PENETAPAN Nomor : 08/G/2014/PTUN.Pbr. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----------------------------------------------------------------------------------------------RAMZI DURIN, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Lubuk BendaharanTimur RT. I RW.I Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan Advokat/Mantan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu; ---------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai…………................……. PENGGUGAT ; MELAWAN 1. KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014, Berkedudukan di Kantor KPU Rokan Hulu, Jalan Imam Bonjol No. 48, Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu. Dengan Surat Kuasa tertanggal 5 April 2014 memberikan kuasa kepada: --------------------------------------------------------------------------------Drs. Syafri Ahmad, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan sekretaris Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu; ------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai …………………. ............. TERGUGAT I; 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU, Berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 200, Pekanbaru. Dengan Surat Kuasa Nomor : 200/KPU-Prov-004/IV/2014 tertanggal 7 April 2014 memberikan kuasa kepada: ----------------------------------------------------------------------Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 08/G/2014/PTUN.Pbr.
1. ILHAM SH LLM. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Divisi Hukum dan Pengawasan); ------------------------------------------2. H. ABDULLAH, S.pi.,M.Si. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Riau
(Divisi
Teknis
Penyelenggara,
Hukum
dan
Pengawasan); --------------------------------------------------------------------3. EDY YUDARIANTO, S.H. (Kasubag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau); -------------------------------------------4. SUDARSONO SH. (Staf Subbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau); ------------------------------------------------------------------Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia; -----------------------------Selanjutnya disebut sebagai ……………. .................. TERGUGAT II; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ; -------------------------------Telah membaca : -------------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 08/PEN-MH/2014/PTUN.Pbr, tanggal 19 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;----------------------------------------------------------------------------------2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 08/PEN-PP/2014/PTUN.Pbr, tanggal 20 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;--------------------------------------------------------------------3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 08/PEN-HS/2014/PTUN.Pbr, tanggal 22 April 2014 tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;------------------------------------------------------4. Permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 29 April 2014 yang dipertegas kembali pada persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon kepada
Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 08/G/2014/PTUN.Pbr.
Majelis
Hakim
untuk
mencabut
dan
mencoret
perkara
Nomor:
08/G/2014/PTUN.Pbr; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 08/G/2014/PTUN.Pbr, dan telah pula disempurnakan pada tanggal 22 April 2014; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban yang masing-masing diserahkan pada persidangan tanggal 13 Mei 2014; ----------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
pemeriksaan
perkara
Nomor
:
Nomor.
08/G/2014/PTUN.Pbr. , saat ini telah sampai pada tahap penyampaian Replik Penggugat ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pencabutan tersebut diajukan setelah Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan pencabutan tersebut
harus mendapat persetujuan dari
pihak Tergugat I dan Tergugat II;--------------------------------------------------------------Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, pada persidangan tanggal 20 Mei 2014 pihak Tergugat I menyatakan secara lisan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan tersebut sedangkan Tergugat II pada hari ini telah pula menyatakan menyetujui/tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara Nomor : 08/G/2014/PTUN.Pbr.;-----------------Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim
sudah sepatutnya
permohonan Penggugat
tentang pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;-----------------------------------------
Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 08/G/2014/PTUN.Pbr.
Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 08/G/2014/PTUN.Pbr. dari daftar register perkara yang sedang berjalan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan;----------------------------------------------------------------------------------Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
: 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----------------------------------------------------------------------------------------------MENETAPKAN: 1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan ;-------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor : 08/G/2014/PTUN.Pbr. dari daftar register perkara yang sedang berjalan;------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;---------------
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 oleh kami HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis,
POPPY PRASTIANY, S.H., dan A. TIRTA
IRAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAIFUDDIN ANSARI, S.H.,M.H.,
Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 08/G/2014/PTUN.Pbr.
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I .;--
Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
Ttd
Ttd
POPPY PRASTIANY, S.H.
HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.
Ttd
A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd
SYAIFUDDIN ANSARI, S.H.,M.H.
Perincian biaya perkara : - Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.
30.000,-
- Panggilan – panggilan
: Rp.
155.000,-
- Biaya ATK Perkara
: Rp.
50.000,-
- Redaksi Penetapan
: Rp.
5.000,-
- Materai
: Rp.
6.000,-+
Jumlah
: Rp.
246.000,-
Terbilang (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 08/G/2014/PTUN.Pbr.
