PTUN.Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 02/G/2016/PTUN.Pbr. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-------------------------------------------------------------------------ADRYAN MUSTOFA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Tempat Tinggal : Jalan Kapau Sari IX RT.003 RW.019 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;-------------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2015 telah memberikan kuasa kepada;----------------------1. JUFRI EFENDI, S.H.;-----------------------------------------2. HENGKY K. SILITONGA, S.H.;---------------------------Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokad, Alamat Kantor : Jalan Paus No. 186 A, Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.-----------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT; MELAWAN: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Tempat Kedudukan Jalan Jendral Sudirman No. 235 Pekanbaru.---------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2016 telah memberikan kuasa kepada;-----------------------

Hal. 1 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

1. Nama

: NERWAN, S.H., M.H., ;-------------------

Pangkat/NIP : Pembina/196808191996031002;------Jabatan/Kesatuan : ADVOKAT --------------------------BIDKUM POLDA RIAU;------------------2. Nama

: MASRIAH SARAGIH, S.H., M.H.;-----

Pangkat/NIP : Kompol/68040025;------------------------Jabatan/Kesatuan : ADVOKAT MUDA;----------------BIDKUM POLDA RIAU;-----------------3. Nama

: M. ALCHUSORIE, S.H., M.H.;---------

Pangkat/NIP : Iptu/63110635;-----------------------------Jabatan/Kesatuan : PAUR LUHKUM SUBBID-------SUNLUHKUM BIDKUM POLDA------RIAU;----------------------------------------Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : PNS dan Anggota Polisi Pada Polda Riau, Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 235 Pekanbaru.---------------Selanjutnya disebut sebagai--------------------TERGUGAT;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -------------------------------1. Telah membaca Gugatan Penggugat Tertanggal 22 Januari 2016; -------------2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 02/PEN-MH/2016/PTUN.Pbr tanggal 25 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;------------------------------------------------------3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 02/PEN.PP/2016/ PTUN.Pbr tanggal 25 Januari 2016 tentang Penentuan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;---------------------------------------------------------------------


4. Telah

membaca

Penetapan

Hakim

Ketua

Majelis

Nomor:

02/PEN.HS/2016/ PTUN.Pbr tanggal 02 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persidangan dengan Acara Biasa;-------------------------------------------------------5. Telah membaca Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;---------------6. Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dalam berkas perkara;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA:--------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 22 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2016 dengan Register Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki dan dinyatakan sebagai gugatan bersih pada tanggal 02 Maret 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------I.

Obyek Gugatan;-----------------------------------------------------------------------------Surat

Keputusan

Kepala

Kepolisian

Daerah

Riau

No.

Kep/508/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas POLRI atas nama Adryan Mustofa tertanggal 24 November 2015;------------II.

Jangka Waktu Pengajuan Gugatan;---------------------------------------------------Bahwa waktu objek sengketa diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1985 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkanya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----------


III.

Dasar dan Alasan Gugatan (posita);---------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat telah dinyatakan lulus Siswa Diktuba Polri Gel. II Tahun Ajaran 2003 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Pol: Skep.22/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003;---------------------------------2. Bahwa

kemudian

berdasarkan

Surat

Keputusan

Nomor.

Pol:

Skep/142/VII/2004 tentang penetapan pertama Bintara Polri pria Gelombang II T.A 2003 di lingkungan Polda Riau tanggal 13 Juli 2004 ditempatkan sebagai Bripda NRP. 85070133 pada kesatuan

Dit

Samapta Polda Riau terhitung sejak tanggal 13 Juli 2004;------------------3. Bahwa kemudian berdasarkan keputusan Nomor: Skep/239/XII/2007 tentang kenaikan pangkat tertanggal 14 Desember 2007 Penggugat sejak 1 Januari 2008 dinyatakan naik pangkat dari Bripda menjadi Briptu dan ditempatkan di Poltabes Pekanbaru;--------------------------------4. Bahwa terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

No:

893/Pid.Sus/2014/Pn.PBr tertanggal 25 November 2014 dimana terhadap Penggugat dijatuhi hukuman sebagai berikut:----------------------a. Menyatakan Terdakwa Adryan Mustofa Bin Sudiarto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 131 ayat (2) Jo Pasal 11 UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;------------------------------------------------------


c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;----------------------------------e. Menetapkan barang bukti berupa;----------------------------------------------

Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 22,69

(dua Puluh

Dua Koma Enam Puluh Sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut: narkotika jenis shabu seberat 0,2 (non koma dua)

gram

dipergunakan

sebagai

bahan

pemeriksaan

laboratorium, Narkotika jenis shabu seberat 22,39 (dua puluh dua

koma

tiga

puluh

Sembilan)

gram disisihkan

untuk

dimusnahkan, dan sisanya narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol Koma satu) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;---------------------------------------------------------------------Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Afrian Leo Sandi Syaputra Bin Aip;-------------------------------------------------------

1 (satu) unit Handphone merek N 73 dengan nomor kartu 0852 2790 5134 Dirampas untuk dimusnahkan;-------------------------------

5. bahwa Penggugat ternyata selama manjalani hukuman sebagaimana Putusan

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

No:

893/Pid.Sus/2014/Pn.PBr tertanggal 25 November 2014 menunjukan kepribadian yang baik oleh sebabnya kementrian Hukum dan Ham menilai terhadap Penggugat pantas diberikan keringanan dalam menjalankan hukuman sehingga potongan atau pengurangan sebagai penghargaan terhadap sikap penggugat yang baik selama menjalani masa hukumannya;---------------------------------------------------------------------


6. Bahwa dengan potongan masa tahanan yang Penggugat dapat, membuat penggugat yang ditahan sejak tanggal 8 juni 2014 dan dibebaskan lebih cepat dari hukuman yang dijatuhkan yaitu tanggal 12 Januari 2015 dan ke esokan harinya tanggal 13 Januari 2015 Penggugat yang melakukan penghadapan kepada atasan Penggugat di Polresta Pekanbaru dan untuk seterusnya kembali melaksanakan tugas dan pengabdian sebagaimana layaknya anggota Polri;----------------------7. Bahwa kemudian terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor. LP. A/05/I/2015/Propam tanggal 12 Januari 2015 tentang dugaan pelanggaran Pasal 12 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri dan atau Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI yang diduga dilakukan oleh atas nama Briptu Adryan Mustofa NRP : 85070133;--------------------------------------------------------------------------------8. Bahwa pemeriksaan Terhadap Penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor. LP.A/05/I/2015/Propam tanggal 12 Januari 2015 akhirnya Penggugat diperiksa oleh Majelis Hakim Komisi Kode Etik Profesi Polri di Polresta Pekanbaru, maka berdasarkan Surat persangkaan terhadap Penggugat Nomor : Skn/06/V/2015/Propam tanggal 11 Mei 2015 serta Surat Tuntutan Nomor : TUT-05/V/2015/Propam Tanggal 21 Mei 2015 maka keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Resort Kota Pekanbaru Nomor: Put.KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015, Adryan Mustofa (Penggugat), Pangkat/NRP: Briptu/NRP. 85070133, Brigadir Polresta Pekanbaru, kesatuan Polresta Pekanbaru, telah dijatuhkan sanksi yang sifatnya Administratif berupa: sanksi bersifat


rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri;----------------------------------------------------------------9. Bahwa terhadap Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polresta Pekanbaru Nomor: Put.KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015, maka Penggugat mengajukan banding kepada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri yang Tergugat bentuk. Bahwa Tergugat telah membentuk Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri melalui terbitnya surat Keputusan Nomor: Kep/261/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015;---------10. Bahwa perubahan sikap Penggugat dalam menjalankan tugasnya Penggugat dapat meyakinkan pimpinan di Polresta Pekanbaru dengan diberikanya Penggugat beban dan Tanggung Jawab sebagai anggota Polri melalui Penempatan Penggugat pada satuan tugas sebagai Brigadir BAG REN Polresta Pekanbaru berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/573/VII/2015/Sumda tertanggal 30 Juli 2015 telah menunjukan bahwa Penggugat masih patut dan layak dipertahankan dan diberi tanggung jawab kerja sebagai anggota POLRI, maka sampai pada saat Tergugat menerbikan Objek terperkara ternyata Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum serta menunjukan dedikasi serta kedisiplinan sebagai layaknya anggota POLRI;------------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa upaya Penggugat telah diterima dan diperiksa layaknya Pemohon Banding dalam sidang Komisi Banding sehingga berdasarkan Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Put. banding/14/IX/2015/Kom.Banding tertanggal 1 September 2015 telah memutuskan Permohonan Banding dari Pemohon Banding:----------------


Nama

:

Adryan Mustofa;--------------------------------------------

Pangkat/Nrp

:

Briptu/ 85070113;------------------------------------------

Jabatan

:

BA. Polresta Pekanbaru;---------------------------------

Kesatuan

:

Polresta Pekanbaru;---------------------------------------

a.

Menerima Permohonan Banding Pembanding;---------------------------

b.

Menyatakan batal Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polresta Pekanbaru No. Put.KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015;---------------------------------------------------------------------------

c.

Menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat dengan sanksi dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;------------------------------------------------------

d.

Pelaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;-------------

e.

Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara tertulis kepada Pimpinan Polri;--------------------------------------------------------------------

f.

Dipindah tugaskan ke wilayah yang bersifat demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;------------------------------------------------------

12. Bahwa putusan oleh Majelis Kode Etik di Tingkat banding ternyata disikapi

Tergugat

(KAPOLDA

RIAU)

dalam Keputusan

Kepala

Kepolisian Daerah Riau Nomor. Kep/508/XI/2015 tertanggal 24 November 2015 memberhentikan Penggugat (Adryan Mustofa, NRP. 85070133), bahwa sejak tanggal 24 November 2015 di Berhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------


13. Bahwa terbitnya Objek gugatan oleh Tergugat telah mengakibatkan pemberhentian Penggugat selaku anggota Polri telah merugikan kepentingannya

berupa

kehilangan

jabatan

dengan

berbagai

wewenang dan tunjangan/fasilitas serta penghasilan lainnya yang melekat dalam jabatan tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan kerugian tersebut diakibatkan telah dilanggarnya aturan hukum oleh Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan;---------------------------------------------------------------------------14. Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No. Kep/508/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian atas nama Adryan Mustofa tertanggal 24 November 2015 dikarenakan Tergugat bermaksud menolak keputusan Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri Nomor: Put. banding/14/IX/2015/ Kom. Banding tertanggal 1 September 2015 yang sebelumnya telah membatalkan putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polresta Pekanbaru No. Put. KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015 dengan pertimbangan Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam No: 893/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 25 November 2014 melanggar pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 131 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;-15. Bahwa Tergugat tidak melupakan jati diri dengan memahami Ketentuan Umum Undang-undang Nomor

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan;---------“ Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;----------Hal. 9 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

16. Bahwa Tergugat yang telah membentuk Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri melalui terbitnya surat Nomor: Kep/261/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentu dengan tujuan Kode Etik Profesi Polri atau yang disingkat dengan KEPP dapat ditegakan dengan benar dan dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 menerangkan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah normanorma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai halhal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab tidak bertentangan dengan etika;------------------------------------------17. Bahwa penerapan hukum yang tidak tepat telah dilakukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polresta Pekanbaru No. Put.KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015, sehingga Komisi Banding merasa layak membatalkannya dengan mengeluarkan putusan Komisi Kode Etik Profesi

Polri

tingkat

Banding

dalam

putusannya

Nomor:

Put.Banding/14/IX/2015/Kom.Banding tertanggal 1 September 2015, pertimbangan hukum yang tidak tepat dimaksud adalah:---------------------

Audit investigasi in cassu tidak dilakukan dan bertentangan dengan Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Kerja dan Tata Cara Komisi Kode Etik;-----------------------------------------------------------------

-

Bahwa Putusan Komisi kode Etik yang telah melanggar asas ULTRA PETITA dimana hakim tidak boleh memutus suatu perkara diluar

dari

tuntutan

sehingga

amar

putusan

yang

merekomendasikan untuk dilakukan Pemecatan Tidak dengan Hal. 10 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

Hormat ditujukan kepada pembanding (penggugat) tidaklah sesuai dengan apa yang dituntut dalam surat tuntutan yaitu:-----------------Tuntutan Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap No. 14 Tahun 2011 dengan menjatuhkan sanksi dipindahkan ke fungsi yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun serta dipindahkan kewilayah yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;-----------

Bahwa secara de facto dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pelanggar dihubungkan dengan alat-alat bukti tidak menemukan uraian dimaksud dalam unsur melanggar

Pasal 7

ayat 1 huruf b Perkap No. 14 Tahun 2011 yang dilanggar Pembanding (Penggugat) sehingga komisi banding menilai putusan tersebut secara formil tidak sesuai dengan syarat formal putusan;----------------------------------------------------------------------------18. Bahwa Komisi banding yang telah menemukan fakta tentang terjadi diskriminasi terhadap Pembanding (Penggugat) dikarenakan Komisi etik telah membuat putusan diluar apa yang dituntut serta tidak menuangkan unsur-unsur pasal yang terbukti tidak dalam pertimbangan putusan dan sudah benar dan tepat jika komisi banding menyikapinya dalam amar putusannya untuk mencegah berlanjutnya perbuatan penyimpangan aturan hukum dalam hal pemeriksaan oleh komisi etik profesi Polri terhadap Penggugat yang dimintakan banding;---------------19. Bahwa Tergugat dengan tidak menghormat kebenaran yang telah dilakukan oleh Komisi banding yang tergugat tentu jelas hal itu mencerminkan sikap arogan dan sewenang-wenang dalam melakukan tugas Kepolisian sehingga jelas Tergugat telah melupakan dan Hal. 11 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

mengabaikan Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;-20. Bahwa Tergugat juga melakukan prilaku yang bertentangan dengan melanggar pasal 1 ayat (5) Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 dengan tidak mentaati kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh Komisi banding yang mengeluarkan Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri

Nomor:

Put.banding/14/IX/2015/Kom.Banding

tertanggal

1

September 2015 sebelumnya telah membatalkan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polresta Pekanbaru No. Put.KKEP/05/V/ 2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015 ;-----------------------------------------------------------------21. Bahwa Pasal 55 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Kerja dan Tata Cara Komisi Kode Etik berbunyi:------------------Ayat (1)

:

“Dalam menjatuhkan Putusan sidang berdasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Profesi yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa Pelanggaran KKEP benar-benar terjadi dan terduga pelanggar melakukan pelanggaran”;---------------------------

Ayat (2)

:

“Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi-saksi, keterangan

ahli,

surat/dokumen,

bukti

elektronik,

petunjuk dan keterangan pelanggar”;-------------------------22. Bahwa Komisi Banding Kode Etik Polri telah benar menerapkan syarat formil ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Kerja dan Tata Cara Komisi Kode Etik menyebutkan Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang KKEP dibacakan;------Hal. 12 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

23. Bahwa kewenangan Komisi banding sesuai Pasal 55 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 66 Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2002 sehingga layak Keputusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Put. Banding/14/IX/2015/Kom.Banding tertanggal 1 September 2015 telah benar dengan mentaati ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Kerja dan Tata Cara Komisi Kode Etik seharusnya dihargai sebagai suatu kecermatan sikap yang menginginkan keadilan;---------------------------------------------------------------24. Bahwa Tergugat yang mendukung kesalahan yang dilakukan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. Put.KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015 dengan menerbitkan objek gugatan, hal tersebut menampakan dukungan terhadap tindakan yang menyalahi aturan hukum padahal seharusnya Tergugat dapat mencegah bila saja Tergugat cermat dan menghargai serta menampakan ketaatan terhadap aturan bukan ikutikutan tidak taat dan bahkan menampakan kesewenang-wenangan melalui terbitnya objek gugatan;----------------------------------------------------25. Bahwa begitu juga bila dilihat aturan dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian menyatakan;-----------------------------------------------------------------------------“Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;-------------------26. Bahwa terbitnya objek gugatan dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam No: 893/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 25 November 2014 dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan telah mengabaikan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor: Hal. 13 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian tidak mencerminkan sikap dan tanggung jawab kepolisian sesuai Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------27. Bahwa layaknya suatu persidangan maka tujuan akhir adalah timbulnya keadilan dan bilamana terjadi pengabaian aturan hukum mustahil akan timbul

keadilan

seperti

yang

Penggugat

rasakan

akibat

dari

kesewenang-wenangan Tergugat yang mengabaikan fakta-fakta hukum yang benar-benar ada dan seharusnya ditaati namun Tergugat justru mendukung Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polresta kota Pekanbaru Nomor: Put.KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015 jauh dari rasa keadilan;--------------------------------------------------------28. Bahwa keadilan tidak akan ada jika pelaksanaan penegakan hukum tidak dilakukan sesuai aturan dan bahkan mengabaikan nilai-nilai kebenaran yang patut dijunjung tinggi, sehingga sikap arogansi dan sewenang-wenang yang Tergugat lakukan dengan mengabaikan aturan dan kebenaran;-------------------------------------------------------------------------29. Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang telah bertentangan dengan etika seperti yang dimaksud Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2014 sehingga mengabaikan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;----------------------------30. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

bertentangan

khususnya asas-asas

dengan

asas-asas

kepatuhan

hukum

kecermatan bertindak (principel of care

fullness);-----------------------------------------------------------------------------------


31. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan No. Kep/508/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tanggal 24 November 2015 yang menjadi objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan dinyatakan batal atau tidak sah;----------------------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/508/XI/2015 tentang

Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat dari dinas POLRI atas nama Adryan Mustofa tertanggal 24 November 2015;------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat (KAPOLDA RIAU) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No. Kep/508/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas POLRI atas nama Adryan Mustofa tertanggal 24 November 2015;------------------------------------------------4. Merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai anggota POLRI sebagaimana semula;------------------------------------------------------------------------


5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya dipersidangan tertanggal 16 Maret 2016, yang pada pokoknya tidak memuat Eksepsi, adapun Jawaban terhadap Pokok Sengketa sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------Bahwa tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh tergugat :----------------------------1.

bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat (ADRYAN MUSTOFA) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 dan Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012 ) yaitu : ---------------------------------------a.

Bahwa BRIPTU ADRYAN MUSTOFA pada tanggal 14 Mei 2014 sekira Pukul 17: 30 wib bertempat disebuah pondok kebun cabe di jalan Gading Marpoyan Gg. Amanah RT; 04 Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ditangkap oleh Dit Narkoba Polda Riau;--------------------

b.

Bahwa saat dilakukan penangkapaan terhadap BRIPTU ADRYAN MUSTOFA

saat itu

sedang bersama dengan

WIRA, GUNTORO,

AFIRIAN LEO, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 22,69 (dua puluh dua koma enam puluh sembilan) gram dari Sdr. GUNTORO dimana sebelumnya diperoleh dari WIRA saat WIRA menyertakan shabu tersebut kepada GUNTORO;-------------------------------------------------------------------------------


c.

Bahwa atas kejadian tersebut dibuatkanlah Laporan Polisi No. Pol: LP.A/05/I/2015/Propam tanggal 12 Januari 2015 tentang adanya dugaan pelanggaran pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 dan atau Pasal 7 ayat (1) huru (b) Perkap 14 Tahun 2011, yang diduga dilakukan oleh atas nama BRIPTU ADRYAN MUSTOFA NRP 85070133, Jabatan Brigadir Polresta Pekanbaru, Kesatuan Polresta Pekanbaru;---------------------------

d.

Bahwa Sie Propam Polresta Pekanbaru membuat Surat Perintah Audit Investigasi Nomor : Sprin/01/2015 propam tanggal 15 januari 2015 terhadap adanya dugaan pelanggaran perkara PP RI NO 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat 1 huruf a tentang pemberhentian anggota polri dan atau Perkap 14 tahun 2014;-----------------------------------------------------------------

e.

bahwa selanjutnya Sie Propam Polresta Pekanbaru melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yaitu keterangan saksisaksi, bukti petunjuk dan bukti surat serta keterangan terduga pelanggar yang kemudian menjadi Berkas Perkara Pelanggaranpasal 7 ayat 1 huruf (b) dan atau pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.dengan nomor perkara : Sprin/80/I/2015/ Propam tanggal 13 januari 2015;------------------------------------------------------------------------------

f.

bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Kasi Propam Polresta Pekanbaru

melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum

penggugat, selanjutnya Ankum (Kapolres) memerintahkan kepada Kasi Propam Polresta Pekanbaru untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada fungsi pembinaan hukum Polda Riau guna mendapatkan saran


pendapat hukum terhadap penyelesaian perkara penggugat ADRYAN MUSTOFA dengan surat Nomor: R/289/IV/2015 tanggal 20 April 2015;bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum Polresta Pekanbaru, Bidang hukum Polda Riau telah memberikan saran pendapat hukum an. BRIPTU ADRYAN MUSTOFA Nrp 885070133Ba Polresta Pekanbaru dengan nomor: R/289/IV/2015 tanggal 20 April 2015. yang intinya perbuatan terduga pelanggar secara yuridis telah memenuhi unsur pasal 7 ayat 1 huruf (b)yang berbunyi “Perkap 14 pasal 7 ayat 1 huruf (b) tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI Yang berbunyi : Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri “.dan atau pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi: Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas kepolisian negara republik indonesia;--------------------------------------------------------g.

Bahwa berdasarkan saran pendapat hukum dari Bidang hukum Polda Riau

dan

kelengkapan

berkas

perkara

lainnya,

Kasi

Propam

PolrestaPekanbarumengajukan usul pembentukan sidang komisi kode etik

kepada

Kapolresta

Pekanbaru,berdasarkan

usulan

tersebut

Kapolresta telah membentuk susunan sidang komisi kode etik Polri Polresta Pekanbaru Nomor : Kep/05/V/2015 tentang pembentukan komisi kode etik Polri tanggal 6 Mei 2015;--------------------------------------------------h. bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik Polri Polresta Pekanbaru tanggal 6 Mei 2015sesuai dengan Perkap Nomor


19

tahun

2012tentang

SOTK

KKEP,

komisi Kode

Etik

Polri

melaksanakan sidang perkara terduga pelanggar BRIPTU ADRYAN MUSTOFA Nrp 885070133 Ba Polresta Pekanbaru, dimana dalam proses persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan buktibukti lainnya, kemudian Pejabat Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 26 Mei 2015 berkesimpulan BRIPTU ADRYAN MUSTOFAtelah terbukti secara

sah

dan

meyakinkan

bersalah melakukan

pelanggaran

sebagaimana dimaksud pada Pelanggaranpasal 7 ayat 1 huruf (b) dan atau pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri,danPerkap 14 pasal 7 ayat 1 huruf (b) tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI dengan putusan sanksi

Administrasi

berupa

Rekomendasi

Pemberhentian

Tidak

Dengan Hormat ( PTDH);------------------------------------------------------------i.

bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terduga pelanggar BRIPTU ADRYAN MUSTOFA(Penggugat) Nomor : PUT KKEP/ 05 / V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya terduga pelanggar BRIPTU ADRYAN MUSTOFA pada tanggal 28 mei 2015 mengajukan pernyataan banding kepada Kapolda Riau terhadap putusan KKEP Nomor: PUT KKEP/ 05 / V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015;----------------------------------------------------------------------------------------

j. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terduga pelanggar BRIPTU ADRYAN MUSTOFAmengajukan memori banding kepada Kapolda Riau (selaku pejabat pembentuk Komisi Banding), dan pada tanggal 26 Mei 2015 dikeluarkan Putusan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri Nomor:

PUT

BANDING/14/IX/2015/KOM

BANDING

tanggal

1

September 2015 yang pada intinya menyatakan batal Putusan Sidang


Kode Etik Profesi Polri POlresta Pekanbaru Nomor: PUT KKEP/ 05 / V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015;-----------------------------------------------k. Bahwa tergugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan berhak menolak atau menerima rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri Polda Riau, dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran Kode etik Profesi Polri yaitu Etika Kelembagaan dan pemohon telah pernah melakukan pelanggaran Disiplin anggota Polri;--------------------------------------------l. Bahwa selanjutnya Kapolda Riau

menerbitkan Surat Keputusan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIPTU ADRYAN MUSTOFANo. Pol.: Kep/508/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015, hal ini sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya PTDH;--------------------------------------------------------------------------------------

2.

Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan bahwa penerapan hukum yang tidak tepat oleh Komisi Kode Etik Polri Polresta Pekanbaru Nomor: KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26Mei 2015 sehingga dibatalkan oleh komisi banding dengan pertimbangan tidak dilakukan Audit investigasi, adalah keliru dan tidak cermat dalam mempelajari berkas perkara serta tidak ada bertentangan dengan pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK dan tata kerja komisi kode etik polri,karena komisi kode etik Polri telah melakukan Audit investigasi sebagaimana surat perintah Audit Investigasi Nomor : Sprin/01/I/2015/Propam tanggal 15 Januari 2015.; Hal. 20 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

3. bahwa dalil penggugat yang mengatakan bahwa putusan Komisi kode etik yang telah melanggar asas Ultra petita dimana hakim tidak boleh memutus suatu

perkara

diluar

merekomendasikan

dari

tuntutan

sehingga

amar

putusan

yang

untuk dilakukan pemecatan adalah tidak tepat

sebagaiman surat tuntutan.;---------------------------------------------------------------4.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa komisi kode etik Polri adalah suatu lembaga yang bersifat ad-hock/sementara yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan

dan

kepentingan

organisasi

dalam

rangka

penegakan

pelanggaran kode etik profesi Polri oleh anggota polri yang melanggar yang dalam pelaksanaannya mengaju kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2003 yang mana secara materil norma-normanya terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2003 dan secara formil penegakannya diatur dalam peraturan kapolri Nomor 19 tahun 2012, sepanjang penerapanya tidak bertentangan dengan peraturan tersebut putusan tersebut sah secara hukum.;--------------------------------------------------------------5.

Bahwa secara de fakto sebenarnya dalam persidangan kode etik profesi polri telah terungkap adanya pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilanggar oleh Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis dimana penggugat dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dengan demikian

sebagai

anggota

polri

penggugat

telah

melanggar

etika

Kelembagaan Kepolisian RI apalagi penggugat telah pernah dijatuhi hukuman disiplin------------------------------------------------------------------------------6.

Bahwa penggugat tidak ada melanggar pasal 1 ayat (5) peraturan kapolri Nomor 14 tahun 2011, justru Penggugat tidak memahami tentang Kode etik Profesi Polri yang merupakan kristalisasi dari pada norma-norma yang menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya.;---------Hal. 21 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

7. Mengenai dalil pemohon yang mengatakan tidak cukup 2 (dua) alat bukti komisi kode etik Polri polresta dalam menjatuhkan putusan dengan merujuk pasal 55 Peraturan kapolri nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK dan Tata kerja Komisi kode etik, adalah benar karena sudah ada 2 (dua) alat bukti yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi tentang adanya keterlibatan pelanggaran hukum oleh penggugat dan bukti surat putusan pengadilan dan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin serta bukti petunjuk lainnya.;-----------------------------------------------------------------------------8.

bahwa Pemberhentian tidak dengan Hormat dilakukan terhadap penggugat karena penggugat sudah terbukti sudah melanggar kewajiban anggota Polri dalam etika kelembagaan sebagaimana diatur dalamPasal 7 ayat (1) huruf (b) Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang bebrunyi: “ SETIAP ANGGOTA POLRI WAJIB: MENJAGA DAN MENINGKATKAN CITRA, SOLIDITAS, KREDIBILITAS, REPUTASI DAN KEHORMATAN POLRI”.;-----------------------------------------------------------------------------------------

9.

Dalam penerapan pelanggaran kode etik Profesi Polri, sebagaimana dimaksud Perkap No. 14 tahun 2011 tidak mengharuskan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun cukup dibuktikan perbuatan terduga pelanggar apakah ? sudah melanggar kode etik profesi Polri sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 bisa dikenakan sanksi Administrasi PTDH (pemberhentian Tidak dengan Hormat) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Perkap No. 14 Tahun 2011.;-----------------------------------------------------------------------------------

10. Bahwa perlu tergugat sampaikan kepada penggugat, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dilakukan terhadap penggugat disebabkan karena Penggugat melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri bukan


berdasarkan putusan pengadilan yang penerapan berdasarkan pasal 12 PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang PTDH Anggota Polri yang mengharuskan adanya putusan yg In kracht.;-------------------------------------------------------------11. Bahwa patut diketahui juga perbuatan Penggugat selama berdinas di Institusi Polri sudah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin (2 kali) dan terhadap Penggugat sudah tidak bisa lagi dilakukan pembinaan secara internal.;----------------------------------------------------------------------------------------12. Bahwa perlu juga tergugat jelaskan kembali jika penerapan pasal 12 PPRI No. 1 Tahun 2003 dilakukan terhadap pelanggaran anggota Polri tentunya harus memperhatikan ancaman hukuman pada pasal pokok pidananya karena secara limitative sudah dibatasi oleh pasal 22 ayat (1) huruf a peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.;--------------------------------------------13. Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat dalam menegakkan objek sengketa

bertentangan dengan Etika pasal 1

ayat (5 ) Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri dan asas kecermatan bertindak adalah dalil yang premature karena tidak ada peraturan yang dilanggar penggugat karena penggugat menggunakan haknya yang diberikan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) perkap No. 19 tahun 2012 tentang SOTK dan tentunya bersesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam kerangka membangun Polri yang dicintai masyarakat dan azas akuntabilitas sehinggaProses pemberhentian tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Perkap no. 19 tahun 2012 tentang SOTK dan secara materil perbuatan penggugat sudah terbukti melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri.;-------------------------------------------


14. Bahwa perlu penggugat pahami alasan tergugat menolak putusan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/14/IX/2015/KOM BANDING tanggal 1 September 2015 dalam memberikan pertimbangannya sudah terjadi kerancuan dalam memberikan alasan hukum dan amar putusan saling bertolak belakang sebagai mana dalam halaman merusak 21 huruf P yang menilai secara materil perbuatan penggugat merusak dan membuat cemar nama lembaga kepolisian di mata masyarakat sehingga institusi Polri perbuatan penggugat sudah dikatakan pelanggaran dan yang kedua terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga mencerminkan perbuatan yang tidak baik. sehingga dengan demikian penggugat terbukti secara materil melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik profesi Polri.;-------------------------------------15. Bahwa

putusan

Komisi

Banding


Kode

BANDING

Etik

tanggal

Polri 1

Nomor:

PUT

September

2015

mengandung cacat hukum karena Amar putusan tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (1),(2),(3) Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK Komisi Kode etik Profesi Polri, karena putusan banding Komisi kode etik Polri tidak ada putusan

dengan Rekomendasi “Membatalkan Putusan

sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri “ sebagaimana tercantum pada halaman 22 putusanKomisi Banding Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/14/IX/2015/KOM BANDING tanggal 1 September 2015;------------16. Bahwa amar putusan tersebut saling tolak belakang disatu sisi pada huruf a menerima permohonan banding, namun pada huruf c , d, e,f

(terbukti

melakukan pelanggaran) menjatuhkan sanksi kepada Penggugat sehingga putusan mengandung cacat Formal sehingga Kapolda menolak putusan tersebut.;----------------------------------------------------------------------------------------


Berdasarkan

alasan-alasan

hukum

tersebut

diatas,

bahwa

proses

pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap BRIPTU ADRYAN MUSTOFA (penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di institusi Polri dan sumpah anggota Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik.;------------------------------------------------------------------------Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----------------------------------------------1.

Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----------------------------------------------

2.

Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau No. Pol.: Kep/508/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 Tentang pemberhentian dengan tidak hormatdari dinas Polri (PTDH) a.n.BRIPTU ADRYAN MUSTOFA adalah sah menurut hukum.;-------------------------------------------------------------------------

3.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat tertanggal 16 Maret

2016, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap pada dalildalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan

Dupliknya secara

lisan dipersidangan tanggal 06 April 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil dalam jawabannya, yang kesemuanya selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini :--------------------------------------


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy Surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-36 yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti, kecuali P-20 tidak jadi diajukan sebagai bukti oleh Penggugat, adapun bukti-bukti surat Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:-------------------------1.

Bukti P-1

: Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru No.Pol : Skep/22/XII/2003 Tentang Kelulusan Siswa Diktuba Polri Gel. II Tahun Ajaran 2003, tertanggal 30 Desember 2003, an. ADRIYAN MUSTOFA (fotocopy sesuai dengan asli );--------------------------------------

2.

Bukti P-2

: Fotocopy Ijazah Kelulusan Diktuba Polri Gel. II Reg No. Pol:IJZ/821/XII/2003/SPN, tertanggal 30 Desember 2003 atas nama ADRYAN MUSTOFA, yang diterbitkan oleh Kepasa SPN Pekanbaru.(fotocopy sesuai dengan asli );----

3.

Bukti P-3

: Fotocopy Petikan Surat Keputusan KAPOLRI No. : Skep/1009/XII/2003

Tentang

Pengangkatan

dan

Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2003 tertanggal 24 Desember 2003, atas nama ADRYAN MUSTOFA, yang ditandatangani oleh KASUBBAG TANDISPEG (fotocopy sesuai dengan asli );4.

Bukti P-4

: Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor: kep/239/XII/2007 Tentang Kenaikan Pangkat, tertanggal 14 Desember 2007, atas nama ADRYAN MUSTOFA, yang ditandatangani oleh KABAG BINKAR (fotocopy sesuai


dengan asli );------------------------------------------------------------5.

Bukti P-5

:

Fotocopy Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang dan Bukti dan Urine Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB:3330/NNF/2014 tertanggal 26 Mei 2014. (fotocopy sesuai dengan fotocopy );------------------------------

6.

Bukti P-6

:

Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 893/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 2 Desember 2014 (fotocopy sesuai dengan asli);------------------------------

7.

Bukti P-7

:

Fotocopy Daftar Hadir Brigadir Pembinaan Polresta Pekanbaru Januari 2015 – November 2015 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);--------------------------------------------

8.

Bukti P-8

:

Fotocopy Lembar Disposisi dari Surat KABIDKUM a.n. KAPOLDA RIAU Nomor : R/298/IV/2015/Bidkum tanggal 20 April 2015, Perihal : Saran dan Pendapat Hukum Terduga Pelanggar BRIPTU ADRYAN MUSTOFA, Nrp. 85070133 BA Polresta Pekanbaru yang ditujukan kepada Kapolresta

Pekanbaru

(Fotocopy

sesuai

dengan

fotocopy);----------------------------------------------------------------9.

Bukti P-9

:

Fotocopy Surat Kabidkum an. Kapolda Riau Nomor B/949/III/2015/Bidkum, tanggal 16 Maret 2015, Perihal : Pengembalian Berkas Perkara KKEP Terduga Pelanggar BRIBTU

ADRYAN

MUSTOFA

Nrp.85070133,

yang

ditujukan kepada Kapolresta Pekanbaru (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);------------------------------------------------------


10. Bukti P-10

:

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Nomor

:

KEP/05/V/2015

Tentang

Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 06 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);----------------------------------------------------11. Bukti P-11

:

Fotocopy Surat Persangkaan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Dan Atau Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Propesi Polri, Nomor : Skn/06/V/2015/Propam tertanggal

11

Mei

2015.(fotocopy

sesuai

dengan

fotocopy);----------------------------------------------------------------12. Bukti P-12

:

Fotocopy Surat Tututan Dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : TUT-05/V/2015/Propam tertanggal 21 Mei 2015.(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);----------------------

13. Bukti P-13

:

Fotocopy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : Put KKEP/05/V/2015/KKEP tertanggal 26 Mei 2015. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);----------------------

14. Bukti P-14

:

Fotocopy Tanda Terima Berkas Memori Banding dan surat Memori Banding Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI Nomor PUT KKEP/05/V/2015/KKEP tertanggal 26 Mei 2015 Atas NAma Terduga Pelanggar ADRYAN MUSTOFA, NRP. 85070733, Brigadir Polresta Pekan Baru, tertanggal 10 Juni 2015. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------------------------------------------------------------


15. Bukti P-15

:

Fotocopy Tanda Terima tertanggal 25 September 2015 dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor PUT BANDING/14/IX/2015/KOM BANDING tertanggal 1 September 2015.(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------------------------------------------------------------

16. Bukti P-16

:

Fotocopy Tanda Terima tertanggal 16 Oktober 2015 beserta

surat

Keputusan

KEP/456/X/2015

Tentang

Kapolda

Riau

Penetapan

Nomor

Penjatuhan

Hukuman, tertanggal 16 Oktober 2015.(fotocopy sesuai fotocopy);----------------------------------------------------------------17. Bukti P-17

:

Fotocopy

Petikan

Keputusan

Kapolda

Riau

Nomor

KEP/508/XI/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. ADRYAN MUSTOFA, tertanggal 24 November 2015.(Fotocopy sesuai dengan Asli);----------------------------------------------------------------------18. Bukti P-18

:

Fotocopy Surat Petikan Keputusan Kapolda Riau No.Pol : :

Skep/142/VII/2004

Tentang

Penempatan

Pertama

Bintara Polri Pria Gelombang II T.A. 2003 Di Lingkungan Polda Riau, tanggal 13 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Kabag Binkar.(Fotocopy sesuai dengan Asli);----------19. Bukti P-19

:

Fotocopy Petikan Surat Keputusan KAPOLRI, No.Pol. : Skep/1049/XII/2003

Tentang

Penempatan

Magang/

Penempatan Pertama Bintara Polri Pria Gelombang II T.A. 2003, tanggal 30 Desember 2003, yang ditandatangani Kasubbag Tangdispeg.(Fotocopy sesuai dengan Asli);-----


20. Bukti P-20

:

Tidak jadi diajukan oleh Penggugat;------------------------------

21. Bukti P-21

:

Fotocopy Surat Panggilan Kapolresta Pekanbaru Nomor : S.Pgl/04/I/2015/PROPAM, tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kasi Propam, yang ditujukan kepada ADRYAN MUSTOFA (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-

22. Bukti P-22

:

Fotocopy Surat Panggilan Kapolresta Pekanbaru Nomor : S.Pgl/05/II/2015/PROPAM, tanggal 02 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kasi Propam, yang ditujukan kepada IDA RACHMAWATI (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);---

23. Bukti P-23

:

Fotocopy Surat Panggilan Kapolresta Pekanbaru Nomor : S.Pgl/02/I/2015/PROPAM, tanggal 13 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kasi Propam, yang ditujukan kepada ADI SETIAWAN (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);--------

24. Bukti P-24

:

Fotocopy Surat Panggilan Ketua Komisi Kode Etik Polri Polresta

Pekanbaru

Nomor

:

S.Pgl/2/V/2015/KKEP,

tanggal 06 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Penuntut, yang ditujukan kepada IDA RACHMA WATI. (Fotocopy sesuai dengan Asli);--------------------------------------------------25. Bukti P-25

:

Fotocopy Surat Panggilan Ketua Komisi Kode Etik Polri Polresta Pekanbaru Nomor : S.Pgl/23/V/2015/KKEP, tanggal (kosong) Mei 2015 yang ditandatangani oleh Penuntut, yang ditujukan kepada ADRYAN MUSTOFA. (Fotocopy sesuai dengan Asli);-------------------------------------

26. Bukti P-26

:

Fotocopy Hasil Test Narkoba Laboratoriun Klinik Thamrin


an. ADRYAN MUSTOFA tertanggal 22 Juli 2013 dan 18 Juli 2013. (Fotocopy sesuai dengan Asli);----------------------27. Bukti P-27

:

Fotocopy Berita Acara Pemeriksan Saksi yang dilakukan Propam Polresta Pekanbaru. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------------------------------------------------------------

28. Bukti P-28

:

Fotocopy Berita Acara Pemeriksan (Terduga Pelanggar) yang dilakukan Propam Polresta Pekanbaru tanggal 24 Januari 2015. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------

29. Bukti P-29

:

Fotocopy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/58/XII/2013/Propam tanggal 14 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kapolresta Pekanbaru sebagai Ankum. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-------------------

30. Bukti P-30

:

Fotocopy Berita Acara Pendapat Resume tanggal 20 Maret 2015, yang ditandatangani Pemeriksa Propam Polresta Pekanbaru. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);--

31. Bukti P-31

:

Fotocopy Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran PP.RI No. 1 Tahun 2003 Atau Perkap 14 Tahun 2011, tertanggal 20 Maret 2015 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------------------------------------------------------------

32. Bukti P-32

:

Fotocopy Laporan Polisi Nomor : Lp-A/05/I/2015/Propam tanggal 12 Januari 2015 atas Pelanggaran Pasal 7 Perkap Nomor 14 Tahun 2014. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------------------------------------------------------------


33. Bukti P-33

:

Fotocopy Surat Perintah Audit Investigasi Nomor : Sprin/01/I/2015/Propam

tanggal

15

Januari

2015

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------------------------34. Bukti P-34

:

Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan dan Pemeriksaan Nomor : Sprin/20/I/2015/Propam tanggal 13 Januari 2015 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);------------------------------

35. Bukti P-35

:

Fotocopy

Surat

Pernyataan

Untuk

Didampingi

Pendamping, tertanggal (Kosong) Januari 2013 yang ditandatangani

oleh

ADRYAN

MUSTOFA

(Fotocopy

sesuai dengan fotocopy);-------------------------------------------36. Bukti P-36

:

Fotocopy Surat Perintah Kapolresta Pekanbaru Nomor : Sprint/573/VII/2015/Sumda

(fotocopy

Sesuai

dengan

Aslinya);-----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy Surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-23 yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti, dengan bukti-bukti surat Tergugat adalah sebagai berikut: ----------------------------1.

Bukti T-1

: Fotocopy Laporan Polisi Nomor : Lp-.A/05/I/2015/Propam tanggal 12 Januari 2015 atas Pelanggaran Pasal 7 Perkap Nomor 14 Tahun 2014. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------------------------------------------------------------

2.

Bukti T-2

: Fotocopy Surat Perintah Audit Investigasi Nomor : Sprin/01/I/2015/Propam

tanggal

15

Januari

2015


(Fotocopy sesuai dengan Asli);------------------------------------3.

Bukti T-3

: Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan dan Pemeriksaan Nomor : Sprin/20/I/2015/Propam tanggal 13 Januari 2015 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-------------------------------

4.

Bukti T-4

: Fotocopy Berita Acara Pemeriksan (Terduga Pelanggar) yang dilakukan Propam Polresta Pekanbaru tanggal 24 Januari 2015. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);------------

5.

Bukti T-5

: Fotocopy Surat Kabidkum a.n. Kapolda Riau Nomor : R/289/IV/2015/Bidkum tanggal 20 April 2015, perihal : Saran dan Pendapat Hukum Terduga Pelanggar BRIPTU ADRYAN

MUSTOFA

Nrp.

85070133

BA

Polresta

Pekanbaru. (Fotocopy sesuai dengan Asli);--------------------6.

Bukti T-6

: Fotocopy

Keputusan

Kapolresta

Pekanbaru

Nomor:

Kep/05/V/2015 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 6 Mei 2015.(foto copy sesuai dengan asli );-----------------------7.

Bukti T-7

: Fotocopy Surat Tuntutan dalam Sidang Kode Etik Polri Nomor: TUT-05/V/2015/Propam tanggal 21 Mei 2015. (fotocopy sesuai dengan asli );--------------------------------------

8.

Bukti T-8

: Fotocopy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT

KKEP-05/V/2015/KKEP

tanggal

26

Mei

2015.

(fotocopy sesuai dengan Fotocopy);------------------------------9.

Bukti T-9

: Fotocopy Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT Banding/14/IX/2015/KOM BANDING tanggal


1 September 2015. (fotocopy sesuai dengan Asli);-----------10. Bukti T-10

: Fotocopy

Surat

Keputusan

Kapolda

Riau

Nomor:

Kep/508/XI/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri an. Adryan Mustofa, tanggal 24 November 2015 (foto copy sesuai dengan asli);--------------11. Bukti T-11

: Fotocopy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/56/IX/2011/Propam tanggal 28 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kapolresta Pekanbaru selaku Ankum. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);--------------------

12. Bukti T-12

: Fotocopy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/58/XII/2013/Propam tanggal 14 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kapolresta Pekanbaru sebagai Ankum. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);--------------------

13. Bukti T-13

: Fotocopy Berita Acara Pernyataan Banding Atas Nama Adryan Mustofa tanggal 28 Mei 2015. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);------------------------------------------------------

14. Bukti T-14

: Fotocopy Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------------------------------------------------------------

15. Bukti T-15

: Fotocopy Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi POLRI. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);----

16. Bukti T-16

: Fotocopy Tentang

Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/74/XI/2003 Pokok-Pokok

Penyusunan

Lapis-Lapos


Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003.(fotocopy sesuai dengan fotocopy);--------17. Bukti T-17

: Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang

Pemberhentian

Anggota

Polri,

Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota polri, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------------------------------------------------18

Bukti T-18

: Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----------------------------------------------------------------

19

Bukti T-19

: Fotocopy Nota Dinas Kabidkum Polda Riau Nomor : B/ND128/IX/2015/Bidkum, tanggal 8 September 2015, Perihal : Pendapat Hasil Putusan Sidang Banding Kode Etik Profesi Polri a.n. BRIPTU ADRYAN MUSTOFA Nrp. 85070133 BA Polresta Pekanbaru, yang ditujukan kepada Kapolda Riau (fotocopy sesuai dengan Asli);--------------------------------------

20

Bukti T-20

: Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : KEP/456/X/2015

Tentang

Penetapan

Penjatuhan

Hukuman atas nama ADRYAN MUSTOFA, tanggal 16 Oktober 2015 (Asli);----------------------------------------------------


21. Bukti T-21

: Fotocopy Surat Kabidpropam an. Kapolda Riau Nomor : B/371/X/2015/Bid Propam, tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Penetapan Penjatuhan Hukuman a.n. ADRYAN MUSTOFA, yang ditujukan kepada Kapolresta Pekanbaru; (fotocopy sesuai dengan Asli);--------------------------------------

22. Bukti T-22

: Fotocopy Hasil Notulen Gelar Hasil Putusan Banding KKEP BRIPTU ADRYAN MUSTOFA, tanggal 2 September 2015 (fotocopy sesuai dengan Asli);-------------------------------

23. Bukti T-23

: Fotocopy

Surat

Telegram

Kapolda

Riau

Nomor

:

ST/1167/XII/2014 tanggal 12-12-2014, yang ditujukan kepada Jajaran Polda Riau (Fotocopy sesuai dengan asli);-

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan meskipun keduanya telah diberikan kesempatan untuk itu;------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Mei 2016 pada persidangan tanggal 19 Mei 2016;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkaranya tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -------------------------------------------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Para Pihak

yang bersengketa

menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut: -------------------------------------------------------


---------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM--------------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas ;---------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/508/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama Adryan Mustofa tertanggal 24 Nopember 2015 (vide bukti P-17 = T-10) ;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Maret 2016 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tanpa mengajukan eksepsi;-----------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 06 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;------------------------------Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam Perkara a quo yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa in litis oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan, atau


sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, dengan menggunakan dasar pengujian (toetsingsgronden) yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dari segi kewenangan, segi materiil/ substansial maupaun dari segi prosedural; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam menguji pokok permalasahan dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mencermati peraturan perundang-undangan dan kemudian akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh berdasar bukti-bukti yang relevan dengan perkara a quo;------------------------------Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memeriksa buktibukti surat dan keterangan Para Pihak dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat BRIPTU dan bertugas di Polresta Pekanbaru (Vide bukti P1, P- 3, P-4, P-18 dan P-19);---------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat selama bertugas sebagai anggota polri telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak dua kali berdasarkan :-----------------------------------a. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Skep/56/IX/2011/Propam tanggal 28 September 2011, atas pelanggaran disiplin berupa menjadi perantara/makelar

dan

menyalahgunakan

wewenang

dan

memberikan hukuman disiplin kepada Briptu Adryan Mustofa berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (vide bukti T-11);------------------------------------------------------------------------------------b. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Skep/58/XII/2013/Propam tanggal 14 Desember 2013, atas pelanggaran disiplin berupa


menghindarkan tanggung jawab dinas dan memberikan hukuman disiplin kepada Briptu Adryan Mustofa berupa penempatan ditempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (vide bukti P-29=T-12);---------------3. Bahwa Penggugat telah tertangkap melakukan tindak pidana narkotika bersama-sama dengan anggota polisi lainnya dan anggota masyarakat (Vide : Pengetahuan Hakim dalam putusan pidana yaitu bukti P-6);--------------------4. Bahwa

dalam pemeriksaan

urine

Penggugat

sebagai

tindak lanjut

penangkapan tersebut, hasilnya menyatakan bahwa urine Penggugat negative narkotika. Hal tersebut berdasar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti dan Urine oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3330/NNF/2014 tanggal 26 Mei 2014 pada halaman 2 bagian IV. Berupa kesimpulan angka (2) pada pokoknya berbunyi bahwa Barang bukti E dan F yang dianalisis milik tersangka Adryan Mustofa Bin Sudiarto adalah negative mengandung Metamfetamina/Narkotika (vide bukti P-5);-----------------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa atas tindak pidana tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan

Putusan

Nomor

893/Pid.

Sus/2014/PN.Pbr

tanggal

2

Desember 2014 yang amarnya berbunyi : ---------------------------------------------1) Menyatakan terdakwa Adryan Mustofa Bin Sudiarto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak melaporkan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;------------------------------------------------------------------------


2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;------------------------------------------------------------------------3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yag dijatuhkan;--------------4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----------------------------------------------5) Menetapkan barang bukti berupa :---------------------------------------------------

Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 22,69 (dua puluh dua koma enam puluh Sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut : Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium, Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 22,39 (dua puluh dua koma tiga puluh Sembilan) gram disisihkan untuk dimusnahkan, dan sisanya Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian di pengadilan.;------------------------------------------------Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Afrian Leo Sandi Syaputra bin Aip.;---------------------------------------------------------------------

-

1 (satu) unit handphone merek nokia N73 dengan nomor kartu 0852 2790 5134.;----------------------------------------------------------------------------Dirampas untuk dimusnahkan.;---------------------------------------------------

6) Menetapkan

agar

terdakwa

membayar

biaya

perkara

sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);--------------------------------------------------------(vide bukti P-6);-------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pidana Nomor 893/Pid. Sus/2014/PN.Pbr tanggal 2 Desember 2014 (Vide Bukti P-13 halaman 4) dan telah menjalani hukuman penjara serta telah


bebas pada tanggal 12 Januari 2015 (Vide Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya);-----------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa Penggugat telah menghadap atasan Penggugat tanggal 13 Januari 2015 (Vide Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya) dan seterusnya melaksanakan tugas mulai pada tanggal 14 Januari 2012 sampai 24 November 2015 kecuali tanggal 20 Juni 2015, 21 Juli 2015, 17 Oktober 2015 dan 31 Oktober 2015 tertulis “TK” (Vide Bukti P-7);----------------------------------8. Bahwa pada saat berdinas kembali Penggugat telah mendapat penugasan berupa Surat Perintah dari Kapolresta Pekanbaru untuk melaksanakan tugas dan

tanggung

jawab

sebagai

BRIGADIR

BAG

REN

POLRESTA

PEKANBARU, tertanggal 30 Juli 2015 (Vide Bukti P-35);--------------------------9. Bahwa kemudian terdapat Laporan Polisi Nomor Lp-A/05/I/2015/Propam tanggal 12 Januari 2015 atas dugaan pelanggaran Briptu Adryan Mustofa sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dikarenakan Briptu Adryan Mustofa melalui Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 893/PID/SUS/2014/PN.Pbr tanggal 02 Desember 2014 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 131 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika(vide bukti P-32=T-1);-----10. Bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor Lp-A/05/I/2015/Propam tanggal 12 Januari 2015, Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru telah menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/20/I/2015/Propam tanggal 13 Januari 2015 yang berisi memerintahkan kepada AKP Aden Bachtiar, Iptu Jon Efri, Aiptu Yusri,

Bripka Waluyo, SH untuk melaksanakan tugas


penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (vide bukti P-34=T-3);-------------------------------11. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Kasi Propam A.n. Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru telah menerbitkan surat perintah audit investigasi Nomor Sprin/01/I/2015/Propam untuk melaksanakan tugas investigasi atas dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang diduga dilakukan oleh Briptu Adryan Mustofa (vide bukti T-2);----------------------------------------------------------12. Bahwa untuk kepentingan tugas dalam rangka pemeriksaan dalam perkara Komisi Kode Etik Polri, Kasi Propam atas nama Kapolresta Pekanbaru telah memanggil melalui surat sebagai berikut :----------------------------------------------a. Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/02/I/2015/Propam tanggal 13 Januari 2015, memanggil saksi bernama Adi Setiawan (vide bukti P-23);-----------b. Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/04/I/2015/Propam tanggal 20 Januari 2015, memanggil Terduga Pelanggar Adryan Mustofa (vide bukti P-21);--c. Surat Panggilan Nomor S. Pgl/05/II/2015/Propam tanggal 02 Pebruari 2015, memanggil saksi Ida Rachmawati (vide bukti P-22);--------------------13. Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan dan persidangan dalam perkara pelanggaran tersebut Penggugat didampingi oleh Pendamping (vide bukti P35);------------------------------------------------------------------------------------------------14. Bahwa atas dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 atau Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar Adryan Mustofa pada tanggal 24 Januari 2015, saksi Adi Setiawan, S.H., pada tanggal 15


Januari 2015 dan tanggal 17 Maret 2015, saksi Sudirman pada tanggal 22 Januari 2015 dan tanggal 17 Maret 2015, saksi Ida Rachmawati Als Ida pada tanggal 04 Januari 2015 (vide bukti P-27, P-28=T-4);-------------------------------15. Bahwa Kabidkum an. Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menyampaikan kepada Kapolresta Pekanbaru perihal pengembalian berkas perkara KKEP Terduga Pelanggar Briptu Adriyan Mustofa Nrp 85070133 dengan surat nomor B/949/III/2015/Bidkum tanggal 16 Maret 2015 (vide bukti P-9);---------16. Bahwa Kabidkum an. Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menyampaikan kepada Kapolresta Pekanbaru mengenai saran dan pendapat hukum atas terduga pelanggar Briptu Adryan Mustofa Nrp 85070133 melalui surat Nomor R/289/IV/2015/Bidkum tanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (vide bukti P-8=T-5);-----------------------------------------------------17. Bahwa Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru telah membentuk komisi Kode Etik Profesi berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Nomor Kep/05/V/2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya tanggal 06 Mei 2015 (vide bukti P-10=T-6);-------------------------------------------------------18. Bahwa untuk kepentingan tugas dalam rangka pemeriksaan dalam sidang komisi kode etik Polri, penuntut atas nama Ketua Komisi Kode Etik Polri, telah memanggil melalui surat sebagai berikut :--------------------------------------a. Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/21/V/2015/KKEP tanggal 06 Mei 2015 memanggil saksi Ida Rachma Wati (vide bukti P-24);---------------------------b. Surat Panggilan Nomor S. Pgl/23/V/2015/KKEP tanggal Mei 2015 memanggil terduga Pelanggar Adryan Mustofa (vide bukti P-25);------------


19. Bahwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Briptu Adryan Mustofa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 atau Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011, Pemeriksa telah menyampaikan pendapatnya atau Resume dalam Berita Acara Pendapat tanggal 20 Maret 2015 (vide bukti P-30);--------------------------------------------------------------------------------------20. Bahwa atas pelanggaran dengan Terduga Pelanggar Adryan Mustofa telah dibuat Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dengan nomor DP3/01a/III/2015/Propam tanggal 20 Maret 2015 (vide bukti P-31);---------------------------------------------------------------------------------------------21. Bahwa Penuntut telah mengajukan Persangkaan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atas pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri atas Terduga Pelanggar bernama Adryan Mustofa (vide bukti P-11);--------------------------------------------22. Bahwa Penuntut telah mengajukan Tuntutan atas Terduga Pelanggar Adryan Mustofa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri dengan surat Nomor TUT-05/V/2015/Propam tanggal 21 Mei 2015 (vide bukti P-12=T-7);-----------23. Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah memberikan Putusan dalam sidang Komisi Kode Etik atas Pelanggaran Adryan Mustofa dengan nomor PUT KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran atas ketentuan bahwa “anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan polri”, yang amarnya isinya :------------------------------------------------


Memutuskan : Menetapkan : ----------------------------------------------------------------------------------Nama

:

Adryan Mustofa;--------------------------------------------------

Pangkat/NRP

:

Briptu NRP 85070133;------------------------------------------

Jabatan

:

Brigadir Polresta Pekanbaru;---------------------------------

Kesatuan

:

Polresta Pekanbaru;--------------------------------------------

1) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.; 2) Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrative berupa :--------------------Sanksi bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.;------------------------------------(vide bukti P-13=T-8);------------------------------------------------------------------------24. Bahwa atas Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015, Terduga Pelanggar Briptu Adryan Mustofa telah menyatakan keberatan dan menyatakan banding pada tanggal 28 Mei 2015 (Vide Bukti T-13) dan menyampaikan memori banding tanggal 10 Juni 2015 (vide bukti P-14);--------------------------------------------------25. Bahwa selanjutnya Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri telah memberikan Putusan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas Pelanggaran Adryan Mustofa dengan nomor PUT BANDING/14/IX/2015/KOM BANDING tanggal 01 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan tindak pidana yang dilakukan terduga pelanggar bersifat merusak dan membuat tercemarnya nama lembaga polri di masyarakat, yang amarnya berbunyi:---------------------Memutuskan : Hal. 45 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

Permohonan Banding dari Pemohon Banding; Nama

:

Adryan Mustofa;--------------------------------------------------

Pangkat/NRP

:

Briptu NRP 85070133;------------------------------------------

Jabatan

:

Brigadir Polresta Pekanbaru;---------------------------------

Kesatuan

:

Polresta Pekanbaru;--------------------------------------------

a. Menerima permohonan banding pembanding.;------------------------------b. Menyatakan batal putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Polresta Pekanbaru Nomor PUT KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015.;------------------------------------------------------------------------------c. Menjatuhkan

sanksi

terduga

pelanggar

dengan

sanksi

dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.;---------------------------------------------------------d. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.;--------------e. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara tertulis kepada pimpinan Polri.;-----------------------------------------------------------------------f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.;---------------------------------------------------------(vide bukti P-15=T-9);--------------------------------------------------------------------26. Bahwa selanjutnya atas Putusan Komisi Banding KEPP tersebut telah dilakukan rapat gelar hasil Putusan Komisi Banding KEPP an. Briptu Adryan Mustofa yang dibuat tanggal 02 September 2015 yang didalamnya termuat bahwa Kapolda tidak sependapat dengan Putusan Banding KEPP karena tidak sesuai dengan Grand Strategi Kapolri yaitu membangun citra polri yang bersih ditengah masyarakat dan revolusi mental serta Kapolda sesuai


kewenangannya dapat menolak Putusan Banding KEPP yaitu merujuk pada Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 oleh karenanya perlu dibuatkan PSH (pendapat dan Saran Hukum) kepada Kapolda (vide bukti T-22);-------------------------------------------------------------------27. Bahwa telah terbit Pendapat dan Saran Hukum kepada Tergugat berbentuk nota dinas Nomor B/ND-128/IX/2015/Bidkum yang ditujukan kepada Kapolda Riau dari Kabidkum Polda Riau perihal Pendapat hasil Putusan Sidang Banding Kode Etik Profesi Polri an. Briptu Adryan Mustofa Nrp. 85070133 Ba Polresta Pekanbaru, yang pada pokoknya memberikan Pendapat dan Saran Hukum untuk menerima/menolak putusan komisi banding tersebut Kapolda dapat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman, adapun saran tersebut berupa pilihan :----------------------------------- Kapolda sebagai pejabat pembentuk Komisi Banding dapat menolak Putusan

Komisi

Banding

dan

menguatkan

putusan

KKEP

dan

memutuskan serta menetapkan penjatuhan hukuman terhadap pelanggar dengan PTDH dengan pertimbangan Bribtu Adryan Mustofa telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap 14 tahun 2011 dan Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003;-------------------------------------- Kapolda sebagai pejabat pembentuk Komisi Banding dapat menerima Putusan Komisi Banding yang artinya member kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menjadi Anggota Polri kembali dengan melakukan pengawasan yang ketat;-------------------------------------------------(vide bukti T-19);-----------------------------------------------------------------------------28. Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menerbitkan keputusan

Nomor

KEP/456/X/2015

tentang

Penetapan

Penjatuhan

Hukuman, tanggal 16 Oktober 2015, yang isinya :----------------------------------Hal. 47 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

Memutuskan Menetapkan : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman.-----------------------------------------------------------------------a. Nama

:

Adryan Mustofa;------------------------------------------

b. Pangkat/NRP

:

Briptu NRP 85070133;----------------------------------

c. Jabatan

:

Brigadir Polresta Pekanbaru;-------------------------

d. Kesatuan

:

Polresta Pekanbaru;-------------------------------------

1. Menolak rekomendasi putusan sidang komisi banding Nomor : PUT


BANDING

tanggal

1

September 2015 yang diajukan oleh Ketua sidang komisi banding;-----------------------------------------------------------------------2. Menguatkan putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015;----3. Menetapkan penjatuhan hukuman terhadap pelanggar berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);--------------------4. Memerintahkan kepada Karo SDM untuk mengadministrasikan penetapan putusan ini sesuai dengan ketentuan perundangundangan;--------------------------------------------------------------------5. Memerintahkan Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri/Komisi Banding untuk melaksanakan putusan ini.---------------------------(vide bukti P-16=T-20);----------------------------------------------------------------------29. Bahwa Kabid Propam an. Kepala Kepolisian Daerah Riau telah mengirimkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor KEP/456/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Penetapan Penjatuhan Hukuman melalui surat Nomor B/371/X/2015/Bid Propam tanggal 16 Oktober 2015 (vide bukti T-21);


30. Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menerbitkan keputusan Nomor : Kep/508/XI/2015 tanggal 24 November 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Adryan Mustofa (vide bukti P17=T-10);----------------------------------------------------------------------------------------31. Bahwa terdapat surat Kapolda Riau yang telah menyampaikan surat telegram Nomor ST/1167/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang disampaikan kepada Jajaran Polda Riau yang ditembuskan kepada Kadiv Propam Polri, Kadivkum Polri dan Irwasda Polda Riau, yang pada pokoknya disampaikan :----------------------------------------------------------------------------------- bahwa penyalah gunaan narkotika merupakan tindak pidana EXTRA ORDINARY CRIME yang mempunyai efek sangat merugikan semua pihak serta sanksi yang dijatuhkan termasuk kategori berat dan penyelahgunaan narkotika dikalangan anggota polri merupakan good news bagi kalangan media dan merupakan bad news bagi lingkungan polri.;----------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa mengenai rencana penegakkan hukum terhadap anggota Polda Riau yang mengkonsumsi/menggunakan narkotika dapat ditindak tegas dengan menerapkan Pasal 7 ayat(1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Perkap 14 tahun 2011 atau Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003, (vide bukti T-23);---------------------------------------------------------------------------

Menimbang

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim akan

mencermati

peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya obyek sengketa. Bahwa untuk menentukan peraturan perundang-undang-undangan yang akan dijadikan dasar pengujian maka Majelis Hakim akan mencermati obyek sengketa dan menggunakan fakta hukum diatas untuk menilainya.;------------------


Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa dan mendasarkan fakta hukum pada angka 23 dan 25 Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa diterbitkan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Kode Etik Profesi Polri dan Putusan Banding KEPP yang meskipun pada amarnya berbeda-beda namun keduanya pada pokoknya menyatakan bahwa terduga pelanggar telah melakukan pelanggaran atas ketentuan bahwa “anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan polri” atau mencemarkan lembaga polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa adalah Surat keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota polri yang disebabkan karena pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 yaitu pelanggaran atas ketentuan bahwa “anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan polri”;------------------------------------Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa adalah surat keputusan tentang PTDH anggota polri yang disebabkan karena pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yaitu pelanggaran atas ketentuan bahwa “anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan polri” maka dalil-dalil Para Pihak yang mendasarkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 yaitu PTDH anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah tidak

relevan

dengan

obyek

sengketa

oleh

karenanya

haruslah

dikesampingkan;------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah obyek sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;----------------------Menimbang, bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri khususnya PTDH yang disebabkan pelanggaran peraturan kode etik polri diatur dalam :---------------------------------------------------------------------------------------1. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: -------------------------------------------------(1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ; ------------------------------------(3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; ---------------------------2. Pasal 15 huruf b dan Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ;----------------b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ; -----------------3. Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara

Republik

Indonesia

selaku

penanggung

jawab

dalam


penyelenggaraan

pengelolaan

sumber

daya

manusia

di lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia ;------------------------------------------------4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber

Daya

Manusia

Polisi

Republik

Indonesia.

Pada

Diktum

Memutuskan, Angka 5 huruf b berbunyi :-----------------------------------------------b. Pengakhiran dinas Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dan di lingkungan Mabes Polisi Republik Indonesia dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kepala Polisi Republik Indonesia;------5. Penjelasan berupa Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. ; Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia Pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka 5 point 12) dan 13) pada pokoknya menyatakan :---------------------------------------------------------------------12) : Pengakhiran Dinas Anggota Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Kewilayahan, Kepala Polisi Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah ; ------------------------------13) : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah ;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P17=T-10) dan fakta hukum angka 1 dan 30 yang, yang pada pokoknya bahwa keputusan objek sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Hal. 52 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

lingkungan Kepolisian Negara Daerah Riau dalam pangkat BRIPTU yang diterbitkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs Dolly Bambang Hermawan selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 24 Nopember 2015;------------------Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kepolisian Daerah Riau (in casu Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-------------Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang kewenangan Tergugat

menerbitkan

obyek

sengketa

maka

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang penerbitan obyek sengketa dari segi materiil/substantif? --------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan obyek sengketa in litis dari segi materiil/substantif dengan memecahkan permasalahan hukum apakah perbuatan Tergugat dalam menerbitkan SK Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri atas nama Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?;-------------------------------Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan saksama terhadap obyek sengketa in litis (Vide Bukti P-17 = T-10.) dan memperhatikan fakta hukum pada angka 23, 25 s/d 30 Majelis Hakim menilai bahwa alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa surat keputusan PTDH (sebagaimana termuat dalam surat-surat dalam rangkaian proses yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa) yaitu karena Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat terhadap penggugat karena Penggugat telah terbukti dalam Putusan Komisi


Kode Etik Polri telah melakukan pelanggaran Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 karena melakukan tindak pidana narkotika Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah memperoleh putusan pengadilan, dan oleh karena perbuatan Penggugat termasuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 maka Majelis Hakim menilai bahwa pelanggaran ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat diberikan sanksi rekomendasi PTDH bagi pelanggar Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;---------------------------------------Menimbang bahwa selain mendasarkan fakta hukum pada angka 25 s/d 30 Majelis Hakim menilai bahwa alasan Tergugat menolak putusan Komisi banding karena Putusan Banding hanya memberikan sanksi demosi terhadap pelanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang disebabkan oleh perbuatan pidana narkotika adalah tidak sesuai dengan Grand Strategi Kapolri yang sedang membangun citra ditengah masyarakat dan revolusi mental oleh karenanya Tergugat memilih untuk menguatkan Putusan KKEP yang memberikan rekomendasi PTDH yang pada akhirnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa;------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasar hal diatas Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Penggugat (yang juga anggota polri) yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana narkotika oleh Putusan pengadilan adalah telah masuk dalam kategori perbuatan yang merusak citra soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri sehingga termasuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sehingga secara substantif/materiil

telah

dapat

dijatuhkan

sanksi

rekomendasi

PTDH


sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa dari segi substansi/materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;--------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

untuk

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang prosedural penerbitan obyek sengketa?;----------------------------------------------------Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mencermati peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan segi prosedural;-----------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan sebagai berikut :-----------------------------Pasal 17;---------------------------------------------------------------------------------------------Ayat (1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:--------------------------------------------a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;------------------------b. KKEP; ----------------------------------------------------------------------------------c. Komisi Banding;----------------------------------------------------------------------d. pengemban fungsi hukum Polri;-------------------------------------------------e. SDM Polri; dan;-----------------------------------------------------------------------f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.;------------------------------------Ayat (2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:-------------------------------------------------------------------------------------a. pemeriksaan pendahuluan;--------------------------------------------------------


b. Sidang KKEP;-------------------------------------------------------------------------c. Sidang Komisi Banding;------------------------------------------------------------d. penetapan administrasi penjatuhan hukuman;-------------------------------e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan;--------------------------------------f. rehabilitasi personel.;----------------------------------------------------------------Ayat (3) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.;------------------------------------------------------------------------------------Ayat (4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.;----------------------Ayat (5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping.;----------------------------------------------------------------------Ayat (6) Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.;-----------------------------------Ayat

(7)

Pengawasan

pelaksanaan

putusan

dan

rehabilitasi

personel

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel; Ayat (8) Tata cara penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.;------------------------------------


Pasal 19;---------------------------------------------------------------------------------------------Ayat (1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:-------------------------------a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;----------------------b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan ----------------Ayat (3) Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum.;--------------------------------------------------------------------------Pasal 21;---------------------------------------------------------------------------------------------Ayat (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:-------------------------------------------------------------------------------------g. PTDH sebagai anggota Polri;-----------------------------------------------------ayat (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 16; Menimbang, bahwa selain itu mengenai tahapan-tahapan penegakan Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI, sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------Tahapan penegakan KEPP meliputi:---------------------------------------------------------a. Pemeriksaan Pendahuluan;-----------------------------------------------------------------Hal. 57 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

b. Sidang KKEP;-----------------------------------------------------------------------------------c. Sidang Komisi Banding;-----------------------------------------------------------------------d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;-----------------------------------------e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan;------------------------------------------------f. Rehabilitasi personel.;--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahapan diatur dalam Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pembentuk KEPP Paling lama 30 hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KEPP sejak diterima:-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P17=T-10),

serta

dihubungkan dengan

bukti-bukti

surat,

Majelis

Hakim

menemukan fakta hukum pada angka 9 s/d 23 bahwa keputusan objek sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Riau adalah melalui proses atau tahapan-tahapan yang diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP.A/05/I/2015/Propam yang menyatakan bahwa Briptu Adryan Mustofa diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota POLRI dan atau Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dikarenakan Briptu Adryan Mustofa melalui Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 893/PID/SUS/2014/PN.Pbr tanggal 02 Desember 2014 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 112 Hal. 58 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

ayat (2) Jo. Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, kemudian terbit Surat Perintah Nomor : Sprin/80/I/2015/Propam tanggal 13 Januari 2015 dan Surat Perintah Audit Investigasi tanggal 15 Januari 2016 oleh Sie Propam Polresta Pekanbaru yang pada pokoknya untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan, dilanjutkan dengan penyampaian dari Kabidkum Polda Riau kepada Kapolresta Pekanbaru yang pada pokoknya menyatakan Briptu Adryan Mustofa sudah memenuhi syarat/unsur untuk disidangkan dalam sidang KKEP, kemudian Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru membentuk Komisi Kode Etik Profesi untuk memeriksa Briptu Adryan Mustofa dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan bahwa Briptu Adryan Mustofa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan menjatuhkan sanksi yang salah satunya adalah sanksi administratif bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum angka 24 dan 25 yang berdasarkan pada bukti T-13, P-14 dihubungkan dengan bukti P-15=T-9 Briptu Adryan Mustofa telah mengajukan keberatan dan melakukan upaya banding atas Putusan sidang komisi kode etik profesi Polri dan atas permohonan banding tersebut Komisi Kode Etik Profesi Tingkat Banding telah memutuskan dalam putusan Nomor PUT BANDING/14/IX/2015/KOM BANDING tanggal 01 September 2015 yang isinya pada pokoknya membatalkan putusan sidang komisi

kode

etik

profesi

Polri

Polresta

Pekanbaru

Nomor

PUT

KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015.;--------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16=T-20 dihubungkan dengan bukti P-17=T-10, Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menolak rekomendasi


putusan sidang komisi banding Nomor : PUT BANDING/14/IX/2015/KOM BANDING tanggal 1 September 2015 dan menguatkan putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/V/2015/KKEP tanggal 26 Mei 2015 serta kemudian menerbitkan obyek sengketa a quo;-----------------------------Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang prosedur pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada tahapan Sidang KKEP, Sidang Komisi Banding dan Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman ; ------------------------------------------Menimbang, bahwa terkait ada atau tidaknya audit investigasi yang dipertentangkan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat halaman 6 angka 17 yang menyatakan bahwa ada prosedur yang tidak dilakukan yaitu tidak dilaksanakannya Audit Investigasi sehingga penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 35 dan 36 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Jawaban Tergugat menyatakan bahwa telah dilakukan Audit Investigasi sebagaimana surat perintah audit investigasi tanggal 15 Januari 2015;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa didalam persidangan ternyata tidak ditemukan bukti surat berupa surat-surat yang menyatakan bahwa audit investigasi telah Hal. 60 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

dilakukan melainkan hanya surat perintah audit investigasi tanggal 15 Januari 2015 oleh karenanya Majelis Hakim menilai Audit Investigasi tidak dilakukan oleh jajaran Tergugat;----------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dalam

mempertimbangkan

masalah

tidak

dilakukannya audit investigasi tersebut, Majelis Hakim akan menguji urgensi ada atau tidaknya audit investigasi (khusus dalam perkara a quo) apakah menyebabkan KTUN Obyek sengketa cacat hukum secara prosedural sehingga Obyek sengketa dapat dibatalkan atau tidak?---------------------------------------------Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut maka terlebih

dahulu

menguji

permasalahan

hukum

apakah

dengan

tidak

dilakukannya audit investigasi (khusus dalam perkara a quo) akan berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan dilakukannya audit investigasi dalam tahap pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia?-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan termasuk diantaranya adalah Audit investigasi adalah untuk mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dapat membuat terang tentang terjadinya dugaan pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.;---------------Menimbang, bahwa apabila tujuan dilakukannya audit investigasi tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum angka 9 s/d 30 Majelis Hakim menilai


bahwa pada kenyataan tidak dilakukannya audit investigasi pada sengketa ini tidak

menghambat

proses

persidangan

KEPP

beserta

proses-proses

lanjutannya karena telah jelas dan terang mengenai dugaan perbuatan pelanggaran yang telah diperoleh dari proses pemeriksaan pendahuluan berupa pemeriksaan dan pemberkasan. Oleh karena pemeriksaan pendahuluan telah dapat membuat terang tentang terjadinya dugaan pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya maka urgensi mempertentangkan tidak dilakukannya suatu keharusan audit investigasi khususnya dalam sengketa ini menjadi tidak berarti lagi kecuali hanya mempertentangkan ketentuan formal saja karena substansinya

telah

diperoleh

dari

pemeriksaan

pada

pemeriksaan

pendahuluan.;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menghubungkan dengan proses panjang yang kompleks dalam penegakan pelanggaran KEPP yang telah dilalui hingga kemudian menjadi sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya dalam menguji hal tersebut di atas Majelis Hakim mendasarkan pada asas kemanfaatan dan menggunakan kewenangannya untuk berorientasi pada menyelesaikan suatu sengketa sebagaimana termuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara a quo mengutamakan keadilan substansiil daripada keadilan formil untuk mencapai kemanfaatan dalam proses penyelesian sengketa a quo.;------------------------------------------------Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim mencermati fakta hukum angka 2, 3, 5, 26 s/d 31 Majelis Hakim menilai bahwa secara substansiil perbuatan/pelanggaran Penggugat yang terlibat dalam tindak pidana narkotika


yang merupakan extra ordinary crime bersifat merusak, terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota polisi yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Selain itu Penggugat juga telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 kali, sehingga Majelis Hakim menilai untuk mencapai

keadilan

substantif maka

dari segi

prosedural

dinilai

tidak

mengandung cacat prosedural yang dapat mengakibatkan keberadaan SK obyek sengketa harus dibatalkan, bahkan keberadaan SK obyek sengketa harus dipertahankan.;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas beralasan hukum apabila Majelis Hakim menilai bahwa dari penilaian segi prosedural diatas maka keberadaan obyek sengketa harus dipertahankan dan tidak dilakukannya audit investigasi sebagaimana ketentuan Pasal 35 dan 36 yang mengatur adanya audit investigasi dalam perkara a quo harus dikesampingkan khusus pada perkara a quo;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Khususnya yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus ditolak;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan

tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asasasas

umum

pemerintahan

yang

baik

(AAUPB)

yaitu

asas

ketaatan

bertindak/asas kepatuhan hukum khususnya asas kecermatan bertindak oleh karenanya Penggugat memohon agar surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;---------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

untuk

menguji

hal

tersebut

Majelis

Hakim


mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya dan repliknya berkaitan dengan masalah asas kecermatan bertindak menyebutkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas ketaatan bertindak/asas kepatuhan hukum khususnya asas kecermatan bertindak karena tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) dan mengabaikan Pasal 13 ayat (2) (yang pada pokoknya berbunyi ”setiap anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota polri, atau pihak ketiga);Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dalil Penggugat dan bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan bahwa dalil Pengugat ternyata tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan tindakan Tergugat yang mana yang bertentangan dengan asas kecermatan bertindak, selain hal tersebut dalil Penggugat berkaitan dengan asas kecermatan tersebut juga tidak didukung oleh bukti satupun, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas ketaatan bertindak/asas kepatuhan hukum khususnya asas kecermatan bertindak tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus ditolak;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo tidak terbukti bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak terbuki melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana Hal. 64 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b maka tuntutan penggugat dalam petitum gugatannya yang meminta surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah haruslah ditolak;-----------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat dalam petitum gugatannya yang meminta surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah telah dinyatakan ditolak maka tuntutan penggugat dalam petitum gugatannya yang meminta agar pengadilan mewajibkan mencabut surat keputusan obyek sengketa haruslah ditolak pula;-----------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutan rehabilitasi, atas hal tersebut

Majelis Hakim berpendapat bahwa

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas yang menyatakan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam menerbitkan obyek sengketa tidak terbukti kebenarannya dan telah dinyatakan ditolak, maka permohonan Penggugat berupa rehabilitasi tidak dapat dikabulkan pula dan oleh karenanya tuntutan rehabilitasi haruslah dinyatakan ditolak pula;------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat obyek sengketa in litis, telah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan AUPB, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya dan sebaliknya dalil-dalil Jawaban Tergugat telah terbukti kebenarannya serta tuntutan-tuntutan penggugat telah dinyatakan ditolak dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, Hal. 65 dari 67, Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN.Pbr.

maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peadilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan para pihak dan bukti-bukti yang relevan, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dan dikesampingkan, namun untuk keperluan Banding dan Kasasi bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini telah termuat dalam berita acara persidangan yang tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -------------------------------------------------------Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I :----------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 153.500,- (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);---------------------------


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 oleh Kami : HARI SUNARYO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H. dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 08 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AWALUDDIN, Amd. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Tergugat;---------------------------------------------HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MALAHAYATI, S.H.

HARI SUNARYO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II, TTD FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. PANITERA PENGGANTI, TTD

AWALUDDIN, A.Md.


Perincian Biaya Perkara Nomor

: 02/G/2016/PTUN.Pbr :

1. Pendaftaran Gugatan

: Rp.

30.000,-

2. ATK

: Rp.

50.000,-

3. Surat Panggilan

: Rp.

62.500,-

4. Meterai

: Rp.

6.000,-

5. Redaksi

: Rp.

5.000,-

Rp.

153.500,-

Jumlah

Terbilang : Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah;-


PTUN.Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents