PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 15/G/2016/PTUN.SMD

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -------------------------------------------------------------------------------------PT. BERKAH SAWIT LESTARI, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 84 tanggal 30 September 2010, yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH. Notaris di Samarinda, beralamat di Jalan. Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok F Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh YOSEF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Berkah Sawit Lestari, alamat Jalan. Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok F Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ABD. RAHMAN, S.H. 2. ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H. Kesemuanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan. Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang Blok ii No.04), Kelurahan

Bukit

Pinang,

Kecamatan

Samarinda

Ulu,

Kota

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------PENGGUGAT ; Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

MELAWAN: BUPATI MALINAU, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. YUDI TRIADI, S.H., M.H. (Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Malinau)

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

:

516/Q.4.21/05/2016 tertanggal 18 Mei 2016 ; 2. JEMI, S.H., M.Si. (Jabatan Kabag Hukum Setkab. Malinau) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/80/HK/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 ; 3. SLAMET RIYONO, S.H. (Jabatan Jaksa Pengacara Negara) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/80/HK/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 559/Q.4.21/05/2016 tertanggal 23 Mei 2016 ; Jabatan Jaksa Pengacara Negara ; 4. HERMAN KONDO SIRIWA, S.H., M.H. (Jabatan Jaksa Pengacara Negara) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/80/HK/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 559/Q.4.21/05/2016 tertanggal 23 Mei 2016 ; 5. DIKAN FADHLI NUGRAHA, S.H. (Jabatan Jaksa Pengacara Negara)

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

:

180/80/HK/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 559/Q.4.21/05/2016 tertanggal 23 Mei 2016 ; Kesemuanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Alamat

Jln.Pusat

Pemerintahan Lt.II Kantor Bupati Malinau ; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------TERGUGAT ;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-DIS/2016/PTUN-SMD tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Lolos Dissmissal ;

-

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 15/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 10 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

-

Telah membaca Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 15/G/2016/PTUN.SMD tanggal 10 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2016/PTUN. SMD tanggal 10 Mei 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

-

Telah

membaca

Penetapan

Hakim

Ketua

Majelis

Nomor

:

15/PEN-

HS/2016/PTUN.SMD tanggal 07 Juni 2016 tentang hari Sidang Pertama ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

-

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 02 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 02 Mei 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 15/G/2016/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : Adapun yang menjadi dasar hukum hingga diajukannya gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut : I. OBJEK GUGATAN.


1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari ; 2. Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN 1. Bahwa Keputusan Bupati Nomor : 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari baru diketahui Penggugat pada tanggal 02 Februari 2016 pada saat Tergugat (Bupati Malinau) melalui kuasa hukumnya mengajukan objek

sengketa

sebagai

bukti

tertanda

T-83

dalam

perkara

Nomor

:

25/G/2015/PTUN.SMD dan salinan daftar bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan dari daftar bukti itulah Penggugat mengetahui nomor dan tanggal objek sengketa, akan tetapi sampai sekarang ini objek sengketa tersebut sama sekali belum pernah diterima Penggugat dari Tergugat ; 2. Bahwa dengan demikian pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima ; III. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN 1. Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari sangat merugikan Penggugat karena sebagai pengusaha Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan Penggugat telah melakukan kegiatan dilokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya pengurusan izin lokasi, biaya pengukuran lahan, biaya mobilisasi alat berat masuk lokasi, biaya pematangan lahan Land Kliring, biaya pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet dan biaya penanaman kelapa sawit dan karet serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya ; 2. Bahwa hal ini jelas merupakan ketidakadilan bagi Penggugat sebab selain Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan Penggugat telah melakukan kegiatan dilokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya pengurusan izin lokasi, biaya pengukuran lahan, biaya mobilisasi alat berat masuk lokasi, biaya pematangan lahan Land Kliring, biaya pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet dan biaya penanaman kelapa sawit dan karet serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya ; 3. Bahwa sekarang bibit kelapa sawit dan bibit karet yang telah tersedia semakin besar ditempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebahagian bibit kelapa sawit dan bibit karet yang telah ditanam dikebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan dengan adanya Keputusan Tergugat (Bupati Malinau) yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo yang akan semakin menambah kerugian bagi Penggugat ;


4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2004, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; IV. DASAR-DASAR GUGATAN 1. Bahwa Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) adalah pemegang izin usaha perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari dan (PT. Berkah Sawit Lestari) selaku pemegang izin usaha telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya ; 2. Bahwa Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) selaku pemegang izin usaha, telah melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu penyediaan bibit kelapa sawit dan sekarang bibit kelapa sawit yang telah tersedia semakin besar ditempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebagian bibit kelapa sawit yang telah ditanam di kebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari ; 3. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari jelas sangat merugikan Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) ; 4. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dapat dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi PT. Berkah Sawit Lestari; 5. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo jelas telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama asas kepastian hukum dan juga asas kecermatan, sebab dalam penerbitan objek sengketa tersebut Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam lebih dahulu dan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan bahwa PT. Berkah Sawit Lestari selaku pemegang izin usaha telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannnya dan telah melakukan kegiatan di lokasi kebun dan Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya ;6. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malinau 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya


pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicabut izin usahanya” ; 7. Bahwa PT. Berkah Sawit Lestari selaku pemegang izin usaha perkebunan dalam menjalankan usahanya telah menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan ; Bahwa rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantau lingkungan (RPL) kegiatan perkebunan kelapa saswit PT. Berkah Sawit Lestari di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur telah disetujui komisi penilai AMDAL daerah dan PT. Berkah Sawit Lestari telah disetujui komisi penilai AMDAL Daerah dan PT. Berkah Sawit Lestari telah mendapatkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.769/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur ; 8. Bahwa penerbitan penerbitan Keputusan Bupati Malinau 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang berbunyi sebagai berikut : (1). “Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,c,e,f,g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan” ; Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

(2). “Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut hak guna usaha-nya” ; 9. Bahwa PT. Berkah Sawit Lestari selaku pemegang izin usaha perkebunan telah memiliki IUP-B atau IUP-P dan dalam menjalankan usahanya telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,c,e,f,g dan/atau h , Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan PT. Berkah Sawit Lestari tidak pernah melanggar ketentuan tersebut yaitu ; b. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP ; c. Memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran ; e. Memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuh (OPT) ; f. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat ; h. Melaporkan

perkembangan

usaha

perkebunan

kepada

gubernur

atau

bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali ; 10. Bahwa kalaupun seandainya PT. Berkah Sawit Lestari melanggar ketentuan Pasal 38 ayat

(1)

dan

ayat

(2)

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

:

:

26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, maka Tergugat (Bupati Malinau) harus terlebih dahulu memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada PT. Berkah Sawit Lestari sebelum Tergugat (Bupati Malinau)

sebelum

menerbitkan

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor


:

525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari, agar supaya PT. Berkah Sawit Lestari dapat segera memperbaiki apa kesalahan dan apa pelanggarannya ; 11. Bahwa PT. Berkah Sawit Lestari selama ini sama sekali tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun dari Tergugat (Bupati Malinau) baik dari peringatan pertama, peringatan kedua sampai dengan peringatan ketiga sehingga PT. Berkah Sawit Lestari tidak mengetahui apa kesalahan dan apa pelanggarannya, yang menjadi dasar hukum Tergugat (Bupati Malinau) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari; 12. Bahwa oleh karena itu Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah batal dan tidak sah maka beralasan menurut hukum jika Tergugat (Bupati Malinau) diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut ; 13. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan bagi PT. Berkah Sawit Lestari untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat serta mewajibkan Tergugat (Bupati Malinau) untuk mencabut objek sengketa yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari ; 14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan mengingat adanya kepentingan Penggugat (PT. Berkah sawit Lestari) yang sangat mendesak yaitu apabila Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak segera ditunda pelaksanaannya akan berakibat sebagai berikut ; - Bahwa Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) tidak dapat melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun ; - Bibit kelapa sawit yang sudah tersedia akan semakin besar ditempat pembibitan dan pada akhirnya tidak dapat ditanam ; - Kelapa sawit yang telah ditanam dikebun tidak dapat dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang pada akhirnya akan mati ; - Bahwa akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan ; Dan hal tersebut diatas akan semakin menambah kerugian yang sangat besar bagi Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) ; 15. Bahwa selain kepentingan sebagaimana dimaksud tersebut diatas ada pula kepentingan dan keadaan yang sangat mendesak sangat penting diperhatikan yaitu demi kelangsungan perusahaan dan nasib karyawan beserta anggota keluarganya yang menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) ; 16. Bahwa oleh karena itu (PT. Berkah Sawit Lestari) memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan dan menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ; 17. Bahwa kalaupun penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari sama sekali tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan tidak akan merugikan kepentingan umum ; 18. Bahwa oleh karena itu Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan jadwal persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan ; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut ; DALAM PENUNDAAN : 1. Menyatakan menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati


Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari; 3. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Malinau) untuk mencabut Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Juni 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : A. DALAM ESKEPSI a. Kedudukan Penggugat. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN ; Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan dirugikan oleh Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari namun sesungguhnya jika ditelaah lebih lanjut justru Tergugat (bahkan dalam hal ini masyarakat disekitar lahan

ijin

usaha

perkebunan

Penggugat)

yang

lebih

dirugikan

atas

sikap/perbuatan Penggugat ;


Bahwa dalam gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor :15/G/2016/PTUNSMD perkara a quo, Penggugat beralamat di Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, hal mana Tergugat tidak mengenal alamat tersebut dalam pemberian izin usaha perkebunan kepada perusahaan manapun ; Bahwa Tergugat tidak mengetahui dengan pasti dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak manapun apakah perusahaan atas nama PT. Berkah Sawit Lestari dengan alamat Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur yang secara tiba-tiba beralamat di Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Jika benar bahwa perusahaan yang sama, maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat tidak pernah memberikan izin usaha perkebunan kepada perusahaan manapun dengan alamat tersebut diatas, bahkan jikapun tiba-tiba alamat Penggugat berubah maka patut diduga perpindahan tersebut dilakukan secara illegal atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya ; b. Kewenangan Mengadili Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN ; Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;


Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 1 tenggang waktu pengajuan gugatan pada pokoknya menyatakan sampai sekarang ini objek sengketa sama sekali belum pernah diterima oleh Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai fase “diterima” belum dapat dipergunakan sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan ; Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ; Bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengumuman adalah : (1). Proses, cara, perbuatan mengumumkan : Sudah disepakati bahwa pengumuman itu adalah disampaikan sendiri oleh ketua ; (2). Yang diumumkan, pemberitahuan, pemakluman : pengumuman itu ditempelkan di papan yang dapat dilihat orang ; Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari bukanlah objek keputusan pejabat TUN yang harus diumumkan dan bahkan dalam surat keputusan itu sendiri tidak ada satupun dictum yang menyatakan surat keputusan a quo harus atau akan diumumkan. Dengan demikian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai frase “diumumkan” juga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan ; Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 secara limitative membatasi

waktu

mengajukan

gugatan

sejak

hari

diterimanya

atau

diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN. Oleh karena itu dengan Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

tidak diterimanya dan/atau tidak diumumkannya surat keputusan a quo maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini; c. Gugatan telah kadaluwarsa (verjaring) Bahwa Tergugat tetap berpendirian pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, namun demikian seandainya Majelis Hakim berpendapat lain dan memandang pengetahuan Penggugat dan/atau kuasanya mengenai pencabutan izin usaha perkebunan tetap dianggap telah “diterima” oleh Penggugat atau tetap dianggap telah “diumumkan” oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan tanggal 02 Mei 2016 telah melebihi batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ; Bahwa benar pada persidangan perkara TUN Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD tanggal 02 Februari 2016 kuasa Tergugat atas perintah lisan dari Ketua Majelis Hakim telah menyerahkan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari, namun jauh sebelumnya pada persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Nopember 2015 yang juga dihadiri oleh kuasa Penggugat, saat itu kuasa Tergugat atas perintah lisan Ketua Majelis Hakim juga telah menyerahkan kronologis singkat yang diantaranya mengenai penerbitan izin lokasi perkebunan atas nama Penggugat sampai dengan pencabutan ijin Penggugat, oleh karena itu pada persidangan tersebut kuasa Penggugat telah mengetahui atau setidak-tidaknya telah mendengar dari proses Tanya jawab antara Majelis Hakim dengan kuasa Tergugat mengenai pencabutan ijin perkebunan Penggugat ;


Dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seharusnya tidak dihitung mulai tanggal 02 Februari 2016, tetapi dihitung sejak tanggal 24 Nopember 2015, sehingga gugatan dari Penggugat seharusnya telah diajukan ke Pengadilan paling lambat tanggal 22 Februari 2016, oleh karena itu gugatan dari Penggugat baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 02 Mei 2016 telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang atau kadaluwarsa, oleh karena itu gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; II. DALAM POKOK PERKARA. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ; 1. Bahwa dalam gugatan halaman 6 angka 5 Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan karena : - Tergugat sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek gugatan a quo ; - Tergugat sama sekali tidak memperhatikan bahwa PT. Berkah Sawit Lestari selaku pemegang izin usaha telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya dan telah melakukan kegiatan di lokasi kebun ; - Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya ;


2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban yang pokoknya

objek

sengketa

tidak

bertentangan

dengan

Asas-Asas

Umum

Pemerintahan Yang Baik, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa Bupati Malinau pada tanggal 04 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian ijin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda ; - Bahwa 503/K.09/2011 amar Kedua pada pokoknya sebagai berikut : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud amar Pertama keputusan ini untuk mentaati ketentuan sebagai berikut : 1. Menyelesaikan hak atas tanahnya dan sosialisasi kepada masyarakat paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun dan melaksanakan pembangunan paling lambat pada tahun kedua terhitung sejak keputusan ini diterbitkan ; 2. Melaksanakan pembangunan usaha industri perkebunan kelapa sawit setelah pelaksanaan penanaman mencapai 50 % dari kapasitas pabrik ; 3. Mengelola usaha budidaya tanaman dan industri secara professional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna ; 4. Mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan ; 5. Melaksanakan AMDAL dan RK/RPL sesuai peraturan perundang-undangan ; 6. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam bentuk inti dan plasma ; 7. Membuka lahan tanpa membakar ; 8. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industri melebihi 30 % dari kapasitas izin ; 9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester ;


- Bahwa sejak memperoleh izin usaha perkebunan Nomor : 503/K.09/2011 tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan saat sekarang ini, Penggugat sama sekali belum pernah melakukan kegiatan apapun pada lahan konsesi izin usaha perkebunan seluas ±18.600 hektar di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. Hal tersebut juga secara tegas diakui oleh kuasa Penggugat (Bpk. Abd. Rahman, SH yang juga bertindak selaku kuasa hukum PT. Berkah Sawit Lestari dalam perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD) pada saat pelaksanaan persidangan Pemeriksaan Setempat di depan Kantor Kepala Desa Setulang tanggal 19 Februari 2016 ; - Bahwa sampai dengan saat ini tidak satupun dari 9 (sembilan) poin kewajiban Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malinau 503/K.09/2011 tanggal 04 Januari 2011 yang dilaksanakan oleh Penggugat, dengan demikian secara terang dan nyata diperoleh fakta-fakta bahwa Penggugat ternyata tidak melakukan kegiatan usaha perkebunannya dengan baik. Oleh karena itu cukup beralasan jika Tergugat mencabut izin usaha perkebunan sebagaimana amar keempat surat keputusan tersebut, bahkan meskipun izin usaha perkebunan tersebut tidak dicabut oleh Tergugat, berdasarkan amar ketiga Surat Keputusan Nomor : 503/K.09/2011 dengan serta merta surat keputusan tersebut juga tidak berlaku lagi oleh karena Penggugat tidak melakukan kegiatan usaha perkebunan dengan baik ; - Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat juga secara tegas membantah pernyataan Penggugat seolah-olah Tergugat tidak pernah memberikan peringatan terhadap PT. Berkah Sawit Lestari ; - Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari, Tergugat telah terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.649/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang pemberian ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit seluas ± 18.600 Ha di Kabupaten Malinau kepada PT. Berkah Sawit Lestari, hal mana pemberian izin lokasi dimaksud untuk memperoleh hak atas tanah serta


menyelesaikan pembebasan tanah, beserta tanam tumbuh dan benda-benda yang diatasnya terlebih dahulu lewat acara pembebasan tanah, namun demikian terhadap izin lokasi tersebut Penggugat sama sekali tidak melakukan aktifitas apapun, padahal perolehan hak atas tanah merupakan dasar bagi suatu perusahaan untuk melakukan usaha perkebunan karena logikanya bagaimana perusahaan akan melakukan aktifitas perkebunan jika sama sekali tidak memperoleh/menyelesaikan hak atas tanah ; - Dengan tidak adanya aktifitas apapun oleh Penggugat sejak penerbitan izin usaha perkebunan Nomor : 503/K.09/2011 tanggal 04 Januari 2011 Tergugat melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau selama tahun 2012 telah menerbitkan 3 (tiga) kali peringatan kepada PT. Berkah Sawit Lestari karena PT. Berkah Sawit Lestari tidak pernah melakukan aktifitas apapun terhadap izin-izin yang telah diterbitkan oleh Tergugat ; - Surat peringatan tersebut dikirim melalui kantor pos kepada Direktur PT. Berkah Sawit Lestari berdasarkan alamat pada Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02 Nopember 2010 yaitu Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda melalui kantor pos tetapi ternyata surat-surat tersebut dikembalikan dengan alasan penerima tidak dikenal dan alamat tidak lengkap ; - Bahwa dalam persidangan perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD peringatan tersebut juga telah Tergugat masukkan sebagai bukti surat hal mana bukti surat peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat dalam persidangan dikuatkan dengan keterangan saksi ISKANDAR petugas kantor pos besar Samarinda yang sejak tahun 2007 bertugas mengantarkan surat didaerah Jl. Cipto Mangunkusumo dari Kelurahan Keledang sampai dengan Kelurahan Harapan Baru-Samarinda ; - Bahwa setelah memberikan peringatan-peringatan kepada Penggugat tersebut, Tergugat tidak langsung melakukan pencabutan terhadap izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat tetapi Tergugat masih berharap keseriusan dan niat baik dari Penggugat untuk melaksanakan perkebunan yang baik di Kabupaten Malinau ; Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

- Bawa

selanjutnya

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

:

19/Permentan/OT.140/2/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mewajibkan perusahaan perekebunan kelapa sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO sesuai dengan kelas kebunnya ; - Dalam rangka penentuan kelas kebun tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan,

Tergugat

menerbitkan

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor

525/05/K.232/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang pembentukan tim pelaksana penilaian usaha perkebunan tahun 2012. Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana penilaian usaha perkebunan tahun 2012 mendatangi langsung alamat PT. Bina Sawit Alam Makmur Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda yang ternyata hanya berupa tempat biliard, gudang tempat parkir alat berat tua dan rusak serta tempat ready mix, sehingga tim pelaksana penilaian usaha perkebunan tahun 2012 memberikan nilai E kategori kurang sekali, berdasarkan penilaian dari tim pelaksana penilaian usaha perkebunan tahun 2012 Bupati Malinau menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525/K.387/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang penetapan kelas kebun berdasarkan hasil penilaian usaha perkebunan di Kabupaten Malinau tahun 2012 terhadap beberapa perusahaan perkebunan termasuk terhadap PT. Berkah Sawit Lestari, hal mana dari penilaian tersebut PT. Berkah Sawit Lestari memperoleh nilai E kategori kurang sekali, yang selanjutnya sertifikat penilaian dan keputusan penetapan kelas kebun serta peringatan terhadap PT. Berkah Sawit Lestari telah dikirimkan oleh Tergugat ; - Bahwa Tergugat selaku representasi pimpinan pemerintahan di Kabupaten Malinau tidak ada niat sedikitpun untuk menghalangi atau menghambat perusahaan yang ingin berinvestasi dan turut serta membangun daerah Malinau, tetapi sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan terhadap Penggugat pada tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan sekarang, ternyata Penggugat sama sekali tidak melakukan Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

aktifitas apapun pada lahan konsesinya di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, Penggugat juga tidak melaporkan aktifitas apapun kepada Tergugat, bahkan perpindahan alamat kantor Penggugat dari Jalan. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda yang berubah menjadi Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda juga tidak pernah dilaporkan atau diberitahukan kepada Tergugat maupun pejabat teknis yang menangani perkebunan, yang bahkan Tergugat baru mengetahuinya dalam persidangan perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD, hal tersebut menunjukan ketidakseriusan Penggugat untuk melaksanakan usaha perkebunan di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, dengan demikian pencabutan izin usaha perkebunan Penggugat merupakan tindakan hukum yang sudah selayaknya dilakukan oleh Tergugat ; Dengan uraian penjelasan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa sikap Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa mengenai penundaan pelaksanaan putusan pejabat TUN berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari yang dimintakan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan, dalam hukum acara PTUN dikenal asas praduga rectmatig (Vermoeden Van Rectmatigheid atau Praesumpito Iustae Causa), sehingga gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan dari Badan atau Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN yang digugat, hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;


Berdasarkan uaraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban pokok perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan : MEMUTUS DALAM PENUNDAAN : -

Menolak penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat a quo yang digugat oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

-

Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai suatu gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh hukum acara Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

-

Menyatakan Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juni 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 28 Juni 2016, yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi suratsurat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan asli dan /atau foto Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11 sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------P – 1 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari ; P – 2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Daftar Bukti Tergugat dalam Perkara Nomor : 25/G/PTUN-SMD ; P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pendirian PT. Berkah Sawit Lestari Nomor 84 tanggal 30 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda ; P – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57391.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Berkah Sawit Lestari ; P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02 Nopember 2010 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 18.600 Ha Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Berkah Sawit Lestari ; P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.769/2010 tanggal 15 Desember 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur Oleh PT. Berkah Sawit Lestari ; P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tanggal 04 Januari 2011 Tentang Pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industry pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari ; Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI Kalimantan Timur Nomor : 285/6-64.200/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral Dan Pemetaan Tematik PT. Berkah Sawit Lestari Seluas ± 18.600 Ha Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur Yang Ditujukan Kepada Deputi Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Up. Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah Dan Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Di Jakarta ; P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 4403/16.1-300.16/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal : Permohonan Pengukuran Bidang Tanah PT. Berkah Sawit Lestari Seluas ± 18.600 Ha Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur Yang Ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ; P – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 343/12.1-200.12/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral dan Pemetaan Tematik PT. Berkah Sawit Lestari Seluas ± 18.600 Ha Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur Yang Ditujukan Kepada Direktur PT. Berkah Sawit Lestari ; P – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur PT. Berkah Sawit Lestari Nomor : 189/BSL-SMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan yang ditujukan kepada Bupati Malinau ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 29, sebagai berikut ;-----------------------T – 1 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari ; T – 2 : Foto Kopi Sesuai Foto Kopi Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari ; T – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 522.1/34/Disbun/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 Perihal : Peringatan I yang ditujukan kepada Direktur PT. Berkah Sawit Lestari ; T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/232a/DISBUN/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 Perihal : Surat Peringatan (SP) 2 yang ditujukan kepada Direktur PT. Berkah Sawit Lestari ; T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/343/DISBUN/IX/2012 tanggal 06 September 2012 Perihal : Surat Peringatan (SP) 3 yang ditujukan kepada Direktur PT. Berkah Sawit Lestari ; T – 6 : Foto kopi sesuai foto kopi sampul surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 522.1/34/Disbun/I/2012 yang ditujukan kepada Direktur PT. Berkah Sawit Lestari ; T – 7 : Foto kopi sesuai foto kopi sampul surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/K.387/2012 yang ditujukan kepada Direktur PT. Berkah Sawit Lestari ; T – 8 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan ; T – 9 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan ;


T – 10 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2/SE/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Persyaratan Membangun Kebun Untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) Dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Corporate Social Responbility) Serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan; T – 11 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/8/2006 tanggal 30 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Peredaran Benih Bina ; T – 12 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman, Dan Penggunaan Sarana Proteksi ; T – 13 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD tanggal 12 April 2016 ; T – 14 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525/05/K.232/2012 tanggal 1 Juni 2012 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 ; T – 15 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : 094/420/Disbun/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ; T – 16 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi foto-foto dokumentasi kunjungan tim pelaksana penilaian usaha perkebunan tahun 2012 ke Jalan Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda yang ternyata merupakan tempat billiard ; T – 17 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525/K.387/2012 tanggal 29 Nopember 2012 Tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Malinau Tahun 2012 ; T – 18 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan tanggal 03 Desember 2012 ; Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

T – 19 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 522.1/361/Disbun/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012, Perihal : Surat Peringatan dan Penetapan Kelas Kebun yang ditujukan Kepada Pemegang IUP Kab. Malinau ; T – 20 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi berita Koran Kaltim tanggal 21 Januari 2014 tentang Banyaknya Perusahaan Abal-Abal ; T – 21 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi berita kedinasan tanggal 17 Desember 2013 tentang Disbun Nilai Kinerja Perusahaan Perkebunan ; T – 22 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi berita Malinau tanggal 9 Januari 2013 tentang 9 Perusahaan Perkebunan di Malinau dinilai buruk sekali ; T – 23 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Kronologis singkat ; T – 24 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Lokasi PT. Berkah Sawit Lestari ; T – 25 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 22 Desember 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan ; T – 26 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Bupati Malinau Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 15 Pebruari 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau ; T – 27 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 Tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan ; T – 28 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ; T – 29 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Notulen Rapat Penetapan Kelas Kebun Pada Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Malinau Tahun 2012 ; Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi; Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang dibawah sumpah yaitu;


(1). I S K A N D A R, Tempat/Tanggal Lahir, Muara Ancalong, 05-10-1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Gemilang Blok M No. 66 RT/RW 023/- Kel/Desa Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN ;Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -

Bahwa saksi bekerja dikantor Pos Samarinda tahun 2007 sebelumnya bertugas di bontang tahun 1991 ;

-

Bahwa tugas saksi adalah mengantar surat sampai dengan tahun 2014 ;

-

Bahwa adapun wilayah kerja saksi dalam mengantar surat adalah Samarinda Seberang yaitu di Kelurahan Sungai Keledang, Harapan Baru dan Rapak Dalam dan telah menguasai wilayah kerja tersebut ;

-

Bahwa Jalan Cipto Mangunkusumo sebagian masuk dalam wilayah kerja saksi dalam mengantar surat ;

-

Bahwa saat saksi bertugas tahun 2013 Jalan Cipto Mangunkusumo No.88 masuk dalam wilayah Kelurahan Sungai Keledang ;

-

Bahwa Kelurahan Sengkotek tidak masuk dalam wilayah kerja saksi ;

-

Bahwa saksi pernah mengantarkan surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau ke alamat PT.Berkah Sawit Lestari di Jalan. Cipto Mangunkusumo ;

-

Bahwa yang saksi temukan di Jalan Cipto Mangunkusumo No.88 adalah tempat Bilyard, Depo Air Minum dan Redimix ;

-

Bahwa surat yang saksi antar beralamat di Jalan. Cipto Mangunkusumo No.88 bukan di Kelurahan Sengkotek Jalan. Cipto Mangunkusumo No.88 ;

-

Bahwa setelah saksi tidak menemukan alamat sipenerima surat dalam hal ini PT.Berkah Sawit Lestari surat tersebut saksi kembalikan ke kantor ditahan dulu siapa tahu sipenerima surat menanyakan namun setelah ditunggu tidak ada juga yang menanyakan ; Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

-

Bahwa saksi dua kali mengantar surat dari Dinas Perkebunan Malinau ke alamat PT.Berkah Sawit Lestari Jalan. Cipto Mangunkusumo No 88 ;

-

Bahwa saksi pernah menemui dan menanyakan kepada orang-orang disekitar alamat yang dimaksud dan surat tersebut saksi perlihatkan dan mereka mengatakan tidak pernah tahu PT. Berkah Sawit Lestari ;

-

Bahwa sepengetahuan saksi hanya satu nama Jalan Cipto Mangunkusumo di Samarinda Seberang ;

(2). FRANSJULI MANUEL, Tempat/Tanggal Lahir, Tarakan, 11-07-1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kuala Lapang RT/RW 006/- Kel/Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;----------------

Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan secara kedinasan ; -

Bahwa saksi bertugas di Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau dari tahun 20032009 dan tahun 2013 pindah ke Dinas Kehutanan ;

-

Bahwa

Jabatan saksi di Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau adalah Kasi

Pengembangan Sumber Daya dan Penilaian Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Kab. Malinau ; -

Bahwa sebelum melakukan pekerjaaannya tim penilaian usaha perkebunan terlebih dahulu dilantik oleh Bupati Malinau ;

-

Bahwa saksi masuk sebagai tim pembentukan pelaksana penilaian usaha perkebunan dan nama saksi ada pada point 7 dari lampiran Surat Keputusan Bupati Malinau ;

-

Bahwa adapun tugas tim pelaksana penilaian usaha perekebunan adalah (1). Melakukan kompilasi data-data perusahaan perkebunan yang akan dinilai, (2). Melakukan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan sesuai Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

dengan standar pedoman penilaian usaha perkebunan yang berlaku (3). Penilaian usaha perkebunan dilakukan terhadap setiap unit usaha perkebunan dalam dua tahap yaitu tahap pembangunan dan tahap operasional, (4). Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait, (5). Memberikan hasil penilaian usaha perkebunan kepada Bupati Malinau untuk ditetapkan kelas kebun, (6). Melakukan pengawasan terhadap saran dan tindak lanjut hasil penetapan kelas kebun yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau ; -

Bahwa ada 9 perusahaan yang dinilai oleh tim pelaksana penilai usaha perkebunan yaitu (1). PT. Agra Waterfoor (2). PT. Agra Beverindo Sawit (3). PT. Agra Cahaya Kemala Sawit (4). PT. Alam Persada Utama Sawit (5). PT. Serimba Raya Makmur (6). PT. Berkah Sawit Lestari (7). PT. Rimba Karya Utama (8). PT. Bina Sawit Alam Makmur (9). PT. Gunung Agung Jati Rimba ;

-

Bahwa aspek penilaian meliputi antara lain tahap pembangunan seperti legalitas, sistem manajemen, penyesuaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun atau unit pengolahan, penerapan AMDAL atau UKL atau UPL, pemberdayaan masyarakat dan interview dengan masyarakat dengan menanyakan aktivitas perusahaan yang telah memiliki izin ;

-

Bahwa setelah melakukan penilaian tim menemukan banyak perusahaan yang tidak jelas alamat dan kedudukannya ada yang beralamat di Aceh, Jakarta dan Samarinda;

-

Bahwa yang ditemukan tim penilai di Samarinda ada 5 (lima) perusahaan berada pada satu alamat yaitu Jalan. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda dan dialamat tersebut ditemukan tempat Bilyard, Depo Air Minum dan gilingan batu ketika di telepon nomornya aktif tapi tidak diangkat ;

-

Bahwa adapun kelima perusahaan yang berada pada satu alamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda adalah (1). PT. Serimba Raya Makmur (2). PT. Berkah Sawit Lestari (3). PT. Rimba Karya Utama (4). PT. Bina Sawit Alam Makmur (5). PT. Gunung Agung Jati Rimba ;

-

Bahwa oleh karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan aktifitas dilahan izinnya dan alamatnya tidak jelas sehingga tim pelaksana penilaian usaha Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

perkebunan tahun 2012 memberikan nilai E kategori kurang sekali ; -

Bahwa hasil penilaian terhadap 9 (sembilan) perusahaan tersebut adalah sejak mendapat izin hingga penilaian dilakukan perusahaan tersebut belum melakukan aktifitas apa-apa kecuali PT. Bina Sawit Alam Makmur yang sempat melakukan aktifitas sehingga diklasifikasikan dengan nilai E dengan skala 0-20 ;

-

Bahwa hasil penilaian tim penilai disampaikan kepada 9 perusahaan melalui surat dan dimuat dikoran untuk ditindak lanjuti ;

-

Bahwa bagi perusahaan yang tidak patuh diberikan surat peringatan SP.1, 2, 3 dan apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas E dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut maka izin usaha perkebunannya dicabut ;

-

Bahwa izin usaha perkebunan PT. Berkah Sawit Lestari berada di Kecamatan Malinau Selatan, Desa Long Loreh dengan luas ± 18.600 Ha ;

-

Bahwa terakhir kali saksi meninjau lokasi PT. Berkah Sawit Lestari pada tahun 2012 dan pada saat ke lokasi saya mendatangi Camat dan Kepala Desa untuk menanyakan aktifitas PT. Berkah Sawit Lestari dan menurut pengakuan Camat dan Kepala Desa tidak pernah ada aktifitas yang dilakukan oleh PT. Berkah Sawit Lestari ;

-

Bahwa Surat Peringatan yang saksi kirimkan kepada PT. Berkah Sawit Lestari beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No.88 sesuai dengan alamat yang tertulis didalam izin usaha perkebunan PT. Berkah Sawit Lestari ;

-

Bahwa surat peringatan diterbitkan setelah meninjau ke lokasi dan melihat langsung apakah ada aktifitas atau tidak ;

-

Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan penilaian dilokasi izin usaha perkebunan PT.Berkah Sawit Lestari adalah semak belukar tidak ada aktifitas apapun ;

(3). HENOK MARKUS, Tempat/Tanggal Lahir, Langap, 05-04-1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dengan Langap


RT/RW 006/000 Kel/Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----------------------Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan secara kedinasan ; -

Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Malinau Selatan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;

-

Bahwa sebelum menjabat sebagai Camat Malinau Selatan saksi bekerja di Kecamatan Malinau Selatan dari tahun 2012 ;

-

Bahwa awalnya Malinau Selatan ada 25 desa namun pada tahun 2012 Kecamatan Malinau Selatan dikembangkan menjadi 3 (tiga) kecamatan ;

-

Bahwa yang saksi ketahui perusahaan yang ada di Malinau Selatan hanya perusahaan Batu bara dan perusahaan kayu sedangkan perusahaan sawit tidak ada ;

-

Bahwa PT.Berkah Sawit Lestari selaku pemegang izin usaha perkebunan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat ;

-

Bahwa saksi tidak tahu ada izin usaha perkebunan yang diberikan kepada Bupati Malinau kepada PT.Berkah Sawit Lestari ;

(4). MIKA JALAI, Tempat/Tanggal Lahir, Apau Ping, 11-05-1968u, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Long Loreh RT/RW 004/- Kel/Desa Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta ;-----------------------------------Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaaan ; -

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Long Loreh dari tahun 2006 sampai dengan sekarang ; Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

-

Bahwa didesa Long Loreh ada perusahaan tambang batu bara dan tidak ada perusahaan kelapa sawit ;

-

Bahwa sebagai Kepala Desa Long Loreh saksi tidak pernah mendengar perusahaan PT. Berkah Sawit Lestari ;

------- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Agustus 2016 ;------------------------------------------------ Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah ”Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26./K.181/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Indrustri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari” (vide bukti P-1=T.1); ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 14 Juni 2016; ---------------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini: -------------------------Dalam Eksepsi : Menimbang bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah: ------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan pada PT. Berkah Sawit Lestari yang berkedudukan di Jalan Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda bukan pada Penggugat yang berkedudukan di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT.012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda; 2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini karena gugatan yang diajukan Penggugat masih premature, dimana perhitungan waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 harus diajukan sejak diterima/diumumkannya Keputusan Tergugat, sehingga dengan tidak diterimanya keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengumumkannya maka gugatan yang diajukan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau masih Premature; 3. Bahwa Penggugat telah dianggap mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 24 November 2015 pada Periksaan Persiapan dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD, dimana Penggugat telah mengetahui atau mendengarkan penjelasan lisan dan tertulis (kronologis singkat) dari Kuasa Tergugat atas Pertanyaan Majelis Hakim mengenai pencabutan izin Perkebunan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa

terhadap

eksepsi-eksepsi

tersebut Penggugat

telah

membantahnya secara tertulis dalam Replik tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya menolak semua eksepsi Tergugat, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menanggapinya secara tertulis dalam Dupliknya tertanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dalam Jawaban semula; Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut terdapat 1 (satu) eksepsi yang berkaitan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam eksepsi ke 2 (dua) dari Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in litis; Menimbang, bahwa menurut dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini karena gugatan yang diajukan Penggugat masih premature, dimana perhitungan waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 harus diajukan sejak diterima/diumumkannya Keputusan Tergugat, sehingga dengan tidak diterimanya keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengumumkannya maka gugatan yang diajukan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau masih Premature; Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut sangat terkait dengan eksepsi mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, namun oleh karena didalamnya memuat juga tentang eksepsi kewenangan mengadili maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in litis; Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili

sengketa ini

atau

tidak, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka (10) UndangUndang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal: 1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara; 2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat); 3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa; Menimbang, bahwa menjadi objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26./K.181/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada


PT. Berkah Sawit Lestari (vide bukti P.1 = T.1); Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa telah memenuhi secara komulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena: -

Objek sengketa a quo berwujud ketetapan tertulis berupa surat keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26./K.181/2013 Tanggal 4 April 2013;

-

Dikeluarkan oleh Bupati Malinau dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

-

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa keputusan pencabutan Izin Usaha Pekebunan Kelapa Sawit berdasarkan ketentuan yang berlaku;

-

Bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya tentang pencabutan Izin Usaha Pekebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari;

-

Bersifat Individual dimana pihak yang dituju dari keputusan tersebut adalah PT. Berkah Sawit Lestari;

-

Bersifat final dimana dalam Bupati Malinau menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;

-

Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah hilangnya segala hak dan kewajiban dari PT. Berkah Sawit Lestari atas Izin Usaha Pekebunan kelapa sawit yang terpadu dengan Industri Pengolahannya; Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa ini telah nyata

PT. Berkah Sawit Lestari sebagai Badan hukum perdata selaku Pihak Penggugat berhadapan dengan Bupati Malinau sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa in casu selaku Pihak Tergugat;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sifat sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persolan hukum yang dipermasalahkan para pihak adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa atau bukan; Menimbang, bahwa dari posita gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2016 pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa karena Penggugat merasa tidak pernah melanggar segala ketentuan yang diwajibkan dalam Pasal 34 huruf (b), (c), (e), (f), (g), dan (h) pada Peraturan Menteri Pertanian, No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, dan dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melanggar prosedur pencabutan perizinan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permasalahan hukum yang dipersoalkan Penggugat adalah terkait dengan proses penerbitan objek sengketa in casu oleh Tergugat, sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.

26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, yang merupakan persoalan penerapan hukum administrasi atau hukum tata usaha negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sifat sengketa dalam Perkara in casu merupakan persoalan hukum dalam ranah hukum Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dari suatu


sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian dapat dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa ini; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini; Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih premature, dimana perhitungan waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus diajukan sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Tergugat, sehingga dengan tidak diterimanya keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengumumkannya maka gugatan yang diajukan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam uraian berikut: Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;Menimbang, bahwa pemaknaan frasa :“sejak diterimanya atau diumumkannya” pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat diartikan secara harfiah saja akan tetapi harus ditinjau dari teori kebenaran dan keadilan,sehingga pemaknaannya harus ditinjau juga dari sejak kapan orang atau badan hukum perdata mengetahui kepentingannya telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;


Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diketahuinya pada tanggal 02 Februari 2016 sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim : Penggugat cukup alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sejak ia mengetahui ada kepentingannya yang dirugikan oleh kepututusan Tergugat, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat masih premature tidak beralasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan karena tidak pernah menerbitkan izin pada Penggugat yang berkedudukan di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT.012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan diatas memberikan pengertian bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;


Menimbang, bahwa Penggugat adalah adalah Badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan akta pendirian No : 84 tanggal 30 September 2010 (vide bukti P.3) dan telah didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No : AHU-57391.AH.01.01.Tahun 2010 (vide bukti P.4); Menimbang, bahwa Penggugat atas nama PT. Berkah Sawit Lestari telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011, tertanggal 04 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahan kepada PT. Berkah Sawit Lestari (vide bukti P.7); Menimbang, bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Indrustri Pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari (vide bukti T.1, P-1); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata (vide bukti P.3 dan P.4) memiliki Kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa in casu (vide bukti T.1,) karena dengan terbitnya objek sengketa in casu hak Penggugat atas Izin Usaha Perkebunan yang diperolehnya (vide bukti P.7) telah hilang atau berakhir, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan karena tidak pernah menerbitkan izin pada Penggugat yang berkedududkan di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28


RT.012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan alamat Penggugat dalam gugatannya dengan alamat Penggugat saat memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Tergugat, tidak serta merta merubah legalitas Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata yang memiliki hak dan kewajibannya berdasarkan akta pendirian No : 84 tanggal 30 September 2010 (vide bukti P.3) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No : AHU57391.AH.01.01.Tahun 2010 (vide bukti P.4); Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu atau tidak, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah dianggap mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 24 November 2015 pada Periksaan Persiapan dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD, dimana Penggugat telah mengetahui atau mendengarkan penjelasan lisan dan tertulis (kronologis singkat) dari Kuasa Tergugat atas Pertanyaan Majelis Hakim mengenai pencabutan izin Perkebunan Penggugat; Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam gugatan dan bantahan atas eksepsi yang termuat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 02 Februari 2016 pada saat Tergugat Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti yang ditandai dengan bukti T-84 berupa objek sengketa a quo pada persidangan dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.SMD; Menimbang, bahwa dalam pesidangan terungkap fakta hukum yang menunjukan bahwa benar objek sengketa in casu tidak pernah diterima Penggugat secara langsung sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa in casu tidak pernah diterima penggugat karena tempat kedudukan Penggugat yang tidak jelas, fakta ini juga diperkuat oleh keterangan saksi atas nama ISKANDAR pegawai kantor Pos Kota samarinda yang menyatakan bahwa :“alamat penggugat yakni PT. Berkah Sawit Lestari di Jalan Cipto Mangkusumo No. 88 Samarinda tidak ditemukan”; Menimbang, bahwa selain dari pada itu terdapat pula fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bersengketa dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD (vide bukti T.13), dimana dalam Pemeriksaan Persiapan tertanggal 24 November 2015 Tergugat telah menyampaikan secara lisan dan tertulis (kronologis singkat) kepada Majelis Hakim mengenai adanya pencabutan izin perkebunan yang diberikan pada Penggugat, namun Penggugat baru mengetahui secara nyata pada persidangan tanggal 2 Februari 2016, pada saat Tergugat mengajukan bukti T.84 dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD; Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian lisan dan kronologis singkat kuasa Penggugat pada Majelis Hakim saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 November 2015 dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD tidak menunjukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui dengan melihat langsung secara nyata bentuk dan isi dari objek sengketa in casu, dimana objek sengketa a quo baru diketahui Penggugat dengan melihat secara nyata bentuk dan isinya pada saat kuasa Tergugat mengajukan bukti T.84 pada persidangan tanggal 2 Februari 2016 dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat dianggap baru mengetahui objek sengketa


pada saat Penggugat melihat langsung secara nyata bentuk dan isinya pada tanggal 2 Februari 2016; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perhitungan tengggang waktu haruslah dihitung sejak Penggugat mengetahui secara nyata objek sengketa a quo pada tanggal 02 Februari 2016; Menimbang, bahwa jika dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa a quo secara nyata pada tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016 saat gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan register perkara nomor : 15/G/2016/PTUN-SMD, maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan telah lewat waktu atau kadaluarsa; Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketanya; -------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap dalam duduk sengketa diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat memohon agar objek sengketa in casu dinyatakan batal atau tidak sah adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa karena Penggugat merasa tidak pernah melanggar segala ketentuan yang diwajibkan dalam Pasal 34 huruf (b), (c), (e), (f), (g), dan (h) pada Peraturan Menteri Pertanian,


No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, dan dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melanggar prosedur pencabutan perizinan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut Tergugat telah menanggapinya sebagaimana termuat dalam surat Jawabannya tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada diktum kedua Surat Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.09/2011, tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahan kepada PT. Berkah Sawit Lestari sehingga diterbitkanlah objek sengketa oleh Tergugat, dan sebelum menerbitkan objek sengketa tersebut Tergugat terlebih dahulu telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan telah memberikan penilaian usaha perkebunan pada perusahaan Penggugat dengan kategori nilai E (kurang sekali); -Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 15 bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 28 bukti surat yang ditandai dengan bukti T.1 sampai dengan bukti T. 28 dan juga mengajukan saksi sebanyak 3 orang; Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pokok sengketa ini, adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah: 1. Bahwa adalah Badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan akta pendirian No : 84 tanggal 30 September 2010 (vide bukti P.3) dan telah didaftarkan berdasarkan Keputusan

Menteri

Hukum

dan

Hak

Asasi

manusia

No

:

AHU-

57391.AH.01.01.Tahun 2010 (vide bukti P.4); 2. Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.09/2011, tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahan kepada PT. Berkah Sawit Lestari (vide bukti P.7); 3. Bahwa Tergugat telah mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari (vide bukti T.1); 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Samarinda dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD (vide bukti T.13); 5. Bahwa menurut keterangan saksi atas nama ISKANDAR yang bekerja sebagai Pegawai Kantor Pos Kota samarinda menyatakan bahwa saksi pernah mengantarkan surat yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat namun alamat penggugat Di Jalan Cipto Mangkusumo No. 88 Samarinda tidak ditemukan; 6. Bahwa menurut keterangan saksi atas nama FRANSJULI MANUEL menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menyampaikan laporan perkembangan usaha perkebunannya dan saksi juga mengetahui bahwa Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali; 7. Bahwa menurut keterangan saksi HENOK MARKUS dan MIKA JALAI menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kecamatan Malinau Selatan dan Desa Long Lereh; 8. Bahwa Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau telah memberikan 3 (tiga) kali peringatan kepada Penggugat, melalui suratnya yaitu : (1). Surat Nomor : 522.1/35/Disbun/I/2012, tanggal 26 Januari 2012 (vide bukti T.3), (2). Surat Nomor : 525/232.6/Disbun/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012 (vide bukti T.4), (3). Surat Nomor : 525/342/Disbun/IX/2012, tanggal 6 September 2012 (vide bukti T.5); 9. Bahwa Tergugat telah membentuk Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 melalui surat Keputusan (vide bukti T.14); 10. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 525/K.387/2012 Tentang Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau Tahun 2012 (vide bukti T.17); Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat Bukti, dan Kesimpulan dari masing-masing pihak, maka yang menjadi inti permasalahan hukum administrasi dalam perkara ini adalah: 1. Apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo? 2. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo secara prosedur dan subtansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya?; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Malinau berupa Surat Keputusan Nomor : 525.26./K.181/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari (vide bukti T.2); Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan wewenang Tergugat sebagai Bupati Malinau dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan yang berbunyi : Ayat (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidayanya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota; Ayat (2) Bupati/walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi; Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Ayat (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang lokasi areal budidayanya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; Menimbang, bahwa selain dari pada itu telah disebutkan juga kewenangan pemberian Izin Usaha Perkebunan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 5 tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan yang berbunyi : “IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Bupati Malinau setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Pengendali Pembangunan Perkebunan Daerah Kabupaten Malinau”; Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Bupati Malinau telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan kepada Penggugat atas areal atau lahan yang berada di wilayah Kabupaten Malinau melalui Surat Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.09/2011, tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahan kepada PT. Berkah Sawit Lestari (vide bukti P.7);Menimbang, bahwa Izin Usaha Perkebunan Penggugat yang diberikan oleh Tergugat (vide bukti P.7) telah dicabut oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.09/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari (vide bukti T.2); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan peraturan perundangan diatas jika dihubungkan dengan Izin Usaha Perkebunan Penggugat (vide bukti P.7) dan objek sengketa a quo (vide bukti T.1), maka Majelis Hakim berpendapat sesuai asas contrarius actus Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena Tergugat adalah Pejabat yang Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan di wilayah Kabupaten Malinau sehingga berwenang juga untuk mencabutnya kembali; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam melaksanakan kewenangan yang ada padanya secara Prosedur dan subtansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?; Menimbang, bahwa prosedur penerbitan keputusan pencabutan IUP telah diatur secara tegas dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan, yang berbunyi : (1)

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, c, e, f, g, dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan;

(2)

Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B, atau IUP-P perusahaan yang bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya; Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan diatas, disebutkan bahwa prosedur peringatan tersebut lahir dikarenakan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan pemegang Izin Usaha Perkebunan atas kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan; Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa adapun kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan adalah: Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP wajib : a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP; b. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengelolaan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku; c. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; d. Membuka lahan tanpa bakar dan memngelola sember daya alam secara lestari; e. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); f. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan-perundang undangan yang berlaku; g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta; h. Melaporkan

perkembangan

usaha

perkebunan

kepada

gubernur

atau

bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas telah dituangkan pula dalam diktum kedua Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.09/2011, tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahan kepada PT. Berkah Sawit Lestari (vide bukti P.7) yang berbunyi: 1. Menyelesaikan hak atas tanahnya dan sosialisasi kepada masyarakat paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun dan melaksanakan pembangunan tanaman paling lambat pada tahun kedua, terhitung sejak keputusan ini diterbitkan;


2. Melaksanakan pembangunan industri perkebunan Kelapa Sawit setelah pelaksanaan penanaman tercapai 50% dari kapasitas pabrik; 3. Mengelola usaha budi daya tanaman dan industri secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna; 4. Mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan; 5. Melaksanakan AMDAL dan RKL/RPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat dalam bentuk inti dan plasma; 7. Membuat perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat tentang lahan garapan masyarakat (plasma) dan masa panen; 8. Membuka lahan tanpa membakar; 9. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industri melebihi 30% dari kapasitas izin; 10. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester; Menimbang, bahwa dari seluruh kewajiban yang tertuang dalam ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan persengketaan antara Penggugat dan Tergugat maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana telah diwajibkan kepadanya?; Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang telah diajukan di persidangan terungkap fakta yang relevan untuk dijadikan pertimbangkan dalam persoalan hukum diatas, adapun fakta tersebut adalah: -

Bahwa menurut keterangan saksi Tergugat atas nama FRANSJULI MANUEL bekerja di Dinas Perkebunan sebagai Kasi Pengembangan Sumber Daya dan Penilaian Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Kab. Malinau (selanjutnya bekerja di Dinas Kehutanan) menyatakan bahwa benar saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menyampaikan laporan perkembangan usaha perkebunannya;

-

Bahwa menurut keterangan saksi Tergugat HENOK MARKUS (Camat Malinau Selatan) dan MIKA JALAI (Kepala Desa Long Loreh) menyatakan bahwa benar


Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kecamatan Malinau Selatan dan Desa Long Lereh; -

Bahwa Tergugat telah membentuk tim penilai dengan tugasnya yaitu: (1). Melakukan kopilsasi data-data perusahaan perkebunan yang akan dinilai, (2). Melakukan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan sesuai dengan standar pedoman penilaian usaha perkebunan yang berlaku (3). Penilaian usaha perkebunan dilakukan terhadap setiap unit usaha perkebunan dalam dua tahap yaitu tahap pembangunan dan tahap operasional, (4). Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait, (5). Memberikan hasil penilaian usaha perkebunan kepada Bupati Malinau untuk ditetapkan kelas kebun, (6). Melakukan pengawasan terhadap saran dan tindak lanjut hasil penetapan kelas kebun yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau (Vide bukti T.14);

-

Bahwa ada 9 perusahaan yang dinilai oleh tim pelaksana penilai usaha perkebunan yaitu (1). PT. Agra Waterfoor (2). PT. Agra Beverindo Sawit (3). PT. Agra Cahaya Kemala Sawit (4). PT. Alam Persada Utama Sawit (5). PT. Serimba Raya Makmur (6). PT. Berkah Sawit Lestari (7). PT. Rimba Karya Utama (8). PT. Bina Sawit Alam Makmur (9). PT. Gunung Agung Jati Rimba, karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan aktifitas dilahan izinnya dan alamatnya tidak jelas sehingga tim pelaksana penilaian usaha perkebunan tahun 2012 memberikan nilai E kategori kurang sekali (Vide bukti T.17); Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap diatas Penggugat tidak

mengajukan bukti atau saksi yang menerangkan sebaliknya; Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta yang terungkap diatas maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat terbukti tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana diwajibkan pada Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan kewajiban yang tertuang dalam diktum kedua Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.09/2011, tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan


Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahan kepada PT. Berkah Sawit Lestari; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan dan diktum kedua Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.09/2011, tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahan kepada PT. Berkah Sawit Lestari (vide bukti P.7); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan prosedur peringatan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan atau tidak?; Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat dalam Persidangan terdapat bukti yang menunjukan adanya surat teguran atau peringatan dari Tergugat melalui jajarannya yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau

yang membidangi

pengawasan terhadap Izin Usaha Perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Malinau;Menimbang, bahwa adapun surat yang dimaksud adalah surat peringatan dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau kepada Penggugat berupa: 1. Surat

Kepala

Dinas

Perkebunan

Kabupaten

Malinau

Nomor

:

Nomor

:

Nomor

:

522.1/34/Disbun/I/2012, tanggal 26 Januari 2012 (vide bukti T.3); 2. Surat

Kepala

Dinas

Perkebunan

Kabupaten

Malinau

525/232.6/Disbun/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012 (vide bukti T.4); 3. Surat

Kepala

Dinas

Perkebunan

Kabupaten

Malinau

525/342/Disbun/IX/2012, tanggal 6 September 2012 (vide bukti T.5);


Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat telah mendalilkan bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa a quo Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dari Tergugat terlebih dahulu; Menimbang, bahwa ke 3 (tiga) surat peringatan tersebut menurut dalil Tergugat telah dikirimkan oleh Kepala Dinas Perkebunan kepada Penggugat melalui Pos, namun alamat yang dituju tidak ditemukan sehingga surat dikembalikan lagi kepada si pengirim, hal ini dibuktikan dengan adanya sampul surat yang ditandai oleh kantor Pos Samarinda dengan keterangan alamat tidak ditemukan (vide bukti T.6), bukti ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi atas nama ISKANDAR sebagai petugas pos samarinda yang menerangkan bahwa “alamat kantor Penggugat di di Jalan Cipto Mangkusumo No. 88 Samarinda tidak ditemukan”; Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya alamat Penggugat oleh petugas Pos yang telah mengakibatkan Penggugat tidak pernah menerima surat dari Tergugat dalam bentuk apapun, maka menurut Majelis Hakim kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan pada Tergugat, karena Penggugatlah yang dituntut untuk menjadi perusahaan yang profesional yang serius dalam mengolah usaha perkebunannya dengan memiliki alamat kantor pusat yang jelas dan harus pula memiliki kantor cabang yang bertempat diwilayah izin Usahanya Perkebunannya dalam hal ini di Kabupaten Malinau sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 5 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan pada Pasal 10 huruf (n) yang berbunyi : “Pernyataan kesediaan mendirikan kantor di Ibukota Kabupaten Malianau diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah”); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan prosedur peringatan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan dan telah cukup menerapkan Asas-Asas Umum


Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kehati-hatian dalam mengambil keputusan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara subtansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau tidak?; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya telah disebutkan bahwa Penggugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan diktum kedua Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.09/2011, tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahan kepada PT. Berkah Sawit Lestari, maka menurut hemat Majelis Hakim Penggugat dianggap tidak serius untuk melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya sehingga secara subtansi tindakan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan objek sengketa dalam sengketa in litis sudah tepat sebagai upaya untuk mengontrol kelestarian hutan yang berdampak pada pembangunan dengan menerapkan Asas Kemanfaatan; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai pokok sengketa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah terbukti dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan subtansi tidak bertentangan dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Kehati-hatian dan Kemanfaatan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat (objek sengketa a quo) sudah sepatutnya pula dinyatakan ditolak; Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peratuan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Penundaan : -

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Dalam Eksepsi : -

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,(Tiga ratus Dua puluh Satu Ribu Rupiah); Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 oleh kami EFFRIANDY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTIN ANDRIANI, SH., dan KUKUH SANTIADI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTIN ANDRIANI, SH.

EFFRIANDY, S.H.

Hakim Anggota II,

KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SURIANSYAH, S.H. Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD

Rincian Biaya Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD 1.

Pendaftaran Gugatan

:

Rp.

30.000,-

2.

ATK

:

Rp.

100.000,-

3.

Panggilan

:

Rp.

160.000,-

4.

Sumpah

:

Rp.

20.000,-

5.

Materai

:

Rp.

6.000,-

6.

Redaksi

:

Rp.

5.000,-

Rp.

321. 000,-

J

jumlah

(Tiga ratus Dua puluh Satu Ribu Rupiah)


PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents