PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 05/G/2016/PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Samarinda

yang

memeriksa,

memutus,

dan

menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara: PT. CITRA PALMA SEJATI,

beralamat di Komplek Perkantoran Duta Merlin Block C No.56-57, Jalan Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130, adalah Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12249.AH.01.01. Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-12278.AH.01.02. Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh GUNAWAN SUMANTRI Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Flamingo VI Blok JC.17/6,RT.001/RW.013, Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, selaku Direktur Utama, sesuai AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT CITRA PALMA SEJATI, tanggal 15 Nopember 2013 Nomor 48. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DR. W. SUWITO, S.H.,M.H.;

Halaman 1 dari 155 Halaman, Putusan No. 05/G/2016/PTUN-SMD

2. SRI NURLIZA, S.H.; 3. DEBBY NATALIA, S.H.; dan 4. KRISTIAN, S.H.,; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum pada FIRMA HUKUM. W. SUWITO, SH & ASSOCIATES beralamat kantor Jalan, Purnama Ruko Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak, Telepon (0561) 737171, Fax (0561) 737222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari (terlampir), dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ; Selanjutnya disebut sebagai ------------PENGGUGAT; MELAWAN: 1. KEPALA

KANTOR

WILAYAH

BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan M. Yamin No.14 Samarinda, Telp

(0541)

741526, Fax. (0541) 733455 ; Dalam hal ini memberika kuasa kepada : 1. H.SUPA’AT, S.H. ; 2. DRA. HJ. MARDIANI. ; 3. SUFIYANTA, S.Sos. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur beralamat Jalan M. Yamin No. 14 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa

: 278/

SK.64/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai----------------TERGUGAT


2. PT. COMEXINDO INTERNATIONAL, beralamat kantor di Midplaza 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 10-11 Jakarta yang diwakili oleh DANIEL FREDERIK POLUAN yang bertindak selaku Direktur PT Comexindo International Nomor: 6 Tanggal 10 Juni

2004 dan Akta Notaris

Martina,SH tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Comexindo International adalah Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C94.HT.03.02-.TH.2003 Tanggal 27 Januari 2003 dan Akta Notaris Martina,

SH Nomor : 17 tanggal 11

Februari 2015 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang

Saham

PT.

Comexindo

International

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C94.HT.03.02-TH 2003 Tanggal 27 Januari 2003; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum; 2. ANTHONY L.P HUTAPEA, S.H., M.H,; 3. NURBAINI JANAH, S.P., S.H.; 4. HENOCK P. SIAHAAN,S.H., M.H; 5. IMAN NUL ISLAM N.,S.H.; 6. FRANK A.R.P. HUTAPEA, S.H., LL.B.; 7. NUR HIDAYAT,S.H.; 8. NOOR AKHMAD RIYADHI, S.H.; 9. ARNOLD, S.H. ; 10. ADITYA SETIAWAN, S.H.;


Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum pada HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A. 12 Jalan Bulevar Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240, berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juni 2016 ; Selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT

II

INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca; -

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/PENDIS/2016/PTUN.SMD tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

-

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Samarinda

Nomor

:

05/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 18 Februari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/PEN.PP/2016/PTUN-SMD. tanggal 22 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;

-

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/Pen-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 24 Maret 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;

-

Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/G/2016/PTUN-SMD tanggal 19 Mei 2016; -

Surat

Penunjukkan

Panitera

Pengganti

dan

Jurusita

Pengganti

Nomor

:

05/PEN/2016/PTUN.SMD tertanggal 18 Februari 2016; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

-

Telah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Para Pihak;

-

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Sengketa ini;


TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Februari 2016 dengan register perkara Nomor : 05/G/2016/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Maret 2016 yang mengemukakan dalildalil sebagai berikut: OBYEK GUGATAN Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF DARI TERGUGAT BERUPA SIKAP DIAM TERGUGAT YANG

TIDAK

MENINDAKLANJUTI

/

TIDAK

MENERBITKAN

RISALAH

PENGOLAHAN DATA (RPD) SESUAI DENGAN PERMOHONAN TINDAK LANJUT PENERBITAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. CITRA PALMA SEJATI NOMOR: 068/CPS/VIII/2015, TANGGAL 5 AGUSTUS 2015. ALASAN DAN DASAR GUGATAN Yang menjadi alasan dan dasar diajukannya gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum

dan

Hak

Asasi

Manusia

Republik

Indonesia

Nomor:

AHU-

12249.AH.01.01.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12278.AH.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jo. AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.CITRA PALMA SEJATI, Tanggal 19 Agustus 2013 Nomor. 32. Jo. AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CITRA PALMA SEJATI, Tanggal 15 November 2013 Nomor 48, sehingga memenuhi syarat sebagai subyek hukum;


2. Bahwa Penggugat telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor. 188.4.45/079/Eko.1-IX/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (UIP) PT. CITRA PALMA SEJATI untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 7.336 HA yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, dengan

Ijin

Lokasi

sesuai

Keputusan

Bupati

Kutai

Timur

Nomor:

525.26/K.494/HK?VII/2011, tanggal 21 Juni 2011, tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. CITRA PALMA SEJATI seluas ± 7.336 HA yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.655/HK/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. CITRA PALMA SEJATI seluas ± 7.336 HA yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Nomor: 660.5/K.95/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam oleh PT. CITRA PALMA SEJATI luas Areal ± 7.336 HA di Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur; 3. Bahwa mengacu kepada Izin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan yang berikan oleh Bupati tersebut, Penggugat telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, pembebasan lahan dari masyarakat, pembersihan lahan, penanaman, dan sudah tanaman menghasilkan (TM); 4. Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha sesuai surat permohonan Hak Guna Usaha PT. Citra Palma Sejati Nomor: 032/cps/x/2012, tanggal 9 Oktober 2012 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui TERGUGAT, yang dalam hal ini selaku Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B) dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) sebagai keputusan akhir berupa Rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta; 5. Bahwa atas Permohonan HGU Penggugat yang diajukan pada tanggal 9 Oktober 2012 tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Surat pemberitahuan Nomor 269/9- 64/III/2013, Halaman 6 dari 155 Halaman, Putusan No. 05/G/2016/PTUN-SMD

Tanggal 11 Maret 2013, yaitu menyetor biaya Pemeriksaan Tanah Panitia B sebesar Rp. 32.177.344,- (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) ke kas negara melalui Bang Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Samarinda, dan mendampingi Petugas Penelitian Lapangan dalam rangka panitia B untuk menunjukan patok-patok tanda batas bidang tanah yang dimohon serta memberikan keterangan dan data yang diperlukan, dan Tergugat telah juga melakukan tahapan penyetoran biaya dan Sejati telah melakukan Pengukuran Batas Keliling (Kadastral) yang hasilnya tercermin dalam Peta Bidang Tanah No. 079-16-09-2012 dengan hasil sebagai berikut : -

Areal untuk inti

: 4.056,32 ha

-

Lahan Redis Masyarakat

:

129,16 ha

-

Enclave Dusun

:

17,57 ha

-

Sempadan Sungai

:

79,14 ha

-

Cadangan Lahan Pertanian

:

389,53 ha

-

Areal Rawa Bakau

:

310,92 ha

Bahwa Tindak lanjut dari kadastral telah dilakukan Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B)

dengan

hasil

berupa

Risalah

Panitia

Pemeriksaan

Tanah

B

No.18/9-

64/RPT.PAN.B/Xll/2013 tertanggal 18 Desember 2013 yang baru Penggugat ketahui pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 10 Maret 2016; 6. Bahwa atas Keputusan Panitia B tersebut, Tergugat tidak menindaklanjuti Hasil Risalah Panitia B dan menerbitkan keputusan berupa Risalah Pengolahan Data, tetapi TERGUGAT dengan sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo yang merugikan Tergugat, yaitu Keputusan Fiktif Negatif Dari Tergugat Berupa Sikap Diam Tergugat Yang Tidak Menindaklanjuti / Tidak Menerbitkan

Risalah

Pengolahan Data (RPD) Sesuai Dengan Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Citra Palma Sejati Nomor: 068/CPS/Vlll/2015, Tanggal 5 Agustus 2015; 7. Bahwa yang menjadi alasan TERGUGAT adalah adanya klaim yang diajukan oleh PT. Comexindo Internasional (PT. CI) melalui surat Nomor: 02/L-Leg/Vll/2012 tanggal 25


Agustus 2012 yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya “segala kegiatan yang akan dilakukan diareal kerjanya harus seijin dari PT. Comexinda Internasional menganggap masih mempunyai Hak Keperdataan atas areal tersebut”, dengan alasan sudah melakukan jual beli dengan ahli waris R.Godang diareal tersebut; 8. Bahwa sedangkan Bupati Kutai Timur melalui surat Nomor: 180/132/hk/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 (Lampiran 3) menerangkan bahwa Obyek tanah yang diklaim PT. Comexindo Internasional seluas 7.300 ha bukanlah merupakan tanah bebas yang dapat diperjualbelikan oleh ahli waris Alm. AR. Gondang, melainkan tanah Negara yang sudah lama digarap dan dikuasai oleh masyarakat setempat, sebagaimana tercermin dalam Berita Acara PEMERIKSAAN LAPANGAN Nomor: 100/80/Pem.Sdr/2012, tanggal 06 Agustus 2012 yang disampaikan kepada Tergugat, selain itu jual beli tanah didaftarkan di Kantor Pertahanan; 9. Bahwa Bupati Kutai Timur melalui surat Nomor: 180/100/HK/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 mempertanyakan perihal tersebut kepala BPN Kutai Timur dan di jelaskan oleh BPN; “bahwa terhadap tanah berkas swapraja, berdasarkan Diktum KEEMPAT huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, HAPUS dan BERALIH kepada Negara “dan” bahwa menurut ketentuan UU Nomor 56 Tahun 1960 “Kepemilikan tanah Pertanian dalam satu keluarga hanya dibenarkan seluas 20 ha saja“, oleh karena statusnya Tanah Negara maka negara melalui Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam hal mengatur peruntukannya; 10. Bahwa berdasarkan kebun Penggugat telah mendapat dukungan dari masyarakat Desa Marukangan melalui surat Nomor : 100/45/MRK/2011, dan Surat Keterangan, serta Surat Penyataan Kepala Desa Marukangan, dan berkaitan dengan hal tersebut maka pihak Pemda Kabupaten Kutai Timur menyatakan dan menegaskan kembali kepada pihak Penggugat bahwa perijinan yang diberikan berlaku sah dan diberikan sesuai kewenangan daerah, sehingga dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan kebun sesuai peruntukannya dan aturan kaidah-kaidah hukum yang berlaku; 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan TERGUGAT yang tidak menindaklanjuti menerbitkan surat Keputusan berupa Risalah Pengolahan Data (RPD)


sesuai dengan Pemohonan Tidak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. CITRA PALMA SEJATI sebagaimana dimohonkan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 068/CPS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015, dengan demikian telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 12. Bahwa Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materiil akibat diam Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan yang dimohonkan Penggugat Tergugat berupa Risalah Pengolahan Data (RPD) sesuai dengan permohonan Tidak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. CITRA PALMA SEJATI, Nomor: 068/CPS/VIII/2015, dengan alasan ada komplain dari pihak lain, sedangkan Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya guna penyediaan lahan dan infrastruktur perkebunan kelapa sawit berdasarkan izin usaha perkebunan dan izin lokasi yang dimiliki Penggugat, maka perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 13. Bahwa dilihat dari sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa, terbukti Tergugat telah lalai melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama ketelitian, kecermatan, kehati-kehatian, dimana secara fakta Tergugat telah dengan gegabah dan sewenangsewenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo, sehingga perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), terutama Azas Kepastian Hukum yaitu mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam Pengadilan penyenggaraan Negara, dan


Azas Bertindak Cepat, yaitu Pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat; 14. Bahwa sikap diam (Keputusan Fiktif Negatif) Tergugat dalam perkara aquo sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1086 yang menentukan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan terhadap permohonan yang diterima dan melalaikan kewajibannya maka Undang-Undang menganggap pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah mengeluarkan suatu Keputusan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif, dengan demikian Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat (Obyek Perkara Aquo) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini; 15. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana Obyek perkara aquo sangat merugikan Penggugat oleh karena haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha berupa obyek perkara aquo dan memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Risalah Pengolahan Data (RPD) serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memanggil para pihak pada suatu hari sidang dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT

berupa : KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF BERUPA SIKAP DIAM

TERGUGAT YANG TIDAK MENINDAK LANJUTI/TIDAK MENERBITKAN RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) SESUAI DENGAN PERMOHONAN


TIDAK LANJUT PENERBITAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. CITRA PALMA SEJATI NO. 068/CPS/VIII/2015, TANGGAL 5 AGUSTUS 2015. 3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) SESUAI DENGAN PERMOHONAN TIDAK LAJUT PENERBITAN HAK GUNA USAHA SURAT PERMOHONAN TIDAK LANJUT PENERBITAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. CITRA PALMA SEJATI NO. 068/CPS/VIII/2015, TANGGAL 5 AGUSTUS 2015. 4. Menghukum Tegugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa hukum Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 13 April 2016 dan Tergugat memperbaiki Jawabannya pada tanggal 9 Mei 2016 dengan uraian sebagai berikut; DALAM EKSEPSI 1. Bahwa menurut kami selaku kuasa hukum Tergugat tentang Risalah Pengolahan Data (RDP) tidak termasuk obyek sengketa Tata Usaha Negara karena Risalah Pengolahan Data tidak bersifat final atau dengan kata lain belum memenuhi syarat tindakan hukum pejabat yang mempunyai sifat “Kifah” yaitu konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum” karena Risalah Pengolahan Data masih bersifat menyajikan data dan analisis data fisik yuridis, belum bersifat Keputusan yang final karena masih diperlukan lagi surat pengantar ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan penelitian data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan untuk kemudian diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah; 2. Bahwa apabila yang disengketakan ini oleh Penggugat tentang Risalah Pengolahan Data tidak dilakukan oleh Tergugat, maka sudah lebih menyentuh pada aspek administratif yang faktor alasannya adalah pada Keperdataan yaitu hubungan hukum antara subyek hukum (permohonan hak atas tanah) dengan obyek hukum (bidang tanah yang dimohon hak). Hal tersebut karena adanya keberatan/klaim dari PT. Comexindo International, maka Tergugat tidak Halaman 11 dari 155 Halaman, Putusan No. 05/G/2016/PTUN-SMD

menerbitkan Risalah Pengolahan Data. Sehingga apabila Penggugat menghendaki Tergugat atau pihak-pihak terkait lainnya untuk tunduk dengan putusan terlebih sifat putusan yang bermuatan perdata, maka lebih tepatnya diajukan gugatan ini pada Peradilan Umum, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah menyangkut kompetensi absolut; 3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, secara yuridis menurut kuasa hukum Tergugat telah lewat waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui atau setidak-tidaknya patut secara hukum diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak menerbitkan Risalah Pengolahan Data karena adanya permasalahan/klaim dari PT. Comexindo International tersebut; I.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa kuasa hukum Tergugat memohon agar materi Eksepsi dianggap termuat kembali dalam Pokok Perkara ini dann merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2. Bahwa sudah terdapat pengakuan yang jelas dan tegas oleh Penggugat pada surat gugatan Penggugat tanggal 18 Pebruari 2016 yang antara lain menyebutkan “Bahwa yang menjadi alasan Tergugat adalah adanya klaim yang diajukan oleh PT. Comexindo International (PT. CI) melalui suratnya tanggal 25 Agustus 2012, Nomor: 02/L-Leg/VII/2012” yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya “segala kegiatan yang akan dilakukan di areal kerjanya harus seijin dari PT. Comexindo International, karena PT. Comexindo International menganggap masih mempunyai hak Keperdataan atas areal tersebut” dengan alasan sudah melakukan jual beli dengan ahli waris R. Godang di areal tersebut. Dengan hal tersebut, berarti Penggugat sudah mengetahui adanya keberatan/klaim dari pihak lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan hak atas tanah PT. Citra Palma Sejati tidak dapat diproses karena adanya permasalahan dimaksud; 3. Bahwa tindakan Tergugat tidak menerbitkan Risalah Pengolahan Data tidak memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun


1986 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara yuridis obyek bidang tanah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh Penggugat masih ada klaim/sengketa dengan PT. Comexindo International; 4. Bahwa pada lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan disebutkan persyaratan permohonan Hak Guna Usaha Badan Hukum salah satunya adalah pernyataan tanah tidak sengketa. Sehingga kuasa hukum Penggugat harus memahaminya secara tersurat dan tersirat dari pengaturan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010

tersebut, dalam pengertian bahwa ketika tanah yang

dimohon Hak Guna Usaha dimohon untuk dapat diproses lanjut dengan catatan dengan pihak lain, maka perlu dilakukan penyelesaian/mediasi secara musyawarah mufakat, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui lembaga Peradilan Umum untuk membuktikan dan memastikan kepemilikan tanahnya siapa yang sebenarnya berhak (aspek Keperdataan). 5. Bahwa justru Tergugat menerapkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan melaksanakan azas kehati-hatian agar pihak lain tidak dirugikan. 6. Bahwa tujuan pendaftaran tanah sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 antara lain untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda juga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yang memberikan waktu kesempatan selama 3 (tiga) kali secara patut kepada pihak

lain

untuk

hadir

dalam

upaya

mediasi

apabila

terjadi

perselisihan/permasalahan dengan pihak lain


Berkenaan dengan jawaban yuridis yang kuasa hukum Tergugat sampaikan tersebut, perkenankan kepada Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat seluruhnya; 2. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat; 3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 8 Juni 2016 atas Gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 18 Februari 2016, sebagai berikut :

A. Tentang Objek Sengketa: PENGGUGAT MENGGUGAT KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF DARI TERGUGAT BERUPA SIKAP DIAM TERGUGAT YANG TIDAK MENINDAKLANJUTI / TIDAK MENERBITKAN RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) SESUAI DENGAN PERMOHONAN TINDAK LANJUT PENERBITAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. CITRA PALMA SEJATI NOMOR : 068/CPS/VIII/2015, TANGGAL 5 AGUSTUS 2015; B. Tentang Alasan Dan Dasar Gugatan Penggugat Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Penggugat adalah: 1.

Menurut Penggugat, Penggugat telah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/079/Eko.1-IX/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Citra Palma Sejati untuk keperluan kelapa sawit seluas ± 7.336 HA yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur denga ijin lokasi sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 525.26/K.494/HK/VII/2011 tanggal 21 Juni 2011, tentang Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit


kepada PT. Citra Palma Sejati seluas ± 7.336 HA yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, serta dinyatakan layak lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 660.5/K.95/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam oleh PT. Citra Palma Sejati luas areal ± 7.336 HA di Desa Marukang Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur; 2.

Menurut Penggugat, Penggugat sudah mengajukan permohonan HAK GUNA USAHA sesuai surat permohonan Hak Guna Usaha PT. CITRA PALMA SEJATI Nmor: 032/cps/x/2012, tanggal 9 Oktober 2012, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Tergugat, yang dalam hal ini selaku Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B) dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai keputusan akhir berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Apabila diringkas maka dalil dasar gugatan Penggugat: -

Hanya karena Penggugat sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan

-

Hanya karena Penggugat “BERNIAT” akan mengajukan Permohonan HGU

C. TERGUGAT II INTERVENSI MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN

PENGGUGAT,

KECUALI

YANG

DIAKUI

DNEGAN

TEGAS

KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II INTERVENSI. ADAPUN ALASANALASAN PENOLAKAN DAN DALIL-DALIL EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT, SELENGKAPNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1. DALAM EKSEPSI 1.1. Alasan Penolakan Pertama (I) Eksepsi Daluarsa : Gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard) karena gugatan Penggugat diajukan melewati tenggang waktu 90 hari. Sebab telah lewat 4 tahun sejak mengajukan


permohonan dan selama 4 (empat) tahun tersebut Penggugat sudah berulang-ulang mengetahui sikap/putusan dari Tergugat. Penggugat SUDAH MENGETAHUI bahwa Tergugat tidak memproses Surat Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Citra Palma Sejati dengan tanah seluas + 7.336 HA, di Desa Marukang Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur yang diajukan Penggugat kepada Tergugat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur. 1.1.1.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) pasal 3 ayat (3) yang di kutip sebagai berikut : “(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”. Penggugat mengajukan Surat Permohonan tanggal 9 Oktober 2012, namun mengajukan gugatan atas keputusan fiktif Tergugat adalah pada tanggal 18 Februari 2016 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa karena telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau telah berlalu 4 (empat) tahun dan selama 4 (empat) tahun tersebut Penggugat berulangulang mendatangi kantor Tergugat setelah Pengugat mengetahui sikap/keputusan dari Tergugat.

1.1.2.

Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak SAAT DITERIMANYA atau DIUMUMKANNYA Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.


1.1.3.

Bahwa selanjutnya dalam Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V ke-3, menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waku sebagaimana dimaksud alam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan MENGETAHUI ADANYA keputusan tersebut. Dengan demikian dari isi Pasal 55 UU No. 5/1986, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 dapat

disimpulkan

bahwa jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari

dihitung :  Sejak SAAT diterimanya Putusan TUN Atau  Sejak DIUMUMKANNYA Keputusan TUN Atau  Sejak DIKETAHUI adanya Putusan TUN 1.1.4.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor :41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang memuat kaedah hukum sebagai berikut: “………..Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut…………” Halaman 17 dari 155 Halaman, Putusan No. 05/G/2016/PTUN-SMD

1.1.5.

Demikian juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Perkara No. 21/G/2012/PTUN.DPS tanggal 8 Januari 2013 yang pada pokoknya mentaati ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung

sejak

mengetahui

adanya

keputusan

yang

merugikan

kepentingannya tersebut sebagaimana dikutip dalam halaman 114, 118, dan 119 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai berikut: Halaman 114: “---------Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”--------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo.Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V ke-3, menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya putusan tersebut.----------“ Halaman 118 paragraf 2: “-----------Menimbang, bahwa selanjutnya apabila tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 15 Februari 2012 atau tanggal 24 Februari 2012 atau tanggal 27 Maret 2012, maka


gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 02 Juli 2012 adalah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa adalah beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan dapat diterima;----------“ Halaman 119 paragraf 1 dan 2: “------Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa I telah dinyatakan tidak diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai salah satu syarat formal gugatan, maka

terhadap

obyek

sengketa

II,

Majelis

Hakim

tidak

mempertimbangkannya lagi;-----------“ DALAM POKOK PERKARA -------------- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);--------------“ 1.1.6.

Bahwa syarat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah bersifat mutlak sebagai syarat formal Surat Gugatan TUN sebagaimana dikutip tulisan dari Wicipto Setiadi, S.H., M.H dalam bukunya berjudul “HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA” suatu perbandingan (halaman 173 penerbit PT Raja Grafindo Persada) yang dikutip sebagai berikut : “………….Tenggang waktu 90 hari, memang sengaja dibuat oleh pembuat undang-undang demi kepentingan umum dan kepastian hukum


jalannya roda pemerintahan. Jadi, keberadaan Peradilan TUN ini memang ditujukan ke hari depan pelaksanaan pemerintahan. Sebab, jika tidak, malah akan terjadi ketidakpastian hukum dalam masyarakat, yang justru akan menjurus ke arah chaos, karena segala macam keputusan TUN di masa-masa yang lampau yang mengandung cacad hukum akan dapat diganggu gugat kembali kendati keputusan tersebut telah tertanam dengan mapan dalam masyarakat. Dengan demikian, fungsi Peradilan TUN justru akan menjurus ke arah penyebab ketidaktenangan dan ketidakpastian hukum di dalam kehidupan masyarakat…………” Lebih lanjut Indroharto, S.H. dalam buku berjudul “PERADILAN TATA USAHA NEGARA” buku II menulis dalam halaman 55 sebagai berikut : “…………….Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 hari itu ternyata tidak ada ketentuan pengecualiannya : artinya selalu dihitung sejak diterimanya atau setelah diumumkannya keputusan Badan atau Jabatan TUN yang akan digugat. Hal itu berarti juga berlaku bagi pengajuan gugatan yang diajukan terhadap keputusan TUN yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan administratif yang bersifat preventif maupun represif serta terhadap keputusan TUN yang dikeluarkan dalam rangka upaya keberatan atau banding administratif. Jadi apabila yang hendak digugat itu keputusan TUN dimana terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN yang menangani/memutus upaya administratif yang bersangkutan. Sedang apabila tidak terbuka satu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari tersebut sudah dapat dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN semula.


Ketentuan pasal 48 itu merupakan ketentuan yang imperatif sifatny a. Artinya, kalau yang tersedia itu dua macam prosedur (prosedur keberatan maupun prosedur banding administratif) maka kedua macam prosedur itu harus ditempuh lebih dahulu sebelum dapat mengajukan gugatan ke PERATUN. Mungkin sekali dalam peraturan dasarnya hanya tersedia satu macam prosedur (prosedur keberatan atau prosedur banding administratif saja), maka setelah prosedur yang tersedia itu ditempuh barulah Penggugat dapat mengajukannya ke PERATUN. Sekarang persoalannya adalah : dalam konkretonya mulai saat kapan tenggang waktu 90 hari itu harus dihitung? Mengenai hal ini kita perlu menjabarkan pengertian “diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN yang hendak digugat”. Mengenai masalah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini tidak perlu dibedakan antara yang berlaku bagi Penggugat sebagai alamat yang dituju dengan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Artinya apabila pihak ketiga yang berkepentingan itu hendak mengajukan gugatan sendiri (bukan melakukan suatu intervensi kedalam suatu proses yang sedang berjalan), maka ketentuanketentuan mengenai tenggang untuk mengajukan gugatan yang berlaku bagi Penggugat pada umumnya juga berlaku baginya. Artinya : karena pihak ketiga itu bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh keputusan TUN yang bersangkutan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus ia ikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju. Dalam SEMA No. 2 tanggal 3 Juli 1991 tersebut diadakan penghalusan mengenai tenggang waktu ini khusus yang berlaku bagi pihak ketiga (bukan si alamat yang dituju) sebagai berikut :


“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUN yang bersangkutan”. Penghalusan ini tentunya dimaksudkan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang berupa kesempatan untuk menggugat bagi pihak ketiga bukan alamat yang dituju. Namun apabila hal itu dilakukan terlalu jauh dan terlalu sering diterapkan akan berakibat prinsip utama UU, bahwa Peratun ini diadakan hanya melihat ke depan. Jadi pada prinsipinya UU lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada kepentingan seseorang…………..” Indroharto, S.H lebih lanjut menulis tentang Penggugat yang tidak jujur tentang 90 (sembilan puluh) hari sebagai berikut : “…………..Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah

mapan dalam masyarakat memang tidak

dibenarkan untuk diganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat pihak ketiga yang tidak jujur: formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang hanya berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu Hakim harus


lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut : mengapa setelah sekian tahun Penggugat baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut. Paling tidak Penggugat harus membuktikan lebih dahulu keadaan-keadaan yang menunjukkan dimana ia berada selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang baru sekarang ia gugat. Dalam hal-hal yang demikian pada prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Peradilan Perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut……………” Berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena daluarsa. 1.2. Alasan Penolakan Kedua (II) Bahwa

Risalah

Pengolahan

Data

(RPD)

TIDAK

TERMASUK

OBJEK

SENGKETA TATA USAHA NEGARA karena Risalah Pengolahan Data (RPD) belum bersifat final sehingga tidak memenuhi persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara yakni Konkrit, Individual dan Final. Risalah pengolahan Data masih bersifat menyajikan data dan analisa data fisik dan yuridis, belum bersifat keputusan yang final karena masih diperlukan Surat Pengantar ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan penelitian data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan untuk kemudian di terbitkan Surat Keputusan Penetapan Hak atas Tanah. Oleh karena itu Risalah Pengolahan Data (RPD) BELUM MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM. 2. DALAM POKOK PERKARA


Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa Jawaban DALAM EKSEPSI di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dan juga merupakan Jawaban Dalam Pokok Perkara. 2.1. Alasan Penolakan Ketiga (III) SIKAP “DIAM” ATAU “TIDAK DIAM” DARI TERGUGAT (KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR) TIDAK BISA DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN OLEH PENGGUGAT UNTUK MENGHILANGKAN ATAU MERAMPAS HAK KEPERDATAAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS TANAH TERSEBUT, SEBAB SYARAT UNTUK MENDAPATKAN HGU DAN SURAT-SURAT PENDUKUNG HGU (TERMASUK RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) HANYA SETELAH PENGGUGAT SELESAI PELEPASAN HAK TANAH DENGAN CARA MENDAPATKAN KATA SEPAKAT PEMILIK TANAH UNTUK DIALIHKAN HAKNYA

KEPADA

PENGGUGAT

ATAU

APABILA

TERGUGAT

II

INTERVENSI SETUJU MEMINDAHKAN ATAU MELEPASKAN HAK KEPERDATAANNYA ATAS TANAH TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 40 TAHUN 1996 TENTANG HGU, HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH. SEBAB : Penggugat baru memiliki IZIN USAHA PERKEBUNAN yang bukan merupakan ” TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH”. dan Tindakan Pengugat untuk memakai lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bukti itikad buruk Penggugat untuk memakai Pengadilan Tata Usaha Negara “MEMAKSA” Tergugat untuk melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan untuk melanggar Perundang-undangan dengan cara memberikan tanah yang menjadi hak dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat. 2.1.1. Bahwa tanah yang terletak di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur awalnya dimiliki oleh A.R. Godang

(A.R. Sri Indra Mulo Dewi) dari pemberian Sultan Kutai


berdasarkan Fatwa nomor 61 tertanggal 4 Djulkaidah 1317, (Bukti T.II.Int1.a.),

yang

telah

diterjemahkan

oleh

Menteri

Perbendaharaan

dan

Pemeliharaan Asset Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura di Tenggarong. (Bukti T.II.Int-1.b). Tanah yang diserahkan oleh Sultai Kutai kepada A.R. Godang adalah seluas 7300 Ha. 2.1.2.

HAK KEPERDATAAN DARI TERGUGAT II INTERVENSI Bahwa tanah objek sengketa didapatkan oleh Tergugat II Intervensi dengan cara mendapatkan peralihan dari pemilik semula yaitu Keluarga A.R. Godang.

2.1.3.

Bahwa

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

MENGAKUI

HAK

KEPERDATAAN DARI A.R. GODANG dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dengan Nomor: 82/Kpts/Um/1973, tanggal 20 Februari 1973 (Bukti T.II.Int-2) tentang Pengeluaran Tanah Perwatasan Alm. A.R. Godang seluas 7300 Ha dari Areal kerja Perhutani Kalimantan Timur, dimana didalam Surat Keputusan tersebut memutuskan menetapkan : PERTAMA : Mengeluarkan tanah perwatasan Almarhum A.R. Godang seluas 7.300 Ha dari areal kerja Perhutani Kalimantan Timur sebagai mana terlukis pada peta terlampir. KEDUA

: Menyerahkan tanah perwatasan Alm. A.R. Godang kepada ahli

tersebut

waris Alm. A.R. Godang guna penyelesaian

selanjutnya dengan Departemen Dalam Negeri sq Direktorat Jenderal Agraria…dst 2.1.4.

Bahwa seluruh ahli Waris A.R. Godang memberikan kuasa kepada Drs. H. Muchdar Hasyim untuk melakukan penjualan kepada Tergugat II Intervensi atas tanah / lahan warisan (peninggalan) dari almarhumah A.R. Godang yang terletak di Tanjung Pagar, Kecamatan Sandaran Propinsi Kalimantan Timur. Ahli Waris yang memberikan kuasa kepada Drs. H. Muchdar Hasyim, M.M. adalah sebagai berikut : 1. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Andi Nazaruddin S.E Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 24 Mei 2007 yang di


register no. 61/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-3) 2. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Andi Fauzi,S.E Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 25 Juni 2007 yang di register no. 62/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-4) 3. Surat Persetujuan dan Kuas untuk menjual dari As Auzar Taufik Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 11 Juni 2007 yang di register No. 49/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int- 5) 4. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Henny Lestari Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 10 Juli 2007 yang di register no. 80/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int- 6) 5. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Rosani Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 2 Juli 2007 yang di register No. 64/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-7) 6. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Iqlima Octavia Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 13 Mei 2007 yang di register no. 99/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int-8) 7. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Masri Anyah Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 13 Mei 2007 yang di register no. 100/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int9) 8. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari H.S.Aboebakar Baboed B.A Bin Susman.B Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim


tanggal 16 Mei 2007 yang di register No. 110/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int-10) 9. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari A.Syarifah Rohana Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 13 Mei 2007 yang di register No. 98/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int-11) 10. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Muhayan Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 14 Mei 2007 yang di register No. 97/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int-12) 11. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari A.S.Sahrun Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang di register No. 109/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int13) 12. Surat Penyerahan untuk menjual dari A.Sy Elly Fauziah Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang di register no. 95/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int-14) 13. Surat Penyerahan untuk menjual dari A.S.Hafsah Bin AS Iskandar Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang di register No. 93/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int15) 14. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S MAHMUD kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor : 108/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI


SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-16) 15. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S IDRUS kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang deregister Nomor : 107/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-17) 16. Surat Penyerahan dari S. Maulana bin A.S. Usman bin S. Muhammad Al Jufri kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Februari 2007 yang diregister Nomor : 106/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-18) 17. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S HUSEIN. B. kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor : 113/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-19) 18. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S HASAN. BABOED. BIN. S. USMAN. BABOED kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 16 Mei 2007 yang diregister Nomor : 112/WAAR/VIII/2007

oleh

Notaris

AJI

SURYANA

JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-20) 19. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S. Fashanah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor : 111/WAAR/VIII.2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-21)


20. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S. ALBAR kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor : 105/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-22) 21. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S. LAILA Bin A.S. Ahmad kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 20 Mei 2007 yang diregister Nomor : 104/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-23) 22. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S FAUZIL kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 20 Mei 2007 yang deregister Nomor : 103/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-24) 23. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S Laili Bin A.S. Ahmad kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 20 Mei 2007 yang diregister Nomor : 102/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-25) 24. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari NOOR AINI kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 16 Mei 2007 yang diregister Nomor : 85/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-26) 25. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Sitti Aisyah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 17 Mei 2007 yang diregister Nomor : 84/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI


SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-27) 26. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S. Faridah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 16 Mei 2007 yang diregister Nomor : 83/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-28) 27. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari SASTRAWAN kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 17 Mei 2007 yang diregister Nomor : 82/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-29) 28. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S Bahrami kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister

Nomor:

90/WAAR/VIII/2007

oleh

Notaris

AJI

SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-30) 29. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Aliansyah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor: 91/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-31) 30. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S HAMSIAH Bin A.S. Hidayat kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 18 Mei 2007 yang diregister Nomor : 89/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-32) 31. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S Aisiah Bin A.S Hidajat kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 18 Mei 2007


yang diregister Nomor : 88/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-33) 32. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S Samsiah Bin A.S. Hidayat kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor : 87/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-34) 33. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S MAHYUNI kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor : 86/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-35) 34. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Kalsum. SA kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Agustus 2007 yang diregister Nomor : 121/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 14 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-36) 35. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Kalsum SA kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Juli 2007 yang diregister Nomor : 74/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-37) 36. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Drs. Decki Zulkifli kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 3 Agustus 2007 yang diregister Nomor: 67/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 5 Juli 2007. (Bukti T.II.Int-38)


37. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Drs. Aswin kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 1 Juli 2007 yang diregister

Nomor:

65/WAAR/VII/2007

oleh

Notaris

AJI

SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 5 Juli 2007. (Bukti T.II.Int-39) 38. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. Albert Mochsen Ass kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 14 Juni 2007 yang diregister Nomor : 60/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 4 Juli 2007. (Bukti T.II.Int-40) 39. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Huzaimah SA.SP kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 25 Juni 2007 yang diregister

Nomor:

58/WAAR/VII/2007

oleh

Notaris

AJI

SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-41) 40. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari SY. Ulfah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 24 Juni 2007 yang diregister Nomor: 57/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 4 Juli 2007. (Bukti T.II.Int-42) 41. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari SY. Fadlan kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 24 Juni 2007 yang diregister

Nomor:

56/WAAR/VII/2007

oleh

Notaris

AJI

SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 4 Juli 2007. (Bukti T.II.Int-43) 42. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari S. Shadiq Assegaf kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal Juni 2007 yang diregister

Nomor:

55/WAAR/VII/2007

oleh

Notaris

AJI


SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 4 Juli 2007. (Bukti T.11.Int-44) 43. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.Sy Noor Leily kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang diregister

Nomor:

96/WAAR/VIII/2007

oleh

Notaris

AJI

SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-45) 44. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari H. Adji Sarifah Juhariah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang diregister Nomor: 94/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. (Bukti T.II.Int-46) 45. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Hindun Syekh Assegaff kepada Muchdar Hasyim tanggal 24 Juni 2007 yang diregister

No.

54/WAAR/VII/2007

oleh

Notaris

Suryana

Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-47) 46. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari S. Thoriq. S. Assegaff kepada Muchdar Hasyim tanggal 21 Juni 2007 yang diregister

No.

53/WAAR/VII/2007

oleh

Notaris

Suryana

Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-48) 47. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Ardiansyah kepada Muchdar Hasyim tanggal 11 Juni 2007 yang diregister No. 52/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-49) 48. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. S. Mursidah kepada Muchdar Hasyim tanggal 26 Juni 2007 yang diregister No. 63/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-50)


49. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S.Hj. Madjenah kepada Muchdar Hasyim tanggal 11 Juli 2007 yang diregister

No.

81/WAAR/VIII/2007

oleh

Notaris

Suryana

Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int51) 50. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. S. Hudaijah binti H. A. B. Hasyim, A.S. Abbas bin H. A. B. Hasyim, A. S. Julius Hussein bin H. A. B. Hasyim kepada Muchdar Hasyim sebagai ahli waris dari Alm. H. A. B. Hasyim bin S. Abdurrahman tanggal 12 Maret 2007 yang diregister No. 72/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 9 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-52) 51. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Asmala Sari B. kepada Muchard Hasyim tanggal 26 Juni 2007 yang diregister No. 59/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-53) 52. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Mistik Eny kepada Muchard Hasyim tanggal 3 Juli 2007 yang diregister No. 69/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 5 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-54) 53. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Andi Sarifudin kepada Muchdar Hasyim tanggal 4 Juli 2007 yang diregister No. 73/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 9 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-55) 54. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Andi Zulkarnaen kepada Muchdar Hasyim tanggal 2 Juli 2007 yang diregister No. 66/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 5 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-56)


55. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Andi Salehudin kepada Muchdar Hasyim tanggal 3 Juli 2007 yang diregister No. 68/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 5 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-57) 56. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. S. Arsil Azim kepada Muchdar Hasyim tanggal 11 Juni 2007 yang diregister No. 51/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-58) 57. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari AS. Eris Violeta Noor kepada Muchdar Hasyim tanggal 11 Juni 2007 yang diregister

No.

50/WAAR/VII/2007

oleh

Notaris

Suryana

Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-59) 58. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. S. Azami Akbar kepada Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister

No.

48/WAAR/VII/2007

oleh

Notaris

Suryana

Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-60) 59. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. S. Umar kepada Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang diregister No. 47/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-61) 60. Surat Penyerahan dari Said Faisal Bin A. B. Hamid kepada Muchdar Hasyim tanggal 15 Februari 2007 yang diregister No. 45/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-62) 61. Surat Penyerahan dari A. S. Latifah Binti A. B. Hamid kepada Muchdar Hasyim tanggal 15 Februari 2007 yang diregister No. 44/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-63)


62. Surat Penyerahan dari A. S. Abdurrahman Bin A. B. Hamid kepada Muchdar Hasyim tanggal 15 Februari 2007 yang diregister No. 43/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-64) 63. Surat Penyerahan dari A. S. Zahrah Binti A. B. Hamid kepada Muchdar Hasyim tanggal 15 Februari 2007 yang diregister No. 46/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007 (Bukti T.II.Int-65) 64. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Hj. A. Syarifah Fajri kepada Muchdar Hasyim tanggal 21 Mei 2007 yang diregister No. 161/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int-66) 65. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Hj. A. S Fitdah Saiful kepada Muchdar Hasyim tanggal 21 Mei 2007 yang diregister No. 115/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int67) 66. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Syarifah Rohani kepada Muchdar Hasyim tanggal 13 Mei 2007 yang diregister No. 101/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int-68) 67. Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Dra. Hj. A Syarifah Firdaus kepada Muchdar Hasyim tanggal 13 Mei 2007 yang diregister No. 114/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int69) 68. Surat Penyerahan dari A. S. Achmad Hidayat kepada Muchdar Hasyim

tanggal

9

Mei

2007

yang

diregister

No.


92/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 3 Agustus 2007 (Bukti T.II.Int-70) Setelah mendapatkan kuasa dari ahli waris, Drs. H. Muchdar Hasyim, M.M. melakukan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PADA TANGGAL 3 MEI 2007 dengan Tergugat II Intervensi (PT. Comexindo International). (Bukti T.II.Int-71) 2.1.5.

Bahwa ahli waris A.R. Godang menyerahkan kuasa kepada Drs. H. Muchdar Hasyim bin A.B.S. Hasyim berdasarkan BERITA ACARA Nomor: 4/BA.P3HP/2007/PA. Tgr, tanggal 28 Juni 2007 yang di buat dihadapan Drs. H. Pandi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dengan di bantu oleh Drs. Asrie, S.H., sebagai Panitera Pengadilan Agama

Tenggarong. Dalam BERITA ACARA Nomor:

4/BA.P3HP/2007/PA. Tgr, tanggal 28 Juni 2007 juga terdapat Akta Pembagian Warisan yang dalam Akta pembagian Warisan tersebut disebutkan

harta

peninggalan

berupa

1

(satu)

bidang

tanah

perkebunan/perwatasan dengan luas 7300 Ha., yang terletak di Kecamatan Sandaran, Kalimantan Timur. (Bukti T.II.Int-72) 2.1.6.

Bahwa Drs. H. Mochdar Hasyim, M.M. sebagai Kuasa dari ahli waris dari A.R. Godang menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor Reg.: 100/084/Pem.SDR/VIII/2007,

tanggal 22 Agustus

2007, kepada PT. Comexindo International dengan disaksikan oleh KETUA RT. 03 , KETUA RW. 04 KEPALA DESA MARUKANGAN, KETUA BPD, KETUA ADAT, DAN DITANDATANGANI DIDEPAN CAMAT SANDARAN. (Bukti T.II.Int-73). 2.1.7.

Bahwa Drs. H. Muchdar Hasyim, M.M. selaku Kuasa dari Ahli waris A.R.Godang, menandatangani Surat Keterangan

Jual Beli tanggal 22

Agustus 2007, dengan Tergugat II Intervensi atas Sebidang Tanah Perwatasan yang terletak di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur,

yang juga tanah


yang di mohonkan Hak Guna Usaha oleh Penggugat. dengan disaksikan Ketua BPD, Ketua Adat, Ketua RT. 03, Ketua RT. 04 dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Marukangan tanpa nomor dan tanpa tanggal. (Bukti T.II.Int-74). Dengan surat keterangan jual beli ini maka Tergugat II Intervensi memiliki HAK KEPERDATAAN atas tanah yang terletak di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, yang juga tanah yang di mohonkan Hak Guna Usaha oleh Penggugat. 2.1.8.

Bahwa Drs. H. Muchdar Hasyim, M.M. selaku Kuasa dari Ahli waris A.R.Godang menandatangani Surat Pernyataan, pada tanggal 3 September 2007 yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Tidak dalam Sengketa. (Bukti T.II.Int-75)

2.1.9.

Bahwa Tergugat II Intervensi dan Drs. H. Muchdar Hasyim selaku Kuasa dari Ahli Waris A.R.Godang, menandatangani perjanjian pengosongan pada tanggal 1 November 2007 dihadapan Notaris Emmy Halim, S.H.,MKN. Dalam Akta tersebut Tergugat II Intervensi dan Drs. H. Muchdar Hasyim selaku Kuasa dari Ahli waris A.R.Godang sepakat bahwa tanah beserta seluruh benda diatasnya adalah SAH DAN MENJADI HAK DAN MILIK TERGUGAT II INTERVENSI kecuali tegakan pohon ulin dan non ulin. (Bukti T.II.Int-76)

2.1.10. Bahwa Pemerintah Indonesia Cq Menteri Pertanian dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan, MENGAKUI HAK KEPERDATAAN

DARI

A.R.

GODANG

YANG

KEMUDIAN

MENGALIHKAN TANAH TERSEBUT KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI yaitu berdasarkan: a) Bahwa Menteri

Pertanian Republik Indonesia MENGAKUI HAK

KEPERDATAAN DARI A.R. GODANG dengan mengeluarkan Surat


Keputusan Menteri Pertanian dengan Nomor: 82/Kpts/Um/1973, tanggal 20 Februari 1973 (Bukti T.II.Int-2) tentang Pengeluaran Tanah Perwatasan Alm. A.R. Godang seluas 7300 Ha dari Areal kerja Perhutani Kalimantan Timur, dimana didalam Surat Keputusan tersebut memutuskan menetapkan : PERTAMA : Mengeluarkan tanah perwatasan Almarhum A.R. Godang seluas 7.300 Ha dari areal kerja Perhutani Kalimantan Timur sebagai mana terlukis pada peta terlampir. KEDUA

:

Menyerahkan tanah perwatasan Alm. A.R. Godang tersebut kepada ahli waris Alm. A.R. Godang guna penyelesaian selanjutnya dengan Departemen Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Agraria…dst

b) SURAT DINAS PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR tanggal 11 Juni 2007 No. 591/096/Dis-Ptnh/VI/2007 dalam suratnya menyebutkan bahwa Tanah A.R. Godang alias A.R. Sri Indra Mulo Dewi yang terletak di Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur seluas 7.300 Ha, bahwa tanah tersebut benar adanya dan sepengetahuan Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur diatas tidak dalam keadaan sengketa; (Bukti T.II.Int-77) c) berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor: 542/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA PT. COMEXINDO INTERNATIONAL SELUAS 7300 HA DI DESA MARUKANGAN, KECAMATAN SANDARAN,

KABUPATEN

KUTAI

TIMUR,

dalam

diktum

Menimbang, poin b disebutkan bahwa PT. Comexindo International sebagai pemohon, telah membebaskan (membeli) tanah waris almarhum AR. Godang seluas ± 7.300 Ha sebagaimana ternyata dalam


Surat Keterangan Jual Beli atas Sebidang Tanah Perwatasan tanggal 22 Agustus 2007; (Bukti T.II.Int-78) d) SURAT

KEPALA

DINAS

KEHUTANAN

PEMERINTAH

PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR No: 1869/DK/VI/USA-310/86, tanggal 24 Juli 1986, dengan perihal Mohon Pengesahan bagan kerja 1986/1987 areal milik A.R. Godang (Bukti T.II.Int-79) e) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober

1990

Nomor

522/14530/Tan-Proda,

dengan

perihal

Permohonan lzin untuk eksploitasi hutan milik A.R. Godang; (Bukti T.II.Int-80) f) Surat Direktorat Jendral Penguasaan Hutan, Departemen Kehutanan No. 2168/IV-32.III/1990, tanggal 28 Juli 1990; dengan perihal : Permohonan izin untuk Eksploitasi hutan Milik di areal perwatasan hal milik A.R. Godang di Kalimantan Timur. (Bukti T.II.Int-81) g) Kecamatan

Sandaran,

Pemerintahan

Kabupaten

Kutai

TImur,

MENGAKUI HAK KEPERDATAAN DARI A.R. GODANG YANG KEMUDIAN MENGALIHKAN TANAH TERSEBUT KEPADA TERGUGAT

II

INTERVENSI

dengan

Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada tanggal

adanya

Berita

Acara

3 September 2007 oleh

Kecamatan Sandaran yang melakukan pemeriksaan terhadap Tanah Perwatasan yang dimiliki oleh A.R. Godang ( A.R. Sri Indra Mulo Dewi) yang dalam hal ini sebagai Kuasa Ahli Waris adalah Drs. H. Muchdar Hasyim, M.M. yang berkesimpulan bahwa tanah perwatasan tersebut tidak ada sengtketa dengan pihak lain dan penguasaannya tidak tumpang tindih. (Bukti T.II.Int-82) 2.1.11. RISALAH

PENGOLAHAN

PERMOHONAN

HGU

DATA

KARNA

(RPD)

HARUS

BAGIAN

TERLEBIH

DARI

DAHULU


MENJELASKAN KEPERDATAAN ATAS TANAH DENGAN PEMILIK TANAH a. Bahwa Kantor Pertanahan hanya akan mengabulkan atau menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai tindak lanjut dari Permohonan Penerbitan HGU oleh Penggugat apabila HAK KEPERDATAAN dari TERGUGAT II INTERVENSI telah DILEPASKAN sesuai dengan kesepakatan seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 “tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah” seperti dikutip Pasal 4 sebagai berikut : “Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.” b. Bahwa permohonan atas RPD adalah bagian dari prosedur untuk mendapatkan HGU seperti disatas sebagai berikut : Bahwa Risalah Pengolahan Data (RPD) diatur dalam Surat Petunjuk Nomor: 07/Juknis/D.V/2007 tanggal 31 Mei 2007 dari Badan Pertanahan Neasional Republik Indonesia yang tujuan dari Risalah Pengolahan Data (RPD) tersebut adalah dalam rangka penerbitan suatu keputusan hak atas tanah yang dalam hal ini Hak Guna Usaha sebagaimana dikutip dalam butir I, 1a : “bahwa dalam rangka pelaksanaan penerbitan suatu keputusan (antara lain keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah/pendaftaran/sertipikat atau usulan pembatalan hak), baik yang dilaksanakan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kepala Kantor Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus disertai dengan Risalah Pengolahan Data.”


c. Bahwa peraturan yang menjadi dasar dari Risalah Pengolahan Data adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah yang di Pasal 4 ayat (3) dikatakan bahwa salah satu persyaratan pemberian Hak Guna Usaha adalah harus diselesaikan terlebih dahulu hak keperdataan dari setiap pihak yang berhak atas tanah tersebut atau harus dilakukan terlebih dahulu pelepasan hak dari tanah Tergugat II Intervensi sebelum Penggugat meminta tanah tersebut kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur atau dengan perkataan lain terlepas dari Apakah Tergugat diam atau tidak diam tidak dapat dipakai sebagai alasan menghilangkan hak keperdatan II Intervensi atau Sekiranya pun benar Tergugat dianggap lalai akan tetapi bukan berarti menjadi alasan bagi Penggugat untuk meminta Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menghukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur untuk mengeluarkan keputusan Risalah Pengolahan Data (RPD) sebab keputusan Risalah Pengelohan Data (RPD) untuk “merampas” hak keperdataan dari Tergugat II Intervensi adalah bagian dari Persyaratan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha dan Permohonan persyaratan tersebut tidak bisa diproses oleh Tergugat apabila belum terjadi hak oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat. 2.1.12. Bahwa ternyata belum pernah ada KESEPAKATAN dari Tergugat II Intervensi untuk melepaskan hak keperdataannya atas tanah tersebut kepada

Penggugat

sehingga

tindakan

Tergugat

melepaskan

hak

keperdataannya atas tanah tersebut kepada Penggugat sehingga tindakan Tergugat yang tidak mengabulkan Permohonan dari Penggugat telah SESUAI dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah dan telah sesuai dengan ”AZAS PEMERINTAHAN YANG BAIK” sebagaimana diatur dalam Pasal 53


Ayat (2) UU PERATUN yaitu ”menghormati hak keperdataan dari Tergugat II Intervensi dan menghormati ketentuan perundang-undangan (Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996) dan sesuai dengan AZAS- AZAS PEMERINTAHAN YANG BAIK. SEBAB: Apabila hak keperdataan dari Tergugat II Intervensi tidak dihormati maka sama dengan perampokan atau ”Perampasan hak” dan jangan sampai Pengadilan TUN dipakai untuk ”MERAMPAS HAK KEPERDATAAN dari Tergugat II Intervensi. 2.1.13. Bahwa akibat aktivitas yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah yang telah di beli oleh Tergugat II Intervensi maka Tergugat II Intervensi mengirimkan

surat dengan Nomor: 2/L-Leg/VII/2012 tertanggal 25

Agustus 2012 yang di tujukan kepada Pengugat yang intinya melarang Penggugat melakukan segala kegiatan yang akan di lakukan di areal tanah ini yang menjadi hak Tergugat II Intervensi dan karena PT. Comexindo International masih memiliki Hak Keperdataan atas tanah tersebut. Setelah Penggugat mengetahui tanah tersebut telah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi maka Penggugat mengajukan permohonan Hak Guna Usaha pada tanggal 9 Oktober 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat memiliki ITIKAD TIDAK BAIK untuk atas tanah tersebut. 2.2. Alasan penolakan ke empat (IV) “Dalil

Penggugat karena telah memiliki izin usaha Perkebunan tidak

dapat dipakai sebagai alasan untuk mendapatkan Risalah Pengolahan Data (RPD) sebab memiliki Izin Usaha Perkebunan TIDAK OTOMATIS juga memiliki hak KEPERDATAAN atas tanah milik Pihak ke III, sebab izin usaha perkebunan dan hak atas tanah adalah DUA HAL YANG BERBEDA dan dikeluarkan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda. Memiliki Izin usaha perkebunan tidak otomatis berhak atas Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah sebab persyaratan Hak Guna Usaha (HGU) (termasuk persyaratan risalah pengolahan data atau RPD) berbeda dengan


persyaratan izin usaha perkebunan dan dikeluarkan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda. Bahwa

Risalah

Pengolahan

Data

(RPD)

adalah

dalam

rangka

PERMOHONAN HGU sehingga memiliki Izin Usaha Perkebunan tidak berarti otomatis telah memenuhi persyaratan untuk mendapat HGU dan Risalah Pengolahan Data (RPD) sebab untuk mendapatkan HGU (termasuk RPD) harus dipenuhi terlebih dahulu syarat mutlak yaitu harus mendapatkan PENGALIHAN HAK KEPERDATAAN DARI PEMILIK TANAH seperti diatas sebagai berikut : 

Bahwa Risalah Pengolahan Data (RPD) diatur dalam

Surat

Petunjuk Nomor: 07/Juknis/D.V/2007 tanggal 31 Mei 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang tujuan dari Risalah Pengolahan Data (RPD) tersebut adalah dalam rangka penerbitan suatu keputusan hak atas tanah yang dalam hal ini Hak Guna Usaha sebagaimana dikutip dalam butir I, 1a : Bahwa dikutip bagian pembukaan dari Peraturan tentang Risalah Pengolahan Data yaitu sebagai berikut :

“PETUNJUK TEKNIS Nomor : 07/JUKNIS/D.V/2007 TENTANG PENYUSUNAN RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) I.

PENDAHULUAN 1. Umum a…… b….. c……


2. Dasar a. Undang-Undang

nomor

5

tahun

1960,

Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; b. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentan hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; c. ……. d. ….. e. ….. f.

…..

g. …” 

Bahwa dari kutipan diatas terlihat bahwa peraturan yang menjadi dasar dari Risalah Pengolahan Data (RPD) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah yang di Pasal 4 ayat (3) dikatakan bahwa salah satu persyaratan pemberian Hak Guna Usaha adalah harus diselesaikan terlebih dahulu hak keperdataan dari setiap pihak yang berhak atas tanah tersebut atau harus dilakukan terlebih dahulu pelepasan hak dari tanah Tergugat II Intervensi sebelum Penggugat meminta tanah tersebut kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur atau dengan perkataan lain terlepas dari Apakah Tergugat diam atau tidak diam tidak dapat dipakai sebagai alasan menghilangkan hak keperdatan II Intervensi atau Sekiranya pun benar Tergugat dianggap lalai akan tetapi bukan berarti menjadi alasan bagi Penggugat untuk meminta Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menghukum Kantor Wilayah Badan Halaman 45 dari 155 Halaman, Putusan No. 05/G/2016/PTUN-SMD

Pertanahan

Nasional

Propinsi

Kalimantan

Timur

untuk

mengeluarkan keputusan Risalah Pengolahan Data (RPD) sebab seolah Penggugat hendak memakai RPD keputusan Risalah Pengelohan Data (RPD) untuk “merampas” hak keperdataan dari Tergugat II Intervensi. RPD adalah bagian dari Persyaratan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha dan Permohonan persyaratan tersebut tidak bisa diproses oleh Tergugat apabila belum terjadi hak oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat. 

Bahwa Kantor Pertanahan hanya akan mengabulkan atau menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai tindak lanjut dari Permohonan Penerbitan HGU oleh Penggugat apabila HAK KEPERDATAAN dari TERGUGAT II INTERVENSI telah DILEPASKAN sesuai dengan kesepakatan seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 “tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah” seperti dikutip Pasal 4 sebagai berikut : “Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan

hak

tertentu

sesuai

ketentuan

yang

berlaku,

pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sehingga sikap Tergugat yang tidak mengabaikan risalah pengolahan data atau RPD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan azas pemerintahan umum yang baik. 2.3. Alasan Penolakan Kelima (V) Bahwa tanah yang terletak di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, telah DIKELUARKAN DARI AREAL


KERJA PERHUTANI berdasarkan Surat Keputusan menteri pertanian Nomor: 82/Kpts/Um/2/1973 sehingga Tergugat II intervensi berhak atas areal tersebut. Maka untuk itu kami MENOLAK DALIL PENGUGAT yang mengatakan bahwa objek tanah yang menjadi Hak Tergugat II Intervensi adalah tanah Negara sebab seperti terbukti dari pengakuan pemerintah RI atas hak keperdataan atas tanah tersebut yaitu : a) Bahwa Menteri Pertanian Republik Indonesia MENGAKUI HAK KEPERDATAAN DARI A.R. GODANG dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dengan Nomor: 82/Kpts/Um/1973, tanggal 20 Februari 1973 (Bukti T.II.Int-2) tentang Pengeluaran Tanah Perwatasan Alm. A.R. Godang seluas 7300 Ha dari Areal kerja Perhutani Kalimantan Timur, dimana didalam Surat Keputusan tersebut memutuskan menetapkan : PERTAMA :

Mengeluarkan tanah perwatasan Almarhum A.R. Godang

seluas 7.300 Ha dari areal kerja Perhutani

Kalimantan Timur sebagai mana terlukis pada peta terlampir.

KEDUA

: Menyerahkan tanah perwatasan Alm. A.R.

Godang

tersebut kepada ahli waris Alm. A.R. Godang guna penyelesaian selanjutnya dengan Departemen Dalam Negeri sq Direktorat Jenderal Agraria…dst. b) SURAT DINAS PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR tanggal 11 Juni 2007 No. 591/096/Dis-Ptnh/VI/2007 dalam suratnya menyebutkan bahwa Tanah A.R. Godang alias A.R. Sri Indra Mulo Dewi yang terletak di Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur seluas 7.300 Ha, bahwa tanah tersebut benar adanya dan sepengetahuan Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur diatas tidak dalam keadaan sengketa; (vide Bukti T.II.Int-77)


c) berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor: 542/02.188.45/HK/X/2007

tanggal

23

Oktober

2007

tentang

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA PT. COMEXINDO INTERNATIONAL SELUAS 7300 HA DI DESA MARUKANGAN, KECAMATAN SANDARAN,

KABUPATEN

KUTAI

TIMUR,

dalam

diktum

Menimbang, poin b disebutkan bahwa PT. Comexindo International sebagai pemohon, telah membebaskan (membeli) tanah waris almarhum AR. Godang seluas ± 7.300 Ha sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Jual Beli atas Sebidang Tanah Perwatasan tanggal 22 Agustus 2007; (vide Bukti T.II.Int-78) d) SURAT KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH

TINGKAT

I

KALIMANTAN

TIMUR

No:

1869/DK/VI/USA-310/86, tanggal 24 Juli 1986, dengan perihal Mohon Pengesahan bagan kerja 1986/1987 areral milik A.R. Godang (vide Bukti T.II.Int-79) e) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober

1990

Nomor

522/14530/Tan-Proda,

dengan

perihal

Permohonan lzin untuk eksploitasi hutan milik A.R. Godang; (vide Bukti T.II.Int-80) f) Surat Direktorat Jendral Penguasaan Hutan, Departemen Kehutanan No. 2168/IV-32.III/1990, tanggal 28 Juli 1990; dengan perihal : Permohonan izin untuk Eksploitasi hutan Milik di areal perwatasan hal milik A.R. Godang di Kalimantan Timur. (vide Bukti T.II.Int-81) g) Kecamatan

Sandaran,

Pemerintahan

Kabupaten

Kutai

TImur,

MENGAKUI HAK KEPERDATAAN DARI A.R. GODANG YANG KEMUDIAN MENGALIHKAN TANAH TERSEBUT KEPADA TERGUGAT

II

INTERVENSI

dengan

Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada tanggal

adanya

Berita

Acara

3 September


2007 oleh Kecamatan Sandaran yang melakukan pemeriksaan terhadap Tanah Perwatasan yang dimiliki oleh A.R. Godang ( A.R. Sri Indra Mulo Dewi) yang dalam hal ini sebagai Kuasa Ahli Waris adalah Drs. H.

Muchdar

Hasyim,M.M.

yang berkesimpulan

bahwa

tanah

perwatasan tersebut tidak ada sengtketa dengan pihak lain dan penguasaannya tidak tumpang tindih. (vide Bukti T.II.Int-82) Fakta dilapangan bahwa tanah tersebut bukan tanah Negara adalah fakta dan Hak keperdataan atas tanah tersebut telah berlangsung dengan AMAN (tanpa gangguan) sejak keluar Otonomi d aerah, mendapatkan hak atas tanah tersebut pada 4 Dzulkaidah 1317 yang kemudian hak atas tanah dialihkan kepada Tergugat II Intervensi pada tahun 2007.

BERDASARKAN SELURUH URAIAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA JELAS BAHWA KEPUTUSAN YANG BERSIFAT NEGATIF DARI TERGUGAT TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAK MELANGGAR PRINSIP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI: DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi. 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 12 Mei 2016 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal


26 Mei 2016 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara lisan menolak dengan tegas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi dan bertetap pada Gugatan serta Replik, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut Targugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan bertetap kepada Eksepsi dan Jawabannya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 206 adalah sebagai berikut : BUKTI PENGGUGAT : 1.

Bukti P-1

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Republik

Indonesia

Nomor:

AHU-

12249.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 09 Maret 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ; 2.

Bukti P-2

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12278.AH.01.02 Tahun 2013 Tanggal 11 Maret 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Annggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Ha Asasi Manusia Republik Indonesia An. PT CITRA PALMA SEJATI.;

3.

Bukti P-3

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Akta Noteris Sugito Tadjamulja, SH Nomor : 32 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Citra Palma Sejati ;

4.

Bukti P-4

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Akta Notaris Sugito Tedjamulja, SH. Nomor : 48 Tanggal 25 Agustus 2008 tanggal 15 Nopember 2013 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CITRA PALMA SEJATI;

5.

Bukti P-5

: Fotocopy dari Fotocopy NPWP : 31.179.076.0-029.000 PT CITRA PALMA SEJATI terdaftar tanggal 06-04-2010;


6.

Bukti P-6

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00236/WPJ.06/KP.0303/2010, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU): 01134-Perkebunan Kelapa Sawit, Tanggal 8 April 2010;

7.

Bukti P-7

: Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT CITRA PALMA SEJATI Nomor : 582/1.824.02/2014 tanggal 20 Juni 2014 ;

8.

Bukti P-8

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 0759/24.3.1/31.71.01.1003/1.824.271/2015 tanggal 26 Mei 2015 ;

9.

Bukti P-9

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 00360/24.1.1/31.71-01.1003/1.824.271/2015 tanggal 19 Mei 2015 Pendaftaran Ulang Tanggal 19 Mei 2020;

10. Bukti P-10

: Fotocopy Sesua dengan Aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/079/Eko.1-IX/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT CITRA PALMA SEJATI untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 7.336 HA Yang Terletak Di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 14 September 2011;

11. Bukti P-11

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :525.26/K.655/HK/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Citra Palma Sejati Seluas ± 7.336 HA yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur ;

12. Bukti P- 11a

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :525.26/K.655/HK/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Citra Palma Sejati Seluas ± 7.336 HA yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur ;


13. Bukti P-12

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 660.5/K.55/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 60 TON TBS/JAM Oleh PT CITRA PALMA SEJATI Luas Areal ± 7.336 HA Di Desa Makurangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur;

14. Bukti P-13

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Permohonan HGU dari PT CITRA PALMA SEJATI Nomor : 032/CPS/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kaltim;

15. Bukti P-14

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 180/132/HK/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 perihal Klarifikasi Status Hak Atas Tanah yang ditujukan kepada Direktur Utama PT CITRA PALMA SEJATI;

16. Bukti P-15

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 545/239/Eko.1/2014 tanggal 23 April 2014 Perihal Informasi

dan

Klarifikasi Kegiatan Pembangunan Fisik pada Lahan PT CITRA PALMA SEJATI yang

ditujukan kepada PT CITRA PALMA

SEJATI ; 17. Bukti P-16

: Fotocopy dari Fotocopy Surat PT. CITRA PALMA SEJATI yang diwakili oleh Direktur Operasional (Gunawan Sumantri) Nomor : 033/CPS/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 Perihal Penyelesaian Lahan Sehubungan dengan Proses HGU PT CITRA PALMA SEJATI yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

18. Bukti P-17

: Fotocopy dari Fotocopy Resume Sidang Panitia “B” PT CITRA PALMA SEJATI Seluas 4.056, 32 Ha terletak di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan


Timur tanggal 18 Desember 2013 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur; 19. Bukti P-18

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Direktur Utama PT CITRA PALMA SEJATI Nomar : 068/CPS/VIII/2015 Tanggal 05 Agustus 2015 perihal Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha PT CITRA PALMA SEJATI ;

20. Bukti P- 19

: Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 100/80/Pem.Sdr/2012 tertanggal 06 Agustus 2012;

21. Bukti P-20

: Fotocopy dari Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 41/9.64/RPT.PAN B/VII/2012 pada hari Kamis

tanggal 12 Juli

2012; 22. Bukti P- 21

: Fotocopy dari fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 094-16-09-2014;

23. Bukti P-22

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 001/CPS-KBN/BA-LHN/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 Atas nama : H.M. TAHER;

24. Bukti P-23

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 002/CPS-KBN/BA-LHN/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 Atas nama : HASANUDDIN ;

25. Bukti P-24

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 10 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Adrian/Musliansyah/Mastur/Abdulianto dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang ;

26. Bukti P-25

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 004/CPS-KBN/BA-LHN/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 Atas nama :ABD HALIF;


27. Bukti P-26

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 005/CPS-KBN/BA-LHN/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 Atas nama :TANI;

28. Bukti P-27

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 006/CPS-KBN/BA-LHN/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 Atas nama :JAMALUDDIN;

29. Bukti P-28

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 45/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama :EMI NOVITA SARI;

30. Bukti P-29

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 46/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : RUDIANSYAH;

31. Bukti P-30

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 47/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama :MALADI;

32. Bukti P-31

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 48/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama :RUSDIANA;

33. Bukti P-32

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 49/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama :WINARSIH;


34. Bukti P-33

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 50/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : MESINAH;

35. Bukti P-34

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No:51/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : SYAHLIB;

36. Bukti P-35

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 52/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : SAPARUDIN;

37. Bukti P-36

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 53/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : ANIP;

38. Bukti P-37

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 54/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : SALJUNA;

39. Bukti P-38

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 55/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : KANDIMA;

40. Bukti P-39

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 56/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : AHMAD MUSLIMIN;


41. Bukti P-40

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 57/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : MASDAR;

42. Bukti P-41

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 58/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : ADRIS;

43. Bukti P-42

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 59/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Atas nama : KAMIL;

44. Bukti P-43

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 081/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Atas nama : ABDUL SAMAD;

45. Bukti P-44

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 082/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 Atas nama : MUSLIMIN;

46. Bukti P-45

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 085/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Atas nama :RASIDO ;

47. Bukti P-46

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 084/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Atas nama :HASANUDDIN ;


48. Bukti P-47

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 086/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Atas nama : ABD HALIF;

49. Bukti P-48

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 088/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Atas nama : HASANUDDIN;

50. Bukti P-49

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma

Sejati

No:

089/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014

tanggal

1

November 2014 Atas nama : ABIDIN; 51. Bukti P-50

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma

Sejati

No:

090/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014

tanggal

1

November 2014 Atas nama : MESINAH; 52. Bukti P-51

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati

No:

091/CPS-KBN/BA-LHN/XI/2014 tanggal

1

November 2014 Atas nama : RUDIANSYAH; 53. Bukti P-52

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No:


1

November 2014 Atas nama : JAMALUDDIN, ENDI HARIANTO DAN IFAN; 54. Bukti P-53


No:


1

November 2014 Atas nama : AWANG;


55. Bukti P-53a

: Fotocopy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan Kompensasi Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 006/CPS-KBN/BA-TLSH/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 Atas nama : AWANG;

56. Bukti P-54

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Kompensasi Lahan dan Kompensasi Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 009/CPS-KBN/BALHN/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 Atas nama : SALEH;

57. Bukti P-54a

: Fotocopy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pelepasan/Penggantian Biaya Garap pada Areal 69.09 HA Sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberian Ijin Garap Nomor : 140/30/TU/Pem-Mrk/II/2015 tanggal 11 Maret 2015 Atas nama : MUHAMMAD SALEH, ARMIANSYAH, PETI KUMALASARI, NAHU, RONI, NIKA, POPONG, SUGIANTO, ADNAN, KADIR BAHARUDIN, WELLY WIJAYANTO, SURYANTO, NAWIR , M. YUSUF. AB ;

58. Bukti P-55

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 10 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Adrian/Musliansyah/Mastur/Abdulianto dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang , Msi;

59. Bukti P-56

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 10 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Baharudin/Ruslan/Shyaroni dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi;

60. Bukti P-57

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Saparudin dan Taslim dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ;


61. Bukti P-58

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 28 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Yamin/Arbainah/Marnawati dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ;

62. Bukti P-59

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Yopi Bohan/Abdul Latif/Adnan dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ;

63. Bukti P-60

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 017/CPS-KBN/BA-LHN/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 Atas nama : MUSLIANSYAH;

64. Bukti P-61

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 018/CPS-KBN/BA-LHN/IV/2015 tanggal 17 April 2015 Atas nama : ABDUL SAMAD ;

65. Bukti P-62

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 019/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 17 April 2015 Atas nama : MUSLIMIN ;

66. Bukti P-63

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 029/CPS-KBN/BA-LHN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Atas nama : HAMADING;

67. Bukti P-64

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 030/CPS-KBN/BA-LHN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Atas nama : MUDE ;


68. Bukti P-65

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 034/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 Atas nama : SAPARUDIN ;

69. Bukti P-66

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 061/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Atas nama : SARIPUDDIN ;

70. Bukti P-67

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 11 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Amir dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ;

71. Bukti P-68

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 14 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh

Hasanuddin dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan

Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 72. Bukti P-69

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada

tanggal 17 September 2015 yang ditanda

tangani oleh Saripuddin dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi; 73. Bukti P-70



tangani oleh Syahroni dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ; 74. Bukti P-71



tangani oleh Syamsuri dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ;


75. Bukti P-72



Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ; 76. Bukti P-73


tanggal 17 September

2015 yang ditanda

tangani oleh Mude dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi; 77. Bukti P-74



tangani oleh Hamadding dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ; 78. Bukti P-75



tangani oleh Mahmudin dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ; 79. Bukti P-76



tangani oleh Mahmudin dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 80. Bukti P-77



tangani oleh Suriyansyah dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ; 81. Bukti P-78



tangani oleh Saparudin dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan


Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 82. Bukti P-79



tangani oleh Saparudin dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 83. Bukti P-80



tangani oleh Saarudin dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ; 84. Bukti P-81



tangani oleh Ruslan dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 85. Bukti P-82

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Sapii ahli waris Mukni dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ;

86. Bukti P-83



tangani oleh Abdul Latif dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 87. Bukti P-84



tangani oleh Muhammad Saleh dan diketahui oleh Kepala Desa


Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ; 88. Bukti P-85

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Hamadding dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ;

89. Bukti P-86

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Hamadding dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ;

90. Bukti P-87

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Anwar MB dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ;

91. Bukti P-88

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 28 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh

Musliansyah dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan

Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang,Msi ; 92. Bukti P-89

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 28 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Hadir dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ;

93. Bukti P-90

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 28 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Sahran dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ;

94. Bukti P-91

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani


oleh Sahran dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi; 95. Bukti P- 92

: Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Perjjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan Dan Tanam Tumbuh tanggal 28 Oktober 2015 ;

96. Bukti P-93

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 28 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Ramadan dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi; ( Pend)

97. Bukti P-94

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 28 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Sahran dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ;

98. Bukti P-95

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 28 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Baharudin dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi;

99. Bukti P-96


tanggal 05 Desember 2015 yang ditanda

tangani oleh Iskandar dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 100.Bukti P-97


tanggal 08 Desember 2015 yang ditanda

tangani oleh Bakri dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 101.Bukti P-98



tangani oleh Idariyansyah dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi


dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 102.Bukti P-99



tangani oleh H.Arsan dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi; 103.Bukti P-100



tangani oleh Jelijah dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 104.Bukti P-101



tangani oleh Maris dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 105.Bukti P-102



tangani oleh Syahdan dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 106.Bukti P-103



tangani oleh Hadransyah dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 107.Bukti P-104




tangani oleh Syahruddin .S. dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi; 108.Bukti P-105



tangani oleh Ishak dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 109.Bukti P-106

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal01 September 2015 yang ditanda tangani oleh Jamrah dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ;

110.Bukti P-107

: Fotocopy sesuai Aslinya Perjanjian Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanam Tumbuh pada tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Saeful dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ;

111.Bukti P-108



tangani oleh Aidah dan diketahui oleh Kepala Desa Sukriadi dan Kepala Adat Awang serta Camat Sandaran Drs. H. Tahir Pekang, Msi ; 112.Bukti P-109

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 020/CPS-KBN/BA-LHN/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 Atas nama : BAHARUDIN ;

113.Bukti P-110

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 021/CPS-KBN/BA-LHN/V/2015 tanggal 6

Mei

2015 Atas nama : SARIPUUDIN;


114.Bukti P-111

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 022/CPS-KBN/BA-LHN/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 Atas nama : H. TAHER ;

115.Bukti P-112

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 023/CPS-KBN/BA-LHN/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 Atas nama : KADRI;

116.Bukti P-113

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 024/CPS-KBN/BA-LHN/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 Atas nama : M. SALEH;

117.Bukti P-114

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 025/CPS-KBN/BA-LHN/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 Atas nama : SAHRAN;

118.Bukti P-115

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 032/CPS-KBN/BA-LHN/V/2015 tanggal

4 Juni

2015 Atas nama : YAMIN ; 119.Bukti P-116

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 033/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 Atas nama : RUSLY, MUSTARI, YUSUF dan IWAN;

120.Bukti P-117

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 035/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama : MAAF;


121.Bukti P-118

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 036/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama :ABD. HALIF;

122.Bukti P-119

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 037/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama : ABD. MUIN;

123.Bukti P-120

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 038/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama :;ABD. KADIR;

124.Bukti P-121

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 039/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama : AHMAD MUSLIMIN ;

125.Bukti P-122

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 040/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama : JAWIYAH ;

126.Bukti P-123

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 041/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama : ABD. HALIM;

127.Bukti P-124

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 042/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama : JAMALUDIN;


128.Bukti P-125

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 043/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama : ABBD. SAMAD;

129.Bukti P-126

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 044/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama : H. BAHARUDDIN;

130.Bukti P-127

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 045/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama : RUDIANSYAH;

131.Bukti P-128

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 046/CPS-KBN/BA-LHN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Atas nama : BACO;

132.Bukti P-129

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 048/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 Atas nama : RASIDO ;

133.Bukti P-130

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 049/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 Atas nama : MESINAH;

134.Bukti P-131

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 050/CPS-KBN/BA-LHN/VII/20145 tanggal 20 Juni 2015 Atas nama : SA BOLONG;


135.Bukti P-132

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 051/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Atas nama : H.M. TAHER;

136.Bukti P-133

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 052/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Atas nama : ALI MUCTAR;

137.Bukti P-134

:

Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Plasma PT. Citra Palma Sejati No: 053/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Atas nama : ANWAR ; 138.Bukti P-135

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No:054/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Atas nama :ABD. RAHMAN ;

139.Bukti P-136

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 055/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Atas nama : JAWIYAH;

140.Bukti P-137

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 056/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Atas nama : MALADI;

141.Bukti P-138

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 057/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Atas nama :SUHARDI;


142.Bukti P-139

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 059/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Atas nama : AHMAD MUSLIMIN;

143.Bukti P-140

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 060/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Atas nama : SAPARUDIN;

144.Bukti P-141

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 067/CPS-KBN/BA-LHN/IX/2015 tanggal 16 September 2015 Atas nama : SAHRAN ;

145.Bukti P-142

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: …/CPS-KBN/BA-LHN/VII/2015 tanggal 08 Juni 2015 Atas nama : SYAHRONI ;

146.Bukti P-143

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 81/CPS-KBN/BA-LHN/IX/2015 tanggal 18 Juni 2015 Atas nama :;ABD. HALIM ;

147.Bukti P-144


No:

82/CPS-KBN/BA-LHN/IX/2015 tanggal

19

September 2015 Atas nama : ALI MUCHTAR; 148.Bukti P-145


No:


19

September 2015 Atas nama : BACO;


149.Bukti P-146


No:


19

September 2015 Atas nama : JAWIYAH; 150.Bukti P-147


No:


19

September 2015 Atas nama : H. M TAHER; 151.Bukti P-148


No:


18

September 2015 Atas nama : ABD. HALIM; 152.Bukti P-149

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 028/CPS-KBN/BA-LHN/V/2015 tanggal 6

Mei

2015 Atas nama : TAHARUDDIN , MADO dan ABING; 153.Bukti P-150

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 067/CPS-KBN/BA-LHN/VIII/2014 tanggal Agustus 2014 Atas nama : JUNAEDI;

154.Bukti P-151

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 079/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Atas nama : RAHMAN (Bp. Gudang);

155.Bukti P-152

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 080/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Atas nama : SAPARUDIN (Bp. Japa);


156.Bukti P-153

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 081/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Atas nama : RASIDI;

157.Bukti P-154

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 082/CPS-KBN/BA-LHN/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Atas nama : RAFAL;

158.Bukti P-155

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 095/CPS-KBN/BA-LHN/XI/2014 tanggal

1

November 2014 Atas nama : ABDULLAH SANI; 159.Bukti P-156

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 100/CPS-KBN/BA-LHN/XI/2014 tanggal 03 November 2014 Atas nama : AWANG;

160.Bukti P-157

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Surat Pelepasan Hak Garap Lokasi

Koperasi

Marukangan

Sejahtera

Nomor

:

08.2004/084/MRK/IX/2014 ; 161.Bukti P-158

: Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Pelepasan/Penggantian Biaya Garap pada Areal 129h Ha sesuai SK Kepala Desa Tentang Pemberian Ijin Garap No. 08.2004/012/Tu/DesMrk/I/2014;

162.Bukti P-159

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 07/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : ABDULLAH SANI; 163.Bukti P-160

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra


Palma Sejati No: 08/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : IDRUS ; 164.Bukti P-161

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 09/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : MASDAR ; 165.Bukti P-162

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 10/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : MASRANI ; 166.Bukti P-163

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 11/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : DAHLAN ; 167.Bukti P-164

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 12/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : IJRAMSYAH; 168.Bukti P-165

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 13/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : BAYAH ; 169.Bukti P-166

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 14/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : DAYAT; 170.Bukti P-167

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama



Palma Sejati No: 15/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : BADDU ; 171.Bukti P-168

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 16/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : MARIS ; 172.Bukti P-169

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 17/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : JAMRAH ; 173.Bukti P-170

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 18/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : SAFARUDDIN; 174.Bukti P-171

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 19/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : ROHANI ; 175.Bukti P-172

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 20/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : ANIP ; 176.Bukti P-173

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 21/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : ABU NAWI ; 177.Bukti P-174

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama



Palma Sejati No: 22/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : MUKLIS; 178.Bukti P-175

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 23/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : WAHAB ; 179.Bukti P-176

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 24/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : JINTA ; 180.Bukti P-177

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 25/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : MASNON; 181.Bukti P-178

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 26/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : AMAT; 182.Bukti P-179

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 27/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : BAHARUDDIN; 183.Bukti P-180

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 28/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : ABBD. SAMAD ; 184.Bukti P-181

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama



Palma Sejati No: 29/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : TAFA ; 185.Bukti P-182

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 30/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : SIFAH ; 186.Bukti P-183

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 31/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : RAHMAT KARTOLO ; 187.Bukti P-184

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 32/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : HENI ; 188.Bukti P-185

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 33/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : HAMIAH; 189.Bukti P-186

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 34/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : MEAH; 190.Bukti P-187

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 35/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : SABRAN ; 191.Bukti P-188

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama



Palma Sejati No: 36/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : JULIANTI; 192.Bukti P-189

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 08/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : ISMAIL ; 193.Bukti P-190

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 38/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : CIBA ; 194.Bukti P-191

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 39/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : AMIL ; 195.Bukti P-192

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 40/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : BAKRI ; 196.Bukti P-193

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 41/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : ADRIS ; 197.Bukti P-194

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 42/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : IDAR ; 198.Bukti P-195

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama



Palma Sejati No: 43/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : H. TAHER ; 199.Bukti P-196

: Fotocopy dari

fotocopy Berita

Acara

Kesepakatan

Bersama

Pembayaran Lahan dan Tanam Tumbuh Di Areal Konsesi PT. Citra Palma Sejati No: 44/CPS-KBN/BA-LHN/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Atas nama : RASIDI ; 200.Bukti P-197

: Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 100/80/Pem.Sdr/2012 tanggal 06 -08-2012 ;

201.Bukti P-198

: Fotocopy

dari

fotocopy

Berita

Acara

Pertemuan

Lanjutan

Penyelesaian Permasalahan Claim Lahan Antara SDR. RUSLAN, CS Dengan PT Citra Palma Sejati ( CPS ) tertanggal 06 Juli 2015; 202.Bukti P-199

: Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Bersama Tanggal 06 Agustus 2015 ;

203.Bukti P-200

: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua Adat Desa Marukangan Bpk AWANG;

204.Bukti P-201

: Fotocopy sesuai Asli Contoh Tanda Tangan Asli Bpk Awang Ketua Adat Desa Marukangan ;

205.Bukti P-202

: Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tertanggal 03 Desember 2007;

206.Bukti P-203

: Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Atas Sebidang Tanah Perwatasan tanggal 22 Agustus 2007 ;

207.Bukti P-204

: Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Tanggal 03 September 2007 ;

208.Bukti P-205

: Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor Reg :100/084/Pem.SDR/VIII/2007 tanggal 07 September 2007;

209.Bukti P-206

: Fotocopy dari fotocopy Analisis Yuridis Tentang Tanah Negara Bukan Hak oleh Dr. Siti Rohani, S.H. M.Hum ;


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokan sesuai dengan asli atau fotocopynya dipersidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 8 adalah sebagai berikut : 1.

Bukti T.1

: Fotocopy sesuai Aslinya No.4/DIR-CI/VI/2015

Surat PT Comexindo International

tertanggal

1

Juni

2015

Perihal

Informasi/Klarifikasi PT. Comexindo International atas Permohonan HGU PT Citra Palma Sejati yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur; 2.

Bukti T.2

: Fotocopy sesuai Aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 542/964/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015 perihal Permohonan HGU PT Citra Palma Sejati yang ditujukan kepada Direktur PT Citra Palma Sejati d/a Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok C.No. 56-57, Jl Gajah Mada No. 3-5 Jakarta ;

3.

Bukti T.3

: Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

4.

Bukti T.4

: Fotocopy dari fotocopy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan tanggall 25 Januari 2010 ;

5.

Bukti T.5

: Foto sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pengumpulan Dan Penelitian Data Fisik Data Yuridis Lokasi PT Citra Palma Sejati Seluas 4.056,36 Ha yang terletak di Desa Marukangan, Kecamatan Sandara, Kabupaten Kutai Timur tertanggal 03 Mei 2013;


6.

Bukti T.6

: Foto sesuai dengan Aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 541/964/V/2015 tanggal

13 Mei 2015 perihal Informasi /Klarifikasi

Permohonan HGU PT. Citra Palma Sejati kepada Direktur PT. Comexindo International d/a Mid Plaza Lt.16 Jln. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta –Pusat 10220; 7.

Bukti T.7

: Fotocopy sesuai fotocopy Surat PT Comexindo International No: 02/LLeg/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 perihal Tindak Lanjut Surat No.51/DIR-CI/X/2012 tanggal 20-10-2011 yang ditujukan kepada Direktur PT Citra Palma Sejati Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok C.56-57 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130 ;

8.

Bukti T.8

: Fotocopy dari fotocopy Petunjuk Teknis Nomor: 07/JUKNIS/D.V/2007 Tanggal 31 Mei 2007 Tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data ( RPD) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T II Int-1 sampai dengan bukti T II Int-89 adalah sebagai berikut : T II. Int 1a

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Fatwa Sultan Kutai Mohamad Alimoedin, Nomor: 61, tertanggal 4 Djulkaidah 1317;

T II. Int 1b

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Terjemahan Fatwa nomor 61 tertanggal 4 Dzulkaidah 1317 oleh Menteri Perbendaharaan dan Pemeliharaan Asset Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura di Tenggarong tertanggal 18 Agustus 2007;

T II. Int 2

:

Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertanian dengan Nomor:

82/Kpts/Um/2/1973,

tanggal

20

Februari

1973,

tentang


Pengeluaran Tanah Perwatasan Alm. A.R. Godang seluas ±7300 Ha dari Areal kerja Perhutani Kalimantan Timur. T II. Int 3

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa

untuk

menjual dari Andi Nazaruddin S.E., kepada Drs.H.Muchdar Hasyim tanggal 24 Mei 2007 yang di register Nomor: 61/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007. T II. Int 4

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Andi Fauzi,S.E Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 25 Juni 2007 yang di register Nomor: 62/WAA R/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H tanggal 4 Juli 2007.

T II. Int 5

:

Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari As Auzar Taufik Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 11 Juni 2007 yang di register Nomor: 49/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007.

T II. Int 6

:

Fotocopy sesuai denga Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Henny Lestari Kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 10 Juli 2007 yang di register Nomor: 80/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007.

T II. Int 7

:

Fotocopy sesuai denga Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Rosani Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 2 Juli 2007 yang di register Nomor: 64/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007.

T II. Int 8

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Iqlima Octavia Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 13 Mei 2007 yang di register Nomor: 99/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007.

T II. Int 9

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Masri Ansyah, kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 13


Mei 2007 yang di register Nomor: 100/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007. T II. Int 10

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari H.S.Aboebakar Baboed B.A Bin Susman.B Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 16 Mei 2007 yang di register Nomor: 110/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 11

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari A.Syarifah Rohana Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 13 Mei 2007 yang di register Nomor: 98/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 12

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari Muhayan Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 14 Mei 2007 yang di register Nomor: 97/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 13

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menjual dari A.S.Sahrun Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang di register Nomor: 109/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 14

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan untuk menjual dari A.Sy Elly Fauziah Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang di register Nomor: 95/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 15

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan untuk menjual dari A.S.Hafsah Bin AS Iskandar Kepada Drs.H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang di register Nomor: 93/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 16

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk


Menjual dari A.S MAHMUD kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor: 108/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007; T II. Int 17

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S. IDRUS kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor: 107/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 18

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan dari S. Maulana bin A.S. Usman bin S. Muhammad Al Jufri kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Februari 2007 yang diregister Nomor : 106/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 19

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S HUSEIN. B. kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor: 113/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 20

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S HASAN. BABOED. BIN. S. USMAN. BABOED kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 16 Mei 2007 yang diregister Nomor:

112/WAAR/VIII/2007

oleh

Notaris

AJI

SURYANA

JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007. T II. Int 21

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S. Fashanah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor : 111/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 22

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S. ALBAR kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15


Mei 2007 yang diregister Nomor : 105/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007; T II. Int 23

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S. LAILA Bin A.S. Ahmad kepada Drs. H. Muchdar Hasyim

tanggal

20

Mei

2007

yang

diregister

Nomor

:

104/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007; T II. Int 24

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S FAUZIL kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 20 Mei 2007 yang diregister Nomor: 103/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 25

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S Laili Bin A.S. Ahmad kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 20 Mei 2007 yang diregister Nomor : 102/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 26

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari NOOR AINI kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 16 Mei 2007 yang diregister Nomor: 85/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 27

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Siti Aisyah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 17 Mei 2007 yang diregister Nomor: 84/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 28

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S. Faridah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 16 Mei 2007 yang diregister Nomor : 83/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;


T II. Int 29

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari SASTRAWAN kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 17 Mei 2007 yang diregister Nomor: 82/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 30

:

Fotocopy sesuai deggan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S Bahrani kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor: 90/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007.

T II. Int 31

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Aliansyah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei 2007 yang diregister Nomor: 91/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007.

T II. Int 32

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S HAMSIAH Bin A.S. Hidayat kepada Drs. H. Muchdar Hasyim

tanggal

18

Mei

2007

yang

diregister

Nomor

:

89/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007. T II. Int 33

:

Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S Aisiah Bin A.S Hidajat kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 18 Mei 2007 yang diregister Nomor : 88/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007.

T II. Int 34

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S Samsiah Bin A.S. Hidayat kepada Drs. H. Muchdar Hasyim

tanggal

15

Mei

2007

yang

diregister

Nomor

:

87/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007. T II. Int 35

:

Fotocoy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S MAHYUNI kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 15


Mei 2007 yang diregister Nomor: 86/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007. T II. Int 36

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Kalsum SA kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Agustus 2007 yang diregister Nomor: 121/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 14 Agustus 2007;

T II. Int 37

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Kalsum SA kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Juli 2007 yang diregister Nomor: 74/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 38

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Drs. Decky Zulkifli kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 3 Juli 2007 yang diregister Nomor: 67/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 5 Juli 2007;

T II. Int 39

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Drs. Aswin kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 1 Juli 2007 yang diregister Nomor: 65/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H. tanggal 5 Juli 2007;

T II. Int 40

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. Albert Mochsen Ass kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 14 Juni 2007 yang diregister Nomor : 60/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 4 Juli 2007.

T II. Int 41

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Huzaimah SA.SP kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 25 Juni 2007 yang diregister Nomor: 58/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 4 Juli 2007;


T II. Int 42

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari SY. Ulfah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 24 Juni 2007 yang diregister Nomor: 57/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 43

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari SY. Fadlun kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 24 Juni 2007 yang diregister Nomor: 56/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 44

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari S. Shadiq Assegaff kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 24 Juni 2007 yang diregister Nomor: 55/WAAR/VII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 45

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.Sy Noor Leily kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang diregister Nomor: 96/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 46

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari H. Adji Sarifah Juhariah kepada Drs. H. Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang diregister Nomor: 94/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris AJI SURYANA JAMALUDIN JADAYAT, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 47

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Hindun Syekh Assegaff S.pd kepada Muchdar Hasyim tanggal 24 Juni 2007 yang diregister No. 54/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 48

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari S. Thoriq. S. Assegaff kepada Muchdar Hasyim tanggal 21 Juni 2007 yang diregister Nomor: 53/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji


Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007; T II. Int 49

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Ardiansyah kepada Muchdar Hasyim tanggal 4 Juni 2007 yang diregister Nomor: 52/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 50

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. S. Mursidah kepada Muchdar Hasyim tanggal 26 Juni 2007 yang diregister Nomor: 63/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 51

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A.S.Hj. Madjenah kepada Muchdar Hasyim tanggal 11 Juli 2007 yang diregister Nomor: 81/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 52

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari 1. A. S.Zaedah binti H.A.B. Hasyim; 2. A.S. Madaniah binti H.A.B. Hasyim; 3. A.S. Zahrah binti H.A.B. Hasyim; 4. A.S. Hudaijah binti H. A. B. Hasyim; 5. A.S. Abbas bin H. A. B. Hasyim; 6. A. S. Julius Hussein bin H. A. B. Hasyim kepada Muchdar Hasyim sebagai ahli waris dari Alm. H. A. B. Hasyim bin S. Abdurrahman tanggal 12 Maret 2007 yang diregister Nomor: 72/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 9 Juli 2007;

T II. Int 53

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Asmala Sari Banun. kepada Muchard Hasyim tanggal 26 Juni 2007 yang diregister Nomor: 59/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji


Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007.

T II. Int 54

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Mistik Eny kepada Muchard Hasyim tanggal 3 Juli 2007 yang diregister Nomor: 69/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 5 Juli 2007;

T II. Int 55

:

Fotocoy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Andi Sarifudin kepada Muchdar Hasyim tanggal 4 Juli 2007 yang diregister Nomor: 73/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 9 Juli 2007;

T II. Int 56

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Andi Zulkarnaen. Ass. kepada Muchdar Hasyim tanggal 2 Juli 2007 yang diregister Nomor: 66/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 5 Juli 2007;

T II. Int 57

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Andi Salehudin kepada Muchdar Hasyim tanggal 3 Juli 2007 yang diregister Nomor: 68/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 5 Juli 2007;

T II. Int 58

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. S. Arsil Azim kepada Muchdar Hasyim tanggal 11 Juni 2007 yang diregister Nomor: 51/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 59

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari AS. Eris Violeta Noor kepada Muchdar Hasyim tanggal 11 Juni 2007 yang diregister Nomor: 50/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 60

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. S. Azami Akbar kepada Muchdar Hasyim tanggal 15 Mei


2007 yang diregister Nomor: 48/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007; T II. Int 61

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari A. S. Umar kepada Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang diregister Nomor: 47/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 62

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan dari Said Faisal Bin A. B. Hamid kepada Muchdar Hasyim tanggal 15 Februari 2007 yang diregister Nomor: 45/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 63

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan dari A. S. Latifah Binti A. B. Hamid kepada Muchdar Hasyim tanggal 15 Februari 2007 yang diregister Nomor: 44/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 64

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan dari A. S. Abdurrahman Bin A. B. Hamid kepada Muchdar Hasyim tanggal 15 Februari 2007 yang diregister Nomor: 43/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 65

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan dari A. S. Zahrah Binti A. B. Hamid kepada Muchdar Hasyim tanggal 15 Februari 2007 yang diregister Nomor: 46/WAAR/VII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 4 Juli 2007;

T II. Int 66

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Hj. A. Syarifah Fajri kepada Muchdar Hasyim tanggal 12 Mei 2007 yang diregister Nomor: 116/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 67

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Hj. A. S Fitdah Saiful kepada Muchdar Hasyim tanggal 12


Mei 2007 yang diregister Nomor: 115/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007; T II. Int 68

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Syarifah Rohani kepada Muchdar Hasyim tanggal 13 Mei 2007 yang diregister Nomor: 101/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 69

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual dari Dra. Hj. A Syarifah Firdaus kepada Muchdar Hasyim tanggal 13 Mei 2007 yang diregister Nomor: 114/WAAR/VIII/2007 oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007;

T II. Int 70

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penyerahan dari A. S. Achmad Hidayat kepada Muchdar Hasyim tanggal 9 Mei 2007 yang diregister Nomor: 92/WAAR/VIII/2007, oleh Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., tanggal 3 Agustus 2007.

T II. Int 71

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PADA TANGGAL 3 MEI 2007 antara Drs. Mochdar Hasyim, M.M., dengan Tergugat II Intervensi (PT. Comexindo International).

T II. Int 72

:

Fotocopy dari fotocopy BERITA ACARA Nomor: 4/BA.P3HP/2007/PA. Tgr, tanggal 28 Juni 2007 yang di buat dihadapan Drs. H. Pandi, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dengan di bantu oleh Drs. Asrie, S.H., sebagai Panitera Pengadilan Agama Tenggarong;

T II. Int 73

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH dari Drs. H. Mochdar Hasyim, MM yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Ahli Waris dari A.R. Godang kepada PT. Comexindo International, Nomor Reg.: 100/084/Pem.SDR/VIII/2007, tanggal 07 September 2007;

T II. Int 74

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya SURAT KETERANGAN JUAL BELI Atas Sebidang Tanah Perwatasan antara Drs. H. Muchdar Hasyim, M.M.


selaku Kuasa dari Ahli waris A.R.Godang, dengan Loddy Maweikere Tergugat II Intervensi (PT. Comexindo International) pada tanggal 22 Agustus 2007, atas Sebidang Tanah Perwatasan yang terletak di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur; T II. Int 75

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DRS. H. MOCHDAR HASYIM, M.M. selaku Kuasa dari Ahli waris A.R.Godang tanggal 03 September 2007;

T II. Int 76

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Akta Notaris Nomor: 12, tanggal 01 November 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Halim, S.H., M.KN., Tentang Perjanjian Pengosongan;

T II. Int 77

:

Fotocopy dari fotocopynya SURAT KEPALA DINAS PERTANAHAN AN.

KEPALA

KASUBDIN

PENATAGUNAAN

TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, tanggal 11 Juni 2007 Nomor: 591/096/Dis-Ptnh/VI/2007. Perihal Keteranga tidak Sengketa kepada PT Comexindo International d.a Bpk Sandi Ebenezer. S, S.H; T II. Int 78

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor: 542/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang

PEMBERIAN

PERKEBUNAN

IZIN

KELAPA

LOKASI

SAWIT

UNTUK

PADA

PT.

KEPERLUAN COMEXINDO

INTERNATIONAL SELUAS ± 7300 HA DI DESA MARUKANGAN, KECAMATAN SANDARAN, KABUPATEN KUTAI TIMUR; T II. Int 79

:

Fotocopy dari fotocoppy SURAT KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR Nomor: 1869/DK/VI/USA-310/86, tanggal 24 Juli 1986, perihal Mohon Pengesahan bagan kerja 1986/1987 areal milik A.R. Godang yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;


T II. Int 80

:

Fotocopy dari fotocopy Surat Direktorat Jendral Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan Nomor: 2168/IV-32.III/1990, tanggal 28 Juli 1990; dengan perihal: Permohonan izin untuk Eksploitasi hutan Milik di areal perwatasan hal milik A.R. Godang di Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Kalimantan Timur;

T II. Int 81

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada tanggal 3 September 2007 oleh Kecamatan Sandaran.

T II. Int 82

:

Fotocopy seuai dengan Aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/421/HK/VIII/2008,

tanggal

12

Agustus

2008

tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 542/02.188.45/HK/X/2007 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. COMEXINDO

INTERNATIONAL SELUAS + 7.300

HA,

BERUBAH KOMODITAS MENJADI PERKEBUNAN KARET DI DESA MARUKANGAN KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR. T II. Int 83

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI

TIMUR NOMOR 188.4.45/514/HK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang PERPANJANGAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR

188.4.45/421/HK/VIII/2008

TENTANG

IZIN

LOKASI

UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KARET KEPADA PT. COMEXINDO INTERNATIONAL SELUAS + 7.300 HA. YANG TERLETAK DI DESA MARUKANGAN KECAMATAN SANDARAN, KABUPATEN KUTAI TIMUR; T.II. Int 84

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional

Propinsi

Kalimantan

Timur

Nomor:

73/6-

64.200/V/2010, tanggal 12 Mei 2010 perihal Surat Perintah Setor (SPS)


Pengukuran Keliling ( Kadastral) Bidang Tanah PT. Comexindo International Seluas 5.550 Ha. Di Kabupaten Kutai Timur yang ditujukan kepada Direktur PT Comexindo International; T.II. Int 85

:

Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI

TIMUR NOMOR : 500/590/Eko.2-VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008, tentang

IJIN

COMEXINDO

USAHA

PERKEBUNAN

INTERNATIONAL

(IUP)

UNTUK

KEPADA

PT.

KEPERLUAN

PERKEBUNAN KARET SELUAS + 7.300 HA YANG TERLETAK DI DESA MARUKANGAN KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR; T.II. Int 86 :

Fotocopy sesuai Asli Foto pada saat pelaksanaan penandatanganan Jual beli tanah antara Drs. H. Muchdar Hasyim, MM selaku kuasa dari Ahli Waris AR. Godang dengan Tergugat II Intervensi (PT. Comexindo Internasional) pada tahun 2007 ;

T.II. Int 87 :

Fotocopy sesuai Asli Foto pada saat Pelaksanaan Penanaman Kelapa Sawit Perdana program Kemitraan pada tahun 2007;

T.II. Int 88 :

Fotocopy sesuai Asli Foto pada saat Sosialisasi Plasma di Kecamatan Sandaran pada tahun 2009;

T.II. Int 89 :

Fotocopy sesuai Asli Foto pada saat pelaksanaan Pengukuran sebidang tanah yang terletak di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan Bukti Surat, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi Fakta yaitu: 1.

Nama

:

AHMAD HARTEDI BUDIAWAN;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;

Tempat, tanggal lahir

:

Samarinda , 09 Nopember 1970;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;


Pekerjaan

:

Karyawan Swasta;

Alamat

:

Jalan Kintamani

Raya Blok E4 No. 12 B RT 001/012

Kelurahan/Desa Limo Kecamatan Limo; Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

-

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

-

Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat sebagai karyawan PT. Citra Palma Sejati sejak tahun 2004 sebagai Manager di Bagian Pengembangan dan Perizinan;

-

Bahwa saksi bertugas mencari areal baru untuk pengembangan kelapa sawit;

-

Bahwa saksi bermohon untuk perizinan kepada Pemerintah, seluruh Pemerintah terkait, seperti dari Kabupaten, RT, Kepala Desa, Camat, BPD, bersosialisasi pada masyarakat serta tujuan investasi/kebun dan bersama masyarakat, sampai terbitnya HGU dari BPN, dan termasuk ganti rugi kepada masyarakat;

-

Bahwa saksi ikut serta dalam pengurusan HGU PT. Citra Palma Sejati yang diajukan ke BPN;

-

Bahwa saksi bekerja dalam tim dan mengawasi tim yang terdiri dari Bagian Pengurusan Perizinan tentang Pemetaan dan Bidang Kemitraan inilah yang mengurusi tentang Ganti Rugi lahan masyarakat;

-

Bahwa saksi bermohon HGU seluas 4050 Hektar;

-

Bahwa saksi tahu mengenai keberatan dari PT. Comexindo International dari BPN;

-

Bahwa saksi tidak pernah bersurat kepada BPN terkait proses HGU PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa saksi menyampikan Surat dari Bupati Kutai Timur kepada BPN pada saat pengumpulan data pertama dan dimasukkan ke dalam berkas;


-

Bahwa saksi pengusulan HGU PT. Citra Palma Sejati dari tahun 2012;

-

Bahwa saksi mengetahui proses permohonan HGU tersebut berjalan tidak lama yang dimulai Panitia B dan BPN turun tim, lalu hasilnya dipresentasikan, kemudian masuklah Tim B yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dengan hasil Risalah yang menyebutkan bahwa ada areal yang harus dikeluarkan, kemudian satu bulan setelahnya pengurusan terhenti karena adanya keberatan dari PT. Comexindo International;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui cara menyelesaikan proses permohonan HGU yang terhenti sampai sekarang;

-

Bahwa lahan warga telah dibebaskan dari warga dan ganti rugi disaksikan oleh Kepala Desa, RT, Camat serta Wakil Perusahaan;

-

Bahwa dari 7300 Hektar hanya 4050 Hektar yang dimohonkan karena terdapat kampung yang terdiri dari kebun masyarakat yang tidak mau dilepas;

-

Bahwa saksi kembali mengajukan permohonan kepada BPN namun belum ada solusi sampai sekarang;

-

Bahwa syarat-syarat yang diajukan PT. Citra Palma Sejati dalam permohonan HGU telah lengkap;

-

Bahwa saksi saat mengecek tanah yang dimohonkan HGU mendengar bahwa tanah tersebut bukan milik AR Godang, namun AR Godang hanya menempati tanah warga;

-

Bahwa saksi mengetahui perihal surat keberatan dari PT. Comexindo International awalnya dari orang lain, kemudian secara lisan disampaikan oleh BPN dan ditunjukkan salinan surat keberatan tersebut pada tahun 2012;

-

Bahwa tidak ada surat dari BPN ke PT. Citra Palma Sejati, namum BPN hanya menunjukkan surat tentang keberatan AR Godang;

-

Bahwa saksi mengetahui surat dari BPN No:542/9-4/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditujukan kepada PT. Citra Palma Sejati dan terhadap surat tersebut telah dijawab;


-

Bahwa benar saksi ikut membahas dan menyusun surat jawaban tersebut dan setelahnya ada pertemuan antara PT. Citra Palma Sejati dengan BPN pada tanggal 23 Juni 2015;

-

Bahwa saksi pernah mencoba mengadakan kontak dengan PT. Comexindo International melalui surat namun surat dikembalikan karena alamat tidak dikenal;

-

Bahwa saksi mengetahui perihal surat dari BPN tahun 2015;

-

Bahwa saksi mendapatkan berita acara pengumpulan data statistik yuridis seluas 4050 Hektar yang dalam kesimpulannya tertulis tentang mata air yang harus dikeluarkan (enclave) dan telah dipenuhi oleh PT. Citra Palma Sejati yang kemudian dilaporkan ke BPN;

-

Bahwa tidak ada lagi pengumuman dari pihak lain perihal klaim atas tanah tersebut;

-

Bahwa setelah proses Rapat Panitia B keluar Risalah Panitia B yang isinya berupa saran-saran kepada PT. Citra Palma Sejati kemudian seharusnya keluar Risalah Pengolahan Data untuk dikirim ke BPN Pusat;

-

Bahwa PT. Citra Palma Sejati pernah menerima undangan dari Camat, Kades, Masyarakat, serta Pemerintah;

-

Bahwa saksi melakukan pengurusan HGU di beberapa daerah seperti Kutai Timur dan Berau (HGU belum keluar);

-

Bahwa yang menjadi syarat permohonan HGU diantaranya Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Direktur) dan Akta Pendirian;

-

Bahwa proses pembebasan lahan yang dimohonkan masih berlangsung;

-

Bahwa Kanwil BPN menyatakan syarat permohonan sudah lengkap;

-

Bahwa Kanwil BPN melaksanakan pemeriksaan lapangan dan disarankan oleh BPN agar mata air dan sungai dikeluarkan (enclave), harus ada Baper, dan lainya;

-

Bahwa tanah masyarakat yang masuk dalam peta sudah dilepaskan dan dilaporkan ke Kanwil BPN pada tahun 2014;

-

Bahwa terhentinya proses murni karena ada keberatan dari PT. Comexindo International pada tahun 2012;


-

Bahwa terhadap keberatan tersebut PT. Citra Palma Sejati menyurati Bupati dan Bupati meminta keterangan dari BPN Sangatta, selanjutnya keluar surat Bupati Kutai Timur yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang bebas dimohonkan HGU;

-

Bahwa dengan adanya Surat Bupati Kutai Timur tersebut PT. Citra Palma Sejati tetap melanjutkan permohonan HGU;

-

Bahwa Kanwil BPN tidak memberikan solusi dan jalan keluar atas terhentinya proses HGU PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa saksi pernah mendengar nama PT. Comexindo International namun tidak jelas tentang keberadaannya, dan saksi hanya mengetahui dari masyarakat bahwa PT. Comexindo International pernah meminjam areal untuk pembibitan dan setelahnya berhenti;

-

Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat keberatan PT. Comexindo International namun surat tersebut tidak disampaikan kepada PT. Citra Palma Sejati;

2.

Nama

:

ABDULLAH SANI;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


:

TANJUNG PAGAR , 31 Desember 1947;

Jenis Kelamin

:

Laki-Laki;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Pedagang;

Alamat

:

Jln Panglima Batur RT 013/ Kelurahan Benua Ulu Kecamatan Sangkulirang;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: -

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;


-

Bahwa saksi memiliki lahan yang sudah diganti rugi oleh PT. Citra Palma Sejati seluas 317 Hektar di Kejawi, Desa Tanjung Pagar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten, Kutai Timur, yang merupakan lahan kelompok beranggotakan 38 Orang dimana saksi selaku Ketua Kelompok;

-

Bahwa pembagian ganti kerugian dilakukan secara merata;

-

Bahwa kelompok tersebut tidak ada namanya;

-

Bahwa saksi mengetahui nama Kepala Adat di desa sekarang yaitu bernama Awang dan pada saat penandatanganan ganti rugi Awang hadir selaku Kepala Adat;

-

Bahwa saksi membayar pajak tanaman dan pajak rumah (PBB);

-

Bahwa saksi tidak mengetahui di Kutai Timur ada kerajaan;

-

Bahwa saksi lahir di Tanjung Pagar Desa Marukangan;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama AR Godang;

-

Bahwa saksi telah 6 (enam) turunan tinggal di Tanjung Pagar dan Datuknya sejak tahun 1911 sudah tinggal (berkebun dan bertanam) di Marukangan;

-

Bahwa tanah saksi tidak pernah diklaim oleh orang lain;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang PT. Comexindo International karena setiap perusahaan yang masuk desa pasti mengadakan rapat dengan warga;

-

Bahwa saksi tidak mengigat kapan dimulai membuka lahan karena berpindah-pindah;

-

Bahwa saksi kenal dengan Abdul Samad, Awang, dan Riswansyah;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tertanggal 3 September 2007 (Bukti Surat T.II.Int-81);

-

Bahwa saksi menanam Langsat, Durian, dan Kelapa pada tahun 1973 di lahan miliknya dan sejak saat itu tidak pernah ada yang mengklaim tanah saksi;

-

Bahwa saksi menerima ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar, sehingga jumlah yang diterima saksi lebih dari Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);

-

Bahwa saksi tidak mengenal Andi Nazaruddin, Andi Fauzi, Fauzan Bolong, dan Drs. Mochdar Hasyim;


3.

Nama

:

JOPIE BOHAM;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


:

MANADO , 09 Agustus 1963;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Karyawan Swasta;

Alamat

:

Kebuhayan

RT

005/000

Kelurahan/Desa

Marukangan

Kecamatan Sandaran; Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: -


-

Bahwa saksi pernah memiliki lahan yang sudah diganti rugi oleh PT. Citra Palma Sejati pada tahun 2015 seluas 75 Hektar dengan jumlah 50 orang anggota kelompok, masing-masing mendapat 2 Hektar;

-

Bahwa pada mulanya tanah tersebut seluas 100 hektar dan seluas 25 Hektar masuk ke dalam perusahaan lain;

-

Bahwa saksi pernah menandatangani Perjanjian Ganti Rugi tertanggal 27 Oktober 2015 (Bukti Surat P-59);

-

Bahwa saksi mengatahui PT. Comexindo International pernah melakukan pekerjaan pembibitan pada tahun 2010 di kebun warga/masyarakat yang dipinjam PT. Comexindo International seluas 5 Hektar dan berjarak 3 km dari rumah saksi;

-

Bahwa PT. Comexindo International hanya pembibitan karet saja namun tidak menanam, antara lain di lahan milik Pak Nur yang tidak diganti rugi;

-

Bahwa pada awalnya PT. Comexindo International berniat menyewa lahan warga untuk pembibitan, namun setelah ditaruh bibit PT. Comexindo International tidak pernah ada lagi;

-

Bahwa sepengetahuan saksi kantor PT. Comexindo International berada di Sangatta;


-

Bahwa PT. Comexindo International berhenti pada tahun 2011 dan sempat mendapat keberatan dari warga karena lahan barak PT. Comexindo International masuk tanpa izin pemilik kebun;

-

Bahwa saksi mengetahui Ketua Adat saat ini adalah Awang;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama AR Godang;

-

Bahwa saksi bukan orang asli Marukangan, namun istri saksi selama 4 keturunan sudah tinggal di Marukangan;

-

Bahwa saksi sudah tinggal di Marukangan kurang lebih 20 tahun;

-

Bahwa tanah saksi tidak pernah dibebaskan oleh pihak lain;

-

Bahwa

sepengetahuan

saksi

PT.

Comexindo

International

belum

pernah

membebaskan lahan; -

Bahwa saksi sudah lama menggarap lahannya, kemudian PT. Citra Palma Sejati menawarkan ganti rugi, dengan kesepakatan seluruh anggota kelompok dan warga maka saksi bertemu dengan Manager PT. Citra Palma Sejati dan batu terealisasi tahun 2015;

-

Bahwa persoalan pembebasan tanah PT. Citra Palma Sejati dengan warga tidak ada permasalahan;

-

Bahwa saksi memiliki tanah yang dikelola oleh Kelompok Tani dimana tanah tersebut diperoleh dari nenek mereka dan sampai sekarang di daerah tersebut masih ada persawahan;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Kesultanan di Kutai Timur dan saksi tidak pernah mengetahui AR Godang, namun hanya mendengar dari pembicaraan orang lain;

4. Nama

:

ABDUL SAMAD;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


:

BARRU , 05 Oktober 1967;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;


Pekerjaan

:

Perangkat Desa;

Alamat

:

Tanjung

Pagar

RT

006

Kelurahan/Desa

Marukangan

Kecamatan Sandaran; Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut : -

Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

-

Bahwa saksi pernah menandatangani surat tertanggal 12 Oktober 2014 untuk mewakili kelompok (Bukti Surat P-61, P-43, P-125);

-

Bahwa saksi pada bulan April 2015 menandatangani surat yang di dalamnya tertera luasan 2,5 hektar dan 29 Juni 2015 dengan luasan 5 Hektar yang disaksikan Sumadi, Awang, Camat, dan Kades;

-

Bahwa saksi tidak diberi uang pada saat penandatanganan;

-

Bahwa tidak ada yang namanya Mochdar Hasyim di desa saksi;

-

Bahwa saksi mengetahui PT. Citra Palma Sejati dan memiliki kebun sawitnya;

-

Bahwa saksi termasuk dalam anggota kelompok yang lahannya diserahkan kepada PT. Citra Palma Sejati dengan luas 284 Hektar yang asalnya tanah milik masyarakat desa yang diperoleh dari pengelolaan lahan;

-

Bahwa saksi tidak lahir di desa tersebut, namun tinggal disana sejak tahun 1978;

-

Bahwa mertua saksi tinggal di desa tersebut;

-

Bahwa tanah yang diserahkan saksi kepada PT. Citra Palma Sejati tidak pernah diserahkan saksi kepada pihak lain seperti PT. Comexindo International atau AR Godang;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang AR Godang

-

Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan Tahun 2007 perihal antara desa dengan desa tetangga;


-

Bahwa saksi mengakui tanda tangan saksi yang tertera Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan (Bukti Surat T II Int 81) dan tidak membaca isi surat pada saat penandatanganan;

-

Bahwa surat tersebut (Bukti Surat T II Int 81) mengenai masalah perwatasan, batas desa Susuk dan Maruba;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah tersebut yang dimaksud Tergugat II Intervensi adalah tanah AR Godang;

-

Bahwa saksi mengakui tanda tangan saksi pada surat-surat yang ditunjukkan Tergugat II Intervensi (Bukti Surat T II Int 73, 74, dan 75);

-

Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam pelepasan tanah Mochdar Hasyim kepada PT. Comexindo International;

-

Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat yang berisikan tanah atas nama AR Godang dan pada saat pemeriksaan tanah tidak tahu bahwa itu adalah tanah AR Godang;

-

Bahwa saksi pada saat menandatangani surat di tahun 2007 selaku Ketua BPD dan diperintahkan untuk mengukur dan memperjelas batas desa;

-

Bahwa tidak kenal dengan Mochdar Hasyim ahli waris dari AR Godang;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui letak dari tanah AR Godang;

-

Bahwa saksi menjabat Ketua BPD selama 11 tahun (2 periode) dan berakhir pada 3 Maret 2015;

5. Nama

:

AHMAD MUSLIMIN;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


:

SULTENG, 18 April 1972;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Wiraswasta;

Alamat

:

Marukangan RT 006/ Kelurahan/Desa Marukangan Kecamatan Sandaran;




-

Bahw saksi lahir di Sulawesi dan sudah tinggal di Marukangan sejak tahun 1986 karena menikah dengan orang Marukangan yang sejak lahir sudah tinggal di Marukangan dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak dari mertua saksi;

-

Bahwa saksi tidak memiliki tanah yang diserahkan kepada PT. Citra Palma Sejati, namun warganya ada yang menyerahkan kepada PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa saksi mengakui pernah menandatangani surat penyerahan tanah tertanggal 20 Juni 2014 yang tanahnya dimiliki oleh mertua saksi selaku ahli waris dengan luas 2,3 Hektar;

-

Bahwa saksi adalah Ketua RT 6;

-

Bahwa saksi menandatangani surat penyerahan sebanyak 5 (lima) surat yang pemiliknya merupakan warga RT 6;

-

Bahwa tanah tidak diserahkan kepada pihak lain selain kepada PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa saksi dikuasakan untuk penyerahan tanah karena warganya tidak bisa baca tulis;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang AR Godang;

-

Bahwa saksi memiliki tanah yang diserahkan dalam 2 kali penyerahan seluas 5 Hektar dan milik mertua hanya 1 Hektar;

-

Bahwa jumlah warga RT 6 ada 70 warga dan warga tersebut lahannya mendapat ganti rugi;

-

Bahwa terdapat kelompok tani tetapi tidak dikelola PT. Citra Palma Sejati;

6. Nama Kewarganegaraan

:

MUHAMMAD EFENDI;

:

Indonesia;



:

MARUKANGAN , 10 Agustus 1981;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil;

Alamat

:

Marukangan RT 007/Kelurahan/Desa Marukangan Kecamatan Sandaran;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -


-

Bahwaa saksi mengenal PT. Citra Palma Sejati dan juga mengetahui ada pembebasan lahan oleh PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa saksi mengetahui PT. Comexindo International dan tidak pernah ada pembebasan lahan di desa saksi oleh PT. Comexindo International;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan AR Godang;

-

Bahwa saksi mengetahui ada penyerahan lahan kepada pihak lain selain kepada PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa saksi menyerahkan lahan kepada PT. Citra Palma Sejati seluas 388 Hektar dalam kelompok Koperasi Marukangan Sejahtera;

-

Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa dari tahun 2009 sampai dengan 2015;

-

Bahwa saksi sekarang bekerja di Kecamatan sebagai Satpol PP;

-

Bahwa saksi mengikuti proses awal perpanjangan izin PT. Comexindo Internastional yaitu pengecekan kinerja perusahaan bersama perangkat desa lainnya ke lokasi dan hasilnya dibuatkan Barita Acara;

-

Bahwa saksi mengetahui ada izin PT. Comexindo Interntional berupa pembibitan karet dari tahun 2007 sampai 2010;

-

Bahwa PT. Citra Palma Sejati masuk pada akhir tahun 2011 setelah surat permohonan tidak diperpanjang oleh Dinas Perkebunan, Bupati, Camat, DPRD, dan dinas lainnya;


-

Bahwa Kepala Desa pada tahun 2009 adalah Jumran, tahun 2010 PLT Pak Herman, kemudin tahun 2011 H. Saparudin, karena H. Saparudin meninggal dunia maka Penanggung Jawab adalah Mukri, dan sekarang dijabat oleh Supriyadi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui surat Bupati yang mneyatakan bahwa izin PT. Comexindo International tidak diperpanjang lagi;

-

Bahwa saat PT. Citra Palma Sejati masuk, Kepala Desanya adalah Mukri;

-

Bahwa tim dari Bupati dan Camat turun ke lokasi terkait sosialisasi PT. Citra Palma Sejati dan masuknya PT. Citra Palma Sejati didukung oleh Pemerintahan Desa;

-

Bahwa tidak ada sengketa lahan di desa Marukangan terkait PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa PT. Citra Palma Sejati telah melaksanakan ganti rugi sesuai sosialisasinya berupa perjanjian untuk menyelesaikan permasalahan hak-hak dengan masyarakat;

-

Bahwa tidak ada Buku Desa Tanah / Register Tanah, namun yang ada hanya buku pembayaran pajak;

-

Bahwa di buku catatan desa tidak tercantum nama AR Godang dan Mochdar Hasyim;

-

Bahwa orang tua saksi adalah Muh. Yusuf di Koperasi Marukangan Sejahtera;

-

Bahwa saksi pernah menandatangani surat namun bukan atas nama saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Moh. Ethan yang sekarang menjabat sebagai Camat, sebelumnya adalah Sekretaris Camat dari tahun 2007 sampai dengan 2012;

-

Bahwa saksi kenal dengan Riswansyah yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Camat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Jumran yaitu Kepala Desa dari tahun 2004 sampai dengan 2009;

7. Nama

:

AMAT YANI;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


:

MARUKANGAN, 27 September 1969;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Petani/ Pekebun;


Alamat

:

Jalan Masjid Arrahmah RT 004/- Kelurahan/Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut : -

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi;

-

Bahwa saksi sejak kecil dan lahir tinggal di Marukangan;

-

Bahwa orang tua saksi berasal dari Tanah Hulu;

-

Bahwa saksi mengelola lahan yang diserahkan masyarakat kepada PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa rumah saksi berada di atas tanah milik saksi sendiri;

-

Bahwa tanah saksi bukan milik AR Godang;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Comexindo International dan tidak pernah mendengar ada penyerahan lahan warga kepada PT. Comexindo International;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada pejabat/perangkat desa yang dipanggil ke suatu tempat untuk diminta tanda tangan;

-

Bahwa saksi mengetahui PT. Comexindo International memanggil Kepala Desa, Ketua BPD, RT, dan Ketua Adat ke Samarinda untuk penandatanganan surat dan Ketua Adat tidak hadir;

-

Bahwa dari Ketua RT Pak Dulma saksi mengetahui keberangkatan ke Samarinda tersebut terkait penandatanganan surat antara PT. Comexindo International dengan Ahli Waris;

-

Bahwa saksi mengetahui ketidakhadiran Ketua Adat yaitu Awang dikarenakan pada saat itu Ketua Adat berada di Desa Marukangan bersama saksi pada Agustus 2007 di tempat yang sama;

-

Bahwa saksi tidak pernah menjual atau menyerahkan lahan kepda AR Godang, Mochdar Hasyim, dan PT. Comexindo International;


-

Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah masyarakat lain ada yang menjual lahannya kepada PT. Comexindo International;

-

Bahwa satahu saksi PT. Comexindo International menumpang lahan warga untuk pembibitan karet;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal areal milik Kehutanan di Desa Marukangan;

-

Bahwa tempat tinggal saksi tidak jauh dari PT. Comexindo International yang berada di Marukangan Dusun Kebuyahan RT 5;

-

Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT. Comexindo International pada tahun 2007 dari Koperasi yaitu PT. Comexindo International akan membuka lahan karet di Dusun Kebuyahan;

-

Bahwa saksi tidak mengenal AR Godang maupun Kesultanan Kutai Timur;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan PT. Comexindo International namun hanya mengetahui bergerak di bidang pembibitan karet;

-

Bahwa saksi tidak menggarap lahan yang termasuk dalam 7050 Hektar karena lahan tersbeut milik warga masyarakat;

-

Bahwa saksi berada di Desa Marukangan saat penandatanganan surat (Bukti Surat T II Int 74);

-

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat-surat yang ditunjukkan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi (Bukti Surat T II Int 79-85);

-

Bahwa saksi tidak mengetahui lahan milik PT. Comexindo International karena disana adalah lahan warga yang digarap oleh PT. Comexindo International;

8. Nama

:

AWANG

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


:

BELIDAN , 12 Desember 1964;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Petani/ Pekebun;


Alamat

:

Belidan RT 003/- Kelurahan/Desa Marukangan ,Kecamatan Sandaran;


Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Adat di Desa Marukangan dari tahun 2006 sampai dengan sekarang;

-

Bahwa di setiap desa terdapat satu ketua adat;

-

Bahwa saksi penduduk asli dari Sungai Belidan Marukangan;

-

Bahwa pengangkatan saksi tidak ada surat pengangkatan namun secara lisan, karena kakak saksi meninggal dunia sehingga warga setempat merencanakan untuk melimpahkannya jabatan Ketua Adat kepada saksi;

-

Bahwa sebelum kakak saksi, yang menjadi Ketua Adat adalah paman saksi, dan sebelumnya lagi adalah kakek saksi;

-

Bahwa jabatan ketua adat diberikan secara turun temurun (warisan);

-

Bahwa tugas ketua adat terkait perayaan syukuran dan ulang tahun desa untuk setiap tahunnya;

-

Bahwa suku di Marukangan disebut suku Dayak Bazab mayoritas di RT.3 dan 4;

-

Bahwa saksi belum diangkat secara musyawarah di tahun 2002 sampai dengan 2006;

-

Bahwa saksi pada tahun 2006 saksi resmi diakui sebagai Ketua Adat yang dihadiri oleh 50% suku dayak Bazab dan Ketua RT, BPD, Kepala Desa, dan seluruh perangkat desa;

-

Bahwa saksi kenal Ades, Dulma yang adalah mantan Ketua RT 4, Abdul Samad, Jumran;

-

Bahwa saksi tidak mengenal Sri Indramulodewi;

-

Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa pada tahun 2008 ada pelapasan tanah warga ke PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa saksi turut menandatangani hampir seluruh surat-surat pelepasannya;

-

Bahwa lembaga adat memiliki stempel (cap);


-

Bahwa jabatan Ketua Adat dibentuk di masing-masing wilayah desa oleh warga masyarakat setempat;

-

Bahwa tidak ada surat penetapan dari kecamatan terkait pengangkatan saksi;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang PT. Comexindo International dan bidang usahanya;

-

Bahwa saksi tidak penrnah menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 7 September 2007 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim (Bukti Surat 73, 74, 75, dan 81);

-

Bahwa saksi menyatakan dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi;

-

Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Samarinda untuk menandatangani surat tersebut dan pada tanggal penandatanganan tersebut saksi berada di rumah di Desa Marukanagan;

-

Bahwa tidak ada warga desa / warga adat yang menyerahkan lahan mereka kepada AR Godang atau PT. Comexindo International;

-

Bahwa saksi pernah mendengar tentang AR Godang saat saksi masih kecil, tapi tidak pernah melihat orangnya maupun keturunannya;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang Kesultanan Kutai Timur;

-

Bahwa saksi kenal dengan PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa saat saksi melihat penyerahan lahan kepada warga, bukti saat penyerahan berupa Surat Keterangan dari Desa;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca perihal surat yang diminta oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi yaitu Bukti Surat T II Int 74 s/d T II Int 85;

-

Bahwa saksi tidak pernah membaca Surat Keterangan Jual Beli, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Akta notaries, Keputusan Bupati Kutai Timur, Perjanjian Pengosongan, dan Berita Acara Tanah Perwatasan, izin Usaha Perkebunan PT. Comexindo International;

-

Bahwa saksi menyatakan itu tanda tangan di surat-surat tersebut sama dengan tanda tangan saksi di Kartu Tanda Penduduk (KTP);


Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan Bukti Surat dan Saksi, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu: 1. Nama

:

SUHARDI, S.H., M.H;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


:

SEMPARUK, 02 Agustus1967;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

DOSEN;

Alamat

:

Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Srikandi RT/RW 002/023 Kelurahan/Desa Sungai Raya,Kecamatan Sungai Raya;


Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

-

Bahwa Ahli tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

-

Bahwa Ahli berpendapat secara umum ada 3 (tiga) hak tanah sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yaitu hak yang didasarkan kepada Hukum Adat, hak yang diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan hak atas tanah yang diciptakan oleh Swapraja, setelah diberlakukannya UUPA dipertegas dalam Diktum 2, 3, dan 4;

-

Bahwa Ahli berpendapat Hak Swapraja (Diktum 4) yang menerangkan Kesultanan yang ada di Negara RI, contohnya Grand Sultan, Grand Culture, masuk dalam bagian Swapraja, disebutkan Tanah Swapraja dan Bekas Swapraja itu kembali kepada Negara dimana Tanah Negara dikuasai oleh Negara, yang dipertegas oleh Pasal 2 UUPA dimana Negara memiliki kekuasaan mengatur penggunaan, Distribusinya, dan mengatur hubungan hukum antara tanah dengan Subyek Hukum, oleh karena itu


khusus tanah Swapraja yang dikeluarkan oleh para Kesultanan atau raja-raja harus dilakukan Perubahan; -

Bahwa Ahli berpendapat surat yang dikeluarkan sifatnya Kesultanan/Kerajaan itu masuk dalam kategori surat Swapraja, dan Ahli dalam hal ini tidak bisa menilai surat tersebut;

-

Bahwa Ahli berpendapat Kewenangan setelah keluarnya UUPA ada beberapa Peraturan Perudang-undangan yang untuk mempertegas dan meluruskan hak-hak atas tanah sebelum UUPA yaitu: 1.

Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 sebagai Pelaksanaan dari pada UU No. 5 Tahun 1960 dalam konteks Pendaftaran Tanah dalam kaitannya dengan tanah-tanah menurut UUPA dalam Diktum 2 ,3 dan 4 harus dilakukan Pendaftaran ulang/ kembali;

2.

Peraturan Pemerintah RI No. 224 Tahun 1961 adalah menindaklanjuti tentang Landreform yaitu Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi terhadap tanahtanah yang memang telah dihapus menurut Diktum 2 , 3 dan 4 didalam UUPA;

3.

Kemudian dipertegas lagi didalam UU No. 2 Tahun 1962 untuk mempertegas kontek Peraturan Pemerintah RI No. 224 Tahun 1961. Jadi menurut Ahli kewenangan yang diberikan oleh Negara dalam hal selain dari Kementerian atau Badan Pertanahan Nasional tidak diberikan kewenangan untuk memberikan Hak Atas Tanah;

-

Bahwa Ahli berpendapat di dalam Peraturan Perundang-undangan baik Peraturan Menteri Agraria No 2 Tahun 1962 maupun Peraturan Menteri Agraria No. 224 Tahun 1961 itu menjelaskan bahwa setiap seorang itu ketika memiliki tanah dimaksud harus segera mendaftarkan untuk mempertegas supaya tidak terjadi kekacauan, karena asas sebelum dan sesudah itu sangat berbeda;

-

Bahwa Ahli berpendapat apabila tanah itu tidak didaftarkan, ada tanah negara yang langsung dikuasai oleh Negara dan ada tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara, contohnya : Tanah Negara yang langsung dikuasai oleh Negara tetapi belum ada penguasaan secara fisik di lapangan dan ada yang secara fisik di lapangan sudah


ada penguasaannya, jadi tanah eks Swapraja harus dipertegas kembali menurut Peraturan yang berlaku; -

Bahwa Ahli berpendapat secara substansi dokumen terhadap hak atas tanah mengandung 3 (tiga) unsur yaitu Status hak tanah Negara atau tanah eks Swapraja, subyek yaitu bisa saja bahwa bidang tanah itu didapatkan dengan menebang atau menggarap, bisa saja didapat dari peralihan/ membeli atau kewarisan, maka oleh karena itu subyek ini dalam kaitannya atas hak tanah itu harus tegas dan jelas mengenai objek persoalan mengapa tanah-tanah eks terdahulu harus didaftarkan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa batas-batas tanah terdahulu konteksnya sudah berbeda, oleh karena itu dengan mendaftarkan tanah PP No. 24 Tahun 1997 seseorang mendapatkan kepastian hukum baik Subyek, Obyek, maupun Status hak di atas tanah tersebut. Jadi mendapatkan hak atas tanah itu secara fisik harus dikuasai;

-

Bahwa Ahli berpendapat tentang pendaftaran khususnya mengenai tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah Negara maka seseorang harus membuat sebuah pernyataan, contoh: Di Kalbar digunakan Surat Keterangan Tanah tapi sekarang digunakan kalimat Surat Pernyataan Tanah artinya adalah seseorang telah mengukuhkan atau menyatakan diri bahwa memang betul menguasai sebidang tanah Negara berisi asal usulnya, obyeknya jelas, dan status tanah itu jelas, jadi menurut Ahli Kepala Desa bisa membuat Surat Keterangan ini, asalkan obyek dan statusnya harus jelas;

-

Bahwa Ahli berpendapat setelah melihat Surat Pernyataan (Bukti Surat P-205) tersebut belum menyebutkan batas-batasnya;

-

Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dinyatakan bahwa tanah eks Swapraja harus didaftarkan, karena Pemerintah mau mengatur, urgensi dari pada UUPA ini adalah untuk menghindari terkontaminasinya penguasaan bidang tanah seperti zaman sebelum kemerdekaan, bukan berarti Pemerintah mengambil semua tetapi ada perhitungannya, ada ganti ruginya, tapi harus segera didaftarkan;


-

Bahwa Ahli berpendapat tanah ini “ boleh” dikuasai apabila tanah Negara, tapi kata “boleh” harus memenuhi syarat maksimum seperti yang dituangkan didalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Landreform;

-

Bahwa Ahli berpendapat ada hitung-hitungan secara umum, khusus tanah yang sifatnya lahan kering dan diukur dengan kepadatan penduduk, diukur dengan luas tanah yang tersedia batas maksimum 20.000 Hektar, lebih daripada itu dipertegas dikukuhkan oleh pengetahuan yang ada disebuah Obyek Desa karena tidak mungkin saksi/seseorang itu telah melakukan penggarapan sebidang tanah minimal disaksikan oleh 2 (dua) orang, bahwa betul di tanah Negara ini telah diusahakan penguasaan secara fisik;

-

Bahwa Ahli berpendapat tata jenjang daripada hak atas tanah di Indonesia secara umum ada 4 (empat): 1. Hak Bangsa Indonesia ; 2. Hak menguasai Negara itu diatur pada Pasal 33 dan dipertegas kekuasaan Negara ini diatur di dalam Pasal 2 UUPA merupakan Kewenangan dari pada Negara ; 3. Ada Hak Ulayat ; 4. Diberikan Hak Individu dan Badan Hukum;

-

Bahwa Ahli berpendapat tanah ini dapat dikuasai secara individu maupun badan hukum haruslah menghormati ketiga jenjang diatasnya, maka setiap warga negara berhak atas tanah itu dengan harus menguasai secara fisik, batas, penggunaannya harus jelas, dan tanam tumbuhnya memang bisa dibuktikan;

-

Bahwa Ahli mengatahui dan sudah membaca Bukti Surat T II Int.77 s/d 85, dan menurut Ahli tanah Swapraja itu adalah Surat Kerajaan atau Surat Kesultanan;

-

Bahwa Ahli berpendapat perlu ditegaskan berdasarkan kepada Diktum 4 huruf a dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah bahwa tanah Swapraja harus segera didaftarkan, karena itu sudah menjadi tanah Negara, kata” didaftarkan” maksudnya untuk mengatur ulang;

-

Bahwa Ahli hadir disini untuk memperjelas Hak-Hak Atas Tanah secara Administrasi, ketika seseorang sudah mendapatkan dokumen baik secara Yuridis


maupan secara Fisik, Ahli menyakinkan ada Hak Keperdataannya, karena UndangUndang sekarang mengatur ketika Tanah didaftarkan maka secara otomatis dia mendapatkan Hak Keperdataan; -

Bahwa Hak Keperdataan seseorang itu muncul ketika seseorang sudah memenuhi Hak dan Kewajibannya;

-

Bahwa Ahli berpendapat bukan kewenangannya untuk mengatakan /menjelaskan sah atau tidak Hak Keperdataan PT. Comexindo International, tapi perlu ditegaskan bahwa seseorang mendapatkan hak tentu terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban, terhadap Tanah Negara ketika seorang itu melakukan pengakuan, maka harus melaksanakan kewajbannya, yaitu minimal 3 (tiga) Tahun diatas Tanah Negara harus dibuktikan secara fisik, kemudian disaksikan minimal 2 (dua) orang, obyeknya jelas, statusnya juga jelas;

-

Bahwa Ahli berpendapat PT Comexindo International bisa dikatakan sah telah memiliki 7 (tujuh) Surat Keputusan dilihat dari ada 2 (dua) yaitu: 1.

Bahwa status tanah ini belum didaftarkan;

2.

Bahwa status tanah itu sudah didaftarkan (dibuktikan dengan adanya Sertifikat), Kedua-duanya berbeda :

Jadi syaratnya adalah 3 (tiga) Jenjang : 1. Masuk di kawasan Hutan, fasilitas umum, ke dalam Hak Ulayat; 2. Jelas penguasaan fisiknya; 3. Dapat dibuktikan secara saksi; -

Bahwa Ahli berpendapat setiap Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara menurut Ahli memiliki dasar dan tujuan yang berbeda khususnya Hak Atas Tanah, sampai hari ini Kewenangan itu masih berada pada Badan Pertanahan Nasional;

-

Bahwa Ahli berpendapat dalam sistem pendaftaran ada Kadastar Recht dan Fiskal Recht;


-

Bahwa PBB itu bukan merupakan bukti hak tetapi itu merupakan syarat pendaftaran untuk mendapatkan status Hak;

-

Bahwa berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang prosedur pendaftaran tanah, pengakuan hak atas tanah itu ada ketika sebidang tanah sudah didaftarkan dan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, persoalannya adalah bagaimana tanah yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional

-

Bahwa penguasaan diatas tanah Negara baik secara Fisik maupun secara Yuridis memang harus dimiliki oleh seseorang secara Fisik, kadang terjadi seperti secara Yuridis seseorang memiliki tetapi secara Fisik dikuasai oeh orang lain demikian sebaliknya, maka yang benar adalah secara Yuridis dan Fisik juga dimiliki;

-

Bahwa Ahli berpendapat konteksnya berbeda apakah tanah itu sudah didaftarkan dalam bentuk sertifikat atau memang sebidang tanah itu belum didaftarkan dalam hal masih statusTanah Negara. Secara Yuridis maupun Fisik harus memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam bentuk sebuah dokumen dalam hal ini adalah Surat Pengakuan yang dituangkan oleh seseorang bahwa memang asal usulnya jelas, statusnya jelas dan dia juga berhak diatas tanah yang dia garap, karena ada perbedaan jika Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 ada maksimum, yaitu 20.000 Hektar;

-

Bahwa dalam PRP No.56 Tahun 1959 Kementerian Agraria sudah ada, dan lanjut kepada UUPA berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria juga sudah ada;

-

Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 bahwa Landreform ada semacam keinginan Pemerintah untuk mengatur kembali tentang Penguasaan Tanah yang maksimal dimiliki oleh masyarakat terutama Eks Swapraja;

-

Bahwa Ahli berpendapat Landreform bertujuan untuk mensejahterakan Petani. Ketika tanah itu sudah didaftarkan Kementerian Agraria, diatur kembali berapa ganti rugi yang diberikan kepada Eks tanah Swapraja, kemudian berapa luas tanah yang dibagikan kepada Petani;

-

Bahwa Ahli berpendapat penegasan hak yang diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Pertanian memang ada semacam perhitungan, ketika tanah seseorang 10


Hektar kemudian didaftarkan maka tidak menjadi 10 Hektar lagi, maka ada bagianbagian tertentu, bagian mana yang mendapatkan Hak dan bagian mana yang kembali kepada Negara; -

Bahwa Ahli berpendapat kewenangan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 memang dibawah Kementerian Dalam Negeri Cq Keagrariaan, sedangkan dalam kaitannya dengan Dinas Pertanian dalam hal Penggunaan Izin;

-

Bahwa Ahli Mengacu kepada pasal 2 UUPA karena itu Negara diberikan kekuasaan untuk mengatur Peruntukannya, mendistribusikan, dan memberikan hubungan hukum terhadap sebidang tanah, dan Dinas Pertanian itu kewenangannya hanya untuk Peruntukan bukan Pemberian Hak;

-

Bahwa terdapat 2 (dua) nomenklatur yang memang harus diterjemahkan yaitu kata “Kewenangan” dalam penafsiran sering berbeda dengan “menguasai” dalam hal aspek Publik dan ada aspek Perdata. Aspek Perdata bisa dibuktikan ketika seseorang itu menguasai sebidang tanah Negara, bahwa secara fisik harus dikuasai, maka secara sosiologi hukum empirik di lapangan ada seseorang yang menguasai aspek Yuridis tapi fisik tidak dikuasai, demikian juga sebaliknya akan tetapi yang paling benar adalah fisik dan yuridis sama-sama dimiliki;

-

Bahwa Ahli menghubungkan dengan Sistem Perdaftaran Tanah kita yaitu Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif, maknanya adalah sepanjang seseorang bisa mempertahankan baik secara Yuridis maupun secara Fisik maka seseorang itulah yang mendapatkan Hak, tetapi di sisi lain kalau pihak ke 3(tiga) bisa membuktikan secara Yuridis maupun secara Fisik maka hak seseorang itu dapat dibatalkan;

-

Bahwa terhadap Tanah Negara secara teori Hukum harus menguasai secara Fisik karena dasar Fisik itu baru muncul Yuridis;

-

Bahwa tanah Swapraja berawal dari suatu Perjanjian, ada 2 (dua) Perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Kesultanan yaitu, ada Perjanjian Jangka Panjang dan ada yang disebutkan dengan Perjanjian Kontrak;


-

Bahwa yang masuk di dalam 15 Kesultanan adalah Perjanjian Jangka Pendek itu masuk didalam kategori 250 Kesultanan diatur didalam Statblad 1938 Perjanjian Jangka Panjang;

-

Bahwa Ahli berpendapat HGU harus diawali dengan sebuah Perizinan dan HGU diterbitkan di atas Tanah Negara, harus ada persetujuan ( harus ada tahap-tahap dalam izin Perkebunan), informasi lahan dan lain-lain, karena berdasarkan fakta informasi lahan akan ditemukan informasi yang dikaji Lintas Koordinasi dikaji Dinas Kehutanan, Tata Ruang, Dinas Pertanian, jangan sampai lahan yang diberikan kepada Investor bertumpang tindih dengan segala kepentingan yang lain;

-

Bahwa Ahli berpendapat ketika ada sengketa, inilah urgensi mengapa eks tanah Swapraja sebelum Indonesia Merdeka harus segera di daftarkan, itu yang menjadi faktor utama, karena ada konteks yang berbeda ketika memang tanahnya adalah wilayah yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang maka statusnya berbeda maka ketika tidak didaftarkan yaitu kembali kepada Negara;

-

Bahwa Ahli berpendapat apabila terjadi tumpang tindih harus melihat sebab, apakah memang diawali dari proses perizinan, karena muara terakhir adalah di Badan Pertanahan Nasional baru dapat diketahui secara pasti setelah pengukuran dilapangan dan pengkajian;

-

Bahwa terhadap perselisihan dapat diselesaikan di luar Pengadilan atau diselesaikan di dalam proses Pengadilan atau mediasi ;

-

Bahwa Ahli pernah melakukan penelitian secara normatif, bahwa Badan Pertanahan memang sudah diberikan Deputi tentang Sengketa Tanah hanya terhadap sengketa yang mana Ahli belum mendalaminya, tetapi menurut Ahli persoalan sengketa bidang Pertanahan bisa mengacu kepada persoalan Perdata maupun persoalan Publik memang langkah yang paling arif dan bijaksana penyelesaiannya dengan “Mediasi”, karena menurut Ahli muara terakhir adalah Pengadilan;

2. Nama Kewarganegaraan

:

Dr. SITI ROHANI, S.H., M.Hum;

:

Indonesia;



:

PONTIANAK, 23 September 1975;

Jenis Kelamin

:

Perempuan;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

DOSEN;

Alamat

:

Jalan

Hasyim

Achmad

No.

008

RT/RW

002/010

Kelurahan/Desa Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat; Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: -

Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

-

Bahwa Ahli tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

-

Bahwa sahnya suatu Perjanjian itu terdapat di Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatakan ada 4 Unsur yang harus dipenuhi ketika para pihak ingin melakukan perbuatan hukum yaitu Sepakat, Cakap, Hal tertentu, dan Kausa yang halal;

-

Bahwa menurut Ahli keempat hal tersebut harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan suatu Perjanjian. Untuk syarat pertama itu merupakan syarat subyektif yang menyangkut para pelaku dalam melakukan perbuatan hukum tersebut yang merupakan syarat sepakat dimana perjanjian itu merupakan suatu hal yang dilakukan karena keinginan dan kemauan dari para pihak, tidak ada intervensi, tipu muslihat dan sebagainya;

-

Bahwa cakap adalah para pihak yang akan melakukan perjanjian itu adalah orang yang cakap secara hukum maupun dalam hal sesuai dengan Perundang-undangan. Apabila syarat pertama ini sebagai syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat batal atau dapat dimintakan pembatalan;

-

Bahwa untuk syarat ke 3 dan ke 4 merupakan syarat-syarat obyektif yaitu berkaitan dengan hal tertentu berkaitan dengan tentang baik yaitu objek perjanjian yang harus memenuhi persyaratan hukum dan hal yang menjadi latar belakang adalah hal yang


dibenarkan oleh hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka otomatis perjanjian itu batal demi hukum; -

Bahwa apabila sudah dilakukan pembatalan tentu suatu Hak akan berakhir;

-

Bahwa Hak Keperdataan adalah Hak yang dimiliki oleh setiap orang ketika dia melakukan baik itu perbuatan hukum maupun Hak yang diberikan oleh Negara kepada yang bersangkutan secara pribadi;

-

Bahwa Ahli berpendapat Hak Keperdataan yang dimiliki bisa saja hilang, dibatalkan, atau digugat oleh orang lain yang mengaku dia juga punya Hak Perdatanya, setiap orang berhak membuktikan bahwa dialah yang lebih berhak atas sesuatu yang telah dimiliki atau belum dimiliki;

-

Bahwa menurut Ahli terkadang ada persoalan dimana seseorang mengakui itu miliknya padahal ada orang lain dan pada saat itu mungkin orang lain itu tidak mengetahui bahwa kepemilikannya itu sudah diakui oleh orang lain padahal dialah yang berhak memiliki Hak tersebut;

-

Bahwa Ahli berpendapat Hak dapat diperoleh seseorang dengan melalui prosedur administrasi yang benar dan sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu: 1. Nama

:

BAMBANG SEBASTIAR;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


:

BANDUNG, 24 Juni 1965;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Karyawan Swasta;

Alamat

:

Jln. Syiah Kuala Jurong IV RT/RW - /- , Kelurahan/Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan;

Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: Halaman 121 dari 155 Halaman, Putusan No. 05/G/2016/PTUN-SMD

-

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

-

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, namun pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;

-

Bahwa saksi dari sebagai Manager Plasma PT. Comexindo International dari tahun 2007 sampai 2012 yang bertugas melakukan Kemitraan dan sosialisasi kepada masyarakat atas pembentukan Kebun Plasma;

-

Bahwa saksi pernah mendengar tentang AR Godang dari manajemen PT. Comexindo International bahwa AR Godang adalah pemilik lahan awal PT. Comexindo International;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kesultanan Kutai Timur;

-

Bahwa selama saksi bekerja pada PT. Comexindo International pernah ada yang datang kepada saksi menanyakan tetang lahan garapannya yang diakui orang tersebut bekas garapannya, namun orang tersebut tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikannya sehingga saksi tidak menanggapinya;

-

Bahwa pada tahun 2009 PT Comexindo International mengadakan sosialisasi tentang Pembentukan Kebun Plasma di Desa Belidan dan dihadiri oleh Tokoh-Tokoh Masyarakat dan sebagian warga, saat itu saksi bertemu dan berkoordinasi dengan Instansi terkait yaitu Dinas Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, Camat, Dinas Koperasi;

-

Bahwa saksi mengetahui tentang foto-foto yang ditunjukkan Kuasa Tergugat II Intervensi (Bukti Surat T II Int 87 s/d 89) dan menyebutkan orang-orang yang ada di foto diantaranya Awang Farouk (Bupati Kutai Timur), Mochdar Hasyim, Camat, tokoh masyarakat, dan pihak koperasi saat tanam perdana tahhun 2007 dan sosialisasi di Desa Susuk tahun 2009 ;

-

Bahwa saat ditunjukkan Daftar Bukti Surat Penggugat, saksi mengatakan tidak kenal dengan nama-nama yang tercantum di dalamnya, kecuali Pak Samad;

-

Bahwa selama saksi bekerja di PT. Comexindo International ada kegiatan pembuatan persemaian di lahan dan pembuatan Barak Karyawan, untuk bibit karet sebanyak


700.000 sudah ditanam disekitarnya ±1 Hektar Persemaian didalam luasa 30.000 Hektar; -

Bahwa PT. Comexindo International membentuk kemitraan dengan masyarakat dan koperasi yang telah terbentuk disisihkan sebanyak 20 Persen dari total HGU yang dikuasai oleh Perusahaan luasnya ±1500 Hektar untuk lahan Plasma namun diluar izin lokasi berupa kebun karet;

-

Bahwa saat melaksanakan sosialisasi atas yang akan dilakukan Perusahaan kepada masyarakat program plasma di desa ada syarat berupa Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan. PT. Comexindo International bersinergi dengan Pemerintah Setempat dan Instansi terkait untuk menyampaikan program Perusahaan kepada masyarakat;

-

Bahwa tidak pernah ada komplain dari pihak lain di lahan persemaian;

-

Bahwa tidak ada rumah warga dalam areal izin lokasi dan terdapat hutan primer dan sekunder

-

Bahwa ada 4 (empat) Kampung disana yaitu Tanjung Pagar, Belidan, Marukangan, dan Kebuyahan;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembebasan lahan oleh PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa pola perkebunan PT. Comexindo International adalah Revitalisasi Perkebunan sifatnya Plasma dan ada Inti seluas Izin Lokasi 7300 Hektar plus Plasma seluas ±1500 Hektar;

-

Bahwa terhadap lahan Inti Plasma tidak ada pembebasn lahan;

-

Bahwa Perkebunan ±1500 Hektar didalam Izin Lokasi seluas 7300 Hektar meliputi wilayah Sandaran;

-

Bahwa selama saksi bekerja pada PT. Comexindo International saksi tidak selalu di lokasi, kadang di lokasi, kadang di kantor Perwakilan yaitu di Sangatta;

-

Bahwa pertama kali izin yang diurus adalah Izin Kelapa Sawit, kemudian dilakukan Perubahan Komoditi menjadi Karet pada tahun 2007, setelah itu dilakukan prosedur pembelian bibit karet, lalu diadakan Persemaian bibit karet;

-

Bahwa hingga tahun 2012 belum berproduksi dan masih di persemaian;


-

Bahwa PT. Comexindo International masih beroperasi hingga tahun 2012;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui soal perizinan karena hal tersebut diurusi oleh departemen General Public Affair dan Perizinan Eksternal sehingga tidak mengetahui tentang adanya izin lainnya termasuk izin dari PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa di wilayah Sandaran tersdiri dari Desa Tanjung Pagar, Desa Marukangan, Desa Belidan, dan Desa Kebuyahan;

-

Bahwa Desa Susuk berada di sebelah barat tidak termasuk Sandaran namun dalam areal yang 7300 Hektar;

-

Bahwa saat ini PT. Comexindo International tidak beroperasi dan program plasmanya tidak berjalan;

2. Nama

:

SYAWALUDDIN FAHMI;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


:

BANDUNG , 07 September 1978;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Karyawan Swasta;

Alamat

:

Jalan Malam Diwa No. 29 RT/RW 001 /001, Kelurahan/Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan;


Bahwa saksi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

-


-

Bahwa saksi bekerja pada PT. Comexindo International dari tahun 2008 sampai Tahun 2012 sebagai Staf Survey yang bertugas dalam hal Perencanaan dan Pemetaan Perkebunan termasuk Infrastrukturnya;


-

Bahwa saksi mengetahui luas lahan milik PT. Comexindo International seluas 7300 Hektar dari Surat Pemerintah Daerah;

-

Bahwa saksi hanya melakukan survey di lahan seluas 7300 Hektar;

-

Bahwa lahan PT. Comexindo International berbatasan: - Sebelah Utara dengan PT Sinergi ; - Sebelah Selatan dengan Laut Hindia/Selat Makasar ; - Sebelah Barat dengan PT Eka Nusa Pratama; - Sebelah Timur dengan Kecamatan Sandaran;

-

Bahwa sepengetahuan saksi di sekitar lahan PT. Comexindo International tidak terdapat lahan PT. Citra Palma Sejati;

-

Bahwa terhadap foto yang ditunjukkan Kuasa Tergugat II Intervensi, saksi mengatakan itu Foto Kadastral batas bidang tanah diantaranya menunjukkan PT. Eka Nusa Pratama yang berbatasan dengan PT. Comexindo International;

-

Bahwa di dalam lahan PT. Comexindo International seluas 7300 Hektar di dalamnya terdapat desa yang berpenduduk;

-

Bahwa di dalam lahan PT. Comexindo International terdapat Desa Kabuyahan, Desa Tanjung Pagar, Desa Belidan, dan Desa Marukangan;

-

Bahwa PT. Comexindo International tidak memiliki izin lain selain izin lahan seluas 7300 Hektar;

-

Bahwa dalam melakukan survey, saksi membawa data yang diterima dari pimpinan PT. Comexindo International berupa nilai koordinat batas-batas area yang diukur dan Peta (fotocopy Peta tidak ada kepala/judul);

-

Bahwa selama pengukuran saksi tidak pernah mengukur lahan masyarakat;

-

Bahwa saksi dalam mencari titik koordinat mengacu pada titik koordinat yang terlampir dalam Peta dan berbekal GPS dan berdasarkan GIS;

-

Bahwa saksi memasang patok Kadastral untuk mengetahui batas sebidang tanah yang 7300 Hektar termasuk lahan inti plasma namun belum sampai ke batas penanaman;

-

Bahwa saksi mengetahui lokasi persemaian namun tidak turut menentukan lokasinya;

-

Bahwa saksi telah menyelesaikan pemetaan atas lahan 7300 Hektar;


-

Bahwa saat saksi survey ke lapangan tidak terdapat keberatan dari masyarakat;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal lahan PT. Comexindo International mengalami perubahan peruntukan;

-

Bahwa selama 4 (empat) tahun Tupoksi saksi pada PT. Comexindo International telah selesai yang setelah itu rencananya akan melakukan posisi kebun namun belum terlaksana saat saksi masih bekerja pada PT. Comexindo International;

-

Bahwa saksi mengenal Bambang Sebastiar yang merupakan rekan kerja satu kantor saksi di PT. Comexindo International;

-

Bahwa lahan PT. Comexindo International termasuk Desa Marukangan yang berpenduduk dan tidak mengetahui ada atau tidaknya perkebunan di desa tersebut;

3. Nama

:

LODDY MAWEIKERE;

Kewarganegaraan

:

Indonesia;


:

KEBUMEN, 25 Agustus 1941;

Jenis Kelamin

:

Laki – Laki;

Agama

:

Katolik;

Pekerjaan

:

Wiraswasta;

Alamat

:

Jln. Sindanglaya No. 18 RT/RW 004 / 007 , Kelurahan/Desa Menteng, Kecamatan Menteng;


Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

-


-

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai General Public Affair pada PT. Comexindo International sejak tahu 2005 sampai tahun 2012 yang bertugas mencari lahan dan mengurusi izinya;

-

Bahwa saksi tidak sampai mengurus HGU tapi sebatas mendapatkan lahan dan izinnya serta AMDAL;


-

Bahwa saksi pada awalnya ditugaskan oleh Perusahaan untuk mencari lahan di Kutai Timur karena Pimpinan ingin berinvestasi untuk Perkebunan dan saksi sudah survey terlebih dahulu lahan AR Godang untuk Kelapa Sawit;

-

Bahwa selanjutnya terjadilan kesepakatan PT. Comexindo International bersedia membelinya dan terjadi tawar menawar di Jakarta;

-

Bahwa saksi ditugaskan untuk mengurus dan menandatangani jual beli di Sangatta dengan keluarga besar AR Godang yang dikuasakan ke ahli warisnya Drs.H. Mochdar Hasyim;

-

Bahwa dalam penandatanganan SPH yang dibutuhkan dalam proses jual beli itu dihadapan saksi seperti penghuni Desa Sandaran, Badan Pertanahan Nasional, Camat Sangatta, Camat Sandaran, dan Drs. H Mochdar Hasyim;

-

Bahwa Saksi ditunjukkan bukti T II Int-73,71 dan 84 dan saksi mengakui bahwa tanda tangan saksi tertera di dalam Surat Pelepasan Hak Tanah, Perwatasan, dan Berita Acara;

-

Bahwa saksi mengenal seluruh orang yang menandatangani surat tersebut, kecuali Awang;

-

Bahwa atas foto yang ditunjukkan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, saksi mengatakan tahu foto tersebut yaitu pada saat terjadi jual beli lahan tahun 2006 yang hadir pada saat itu Kepala Badan Pertanahan, Camat, dan Awang;

-

Bahwa saksi ditunjukkan bukti Tergugat II Intervensi 77 sampai dengan 85, dan saksi mengetahui surat tersebut yang ditandatangani di rumah Mochdar Hasyim di Sangatta;

-

Bahwa selain surat-surat yang diperlihatkan tersebut tidak ada bukti lainnya pada saat penandatanganan jual beli;

-

Bahwa Izin Lokasi PT. Comexindo International diperoleh dari Bupati Kutai Timur;

-

Bahwa Pemerintah Daerah mempersyaratkan Perusahaan harus memiliki ± 20. 000 Hektar dan PT. Comexindo International baru mendapatkan 7300 Hektar yaitu tanah AR Godang;


-

Bahwa Bupati Kutai Timur saat itu Bapak Awang Faroek sudah bertemu dengan seluruh keluarga besar AR Godang dan mereka setuju untuk dijual, dan sisanya 14.000 Hektar untuk harus mencapai ± 20.000 Hektar;

-

Bahwa kemudian Pemerintah mencarikan lahan lainnya yang lokasinya berdekatan dan saat ini lokasi tersebut telah diambil oleh Pemerintah Daerah;

-

Bahwa saksi berkali – kali melakukan pembebasan lahan warga;

-

Bahwa tidak ada ganti rugi kepada masyarakat karena sudah melalui Pemerintah Daerah;

-

Bahwa Saksi mengatakan PT. Comexindo International terlambat untuk menambah / membuka lahan setelah Pak Isran karena tidak diberikan lahan tambahan, kemudian lahan tersebut diambil oleh Pemerintah Daerah;

-

Bahwa setelah terjadi jual beli belum ada proses penerbitan sertifikat;

-

Bahwa saksi tidak tahu izinnya telah diberikan kepada pihak lain karena pada saat mengajukan perpanjangan ditolak oleh Pak Isran;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui ganti rugi kepada Ahli waris AR Godang, karena saksi hanya menandatangani jual beli dan mengurus perizinan;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui nilai Jual Beli karena hanya menandatangani surat jual beli karena itu sudah kesepakatan dari Jakarta;

-

Bahwa PT. Comexindo International membeli lahan 7300 Hektar kepada AR Godang baru kemudian saksi mengurus IUP dan IPL;

-

Bahwa PT. Comexindo International berminat 30.000 Hektar lahan dan Peraturan Pemerintah Daerah mensyaratkan 20.000 Hektar yang oleh PT. Comexindo International dan telah dipenuhi diantaranya 7.300 Hektar yang didapat dari AR Godang di Desa Sandaran ;

-

Bahwa saksi pernah ke lokasi dalam pelaksanaan Tanam Perdana di lahan tersebut;

-

Bahwa terhadap areal 20.000 Hektar belum ada izinnya, masih diurus karena pengurusannya bertahap yaitu izin lokasi, IUP, lalu buka lahan;

-

Bahwa saat saksi melakukan pengurusan sekitar tahun 2007 dan 2008 ada gangguan dari masyarakat setempat makanya terlambat;


-

Bahwa pada tanggal 7 September 2007 telah dilakukan ganti rugi sebesar Rp. 4,9 Milyard (Bukti TII Int-73) dan ini merupakan pelunasan karena pembayarannya secara bertahap dengan total 10 Milyar Rupiah;

-

Bahwa Pengurusan HGU baru diurus setalah izin keluar dan diurus ke Badan Pertanahan Nasional di Samarinda dan pada saat pengurusan oleh saksi ada isu bahwa mau diambil sehingga saksi harus hati-hati;

-

Bahwa apabila sudah lengkap 20.000 Hektar, Izin Lokasi, IUP, IPL, dan Amdal, baru dapat melakukan pengurusan HGU;

-

Bahwa dari awal peruntukkan adalah untuk sawit dan mau dirubah dan mengajukan perubahan ke Pemerintah Daerah menjadi karet;

-

Bahwa saksi pernah membuat, menandatangani, dan mengirim surat ke PT Citra Palma Sejati sebanyak 2 (dua) kali salah satunya Bukti T-7, mengenai klaim perebutan lokasi berdasarkan laporan dari petugas lapangan yaitu Sdr. Bambang Sebastiar;

-

Bahw saksi membuat surat tanggal 1 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan;

-

Bahwa mengenai surat tanggapan dari PT. Citra Palma Sejati, saksi tidak mengetahui karena suratnya ditujukan langsung ke Direksi bukan ke saksi;

-

Bahwa saksi pernah menyampaikan surat kepada PT. Citra Palma Sejati namun hanya diterima oleh Sekretaris yang mengatakan akan menyampaikan kepada Direktur;

-

Bahwa Drs. H. Mochdar Hasyim tinggal di Samarinda dan merupakan kuasa dari seluruh Keluarga Besar AR Godang yang memiliki lahan 7300 Hektar;

-

Bahwa Drs. H. Mochdar Hasyim adalah yang mempertemukan seluruh keluarga besar AR Godang yang memiliki lahan;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan keluarga AR Godang yang tinggal di Desa Marukangan Kecamatan Sandaran, sepengetahuan saksi yang menghadap saksi mengatakan dan mengaku semua ahli waris dari AR Godang;

-

Bahwa saksi pernah mengajak orang yang mengaku pemilik lahan untuk duduk bersama membentuk Koperasi dan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan lahan


mereka yang meminta ganti rugi dan ganti tanam tumbuh, namun proses berlarut-larut sehingga pada akhirnya lahan diambil oleh Pemerintah Daerah; Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tertanggal 25 Agustus 2016; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan cukup dan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa in casu adalah Keputusan Fiktif Negatif Tergugat Berupa Sikap Diam Yang Tidak Menindaklanjuti/ Tidak Menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) sesuai dengan Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Citra Palma Sejati Nomor : 068/CPS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam surat Jawabannya tertanggal 13 April 2016 yang diperbaiki 9 Mei 2016, dan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsinya dalam surat Jawaban tanggal 8 Juni 2016; Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Duduk Sengketa putusan ini yang oleh Majelis Hakim telah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hal yaitu : 1. Tentang Objek Sengketa Tata Usaha Negara Belum Final


Bahwa Objek Sengketa bukan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final karena Risalah Pengolahan Data (RPD) masih memerlukan surat pengantar ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; 2. Tentang Kompetensi Absolut Bahwa tidak diterbitkannya Risalah Pengolahan Data disebabkan oleh adanya masalah keperdataan sehingga lebih tepat untuk diajukan ke Peradilan Umum; 3. Tentang Tenggang Waktu Bahwa Penggugat telah melebihi tenggang waktu mengajukan gugatan apabila dihitung dari pengajuan Surat Permohonan Pengugat yaitu pada tanggal 9 Oktober 2012; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan terhadap eksepsi Tergugat dalam Replik secara tertulis tertanggal 13 Mei 2016 dan pula membantah eksepsi Tergugat II Intervensi secara lisan di muka persidangan pada tanggal 8 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil gugatannya semula ; Menimbang, bahwa dari ketiga kelompok eksepsi tersebut terdapat eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in litis; Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut pada pokoknya menyampaikan bahwa Gugatan Penggugat berupa sikap diam Tergugat dengan tidak diterbitkannya Risalah Pengolahan Data disebabkan oleh adanya masalah keperdataan, sehingga menjadi kompetensi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);


Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dibatasi secara limitatif pada Pasal 2, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara” ; Menimbang, bahwa mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa in litis merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa in litis terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara; Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mencermati sifat dan kriteria keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa a quo adalah Sikap Diam Tergugat Yang Tidak Menindaklanjuti/ Tidak Menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) sesuai dengan Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha Atas Nama Penggugat, dengan demikian dapat ditentukan bahwa hal pokok yang mendasari munculnya Objek Sengketa a quo diawali dengan adanya permohonan hak guna usaha; Menimbang, bahwa permohonan hak guna usaha bertujuan untuk mendapatkan suatu


penetapan hak atas tanah yang merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan dalam rangka pengaturan peruntukan tanah dan menjamin kepastian hukum, tentunya proses perolehan penetapan hak tersebut merupakan tindakan pemerintah dalam lapangan hukum administratif, sehingga tindakan pemerintah dalam pelaksanaan rangkaian proses administratif terkait permohonan hak guna usaha termasuk sikap tindak Tergugat terkait objek sengketa in casu dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi; Menimbang, bahwa alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mencermati dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat berupa Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan alasan gugatan tersebut telah cukup alasan bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan terpenuhinya kriteria suatu sengketa tata usaha negara dan terdapatnya alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Halaman 133 dari 155 Halaman, Putusan No. 05/G/2016/PTUN-SMD

Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang apakah Objek Sengketa dalam sengketa a quo merupakan suatu keputusan yang bersifat final sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah Keputusan Fiktif Negatif Tergugat Berupa Sikap Diam Yang Tidak Menindaklanjuti/ Tidak Menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) sesuai dengan Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Citra Palma Sejati Nomor : 068/CPS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015; Menimbang, bahwa kriteria objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun selain itu terdapat perluasan pengertian yang juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa sikap diam atau penolakan (fiktif negatif) dari Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : Ayat (1) :

Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Ayat (2) :

Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

Ayat (3) :

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Halaman 134 dari 155 Halaman, Putusan No. 05/G/2016/PTUN-SMD

Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan tindak lanjut penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2015 dan terhadap permohonan tersebut Tergugat bersikap diam (fiktif negatif) dengan tidak menindaklanjuti permohonan tersebut sampai dengan Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan I sengketa a quo pada tanggal 3 Maret 2016, Pengugat baru mengetahui bahwa permohonan penerbitan HGU Penggugat terhenti atau tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat karena tidak diterbitkannya Risalah Pengolahan Data (RPD) yang merupakan salah satu kelengkapan persyaratan perolehan HGU (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan I); Menimbang, bahwa sikap diam Tergugat terhadap tindak lanjut permohonan Pengugat dengan tidak menerbitkan RPD yang kemudian menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah Tergugat telah dianggap mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara yang berupa penolakan (fiktik negatif), maka haruslah ditentukan terlebih dahulu apakah terdapat ketentuan tentang jangka waktu yang mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa in litis; Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan dasar mengenai permohonan Hak Guna Usaha, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat peraturan dasar yang menentukan jangka waktu bagi Tergugat untuk menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) yang merupakan salah satu tahapan dalam penerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimohonkan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa dengan tidak ditentukannya jangka waktu dalam menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD), maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun


1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak dimohonkannya tindak lanjut yaitu pada tanggal 5 Agustus 2015 (vide Bukti P-18), dengan demikan Tergugat dapat dianggap telah menerbitkan keputusan penolakan (fiktif negatif) yaitu pada tanggal 5 Desember 2015; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan penolakan (fiktif negatif) tersebut telah memenuhi unsur final suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim haruslah mencermati karakteristik dari keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu Risalah Pengolahan Data; Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan mengatur sebagai berikut: Pasal 27 :

(1) Berdasarkan rekomendasi penanganan sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) selanjutnya dilakukan: a. penelitian/pengolahan data pengaduan; b. penelitian lapangan; c. penyelenggaraan Gelar Kasus; d. penyusunan Risalah Pengolahan Data; e. penyiapan berita acara/surat/keputusan; dan/atau


f. monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa. Pasal 42 :

(1) Risalah Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan dokumen resmi BPN RI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan dokumen penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan; (2) Risalah Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkuman hasil kegiatan penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 41; (3) Risalah Pengolahan Data disusun oleh Pengolah/Tim berdasarkan komitmen terhadap

kebenaran,

kejujuran

dan

prosedur

sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum; (4) Risalah Pengolahan Data harus disetujui dan ditandatangani oleh pejabat kedeputian secara berjenjang; (5) Susunan dan substansi Risalah Pengolahan Data disesuaikan dengan Risalah Pengolahan Data yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI yang mengatur mengenai tata naskah yang didalamnya paling kurang memuat: a. pokok kasus pertanahan, meliputi tipologi, obyek, subyek dan posisi kasus; b. data pendukung dari para pihak dan dari sumber lainnya; c. uraian kasus pertanahan, meliputi kronologi dan penanganan kasus pertanahan; d. analisa kasus pertanahan, antara lain dasar hukum, dan analisa yuridis, fisik, sosial; e. kesimpulan berupa resume, pendapat hukum dan rekomendasi; dan f. pernyataan tanggung jawab (legal statement). Pasal 43 :

Risalah Pengolahan Data yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang merupakan dasar pertimbangan bagi pimpinan untuk menerbitkan surat keputusan penyelesaian kasus pertanahan yang menjadi tanggung jawab BPN RI;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d jo. Pasal 42 jo. Pasal 43 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan serta Petunjuk Teknis Nomor: 7/JUKNIS/D/2007 tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data, maka dapat disimpulkan bahwa Risalah Pengolahan Data merupakan dokumen resmi BPN RI berupa kajian / analisa yang menjadi dasar pertimbangan bagi penerbitan suatu keputusan berupa Hak Guna Usaha (HGU) dalam sengketa in litis; Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yaitu berupa format penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD), maka dapat ditentukan bahwa RPD disajikan atau disusun oleh Pengolah/Tim yang terdiri dari Jajaran Staff Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia yang disertai dengan pendapat para pejabat kedeputian secara berjenjang dan harus mendapat persetujuan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang; Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Risalah Pengolahan Data merupakan penetapan tertulis yang disahkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berupa petunjuk teknis dalam rangka usulan atau rekomendasi terhadap suatu permohonan penetapan hak atas tanah seseorang atau badan hukum, maka bersifat konkrit dan individual, dan bersifat definitif apabila telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (final), serta dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan yang menentukan diterima atau tidaknya suatu permohonan hak atas tanah; Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dari isi, tujuan penerbitan, dan tim penyusunnya, meskipun Risalah Pengolahan Data (RPD) merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses penerbitan Hak Guna Usaha, namun dapat disimpulkan bahwa RPD merupakan suatu tahapan proses yang memiliki rangkaian proses penerbitan tersendiri yang sifatnya saling


mempengaruhi (interelasi) terhadap tebitnya suatu keputusan pemberian hak atas tanah, maka dengan demikian RPD telah memenuhi seluruh unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara termasuk bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa dengan telah ditentukannya Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai suatu keputusan tata usaha negara, maka untuk selanjutnya akan diuji apakah sikap diam dari Tergugat dengan tidak menindaklanjuti / tidak menerbitkan RPD merupakan suatu tindakan yang dipersamakan dengan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa tindakan Tergugat berupa sikap diam dengan tidak menindaklanjuti / tidak menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) dapat diartikan bahwa Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara yang berisikan penolakan untuk menerbitkan RPD, dan kemudian dapat ditentukan bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif tersebut berisikan suatu penolakan (negatif) terhadap penerbitan RPD atas nama Penggugat oleh Tergugat, maka dengan tidak diterbitkannya RPD yang merupakan conditio sinne quo non atas terbitnya suatu Hak Guna Usaha, secara nyata telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian hukum bagi Penggugat dalam memperoleh hak guna usaha atas nama Penggugat; Menimbang, bahwa dengan ditentukannya Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perasilan Tata Usaha Negara, maka sikap diam Tergugat terhadap permohonan RPD tersebut dapat dianggap bahwa Tergugat telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud dan hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II tentang Objek Sengketa bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara


dikarenakan belum final adalah tidak beralasan hukum dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Eksepsi Ketiga Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu tentang tenggang waktu mengajukan gugatan yang telah lewat waktu apabila dihitung dari pengajuan Surat Permohonan Pengugat yaitu pada tanggal 9 Oktober 2012; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya yang tidak dibantah oleh Tegugat dalam Jawaban maupun Dupliknya, pada awalnya Penggugat mengajukan Permohonan HGU pada tanggal 9 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Tergugat (Vide Bukti P-13) dan menerima surat tanggapan dari Tergugat tertanggal 13 Mei 2015 (Vide Bukti T-2), kemudian Penggugat kembali mengirimkan surat klarifikasi tertanggal 22 Juni 2015, dan selanjutnya mengirimkan surat permohonan tindak lanjut atas penerbitan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat tertanggal 5 Agustus 2015 (Vide Bukti P-18) yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Februari 2016; Menimbang, bahwa jelas dan terangnya informasi mengenai terhentinya tahapan proses permohonan baru diketahui Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan I sengketa in litis tanggal 3 Maret 2016 yaitu berdasarkan keterangan Tergugat bahwa proses penerbitan Hak Guna Usaha yang dimohonkan Penggugat disebabkan belum diterbitkannya Risalah Pengolahan Data sebagai syarat penentu untuk melanjutkan permohonan hak guna usaha (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan I); Menimbang, bahwa keterangan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan I sengketa in litis pada 3 Maret 2016 kembali ditegaskan Tergugat dalam Sidang Pemeriksaan Saksi sengketa in litis pada tanggal 21 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Risalah Pengolahan Data (RPD) telah dibuat namun hingga saat ini belum ditandatangani oleh Tergugat (Vide Berita Acara Persidangan (12) tertanggal 21 Juli 2016);


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim tetap memperhitungkan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal surat permohonan tindak lanjut yang terakhir yaitu pada tanggal 5 Agustus 2015; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan apakah gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” yang dalam Penjelasan Pasal 55 disebutkan bahwa dalam hal yang hendak digugat merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa permohonan Penggugat disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2015, (vide Bukti P-18), maka batas waktu 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal 5 Agustus 2015 yang jatuh pada tanggal 5 Desember 2015, dimana Tergugat dianggap telah mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara yang berupa penolakan, maka dengan didaftarkannya gugatan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Februari 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu harus dinyatakan tidak dapat diterima;


Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya; DALAM POKOK SENGKETA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam duduknya sengketa di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat memohon agar objek sengketa in casu dinyatakan batal atau tidak sah pada pokoknya adalah Penggugat merasa dirugikan atas sikap diam Tergugat yang tidak memproses Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Republik Indonesia melalui surat pada tanggal 5 Agustus 2015 (vide Bukti P-18), dan hingga gugatan ini diajukan permohonan tersebut belum ditindaklanjuti dengan tidak diterbitkannya Risalah Pengolahan Data (RPD) oleh Tergugat, sehingga Penggugat berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-206, 8 (delapan) orang saksi, dan 2 (dua) orang Ahli yang keseluruhan rincian bukti, keterangan saksi, dan ahli terurai pada Duduk Sengketa Putusan ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap diam Tergugat dengan tidak menerbitkannya Risalah Pengolahan Data (RPD) dalam rangka tindak lanjut dari permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) karena sikap diam tersebut dilakukan karena masih terdapat keberatan dari PT. Comexindo International (Tergugat II Intervensi) yang belum diselesaikan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti T-1 hingga bukti T-8, sedangakan Tergugat II Intervensi telah Halaman 142 dari 155 Halaman, Putusan No. 05/G/2016/PTUN-SMD

mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti T II Int-1 hingga bukti T II Int-89, dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi; Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang harus diuji keabsahan hukumnya ( rechtsmatigheid toetsing ) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah apakah obyek sengketa a quo dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat terhadap obyek sengketa a quo untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Risalah Pengolahan Data (RPD) yang tidak diterbitkan oleh Tergugat; Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan Hukum di atas, Majelis Hakim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasarnya yaitu: 1. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria “Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan pemerintah” 2. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah “Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk” 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah :


Pasal 8 :

Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi);

Pasal 13 :

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai

pemberian

Hak

Atas

Tanah

yang

tidak

dilimpahkan

kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan; 4. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaannya : “Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan”; 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan: Pasal 22 :

(1)

Pokok permasalahan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan telaahan hukum berdasarkan data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya;

(2)

Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi penanganan sengketa pertanahan;

Pasal 27 :

(1)

Berdasarkan

rekomendasi

penanganan

sengketa

pertanahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) selanjutnya dilakukan: a. penelitian/pengolahan data pengaduan; b. penelitian lapangan;


c. penyelenggaraan Gelar Kasus; d. penyusunan Risalah Pengolahan Data; e. penyiapan berita acara/surat/keputusan; dan/atau f. monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa. Pasal 42 :

(1)

Risalah Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan dokumen resmi BPN RI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan dokumen penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan;

(2)

Risalah Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkuman hasil kegiatan penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 41;

(3)

Risalah Pengolahan Data disusun oleh Pengolah/Tim berdasarkan komitmen terhadap kebenaran, kejujuran dan prosedur sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

(4)

Risalah Pengolahan Data harus disetujui dan ditandatangani oleh pejabat kedeputian secara berjenjang;

(5)

Susunan dan substansi Risalah Pengolahan Data disesuaikan dengan Risalah Pengolahan Data yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI yang mengatur mengenai tata naskah yang didalamnya paling kurang memuat: a. pokok kasus pertanahan, meliputi tipologi, obyek, subyek dan posisi kasus; b. data pendukung dari para pihak dan dari sumber lainnya; c. uraian kasus pertanahan, meliputi kronologi dan penanganan kasus pertanahan;


d. analisa kasus pertanahan, antara lain dasar hukum, dan analisa yuridis, fisik, sosial; e. kesimpulan berupa resume, pendapat hukum dan rekomendasi; dan f. pernyataan tanggung jawab (legal statement). Pasal 43 :

Risalah Pengolahan Data yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

merupakan

dasar

pertimbangan

bagi

pimpinan

untuk

menerbitkan surat keputusan penyelesaian kasus pertanahan yang menjadi tanggung jawab BPN RI; 6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE/VI/2014 tentang Petunjuk beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Petanahan Lainnya: Angka 5 huruf q : Terhadap permohonan Hak Guna Usaha yang kewenangan pemberian haknya ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disertai pendapat dan pertimbangan dengan tembusan berkas permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat; 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan Pasal 26

(1)

Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan penanganan sengketa

dan

konflik,

pembatalan,

dan

penghentian,

usulan

rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah; pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis.


(2)

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. s/d r …………………………………….. s. menyusun risalah pengolahan data; t. s/d w …………………………………….

Pasal 46

(1)

Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.

(2)

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. s/d r ……………………………………. s. menyusun risalah pengolahan data; t. s/d w …………………………………….

8. Petunjuk Teknis Nomor: 7/JUKNIS/D/2007 tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dengan jelas diatur bahwa kewenangan pemberian hak guna usaha dimiliki oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, namun pengajuan permohonannya disampaikan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; Menimbang, bahwa pada tahapan pengajuan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terdapat beberapa rangkaian proses diantaranya berupa analisa data fisik, data yuridis, dan kasus pertanahan, dalam hal adanya konflik atau sengketa pertanahan


yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi dan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berupa Risalah Pengolahan Data; Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan berupa Format Risalah Pengolahan Data (RPD), tertuang di dalamnya bahwa RPD disusun oleh Jajaran Staff Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan finalisasinya berupa persetujuan dari Pimpinan, dengan demikian dalam hal pertanggungjawaban hukum atas terbitnya RPD berada pada Pimpinan selaku delegataris dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Republik Indonesia; Menimbang, bahwa apabila mencermati Risalah Pengolahan Data (RPD) pada bagian persetujuan / pengesahan dalam lampiran ketentuan tersebut, Risalah Pengolahan Data (RPD) dapat disahkan oleh Deputi Sengketa/ Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pertanahan, sehingga berdasarkan lampiran ketentuan tersebut dinyatakan Risalah Pengolahan Data (RPD) dimaksud dalam sengketa in litis adalah Risalah Pengolahan Data (RPD) yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah; Menimbang, bahwa objek sengketa in casu bila dikaitkan dengan ketentuan penerbitan Risalah pengolahan Data (RPD) sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang adalah Tergugat in casu memiliki kewenangan untuk menerbitkan maupun menolak menerbitkan Risalah pengolahan Data (RPD) yang dimohonkan Penggugat ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Sikap Diam atau Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) Tergugat yang tidak menanggapi atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat dengan tidak menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD), secara prosedural dan subtansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;


Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Fiktif Negatif Tergugat Berupa Sikap Diam Yang Tidak Menindaklanjuti / Tidak Menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) sesuai dengan Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Citra Palma Sejati Nomor : 068/CPS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015; Menimbang, bahwa tujuan disahkannya Risalah Pengolahan Data (RPD) adalah untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam menerbitkan keputusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yang berbunyi : “Risalah Pengolahan Data yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan dasar pertimbangan bagi pimpinan untuk menerbitkan surat keputusan penyelesaian kasus pertanahan yang menjadi tanggungjawab BPN RI”; Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengesahkan Risalah Pengolahan Data (RPD) yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk dapat atau tidak dalam menerbitkan Keputusan Penetapan Hak Guna Usaha yang dimohonkan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa prosedur pengesahan Riasalah Pengolahan Data (RPD) telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Ayat : (1) Risalah Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan dokumen resmi BPN RI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan dokumen penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan; (2) Risalah Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkuman hasil kegiatan penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 41;


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bunyi ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 41 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum Risalah Pengolahan Data (RDP) disahkan yang berisi rangkuman hasil kegiatan penanganan kasus pertanahan harus melalui rangkaian proses mediasi; Menimbang, bahwa tata cara proses mediasi telah diatur secara rinci dalam Pasal 39 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yang berbunyi : (1) Gelar Mediasi bertujuan : a. Menampung informasi/ pendapat dari semua pihak yang berselisih dan pendapat dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; b. Menjelaskan posisi hukum para pihak baik kelemahan/kekuatannya; c. Menfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah dan d. Pemilihan penyelesaian kasus pertanahan (2) Peserta gelar Mediasi : a. Tim Pengolah; b. Pihak pengadu, termohon, dan pihak lain yang terkait; c. Pejabat kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/ atau Kantor Pertanahan dan Instansi/ Lembaga terkait; d. Pakar dan/ atau saksi ahli yang terkait dengan kasus pertanahan; e. Tim Mediator dari Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/ atau Kantor Pertanahan atau eksternal BPN RI; dan f. Unsur-unsur yang diperlukan. (3) Subtansi hasil gelar Mediasi : a. Kronologi kasus pertanahan b. Analisis dan alternatif penyelesaian kasus pertanahan; c. Kesimpulan hasil musyawarah kasus pertanahan; dan


d. Rekomendasi dan tindak lanjut putusan gelar kasus (4) Setiap Pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/ atau kantor Pertanahan yang menangani kasus pertanahan, sebelum mengambil keputusan penyelesaian kasus pertanahan harus melakukan gelar mediasi. (5) Penyelesaian gelar Mediasi untuk : a. Menjamin transparansi dan ketajaman analis; b. Pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan objektif; dan c. Meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian kasus. (6) Dalam hal gelar Mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang berselisih, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak dapat hadir. (7) Apabila pihak yang berselisih sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tidak hadir dalam gelar mediasi maka mediasi tetap diselenggarakan. Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 39 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan diatas disebutkan juga Gelar Mediasi bertujuan untuk memberikan pilihan atau alternatif untuk memilih cara penyelesaian kasus pertanahan pada pihak yang bersengketa; Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut : -

bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12249.AH.01.01. Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide Bukti P-1) yang telah mengajukan permohonan perubahan status hak atas tanah yang dikuasainya menjadi Hak Guna Usaha melalui surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2012 (vide Bukti P-13);

-

bahwa terhadap Permohonan Hak Guna Usaha diajukan Penggugat, Tergugat II Intervensi sebelumnya telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 15 Agustus 2012 karena menganggap masih memiliki hak keperdataan atas tanah yang


dimohonkan Penggugat (vide Bukti T-7); -

bahwa dengan adanya keberatan Tergugat II Intervensi tersebut Tergugat telah mengirimkan surat ke Penggugat melalui surat (vide Bukti T-2) dan kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti T-6), yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi dengan surat tertanggal 1 Juni 2015 (vide Bukti T-1);

-

bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Republik Indonesia melalui Tergugat melalui suratnya tertanggal 5 Agustus 2015 (vide Bukti P-18), namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tetap dengan sikap diamnya; Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan

persoalan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan sikap diam (fiktif negatif) Tergugat yang tidak menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) yang dijadikan dasar pertimbangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan keputusan penetapan hak guna usaha yang dimohonkan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa jika persoalan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat dihubungan dengan ketentuan yang mengatur tentang prosedural pengesahan Risalah Pengolahan Data (RPD), maka menurut hemat Majelis Hakim yang harus dibuktikan adalah apakah sikap diam (fiktif negatif) Tergugat yang tidak menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 39 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan atau tidak? Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam Persidangan tidak terungkap fakta hukum yang menunjukan adanya tindakan Tergugat telah menjalankan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 39 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang menuntut peran aktif Tergugat untuk menyelesaikan persoalan pertanahan yang hasilnya nanti dapat dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) yang menjadi dasar pertimbangan Kepala Badan Pertanahan Nasional


Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan apakah permohonan hak guna Usaha yang diajukan Penggugat dapat ditetapkan atau tidak; Menimbang, bahwa oleh kerena Tergugat tidak dapat membuktikan telah menjalankan rangkaian kegiatan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa terkait dengan adanya keberatan dari Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat telah melanggar prosedur pengesahan Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan; Menimbang, bahwa selain daripada tindakan Tergugat yang telah melanggar prosedural menurut ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat juga bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas Kepastian Hukum karena sikap diam Tergugat yang tidak memberikan kejelasan apakah permohonan Hak Guna Usaha yang dimohonkan Penggugat dapat ditetapkan haknya atau tidak telah menimbulkan ketidakpastian hukum; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negative telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa a quo beralasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat Halaman 153 dari 155 Halaman, Putusan No. 05/G/2016/PTUN-SMD

bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; MENGADILI: DALAM EKSEPSI : Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima; DALAM POKOK SENGKETA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan batal Sikap Diam (fiktif negatif) Tergugat Yang Tidak Menindaklanjuti / Tidak Menerbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) sesuai dengan Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Citra Palma Sejati Nomor : 068/CPS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015; 3. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Risalah Pengolahan Data (RPD) atas Permohonan Tindak Lanjut Penerbitan Hak Guna Usaha yang diajukan PT. Citra Palma Sejati Nomor : 068/CPS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 492.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ;


Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 25 Agustus 2016, oleh Kami MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., dan EFFRIANDY, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, Tanggal 8 September 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh D. PARULIAN SILAEN, S.H sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Materai Rp. 6.000,-

Yuliant Prajaghupta, S.H.

Maria Fransiska Walintukan, S.H.

Effriandy, S.H.

Panitera,

D. Parulian Silaen, S.H.


Perincian Biaya Perkara Nomor 05/G/2016/PTUN - SMD: -

Pendaftaran Gugatan

: Rp.

30.000,-

-

ATK

: Rp.

100.000 ,-

-

Panggilan

: Rp.

320.000,-

-

Sumpah

: Rp.

25.000,-

-

Materai Putusan

: Rp.

12.000,-

-

Redaksi Putusan

: Rp.

5.000,-

JUMLAH

: Rp.

492.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)


PTUN.SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents