PENETAPAN NOMOR: 24/G/2016/PTUN-SMD “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” -------- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara : -------------------------------------------------------------------------------------------LA JAMATI Alias LA DAMATI; -----------------------------------------------------------Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Air Bajo, Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara; ------------------------------------------------Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : ----------------1. Drs. PETRUS TIBA NEGHA, SH. --------------------------2. ERWIN PRIBADI, SH. -----------------------------------------3. KURNIA EDI, SH. -----------------------------------------------4. LUTURMAS JAMES, SH. ------------------------------------Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Erwin Pribadi,SH. & rekan, beralamat di Jalan Sirad Salman, Gg Basrie Haya No. 04/11 Rt. 02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Mei 2016; -------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ----------------- PENGGUGAT.
1
Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; --------------------Berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 03, Kota Samarinda; ----------------------Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -------------------------------------------1. WARSITO, SH.--------------------------------------------------2. HERNIDIAN, SH.-----------------------------------------------3. MISTUTY IRIAN ------------------------------------------------4. ATMAJIANSYAH, SH. ---------------------------------------Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, beralamat di Jalan Dahlia Nomor 03 Kota Samarinda, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2016;----------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ------------------- TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : ------------------------------
Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada
tanggal
13
Juli
2016,
dengan
Register
Perkara
Nomor:
24/G/2016/PTUN-SMD ; ----------------------------------------------------------------
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24/PEN-DIS/2016/PTUN-SMD, tanggal 13 Juli 2016 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----------------------------------------------
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24/PEN/2016/PTUN-SMD, tanggal 13 Juli 2016 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;----------------2
Telah membaca
Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24/Pen.PP/2016/PTUN-SMD, tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; ---------
Telah membaca
Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24/Pen.HS/2016/PTUN-SMD, tanggal 3 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ; -------
Telah
membaca
Surat
Permohonan
dari
Pemohon
(Penggugat/Kuasanya) tertanggal 29 Juli 2016 yang pada intinya mohon untuk mencabut gugatan ; -------------------------------------------------------------
Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti Berkas Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.SMD beserta seluruh lampirannya;----------------------------
-------- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ; ------------------------------ Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1561/Lempake, tanggal 21 September 2004, Surat Ukur Nomor : 00071/2004 tanggal 21 September 2004 seluas 19.939 m2 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan meter persegi), lokasi di Jalan Sungai Tempurung, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama SALIM LAYS yang dikeluarkan oleh Tergugat ; ----------------------------------------------- Menimbang, bahwa
Penggugat
telah mengajukan permohonan
dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2016, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatannya
sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN-SMD, dengan alasan 3
bahwa yang dipersoalkan oleh
Penggugat mengenai
penguasaan fisik tanah oleh pemegang Sertipikat
tidak sesuai dengan obyek tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1561 tanggal 21 September 2004 , bukan mengenai persoalan terbitnya objek sengketa ; --------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dalam rangka perbaikan Gugatan Penggugat; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : ----------------------------------------------------------------------------------------(1) Penggugat
dapat
sewaktu-waktu
mencabut
gugatannya
sebelum
Tergugat memberikan jawaban;------------------------------------------------------(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dalam rangka perbaikan Gugatan Penggugat belum sampai pada tahap Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan itu dapat dikabulkan oleh Pengadilan ;------------------------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan;----------------------------------------------------------------------------------------
4
-------- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN-SMD, dari Buku Induk Register Perkara;----------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam Penetapan ini; --------------------------------------------------------------------------------- Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan lain yang berkaitan; -----------------------------------------------------------------------------------------
MENETAPKAN 1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;----------2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN-SMD dari Buku Induk Register Perkara ; --------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -------------------------------- Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 oleh Erna Dwi Safitri, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Effriandy, SH. dan Mohamad Yusup, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal tersebut dengan
10 Agustus 2016, oleh Majelis Hakim
dibantu oleh Yetna Muliyarti,S.H. sebagai Panitera 5
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat. ; ---------
DITETAPKAN : DI SAMARINDA PADA TANGGAL: 10 Agustus 2016
HAKIM KETUA MAJELIS,
ERNA DWI SAFITRI, S.H.
HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM ANGGOTA II,
EFFRIANDY, SH.
MOHAMAD YUSUP, SH.
PANITERA PENGGANTI,
YETNA MULIYARTI, SH.
6
Perincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.SMD : Pendaftaran Gugatan
:
Rp.
30.000,-
Surat Panggilan
:
Rp.
40.000,-
ATK
:
Rp.
100.000,-
Meterai
:
Rp.
6.000,-
Redaksi
:
Rp.
5.000,-
Rp.
181.000,-
Jumlah
Terbilang : Seratus delapan puluh satu ribu rupiah.
7
