PTUN.SMD. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 28/P/FP/2015/PTUN.SMD. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengaadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Pengujian atas Penerimaan Permohonan untuk Mendapatkan

Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa khusus telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini antara : KOPERASI SAWIT AGUNG BAYA, yang beralamat di Jln.Trans Kalimantan Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai “Agung Baya”, Tempat tinggal Desa Perian RT. 001, Kecamatan Perian Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2015 memberikan kuasa Kepada : 1.

A C I N G, SH;

2.

AGUS TALIS JONI, SH, M.H;

3.

DONI SETIO BUDI, SH, M.H;

Ketiganya

adalah

Warganegara

Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ ACING , SH & REKAN” , beralamat Jalan Rondong Deang, No. 105, Kel.Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini Saudara Agus Talis Joni, SH, MM dan Doni Setio Budi, SH, MH berstatus sebagai Advokat Magang Halaman 1 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

Selanjutnya disebut sebagai...............PEMOHON; MELAWAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA,

berkedudukan di Jl. imam Bonjol No. 58, Kelurahan

Melayu,

Kabupaten

Kutai

Kecamatan

Tenggarong,

Kartanegara,

Propinsi

Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2015 memberikan kuasa kepada : 1. ASDIAN, SE, NIP: 196309191986031025, jabatan Kepala Bidang kelembagaan Koperasi dan UMKM Kutai Kartanegara, alamat kantor Disprindagkop

jaan

danau

Aji

No.99

Tenggarong; 2. ROKMAN

TORANG,

SH,

M.H,

NIP.

196711021996031001, jabatan Kepala Bagian Adminisrasi

Hukum

Setkab,

Kutai

Kartanegara, alaamar; Kantor Bupati jalan Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong; 3. ABDUL

KADIR,

SH,

197007172000031005, Sub.Bag.Bantuan Kartanegara, alamat

M.Si,

Jabatan

Hukum

NIP: Kepala

Setkab.Kutai

Kantor Bupati jalan

Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

4. AGUS SHALI, SH.CLA, Pekerjaan Pengacara, alamat jalan Pesut RT.7 Kelurahan Timbau, Kecaamatan Tenggarong; 5. SURATNO, SH, NIP: 196504082008011003, jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, alamat

Kantor Bupati jalan

Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong; 6. M.PADHI, SE, NIP: 197204161993011006, jabatan Staf Seksi Ortal Disprindaagkop Kutai Kartanegara, alamat Kantor Disprindagkop jalan Danau Aji No. 99 Tenggarong; 7. SURYA

KASMA

ASMAJA,

197312282008011007,

jabatan

SH,

NIP:

Staf

Seksi

Wasdal Disprindagkop Kutai Kartanegara, alamat Kantor Disprindagkop jalan Danau Aji No.99 Tenggarong; 8. SADINO, NIP: 197905052010011040, jabatan Staf Seksi Wasdal Disprindagkop Kutaai Kartanegara, alamat Kantor Disprindagkop jalan Danau Aji No. 99 Tenggarong; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama khusus bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa sebagai TERMOHON dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 28/P/FP/2015/PTUN. SMD. Dalam hal ini Saudara Agus Shali, SH, CLA berstatus sebagai Advokat Magang; Selanjutnya disebut sebagai…………………………………................TERMOHON; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dan menelaah:


1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Samarinda Nomor:

28/P/FP/2015/PTUN-SMD, tanggal 22 Oktober 2015 tentang penetapan Majelis Hakim; 2.

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 28/P/FP/2015/PTUN-SMD,tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;

3.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/P/FP/PEN-HS/2015/PTUN-SMD, tanggal 23 Oktober 2015, tentang Menentukan hari dan tanggal Persidangan pertama;

4.

Telah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ;

5.

Telah mendengar keterangan-keteraangan saksi/Ahli para pihak dipersidangan;

6.

Telah membaca berkas perkara Nomor: 28/P/FP/2015/PTUN-SMD beserta seluruh lampiran yang terdaapat di daalamnya;

7.

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; OBYEK SENGKETA; Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah pengujian

atas Penerimaan Permohonan Pemohon kepada Termohon berupa Surat Nomor: 11/Per-MM/BH.Kopsa. AB/V/2015, tertanggal 15 September 2015 perihal Permohonan Pengesahan /Rekomendasi perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit Agung Baya, Periode 2015- 2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Oktober 2015, di bawah Register perkara Nomor: 28/P/FP/2015/PTUN.SMD yang mengemukakan

pada fakta-fakta dan dalil-dalil

sebagai berikut : Halaman 4 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

1. Bahwa kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat ( 4 ), ayat ( 5 ) dan ayat ( 6 ) Undang- Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas Ppenerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menjelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negata, sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahaan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; 2. Bahwa batas waktu yang diatur dalam Undand-undang Nomor. 30 Tahun 2014, yang tertuang dalam pasal 53 ayat : ( 1 ).

Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;

( 2 ).

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan / atau mellakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 ( sepuluh ) hari kerja setelah permohonan diterimasecara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

( 3 ).

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pad ayat ( 2 ), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan daan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

junto pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor.5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas Penerimaan Halaman 5 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, bahwa batas waktu yang diajukan pemohon dalam permohonan untuk mendapatkan Penetapan dan/atau melakukankeputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan terhadap pengesahan kepengurusan Baru Koperasi Sawit “ Agung Baya “, Periode 2015- 2018 hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015 adalah masih dalam tenggang waktu,yakni sejak dikirimnya Surat yang ditujukan kepada Termohon dengan Nomor. Surat. 11/Per-MM/BH.Kopsa.AB/V/2015,

perihal

Permohonan

Pengesahan

/Rekomendasi Perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit “ Agung Bbaya “periode 2015- 2018 Hasi RAT-LB tanggal 26 April 2025, tertanggal 15 September 2015 sampai dengan dijukannya permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 19 Oktober 2015; 3. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon tidak memperhatikan Surat Permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut, sehingga berdasarkan pasal 53 ayat ( 4 ), ayat ( 5 ), dan ayat ( 6 ) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 jo pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5 Tahun 2015 tersebut diatas yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus penerimaan Permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Pengdilan Tata Usaha Negara Samarinda, oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan mengajukan permohonan melalui Pengadilan Tata Usaha negara Samarinda; 4. Bahwa Pengurus baru dalam hal ini Ketua yang terpilih yakni Pemohon adalah kepengurusan yang sah dan legitimate memiliki kedudukan hukum ( Legal Standing )selaku Hak dan KewajibanAnggota Koperasi, yang dilaksanakan melaalui Rapat Anggota Tahunan Luarbiasa ( RAT-LB ) tertanggal 26 April 2015, yang pelaksannaaannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD-ART ) Koperasi Sawit “ Agung Baya “, dan Halaman 6 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

berdasarkan pasal 23 A, dan berdasarkan pasal 23 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Sawit “Agung Baya” No. SK : 37/PAD/XX.5/III/2012, dimana pengurus ( Ketua ) memiliki tugas dan kewajibaan yakni melaakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi ( pasal 23 ayat ( 2 ) ) dan mewakiliKoperasi didalam maupun diluar Pengadilan ( pasal 23 ayat ( 3 ) ), selain itu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, yang tertuang dalam pasal 54 ayat ( 1 ) menjelaskan bahwa Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat Konstitutif dan Deklaratif, dan pasal 54 ayat ( 2 ) menjelaskan bahwa keputusan yang bersifat Deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat Konstitutif , penjelasan pasal 54 tersebut menjelaskan bahwa ayat ( 1 ) yang dimaksud dengan Keputusan yang bersifat Konstitutif adalah Keputusan yang bersifat Penetapan manndirioleh Pejabat Pemerintahan, dan ayat ( 2 ) yang dimaksud dengan Keputusan yang bersifat Deklaratif

adalah

Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses Pembahasan ditingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat Konstitutif. Dengan demikian maka jelaslah tidak aada alasan lain bagi Termohon untuk tidak melakukan Keputusan dan /atau melakukan Tindakan berupa

Pengesahan

dan/atau

atas

sepengetahuan

Termohon

terhadap

Kepengurusan Baru Koperasi Sawit “ Agung Baya “ Periode 2015- 2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 Appril 2015; 5. Bahwa dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa ( RAT-LB ) Koperasi Sawit “Agung Baya “ tertanggal 26 April 2015, karena terjadinya sejumlah “ Penyimpangan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan “ Koperasi yang dilakukan Pengurus lama yang diketuai oleh H Bahri, dimana yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana Penggelapan Dana sesuai Surat Perintah Penyidikan Polres Kutai Kartanegara Nomor : SP. Sidik Halaman 7 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

84/III/2015/Reskrim, tertanggal 17 Maret 2015 dan berdasaarkan laporan Polisi Nomor : LP/386/XII/2014/Kaltim/ResKukar, tertanggaal 22 Desember 2014 ( Terlampir Bukti Vide I : Kronologis RAT-LB Koperasi Sawit “Agung Baya “ tahun 2015), sejak terjadi permasalahan tersebut Sdr. Erhamsyah selaku sekretaris dan Barkati selaku Bendahara Koperasi Sawit “ Aawit “ Agung Baya “ bersama-sama mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal 29 juni 2015 ( terlampir Bukti Vide II : Surat Pengunduran Diri ), sehubungan dengan hal tersebut, Aanggota kopersi melalui Tim Pengawas Koperasi ( TPK ) meminta pertanggungjawaban Pengurus Lama dalam pokok pokok sebagai berikut : ( 1 ).

Memohon penjelasan/pertanggungjawaban Pembagian SHU Q2 dan Q3 tahun 2014 yang mana Anggota masih belum mendapatkan haknya, karena masih dilakukannya identifikasi dan verifikasi lahan yang dilaksanakan oleh Team yang dibentuk Pemerintah Kecamatan;

( 2 ).

Mengingatkan bahwa batas waktu berakhirnya RAT yakni pada tanggal 31 Maret 2015, untuk itu Pengurus diminta untuk melaksanakan Rapat Pendahuluan paling lambat tanggal 15 Maret, dan pada akhirnya RAT dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015;

6.

Bahwa hasil RAT tersebut mengidentifikasi terjadinya penyimpangan dan/atau kelalaian kinerja dan pengeelolaan keeuangan antara lain meliputi : ( 1 ). Pengurus lama tidak pernah membuat laporan keuangan setiap 3 ( tiga ) bulan sekali yang dipertanggungjawabkan kepada Anggota, baik keuangan SHU maupun keuangan Non Plasma, hal tersebut telah bertentangan dan/atau melanggar pasl 17 poin B Anggaran Rumah Tangga ( ART ) Koperasi Sawit “ Agung Baya “; ( 2 ).

Pengurus

lama menunjuk pengacara / konsultan Hukum di Koperasi

Sawit “ Agung Baya “ tanpa melalui Rapat Anggota, hal tersebut telah bertentangan dan/atau melanggar pasal 18 poin B ART, demikian juga Halaman 8 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

melakukan akad kredit pada bank BRI Syariah pada bulan Maret 2015 tanpa melakukan Rapat terlebih dahulu dengan anggota Koperasi, hal tersebut telah bertentangan dan/atau melanggar pasal 19 poin B. ART; ( 3 ).

Bahwa pengurus saat ini yakni Ketua Koperasi Sdr. Bahri dalam menjalani proses hukum, hal tersebut telah bertentangan dan/atau melanggar pasal 8 poin c dan pasal 15 ayat ( 5 )ART, dan disusul oleh Sekretaris dan Bendaharanya yang mengundurkan diri;

Sehingga kepengurusan Koperasi Sawit “ Agung Baya “ mengalami kekosongan dalan Pengurusan, yang berdampak pada penelantaran dan/atau tidak berjalannya visi dan misi Kepengurusan Kopersi yang lama; 7. Bahwa mengingat terjadinya kekosongan dalam Pengurusan Koperasi Sawit Agung” Baya “ tersebut, sehingga telah dilaksanakan pemberhentian pengurus dan pengawas lama dan telah dilaksanakannya pemilihan dan pengesahan pengurus dan pengawas baru yang dilaksanakanmelalui Rapat Anggota tahunan Luar Biasa ( RAT- LB ) tertanggal 26 April 2015 yang dilaksanakan seuai dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga ( AD-ART ) Koperasi Sawit “Agung Baya “ dan yang terpilih menjadi Ketua Koperasi Sawit “ Agung Baya “ pada pemilihan tersebut adalah Pemohon Periode 2015s/d 2018, dimana prosedurpelaksanaan pemilihan Pengurus Baru tersebut dilaksanakan sama dengan Tata Cara Pelaksanaan RAT-LB Kepengurusan sebelumnyayang menghasilkan Sdr. H. Bahri selaku Ketua, dimana Struktur Kepengurusannya disyahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara, artinya secara prosedur dan substansi penerbitan Keputusan dan/atau

Tindakan

dalamhal

ini

yang

bersifat

pengesahan

terhadap

Kepengurusan Baru tersebut patutdilaksanakan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;


8. Bahwa Pemohon telah melakukan Koordinasi kepada Termohon untuk memohonkan agar Termohon mengesahkan dan/atau atas sepengetahuan Termohon terhadap Kepengurusan baru seperti yang pemohon uraikan diatas namun sampai saat ini belum ada tanggapan, hal mana Pemohon merasakan perlakuan tersebut tidak adil dan merasa dirugikan kepentingannya bagi pemohon bahkan berdampak pada penelantaran dan/ atau tidak berjalannyaa visi dan misi Kepengurusan Koperasi yang lama, selain itu sikap aneh Termohon yang tidak bersedia untuk melakukan Pengesahan dan /atau atas sepengetahuan Termohon terhadap Kepengurusan baru yang dipimpin Pemohon tersebut tidak beralasan, perkara a quo semakin membuktikan adanya kecurangan dan/atau diduga terjadinya tindak pidana dalam hal administrasi keuangan koperasi akibat pembiaran yang dilakukan Termohon terhadap masa depan Koperasi Sawit “ Agung Baya “; 9. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah menimbulkan gejolak ditengah masyarakat desa Perian yang tergabung dalam Koperasi Sawit “Agung Baya “ serta cenderung mengarah pada konflik horisontal; 10. Bahwa disahkannya Kepengurusan Baru yang dipimpin pemohon tersebut memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desa yang tergabung dalam Koperasi Sawit “ AgungBaya “ ( Terlampir Bukti Vide IV: Visi dan Misi Pengurus Baru ); 11. Bahwa setiap tindakan Penyelenggaraan Negara seharusnya melandaskan pada asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara yang mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan,

kepatutan

dan

keadilan

dalam

setiap

kebijaksanaan Penyelenggaraan Negara. Dengan terlaksananya permohonan yang diajukan pemohon kepada Termohon jelas telah menjamin kepastian hukum karena telah menjunjung tinggi rasa keadilan bagi masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Sawit “ Agung Baya “; Halaman 10 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

12. Bahwa oleh karena administrasi keuangan Koperasi Sawit “Agung Baya “ saat ini terus berjalan tanpa ada pertanggungjawaban terhadap laporan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban lainnya seperti yang pemohon uraaikan diatas serta agar dalam perkara ini segera memperoleh kepastian hukum dan kekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kiranya agar yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan acara cepat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan; 13. Bahwa Putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat finaldan mengikat ( pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5 Tahun 2015 ); Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut: 1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.

Mewajibkan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan berupa Pengesahan Kepengurusan Baru Koperasi Sawit “ Agung Baya “, periode 2015-2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015; .

3.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Sanggahan tertanggal 27 Oktober 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : 1.

Bahwa memang benar kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat ( 4 ), ayat ( 5 ) dan ayat ( 6 ) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan jo pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah AgungNomor. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menjelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam hal ini yang berwenang untuk memeiksa dan memutus penerimaan Permohonan untuk mendpatkan Keputusan dan/atau Tidakan Badan atau Pejabat Pemerintah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

2.

Bahwa batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014, yang tertuang dalam pasal 53 ayat : ( 1 ) . Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; ( 2 ) . Jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), maka Badan dan/atau PejabatPemerintahan Wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu 10 (sepuluh ) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; ( 3 ) . Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan


keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; jo pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untukmemperoleh putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan adan atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana yang diajukan oleh pemohon adalah tidak berada dalam batasan waktu sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor. 30. Tahun 2014 pasal 53 ayat ( 1, 2 dan 3 ), Mengingat bawhwa Pemohon sebelum

mengajukan

surat

permohonan

nomor.

11/Per-

MM/BH.Kopsa.AB/IX/2015, yang mana dalam permohonan pemohon tertulis Nomor:

11/Per-MM/BH.Kop.AB/V/2015,

perihal

Permohonan

Pengesahan/Rekomendasi Perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit “ Agung Baya “, periode 2015-2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015 , tertanggal 15 September 2015 merupakan surat permohonan kedua dari pemohon kepada Termohon,yaakni sebelumnya pemohon telah mengajukan permohonan melalui surat

nomor:

10/Per-MM/BH.Kopsa.AB/V/2015,

perihal

permohonan

pengesahan/Rekomendasi Perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit “ Agung Baya” periode 2015-2018 Hasil RAT LB tanggal 26 Aprril 2015, tertanggal 29 Mei 2015 ( Surat permohonan terlampir ); 3. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memperhatikan Surat Permohonan Pemohon adalah tidaak benar, mengingat setelah

menerima

permohonan

MM/BH.Kopsa.AB/V/2015

perihal

pemohon

permohonan

nomor.

10/Per-

Pengesahan/Rekomendasi

Perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit “Agung Baya” Periode 2015-2018 Hasil RAT LB tanggal 26 April 2015 , tertanggal 29 Mei 2015, pihak Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :


a. Mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan Rapat Koordinasi Permasalahan Koperasi Agung Baya melalui surat Nomor.500.38.K.Kop03/VI/2015, perihal Rapat Koordinasi Permasalahan Koperasi Agung baya tertanggal 15 Juni 2015, ( surat terlampir); b. Mengadakan Rapat Koordinasi Permasalahan Koperasi Sawit Agung baya pada tanggal 17 Juni 2015 yang dihadiri oleh Pemohon, Disperindagkop, Kabupaten Kutai Kartanegara, Dekopinda Kab. Kutai Kartanegara, Camat Muara Muntaai, Kehutana Kab. Kutai Kartanegara, Ketua DPD Desa Peria, Mantan Ketua Kopsa Agung Baya ( M. Sabri ) dan tokoh masyarakat desa Perian. dalam Rapat Koordinasi Permasalahan Koperasi Agung Baya tersebut didapat kesimpulan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2015 tidak sesuai dengan prosedur ( Dokumen Kesimpulan Rapat terlampir ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi

dan

Usaha

Kecil

dan

Menengah

Nomor.

10/PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi pada huruf E (Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Anggota ) khususnya poin “g” : 3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul paling sedikit 1/5 ( satu per lima ) dari jumlah anggota koperasi, khususnya dalam keadaan dimana pengurus tidak mampu dan/atau tidak bersedia mengadakan Rapat Anggota; 4. Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa dimaksud, disampaikan secara tertulis kepada pengurus dengan tembusan kepada pejabat; 5. jika dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah pengurus menerima permintaan Rapat Anggota Luar Biasa ternyata pengurus tidan melaksanakan rapat tanpa alasan yang dapat diterima, maka anggota dan Halaman 14 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyeleenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya koperasi; c. Selanjutnya Termohon menerbitkan surat Nomor. 500.39/K?Kop-03/VI/2015 perihal Rapat Lanjutan Koordinasi Permasalahan Koperasi Agung Baya tertanggal 22 Juni 2015, ( Surat terlampir ); d. Kemudian pada hari selasa tanggal 23 Juni 2015 , Termohon mengadakan pertemuan Rapat Lanjutan Koordinasi Permasalahan Koperasi Agung Baya yang dihadiri

oleh pihak-pihak terkait. Dalam rapat lanjutan Koordinasi

Permasalahan Koperasi Agung Baya tersebut disimpulkan bahwa: 1. Kepengurusan Hasil Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2015 tidak sah karena telah menyalahi prosedur; 2. Tujuan akhir dari tim verifikasi dan identifikasi dari pihak pemerintah Kecamatan Muara Muntai adalah untuk merevisi 3 SK Bupati ( SKNo. 334, 335 dan 341 ) tahun 2013 tentang Penetapan Petani Plasma Koperasi Sawit Agung Baya; 3. Membentuk tim terpadu pendampingan terhadap pengelolaan dan Organesasi Koperasi Agung Baya dengan melibatkan pihak-pihak yang selama ini mengetahui dan menangani permasalahan Koperasi Agung Baya ditaambah dengan unsur perusahaan ( 2 perusahaan ); ( Kesimpulan Rapat Koordinasi Permasalahan Koperasi Agung baya terlampir ); Sehingga dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 53 ayat ( 1 ), ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) telah dilakukan oleh Termohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak terbebani kewajiban untuk memutus dan/atau menetapkan penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang iajukan oleh Pemohon; Halaman 15 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

4.

Bahwa pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa pemohonadalah Kepengurusan yang sah dan Legitimate memiliki kedudukan hukum ( legal standing ) selaku hak dan kewajiban anggota koperasi yang dilaaksanaakan melalui Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa ( RAT LB ) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2015 adalaah tidak benar mengingat: a. Keputusan Termohon yang menyatakan menolak kepengurusan hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2015 sesuai kesimpulan raapat tertanggal 17 Juni 2015 dan kesimpulan rapat lanjutan permasalahan rapat Koperasi AgungBaya tertanggal 23 Juni 2015; b. Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa pihak Termohon telah menyampaikan surat persettujuan penundaan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang disampaikan oleh Pengurus Koperasi sawit Agung Baya nomor. 005/Kopsa-AB/L/III/2015, perihal permohonan persetujuan Penundaan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) Koperasi Sawit Agung Baya Desa Perian, tertanggal 27 Maret 2015, dan pihak Termohon membalas surat dari Pengurus Koperasi Sawit Agung Baya melalui

surat

omor.500.185/K.Kop.01/IV/2015,

perihal

Persetujuan

Penundaan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, tertanggal 06 April 2015, dengan pertimbangan bahwa : 1.

Bahwa sampai dengan saat ini pihak pemerintah Kecaamatan Muara Muntai masih dalamtahap pelaksanaan verifikasi dan identifikasi lahan perkebunan kelapa sawit. hal tersebut dilakukanmengingat lahan perkebunan kelapa sawit tersebut mengalami pembengkakan luas areal yang dijadikan dasar pembagian plasma oleh koperasiSawit Agung Baya. Adapun luas areal yang digarap sampai saat ini berjumlah 8.423,3 Ha, namun secara administrasi yang terdaftar sebagai anggota tetap Plasma Kopsa Agung Baya adalah lebih kurang 22.400 Ha, Halaman 16 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan bagi Kopsa Agung Baya dalam proses pembaagian SHU; 2.

dengan

adanyahal

tersebut

diatas

maka

berdampak

padaa

peemengkakan status keanggotaan Kopsa Agung Baya, oleh karena itu, adanya verifikasi dan identifikasi lahan perkebunan kelapa Sawit yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Muara Muntai salah satu tujuan utamanya adalah untuk meyelesaikan masalah tumpang tindih kepemilikan lahan dan sekaligus mempertegas statuss keanggotaan petani Plasma kopsa Agung Baya ,sehingga apabila RAT dilaksanakan sebelum selesainya virifikasi dan identifikasi lahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Keccamatan Muara Muntai, maka akan menimbulkan permasalahan status keanggotaan Kopsa Agung Baya; 3.

KEPUTUSAN BUPATI NOMOR. 188.4/525.26/334/DISBUNHUT TENTANG

PENETAPAN

PETANI

PLASMA

KEMITRAAN

ANTARA KOPERASI SAWIT AGUNG BAYA DESA PERIAN KECAMATAN MUARA MUNTAI DENGAAN PT. SURYABUMI TUNGGAL PERKASA DAN KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR.

188.4/525.26/335/DISBUNHUT TENTANG PENETAPAN PETANI PLASMA KEMITRAAN ANTAARA KOPERASI SAWIT AGUNG BAYA

DESA

PERIAN

KECAMATAN

MUARAA

MUNTAI

DENGAN PT. JAYA MANDIRI SUKSES SERTA KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR:

PENETAPAN

188.9/525.26/341/DISBUNHUT

PETANI

PLASMA

KEMITRAAN

TENTANG ANTARA

KOPERASI SAWIT AGUNG BAYA DESA PERIAN KECAMATAN MUARA MUNTAI DENGAN PT. JAYA MANDIRI SUKSES TERTANGGAL 29 JAANUARI 2013, yang cacat hukum dan dalam halini baik Ibu Bupati Kutai Kartanegara maupun Dinas Perkebunan Halaman 17 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

dan Kehutanan Kabupaten Kuatai Kartanegara telah sepakat untuk merefisi Keputusan Bupati dimaksud dengan mengaacu pada hasil verifikasi dan identifikasi lahan perkebunan yang saat ini masih dalamproses penyelesaian; 4.

Peserta Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa bukanmerupakan Anggota Koperasi Sawit Agung baya yang memenuhi syarat sebagai Anggota tetap Koperasi Sawit agung aya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Sawit Agung Baya BAB IV Keanggotaan pasal 6 ( 6 ) “ bertempat tinggal dan/atau berdomisilidi Desa Perian Kecamataan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan maayoritas peserta Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa adalah mayoritas orangorang yang berasal dari luar Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai bahkan mayoritas domisilinya beraada diluar Kabupaten Kutai Kartanegara; Sehingga dalam hal ini pemohon yang mengatasnamakan pengurus baru Koperasi Sawit Agung Baya hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa tidak Legitimate dan tidaak memiliki kedudukan hukum ( Legal Standing ) sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Sawit Agung Baya pasal 23 Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi Sawit Ag7ung Baya No. SK : 37/PAD/XX.5/III/2012, dimana pengurus ( Ketua ) memiliki tugas dan kewajiban yakni melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi ( pasal 23 ( 2 ) dan mewakili Koperasi didalam maupun diluar Pengadilan (pasal 23 (3));

5.

Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak konsekwen dengan materi permohonan mengingat bahwa Pemohon melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa akibat tidak dilaksanakannya Rapat Anggota tahunan oleh pengurus operasi definitif, namun pada poin 6 ( enam ) Halaman 18 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

permohonan

pemohon

menyatakan

adanya

hasil

RAT

yang

mengidentifikasi terjadinya penyimpaangan dan/atau kelalaian kinerja dan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya adalah penunjukan pengacara/konsultan hukum di KoperasiSawit agung Baya dimana pengangkatan tersebut dinyatakan melanggar pasan 18 point B ART, demikian pula melakukan akad kredit pada bank BRI Syariah pada bulanMaret 2015, sedangkan dilain sisi Pemohon melalui Permohonnya point 4 ( empaat ) menyatakan dengan tegas bahwa pengurus Koperasi Sawit agung baya memiliki kedudukan hukum ( legal standing ) sebagaimana diatur dalam AD ART Koperasi sawit Agung Baya pasal 23 Akta Perubahan Anggaran Dasar KoperasiSawitAgung baya No. SK: 37/PAD/XX.5/III/2012, dimanapengurus ( Ketuaa ) memiliki tugas dan kewajiban yakni melakukan seluruh perbuatanhukum atas nama Koperasi (pasal 23 (2)) dan mewakili Koperasididalam maupun diluar Pengadilan (pasal 23 (3)); 6.

Berkaitan dengan proses hukum yng sedang dihadapi oleh Ketuaa Koperasi Agung Baya saat ini dapatkami jelaskan bahwa dalam hukum Indonesia menganut asa praduga tak bersalah, sehingga tidak dibenarkan menjusstifikasi seseorang bersalah sebelum pengadiln memutuskan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap, karena kenyataannya sampai dengan saat ini Saudara H.Bahri masih bisa melaksanakantugas sebagai Ketua Koperasi dan tidak terkendala oleh proses hukum yang sedaang dihadapi, Sedangkan mundurnya Sekretaris dan Bendahara Koperasi sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 29 Juni 2015 adalah tidak benar adanya,mengingat bahwa surat pernyataan tersebut telah dicabut oleh saudara Erhamsyah selaku Sekretaris Koperasi Sawit Agung Baya dan saudara Barkati selaku Bendahara Halaman 19 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

Koperasi Sawit Agung Baya sesuai dengan surat tertanggal 10 juli 2015, perihal Pencabutan dan Pembatalan surat Pengunduran Diri dari jabatan Pengurus Koperasi, dengan alasan, bahwa yang Saudara Erhamsyaah dan Saudara Barkati menandatangani surat pernyataan mundur sebagai pengurus Koperasi Sawit Agung Baya adalah berada dalam tekanan oknum dari kelompok yang mengatasnamakan Kepengurusan Koperasi sawit agung Baya hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa; 7.

Berdasarkan uraian diatas telah menegaskan bahwa sampaidengansaat ini tidaak terjadi kekosongan dalam Kepengurusan Koperassi Sawit agung

baya,

sehingga

semua

kegiatan

yang

berkaitandengan

pelaksanaan keorganesasian Koperasi Sawit Agung Baya masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8.

Berkaitan dengan adanya berbagaimacam penjelasan tersebut diatas, menegaskan bahwa termohon telah melaksanakan tugas

daan

kewenangannya dengaan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun pemohon melakukan berbagai macam upaya untuk melegalisasikepengurusaan Koperaasi Sawit agung Baya hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biaasa yang secara tegas telh dinyatakan tidak sah dan tidak prosedural oleh Termohon; 9.

Bahwa sebagai penyelenggara negara Termohon telah melandaskan setiap kebijakannya pada asas kepastian hukum dengan mengedepankan setiap pengambilan kebijkan pada landasan peraaturan perundangundaangan , sosial budaya dan kearifan lokal;

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Termohon di atas, Maka Termohon memohon agar kiranya yang Mulia Majelis


Hakim Pengadilaan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut : 1.

Menolak semua permohonanPemohon;

2.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim PengadilanTata Usaha negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kamimohon puusan yang seadil-adilnya;

3.

Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonanya pemohon

telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslia atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P- 27 sebagai berikut: 1.Bukti P – 1.

Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda terima surat 11/Per-MM/BH.Kopsa.AB/IX/2015

Perihal

Nomor.

Permohonan

Pengesahan/ Rekomendasi Perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit “Agung Baya” periode 2015- 2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015 tertanggal 15 September 2015; 2.Bukti P – 2.

Foto copy dari foto copy laporan dan kronologis Pelaksanaan Rapat AnggotaTahunan luar Biasa ( RAT-LB ) Koperasi Sawit Agung Baya tahun Buku 2014, tertanggal 26 April 2015;

3.Bukti P- 3.

Foto copy dari Foto Copy Kronologis Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Agung Baya, Desa Perian Tahun 2015 , tertanggal 26 April 2015;

4.Bukti P- 4.

Foto copy dari foto copy Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan, Nomor. LP/386/XII/2014/Kaltim/Res Kukar, dugaan Penggelapan oleh Terlapor H. Bahri, tertanggal 07 Mei 2015; Halaman 21 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

5. Bukti P– 5. Foto copy dari foto copy Surat dari perwakilan masing-masing korwil TPK yang ditujukan kepada Ketua Koperasi ( H. Bahri ) perihal penegasan dan/atau pertanggungjawaban kepengurusan H.Bahri, tertanggal 02 Maret 2015; 6. Bukti P - 6.

Foto copy dari foto copy Surat dari Ketua TPK Koperasi Sawit Agung Baya yang ditujukan kepada ketua ( H.Bahri ) Koperasi Sawit Agung Baya dan ketua Pengawas Koperasi Sawit Agung aya, tertanggal 16 Maret 2015;

7. Bukti P - 7.

Foto copy dari foto copy Berita Acara rapat Koperasi sawit Agung Baya dengan perwakilan TPK dan Anggota Koperasi Sawit Agung Baya Desa Perian, tertanggal 26 Maret 2015;

8.Bukti P- 8.

Foto copy dari foto copy Surat Persetujuan Penundaan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Agung Baya oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 06 April 2015;

9 . Bukti P- 9.

Foto

copy

dari

foto copy Surat Pemberitahuan Penundaan

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Agung Baya oleh H. Bahri ( Ketua Koperasi ) yang ditujukan kepada seluruhAnggota Koperasi Sawit Agung Baya, tertanggal 08 April 2015; 10.Bukti P–10.

Foto

copy dari

foto copy Berita

Acara Rapat Evaluasi

Kepengurusan Sdr. H. Bahri yang dilaksanakan oleh Tempat Pelayanan Koperasi ( TKP ) Sawit Agung Baya Desa Perian, tertanggal 12 April 2015 dan daftar hadir rapat; 11.Bukti P-11.

Foto copy dari foto copy Laporan Hasil Temuan/Penyimpangan Koperasi Sawit Agung Baya dibawah kepemimpinan H. Bahri yang


dibuat oleh H. Darham Usin, SE, selaku Manager Koperasi Sawit Agung Baya, tertanggal 20 April 2015; 12.Bukti P–12

Foto copy dari foto copy Susunan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Sawit Agung Baya, tertanggal 20 April 2015 dan daftar hadir rapatpembentukan Panitia;

13.Bukti P–13.

Foto copy dari foto copy Undangan Rapat Luar Biasa tanggal 26April 2015, yaang ditujukan kepada semua anggota Koperasi Sawit Agung Baya;

14.Bukti P– 14. Foto copy dari foto copy Undangan Rapat Luar Biasa tanggal 26 April 2015, yang ditujukan kepada Instansi terkait, tertanggal 20 April 2015; . 15.Bukti P–15.

Foto copy dari foto copy Tata Tertib Rapat Luar Biasa tanggal 26 April 2015 dalam hal Pemilihan Kepengurusan Baru, tertanggal 26 April 2015, dan Daftar Hadir Rapat;

16.Bukti P–16.

Foto copy dari foto copy Daftar Isian Calon Pengurus Koperasi Agung Baya Periode 2015-2018 atas nama Asmara L, Kiswan, dan Aspiransyah;

17.bukti P- 17.

Foto copy dari foto copy Hasil Pemilihan Ketua Koperasi Sawit Agung baya Periode 2015-2018;

18.Bukti P- 18. Foto copy dari foto copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Sawit Agung Bya Desa Perian Tahun 2015, tanggal 26 April 2015; 19.Bukti P- 19. Foto copy dari foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah An. A. Aspiransyah sebagai Ketua Koperasi Agung Baya periode 20152018;


20.Bukti P–20.

Foto copy dari foto copy Naskah Pelantikan Ketua Koprasi Agung Baya Periode 2015-2018 yang terpilih An. A.Aspiransyah, tertanggal 26 April 2015;

21.Bukti P-21.

Foto copy dari foto copy Visi dan Misi Kepengurusan Baru Koperasi Sawit Agung Baya yang dibuat oleh A. Aspiransyah sebaagai Ketua Koperasi Agung Baya terpilih Periode 2015-2018;

22.Bukti P–22.

Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Mundur dari Jabatan Pengurus Koperasi Sawit Agung Baya yang dibuat oleh Sdr. Bakartiselaku Bendahara Koperasi Sawit Agung Baya dibawah pimpinan H.Bahri, tertanggal 29 Juni 2015;

23.Bukti P–23.

Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Mundur dai Jabatan Pengurus Koperasi sawit Agung Baya yangdibuat oleh Erhamsyah selaku Sekretaris Koperasi Sawit Agung Baya dibawah pimpinan H.Bahri, tertanggal 29 Juni 2015;

24.Bukti P– 24. Foto

copy dari foto copy .Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor. 188.9/525.26/341/DISBUNHUT tentang Penetapan Petani Plasma Kerjasama Kemitraan antara Koperasi Sawit Agung Baya Desa Perian Kecamatan Muara Muntai dengan PT> Jaya Mandiri Sukses; 25.Bukti P–25.

Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kartanegara Nomor: 188.4/525.26/334/DISBUNHUT tentang Penetapan Kerjasama Kemitraan Antara Koperasi Sawit Agung baya Desa Perrian Kecamatan Muara Muntai dengan PT. Suryabumi Tunggal Perkasa;

26.Bukti P–26.

Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 188.4/525.26/335/DISBUNHUT tentang Penetapan Petani Plasma Kerjasama Kemitraan antara Koperasi Sawit Agung Baya


Desa Perian Kecamatan Muara Muntai dengan PT. Jaya Mandiri Sukses; 27. Bukti P-27. Foto copy dari foto copy Rapat koordinasi warga Perian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 14 Agustus 2015 dan daftar hadir rapat; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaiakan dengan asli atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan aalat bukti, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 28, sebagai berikut : 1.Bukti T – 1.

Foto copy sesuai

dengan aslinya Surat dari Koperasi Sawit

Agung Baya Nomor. 10/Per-MM/BH.Kopsa.AB/V/2015 tanggal 29 Mei

2015

Perihal

Permohonan

Pengesahan/

Rekomendasi

Perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit “Agung Baya” periode 2015- 2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015 yang ditujukan kepada kepala Dinas Perindustrian, Perdadangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Bukti T – 2.

Foto copy sesuai

dengan aslinya Surat dari Koperasi Sawit

Agung Baya No. 11/Per- MM/BH.Kopsa.AB/IX/2015 tanggal 15 September 2015, perihal Permohonan Pengesahan/ Rekomendasi Perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit Agung Baya periode 2015-2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Bukti T- 3.

Foto copy

sesuai dengan aslinya Surat dari Koperasi Sawit

Agung Baya No. 005/KOPSA/-AB/L/III/2015 tanggal 27 Maret 2015

terkait

dengan

Permohonan

Persetujuan

Penundaan


pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) Koperasi Sawit Agung Baya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. Bukti T-4.

Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan Rapat Koordinasi Permasalahan

Koperasi

Sawit

Agung

Baya

dari

Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor. 500. 38/K.Kop- 03/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015; 5. Bukti T–5.

Foto copy sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Koordinasi Permasalahan Koperasi Agung Baya tanggal 17 Juni 2015 Desa Perian, Kec. Muara Muntai yang dilaksanakan diruang Rapat Disprindagkop jalan Danau Aji Tenggarong;

6. Bukti T- 6.

Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat pembahasan mengenai Penundaan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) Kopbun Kelapa Sawit Agung Baya tanggal 17 Juni 2015;

7. Bukti T- 7.

Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan Rapat Lanjutan No. 500.39/K.Kop-03/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 terkaitdengan permasalahan Koperaasi Sawit Agung Baya;

8. Bukti T- 8 .

Foto copy sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Lanjutan terkait permasalahan Koperasi Perkebunan Sawit Agung Baya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 yang dilampiri dengan daftar hadir;

9 . Bukti T-9.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Perindustrian, Perdadangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor. 500.185/K.Kop.01/IV/2015

tanggal

06

April

2015

tentang

Persetujuan Penundaan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang


ditujukan kepada Pengurus Kop.Sawit Agung Baya Desa Perian Kec. Muara Muntai; 10.Bukti T–10.

Foto copy dari foto copy Surat pernyataan mundur dari jabatan Pengurus Koperasi Sawit Agung Baya Sdr. Barkati tanggal 29 Juni 2015;

11.Bukti T-11.

Foto copy dari foto copy Surat Pencabutan dan Pembatalan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Pengurus Koperasi atas nama Barkati tanggal 10 juli 2015;

12.Bukti T–12.

Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Mundur dari Jabatan Pengurus Koperasi Sawit Agung Baya Sdr. Erhamsyah tanggal 29 Juni 2015;

13.Bukti T–13.

Foto copy dari foto copy Surat Pencabutan dan Pembatalan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Pengurus Koperasi atas nama Erhamsyah tanggal 10Juli 2015;

14.Bukti T–14.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 188.9/525.26/341/DISBUNHUT tanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan Petani Plasma Kerjasama Kemitraan antara Koperasi Sawit Agung Baya Desa Perian, Kec. Muara Muntai dengan PT. Jaya Mandiri Sukses.

15.Bukti T–15.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 118.4/524.26/334/DISBUNHUT tanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan Petani Plasma Kerjasama Kemitraan antara Koperasi Sawit Agung Baya Desa Perian Kec. Muara Muntai dengan PT. Suryabumi Tunggaal Perkasa;

16.Bukti T–16.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 188.4/525.26/335/DISBUNHUT tanggal 29 januari 2013 tentang Penetapan Petani Plasma kerjasama Halaman 27 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

Kemitraan antara Koperasi Sawit Agung Baya Desa Perian Kec. Muara Muntai dengan PT. Jaya Mandiri Sukses; 17.Bukti T–17.

Foto copy dari foto copy Surat dari Koperasi sawit Agung Baya No. 002/KOPSA-AB/L/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Pemberitahuaan Pelaksanaan Verifikasi dan Identifikasi lahan Anggota Plasma KOPSA Agung baya desa Perian Kecamatan Muara Muntai,yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara;

18.Bukti T-18.

Foto copy dari foto copy Notulen Rapat yang dilaksanakan pada hariSelasa tanggal 05 Mei 2015 yang silaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;

19.Bukti T–19.

Foto copy dari foto copy Berita Acara kesepakatan Penolakan Pelaksanaan Rapat Anggota tahunan Luar Biasa di Masyarakar DesaPerian tertanggal 21 April 2015 yang ditandatangani oleh 207 orang Anggota Koperasi Sawit Agung Baya yang memenuhi syarat keanggotaan;

20.Bukti T–20.

Foto

copy

dari foto copy Peraaturan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Nomor. 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai;; 21.Bukti T- 21. Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil

dan

Menengah

RI

Nomor:

10.PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperassi; . 22.Bukti T–22.

Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Koperasi , Nama Koperasi: Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Agung Baya, Alamat/Tempat Kedudukan Desa Perian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disahkan oleh : an. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Bupati Kutai Halaman 28 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

Kartanegara .U.b Kepala Dinas KoperSI DAN Pengusaha Kecildan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat Keputusan Nomor. 500/34/BH-01/IV/2006 tanggal 18 April 2006; 23..Bukti T–23. Foto

copy dari foto copy Berita Acara Rapat Anggota Koperasi

Sawit Agung baya hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 bertempat di BPU Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai; 24. Bukti T-24. Foto copy sesusi dengan aslinya Surat KoperasiSawit Agung baya Nomor:

11/Per-MM/BH.Kopra.AB/IX/2015,

tertanggal

15

September 2015, perihal permohonan pengesahan perubaan kepengurusan hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa tanggal 26 April 2015; 25. Bukti T–25. Foto copy dari foto copy Surat Koperasi Sawit Agung Baya Nomor : 10/Per-MM/BH.Kopsa.AB/V/2015, tertanggal 29 Mei 2015, perihal

permohonan

pengesahan/Rekomendasiperubahan

kepengurusan koperasi Sawit Agung Baya Periode 2015- 2018 hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa tanggal 26 April 2015; 26. Bukti T–26. Foto copy dari foto copy Data sementara hasil Tim Verifikasi dan Identifikasi lahan kebun kelapa sawit yang terjadi tumpang tindih dalam areal tanamperkebunan PT. Jaya Mandiri Sukses ( JMS ) dan PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa ( STP ) Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai; 27. Bukti T– 27. Foto copy dari foto copy Daftar RelisasiPembayaran SHU Q2 dan Q3 tahun 2014 Koperasi Perkebunan Sawit Agung Baya Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai; . 28.Bukti T–28.

Foto copy

dari

foto copy Susunan Pengurus dan Pengawas

Koperasi Perkebunan Sawit Agung Baya Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai Masa Bakti 2015-2018; Halaman 29 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 03 Nopember 2015 Pemohon telah mengajukan 5 ( lima ) orang saksi yaitu: SAPII Tempat tanggal lahir, Bongan, 12 September 1966, .Jenis Kelamin, lakilaki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama. Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal.Desaa Perian RT/RW. 005, Kel/Des. Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara.,yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi adalah Anggota Koperasi Sawit Agung Baya sejak tahun 2006 yang tinggal di Desa Perian sebagai pemilik lahan inti plasma kelapa sawit yang sampai saat ini belum mempunyai kartu anggota koperasi;

-

Bahwa Koperasi Sawit Agung Baya telah berdiri sejak tahun 2006 dan bekerjasama dengan PT. Jaya Mandiri Sukses dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit;

-

Bahwa komposii dalam pembagian pengelolaan lahan kelapa sawit inti plasma PT. Jaya Mandiri Sukses 80 % dan koperasi sawit Agung Baya sebesar 20 %;

-

Bahwa sejak tanggal 9 Maret 2014 yang menjadi ketua Koperasi Agung Baya adalah H. Bahri setelah ketuanya mengudurkan diri sebagai pengurus koperasi melaui penunjukan yang dikukuhkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kutai Kartanegara;

-

Bahwa selama kepengurusan koperasi yang dipimpinoleh H. Bahri telah terjadi pelanggaran-pelanggaran Administrasi maupun keuangan, sehingga H. Bahri sampai menjadi tersangka dalam kasus penggelapan dana Koperasi;

-

Bahwa pada tanggal 26 April 2015 oleh sekelompok pemiliklahan inti plasa yang mengaku anggota koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan Luar


Biasa yang diikuti oleh lebih kurang 300 orang untuk memilih ketua koperasi yang dimenangkan oleh Sdr. A. Aspiransyah; -

Bahwa hasil pemilihan Ketua Koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan Luar biasa tersebut telah diajukan permohonan pengesahannya kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah ditolak karena pemilihannya tidak melalui prosedur;

-

Bahwa luas lahan inti plasma saksi adalah seluas 15 Ha, yang setiap 3 ( tiga ) bulan sekali mendapat SHU sebesar antara Rp. 30.000 sampai dengan Rp.50. 000;

-

Bahwa seluruh anggota koperasi Agung baya berjumlah 1.800 Kartu Keluarga (KK), mayoritas warga penduduk Desa Perian, ada juga yang bukan penduduk Perian tetapi Cuma sedikit;

-

Bahwa setahu saksi Kepengurusan Koperasi yang lama yang dipimpin H.Bahri sudah tidak aktif lagi, karena Ketuanya (H. Bahri ) menjadi tersangka, sekretaris dan Bendahara telah mengundurkaan diri dari kepengurusan koperasi Agung Baya; AZWAR Tempat dan tanggal lahir Perian 01 Juli 1974, Jenis kelamin laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Agamaa Islam, Status Kawin Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Desa Perian RT/Rw. 001, Des/Kel. Perian, Kecamatan Muara Muntai,Kabupaten Kutai Kartanegara; yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokonya sebagai berikut -

Bahwa saksi adalah kenal dengan pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, tidakkenal dengan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga maaupun hubungan pekerjaan;


-

Bahwa saksi telah mengikuti Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang diselenggarakan oleh sekelompok anggota koperasi pemilik lahan inti plasma pada tanggal 26 April 2015;

-

Bahwa saksi adalah anggota koperasi Agung Baya sejak koperasi Agung Baya berdiri yaitu pada tahun 2006;

-

Bahwa koperasi Agung Baya yang dipimpin oleh H. Bahri sedang ada permasalahan yaitu persoalan pembukuan keanggotaan koperasi dan laporan neraca 3 ( tiga ) bulanan yang tidak dibuat oleh kepengurusan H. Bahri;

-

Bahwa

dengan

penyimpangan tersebut pemilik lahan petani inti plasma

mengadakan Rapat Anggota tahunan Luar Biasa setelah meminta pengurus untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan belum juga dilaksanakan dengan alasan masih dilakukan verifikasi kepemilikan lahan dan identifikasi keanggotaan koperasi Agung Baya; -

Bahwa Kepengurusan hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa telah diajukan permohonan pengesahannya kepada Kepala Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi ditolak dengan alasan pemilihannya salah prosedur;

-

Bahwa kepengurusan koperasi Agung Baya yang dipimpin H. Bahri akan terakhir pada tahun 2016; MASRANI Tempat dan tanggal lahir Minta 05 September 1968, Jenis kelamin laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Agamaa Islam, Status Kawin Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Perian RT/Rw. 001, Des/Kel. Perian, Kecamatan Muara Muntai,Kabupaten Kutai Kartanegara; yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokonya sebagai berikut


-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan kenal dengan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

-

Bahwa saksi adalah anggota koperasi Agung Baya sebagai petani pemilik lahan inti plasma, tetapi tidak mempunyai kartu anggota koperasi;

-

Bahwa saksi pada tahun 2004 sudah bekerja sama dengan Perusahaan PT. Jaya Mandiri Sukses dan baru pada tahun 2006 setelah berdirinya Koperasi Sawit Agung Baya saksi bergabung dengan koperasiAgung Baya;

-

Bahwa selama kepengurusan koperasi Agung Baya dibawah H. Bahri saksi belum pernah menerima SHU dari koperasi, yang menerima anaknya, karena dasarnya adalah kartu Keluarga ( K K );

-

Bahwa pemilik lahan inti plasma sekarang banyak yang belum menerima SHU, makanya mengadakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa supaya SHU nya dapat segera keluar dengan lancar;

-

Yang menginspirasi diadakannya Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa pada tanggal 26 April 2015 adalah pemilik lahan inti plasma yang merasa dirugikan dan saksi adalah salah satu panitianya ;

-

Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa diikuti oleh lebih dari 370 orang yang sebagian besar warga penduduk Desa Perian Pemilik lahan inti plasma, ada juga yang dari luar Perian yang memiliki lahan dari membeli;

-

Setelah ada permasalahan pengesahan kepengurusan koperasi hasil Rapat Anggota tahunan Luar Biasa telah dilakukan beberapa kali mengadakan rapat untuk membahas penyelesaiannya tetapi tidak ada kesimpulan;

-

Bahwa saksi mengetahui H. Bahri pernah berkirim surat kepada Bupati dan Dinas untuk penundaan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan dengan alasaa akan menyelesaikan dulu virifikasi dan identifikasi dantelahada persetujuan


dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara; -

Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembentukan kepanitiaan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Agung Baya; MASRAN Tempat dan tanggal lahir Perian 27 Oktober 1962, Jenis kelamin laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Agamaa Islam, Status Kawin Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Bukit Raya Km. 14 RT/RW. 003, Des/Kel. Loa Ipuh Darat , Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokonya sebagai berikut -

Bahwa saksi adalah Anggota Koperasi Sawit Agungbaya sejak tahun 2006 dan mempunyai kartu anggota koperasi;

-

Bahwa semua anggota koperasi yang mempunyai lahan inti plasma sejak kepengurusan koperasi yang pertama dikasih kartu anggota koperasi;

-

Bahwa kewajiban semua anggota koperasi adalah mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib , ada juga anggota koperasi yang simpanan pokok dan simpanan wajibnya dipotong melalui SHU nya;

-

Bahwa pada waktu kepengurusan koperasi dipimpin oleh H. Bahri tidak ada iuran apa-apa baik itu simpanan pokok maupun simpanan wajib;

-

Bahwa saksi menerima SHU terakhir pada tahun 2013, pada tahun 2014 sampai sekarang belum pernah menerima SHU lagi ;

-

Bahwa sekitar bulan Maret 2013 saksi bersama Masrani dan Aspiransyah pernah berembuk untuk memperbaiki koperasi dirumah Masrani, dan hasilnya menunjuk saksi sebagai Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan Luar biasa;


-

Bahwa pada waktu berembuk pengurus koperasi baik ketua, Sekretaris, Bendahara

maupun

Pengawas

tidak

ada

yang

diundang,

walaupun

merekamasih aktif sebagai pengurus koperasi; -

Bahwa saksi mengetahui ada surat persetujuan dari Dinas untuk penundaan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang diterima sebelum Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dilaksanakan;

-

Bahwa alasan penundaan Rapat Anggota Tahunan menunggu hasil verifikasi dan identifikasi lahan selesai;

-

Bahwa pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa peserta langsung memilih Ketua, tidak menunjukkan kartu anggota maupun tanda tangan terlebih dahulu untuk ketertiban administrasi;

-

Bahwa semua pengurus koperasi semuanya juga diundang untuk mengikuti Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, tetapi tidak ada yang datang, baik Ketua, Sekretaris, Bendahara maupun Pengawas tidak ada yang datang;

-

Bahwa pengajuan permohonan Pengesahan kepengurusan koperasi hasil Rapat Anggota Taahunan Luar Biasa diajukan sebanyak tiga kali ke Dinas, tetapi ditolak dengan alasan tidak mencapai forum pemilihannya;

-

Bahwa selama saksi menjadi anggota koperasi Rapat Anggota tahunan jarang dilaksanakan ( hanya satu kali dilaksanakan ) dan selama kepemimpinan H. Bahri belum pernah dilaksanakan RAT; H. R A M L I Tempat dan tanggal lahir Muara Leka 05 Nopember 1966, Jenis kelamin

laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agamaa Islam, Status Kawin Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Perian RT/RW. 005, Des/Kel. Perian , Kecamatan Muara Muntai , Kabupaten Kutai Kartanegara; yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokonya sebagai berikut Halaman 35 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

-

Tujuan untuk verifikasi lahan adalah untuk memberikan kepastian terkait dengan pembagian SHU Koperasi ;

-

Verifikasi dan Identifikasi lahan telah distop atau berakhir pada bulan September 2015 yang lalu;

-

Bahwa hasil verifikasi sementara banyak lahan inti plasma yang sudah diperjual belikan kepada pihak luar penduduk Desa Perian yang membelinya;

-

Bahwa dari hasil verifikasi lahan telah disampaikan kepada ketua koperasi Sawit Agung Baya yaitu Bapak H. Bahri;

-

Bahwa saksi adalah salah satu tim anggota verifikasi yang ditunjuk olehetua Koperasi Agung baya;

-

Bahwa saksi bergabung menjadi anggota tim verifikasi lahan inti plasma selama 3 ( tiga ) bulan dari bulan juni 2015 sampai dengan bulan september 2015; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat terssebut,

pada persidangan tanggal 09 Nopember 2015 Termohon telah mengajukan

4

( empat) orang saksi yaitu: HAIRINOOR Tempat dan tanggal lahir Kota Bangun 04 Nopember 1971, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agamaa Islam, Status Kawin Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl.Ruhui Rahayu RT/RW. 005, Des/Kel. Muara Muntai Ulu, Kecamatan Muara Muntai , Kabupaten Kutai Kartanegara; yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokonya sebagai berikut: -

Bahwa saksi bekerja di kantor kecamatan Muara Muntai di bagian Staf Kasi Pemerintahan sejak tahun 2009;

-

Bahwa Koperasi Sawit Agung Baya adalah termasuk dalam lingkup Wilayah kecamatan Muara Muntai;


-

Bahwa saksi tahu adanya permasalahan di Koperasi Sawit Agung Baya, yaitu adanya penggelembungan kepemilikan lahan karena adanya pelaporan;

-

Bahwa setiap anggota koperasi memiliki lahan yang luasnya bervariasi satu dengan yang lainnya tidak sama, tetapi yang punya lahan belum tentu anggota koperasi;

-

Bahwa

saksi

adalah

Ketua tim

Verifikasi lahan yang bertugas untuk

mengumpulkan data yang dimiliki anggota koperasi dan data kepemilikan lahan; -

Bahwa data awal perkebunan adalah yang ditanami kelapa sawit adalah 8.432 Ha dan luas lahan sekarang diklaim seluas 21.000 Ha;

-

Bahwa temuan dari hasil verifikasi sementara sangat beragam,ada lahan yang tumpang tindih pemiliknya, ada yang jual beli lahan yang surat-suratnya palsu, ada juga pengakuan kepemilikan yang tidak jels;

-

Bahwa data awal seluas 8.432 Ha itu berdasarkan SK Bupati tentang penetaapan petani plasma bekerjasama antara koperasi sawit Agung Bayadengan PT. Jaya Mandiri Sukses;

-

Bahwa lahan seluas 8.432 Ha itu tidak semuanya dimiliki oleh warga penduduk Desa Perian, tetapi ada juga pemilliknya diluar warga Desa Perian;

-

Bahwa tujuan verifikasiitu sendiri untuk mengakuratkan keanggotaan koperasi Sawit Agung Baya;

-

Bahwa yang terindikasi surat surat itu palsu sekitar 10.000 surat kepemilikan lahan dan yang terindikasi benar sebanyak 183 surat;

-

Bahwa untuk mengetahui surat itu palsu atau asli saksi bekerjasama dengan pejabat kepala desa setempat, yaitu dengan cara yang asli diakui oleh pejabat setempat, baik itu melalui stempel yang telah diberi kode khusus ataupun melalui tanda tangan kepala desa yang tidak diakui oleh kepala desa ;


-

Bahwa banyak juga yang mengaku anggota kopersi tetapi tidak mempunyai kartu anggota, terutama anggota yang dari luar Desa Perian pada umumnya tidak memiliki daftar nomor urut anggota koperasi;

-

Bahwa yang meminta verifikasi dan identifikasi adalah pengurus koperasi yang dipimpin oleh H. Bahri melalui suratnya kepada kepala Desa, kemudian keepala desa meenindak lanjuti ke Camat;

-

Bahwa sampaisaat ini jumlah pemilik lahan belum dapat dipastikan, karena verifikasinya belum selesai;

-

Bahwa saat ini Koperasi Sawit Agung Baya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya tekanan-tekanan dari pemilik lahan; ABDUL WAHID Tempat dan tanggal lahir Liang 01 Januari 1970, Jenis kelamin laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Agamaa Islam, Status Kawin Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Danau Mufiung No. 50

RT/RW. 021, Des/Kel. Melayu ,

Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokonya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan kenal dengan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

-

Bahwa saksi adalah Wirawsasta dibidang suplayer koperasi di Kutai Kartanegara, dan pada tahun 2010 masuk keanggotaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kutai Kartanegara dan saat ini menjabat Ketua Dekopin Kabupaten Kutai Kartanegara

-

Bahwa koperasi yang ada diwilayah Kutai Kartanegara lebih dari 400 koperasi;

-

Bahwa di Dekopin tidak mengenal kategori jenis koperasi yang ada jenis usahanya bermacam-macam; Halaman 38 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

-

Bahwa pemilik lahan belum tentu anggota koperasi, kalau anggota koperasi harus mempunyai buku daftar urut nomor anggota koperasi, sedangkan pemilik lahan belum tentu mempunyai buku daftar anggota;

-

Bahwa semua anggota koperasi sesuai dengan ketentuan adalah orang yang terdaftar sebagaianggota, pemilik lahan tidak otomatis anggota koperasi tetapi harus mendaftar dan memenuhi persyaratannya;

-

Bahwa minimal dalam waktu satu tahun sekali setiap koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;

-

Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang mempunyai hak suara adalah orang yang terdaftar dalam buku keanggotaan koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi;

-

Bahwa yang berhak mensahkan kepengurusan koperasi adalah Rapat Anggota Tahunan Koperasi itu sendiri, sedangkan Dinas Koperasi Kabupaten Kartanagara

hanya berwenang mendaftar saja setelah diberitahukan hasil

perubahan kepengurusan yang terpilih; -

Bahwa

fungsi

Dekopin adalah mitra pembinaan terhadap keseluruhan

koperasi yang ada diwilayah tersebut bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; -

Bahwa apabila koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, maka Dekopin bersama Dinas menegur agar segera melakksanakan Rapat anggota tahunan;

-

Apabila koperasi tidak menghiraukan teguran tersebut dalam beberapa tahun tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, maka koperasi dapat dibekukan oleh pemerintah;

-

Bahwa Dinas pernah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dekopin, Kepala Dinas, Perkebunan, dan camat menyinggung masalah Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang dilaksanakan oleh pemilik lahan koperasi Agung baya; Halaman 39 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

-

Bahwa dalam rapat tersebut disimpulkan bahwaa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang dilaksanakan oleh pemilik lahan tidak sah , karena tidaksesuai dengan prosedur;

-

Bahwa yang berwenang menyelenggarakan RAT adalah pengurus, kalau pengurus tidak bisa melaksanakan RAT harus memberitahukan kepada seluruh anggotanya, kalau tidak bisa minimal 1/5 dari anggota koperasi meminta untuk dilaksanakan RAT dan dihadiri oleh 50 % lebih satu anggota koperasi;

-

Bahwa

apabila terjadi jual beli lahan keanggotaan koperasi masih tetap,

kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri; -

Bahwa pengurus koperasi Agung baya belum pernah berkoordinasi dengan Dekopin untuk membaahas permasalahan yang sedang dihadapi koperasi; H. B A H R I Tempat dan tanggal lahir Perian 05 April 1953, Jenis kelamin laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Agamaa Islam, Status Kawin Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Perian RT/RW. 005, Des/Kel. Perian , Kecamatan Muara Muntai , Kabupaten Kutai Kartanegara; yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokonya sebagai berikut: -

Bahwa saksi adalah tinggal di Desa Perian, dan menjadi anggota koperasi Agung baya sejal tahun 2006;

-

Bahwa sejak tanggal 9 Maret 2014 saksi dikukuhkan sebagai Ketua koperasi menggantikan Rahmad yang telah mengundurkan diri oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara;

-

Bahwa sesuai dengan SK Bupati jumlah anggota koperasi Agung Baya adalah 2341 orang;

-

Bahwa setelah dikukuhkan menjadi Ketua koperasi saksi melakukan verifikasi lahan dan identifikasi keanggotaan koperasi; Halaman 40 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

-

Bahwa yang termasuk dalam Skitu adalah data pemilik lahan, bukan anggota koperasi;

-

Bahwa sejak dikukuhkan sebagai ketua koperasi pengurus belum mempunyai data keanggotaan koperasi, karena dalam serah terima tidak ada data pembukuan keanggotaan koperasi;

-

Bahwa pembagian SHU sebelumnya berdasarkan SK Bupati sebanyak 2341 orang, tetapi untuk tahun 2014 hingga saat ini belum bisa dibagikan karena menunggu hasil verifikasi lahan dan identifikasi keanggotaan;

-

Bahwa selama

saksi tersandung masalah hukum dan menjadi tersangka

kegiatan koperasi tetap berjalan seperti biasa, tidakada hambatan; -

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 saksi pernah diundang rapat di Dinas sebagai wakil ketua, bukan Ketua, membahas terkait pengunduran diri Ketua Koperasi Agung Baya;

-

Bahwa

permasalahan

yang ada di koperasi Agung Baya saat ini adalah

permasalahan pembengkaan lahan dan keanggotaan koperasi; SULAIMAN Tempat dan tanggal lahir Riau 12 Maret 1970, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agamaa Islam, Status Kawin Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Perum Graha Dewi Blok AG No. 09 RT. 003, Des/Kel. Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokonya sebagai berikut -

Bahwa saksi kenal dengan pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan kenal dengan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubngan pekerjaan;

-

Bahwa saksi adalah bekerjadi PT. Jaya Mandiri Sukses sejak tahun 2014 sebagai Manager; Halaman 41 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

-

Bahwa semua petani inti plasma di Desa Perian bekerjasama dengan PT. Jaya Mandiri Sukses;

-

Bahwa PT. Jaya Mandiri Sukses selalu berkoordinasi dengan koperasi Agung Baya, terutama mengenai keanggotaan koperasi;

-

Bahwa pada tahun 2008 PT.Jaya Mandiri Sukses pernah meminta daftar buku keanggotaan koperasi, tetapi sampai pergantian kepengurusan belum juga dikasih;

-

Bahwa lahan seluas 8.400 Ha itu luas keseluruhan, yang dikelola masyarakat setempat seluas 20 % dan yang dikelola Perusahaan PT. Jaya Mandiri Sukses sseluas 80 % ;

-

Bahwa lahan

yang dikuasai masyarakat langsung lebih kurang 2.000 Ha,

selebihnya lahan lepas; -

Bahwa sesuai dengan SK Bupati luas lahan 8.400 Ha, tetapi hasil dari verifikasi seluas 21.000 Ha, itu ada beberapa lahan warga masyarakat yang belum terkafer oleh SK tersebut;

-

Bahwa yang diutamakan menjadi anggota koperasi Agung Baya adalah Warga masyarakat penduduk Perian, akan tetapi ada beberapa orang yang menjadi anggota koperasi bukan warga Perian;

-

Bahwa kerja sama antara PT. Jaya Mandiri Sukses dengan Koperasi Agung Baya soal pembayaran SHU kepada masyarakat pemilik lahan dilakukan melalui koperasi Agung Baya sejak tahun 2006 dan dilakukan setelah ada permintaan dari koperasi;

-

Bahwa kerjasama ini masyarakat sebagai pemilik lahan PT. Jaya Mandiri Sukses yang mengerjakan/mengolah; Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Pemohon dan pihak Termohon

telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Nopember 2015;


Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan didalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud, tujuan dan alasan permohonan Pemohon, sanggahan Termohon, serta surat-surat bukti , keterangan saksi maupun kesimpulan para pihak, tidak lagi akan diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah dimuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas; Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sengketa ini adalah ” Pengujian Penerimaan terhadap Permohonan Pemohon kepada Termohon berupa Surat Nomor: 11/Per-MM/BH.Kopsa. AB/V/2015, tertanggal 15 September 2015 perihal Permohonan Pengesahan /Rekomendasi perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit Agung Baya , Periode 2015- 2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015” ; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap Kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintah, Prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

syarat-syarat

formal

Permohonan,

Adapun

yang

dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah halhal berikut: 1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo; 2. Tenggang Waktu pengajuan Permohonan dan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo ;


Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 53 ayat ( 4 ) dan ayat ( 5 ) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa :

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Menimbang, bahwa lebih lanjut pada ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menjelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ; Menimbang,

bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Nomor: 11/Per-

MM/BH.Kopsa.AB/V/2015, tertanggal 15 September 2015 perihal Permohonan Pengesahan /Rekomendasi perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit Agung Baya , Periode 2015- 2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015 kepada Termohon dan telah diterima oleh Termohon sebagaimana tanda terima surat yang diterima oleh Pemohon (vide bukti P.1) ; Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan telah lewat Termohon belum menindaklajuti Permohonan Pemohon ;


”. Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Pengujian Permohonan aquo sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 18 dan Pasal 53 ayat ( 4 ) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ; Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) dan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Menimbang bahwa kemudian lebih lanjut pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)


Menimbang bahwa Surat Nomor: 11/Per-MM/BH.Kopsa. AB/V/2015, tertanggal 15 September 2015, perihal Permohonan Pengesahan /Rekomendasi perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit Agung Baya , Periode 2015- 2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015 dikirim ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tertanggal 15 September 2015 sementara pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 22 Oktober 2015 dimana terungkap fakta bahwa Permohonan Pemohon yang di sampaikan kepada Termohon telah lebih dari 10 (sepuluh ) hari kerja tidak diberi tanggapan ataupun tindak lanjut terhadap permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguji kedudukan hukum ( Legal Standing ) Pemohon terhadap pokok permohonan yang diajukan kepada Termohon yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Termohon agar menerbitkan sebuah Keputusan atau Tindakan yang menunjukkan Pengesahan kepengurusan Koperasi Agung Baya sebagai hasil Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agung Baya tanggal 26 April 2015 (Vide bukti P-1) ; Menimbang bahwa pengujian legal standing Pemohon dalam in casu meliputi dua aspek yakni, kedudukan hukum pemohon sebagai subyek hukum dan kedudukan hukum pemohon terhadap obyek (materiil) yang dimohonkan oleh Pemohon; Menimbang bahwa dari segi subyek hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ketua terpilih dari hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Koperasi Agung Baya yang berdasarkan Anggaran Dasar berhak mewakili Koperasi dalam bidang hukum sehingga memiliki legal standing subyek dalam perkara a quo: Menimbang bahwa mengenai legal standing pemohon terhadap obyek (materiil) yang dimohonkan , maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Halaman 46 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

Menimbang bahwa untuk menguji kedudukan hukum Pemohon terhadap obyek materill permohonan maka Majelis Hakim akan menguji apakah Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk memohon Pengesahan atas Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agung Baya tanggal 26 April 2015 kepada Termohon dalam hal ini pengujian atas kepentingan hukum tersebut berdasarkan asas legalitas yakni apakah kepentingan Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yakni ketentuan hukum tentang perkoperasian di Indonesia. Menimbang bahwa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasioan menerangkan sebagai berikut: -

-

Pasal 12 ayat 2 ; (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah Penjelasan Pasal 12 ayat 2 : Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan Badan Hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha disegala bidang ekonomi Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 10.PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (vide bukti T-21) : -

-

-

Pasal 1 ayat 10: Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi Pasal 1 ayat 11 : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang koperasi di tingkat propinsi/DI, Kabupaten/Kota Lampiran nomor 5 tentang Pelaporan huruf c : 1) Hasil Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang berkaitan dengan perubahan bidang usaha disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan perubahan anggaran dasar oleh pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara. 3) Hasil Rapat anggota Perubahan Halaman 47 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

Anggaran Dasar Koperasi yang menyangku penggabungan dan pembagian koperasi wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan perubahan anggaran dasar oleh pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara. 4) Hasil Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut peleburan wajib diajukan permohonan pengesahan pendirian badan hukum koperasi hasil peleburan kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasioan dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 10.PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi sebagaimana diurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon pada pokoknya memohon Pengesahan/Rekomendasi Perubahan kepengurusan Koperasi Sawit Agung Baya Periode 2015-2018 Hasil RAT-LB Tanggal 26 April 2015 kepada Termohon bukan memohon pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Sawit Agung Baya sementara berdasarkan kedua ketentuan hukum di atas yang dapat dimohonkan Pengesahan kepada pejabat berwenang in casu Termohon hanyalah halhal yang terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar, bukan termasuk hal yang terkait dengan Perubahan Kepengurusan Koperasi sebagaimana dimohonkan Pemohon; Menimbang bahwa secara filosofis tidak diaturnya ketentuan tentang pengesahan kepengurusan koperasi oleh pihak berwenang diterangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasioan menerangkan bahwa “ “Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan Internal Organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi” Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak diharuskannya pengurus Koperasi memohon pengesahan atas perubahan kepengurusan koperasi kepada pejabat berwenang in casu Termohon Halaman 48 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

adalah untuk menjaga independensi dan kemandirian koperasi sehingga konteks Pengesahan oleh Pejabat berwenang hanya menyangkut dalam hal

pengesahan

perubahan Anggaran Dasar; Menimbang bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur keharusan pengesahan kepengurusan Koperasi kepada pejabat berwenang juga diperkuat oleh keterangan saksi Termohon, saudara Abdul Wakhid yang merupakan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan di bawah sumpah di depan sidang terbuka untuk umum bahwa apabila Pengurus Koperasi yang baru tidak disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara maka kepengurusannya tetap sah karena yang berwenang mengesahkan kepengurusan Koperasi adalah Rapat Anggota Tahunan; Menimbang bahwa berdasarkan norma-norma hukum serta fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis maupun filosofis Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum atau kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pengesahan atau Rekomendasi atas Perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit “Agung Baya” periode 2015-2018 kepada Termohon sehingga secara hukum Permohonan Pemohon dalam perkara pengujian a quo dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka hal-hal yang terkait Pokok Permohonan Pemohon berupa kewenangan Termohon, prosedur dan substansi permohonan tidak dipertimbangkan lagi: Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Halaman 49 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

Usaha Negara, kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim

menentukan apa yang harus

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; Mengingat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; MENGADILI 1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pengujian perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 206.000 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, 16 November 2015 oleh Kami IRVAN MAWARDI, SH., MH., Hakim Ketua Majelis serta KUKUH Halaman 50 dari 51 halaman Putusan No.28/P/FP/2015/PTUN SMD.

SANTIADI, SH., MH. dan TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., SH., MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, 18 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim IRVAN MAWARDI., SH., MH. Hakim Ketua Majelis serta KUKUH SANTIADI, SH, MH dan TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., SH., MH. dibantu oleh SUWARNA., SH., MH. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon; Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

KUKUH SANTIADI, S.H., MH.

IRVAN MAWARDI, SH.MH.

ttd TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos,SH, MH

PANITERA PENGGANTI, ttd SUWARNA, SH, MH


Rincian Biaya Perkara Nomor : 28/P/FP/2015/PTUN.SMD 1. Pendaftaran Permohonan

: Rp. 30.000,-

2. Panggilan

: Rp.

3. ATK

: Rp. 100.000,-

4. Sumpah

: Rp.

25.000,-

5. Materai Putusan

: Rp.

6.000,-

6. Redaksi Putusan

: Rp.

5.000,-

40.000,-

-----------------------------------------------------------------Jumlah

: Rp.

206.000,-

Terbilang : ( Dua ratus enam ribu rupiah)


PTUN.SMD. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents