

-

Bahwa selama saksi bekerja di perkebunan kelapa sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tidak pernah ada permasalahan dengan warga masyarakat setempat, bahkan sangat membantu masyarakat setempat, karena dengan adanya perusahaan kelapa sawit tersebut sebagian besar masyarakat ( 75 % ) memiliki pekerjaan;

-

Bahwa sebelum pembebasan lahan perkebunan dilaksanakan terlebih dahulu masyarakat diberikan sosialisasi beberapa kali;


-

Bahwa komonitas warga masyarakat yang tinggal didaerah sekitar perkebunan kelapa sawit adalah sebagian besar dari sukuKutai sekitar 70 %, selebihnya ada suku jawa, bugis dan Dayak;

-

Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas wilayah perkebunan kelapa sawit dengan perkampungan;

-

Bahwa pada waktu sosialisasi rencana pembebasan lahan selain dihadiri oleh warga setempat juga dihadiri oleh Perusahaan, dinas kehutanan dan aparat desa; Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Tergugat dan Tergugat II.

Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 Mei 2016, sedangkan Penggugat

dan Tergugat tidak mengajukan

kesimpulan; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan didalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini; Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah : 1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tertanggal 19 Juli 2006 Tentang Ijin Usaha Budidaya


Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri (Vide Bukti P-1 = T-1 =T.II-1); 2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 Tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tertanggal 19 Juli 2006 PT. Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman dan Muara Wis (Vide Bukti P-2 = T-2 =T.II-2); 3. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/002/IUP-P/SKBUN/XI/2011 tertanggal 8 Nopember 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Prima Mitrajaya Mandiri (Vide Bukti P-3 = T-4 =T.II-3); Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 20 Januari 2016 dan 26 Januari 2016, untuk itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dimaksud sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

Tentang Kompetensi Absolut ; Bahwa hal pokok yang disengketakan berkaitan dengan keberatan kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo, sehingga wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili yaitu Pengadilan Negeri ;

2.

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat ;


Bahwa bentuk gugatan penggugat adalah tidak jelas apakah Gugatan Perwakilan

Kelompok

(Class

Action) atau

Gugatan

Kontentiosa

(contentious), karena status yang tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam dalil gugatannya ; 3.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ; Bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena tidak adanya rincian dengan jelas berapa jumlah kerugian yang diderita akibat terbitnya Objek Sengketa dan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;

4. Gugatan Melampaui Tenggang Waktu; Bahwa Penggugat mengakui informasi mengenai objek sengketa berasal dari masyarakat, sehingga masyarakat yang dimaksud adalah yang ikut dalam

acara

sosialisasi/

konsultasi

publik

dalam

rangka

Studi

Penyusunan UKL-UPL rencana usaha/ kegiatan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 10 Maret 2010, sehingga sejak tanggal 10 Maret 2010 Penggugat setidak-tidaknya sudah mengetahui Objek Sengketa a quo. Dengan demikian Gugatan Penggugat telah melampaui masa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara a quo ; Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa

a quo setidak-

tidaknya pada tanggal 5 Maret 2010 saat dilakukannya sosialisasi kepada


Masyarakat Desa Benua dalam rangka penyusunan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ketentuan syarat formil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ; 2. Penggugat Tidak Berhak dan Tidak Berkepentingan Mengajukan Gugatan; Bahwa Gugatan Perwakilan Penggugat tidak menjelaskan kelompok masyarakat yang diwakilinya dan berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2002 Penggugat sebagai Wakil Kelompok juga tidak memiliki kesamaan fakta atas dasar hukum,

tidak ada anggota kelompok yang memiliki

kepentingan dan penderitaan yang sama, serta harus membuktikan adanya kerugian. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung yaitu kepentingan Penggugat sendiri yang nyata dan pasti sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Gugatan Penggugat Cacat Formil ; Bahwa dalam Gugatan Penggugat tercatum nama Drs. A. Frencky Tennes sebagai yang mewakili sedangkan dalam SKT 01.64.00/790/IBKP/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara No.31/G/2015/PTUN-SMD tertanggal 26 November 2015 tertera identitas Penggugat Drs. B.T. Frencky Tennes, sehingga Gugatan Penggugat telah melanggar syarat formil (cacat formil) berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Gugatan Penggugat juga telah melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaiki gugatan sesuai Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Gugatan


tercatat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 26 November 2015, sedangkan Gugatan dinyatakan lengkap pada tanggal 7 Januari 2016 dan dibacakan pada tanggal 13 Januari 2016; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan sangkalan dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi dimaksud, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap mempertahankan dalil Eksepsinya; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

dalam

terlebih

dahulu

Kompetensi Absolut

memeriksa,

memutus,

dan

menyelesaikan sengketa in litis; Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dibatasi secara limitatif pada Pasal 2, Pasal 48, dan Pasal 49; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan

bertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus,

dan

meyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata


usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa in litis merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa in litis terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau setidaknya objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata ; Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa pemberian izin kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri dimana tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh pejabat tata usaha negara lainnya (bersifat final) dan telah menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak yang dituju dalam surat keputusan tersebut, dengan demikian objek sengketa a quo telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;


Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa sengketa in litis berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo sehingga wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam sengketa in litis adalah tindakan administratif Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo yang didalilkan Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menilai apakah terdapat maladministrasi dalam penerbitan Objek Sengketa a quo ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan ditolak; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dan kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan in litis; Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya menyampaikan bahwa Penggugat adalah organisasi berbadan hukum yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur yang menggugat berdasarkan tujuan berdirinya organisasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya;


Menimbang, bahwa mencermati Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur Nomor 23 tanggal 9 Agustus 2007 tercatat ”Badan pengurus mewakili lembaga, didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal ....”, (Vide Bukti P-6 b), kemudian mencermati lebih lanjut Surat Keputusan Nomor 01/SK-BADAK/BP-10/2015 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Badan Pengurus Harian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Barisan Anak Dayak tercantum Drs. B.T. Frencky Tennes sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (Vide Bukti P-8), maka dalam hal ini Drs. B.T. Frencky Tennes adalah subjek hukum yang berhak mewakili kepentingan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur di dalam maupun di luar Pengadilan; Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah suatu oganisasi mempunyai hak gugat terhadap sengketa in litis, dan organisasi yang bagaimanakah yang berhak mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa legal standing, standing tu sue, ius standi, atau locus standi adalah hak gugat organisasi untuk mengajukan gugatan dan bersumber

pada

prinsip

”barangsiapa

memiliki

kepentingan

dapat

mengajukan tuntutan hak atau gugatan” (point d’interset point d’action). Artinya, pihak Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup terhadap objek sengketa yang digugat. Dalam perkembangan hukum saat ini, kepentingan hukum tidak lagi hanya terkait dengan kepemilikan atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung, namun mencakup kepentingan umum dimana seseorang, sekelompok orang, atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat yang didasari oleh suatu kebutuhan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak publik ;


Menimbang, bahwa terkait dengan eksistensi dan peranan suatu lembaga ataupun organisasi sebagai manifestasi kelompok orang atau badan hukum beberapa ketentuan perundang-undangan telah mengatur Hak Gugat Organisasi, diantaranya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Hak Gugat Organisasi yang diatur dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai penerapan asas hukum bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali) yang dalam Pasal 73 mengatur bahwa : (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. (2) Organisasi bidang hutan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut telah diatur secara imperatif, kumulatif, segaligus limitatif dengan memberi batasan bahwa organisasi yang berhak mengajukan gugatan haruslah berstatus berbadan

hukum,

yang

dalam

anggaran

dasarnya

secara

tegas

menyebutkan pendirian organisasi tersebut berorientasi pada pelestarian fungsi hutan, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pelestarian tersebut ; Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur telah berstatus halaman 91 dari 117 Perkara Nomor 31/G/2015/PTUN.SMD

sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Vide Bukti P-7) ; Menimbang, bahwa memperhatikan Maksud dan Tujuan didirikannya Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur Nomor 25 Tanggal 09 Nopember 2007, pada Pasal 5 Angka 1 yang berbunyi : ” Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas”, artinya di dalam anggaran dasar tersebut tertera secara tegas bahwa organisasi didirikan untuk kepentingan pelestarian hutan (Vide Bukti P-6 b) ; Menimbang, bahwa Penggugat merupakan organisasi yang berdiri sejak tahun 2007 (Vide Bukti P-6 a, b) dan telah melaksanakan investigasi terhadap aktivitas di bidang kehutanan khususnya investigasi yang dilaksanakan terkait sengketa in litis. Hal ini merupakan salah satu tindakan atau kegiatan nyata Penggugat sesuai dengan tujuan berdirinya organisasi yaitu guna kepentingan pelestarian hutan (Vide Bukti P-12a , P-12b, P-13, P14 a s/d g, P15 a s/d d) ; Menimbang,

bahwa

dengan

berpedoman

pada

ketentuan

perundang-undangan dikaitkan dengan fakta hukum tentang keberadaan badan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur yang didirikan dengan tujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas


Majelis Hakim

berkesimpulan

Kedudukan

Hukum

Penggugat

dalam

mengajukan gugatan adalah telah memenuhi syarat-syarat Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) sebagaimana ditentukan pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; sehingga batasan orang atau badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang merugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal verband); Menimbang,

bahwa

dengan

terpenuhinya

unsur

Hak

Gugat

Organisasi, maka Penggugat telah menujukkan kepentingannya dalam mengajukan gugatan yaitu untuk kepentingan pelestarian hutan yang didasarkan pada alasan bahwa lokasi tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo telah masuk dalam kawasan hutan sehingga mengakibatkan perambahan dan perusakan hutan. Hal ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum dan kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, dengan demikian eksepsi


Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum

dan

kepentingan Penggugat yang dirugikan harus dinyatakan ditolak ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Eksepsi Keempat Tergugat dan Eksepsi Pertama Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu (daluarsa) ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”; Menimbang, bahwa objek sengketa a quo ditujukan kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri sehingga Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terhadapnya penghitungan sembilan puluh hari atas daluarsa pengajuan gugatan menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 adalah dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

dalil

Penggugat

dalam

Gugatannya, objek sengketa a quo baru diketahui pada tanggal 15 Oktober 2015 berdasarkan informasi dari masyarakat ; Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat tersebut berdasarkan alasan bahwa Penggugat mengakui informasi mengenai objek sengketa berasal dari masyarakat, sehingga masyarakat yang dimaksud adalah yang ikut dalam acara sosialisasi tanggal


10 Maret 2010, atau pada tanggal 5 Maret 2010 saat dilakukannya sosialisasi kepada Masyarakat Desa Benua dalam rangka penyusunan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) ; Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dilakukan sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan, bukan berdasarkan pengetahuan masyarakat terhadap objek sengketa a quo, karena yang mengajukan Gugatan dalam sengketa in litis adalah Penggugat dengan Hak Gugat Organisasi, ; Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan telah mengetahui informasi tentang objek sengketa a quo dari masyarakat pada tanggal 15 Oktober 2015 dan dalil tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdan Hidayat yang diajukan oleh Penggugat dalam Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa pada suatu hari di bulan Oktober 2015, Saksi telah menginformasikan kepada Penggugat perihal adanya perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan (Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 29 Maret 2016) yang selanjutnya ditindaklanjuti Penggugat dengan melakukan investigasi pada tanggal 15 Oktober 2015 (Vide Bukti P-13, P-14 a s/d g, P-15 a s/d d) ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dalil Penggugat mengenai waktu diketahuinya objek sengketa a quo pada tanggal 15 Oktober 2015 adalah beralasan hukum, dan Gugatan in litis didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 Nopember 2015 yang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu (daluarsa) harus dinyatakan ditolak ;


Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan tidak adanya rincian dengan jelas berapa jumlah kerugian yang diderita akibat terbitnya Objek Sengketa dan hanya berdasarkan

informasi

dari

masyarakat

yang

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya ; Menimbang,

bahwa

yang dimaksud dengan Gugatan

Kabur

(Obscuur Libel) adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukum, objek gugatan, dan petitum, serta terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum ; Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak termasuk dalam alasan suatu gugatan yang dapat dinyatakan kabur, namun alasan yang dikemukakan Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga tidak bersifat ekseptif, sehingga tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi ini. Dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dinyatakan ditolak ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil dengan dalil bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dalam Gugatan Penggugat yaitu Drs. A. Frencky Tennes sedangkan dalam SKT 01.64.00/790/I-BKP/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara No.31/G/2015/PTUN-SMD tertanggal 26 November 2015 tertera Drs. B.T. Frencky Tennes, Selain itu, Gugatan Penggugat juga telah melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaiki gugatan ;


Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat dalam Repliknya membantah dengan menyatakan bahwa Penggugat yang diwakili oleh Drs.A. Frencky Tennes adalah orang yang sama dengan Drs. B.T. Frencky Tennes berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan dan mengenai tenggang waktu perbaikan gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Perbaikan Gugatan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari karena dilaksanakan sejak tanggal 17 Desember 2015 ; Menimbang, bahwa terhadap berbedaan penulisan nama tersebut, Majelis Hakim mencermati Surat Keterangan Nomor 5704/-1.755 dari Kelurahan Kalibata yang menerangkan bahwa Drs.A. Frencky Tennes adalah orang yang sama dengan Drs. B.T. Frencky Tennes (Vide Bukti P-9) sebagaimana yang juga tercantum dalam Akta Notaris Pendirian LSM BADAK (Vide Bukti P-6a, P-6b), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama namun terhadap kedua nama tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik Drs.A. Frencky Tennes maupun Drs. B.T. Frencky Tennes adalah 1 (satu) orang subjek hukum yang sama, sehingga bantahan Penggugat dalam Repliknya beralasan hukum ; Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai tenggang waktu perbaikan gugatan yang melebihi 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melngkapi gugatan yang kurang jelas. (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : a. wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. (3) …….dst ;


Menimbang, bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari perbaikan gugatan dimulai sejak Pemeriksaan Persiapan pertama kali dilaksanakan yaitu pada tanggal 17 Desember 2015 (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan II) hingga Gugatan dinyatakan telah sempurna yaitu pada tanggal 7 Januari 2016 (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan V), sehingga masa perbaikan gugatan tersebut telah sesuai yang diamanatkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat cacat formil adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya ;

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa permasalahan inti pada pokok perkara ini akan diuji oleh Majelis Hakim dengan memeriksa, menilai dasar dan alasan gugatan Penggugat serta dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in litis, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengujian sebagaimana terdapat dalam ketentuan pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :


a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ; 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; 5. Surat Keputusan gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1993 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tanggal 1 Nopember 1999; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai tanggal 15 Desember 2000; 7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 berikut Peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Peizinan Usaha Perkebunan tanggal 28 Pebruari 2007; 9. Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum;


Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa in litis berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai serta Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut di dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum (rechtsmatigeheids toetsing) terhadap obyek sengketa in litis secara ex-tunc (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa in litis) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 Undangundang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian terhadap legalitas obyek sengketa in litis dapat dinilai meliputi antara lain : 1. Segi Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak ? 2. Segi Prosedur, yaitu apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? 3. Segi Substansi/Materiil, yaitu apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak ? Menimbang, bahwa untuk menilai legalitas obyek sengketa in litis dari segi kewenangan, prosedural dan substansial Majelis Hakim akan halaman 100 dari 117 Perkara Nomor 31/G/2015/PTUN.SMD

mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalah inti dari pokok sengketa tersebut sebagai berikut ; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 17 (1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. (5) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untukwilayah kabupaten/kota. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Kutai Pasal 1 k. Ijin Usaha Budidaya Perkebunan adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen; u. Ijin Usaha Perkebunan adalah ijin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten atas nama Bupati atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegang ijin melakukan usaha untuk memproduksi, mengedarkan dan memberikan jasa konstribusi di bidang tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 tersebut, dapat di simpulkan bahwa Tergugat memiliki Kewenangan dalam menerbitkan seluruh Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim

akan menilai

legalitas obyek sengketa in litis dari segi prosedural dan substansial,


Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Penerbitan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (Obyek Sengketa Pertama dan Kedua), telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahum 2000, yaitu :

Pasal 3 (1) Usaha Perkebunan Rakyat dengan luas 5 Ha sampai dengan lebih kecil 25 Ha, wajib mendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas; (2) Ijin Usaha Budidaya Perkebunan dapat diberikan kepada : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Koperasi; c. Badan Usaha Milik Negara; d. Badan Usaha Milik Daerah; e. Badan Usaha Swasta Nasional; f. Patungan Badan Usaha Swasta Nasional dengan Badan Usaha Asing. (3) Ijin Usaha kepada Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d diberikan oleh Kepala Daerah, dan kepada Usaha Budidaya Perkebunan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan oleh Kepala Dinas; (4) Ijin Usaha Budidaya berlaku selama 30 Tahun dan dapat diperpanjang selama satu kali dengan periode waktu yang sama; (5) Untuk memperoleh Ijin Usaha Budidaya Perkebunan, perusahaan harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan, Dinas Kehutanan serta Camat setempat; 5 (6) Perusahaan pemohon harus melengkapi persyaratan permohonan berupa: a. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; b. Proposal mengenai usaha yang akan dijalankan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas; c. Rencana Kerja Tahunan; d. Dokumen AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku; e. Surat Keputusan Ijin Lokasi; f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). (7) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan diterima Pejabat Pemberi Ijin harus memutuskan permohonan ijin tersebut dapat diberikan atau ditolak. Pasal 4 (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan wajib : a. Melaksanakan pembangunan kebun paling lambat 1 (satu) tahun sejak ijin diterbitkan; b. Usaha Budidaya Perkebunan Skala Menengah dan Skala Besar wajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat di sekitar tempat/lokasi perkebunan dalam bentuk / pola pembagian saham atau Pola Inti-Plasma; c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipasif, berdaya guna dan berhasil guna; d. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku; e. Membuka lahan tanpa melalui pembakaran;


f. Mengajukan permohonan persetujuan perubahan, budidaya/tanaman kepada Kepala Dinas apabila akan melakukan perubahan jenis tanaman. (2) Pemegang Ijin harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemegang Ijin wajib menyampaikan laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi ijin dengan tembusan instansi terkait mengenai kegiatan usahanya. Pasal 5 (1) Ijin Usaha Budidaya Perkebunan dapat dicabut atau berakhir karena : a. Hak Guna Usaha atau Hak-Hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; b. Dicabut karena alasan hukum yang mempunyai kekuatan tetap; c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan f. (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan c dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis tiga kali berturutturut dengan selang waktu 3 bulan. Pasal 6 (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atau pelaksanaan kegiatan usaha budidaya perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan; (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan atau melalui laporan perusahaan; (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perijinan usaha perkebunan dilakukan evaluasi melalui kegiatan klasifikasi kebun satu kali setiap 2 tahun. Menimbang,

bahwa

ketentuan

mengenai

serta

Izin

Usaha

Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) sebagaimana Obyek Sengketa Ketiga

diatur

di

dalam

26/Permentan/OT.140/2/2007

Peraturan tentang

Menteri Pedoman

Pertanian

Nomor

Perizinan

:

Usaha

Perkebunan; Pasal 16 (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Surat keterangan domisili; d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur; e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota; halaman 103 dari 117 Perkara Nomor 31/G/2015/PTUN.SMD

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota; i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan. Menimbang, bahwa dari persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Pertanian berkaitan dengan Prosedur Penerbitan Ketiga Obyek Sengketa tersebut, di dalam Persidangan Pihak Tergugat II Intervensi telah memperkuat Dalil yang menyatakan bahwa Ijin yang dimiliki telah sesuai dengan Prosedur dengan menyampaikan Buktibukti dipersidangan yaitu : -

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 39/DPtn/UM-38/XII-2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 26 Desember 2005 (vide Bukti T.II-15);

-

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 88/DPN.K/IL-84/XII-2006 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun Dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 29 Desember 2006 (vide Bukti T.II-16);

-

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 47/DPN.L/IL-46/VI-2007 tentang Revisi Perpanjangan SK Ijin Lokasi Nomor : 88/DPN.K/IL-84/XII2006 tanggal 29 Desember 2006 Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun


Dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 26 Juni 2007 (vide Bukti T.II-17); -

Proposal Proyek Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 (vide Bukti T.II-18);

-

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/27/AMDAL/KELAPA SAWIT/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri Di Desa Lebaho Ulaq, Desa Benua Puhun dan Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman, Desa Liang dan Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun, Desa Muara Wis dan Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 September 2008 (vide Bukti T.II-4)

-

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.2/006/A.Ptu tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kepada PT, Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 17 Mei 2010 (vide Bukti T.II-12);

-

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/33/ANDAL/PABRIK, TANGKI

DAN

DERMAGA

KHUSUS/XII/2010

tentang

Kelayakan

Lingkungan PT. Prima Mitraja Mandiri Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 46,055 Ha, Tangki Timbun Minyak Kelapa Sawit Dan Dermaga Khusus Seluas ± 28 Ha Di Desa Benua Puhun Dan Rantau Hempang KEcamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara (vide Bukti T.II-13); -

Laporan Sosialisasi / Konsultasi Publik Dalam Rangka Studi Amdal Kegiatan / Usaha Pembangunan Pabrik, Tangki Timbun Dan Pelabuhan Minyak Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri Tahun 2010 (vide Bukti T.II-14)


-

Laporan Perkembangan Perkebunan tiap Triwulan tahun 2015 (vide Bukti T.II-8 - T.II-11); Menimbang, bahwa dari uraian persyaratan Penerbitan Obyek

Sengketa dan Bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi telah melengkapi semua Persyaratan Penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan ; Menimbang, bahwa uraian persyaratan Penerbitan Obyek Sengketa dan Bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi telah melengkapi semua Persyaratan Penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan; Menimbang, bahwa selain dari Persyaratan yang diperlukan di dalam Penerbitan Obyek Sengketa, Penggugat juga mendalilkan di dalam Gugatannya bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar Peraturan karena diterbitkan di lokasi yang masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaiman diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001; Menimbang,

bahwa

Tergugat

di

dalam

Jawabannya

tidak

membantah terkait Dalil Penggugat yang menyatakan Obyek Sengketa masuk dalam Kawasan Hutan Tetap sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa terkait Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 tersebut telah mengalami beberapa Perubahan;


Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 tersebut menurut Tergugat di dalam Jawabannya telah dirubah yang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 718.MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan timur dan Kalimantan Utara ; Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas serta atas dasar Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dicermati bahwa terdapat sebagian wilayah Lokasi yang dituju oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa in litis, masuk ke dalam wilayah Hutan Produksi Tetap (vide Bukti P-15b, P15c, P-15d, P-20a dan P-20b); Menimbang, bahwa dari Bukti-bukti tersebut dapat diketahui Wilayah atau Lokasi yang dituju dari Obyek Sengketa, sebagian masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, dimana Hutan Produksi Tetap adalah bagian dari Hutan Tetap yang merupakan Kawasan yang dipertahankan keberadaanya sebagai Kawasan Hutan ; Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur : Pasal 38 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksana-kan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadi-nya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan, dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan per-tambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.


Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat cacat atau kesalahan dalam prosedur penerbitan Obyek Sengketa dimana Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah diterbitkan yang sebagian lokasi masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang terdapat larangan untuk merubah Fungsi Hutan sebagaimana diatur di dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999; Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 telah dirubah yang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 718.MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menyebabkan Status Kawasan Hutan Tetap tersebut telah diubah menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK); Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan bahwa meskipun secara Rechtmatig Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 718.MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi

Kalimantan

Timur

dan

Kalimantan

Utara

berlaku

setelah

diterbitkannya Obyek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan pula dari segi kemanfaatan atau Doelmatig terkait sengketa in litis dalam masa saat ini serta untuk tuntasnya persengketaan, sehinga perlu kiranya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut terkait dalil bantahan Tergugat tersebut ; Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 718.MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, terjadi perubahan status Kawasan Hutan yang masuk ke dalam wilayah / lokasi yang dituju oleh Obyek Sengketa, yang mana sebelumnya status Wilayah tersebut adalah Wilayah


Hutan Produksi Tetap menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, hal tersebut sesuai dengan Bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide Bukti P-28a dan P-28b); Menimbang, bahwa terkait Status Hutan Yang Dapat Dikonversi diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi yang mengatur : Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. 4. Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. 5. Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri untuk menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui pinjam pakai kawasan hutan. 6. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. 7. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. 8. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan. 9. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan adalah persetujuan awal pelepasan kawasan hutan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang diberikan oleh Menteri. 10. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah keputusan penetapan pelepasan kawasan HPK untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas. 11. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan BATB atas kawasan hutan yang akan


dilepaskan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pasal 2 (1) Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada HPK. (2) HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri; c. dalam kondisi berhutan maupun tidak berhutan; dan d. berada pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus). Pasal 3 Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk sarana penunjang, antara lain: s. perkebunan; Pasal 4 (1) Luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan: a. pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s, diberikan: 1. paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar, untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya; Pasal 5 (1) Pelepasan kawasan HPK dilakukan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: a. menteri atau pejabat setingkat menteri; b. gubernur; c. bupati/walikota; d. pimpinan badan usaha; atau e. ketua yayasan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada: a. Sekretaris Jenderal; b. Direktur Jenderal; dan c. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan d. koperasi. Pasal 6 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis.


Pasal 7 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; b. izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; dan e. pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan oleh Pemerintah, untuk: 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan Menteri. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur diberikan oleh bupati/walikota dan permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota diberikan oleh gubernur. (3) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat persetujuan atas pelepasan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan permohonan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta tidak mencantumkan jangka waktu rekomendasi. (4) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah persyaratan: a. profile badan usaha/yayasan; b. akta pendirian berikut akta perubahannya; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Pasal 14 (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima BATB dan Peta Hasil Tata Batas dari Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), menyampaikan telaahan teknis pelepasan kawasan HPK yang dilampiri dengan peta pelepasan kawasan HPK kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima telaahan teknis dan peta pelepasan kawasan HPK dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep Keputusan tentang pelepasan kawasan HPK dan peta pelepasan kawasan HPK kepada Menteri. (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan tentang pelepasan kawasan HPK dan peta pelepasan kawasan HPK. Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa meskipun telah terjadi perubahan status Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan

Produksi

Yang

Dapat

Dikonversi,

akan

tetapi

ketika

akan


diterbitkannya Ijin yang terkait kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dalam hal ini adalah Perkebunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf s Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, diperlukan Prosedur yang sangat selektif sehingga kegiatan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat terlaksana. Menimbang, bahwa terdapat Prosedur yang harus dilakukan oleh Pihak yang berkepentingan terhadap kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan, dimana yang utama adalah harus dilakukan adalah melalui Pelepasan Kawasan Hutan sebagaiman disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi; Menimbang, bahwa dalam Persidangan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan adanya Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan terkait Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi menjadi Kawasan Perkebunan ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian hukum tersebut diatas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah cacat prosedur karena bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 718.MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi; Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian dari keseluruhan luas yang dituju oleh Obyek Sengketa yang masuk di dalam Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa


haruslah dibatalkan sebagian dan memerintahkan kepada Tergugat untuk merivisi Obyek Sengketa a quo seluas dan sebatas wilayah yang masuk di dalam kawasan hutan ; Menimbang, bahwa dari seluruh uraian Pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa in-litis cacat Prosedural maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dalil - Dalil Gugatan Penggugat untuk selebihnya dan beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Batal Surat Keputusan Obyek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa tersebut seluas dan sebatas Wilayah yang masuk di dalam Kawasan Hutan ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan dikabulkan sebagian, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya, Hakim mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian daripada bukti yang telah diajukan oleh para pihak ;


Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006; - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor :

503/31/SK-DISBUN


KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006. PT. Prima Mitarajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007; - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/002/IUP-P/SKBUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUPP) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011; Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan; 3. Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut dan Merevisi Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006; - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006. PT. Prima Mitarajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007; - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/002/IUP-P/SKBUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUPP) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011; Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 382.000 ( Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, 10 Mei 2016,


oleh

Yuliant

Prajaghupta,

S.H.

sebagai

Hakim

Ketua

Majelis,

Kukuh Santiadi, S.H., M.H. dan Maria Fransiska Walintukan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suwarna, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta dihadiri oleh Kuasa Hukum

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Kukuh Santiadi, S.H., M.H.

Yuliant Prajaghupta, S.H.

Hakim Anggota II

Maria Fransiska Walintukan, S.H. Panitera Pengganti

Suwarna, S.H., M.H.


Rincian Biaya Nomor : 31/G/2015/PTUN.SMD 1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,2. Panggilan : Rp. 220.000,3. ATK : Rp. 100.000,4. Sumpah : Rp. 15.000,5. Materai Putusan Sela : Rp. 6.000,6. Materai Putusan : Rp. 6.000,7. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 382.000,(Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)


PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents