PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTU SAN Nomor: 25/G/2016/PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Bung Tomo nomor. 136 Samarinda, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: SISKA TANGDIBALI,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Tempat tinggal Jln. Pondok Karya Agung No.BAA 4 RT. 12 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur,

dalam hal ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016 memberikan kuasa kepada: STEPANUSHOK, SH. Kewarganegaran Indonesia, Pekerjan Advokat, Tempat tinggal di Jln. Indra Kila RT 52 No. 20 A Kelurahan Gn Samarinda, Balikpapan; Selanjutnya disebut sebagai …………..…… PENGGUGAT; M E L A WA N KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

(BP2TPM)

PEMERINTAH

KABUPATEN

PENAJAM PASER UTARA, Tempat Kedudukan di Jalan Propinsi KM. 9 Nipah Nipah Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016,

Nomor: 183.1/280/BP2T-PM/IX/2016

memberikan kuasa kepada : 1. SUHARDI, SIP., MM Selaku Kepala bagian Hukum; 2. PITONO, SH., Selaku Kasubag. Bankum & HAM;

Halaman 1 dari 55 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2016/PTUN.SMD

3. M. RAMLI NA, SH., selaku Kasubag. Perencana Perundang-undangan; 4. GUNAWAN NU, SH., selaku Kasubag. Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; 5. SARIPUJI

HARTANTIE,

SH.,

selaku

Kasubbid.

Pengaduan dan Advokasi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Penajam Paser Utara; Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Jl.Propinsi Km.09 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/310/BP2T-PM/2016 tanggal 5 September 2016 dan Surat Kuasa Subtitusi Nomor : SK-08/Q.422/Gp.1/IX/2016 tanggal 06 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA, SH, Jaksa Pengacara Negara, alamat Jln. Propinsi Km. 9 Kelurahan Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. PPU; 2. ANGGI LUBERTI P.SH, M.H, Jabatan Jaksa pengacara Negara, alamat Jln. Propinsi Km. 9 Kelurahan NipahNipah, Kec. Penajam, Kab. PPU; 3. DIAN PUSPITA, SH, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jln. Propinsi Km. 9 Kelurahan Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. PPU; Selanjutnya disebut sebagai …………....TERGUGAT;


Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/PENDIS/2016/PTUN.SMD, tanggal 02 Agustus 2016 Tentng Lolos Dismissal proses;

2.

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Samarinda

Nomor

:

25/PEN/2016/PTUN.SMD, tnggal 02 Agustus 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim; 3.

Penunjukan Panitera Nomor: 25/G/2016/PTUN.SMD, tanggal 02 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan juru Sita Pengganti;

4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-PP/2016/PTUN.SMD, tangal 03 Agustus 2016, tentang Penentuan hari Pemeriksaan Persiapan;

5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2016/PTUN.SMD, tanggal 14 September 2016, tentang Penentuan hari Persidangn Pertama;

6.

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

7.

Telah membaca berkas perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN.SMD beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 Juli

2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 29 Juli 2016 dibawah Register Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14 September 2016, yang mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : I.

OBYEK SENGKETA Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan

Penanaman Modal ( BP2TPM ) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016, Perihal Izin Gangguan, yang ditujukan kepada Sdri Siska Tangdibali, ( selaku pemilik/Pengelola The Rich Hotel ); II.

TENGGANG WAKTU;


Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, yang ditujukan kepada Sdri. Siska Tangdibali, disampaikan kepada Penggugat tanggal 8 Agustus 2016 dan Kuasa Penggugat baru mengetahui adanya surat tersebut pada tanggal 12 Agustus 2016, diperlihatkan oleh Tergugat dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan ini Penggugat ajukan tanggal 29 Juli 2016, karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara No 5Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, yaitu 90 hari sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; III.

KEWENANGAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mmenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu: 1. Pasal 1 angka (9) undang-Undang No . 51 Tahun 2009 menyebutkan : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ Bahwa Keputusan tata Usaha Negara yang berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Nomor: 503/242/BP2TPM/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, perihal Izin Gangguan yang ditujukan kepada Sdri. Siska Tangdibali (selaku pemilik/Pengelola The Rich Hotel ), telah memenuhi unsur pasal 1 angka (9), yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara untuk tidak memproses permohonan izin gangguan yang penggugat


ajukan kepadanya, dan bersifat kongkret yaitu dituangkan dalam suatu keputusan yang tertulis, individual putusan tersebut ditujukan perseorangan dalam hal ini Penggugat,putusan tersebut bersifat final, karena Tergugat tidak akan memproses permohonan penggugat jika tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan, dan putusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum kepada usaha milik Penggugat berupa tertundanya pengoperasian The Rich Hotel yang telah Penggugat bangun dengan susah payah dan berakibat kerugian secara financial terhadap Penggugat; 2. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” IV.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN 1. Bahwa dengan diterbitkanya keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, perihal Izin Gangguan yang ditujukan kepada Siska Tangdibali (selaku pemilik/pengelola The Rich Hotel tidak memproses permohonan izin gangguan yang penggugat mohonkan kepada Tergugat dengan alasan bahwa izin yang Penggugat mohonkan belum memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana disampaikan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, telah menimbulkan kerugian materil dan moril dipihak Penggugat, kerugian materil yaitu Penggugat tidak dapat melakukan usahanya untuk mengoperasikan hotel yang telah Penggugat bangun dengan susah payah yang menjadi usaha utama Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat kehilangan pemasukan ( in come ) dari usaha hotel tersebut; 2. Bahwa apabila Tergugat tidak menerbitkan izin gangguan hotel tersebut maka bangunan hotel yang telah Penggugat bangun tersebut menjadi sia-sia tidak dapat


dipergunakan untuk usaha Penggugat dan tentunya kerugian dari keuntungan usaha hotel yang

seharusnya Penggugat

terima jika hotel Penggugat telah

beroperasi tidak akan Penggugat dapatkan; 3. Bahwa jumlah kamar hotel yang Penggugat bangun tersebut sebanyak 40 kamar, diperkirakan setiap hari dapat terisi sebanyak 50 persen dari jumlah kamar yang tersedia yaitu sekitar 20 kamar dan harga sewa perkamar /hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jika hotel Penggugat operasikan dalam 1 hari Penggugat dapat pemasukan Rp. 6.000.000,- untuk 30 hari/perbulan mendapatkan pemasukan sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) pemasukan selama 12 bulan /tahun sebesarRp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) jadi total kerugian Penggugat pertahun adalah sebesar Rp.2.160.000.000,belum lagi kerugian biaya pembangunan hotel yang Penggugat derita akibat perbuatan sewenang-wenang Tergugat yang tidak memproses

izin yang

Penggugat ajukan; V.

POSITA ALASAN GUGATAN PENGGUGAT; 1. Bahwa sekitar bulan Juli 2012 Penggugat mendirikan bangunan dua lantai yang Penggugat gunakan sebagai Rumah Penginapan dimana bangunan tersebut berdiri diatas tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat dengan status Hak Milik N0. 145/Kel.Lawe-Lawe, luas 969 M2 dan terletak di RT.07 Jalan Propinsi Kelurahan Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser utara; 2. Bahwa atas pendirian bangunan tersebut Penggugat telah diberikan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor: 645/366/TU-PIM/DPU/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012, yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara; 3. Bahwa selang waktu berjalan sekitar pertengahan tahun 2014 Penggugat bermaksud mengembangkan rumah penginapan Penggugat tersebut dari rumah penginapan menjadi hotel yang penggugat beri nama The Rich Hotel untuk


memenuhi

standar

sebagai

hotel,

Penggugat

melakukan

penambahan

bangunandibagian depan yaitu untuk resepsionis; 4. Sebagai warga negara yang baik pada awalnya Penggugat mengurus izin untuk mendirikan bangunan(IMB) tambahan bangunan yang Penggugat bangun tersebut dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat dengan melengkapi persyaratan dan Penggugat masukan permohonan tersebut tanggal 2 Maret 2015 dengan nomor tanda terima Nomor: 503/18/BP2TPM/III/2015; 5. Bahwa untuk melengkapi persyaratan (IMB) tersebut diperlukan surat persetujuan tetangga, dan advis lurah dan dokumen lingkungan berupa surat pernyataan Pengelolahan Lingkungan (SPPL), dimana persyaratan ini juga digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Izin Gangguan; 6. Namun dalam proses berjalan Tergugat mengatakan bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) untuk tambahan bangunan tidak perlu diajukan lagi karena sudah ada IMB yang lama dan IMB tersebut masih berlaku bisa digunakan untuk bangunan hotel yang ada sekarang; 7. Bahwa berdasarkan arahan Tergugat tersebut, selanjutnya yang harus diurus adalah Izin Gangguan usaha perhotelan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Daerah/Perda No. 20 Tahun 2012, tentang Izin Gangguan; 8. Bahwa untuk maksud tersebut dan seuai dengn persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No.20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, Penggugat melengkapi semua peryaratan yang ditetapkan tersebut dan Penggugat masukan pada tanggal 1 Juli 2016dengan Nomor tanda terima : 503/26/BP2TPM/VII/2016, yaitu : a. Foo copy Izin Mendirikan Bangunan; b. Foto copy tanda lunas pajak; c. Foto copy No. NPWP sesuai dengan domisili usaha;


d. Surat persetujuan tetangga , belum Penggugat penuhi karena tetangga tempat usaha Penggugat berada tersebut tidak mau memberikan tanda tangan persetujuannya,

dikarenakan

bermasalah

sengketa

lahan

dengan

Penggugatyang terletak bersebelahan dengan hotel milik Penggugat, bahwa batas-batas hotel milik Penggugat tersebut dapat Penggugat uraikan: Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Propinsi; Sebelah Timur berbatasan dengan Hikma; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siska; Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Rukayah; Dengan tidak adanya tanda tangan persetujuan tetangga, Kepala Desa/Lurah juga tidak memberikan advis Lurah kepada Penggugat, dankarena tidak adanya advis Lurah, maka dokumen Lingkungan berupa surat pernyataan lingkungan (SPPL) juga tidak diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara; 9. Dengan adanya kendala tersebut yaitu tidak dapatnya Penggugat mendapatkan surat tanda tangan persetujuan tetngga, Penggugat minta bantuan kepada Bapak Camat Penajam Paser Utara dan sekitar tanggal 26 Januari 2015, Penggugat mengajukan permohonan kepada camat Kecamatan Penajam Paser Utara dengan surat permohonn nomor: 01/Skrt/I/2015, perihal permohonan rekomendasi, dalam pengurusan izin tersebut Penggugat minta kepada kecamatan untuk memfasilitasi Penggugat mendapatkan persetujuan tetanggadengan Hj.Rukayah yang tidak mau menanda tangani persetujuan tetangga, alasannya tidak mau menanda tangani karena yang bersangkutan mmpunyai tanah yang bersebelahan dengan bangunan hotel milik Penggugat tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat; 10. Bahwa atas permohonan tersebut pihak kecamatan Penajam mengundang pihak Hj.Rukayah dan Penggugat melakukan mediasi antara Penggugat dan Hj. Rukayah yang dilakukan awal bulan Januari 2015, namun dalam mediasi tersebut


Hj. Rukayah tetap tidak bersedia menanda tangani persetujuan tetangga tersebut, jika Penggugat tidak menyerahkan tanah yang diklaimnya dan untuk mencari titik temu permasalahan Penggugat dengan Hj. Rukayah diputuskan dan menganjurkan agar dilakukan pengukuran ulangoleh Badan Pertanahan Nasional Penajam dan atas saran tersebut Penggugat telah menurunkan Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan Pengukuran mengembalikan batas-batas lahan milik Penggugat sesuai sertifikat yang Penggugat miliki, dan berdasarkan hal tersebut, Badan Pertanahan Kabupaten Penajam mengeluarkan surat Pernyataan tentang keabsahan sertifikat dan kebenaran kepemilikan tanah milik Penggugat yaitu sejak tahun 1980 dan sertifikat Hak Milik No. 145 milik Penggugat diterbitkan tanggl 14 April 1987, dan sesuai surat Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 61/200.364-09/2015, disarankan kepada ibu Hj. Rukayah untuk menempuh jalur hukum atas masalah sengketa lahannya dengan Penggugat untuk mempertahankan haknya; 11. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pertemuan mediasi yang dilakukan oleh kecamatan Penajam dilanjutkan dengan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Petugas Kecamatan bersama Lurah dan Ketua RT setempat atas obyek bangunan hotel, dan hasil pengembalian batas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap lahan berdirinya bangunan hotel tersebut, sesuai dengan suratnya Nomor: 61/200.364-09/2015,maka camat Penajam menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 452/052/PM-Kessos tanggal 27 Januari 2015, yang isinya merekomendasikan menyetujui dan mendukung permohonan izin hotel yang diajukan oleh Penggugat; 12. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Rekomendasi Camat Penajam sebagai kepala Wilayah yang isinya menyetujui dan mendukung permohonan izin yang diajukan oleh Penggugat, maka advis Lurah/Kepala Desa tidak diperlukan karena camat sebagai kepala

wilayah telah

memberikan

jaminan/rekomendasi bahwa


permohonan yang diajukan oleh Penggugat tidak bermasalah dan mendapat dukungan dari kecamatan, sehingga Lurah/Kepala Desa yang berada dibawah Camat harusnya mendukung dan advis lurah tersebut sudah tidak diperlukan; 13. Bahwa dengan adanya Surat Rekomendasi Camat Penajam, yang menggantikan surat persetujuan tetangga, dan advis Lurah/ Desa semestinya secara hukum Badan Lingkungan Hidup telah dapat menerbitkan Surat Pernyataan Pengelolahan Lingkungan Hidup(SPPL), karena surat rekomendasi camat tersebut

telah

memberi persetujuan kepada pemohon ( Penggugat), yang berarti tempat berdirinya usaha yang dimohonkan izinnya tersebut tidak mengganggu lingkungan maupun tetangga, dan camat sebagai kepala wilayah atas lokasi berdirinya hotel milik Pengugat tersebut, bertanggung jawab atas diterbitkannya izin gangguan tersebut yang dibuktikan dengan menerbitkan Surat Rekomendasi; 14. Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan surat Rekomendasi Camat tersebut dan tetap mensyaratkan adanya persetujuan tetangga, advis Lurah/Desa, dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL); 15. Bahwa karena tidak adanya jalan keluar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugatdimana Tergugat tetap mensyaratkan Penggugat untuk memberikan surat persetujuan tetangga, advis Lurah dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), sebagai kelengkapan persyaratan permohonan izin gangguan yang penggugat mohonkan agar Tergugat memproses permohonan izin gangguan yang Penggugat ajukan, padahal Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah berupaya keras mengurus kelengkapan persyaratan tersebut, namun tetap tidak dapat Penggugat dapatkan, dan sebagai upaya terakhir Penggugat mengajukann surat kepada Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 20 Juni 2016, perihal permohonan dengan maksud agar Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kepala pemerintahan dapat mengambil


kebijakan, dan memerintahkan Tergugat untuk memposes izin gangguan yang penggugat ajukan kepadanya; 16. Bahwa dengan adanya surat Penggugat tersebut, Bupati Penajam Paser Utara memerintahkan kepada Asisten I pemerintahan untuk memfolow up izin Gangguan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat, dan tanggal 27 Juni 2016 dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk Tergugat sendiri hadir dalam rapat tersebut, dan dari rapat yang diadakan tersebut pada tanggal 28 Juni, dibuat Notulen rapat dan dalam Notulen hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa instansi terkait belum bisa memberikan perizinan untuk operasional hotel dimaksud karena adanya perbedaan persepsi antara Badan Pertanahan dan Ibu Hj.Rukayah menyangkut persil lahan yang tertuang dalam sertifikat Hak Milik No. 145; 17. Bahwa dari upaya yang Penggugat lakukan kepada Tergugat agar permohonan izin gangguan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat diproses , malah sebaliknya yang Penggugat dapatkan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimana pada tanggal 28 Juli 2016, Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM)Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016, perihal Izin Gangguan yang ditujukan kepada Siska Tangdibali (selaku pemilik/pengelola The Rich Hotel), yang intinya tidak memproses permohonan izin gngguan yang Penggugat mohonkan kepada Tergugat dengan alasan bahwa izin yang Penggugat mohonkan belum memenuhi kelengkapan persyaratan, dengan dasar tersebut karena Penggugat sudah tidak ada jalan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini karena Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan Tergugat tersebut; 18. Bahwa meskipun Tergugat sudah mengetahui mengenai kesulitan Penggugat untuk mendapatkan persetujuan tetngga, dan advis Lurah/Kepala Desa, serta


Dokumen Lingkungan (ketiga persyaratan ini saling terkait) namun Tergugat tetap saja mensyaratkan adanya persetujuan tetangga, sebagaimana dalam surat keputusannya berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016, tanggal 28 Juli2016, Perihal Izin Gangguan yang ditujukan kepada Siska Tangdibali, (selaku pemilik/Pengelola mempertimbangkan

The

Rich

surat

Hotel), dan

Tergugat

sama

sekali tidak

rekomendasi

Camat

Penajam

Nomor:

452/052/PMKessos, tanggal 27 Januari 2015, padahal rekomendasi Camat Penajam tersebut diterbitkan setelah melihat fakta dilapangan terhadap kondisi real berdirinya Hotel milik Penggugat, dan setelah dilakukannya mediasi antara Penggugat dengan Hj. Rukayah sebagai tetangga yang tidak mau menanda tangani sehingga camat sebagai kepala wilayah tempat berdirinya hotel tersebut mengambil kebijakan dengan memberi rekomendasi menyetujui permohonan izin yang Penggugat ajukan, hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 20 Tahun 2012 tentang gangguan disebutkan “ Pemeriksaan dan Penilaian tehnis dilapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e harus didasari pada analisa kondisi obyektif terhadap ada tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3; 19. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, perihal Izin Gangguan yang ditujukan kepada Siska tangdibali (selaku pemilik/Pengelola The Rich Hotel ) yang tidak memproses permohonan izin gangguan yang Penggugat ajukan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2012 tentang izin gangguan dalam pasal 8 huruf c mengenai Kewajiban dan Hak Pemberi Izin Gangguan yang menyebutkan “ Memperlakukan setip pemohon izin Gangguan secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;


20. Bahwa Tergugat telahmemperlakukan Penggugatsebagai pemohon izin gangguan secara tidak adil, tidak ada kepastian dan diskriminatif, karena Tergugat mngetahui bahwa Penggugat tidak akan mendapatkan persetujuan tetangga, karena adanya permasalahan lahan dengan ibu Hj Rukayah, dan bahkan sebaliknya dengan dalih agar izin Penggugat diberikan maka Penggugat diharuskan menghibahkan tanah Penggugat yang bermasalah dengan Hj Rukayah (sebagaimana dalam butir keputusan rapat yang tertuang dalam notulen rapat tanggal 28 Juni 2016) padahal Hotel yang Penggugat mohonkan izin gangguannya tersebut tidak bermasalah dengan Hj Rukayah dan secara hukum Penggugat memiliki bukti hak yang sempurna berupa Sertifikat Hak Milik sementara tanah yang dipersengketakan oleh ibu Hj Rukayah dengan Penggugat adalah bukan tanah berdirinya bangunan hotel tersebut; 21. Bahwa Tergugat juga melanggar peraturan perundang-undangan pada pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No . 20 Tahun 2012 tentang izin gangguan yang menyebutkan: “ Pemohon izin gangguan mempunyai hak mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah, bahwa selama Penggugat mengajukan permohonan izin kepada Tergugat , Penggugat tidak mendapatkan pelayanan yang baik, dan bahkan selama Penggugat melakukan pengurusan izin Tergugat bersikap tidak bersahabat dan cenderung diskriminatif dan memihak kepada Hj. Rukayah untuk menekan Penggugat agar memberikan dan memenuhi tuntutan Hj Rukayah; 22. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan kondisi obyektif bangunan hotel milik Penggugatidak terdapat gangguan yang membahayakan masyarakat sekitar, maupun tetangga, karena Hj Rukayah yang merasa bersengketa dengan Penggugat tersebut, tidak tinggal disebelah hotel milik Penggugat tersebut, tanah yang diklaimnya adalah tanah yang masih kosong, dan Hj Rukayah tidak tinggal disekitar hotel milik Penggugat tersebut, sehingga yang bersangkutan sendiri


tidak mungkin terganggu dengan berdirinya hotel milik Penggugat tersebut, bahwa dari sikap Tergugat yang tidak memproses permohonan izin gangguan yang Penggugat mohonkan dan tetap mensyaratkan adanya persetujuan tetangga pada hal diketahuinya persetujuan tetangga tidak akan dapat Penggugat penuhi, sikap dari Tergugat ini dapat dikwalifisir telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; 23. Bahwa dengan sikap Tergugat untuk tidak memproses izin gangguan yang Penggugat ajukan Tergugat telah melanggar Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat( 1 ) huruf b mengenai Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kemanfaatan; 24. Pasal 10 ayat (1) huruf bmengenai asas kemanfaatan, bahwa Tergugat telah mengabaikan asas kemanfaatan, bahwa dengan investasi usaha Hotel yang Penggugat jalankan di wilayah Penajam Paser Utara, maka akan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar berupalowongan tenaga kerja, dimana Penggugat juga telah bekerja sama dengn Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat berdirinya Hotel tersebut untuk memberdayakan masyarakat untuk bekerja di hotel milik Penggugat( surat kesepakatan tanggal 19 Juni 2015) dengan Tergugat tidak menerbitkan izin gangguan yang Penggugat ajukan maka hotel milik Penggugat tidak dapat beroperasi, sehingga tentunya kerugian bagi masyarakat sekitar tidak mendapatkan lowongan pekerjaan; 25. Bahwa dengan tidak diprosesnya izin gangguan yang Penggugat ajukan, Terugat akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mestinya didapatkan dari pajak hotel yang Penggugat kelola tersebut; 26. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tindakan Tergugat tersebut telah sesuai pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal


atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, perihal Izin Gangguan yang ditujukan kepada Sdri. Siska Tangdibali, (selaku pemilik/pengelola The Rich Hotel); Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Nomor. 503/241/BP2T-PM/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, perihal Izin Gangguan

yang

ditujukan

kepada

Sdri

Siska

Tangdibali,

(selaku

pemilik/Pengelola The Rich Hotel) yang diterbitkan oleh Tergugat; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, perihal Izin Gangguan yang ditujukan kepada Sdri Siska Tangdibali, (selaku pemilik/pengelola The Rich Hotel); 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Izin Gangguan The Rich Hotel yang diajukan oleh Penggugat; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa

atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

mengajukan jawaban tertanggal 28 September 2016 yang dibacakan tanggal 12 Oktober 2016, yang mengemukakan bantahan sekaligus jawaban gugatan sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI


1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak beralasan hukum yang sah, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan Penggugat tanpa terkecuali; 2. Bahwa Tergugat Mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap dianggap ditolak dan /atau disangkal, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima keseluruhan isi gugatan Penggugat tanpa terkecuali; 3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena surat Gugatan tidak terang isinya (onduidlijk) dan formulasi gugatan tidak jelas atau tegas (duldelijk) serta tidak terdapat penegasan

dalam merumuskan gugatan secara jelas dan

terang, karena tanpa didasarkan fundamenteum Petendi atau Posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa, dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan Gugatan Penggugat, sehingga berakibat terbitnya Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BP2TPM ) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 503/241/BP2T- PM/VII/2016 , Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 dan tanpa memuat alasan-alasan dengan berdasarkan keadaan dan tanpa memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum secara jelas dan nyata serta tanpa penjelasan peistiwa hukum yang menjelaskan dasar-dasar dan alasan terhadap Penerbitan Surat Keputusan tersebut; Bahwa Petitum atau tuntutan harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh Posita, pada prinsipnya posita yang tidak didukung oleh Petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan, demikian juga sebaliknya Petitum yang tidak didukung oleh Posita berakibat tuntutan Penggugat ditolak; Bahwa hal tersebut sebagaimana terungkap pada dalil surat Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka Romawi II TENGGANG WAKTU yang menyatakan : “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Nomor: 503/241/BP2T-


PM/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016 yang ditujukan kepada Sdri. Siska Tangdibali, disampaikan kepada Penggugat tanggal 8 Agustus 2016 dan Kuasa Penggugat baru mengetahui adanya surat tersebut pada tanggal 12 Agustus 2016 diperlihatkan oleh Tergugat dalam persidangan Pemeriksaan pendahuluan di Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan ini Penggugat ajukan tanggal 29 Juli 2016”; Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, telah jelas menurut hukum, pengajuan Surat Gugatan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor Perkara: 25/G/2016/PTUN-SMD pada tanggal 29 Juli 2016 merupakan sebuah fakta hukum terhadap tidak adanya penegasan dalam merumuskan Surat Gugatan yang jelas dan terang dan tanpa didasarkan fundamenteum petendi atau Posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan Penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan Gugatan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 29 Juli 2016; Bagaimana mungkin Penggugat mengajukan Surat GugatanKepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM ) Kabupaten Penajam Paser utara pada tanggal 29 Juli 2016 dengan Nomor perkara : 25/G/2016/PTUN-SMD pada tanggal 29 Juli 2016 atas penerbitan obyek sengketa Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM ) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 503/241/BP2TPM/VII/2016, perihal : Izin Gangguan tanggal 28 Juli 2016, sementara dalam dalil dan alasan Fundamenteum Petendiatau posita Surat Gugatan menjelaskan surat tersebut disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2016 dan Kuasa Hukum Penggugat baru mengetahui adanya surat tersebut pada tanggal 12 Agustus 2016 yang diperlihatkan oleh Tergugat dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;


4. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan gugatan pada Subyek Sengketa yakni Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM ) Kabupaten Penajam Paser utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya; Bahwa Sdri. Siska Tangdibali selaku Penggugat telah melakukan Gugatan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM ) Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pejabat tata usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan pada perkara a quo sebagaimana diungkapkan pada dalil dan alasan Surat Gugatan halaman 2; a. Kedudukan Bupati Penajam Paser Utara sebagai Kepala Daerah: 1) Berdasarkan

Undang-Undang

nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3 menyatakan” Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”, sementara pasal 59 menyatakan “ Setiap Daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah dan kepala daerah propinsi disebut Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati dan untuk daerah Kota disebut Walikota”, dengan hal tersebut, maka jelas menurut hukum bahwa Pemerintah Daerah adalah Lembaga penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sementara Kepala daerah atau dalam hal ini adalah Bupati adalah termasuk dalam salah satu unsur atau perangkat dari Lembaga Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah; 2) Bahwa patut kiranya untuk menelaah buku “ Hukum Acara Perdata” karangan M. Nur Rasaid, SH., Penerbit Sinar Grafika, cetaan terakhir Maret 2013, pada halaman 9 paragraf 3 yang menyatakan:


“Demikian pula halnya kalau Negara yang digugat, maka gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini makayang akan mewakilinya adalah salah satu departemen yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi,… b

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan menyatakan: Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk; Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan menyatakan : Dengan

Peraturan

ini

Bupati

mendelegasikan

kewenangan

penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada : a. Kepala BP2T-PM atas nama Bupati; b. Camat atas nama Bupati; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 137/266/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser utara pada tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana dalam Lampiran nomor : 1 Nama: Perizinan/Non Perizinan Izin Gangguan menyatakan : Bupati memberikan Pelimpahan kewenangan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengacu pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan; Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa


Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, cet.IV, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993 ), hlm 83, yang menyatakan : ‘Asas legalitas (asas wetmatigheid van het bestuur) menyatakan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu perundangundangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau merubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya ini berarti, bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan kebijaksanaan dan tindakan hukum TUN, baik mengenai bentuk dari tindakan-tindakan hukum demikian itu serta isi hubungan hukum yang diciptakan olehnyaharus ada dasar atau sumbernya pada (diberikan oleh) suatu ketentuan peraturan perundang-undangan” Berdasarkan hal tersebut, maka Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Fungsi pelayanan (vervolgens fungctie) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser utaraNomor 20 Tahun 2012 tentang Izin gangguan, Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang pendelegasian wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser utara Nomor : 137/266/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 23 Juli 2014, sehingga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara janganlah diartikan semata-mata secara structural tetapi lebih ditekankan pada aspek fungsional, dimana fungsi Pelayanan adalah fungsi Penunjang, kalau tidak dilaksanakan maka akan sulit menyejahterakan masyarakat;


5. Bahwa Penggugat telah melakukan GUGATAN FIKTIP POSITIP dengan obyek Sengketa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor. 503/241/BP2TPM/VII/2016 Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 juli 2016 pada Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor perkara: 25/G/2016/PTUN-SMD pada tanggal 29 Juli 2016; Bahwa Sdri. Siska Tangdibali selaku PENGGUGAT telah melakukan Gugatan atas obyek sengketa yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser

Utara

sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Surat Gugatan halaman 1 angka Romawi I : OBYEK SENGKETA; Maka dapat kami sampaikan : a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Bahwa Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2TPM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan , tanggl 28 Juli 2016 belum memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan belum cukup dan bisa dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut berdasarkan :


1) Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa Surat Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016, bukanlah Surat yang berisi suatu keputusan yang bersifat Beschikking (penetapan) terhadap produk hukum tapi adalah berupa surat Dinas berbentuk korespondensi ekstern yang berisi informasi kedinasan berupa pemberitahuan kepada PENGGUGAT; 2) Yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku; Bahwa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2TPM/VII/2016, Perihal Izin Ganguan , tanggl 28 Juli 2016 merupakan tindakan hukum yang sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan,

Peraturan

Pendelegasian

Bupati Nomor 24 Tahun

wewenang

2014 tentang

Penandatanganan Perizinan

dan

Non

Perizinan dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 137/266/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 23 Juli 2014; 3) Yang bersifat Konkret, individual dan Final : a) Bersifat konkret: bahwa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin


Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 bukanlah sebuah bentuk keputusan dari Badan atau Pejabat TUN, dikarenakan surat tersebut menjadi kewajibannya sehingga bersifat abstrak dan dalam surat tersebut tidak menentukan jangka waktu terhadap berlakunya surat tersebut; b) Bersifat individual: bahwa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 ditujukan dan bersifat umum, dikarenakan masih memerlukan persetujuan para pihak yang terkait dengan rekomendasi perijinan yang akan dikeluarkan; c) Bersifat final: bahwa Surat Kepla Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 bukanlah suatu bentuk penetapan yang definitive melainkan masih harus menunggu/memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain untuk dapat menentukan

proses

selanjutnya

terhadap

permohonan

PENGGUGAT dan karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum; Surat tersebut bukanlah suatu bentuk penolakan atau keputusan untuk tidak

memproses

permohonan

PENGGUGAT,

namun

adalah

pemberitahuan sebagai bentuk pelayanan yang komunikatif dan tidak menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak atau kewajiban pada PENGGUGAT; 4) Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;


Bahwa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016 , Perihal Izin Gangguan, tangal 28 Juli 2016, tidak berakibat hukum terhadap hak PENGGUGAT pada usaha yang dijalankan; Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 yang dianggap sebagai obyek sengketa oleh PENGGUGAT belum memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009; b. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : -

Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa penerbitan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016 Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 137/266/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non


perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Panajam Paser Utara pada tanggl 23 Juli 2014 dan bentuk pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN ) yang dapat digugat adalah : 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Negara Indonesia; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum;


Bahwa Penerbitan surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 merupakan surat Dinas berisi pengaturan dan bersifat umum, masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain untuk dapat menentukan proses selanjutnya dan karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomr 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai keputusan yang tidak termasuk sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat; d. Bahwa menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet. VII, (Jakarta: Rajawali Pers, 202), hlm 3 menyatakan : “Sengketa suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atu Pejabat Tata Usaha Negara pada hakekatnya adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara . Berdasarkan hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, bukan sengketa mengenai kepentingn hak” e. Bahwa menurut Indrohato, Usaha Memaami Undng-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negar: Buku I Beberapa Pengertian Dasar hukum Tata Usaha Negara, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm 90 menyatakan: “Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu mempunyai arti penting, karena seperti norma hukum lainnya, asas-asas tersebut merupakan


pedoman arah bagi Badn atau Jabatan TUN dalam menemukan atau menentukan

hukum

pada

waktu

mereka

melaksanakan

fungsi

pemerintahan dengan mengeluarkan keputusan-keputusan TUN, asasasas tersebut seperti norma-norma hukum yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan ikut menentukan keluarnya suatu keputusan TUN, suatu keputusan hukum TUN yang tepat dan benar,umpamanya , apakah perlu dikeluarkan suatu izin, kalau perlu, kalau diperlukan, syarat-syarat apa yang dapat dilekatkan pada izin seperti itu, apakah tepat suatu keputusan yang menguntungkan itu dicabut, apakah perlu dilakukan suatu tindakan penertiban, dan sebagainya” Berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT telah melakukan kesalahan GUGATAN FIKTIF POSITIF atas terbitnya surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016, perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 yang merupakan sebuah surat Dinas berbentuk korespondensi

ekstern

yang

berisi

informasi

kedinasan

berupa

pemberitahuan kepada PENGGUGAT dan bukanlah suatu bentuk penolakan atau keputusan untuk tidak memproses permohonan PENGGUGAT, namun adalah pemberitahuan sebagai bentuk pelayanan yang komunikatif dan tidak menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak atau kewajiban pada PENGGUGAT; Berdasarkan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT sudah selayaknya dan sepatutnya menurut hukum gugatan PENGGUGAT untuk ditolak,oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan


mengadili pekara ini untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijkverkard ); Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai diatas, EKSEPSI TERGUGAT mempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepantasnyalah EKSEPSI TERGUGAT mohon diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara; Berdasarkan eksepsi TERGUGAT tersebut di atas, cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi TERGUGAT dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklard); II.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar segala hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam EKSEPSI diatas terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM)

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

503/241/BP2T-

PM/VII/2016, perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 yang diterbitkan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme dan juga telah meliputi dari azas : -

Kepastian Hukum;

-

Tertib Penyelenggaraan Negara;

-

Keterbukaan;


-

Proporsionalitas;

-

Profesionalitas;

-

Akuntabilitas;

3. Surat Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016 Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 adalah surat Dinas yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan dan surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 137/266/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 23 Juli 2014 dan bentuk pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 4. Bahwa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM)

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

503/241/BP2T-

PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu : 1) Sesuai asas kepastian hukum, apabila TERGUGAT tidak mengeluarkan obyek sengketa

yang

dimaksud,

berarti

TERGUGAT

telah

menciptakan

ketidakpastian hukum terhadap permohonan PENGGUGAT;


2) Sesuai azas kecermatan, TERGUGAT dengan cermat telah menilai adanya kekurangan data dan dokumentasi pada permohonan PENGGUGAT yang tidak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga menerbitkan obyek sengketa; 3) Sesuai dengan azas kehati-hatian, yakni obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan , jadi obyek sengketa tersebut tidak dikeluarkan secara sembrono dan tidak secara asal-asalan; 5. Bahwa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM)

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

503/241/BP2T-

PM/VII/2016 perihal: Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016, TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : 1) Undang- Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Statsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450; 2) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan; 4) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan; 5) Surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomer 137/266/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 23 Juli 2014; 6. Bahwa dalam gugatan yang dilayangkan oleh PENGGUGAT pada halaman 3, telah secara jelas PENGGUGAT uraikan bahwa Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser


Utara Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki sifat konkret, individual dan final sebagaimana telah secara jelas diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, hal ini perlu dikaji lebih lanjut disebabkan bahwasannya obyek senketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT hanya sebagai bentuk pemberitahuan secara tertulis yang secara garis besar meminta PENGGUGAT untuk melengkpi beberapa persyaratan yang belum PENGGUGAT penuhi dalam jangka waktu 14 hari agar permohonan Izin Gangguan yang PENGGUGAT mohonkan dapat segera diproses lebih lanjut, maka dalam hal ini surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak bersifat final, dikarenakan hanya bersifat pemberitahuan saja, sehingga jika PENGGUGAT serius dalam permohonannya untuk mengajukan Izin Gangguan, seharusnya PENGGUGAT mampu untuk melengkapi beberapa persyaratan sebelum batas waktu yang telah ditentukan; 7. Bahwa dalam ketentuan Bab II jenis dan format Naskah Dinas huruf B, Naskah Dinas Korespondensi angka 2 Naskah Dinas Korespondensi Ekstern pada lampiran Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah di halaman 40, maka obyek sengketa termasuk dalam Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas yang memiliki difinisi sebagainaskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain diluar instansi/organisasi yang bersangkutan; Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokri Nomor 80 Tahu 2012 tersebut, maka Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten


Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 termasuk dalam kategori Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas yang hanya berupa pemberitahuan, sehingga tidak bersifat final dan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomo 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 8. Bahwa dalam ketentuan Bab I Jenis dan Format Naskah Dinas huruf B . Naskah Dinas Korespondensi angka 2 , Naskah Dinas Korespondensi Ekstern pada lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia di halaman 53, maka Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan , tanggal 28 Juli 2016 termasuk dalam Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan Klasifikasi Surat Dinas, yang memiliki difinisi sebagai naskah dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain diluar ANRI; Maka sesuai ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tersebut yang mana Surat TERGUGAT Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 termasuk dalam kategori Naskah Dinas Korespondensin Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas yang hanya berupa penyampaian informasi kedinasan kepada pihak lain, sehingga tidak bersifat final dan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;


9. Bahwa sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 16 Tahu 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara halaman 44, maka Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 adalah dikategorikan sebagai surat biasa, hal ini sesuai dengan difinisi dari surat biasa yang menyatakan : “Surat biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan,pertanyaan,

permintaan,

jawaban,

atau

saran

dan

sebagainya” Bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara pada lampiran I di halaman 15 mengatur bahwa pimpinan satuan organesasi/kerja atas wewenang jabatannya menandatangani : 1) Keputusan Satuan Organisasi/Kerja; 2) Surat Edaran; 3) Surat Biasa; 4) Surat Keterangn; 5) Surat Perintah; 6) Surat Tugas; 7) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 8) Surat Kuasa; 9) Surat Undangan; 10) Surat Panggilan; 11) Surat Pengantar; 12) Surat Perjanjian; 13) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;


14) Surat Izin; 15) Pengumuman; 16) Laporan; 17) Telegram/Radiogram; 18) Notulen; 19) Radiogram; 20) Nota Dinas; 21) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 22) Lembar Disposisi; Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2008tersebut, maka obyek sengketa hanya merupakan surat biasa, sehingga tidak bersifat final, oleh karenanya, ketika PENGGUGAT mengatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan

oleh

TERGUGAT

bersifat

final,

maka

dapat

dikatakan

PENGGUGAT mengada-ada dan lalai serta tidak cakap untuk menilai dan memahami isi surat yang dimaksud; 11. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan tanggal 28 Juli 2016 mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, yang mana pada kenyataannya PENGGUGAT dalam mengajukan permohonan Izin gangguan ternyata belum memenuhi persyaratan secara lengkap, sehingga TERGUGAT

tidak

dapat

memproses

pengajuan

Izin

Gangguan

dari

PENGGUGAT, maka pada saat TERGUGAT menerbitkan Surat Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal(BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan, tanggal 28 Juli 2016 sebenarnya telah mencerminkan adanya tindakan


aktif dari TERGUGAT untuk menindaklanjuti atau memproses permohonan izin Gangguan yang diajukan oleh PENGGUGAT, asalkan persyaratan untuk penerbitan izin telah PENGGUGAT lengkapi. Tindakan TERGUGAT inipun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, yang mana TERGUGAT selaku pemberi Izin berhak untuk meminta kelengkapan persyaratan jika kelengkapan yang dilampirkan kurang lengkap dan benar dan untuk menolak berkas yang tidak lengkapdan benar; 12. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, maka kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan yang belum PENGGUGAT penuhi yaitu: - Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah disesuikan dengan kondisi terkini dari bangunan yang digunakan sebagai tempat kegiatan /usaha; - Foto copy tanda lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun berjalan (2016); - Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan domisili usaha dan telah terdaftar pada KPPPratama Penajam Paser Utara; - Surat Persetujuan Tetangga; - Advis Lurah/Kepala Desa; - Dokumen lingkungan berupa Surat Pernyatan Penglolaan Lingkungan (SPPL) yang telah terdaftar dan diregistrasi oleh Badan Lingkungan Hidup; - Rekomendasi Camat terkait Izin Gangguan; Bahwa kekurangan persyaratan PENGGUGAT sebagaimana diurai di atas, memerlukan persetujuan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang di instansi masing-masing, yang dimaksudkan disini adalah mengenai AdvisLurah/Kepala Desa yang tentunya diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dimana lokasi obyek dibangun; Sutat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup, serta rekomendasi Camat terkait;


Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya proses untuk melengkapi peryaratan permohonan izin gangguan tersebut perlu campur tangan pejabat-pejabat lain yang berwenang, sehingga pihak TERGUGAT dapat segera memproses pengajuan

izin

gangguan

PENGGUGAT,

Maka

ketika

secara

nyata

PENGGUGAT memutuskan untuk menunjuk Kepala BP2T-PM sebagai TERGUGAT, maka dapat dikatakan PENGGUGAT tidak memahami dan cakap untuk menilai dari maksud dari materi yang terkandung dalam Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan tanggal 28 Juli 2016; 13. Bahwa mengenai kekurangan peryaratan permohonan izin gangguan yang tidak PENGGUGAT penuhi berupa “Surat Persetujuan Tetangga,” dan hal tersebut juga diuraikan PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 12 point 20, maka TERGUGAT tegaskan bahwasanya permasalahan/konflik yang terjadi antara PENGGUGAT dengan tetangganya yang bernama Ibu Hj. Rukayah, seyogyanya merupakan konflik internal PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT seharusnya tidak terlibat dengan konflik PENGGUGATtersebut, Maka ketika PENGGUGAT mengatakan

di

dalam

Gugatannya

bahwasanya

TERGUGAT

telah

memperlakukan PENGGUGAT sebagai pemohon izin gangguan secara tidak adil, tidak ada kepastian dan diskriminatif dikarenakan TERGUGAT mengetahui PENGGUGAT tidak akan mendapat persetujuan tetangga karena adanya permasalahan lahan dengan Ibu Hj. Rukayah, maka dapat TERGUGAT pastikan bahwa hal tersebut jelas mengada-ada; 14. Bahwa ketika PENGGUGAT bersikukuh bahwasannya dengan adanya Surat Rekomendasi Camat Penajam, maka Rekomendasi tersebut dapat menggantikan persyaratan permohonan izin yang TERGUGAT cantumkan di dalam Suratnya berupa Surat Persetujuan Tetangga, maka dalil dan alasan PENGGUGAT tersebut


adalah dalil dan alasan yang didasari tanpa adanya dasar hukum yang jelas menurut hukum; Bahwa meskipun Camat mengeluarkan Surat Rekomendasi, akan tetapi persetujuan tetangga wajib untuk didapatkan oleh PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan yang menyatakan : Pengajuan Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang trdiri dari : 1. Surat Persetujuan Tetangga; Bahwa hal ini tentunya juga tidak lepas dari imbas bangunan milik PENGGUGAT jika beroperasi nantinya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 8 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan yang menyatakan : “ Pemberi Izin Gangguan wajibmempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksan dan penilaian teknis di lapangan “ 15. Bahwa sebelum PENGGUGAT menyebutkan mengenai kerugian yang dideritanya berupa kerugian materiil dan moril, hal ini sebagaimana gugatan halaman 4 nomor. 1 seharusnya PENGGUGAT menyadari akan kelalaian PENGGUGAT yang tidak mengurus izin terlebih dahulu sebelum membangun. Meskipun sebelumnya telah terbit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilokasi yang sama sebagaimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 645/366/TUPIMP/DPU/VII/2012 pada tanggal 9 Juli 2012, akan tetapi ketika terdapat Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan, yang mana IMB sebelumnya menyebutkan “ Rumah Penginapan “ namun ternyata PENGGUGAT mendirikan bangunan berupa loby telah tidak sesuai dengan maksud IMB awal, sehingga seyogyanya PENGGUGAT mengurus IMB baru terkait perubahan fungsi dan


klasifikasi bangunan PENGGUGAT, ketentuan ini telah secara jelas termaktub di dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan: a. Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang menyatakan : IMB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dipergunakan untuk : a. Mendirikan bangunan baru; b. Mendirikan suatu bangunan tambahan pada bangunan yang sudah ada; c. Mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada; d. Membongkar sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada; b. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan : Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan : a. Pembangunan bangunan gedungdan/atau prasarana bangunan gedung; b. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan / atau prasarana bangunan gedung meliputi : 1. Perbaikan/perawatan 2. Perubahan; 3. Perluasan/pengurangan; c. Pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat keterangan Rencana Kabupaten ( Advis planning ) untuk lokasi yang bersangkutan;


17. Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan perijinan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor. 645/366/TU/DPU/PPU/VII/2012 pada tanggal 9 Juli 2012 namun demikian pada kenyataannya PENGGUGAT telah melakukan perubahan dan penambahan bangunan baru selain yang diatur dan disetujui dalam perijinan IMB sebagaimana dimaksud , sehingga dalam hal ini tindakan PENGGUGAT yang melakukan pembangunan berupa bangunan lobby , yang mana dalam hal ini pembangunan yang dilakukan PENGGUGAT telah melenceng dari IMB dimaksud, telah secara nyata melanggar ketentuan IMB Nomor: 645/366/TU-PIMP/DPU/PPU/VII/2012 pada tanggal 9 Juli 2012, maka tindakan PENGGUGAT ini telah menyalahi ketentuan yakni : a. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang menyatakan: “perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkn sbagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah” b. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan: “Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung” c. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan : “Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin mendirikan bangunan gedung”


d. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang menyatakan: “Pekerjaan mendirikan bangunan, baru dapat dimulai setelah IMB diterima oleh Pemohon dan sesudah melunasi Retribusi IMB” e. Pasal 114 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, yang menyatakan : “Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan,” Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, dengan ini EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim pada perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-SMD pada tanggal 29 Juli 2016 yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dan memutuskan : DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT; 2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijverklrd ); 3. Mohon putusan Eksepsi terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara TERGUGAT seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2T-PM/VII/2016, Perihal Izin Gangguan , tanggal 28 Juli 2016 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara dan Sah menurut Hukum; 3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;


Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Oktober 2016 dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 26 Oktober 2016; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 12 sebagai berikut : 1. Bukti P - 1

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

dan

Penanaman

Modal

Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 503/241/BP2TPM/VII/2016, tanggl 28 Juli 2016, Perihal Izin Gangguan, yang ditujukan kepada Sdri. Siska Tangdibali (Selaku pemilik/pengelola The Rich Hotel); 2. Bukti P – 2

Foto copy sesuai dengan aslinya tanda terima permohonan IMB Hotel, dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara,

tertanggal 2 Maret 2015; 3. Bukti P – 3

Foto copy sesuai dengan aslinya tanda terima permohonan Izin Gangguan Hotel Nomor 503/26/BP2TPM/VII/2016, dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 1 Juli 2016;

4. Bukti P – 4

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Bupati Penajam Paser Utara Nomor. 645/366/TU-PIMP/DPU/PPU/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Siska Tangdibali;


5. Bukti P – 5

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Camat Penajam Nomor. 452/052/PM-Kessos, tanggal 27 Januari 2015;

6. Buki P – 6

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pertemuan Silaturahmi Sekaligus Mediasi Permasalahan Antara Ibu HJ. Rukayah Dengan Ibu Siska Tangdibali yang Terletak di RT.007 Kel. Lawe-Lawe, tanggal 08 Juni 2015;

7. Bukti P – 7

Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 145 Desa Lawe-Lawe;

8. Bukti P - 8

Foto

copy

sesuai

dengan

aslinya

Surat

Pernyataan

Melepaskan Hak Atas Tanah Yulius Tangdibali kepada Siska Tangdibali dengan

menerima

ganti rugi sebesar Rp.

10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 19 April 2012; 9. Bukti P – 9

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

61/200.3.64-09/I/2015, tanggal 21 Januari 2015, perihal Keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor. 145 seluas 369 M2, Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; 10. Bukti P – 10

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pmberitahuan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 12 Pebruari 2015;

11. Bukti P – 11

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan antara Pengurus

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

(LPM)

Kelurahan Lawe-Lawe dengan Pihak Hotel The Rich Hotel di Kelurahan Lawe-Lawe tanggal 19 Juni 2015; 12. Bukti P – 12

Foto copy sesuai dengan aslinya NPWPD : P.1.000716.00.00 atas nama Siska Tangdibali;


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T- 7 sebagai berikut : 1.

Bukti T - 1

Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :137/266/2014, tanggal 23 Juli 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non PerizinanKepada kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara;

2.

Bukti T – 2

Foto copy dari foto copy Surat Izin Bupati Penajam Paser Utara

Nomor:

645/366/TU-PIMP/DPU/PPU/VII/2012,

tanggal 9 Juli 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Siska Tangdibali; 3.

Bukti T - 3

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

dan

Penanaman

Modal

Kabupaten Penajam Paser utara Nomor: 503/241/BP2TPM/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016 perihal Izin Gangguan yang ditujukan kepada Sdri. Siska Tangdibali (selaku pemilik/pengelola The Rich Hotel); 4.

Bukti T - 4

Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda terima surat Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016 tertanggal 10 Juli 2016;

5.

Bukti T - 5

Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) oleh Sdr. Siska Tangdibali pada tanggal 1 Juli 2016 kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Penajam Paser Utara;


6.

Bukti T - 6

Foto copy dari foto copy Rekomendasi Camat Kecamatan Penajam Nomor: 452/052/PM-Kessos, tanggal 27 Januari 2015;

7.

Bukti T – 7

Foto copy dari foto copy Berita Acara Pertemuan Silaturahmi Sekaligus Mediasi Permasalahan Antara Ibu HJ. Rukayah Dengan Ibu Siska Tangdibali yang terletak di RT. 007 Kelurahan Lawe-Lawe, tertanggal 28 Juni 2015;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 16 Nopember 2016 Penggugat telah mengajukan 1 ( satu ) orang saksi yaitu : DOMINGGUS HUWAE, Tempat tanggal lahir Amuntai 22 Desember 1960, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian RI ( Polri ), Agama Kristen, Alamat Jln. Agung Tunggal No. 64, Rt/Rw. 014/000, Des/Kel. Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan yang dalam persidangan telah berjanji menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berkut: - Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah Izin Usaha Hotel yang dimohonkan oleh Ibu Siska Tangdibali; - Bahwa saksi pernah membantu menguruskan permohonan izin Usaha Hotel yang dimohonkan Ibu Siska Tangdibali, tetapi terkendala oleh Ibu Rokayah yang tidak mau menandatangani

persetujuan tetangga yang merupakan salah satu persyaratan karena

masih ada masalah dengan ibu Siska Tangdibali mengenai tanahnya yang merasa sebagian tumpang tindih dengan tanahnya; Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu; Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 30 Nopember 2016 walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;


Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016. Perihal Izin Gangguan yang ditujukan kepada sdri. Siska Tangdibali, (Selaku pemilik / Pengelola The Rich Hotel), yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-1= T-3); Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian terhadap Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; DALAM EKSEPSI; Menimbang bahwa dalam Jawaban tertanggal 28 September 2016 Tergugat mengajukan uraian eksepsi yang Menurut Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut: 1. Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (obscure libel) karena surat gugatan tidak terang isinya (onduidlijk) dan tidak jelas atau tegas (duidelijk) serta tidak terdapat penegasan dalam merumuskan gugatan secara jelas dan terang; 2. Gugatan salah subjek; 3. Penggugat telah melakukan kesalahan gugatan fiktif positif karena objek sengketa bukanlah suatu bentuk penolakan atau keputusan

untuk tidak

memproses permohonan;


4. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena objek gugatan tidak bersifat final karena masih menunggu/memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan tidak berakibat hukum; 5. Objek sengketa tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat, sebagaimana dimaksud Pasal 2 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara karena bersifat umum dan masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menolak eksepsi Tergugat yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut: 1. Gugatan yang Penggugat ajukan telah disusun dengan sistematis dan telah memenuhi kaedah hukum; 2. Objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) maka sudah tepat menjadikan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) sebagai Tergugat; 3. Tergugat telah menolak permohonan izin gangguan Penggugat sehingga bukan gugatan fiktif positif; 4. Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena

sifatnya

menolak dan berakibat hukum, sehingga telah sesuai Pasal 1 ayat 9 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara; 5. Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum, sehingga menolak eksepsi Tergugat; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahalu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena eksepsi objek sengketa terkait kewenangan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara;


Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: “Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Nomor: 503/241/BP2T-PM/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016. Perihal Izin Gangguan yang ditujukan kepada sdri. Siska Tangdibali, (Selaku pemilik / Pengelola The Rich Hotel ), yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-1= T-3);


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa (vide bukti P-1= T-3), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dengan unsur apakah: 1. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 2. Berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; 3. Bersifat konkrit, individual, dan final; 4. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM); Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-1= T-3) berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Penajem Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan; Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-1= T-3) bersifat konkrit karena berbentuk suatu keputusan yang jelas maksud dan isinya, bersifat individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat yaitu sdri. Siska Tangdibali, (Selaku pemilik / Pengelola The Rich Hotel), dan bersifat final dikarena dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi lain; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan apakah objek sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum atau tidak bagi Penggugat ? Menimbang, bahwa menimbulkan akibat hukum menurut Majelis Hakim adalah suatu akibat berupa timbulnya hak maupun kewajiban terhadap seseorang atau badan hukum perdata dikarenakan adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan timbulnya hak maupun kewajiban tersebut menimbulkan suatu perubahan dalam hubunganhubungan hukum yang telah ada, misalkan melahirkan hubungan hukum baru, menetapkan suatu status menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, atau menghilangkan status,


sehingga keputusan tersebut nampak sebagai keputusan konstitutif (membentuk hukum baru)

atau

deklaratoir (menyatakan hukumnya demikian) maupun keputusan positif

(menimbulkan kewajiban) atau negatif (pernyataan tidak berkuasa, tidak diterima atau pernyataan menolak (afwijzing); Menimbang, bahwa untuk melihat apakah tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa menimbulkan hak maupun kewajiban, Majelis Hakim harus mencermati objek sengketa ini secara kasuistis didasarkan atas fakta hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide bukti P-1= T-3) pada angka 2 dijelaskan bahwa persyaratan permohonan izin gangguan yang belum terpenuhi antara lain adalah: a. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini dari bangunan yang digunakan sebagai tempat kegiatan/usaha; b. Fotocopy Tanda Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun berjalan (2016); c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan domisili usaha dan telah terdaftar pada KPP Pratama Penajam Paser Utara; d. Surat Persetujuan Tetangga; e. Advis Lurah/Kepala Desa; f. Dokumen Lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah terdaftar dan diregistrasi oleh Badan Lingkungan Hidup; g. Rekomendasi Camat Terkait Izin Gangguan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berupa pengakuan Penggugat, sebagaimana dalam gugatan, Penggugat belum menyerahkan beberapa syarat diantaranya: surat persetujuan tetangga, surat persetujuan lurah/kepala desa dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) hal ini diawali karena Hj, Rukaya tidak mau menandatangani persetujuan tetangga, dengan alasan ada tumpang tindih tanah antara Hj. Rukayah dengan tanah Hotel milik Penggugat. Dikarenakan surat persetujuan tetangga


belum ditandatangani maka Penggugat sulit untuk melengkapi Advis Lurah/Kepala Desa dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 13 berpendapat bahwa Surat Rekomendasi Camat Penajam, secara hukum dapat menggantikan persetujuan tetangga dan advis lurah/kepala desa serta menjadi dasar bagi Badan Lingkungan hidup untuk menerbitkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mencermati Rekomendasi Camat Kecamatan Penajam nomor; 452/052/PM-Kessos tertanggal 27 Januari 2015 (vide bukti P-5= T-6) pada huruf d menjelaskan bahwa rekomendasi camat tersebut ditujukkan untuk persyaratan pengurusan IMB, dengan demikian menurut Majelis Hakim Rekomendasi Camat tersebut tidak dapat dijadikan syarat untuk permohonan izin gangguan karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin gangguan memiliki wilayah hukum yang berbeda baik peruntukan, persyaratan, maupun pengaturannya, karena alasan itu pula Rekomendasi Camat terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dapat untuk menggantikan Surat Persetujuan Tetangga, Advis Lurah/Kepala Desa serta tidak dapat menjadi dasar bagi Badan Lingkungan hidup untuk menerbitkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dalam konteks persyaratan Izin Gangguan; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan terkait keberadaan surat Persetujuan Tetangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat persetujuan tetangga sebagai salah satu syarat pemberian Izin Gangguan dapat dikesampingkan apabila alasan tetangga menolak memberikan persetujuan tidak sesuai dengan kriteria gangguan, yang terdiri atas kriteria gangguan lingkungan, kritereria gangguan sosial kemasyaratakatan dan kriteria gangguan ekonomi, sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Pasar utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan atau secara a contrario Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan persetujuan tetangga hanya dapat dilakukan apabila alasan sesuai atau berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Pasar Utara Nomor 20 Tahun 2012;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta pertimbangan di atas, Penggugat belum memenuhi persyaratan diantaranya; Persetujuan Tetangga, Advis Lurah/Kepala Desa dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) serta surat Rekomendasi Camat yang diperuntukkan untuk pemenuhan persyaratan izin gangguan; Menimbang, bahwa walaupun Surat Persetujuan Tetangga dapat dikesampingkan apabila alasan tetangga menolak memberikan persetujuan tidak sesuai dengan kriteria adanya gangguan, sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Pasar utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan akan tetapi untuk mendapatkan Izin Gangguan, Penggugat harus memenuhi terlebih dahulu Advis Lurah/Kepala Desa dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) serta Surat Rekomendasi Camat yang diperuntukkan untuk persyaratan izin gangguan; Menimbang, bahwa mencermati angka 3 dan angka objek sengketa (vide bukti P1= T-3) yang isinya sebagai berikut: 3. “Permohonan izin gangguan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut sampai dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.” 4. Kepada Pemohon diberikan waktu untuk menyampaikan kelengkapan persyaratan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani surat ini. Apabila sampai pada waktu tersebut, kelengkapan persyararatan belum dapat disampaikan maka permohonan izin gangguan akan dikembalikan kepada pemohon.” Menimbang, bahwa terhadap angka 3 dan angka 4 objek sengketa (vide bukti P-1= T-3) Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “belum dapat diproses lebih lanjut sampai dipenuhinya kelengkapan persyaratan” dan frase “Kepada Pemohon diberikan waktu untuk menyampaikan kelengkapan persyaratan,” membuktikan bahwa Tergugat memberitahukan kepada Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi persyaratan permohonan Izin Gangguan, tidak ada pernyataan secara eksplisit dan implisit dari Tergugat yang menolak Izin Gangguan yang diajukan permohonan Penggugat, dengan


demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih dapat melengkapi persyaratan atau mengajukan kembali surat permohonan izin gangguan; Menimbang, bahwa karena Tergugat masih memberikan ruang bagi Penggugat untuk melengkapi persyaratan dan secara hukum Penggugat masih dapat memenuhi persyaratan maka Objek Sengketa (vide bukti P-1= T-3) tersebut belum menimbulkan hak maupun kewajiban bagi Penggugat maupun belum menolak permohonan Izin gangguan Penggugat, serta belum ada perubahan hubungan maupun status antara Penggugat dan Tergugat.

Penggugat sebagai Pemohon izin gangguan yang masih dapat melengkapi

persyaratan dan Tergugat sebagai Pemberi izin gangguan yang berhak meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan teknis; Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa (vide bukti P-1= T-3) tidak menimbulkan hak maupun kewajiban dan tidak mengubah hubungan serta status Penggugat maka dengan demikian Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bukanlah keputusan konstitutif (membentuk hukum baru) atau deklaratoir (menyatakan hukumnya demikian) maupun keputusan positif (menimbulkan kewajiban) atau negatif (pernyataan tidak berkuasa, tidak diterima atau pernyataan menolak (afwijzing); Menimbang, bahwa dikarenakan Objek Sengketa (vide bukti P-1= T-3) tidak menimbulkan akibat hukum maka objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian layak secara hukum eksepsi Tergugat terkait objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara diterima; Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat terkait objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat lainnya;


I.

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara telah diterima dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peratuan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini: MENGADILI Dalam Eksepsi : - Menerima Eksepsi Tergugat ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;


2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah); Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari RABU tanggal 07 DESEMBER 2016 oleh kami TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.HUM., sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H., dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 DESEMBER 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

dibantu oleh JIHIM S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

EFFRIANDY, S.H.

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,M.HUM.

Hakim Anggota II,

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H. Panitera Pengganti,

JIHIM, S.H.


Rincian Biaya Perkara 1.

Pendaftaran gugatan

Rp. 30.000,-

2.

Panggilan

Rp.380.000,-

3.

ATK

Rp.100.000,-

4.

Pemeriksaan setempat

-

5.

Sumpah

Rp.

5.000,-

6.

Materai

Rp.

6.000,-

7.

Redaksi

Rp.

5.000,-

Jumlah

Rp.526.000,-


PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents