PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 05/G/2015/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: PT. BUMI ENERGY KALTIM, dalam hal ini diwakili oleh Hilarius Arwandhi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Menara Bidakara 2, 3th floor, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 71-73, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Energy Kaltim No. 08 tanggal 12-06-2008 yang dibuat dihadapan Notaris Apriana, S.H., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-70562.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang

Pengesahan

Akta

Pendirian

PT.

BUMI

ENERGY KALTIM. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. MOHAMMAD IQBAL KUSUMA FARIZAN, S.H., M.H.; 2. MUSDALIFAH, S.H.; Keduanya

kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Advokat, berkantor pada LAW OFFICE MOHAMMAD IQBAL KUSUMA FARIZAN, beralamat di Ariobimo Sentral Tower 3th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-

Halaman 1 dari 196. Putusan No. 05/G/2015/PTUN-SMD

2, No. 5 Jakarta 12950. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2015; Selanjutnya disebut sebagai; ------------ PENGGUGAT; MELAWAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA, berkedudukan di Jalan Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. MISNI MI’RAJTUL ATTAQWA, S.IP., M.M.; 2. PITONO, S.H.; 3. M. RAMLI NA, S.H.; 4.

GUNAWAN NU, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Propinsi Km 9 Nipah-Nipah, berdasarkan

Kabupaten Surat

Penajam

Kuasa

No.

Paser

Utara,

183.1/355/TU-

Pimp/IV/2015 tanggal 9 April 2015; Dan

memberikan

kuasa

kepada

ZULLIKAR

TANJUNG, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Penajam, beralamat di Jln. Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam berdasarkan Surat Kuasa No. 1831/374/TU-Pimp/IV/2015, tanggal 22 April 2015, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: 1. ANDI MUH. DACHRIN, S.H.; 2. TOTO HARMIKO, S.H.; 3. RYAN RUDINI, S.H.;


Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Propinsi NipahNipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai Surat Kuasa

Substitusi

No.

SK-014/Q.4.22/Gp.I/IV/2015

tanggal 22 April 2015; Selanjutnya disebut sebagai ---------------- TERGUGAT; DAN I. PT. PENAJAM PRIMA COAL, diwakili oleh EDDY SANUSI dan HARTO, keduanya kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatan masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Indocemen Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. LILI BADRAWATI, S.H.; 2. WIDIA GUSTIWARDINI, S.E., S.H.; 3. NINA JACOMINA TIMISELA, S.Sos., S.H.; 4. MUHAMMAD AS’ARY, S.H.; 5. R. PRIMADITYA WIRASANDI, S.H.; 6. ABRAHAM J. PURBA, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Tim Advokasi yang memilih domisili hukum di Summit Law Firm, Beralamat di Gedung World Trade Center I 8th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2015; Selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT

II

INTERVENSI 1;


II. PT.

ENERGY

PENAJAM

MANDIRI,

diwakili

oleh

SOETOJO

KOERNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak selaku Direktur, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Indocemen Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. LILI BADRAWATI, S.H.; 2. WIDIA GUSTIWARDINI, S.E., S.H.; 3. NINA JACOMINA TIMISELA, S.Sos., S.H.; 4. MUHAMMAD AS’ARY, S.H.; 5. R. PRIMADITYA WIRASANDI, S.H.; 6. ABRAHAM J. PURBA, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Tim Advokasi yang memilih domisili hukum di Summit Law Firm, Beralamat di Gedung World Trade Center I 8th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2015; Selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT

II

INTERVENSI 2; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;  Telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/PENDIS/2015/PTUN-SMD, tanggal 13 Maret 2015 tentang Lolos Dismissal; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/PEN/2014/PTUN.SMD, tanggal 13 Maret 2015 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;


3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 05/PEN/2015/PTUN-SMD tanggal 13 Maret 2015; 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/PEN-PP/2015/PTUN-SMD, tanggal 17 Maret 2015 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/PEN-HS/2015/PTUN-SMD, tanggal 08 April 2015 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama; 6. Putusan Sela perkara Nomor: 05/G/2015/PTUN-SMD tertanggal 30 April 2015; 7. Berkas perkara Nomor: 05/G/2015/PTUN-SMD;  Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan;  Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi dan ahli di persidangan;  Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Maret 2015 dengan register perkara Nomor: 05/G/2015/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 08 April 2015 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: Adapun sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah sebagai berikut: Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/01-

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim. Dasar-dasar hukum gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diuraikan sebagai berikut:


1. Bahwa PENGGUGAT, adalah suatu perseroan terbatas, yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia. Bergerak dibidang usaha pertambangan

jenis

batubara.

Penggugat

sudah

melakukan

kegiatan

pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan legalitas perizinan yang sudah dimiliki dan dikeluarkan oleh Tergugat, dengan kualifikasi dan perincian sebagai berikut: 1.1. Pada tanggal 25 Agustus 2008, Penggugat mendapatkan izin Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, untuk jangka waktu 1(satu) tahun berturut-turut, oleh Tergugat, atas suatu wilayah yang terletak di Kelurahan/Desa: Bluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3281 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/12-PU/EKONOMI/ VIII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum; 1.2. Pada tanggal 5 Desember 2008, Penggugat diberikan izin Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut, oleh Tergugat, atas suatu wilayah yang terletak di Kelurahan/Desa: Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3281 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545/09-EKSPLORASI/EKONOMI/XII/2008

Tentang

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi; 1.3. Pada tanggal 1 Desember 2009, Penggugat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun,

oleg

Tergugat,

atas

suatu

wilayah

yang

terletak

di

Kelurahan/Desa: Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3281 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara


Nomor: 545/02-IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; 2. Sehubungan dengan hal ini tersebut, Penggugat sudah melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan pada wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 3281 Hektar sesuai fakta-fakta hukum sebagai berikut: A. Penggugat sudah diberikan Izin Pendaratan Alat Berat Melakukan Kegiatan Pertambangan Batubara oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/240/Ekonomi/IV/2010 Tanggal 20 April 2010; B. Penggugat sudah melakukan pengapalan batubara, dengan tonase batubara yakni 6.503,064 Mton dari pelabuhan BMS menuju tujuan cargo: Biringkasi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang Nomor 540/038/EKONOMI/2010 Tanggal 21 Mei 2010 yang diberikan oleh Tergugat; C. Penggugat sudah melakukan pengapalan batubara, dengan tonase batubara yakni 8.075,852 Mton dari pelabuhan BMS menuju tujuan cargo: Biringkasi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang Nomor 540/46/EKONOMI/VI/2010 Tanggal 17 Juni 2010 yang diberikan oleh Tergugat; D. Penggugat sudah melakukan pengapalan batubara, dengan tonase batubara yakni 9.075,462 Mton dari pelabuhan BMS menuju tujuan cargo: Biringkasi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang Nomor 540/052/EKONOMI/VII/2010 Tanggal 22 Juli 2010 yang diberikan oleh Tergugat; E. Penggugat sudah melakukan pengapalan batubara, dengan tonase batubara yakni 7.869,323 Mton dari pelabuhan BMS menuju tujuan cargo:


Biringkasi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang Nomor 540/059/EKONOMI/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 yang diberikan oleh Tergugat; F. Penggugat sudah melakukan pengapalan batubara, dengan tonase batubara yakni 8.096,608 Mton dari pelabuhan BMS menuju tujuan cargo: Biringkasi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang Nomor 540/06/EKONOMI/VIII/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 yang diberikan oleh Tergugat; G. Penggugat sudah melakukan pengapalan batubara, dengan tonase batubara yakni 8.514,216 Mton dari pelabuhan BMS menuju tujuan cargo: MV JIN MING di Adang Bay Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang Nomor 540/063/EKONOMI/IX/2010 Tanggal 30 September 2010 yang diberikan oleh Tergugat; H. Penggugat sudah melakukan pengapalan batubara, dengan tonase batubara yakni 5.400,340 MTon dari pelabuhan BMS menuju tujuan cargo: MV JIN MIN di Adang Bay Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang Nomor 540/105/EKONOMI/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 yang diberikan oleh Tergugat; I.

Penggugat sudah melakukan pengapalan batubara, dengan tonase batubara yakni 8.065,925 MTon dari pelabuhan BMS menuju tujuan cargo: Biringkasi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang Nomor 540/04/TAM/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 yang diberikan oleh Tergugat;

3. Bahwa lebih lanjut, permasalahan hukum atas gugatan aquo berawal pada tanggal 12 Agustus 2011, Sekretaris Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Penajam

Paser

Utara

melalui

005/420/TU/PIM/365/DISTAMB/VIII/2011

meminta

Surat kepada

Nomor: Penggugat

supaya menghentikan kegiatan pertambangan pada wilayah izin usaha


pertambangan operasi produksi, karena dianggapnya telah tumpang tindih (‘overlapping’) antara wilayah izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. Penajam Prima Coal; Adapun perizinan PT. Penajam Prima Coal menjadi penyebab tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dimaksud adalah Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 Tanggal 16 Desember 2009 Tentang Persetujuan

PENINGKATAN

izin

Usaha

Kuasa

Pertambangan

Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Penajam Prima Coal; 4. Bahwa Tergugat juga menjelaskan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat juga tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Energy Penajam Mandiri, dengan dasar perizinan yakni: Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/03/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Energi Penajam Mandiri. Dalam hal ini , PT. Penajam Prima Coal dengan PT. Energi Penajam Mandiri adalah usaha dibawah pengendalian satu group usaha yakni SALIM GROUP: 5. Bahwa bagi Penggugat terhadap masalah tumpang tindih atas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dengan PT. Penajam Prima Coal

dan

PT.

Energi

Penajam

Mandiri

adalah

SANGAT

MEMBINGUNGKAN DAN TIDAK MASUK AKAL Karena sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011, wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat berjalan aman, dan terkendali, serta produktif untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi;


6. Bahwa sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih tersebut, dengan lebih mengedepankan itikad baik dan akal sehat, Penggugat sepakat untuk menghentikan kegiatan pertambangan terlebih dahulu; 7. Bahwa Penggugat menyerahkan

sepenuhnya

kepada Tergugat untuk

menyelesaikan yang terbaik, dengan tidak merugikan kepentingan bisnis Penggugat. Meskipun pada sisi lain, Tergugat sengaja membiarkan PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energi Penajam Mandiri tidak menghentikan kegiatan pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi yang tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Tanggal 16 September 2011; 8. Bahwa lebih lanjut telah disepakati oleh dan antara Penggugat, PT. Penajam Prima Coal, PT. Energi Penajam Mandiri dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa masalah tumpang tindih wilayah Izin usaha pertambangan operasi produksi diselesaikan dengan membagi lahan yang tumpang tindih, yakni seluas +/- 2547 Hektar. Hal ini sesuai dengan Berita Rapat Tanggal 25 September 2011; 9. Bahwa untuk melaksanakan pembagian lahan tumpang tindih yang sudah disepakati sehingga permasalahan tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan bisa diselesaikan, Tergugat melakukan perbuatan hukum dengan merubah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat menjadi Surat Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP-

OP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat, dengan luasan yang sama yakni 3281 Hektar. Meskipun Penggugat menyadari secara hukum bahwa hal ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Tergugat sebagai solusi menyelesaikan masalah;


10. Bahwa lebih lanjut dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang persetujuan Perubahan Koordinat dan peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat, maka menurut Tergugat dinyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02-IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 Tanggal 1 Desember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Petrambangan Operasi Produksi menjadi tidak berlaku lagi. Meskipun secara yuridis, Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02-IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 Tanggal 1 Desember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi masih berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2012. 11. Bahwa lebih lanjut, setelah Tergugat merubah koordinat dan peta izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut, ternyata secara melawan hukum PT. Penajam Prima Coal, dan PT. Energy Penajam Mandiri masih terus juga melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi pada wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yang sudah dirubah koordinat dan peta oleh Tergugat, yakni pada koordinat sebagai berikut: X

Y

467012

9857578

467337

9857578

467337

9857455

467012

9857455

12. Bahwa dalam hal ini, Penggugat sudah berupaya memohon secara tertulis kepada Tergugat untuk segera melakukan langkah penyelesaian yang konkrit dan final untuk menghentikan terlebih dahulu kegiatan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energy


Penajam Mandiri di wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yang sudah dirubah koordinat dan peta tersebut, sebelum koordinat atas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi yang tumpang tindih diselesaikan secara final. Berikut ini adalah permohonan tertulis Penggugat kepada Tergugat: A. Surat Penggugat No: 004/BEK-Adm/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014 kepada Tergugat. Perihal: Permohonan Penyelesaian Overlapping; B. Surat Penggugat No: 001/BEK-Adm/IV/2014 Tanggal 1 April 2014 kepada Tergugat. Perihal: Permohonan Penyelesaian Overlapping Tahap II; C. Surat Penggugat No: 004/BEK-Adm/IV/2014 Tanggal kepada Tergugat. Perihal: Permohonan Penyelesaian Overlapping Tahap III; 13. Bahwa menjawab permohonan tertulis Penggugat, Tergugat menyampaikan Surat Tergugat Nomor 545.21/373/TU-PIMP/224/Distamb/IV/2014 Tanggal 16 April 2014

kepada Penggugat tentang Penegasan Status IUP-OP

Penggugat; 14. Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban kepada Penggugat mengenai masalah tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dengan PT. Energy Penajam Mandiri dan PT. Penajam Prima Coal. Tergugat menggunakan dasar hukum yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan; 15. Bahwa Tergugat menjelaskan jawaban kepada Penggugat bahwa pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertimbangan wajib menerapkan

sistem

permohonan

pertama

yang

telah

memenuhi

persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapat wilayah pertambangan. Dijelaskan oleh Tergugat berdasarkan data kronologis administrasi, maka penerbitan awal izin sebagai berikut:


 PT.

Penajam

Prima

Coal,

dengan

SK

Nomor:

545/04-

PPU/EKBANG/IV/2004, diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2004, lokasi Buluminung;  PT.

Energy

Penajam

Mandiri,

dengan

SK

Nomor:

545/006-

PPU/EKBANG/IV/2004, diterbitkan pada tanggal 31 Maret, lokasi Buluminung;  Penggugat (PT. Bumi Energy Kaltim, dengan SK Nomor: 545/12PU/EKONOMI/XII/2008, diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2008, lokasi bulumuning; 16. Bahwa lebih lanjut, Tergugat menjelaskan bahwa dari hasil uji SIG, masih terdapat luas izin Penggugat yang tidak tumpang tindih dengan wilayah IUP lain sebesar 219,16 Hektar. Luas tersebut dibagi atas 3 blok. Blok I sebesar 160 Hektar, Blok II sebesar 51,16 hektar, Blok III sebesar 8,60 Hektar; 17. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 9 Desember 2014, Tergugat mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat); 18. Bahwa Surat Keputusan Bupati Panjam Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-

IUP/OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat) telah menetapkan untuk merevisi koordinat dan luasan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dari luas semula 3281 Hektar menjadi 151,4 Hektar;


19. Bahwa meskipun sudah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara

Nomor:

545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014

Tanggal

9

Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Panajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Pesetujuan Perubahan Koordinat dan peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (penggugat),

tergugat

Keputusan

Bupati

menyatakan Panjam

dan

Paser

menyimpulkan Utara

bahwa

Nomor:

Surat

545/11-IUP-

OP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat adalah MASIH TETAP BERLAKU; 20. Bahwa sehubung dengan hal tersebut, dengan demikian terdapat 2 (Dua) produk perizinan usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yang sudah diterbitkan oleh Tergugat dengan luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi yang berbeda yakni 3281 hektar, dan 151,4 hektar;. 21. Bahwa secara Yuridis, perbuatan Tergugat yang mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat) ADALAH

PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM

SECARA

ADMINISTRATIF dan JELAS SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT. MENGENAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN

DENGAN

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU SESUAI PASAL 53 AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG

NO.

5

TAHUN

1986

TENTANG

PERADILAN TATA USAHA NEGARA


22. Bahwa secara Yuridis, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 DESEMBER 2014 Tentang Revisi

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-

IUPOP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat), telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 23. Bahwa Tergugat menggunakan dasar hukum berupa: Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dengan PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energy Penajam Mandiri; 24. Bahwa menurut Tergugat sesuai Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah pertambangan, dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri, atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, Pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahan berdasarkan prinsip sesuai Pasa 7 ayat 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan; 25. Bahwa adapun Pasal 7 ayat 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan wilayah pertambangan dinyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan;


26. Bahwa

secara

Yuridis,

Keputusan

Menteri

ESDM

Nomor

1603

K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dengan PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energy Penajam Mandiri. Dikarenakan Penggugat sudah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Desember 2009 yakni: Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02-IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tanggal 1 Desember 2009; 27. Bahwa dalam hal ini, izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tanggal 1 Desember 2009 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, sehingga berakhir pada tanggal 1 Desember 2012. Sedangkan Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat untuk menghentikan kegiatan tambang operasi produksi karena terjadi tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dengan PT. Energy Penajam Mandiri dan PT. Penajam Prima Coal adalah pada tanggal 12 Agustus 2011. Sedangkan Penggugat sudah mulai melakukan kegiatan usaha tambang operasi produksi sejak tanggal 1 Desember 2009; 28. Bahwa permasalahan tumpang tindih yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah apabila terjadi masalah tumpang tindih pada wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi yang akan ditingkatkan menjadi operasi produksi. Yang mana untuk menyelesaikannya, secara hukum diterapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, yang mendapat prioritas pertama

untuk

mendapatkan

wilayah

pertambangan,

Demikian


pelaksanaan atas kualifikasi pencadangan wilayah diterapkan secara hukum. Dengan mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi, maka secara hukum sudah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi, dengan demikian demi hukum, pencadangan wilayah menjadi tidak melekat; 29. Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dengan PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energy Penajam Mandiri adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 30. Bahwa lebih lanjut, penggunaan konstruksi yuridis berupa REVISI oleh Tergugat untuk menetapkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011

Tentang

Persetujuan

Perubahan

Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat) adalah bertentangan dan melanggar Pasal 117 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus berakhir karena: a. Di kembalikan; b. Di cabut atau c. Habis masa berlakunya “.


31. Bahwa dalam hal ini secara Yuridis, izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yakni: Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat masih berlaku dan belum berakhir. Namun demikian belum berakhir izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat, secara melawan hukum tergugat sudah merevisi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dari luas 3281 hektar menjadi luas 151,4 hektar sebagai upaya menyelesaikan masalah tumpang tindih; 32. Bahwa apabila Tergugat mentaati dan mempedomani regulasi pertambangan batubara yang sudah dijalankan, untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih wilayah pertambangan operasi produksi Penggugat, PT. Energy Penajam Mandiri dan PT. Penajam Prima Coal, seharusnya Tergugat menunggu dulu sampai dengan izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat berakhir masa berlakunya, baru langkah hukum lebih lanjut diterapkan Pasal 117 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bukan secara melawan hukum, Tergugat menggunakan cara penyelesaian untuk REVISI yang dilakukan kepada izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat. Secara Yuridis, penyelesaian melalui konstruksi “REVISI” yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan secara administratif yang melawan hukum; 33. Bahwa akibat hukum atas Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014

Tanggal

9

Desember

2014

Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat), terdapat 2 produk hukum perizinan opersi produksi yang diterbitkan oleh Tergugat


dengan luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yang berbeda yakni: A. Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor

545/01-

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat, dengan luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yakni 151,4 hektar; B. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUPOP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat, dengan luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yakni 3281 hektar; 34. Bahwa akibat hukum atas perbuatan Tergugat yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan untuk

menyelesaikan

masalah

tumpang

tindih

wilayah

izin

usaha

pertambangan operasi produksi Penggugat dengan PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energy Penajam Mandiri dan melawan hukum atas Pasal 117 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat; 35. Bahwa secara Yuridis, Perizinan Penggugat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan oleh Tergugat sudah sesuai dengan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 36. Bahwa seharusnya Tergugat terlebih dahulu menyelesaikan masalah tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dengan


PT. Penajam Prima Coal terlebih dahulu, dengan menghentikan kegiatan usaha tambang PT. Penajam Prima Coal. MENGENAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK SESUAI PASAL 53 AYAT (2) HURUF B UNDANGUNDANG NO.9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 37. Selain itu, perbuatan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor

545/01-

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim ( Penggugat), juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik tersebut yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik tersebut yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah: Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara (SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987:60).


Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011

Tentang

Persetujuan

Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat), menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap objek wilayah

izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat

yakni: Seluas 3281 Hektar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat DAN Seluas 151,4 hektar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat). Seharusnya sesuai dengan asas kepastian hukum, Tergugat tidak berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Kuputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011

Tentang

Persetujuan

Perubahan

Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat);


Asas Keadilan atau Kewajaran, yaitu Asas yang menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak (SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987: 63). Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI

2011

Tentang

Persetujuan

Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat) adalah bentuk tindakan pemerintah yang berlaku sewenang-wenang. Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan menetapkan surat keputusan tersebut atau dengan kata lain Tergugat tidak mempunyai dasar hukum untuk berbuat menetapkan surat keputusan tersebut. Sehingga sesuai dengan asas keadilan atau kewajaran seharusnya Tergugat menyelesaikan terlebih dahulu masalah koordinat wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yang tumpang tindih dengan PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energy Penajam Mandiri, dengan menghentikan kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energy Penajam Mandiri terlebih dahulu. Bukan merevisi seperti yang dilakukan oleh Tergugat sekarang ini. Asas Bertindak Cermat (Principle Of Carefulness), yaitu Asas yang menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987:62). Perbuatan Tergugat yang pada tanggal 9 Desember 2014 mengeluarkan Surat Keputusan

Bupati

Penajam

545/01/REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014

Paser Tanggal

Utara 9

Desember

Nomor 2014

Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP


OP/DISTAM/XI 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat), yang berisi: merevisi koordinat dan luasan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggungat dari luas semula 3281 Hektar menjadi 151,4 Hektar adalah TINDAKAN YANG TIDAK CERMAT, karena sebelumnya pada tanggal 7 November 2011 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang Peresetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat yang berisi pemberian hak izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Penggugat seluas 3281 Hektar di Keluaran / Desa: Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur. Meskipun sudah diterbitkan Surat Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/01-


Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat, Tergugat menyatakan dan menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat adalah MASIH TETAP BERLAKU. Dengan demikian terdapat 2 (Dua) produk perizinan usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yang sudah diterbitkan oleh Tergugat dengan luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi yang berbeda yakni 3281 hektar, dan 151,4 hektar; Sehingga atas perbuatan yang tidak cermat yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Izin Usaha Pertambangan

Operasi

Produksi

Nomor

545/01-

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi


Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat) adalah jelas sangat merugikan Penggugat. Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), maka berdasarkan hukum dinyatakan batal dan dicabut oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya. MENGENAI UNSUR-UNSUR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI PASAL I ANGKATA 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. 38. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi keada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat) termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur PASAL I ANGKA 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA: “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, indvidual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”


39. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: 39.1. “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara” Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat), dilihat dari isi dan bentuknya adalah tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Bupati Penajam Paser Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara. 39.2. “Yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat berisi tindakan hukum yang merevisi koordinat dan luasan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dari luas semula 3281 Hektar menjadi seluas 151,4 Hektar di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan tindakan hukum berdasarkan Peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juncto. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Juncto. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Juncto. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Juncto. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Juncto. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Juncto Peraturan Pemerintah Nmomor 38 Tahun 2007 Juncto. Peraturan Pemerintah No,or 26 Tahun 2008 Juncto. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1453.K/29/MEM/2000 juncto.


Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Sumber Daya Mineral. 39.3. “Yang bersifat konkret, individual, dan final” -

Yang bersifat konkret: Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Kooordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat) berisi merevisi koordinat dan luasan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat, dari luasan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat, dari luas semula 3281 Hektar menjadi 151,4 hektar yang terletak di Kelurahan/Desa: Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur;

-

Yang bersifat INDIVIDUAL: Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01- REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat), sehingga ditujukan secara langsung kepada Penggugat;

-

Yang bersifat final: Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember


2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat), merupakan tindakan yang bersifat definitif bagi Penggugat yang luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat dirubah dari 3281 hektar menjadi

151,4

Hektar

yang

terletak

di

Kelurahan/Desa:

Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur; 39.4. “Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014

Tanggal

9

Desember

2014

Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP OP/DISTAM/XI 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat), akan menimbulkan akibat hukum terhadap: Penggugat kehilangan wilayah izin pertambangan operasi produksi seluas 3129,6 Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa: Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, karena sudah direvisi dari seluas 3281 hektar menjadi 151,4 hektar; MENGENAI BERLAKUNYA MASA GUGATAN SELAMA 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SESUAI PASAL 55 UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA

USAHA

NEGARA

JUNCTO

SURAT

EDARAN

MAHKAMAH R.I. NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN

BEBERAPA

KETENTUAN


DALAM

UNDANG-UNDANG

NOMOR

5

TAHUN

1986

TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 40. Lebih lanjut, PENGGUGAT sebagai Pihak yang dirugikan baru mengetahui dan menerima tembusan atas copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara

Nomor


Tanggal

9

Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat), yakni pada tanggal 17 Desember 2014 melalui Divisi Humas Penggugat yang bernama Husien yng telah mendapatkan pada acara evaluasi dokumen dan penetapan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang di Kota Balikpapan. Dan Gugatan Penggugat telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 Maret 2015. Untuk itu, pengajuan gugatan Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat), kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sebelum 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah diketahui, dan merugikan kepentingan PENGGUGAT. Sehingga hal ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.


MENGENAI

KERUGIAN

PENGGUGAT

TELAH

MEMENUHI

KETENTUAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. 41. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor

545/01-

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat) mengakibatkan kerugian secra materiil terhadap PENGGUGAT, yaitu:  Penggugat kehilangan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 3129,6 Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa: Buluminung, Kecamatan

Penajam,

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara,

Propinsi

Kalimantan Timur, karena sudah direvisi dan seluas 3281 hektar menjadi 151,4 hektar;  Penggugat kehilangan hasil usaha pertambangan batubara yang terdapat diwilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat seluas 3129,6 hektar Keluarahan/Desa: Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penjam Paser Utara Propinsi KALIMANTAN Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara

Nomor:

545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat;  Kerugian atas seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT sebagai upaya permohonan kegiatan pertambangan sehingga diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi oleh Tergugta seluas 3281 Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa: Buluminung, Kecamatan Penajam,


Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur dan Investasi bisnis lain yang sudah dikeluarkan oelh Penggugat untuk melakukan kegiatan tambang dimaksud; Dengan demikian Gugatan Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI PASAL 67 AYAT (2), (3) DAN (4) UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 42. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut: “(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. (4) Permohonan Penundaan sebgaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."


Berdasarkan ketentuan diatas, maka PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan Objek Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: Surat Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor

545/01-


Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat); 43. Hal ini berdasarkan alasan, bahwa apabila objek Keputuasan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan, maka akan menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar bagi PENGGUGAT, karena kehilangan wilayah pertambangan yaitu, seluas 3129,6 Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa: Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimatan Timur. Dikarenakan diatas tanah seluas 3129,6 Hektar oleh Penggugat sudah dilakukan kegiatan pertambangan, berupa: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan izin yang diperoleh dari Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP-

OP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat dan OP/EKONOMI/XII/2009 Tanggal 1 Desember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; 44. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sampai dengan sekarang ini PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energy Penajam Mandiri terus melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi pada wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 3129, 6 hektar tersebut. Sedangkan Penggugat sudah tidak ada melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi. Padahal hasil batubara pada wilayah seluas 3129, 6 tersebut sangat


bermutu, ada yang berkalori tinggi dan ada yang berkalori rendah sehingga mempunyai nilai jual bisnis yang tinggi; 45. Sehingga patut dan layak agar objek TUN berupa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/ IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011

Tentang

Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat) ditunda pelaksanaanya. Supaya PT. Energy Penajam Mandiri dan PT. Penajam Prima Coal menghentikan kegiatan usaha pertambangan operasi produksinya yang tidak benar tersebut; 46. Untuk itu, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan Putusan Penundaan terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara pokok (a quo), yakni: menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor

545/01-

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (Penggugat) selama sengketa ini sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap (Inkracht van bewijisd). PETITUM Dalam Penundaan Pelaksanaan KTUN: 1. menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk penundaan pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor

545/01-


REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan administratif, yakni: Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang persetujuan perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim selama sengketa tersebut sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap (Inkracht van bewijisd). Permohonan Dalam Perkara Pokok: 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi KEPADA PT. Bumi Energy Kaltim; 3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser

Utara

Nomor;

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011

Tentang

Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 4. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 April 2015 yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT, sebagaimana dalil jawaban TERGUGAT dalam Eksepsinya, sebagai berikut:

1.

Gugatan PENGGUGAT telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 1.1

Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim diterbitkan pada Tanggal 9 Desember 2014; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Dengan demikian maka Gugatan PENGGUGAT Telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni PENGGUGAT baru mengajukan gugatan setelah 91 hari sejak diumumkannya Surat Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/01-

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 tersebut,


sehingga Gugatan PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak ditetapkannya Surat Keputusan tersebut; Dengan demikian Gugatan kabur dan oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT tidak di terima. 1.2. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan Gugatan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tat Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 9 Maret 2015 sebagaimana pada angka 40 halaman 16, sementara faktanya Surat Gugatan PENGGUGAT yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 10 Maret 2015; Dengan demikian, maka PENGGUGAT telah salah menyebutkan materi gugatannya, yakni tanggal atas pendaftaran penyampaian gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang mana PENGGUGAT

meneyebutkan

pada

tanggal

9

Maret

2015

telah

menyampaikan gugatannya, sedangkan kenyataannya telah secara jelas diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda PENGGUGAT baru menyampaikan materi gugatannya tertanggal 10 Maret 2015. Sehingga dengan demikian Gugatan angka 40 halaman 16 tidak dapat dijadikan acuan dikarenakan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari alias telah daluwarsa. 2. Bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judico) dan kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo (Disqualificatoire Exceptie) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); 2.1. Bahwa kedudukan Hukum (Legal Standing) “Hilarius Arwandhi” yang bertindak selaku Direktur Utama mewakili PT. Bumi Energy Kaltim untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo adalah merupakan suatu kekeliruan yang tidak berdasarkan Hukum, karena PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan Hukum (Ilegal standing) dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bumi Energy Kaltim, dalam kaitannya dengan Surat Keputusan


Bupati

Penajam

Paser

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014

Utara Tentang

Nomor: Revisi

545/01-

Keputusan

Bupati

Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014, hal itu terbukti: a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011

tentang

Persetujuan

Perubahan

Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 7 Nopember 2011: Menetapkan Dalam Diktum Kesatu: “Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada: Kepada

: PT. Bumi Energy Kaltim

Nama Direktur

: Jamalludin, SH

Alamat

: Jl. Sultan Alimuddin RT. 02 NO.790 Sambutan – Samarinda Kalimantan Timur

Komoditas

: Batu Bara

Lokasi Penambangan

:

Kelurahan/Desa

: Buluminung

Kecamatan

: Penajam

Kabupaten

: Penajam Paser Utara

Luas

: 3.281 Hektar

Bahwa telah jelas menurut hukum nama PENGGUGAT tidak pernah tercantum dalam management PT. Bumi Energy Kaltim; b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011

tentang

Persetujuan

Perubahan


Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 7 Nopember 2011 Menetapkan Dalam Diktum Ketiga: “IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa Persetujuan Bupati” 2.2. Bahwa sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 PT. Bumi Energy Kaltim tidak pernah meminta Persetujuan Bupati Penajam Paser Utara tentang masuknya “Hilarius Arwandhi” sebagai Direktur Utama dan tidak pernah meminta persetujuan Bupati Penajam Paser Utara untuk melakukan pemindahan Ijin Usaha Pertambangan, sehingga kedudukan Hukum (Ilegal standing) “Hilarius Arwandhi” adalah melanggar ketentuan kewajiban persyaratan yang seharusnya dipatuhi karena sudah jelas diatur pada keputusan tersebut. 2.3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 93 ayat (3) yang berbunyi: Pengalihan kepemilikan dan / atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: (a).

Harus

memberitahu

kepada

Menteri,

Gubernur,

atau

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Gugatan PT. Bumi Energy Kaltim tidak mempunyai kedudukan Hukum (Ilegal standing) dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap


Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati

Penajam

Paser

IUP.OP/DISTAM/XI/2011

Utara

tentang

Nomor: Persetujuan

545/11Perubahan

koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim Tanggal 9 Desember 2014. Berdasarkan eksepsi TERGUGAT tersebut diatas, cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk merima eksepsi TERGUGAT dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (Niet onvankelijkverklard); II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil gugatan PENGGUGAT dalam Pokok Perkara dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar segala hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam EKSEPSI diatas terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT pokok perkara ini; 2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang terdapat dalam point (1) sampai dengna point (21) yang terdapat dalam halaman 2 dan halaman 7 gugatannya, dengan alasan: 2.1. Bahwa berdasarkan kronologis perijinan, maka PT Penajam Prima Coal mendapatkan Persetujuan Kuasa Pertambangan dengan rincian: a. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/12PU/EKONOMI/XII/2008

tentang

Pemberian

Kuasa


Pertambangan Penyelidikan Umum Tanggal 25 Agustus 2008 seluas 3281 ha di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam; b. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/09EKSPLORASI/EKONOMI/XII/2008

tentang

Pemberian

Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanggal 5 Desember 2009 seluas 3281 di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam; c. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02IUP

OP/EKONOMI/XII/2009

tentang

Persetujuan

Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Kepada PT. Bumi Energy Kaltim Tanggal 01 DESEMBER 2009 SELUAS 3281 DI Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam; d. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat Dan Peta IUP OP Kepada PT. BEK Tanggal 07 November 2011 seluas 3281 di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam; e. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014

Tentang

Revisi

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim Tanggal 9 Desember 2014. 2.2.

Bahwa sesuai dengan kronologis perijinan yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Energy Kaltim telah mengalami


tumpang tindih dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Penajam Prima Coal dan wilayah izin Usaha Pertambangan PT. Energy Penajam Mandiri; 2.3.

Bahwa dengan adanya tumpang tindih antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Energy Kaltim dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Penajam Prima Coal dan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT/ Energy Penajam Mandiri tersebut, maka perlu adanya penegasan untuk penetapan status kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan;

2.4.

Bahwa TERGUGAT telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih anatar wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Energy Kaltim dengan wilayah izin Usaha Pertambangan PT. Penajam Prima Coal dan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Energi Penajam Mandiri yakni: a. Pertemuan di Ruang Rapat Setdakab. Penajam Paser Utara pada Tanggal 16 September 2011 dengan hasil: 1) Pihak

PT.

Bumi

Energy

Kaltim

menyerahkan

sepenuhnya penyelesaian terhadap persoalan tumpang tindih perizinan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara antara wilayah Izin Usaha Pertambangan: a) Pihak PT. Bumi Energy Kaltim pemegang Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02-IUP

OP/EKONOMI/XII/2009

tentang

Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Menjadi

Izin

Usaha

Pertambangan

Operasi Produksi (IUP OP) Kepada PT. Bumi Energy Kaltim Tanggal 01 Desember 2009 seluas


63281 ha di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam; b) PT. Penajam Prima Coal pemegang Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02/IUPOP/XII/2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin KP Eksplorasi Menjadi IUP OP kepada PT. Penajam Prima Coal Tanggal 16 Desember 2009 seluas 4999 ha di Kelurahan Buluminung, Neneng, Nipah-nipah, Lawe-lawe Girimukti dan Waru; c) PT. Energi Penajam Mandiri PEMEGANG Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/03/IUP-OP/XII/2009

tentang

Persetujuan

Peningkatan Izin KP Eksplorasi Menjadi IUP OP Kepada PT. Energy Penajam Mandiri Tanggal 17 Desember 2009 seluas 5000 ha di Kelurahan Buluminung, Sotek dan Waru; 2) PT. Bumi Energy Kaltim tidak akan melakukan kegiatan sebelum penyelesaian tumpang tindih lahan antara wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Bumi Energy Kaltim dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Penajam Prima Coal dianggap belum selesai. b. Pertemuan di Hotel Redtop Jakarta yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tanggal 25 September 2011 dengan hasil pertemuan yakni: 1) Para pihak yakni PT. Bumi Energy Kaltim dan PT. Penajam Prima Coal menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meyelesaikan


persoalan tumpang tindih izin usaha pertambangan operasi produksi. 2) Pembagian tumpang tindih lahan dilaksanakan pada areal yang hanya tumpang tindih ± 2.547 Hektar. c. Pertemuan di Ruang Rapat Setdakab. Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tanggal 12 Agustus 2012 dengan hasil yakni penyelesaian tumpang tindih penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02 – IUP

OP/

EKONOMI/XII/2009

tentang

Persetujuan

Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Kepada PT. Bumi Energy Kaltim Tanggal 01 Desember 2009 dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545/02/IUP-OP/XII/2009

tentang

Persetujuan

Peningkatan Izin KP Eksplorasi Menjadi IUP OP Kepada PT. Penajam Prima Coal Tanggal 16 Desember 2009 dapat dilakukan dengan komunikasi bersama antara Pemda Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pimpinan Pt. PPC atau melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 2.5.

Bahwa dengan adanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara yakni: a. PT. Bumi Energy Kaltim pemegang Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/02-IUP

OP/EKONOMI/XII/2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Kepada PT.


Bumi Energy Kaltim Tanggal 01 Desember 2009 seluas 3281 ha di Kelurahan Buluminung Kecamatn Penajam; b. PT. Penajam Prima Coal pemegang Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02/IUP-OP/XII/2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin KP Eksplorasi Menjadi IUP OP Kepada PT. Penajam Prima Coal Tanggal 16

Desember 2009

seluas 4999

ha di Kelurahan

Buluminung, Nenang, Nipah-nipah, Lawe-lawe Girimukti dan Waru; c. PT. Energi Penajam Mandiri pemegang Surat Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/03/IUP-

OP/XII/2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin KP Eksplorasi Menjadi IUP OP Kepada PT. PT. Energy Penajam Mandiri Tanggal 17 Desember 2009 seluas 5000 ha di Kelurahan Buluminung, Sotek dan Waru; Maka telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan izin tersebut karena terdapat tumpang tindih antara lokasi wilayah usaha pertambangan antara PT. Bumi Energy Kaltim dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Penajam Prima Coal dan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Energi Penajam Mandiri; 2.6.

Bahwa luas areal tumpang tindih antara lokasi wilayah usaha pertambangan antara PT. Bumi Energy Kaltim dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Penajam Prima Coal yakni 730 Ha atau (22,25%);

2.7.

Bahwa luas areal tumpang tindih antara lokasi wilayah usaha pertambangan antara PT. Bumi Energy Kaltim dengan wilayah


Izin Usaha Pertambangan PT. Energi Penajam Mandiri yakni 2.254 Ha (68,70%); 2.8.

Bahwa memperhatikan Rencana Aksi Koordinasi Supervisi atas pengelolaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Tim Pencegahan

Korupsi

Sumber

Daya

Alam

Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain adalah pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan, dengan deskripsinya adalah menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memenuhi ketentuan. 2.9.

Bahwa berkaitan dengan permasalahan tumpang tindih antara lokasi wilayah usaha pertambangan antara PT. Bumi Energy Kaltim dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Penajam Prima Coal dan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Energi Penajam Mandiri, maka sesuai dalam ketentuan dan perundangundangan, maka telah tercantum dalam: Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603

K/40/MEM/2003

Tentang

Pedoman

Pencadangan

Wilayah Pertambangan Pasal 10 ayat (2) bahwa: “Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencandangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses / diakui keabsahannya berdasrakan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).” Bahwa dengan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menerapkan system permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan,


mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan. 2.10. Bahwa dengan adanya ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Nomor: 1603 K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan Pasal 10 ayat (2) tersebut, maka Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (first come first served); 2.11. Bahwa sebagai kelengkapan persyaratan peningkatan izin eksplorasi menjadi izin operasi produksi, ternyata PT. Bumi Energy Kaltim belum memenuhi persyaratan lingkungan (pada tahun 2010 masih proses KA-ANDAL) serta juga dalam proses penerbitan izin PT. Bumi Energy Kaltim tersebut tidak pernah dilakukan uji System Informasi Geografis (SIG). 2.12. Bahwa dengan adanya beberapa persyaratan yang belum dilakukan dan dilalui tersebut oleh PT. Bumi Energy Kaltim, sehingga luas areal wilayah izin Usaha Pertambangan dilakukan revisi dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP.OP/DISTAM/XI/2011

tentang

Persetujuan

Perubahan

Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014. 3.

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 7 surat gugatan dengan jawaban sebagai berikut:


Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XIII/2014

Paser

Tentang

Utara Revisi

Nomor:

545/01-

Keputusan

Bupati

Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 Telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku: 3.1. Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2012

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Pasal 5, menyatakan: “Dalam Membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: a. Kejelasan Tujuan; b. Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki,dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan 3.2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara: Pasal 6 ayat (1), menyatakan: (1) IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; c. Perseorangan. Pasal 9 ayat (2) dan (3), menyatakan:


(2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP. (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP. Pasal 34 ayat (2), menyatakan: (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi. Pasal 35 ayat (1), menyatakan: (1) Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan lokasi, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada didalam 1 (sat) wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis Pantai. Pasal 113, menyatakan: “Pada saat Peraturan Pemerintah ini muali berlaku, semua peraturan Perundang-undangan

yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan Peraturan Pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini”.


3.3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT In litis adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang; Pasal 65 ayat (2), menyatakan: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: “melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 4.

Bahwa

TERGUGAT

membantah

dan

menolak

dalil

Gugatan

PENGGUGAT pada halaman 11 Surat Gugatan dengan Jawaban sebagai berikut: Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/01-

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 Telah sesuai Dengan Azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik. 4.1. Bahwa berkaitan dengan ketentuan permasalahan tumpang tindih perijinan dalam ketentuan dan perundang-undangan, maka telah tercantum dalam: Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM 2003 Tentang pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan Pasal 10 ayat (2) bahwa:


“Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).” 4.2. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek dalam Perkara ini telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu: a. Sesuai

azas

kepastian

Hukum,

apabila

TERGUGAT

tidak

mengeluarkan keputusan yang dimaksud, berarti TERGUGAT telah menciptakan Ketidakpastian Hukum; b. Sesuai azaz kecermatan, TERGUGAT dengan cermat telah menilai PT Penajam Prima Coal dan PT Energi Penajam Mandiri adalah pemohon paling dulu diterima dan memenuhi persyaratan dan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya; c. Sesuai dengan azaz kehati-hatian, pada Tahun 2010 kelengkapan sebagai persyaratan ijin Eksplorasi menjadi ijin Operasi Produksi dan tidak pernah dilakukan uji SIG. Jadi Keputusan TERGUGAT tersebut tidak dikeluarkan secara Sembrono dan Tidak secara Asal-asalan; d. Tindakan TERGUGAT mengeluarkan keputusan (Objek Perkara) jauh dari tindakan kesewenang-wenangan, karena TERGUGAT terbukti telah memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan lain yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 4.3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada


PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 yang diterbitkan TERGUGAT tersebut diatas tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga telah meliputi dari Azas: - Kepastian Hukum; - Tertib Penyelenggaraan Negara; - Keterbukaan; - Proporsionalitas; - Profesionalitas; - Akuntabilitas; 4.4. Bahwa penerbitan objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi Negara dengan kewenangannya untuk memanfaatkan lahan tambang kepada investor yang lebih serius dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban Hukum bagi setiap pemegang izin. 4.5. Bahwa

Surat

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

14/Td.TUN/II/2009, tertanggal 12 Februari 2009, Perihal Fatwa, kepada H. Andi Harahap, S.Sos., Bupati Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, Point 6(enam) menyebutkan: “Bahwa apabila Pemerintah Daerah ternyata merasa dirugikan akibat ijinijin kuasa pertambangan incasu maka saudara dapat menggugat di pengadilan yang berwenang atau sesuai dengan tugas dan wewenang


saudara sebagai mana diatur dalam Pasal 25 huruf (g) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dapat melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 5.

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 14 Surat Gugatan dengan jawaban sebagai berikut: 5.1. Surat Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor: 545/01-

REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 telah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 5.2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta ( IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi Negara dan termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.


5.3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 telah pula memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara: a. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/ IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-

IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tetntang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada tanggal 9 Desember 2014 yang ditetapkan oleh Bupati Penaham Paser Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara. b. Yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01— REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada tanggal 9 Desember 2014 merupakan tindakan Hukum yang sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. c. Yang bersifat konkret , Individual dan Final; Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011


tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 ditujukan dan bersifat definitive kepada PT. Bumi Energy Kaltim. d. Yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. 1) Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Keputusan

Bupati

Penajam


Paser

tentang

Utara

Tentang

Revisi

Nomor:

545/11-

Persetujuan

Perubahan

koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014, hanya akan erakibat Hukum terhadap hak dan kewajiban PT. Bumi Energy Kaltim selaku pemilik Ijin Tambang Operasi Produksi seluas 151,4 hektare di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam. 2) Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Keputusan

Bupati

Penajam


Paser

tentang

Utara

Tentang

Revisi

Nomor:

545/11-

Persetujuan

Perubahan

koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada tanggal 9 Desember 2014 tidak akan berpengaruh secara Hukum terhadap PT. Bumi Energy Kaltim, dikarenakan dengan terbitnya objek sengketa tersebut berarti TERGUGAT

telah

memberikan

kepastian

hukum

kepada

PENGGUGAT atas haknya terhadap wilayah Kuasa Pertambangan Operasi Produksi yang selama ini terjadi overlaping atau tumpang tindih dengan PT Penajam Prima Coal dan Energi Penajam Mandiri.


6.

Bahwa TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 17 Surat Gugatan dengan jawaban sebagai berikut: 6.1. Bahwa penetapan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim Tanggal 9 Desember 2014 tidak berdampak pada Kerugian PT. Bumi Energy Kaltim 6.2. Bahwa dalil PENGGUGAT terhadap penetapan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 adalah tidak berdampak pada PT. Bumi Energy Kaltim secara materiil. Hal ini dikarenakan: a. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan hilangnya wilayah dan hasil pertambangan PENGGUGAT seluas 3129,6 hektare yang terletak di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam dikarenakan adanya revisi dari seluas 3281 ha menjadi 151,4 ha sangatlah mengada-ada, karena lahan seluas 3281 tersebut, adalah merupakan aset dan kekayaan daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bukan sebagai Hak Milik PT. Bumi Energy Kaltim. b. Bahwa dengan penetapan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-

IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat


dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014, maka kepala Daerah telah memberikan upaya penyelesaian terhadap sengketa tumpang tindih wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) antara PT. Bumi Energy Kaltim dengan PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energi Penajam Mandiri, sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan adanya kerugian atas seluruh biaya-biaya sebagai upaya permohonan wilayah pertambangan untuk memperoleh peningkatan atau penyesuaian ijin usaha Pertambangan, maka dalil tersebut sangatlah tidak beralasan secara Hukum yang patut, karena dengan terbitnya objek sengketa maka akan jelas status PENGGUGAT terhadap wilayah usaha pertambangan dilokasi pertambangan tersebut. III. DALAM PENUNDAAN BAHWA tergugat menyatakan dengan tegas keberatan atas permohonan penundaan pelaksanaan keputusan / objek perkara sebagaimana surat Gugatan PENGGUGAT pada halaman 18 dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa prinsip-prinsip dasar prosedur Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa keputusan yang digugat tetap berlaku pada masa pemeriksaan di Pengadilan (Adrian W. Bedner, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, KITLV Jakarta, halaman 177); 2. Bahwa menurut Pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekutan Hukum tetap yang dapat dilaksanakan”; 3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01Revisi/iup.op/distam/xii/2014

Tentang

Revisi

Keputusan

Bupati

Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan peta (IUP) Operasi


Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada tanggal 9 Desember 2014, adalah upaya penyelesaian terhadap sengketa tumpang tindih wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara PT. Bumi Energy Kaltim dengan PT. Penajam Prima Coal dan PT. Energi penajam mandiri; 4. Bahwa penetapan surat keputusan Bupati Paser Utara Nomor: 545/01REVISI/iup.op/distam/xii/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada tanggal 9 Desember 2014 adalah tidak berdampak kerugian secara materiil pada PT. Bumi Energy Kaltim malah akan memberikan kejelasan terhadap status wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PENGGUGAT. DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT; 2. Menyatakan

Gugatan

PENGGUGAT

tidak

dapat

diterima

(Niet

Onvankelijverklard); DALAM PENUNDAAN 1. Menolak Permohonan Penundaan PENGGUGAT; 2. Menolak permintaan PENGGUGAT untuk menunda tindaklanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014 dapat dijalankan walaupun pemeriksaan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. DALAM POKOK PERKARA


1.

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan sah menurut Hukum Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM XII/2014 Tentang Revisi Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-

IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim pada Tanggal 9 Desember 2014; 3.

Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II

Intervensi 1 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Mei 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Sebelum TERGUGAT II INTERVENSI I menguraikan secara lengkap dasardasar dan alasan-alasan pengajuan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI I, perkenankanlah TERGUGAT II INTERVENSI I dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Bahwa TERGUGAT telah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada TERGUGAT II INTERVENSI I seluas 4.999 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Buluminung,

Nenang,

Nipah-Nipah,

Lawe-Lawe,

Girimukti

danWaru,

Kecamatan Penajam dan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/02/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PENAJAM PRIMA COAL (“IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI ITahun 2009”); 2.

Bahwa IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI ITahun 2009 adalah merupakan peningkatan dari semula Kuasa Pertambangan Penyelidikan


Umumyang kemudian

ditingkatkan

lagi

menjadi Kuasa Pertambangan

Eksplorasi, yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT berdasarkan: a. Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

No.

545/04/PPU/

EKBANG/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum untuk lahan seluas 6.845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Muan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (“KPPU TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004”); b. Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

No.

545/004/PPU/EKBANG/IV/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Explorasi untuk lahan seluas 6.845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Muan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (“KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004”); c.

Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008

Paser

tanggal

Utara 02

Juli

No.

545/11-

2008

tentang

Perubahan Kuasa Pertambangan Perpanjangan Eksplorasi seluas 5.840 (lima ribu delapan ratus empat puluh) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Muan/Buluminung, Nenang, Girimukti, Lawe-Lawe dan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (“Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2008”); 3.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Persidangan perkara Nomor 05/G/2015/PTUN.SMD

tertanggal

23

April

2015,

TERGUGAT

II

INTERVENSI I telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dalam perkara No. 05/G/2015/PTUN.SMD pada tanggal 30 April 2015 sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-


REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Revisi Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (PENGGUGAT) (“Surat Keputusan Aquo”); 4.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquooleh TERGUGAT tersebut telah tepat dan benar mengingat penerbitan Surat Keputusan Aquodilandasi evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT sebagaimana dalam Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 545/11-IUPOP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim(PENGGUGAT) (“SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011”), seluas 3.281 (tiga ribu dua ratus delapan puluh satu) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur),dimana SK No. 545/11-IUPOP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011yang diklaim PENGGUGAT tersebut,tumpang tindih dengan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009;

5.

Bahwa oleh karena adanya tumpang tindih atas wilayah SK No. 545/11-IUPOP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 yang diklaim PENGGUGAT tersebut dengan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009, maka perlu dilakukan penertiban, sehingga oleh karenanya TERGUGAT selaku badanataupejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan menerbitkan Surat Keputusan Aquo sehingga permasalahan mengenai tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut telah terselesaikan;

6.

Bahwa mengingat TERGUGAT II INTERVENSI I sangat berkepentingan terhadap Surat Keputusan Aquo yang dimintakan pembatalannya oleh


PENGGUGAT, karena Surat Keputusan Aquo tersebut sangat terkait dengan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009, maka selanjutnya pada tanggal 30 April 2015, TERGUGAT II INTERVENSI I telah menyampaikan Permohonan Intervensi kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 05/G/2015/PTUN.SMD tersebut; 7.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada 30 April 2015,Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI I dalam perkara a quo melalui PUTUSAN SELA dimana amar Putusan pada intinya berbunyi sebagai berikut: “MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi sebagai Pihak dalam perkara Nomor 05/G/2015/PTUN.SMD;

Menetapkan Kedudukan PT. PENAJAM PRIMA COAL sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I dan PT. ENERGY PENAJAM MANDIRI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;

Segala biaya dari Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama dengan Putusan Akhir;”

Adapun JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI I terhadap Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut: BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI IDENGAN TEGAS MENOLAK SEMUA

DALIL

DIURAIKAN

YANG

DALAM

DIAJUKAN

PENGGUGAT

GUGATANNYA,

KECUALI

SEBAGAIMANA HAL-HAL

YANG

SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II INTERVENSI I I.

SURAT GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH MELEWATI

BATAS

WAKTU

YANG

DITENTUKAN

DALAM

UNDANG-UNDANG


8.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena jelas-jelas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

9.

Bahwa objek gugatan TUN adalah Surat Keputusan Aquo yang merupakan revisi atas SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 dan Surat Keputusan Aquo tersebut diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 9 Desember 2014;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“selanjutnya disebut “UU TUN”), disebutkan bahwa gugatan hanya dapat diterima dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Pasal 55 UU TUN berbunyi sebagai berikut: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” 11.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa hak PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan aquo adalah telah lewat waktu (daluarsa) karena jelas terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT baru diterima/terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Maret 2015, sehingga jelas terbukti bahwa surat Gugatan PENGGUGAT tersebut diajukan tidak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau secara tegas telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Surat Keputusan Aquo tersebut


diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2014, yang mana seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU TUN tersebut, surat Gugatan PENGGUGAT harus diajukan paling lambat pada tanggal 8 Maret 2015 (waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2014, dimana tanggal 9 Desember 2014 juga harus diperhitungkan); 12.

Bahwa seharusnya PENGGUGAT telah menyadari dan mengetahui akan dikeluarkan Surat Keputusan Aquo oleh TERGUGAT karena TERGUGAT telah menerbitkan

surat

tertanggal

16

April

2014

No.

545.21/573/TU-

PIMP/224/Distamb/IV/2014 perihal Penegasan Status IUP-OP PT Bumi Energy Kaltimkepada PENGGUGAT untuk melakukan revisi luasan titik koordinat melalui permohonan tertulis kepada TERGUGAT dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Kalender setelah tanggal surat ini, tidak ada permohonan, maka TERGUGAT akan menindaklanjuti dengan penerbitan surat Keputusan baru; 13.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat nyata bahwa surat Gugatan PENGGUGAT telah diajukan tidak dalam jangka waktu atau telah melewati batas waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU TUN, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya surat Gugatan yang diajukan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK.

II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO 14. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing (persona standi in judicio) untuk mengajukan Gugatan aquo; 15. Bahwadi dalam gugatan aquo, yang bertindak mewakili PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan aquo adalah Hilarius Arwandhi selaku Direktur Utama. Hal ini jelas menunjukkan Direksi yang mewakili PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak mempunyai LEGAL STANDING (Persona Standi In Judicio), dikarenakan Hilarius Arwandhi bukanlah Direksi yang berwenang dalam


bertindak mewakili PT. Bumi Energy Kaltim (PENGGUGAT) terkait dengan Surat Keputusan Aquo, yang pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Aquo, Direksi yang berwenang mewakili PENGGUGAT adalah Jamalludin, SH. bukanlah Hilarius Arwandhi; 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBUKTI bahwa Hilarius Arwandhi tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mewakili PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan atas diterbitkannyaSurat Keputusan Aquooleh TERGUGAT dan oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI I mensomir PENGGUGAT untuk menunjukkan kapasitas Hilarius Arwandhi tersebut sebagai pihak yang berwenang mewakili PENGGUGAT; Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (quod non), maka tetap saja Gugatan aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan ditolak dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan TERGUGAT II INTERVENSI I uraikan di bawah ini. DALAM POKOK PERKARA 17. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI I kemukakan dalam EKSEPSI, mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI I dalam POKOK PERKARA ini; 18. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI Imenolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI I. SURAT KEPUTUSAN AQUO TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG, TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGANUNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK


19. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I dengan ini menyatakan menolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan, karena dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar adanya, tidak relevan dikemukakan serta sangat tidak berdasar; A.

SURAT KEPUTUSAN AQUO (Yang Merupakan Revisi Dari SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011

tanggal

7

November

2011,

Yang

Notabene SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 Tersebut Tumpang Tindih Dengan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009), Telah Dikeluarkan Oleh Pihak Yang Berwenang Dan Telah Memenuhi Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku 20. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I dengan tegas juga menolak semua dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo; 21. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI I sampaikan di atas, TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN, yang menyatakan: Pasal 1 butir 2 UU TUN: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangndangan yang berlaku.” 22. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Kepmen ESDM 1453K/29/MEM/2000, PP No. 75 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2009, PP No. 23 Tahun 2010, TERBUKTI TERGUGAT mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Aquoyang merupakan revisidari SK No. 545/11-IUP-


OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011, yang notabene SK No. 545/11IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 tersebut tumpang tindih dengan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009; 23. Bahwa disamping kewenangan TERGUGAT berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kewenangan TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tersebut (yang telah direalisasikan TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Keputusan Aquo(yang merupakan revisi dari SK No. 545/11-IUPOP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 yang notabene tumpang tindih dengan IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009)), juga ditegaskan antara lain dalam Pasal 8 ayat (1) c UU No. 4 Tahun 2009, yang pada intinya menegaskan kewenangan TERGUGAT selaku badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dapat memberikan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayahnya; Pasal 8 ayat (1) c UU No. 4 Tahun 2009: “(1)

Kewenangan

pemerintah

kabupaten/kota

dalam

pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara antara lain, adalah: a. ... b. ... c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; d....” 24. Bahwa sejalan dengan uraian tersebut di atas, kewenangan TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih, juga ditegaskan dalam halaman 3


bagian Kesembilan SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November

2011yang

pada

intinya

memberikan

kewenangan

kepada

TERGUGAT untuk melakukan perbaikan/revisi/perubahan atas Izin Usaha Pertambangan

(dalam

hal

ini

terhadap

SK

No.

545/11-IUP-

OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011)yang telah dikeluarkannya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penerbitan SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011tersebut; Halaman 3 bagian KesembilanSK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011: “KESEMBILAN :

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.”

25. Bahwa disamping itu perlu diketahui, bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Aquo(yang merupakan revisidari SK No. 545/11-IUPOP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011, yang notabene SK No. 545/11IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011tersebut tumpang tindih dengan IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009),mengenai permasalahan tumpang tindihnya wilayah izin usaha pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI I dengan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah menempuh upaya penyelesaian yang juga melibatkan para pihak, antara lain: -

Mengadakan pertemuan pada tanggal 16 September 2011 yang dihadiri oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (yang diwakili antara lain oleh Kepala Dinas Pertambangan, Kabag. Hukum Setkab. Penajam Paser Utara), dimana hasil atas pertemuan tersebutpada intinya adalah pihak PENGGUGAT menyatakan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut kepada TERGUGAT;


-

Mengadakan pertemuan pada tanggal 25 September 2011 bertempat di Hotel Redtop Jakarta, yang dihadiri oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI I, TERGUGAT II INTERVENSI II dan TERGUGAT (yang diwakili antara lain oleh Plt. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabag. Hukum Setkab. Penajam Paser Utara), dimana hasil atas pertemuan tersebutpada intinya adalah para pihak termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT II

INTERVENSI I sepakat untuk menyerahkan

penyelesaian permasalahan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut kepada TERGUGAT; -

Selain itu status Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi PENGGUGAT dengan adanya permasalahan tumpang tindih telah ditegaskan oleh Bupati Penajam Paser Utara (TERGUGAT) melalui surat Nomor 545.21/375/TUPIMPI/224/Distamb/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 yang pada intinya bahwa PENGGUGAT diminta untuk menyampaikan permohonan tertulis mengenai Revisi Luasan Titik Koordinat dikarenakan tidak tercapainya penyelesaian

permasalahan

tumpang

tindih

Wilayah

Izin

Usaha

Pertambangan (WIUP) sesama komoditas batubara dengan TERGUGAT II INTERVENSI I dan TERGUGAT II INTERVENSI II; 26. Bahwa ketentuan-ketentuan serta uraian tersebut di atas membuktikan bahwa tidak ada alasan bagi PENGGUGAT menolak/keberatan terhadap Surat Keputusan Aquo yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai bentuk penyelesaian atas tumpang tindihnya wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI I, terlebih PENGGUGAT telah menyatakan diri menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih tersebut kepada TERGUGAT;


27. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa oleh karena adanya tumpang tindih atas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI I tersebut, maka berdasarkan kewenangannya, TERGUGAT selaku badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, wajib untuk melakukan penertiban, penataan atas izin usaha pertambangan di wilayahnya, sehingga oleh karenanya TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Aquo sehingga permasalahan mengenai tumpang tindihnya wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI I tersebut telah diselesaikan sesuai dengan Syarat-Syarat dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan; B.

Penerbitan

Surat

Keputusan

Aquo

Sebagai

Bentuk

Penyelesaian

Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Antara PENGGUGAT Dengan TERGUGAT II INTERVENSI IAdalah Telah Tepat Dan Sesuai Dengan Prinsip First Come First Serve Sebagaimana Dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 Tanggal 24 Desember 2003 28. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI I uraikan sebelumnya, jelas bahwa sebelum TERGUGAT II INTERVENSI I memperoleh IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009, TERGUGAT II INTERVENSI I telah memperoleh: -

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum pada tanggal 10 Februari 2004 (sebagaimana dalam KP PU TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004);

-

Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 26 April 2004 (sebagaimana dalam KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004) yang diperpanjang sampai dengan tahun 2008 (sebagaimana dalam Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2008);


29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I telah memperoleh KP PU TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004pada tahun 2004 dan KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004pada tahun 2004 sebelum mendapatkan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009; 30. Bahwa disisi lain,sebelum PENGGUGAT memperoleh Surat Keputusan Aquo yang merupakan revisi dari SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011, PENGGUGAT juga telah memperoleh: -

Kuasa

Pertambangan

Penyelidikan

Umum

Nomor:

545/12-

PU/EKONOMI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (“KP Penyelidikan Umum”); -

Kuasa

Pertambangan

Eksplorasi

Eksplorasi/EKONOMI/XII/2008

tanggal

5

Nomor: Desember

545/092008

tentang

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (“KPEksplorasi”); -

Izin

Usaha

Pertambangan

Eksplorasi

Nomor:

545/09-IUP

EKS/EKONOMI/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; -

Izin

Usaha

Pertambangan

Operasi

Produksi

Nomor:

545/02-IUP-

OP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PENGGUGAT; 31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa PENGGUGAT baru memperoleh KP Penyelidikan Umum pada tahun 2008 dan KP Eksplorasi pada tahun 2008 sebelum mendapatkan Surat Keputusan A quo, sehingga dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II telah lebih dahulu memperoleh KP PU TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2004 dan KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2004 daripada PENGGUGAT;


Sebagaimana

telah

ditetapkan

bahwa

untuk

memperoleh

Izin

Usaha

Pertambangan Operasi Produksi persyaratan adanya AMDAL merupakan suatu ketentuan yang wajib dipenuhi, dan faktanya PENGGUGAT belum memenuhi persyaratan lingkungan (AMDAL) sebelum PENGGUGAT memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sehingga dilakukan Revisi atas luas areal wilayah Izin Usaha Pertambangan melalui Surat Keputusan A quo; 32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009,jaminan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah didasarkan pada telah diperolehnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, atau dengan perkataan lain, dengan telah diperolehnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut dapat melanjutkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di atas wilayah pertambangan tersebut, namun tidak secara serta merta untuk dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut , melainkan tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu termasuk pemenuhan kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009: “Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.” 33. Bahwa permasalahan muncul karena terjadinya tumpang tindih di atas wilayah pertambangan tersebut, dimana atas permasalahan tumpang tindih tersebut, ketentuan Pasal 10 Ayat (2) jo. Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan (“Kepmen ESDM Tahun 2003”), telah menegaskan bahwa dalamhal terjadi tumpang tindih, maka pemohon yang lebih dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan, mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya untuk mendapat wilayah pertambangan (first come first served);


Pasal 10 Ayat (2) Kepmen ESDM Tahun 2003: “Pasal 10 (2) Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).” Pasal 7 Ayat (2) Kepmen ESDM Tahun 2003: “(2)Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (first come first served).” 34. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ditinjau dari saat perolehan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang memberikan jaminan bagi pemegangnya untuk melanjutkan keIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di atas wilayah pertambangan tersebut, maka TERBUKTI bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I telah memperoleh pencadangan wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi jauh lebih dahulu daripada PENGGUGAT (yaitu sejak

tahun

2004),

sedangkan

PENGGUGAT

baru

memperoleh

pencadangan wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada tahun 2008,dikarenakan selain TERGUGAT II INTERVENSI I telah memenuhi syarat-syarat untuk peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, persyaratan adanya AMDAL juga telah terpenuhi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) jo. Pasal 7 Ayat (2) Kepmen ESDM Tahun 2003, jelas bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I lah yang berhak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas wilayah tersebut;


35. Bahwa adapun mengenai pemenuhan kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI I, sudah tidak perlu lagi dipertanyakan karena telah terpenuhi dengan sempurna termasuk telah dipenuhinya persyaratan adanya AMDAL sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI I uraian di atas, yang nantinya akan TERGUGAT II INTERVENSI I buktikan dalam agenda pembuktian; 36. Bahwa sebaliknya, apabila dicermati, terdapat beberapa kejanggalan antara lain pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 545/02-IUPOP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PENGGUGAT, antara lain: -

surat permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah perihal Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang tidak disertai tanggal surat sebagaimana seharusnya;

-

terdapat ketidaksingkronan dalam hal jangka waktu (terdapat penyebutan jangka waktu berlaku 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) tahun;

-

terdapat penyebutan “memberikan Izin Kuasa Pertambangan Operasi Produksi”, padahal menurut UU No. 4 Tahun 2009 istilah “Kuasa” Pertambangan telah diganti dengan Izin “Usaha” Pertambangan;

-

penyebutan jabatan Direksi dan Komisaris yang ditujukan pada satu orang yang sama;

-

ketidakkonsistenan penomoran Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi

PENGGUGAT

Nomor:545/02-IUP-

OP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada TERGUGAT II INTERVENSI I.


37. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo telah tepat dan sesuai dengan prinsip first come first served sebagaimana dalam Kepmen ESDM Tahun 2003 sehingga dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I lah yang berhak mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas wilayah tersebut; C.

Penerbitan

Surat

Keputusan

Aquo

Sebagai

Bentuk

Penyelesaian

Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Antara PENGGUGAT Dengan TERGUGAT II INTERVENSI IAdalah Telah Tepat Dan Sesuai Dengan Tim Pencegahan Korupsi Sumberdaya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan 38. Bahwa disamping uraian sebagaimana tersebut di atas, penerbitan Surat Keputusan Aquo adalah juga dalam rangka penataan izin usaha pertambangan, yaitu penyelesaian status izin usaha pertambangan non clear and clean serta perijinan yang tidak memenuhi syarat; 39. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo adalah juga memperhatikan adanya Rapat Koordinasi dan Supervisi atas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara yang diselenggarakan oleh Tim Pencegahan Korupsi Sumberdaya Alam

Komisi

Pemberantasan

Korupsi

Direktorat

Penelitian

dan

Pengembanganserta adanya rencana aksi Koordinasi dan Supervisi atas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara yang juga dilaksanakan oleh Tim Pencegahan Korupsi Sumberdaya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangansebagaimana dalam Surat Keputusan Aquo; 40. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa terdapat hal-hal substansial dari berbagai aspek yang melandasi penerbitan Surat Keputusan Aquot termasuk dari Tim Pencegahan Korupsi Sumberdaya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan;


D.

Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan TERGUGAT Atas Penerbitan Surat Keputusan Aquo Dan Tidak Ada Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Dilanggar Oleh TERGUGAT

41. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I dengan tegas juga menolak semua dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van berhoorlijk bestuur), karena TERGUGAT tidak meneliti semua keadaan dan fakta yang relevan, sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Aquo karena dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar adanya; 42. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan mengenai tidak adanya perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van berhoorlijk bestuur) dalam mengeluarkan Surat Keputusan Aquo, sebagaimana penjelasan di bawah ini. 43. Bahwa Surat Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Azas Azas Umum PemerintahanYang Baik yaitu: a. Asas Kepastian Hukum, apabila TERGUGAT tidak mengeluarkan Surat Keputusan Aquo, justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Surat Keputusan Aquo memberikan jaminan kepastian hukum atas tumpang tindih objek dari IUP Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI I dengan objek dari IUP Operasi Produksi PENGGUGAT; b. Asas Kehatian-hatian, bahwa ternyata PENGGUGAT belum memenuhi persyaratan lingkungan dan tidak pernah dilakukan uji SIG yang merupakan kelengkapan dari persyaratan ijin Eksplorasi tahun 2010 untuk menjadi ijin Operasi Produksi PENGGUGAT. Dengan demikian Surat Keputusan Aquo tidak dikeluarkan secara sembrono dan tidak secara asal-asalan;


c. Asas Kecermatan dan Azas Proporsionalitas, TERGUGAT telah bertindak secara cermat, tepat dan proporsional dalam mengeluarkan Surat Keputusan Aquo dimana telah mempertimbangkan fakta-fakta antara lain: - TERGUGAT II INTERVENSI I telah memperoleh pencadangan wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi lebih dahulu daripada PENGGUGAT (yaitu sejak tahun 2004), sedangkan PENGGUGAT baru memperoleh pencadangan wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada tahun 2008 (sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (2) jo. Pasal 7 Ayat (2) Kepmen ESDM Tahun 2003), sehingga jelas TERGUGAT II INTERVENSI I lah yang berhak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas wilayah tersebut; - Permohonan TERGUGAT II INTERVENSI I telah lebih dahulu diajukan dan diterima dibandingkan dengan PENGGUGAT serta telah terpenuhinya seluruh

persyaratan

TERGUGAT

II

INTERVENSI

I

sedangkan

PENGGUGAT belum memenuhi persyaratan lingkungan dan tidak pernah dilakukan uji SIG; d. Asas Profesionalitas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; III. IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI ITAHUN 2009 TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG, TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA

PERTAMBANGAN

SERTA

TELAH

SESUAI

DENGAN

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU A.

TERGUGAT

Berhak

ProduksiTERGUGAT

II

Untuk INTERVENSI

Mengeluarkan ITahun

2009

IUPOperasi Dan

Tidak

Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku 44. Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan


yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN, yang menyatakan: Pasal 1 butir 2 UU TUN: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.” 45. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum (“Kepmen ESDM 1453K/29/MEM/2000”), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2001tanggal 30 November 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (“PP 75 Tahun 2001”), Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No. 32 Tahun 2004”), Undang-UndangRepublik Indonesia No. 4 Tahun 2009tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(“UU No. 4 Tahun 2009”), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 23 Tahun 2010”), TERBUKTI TERGUGAT mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI ITahun 2009 yang notabene merupakan peningkatan dari KuasaPertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT berdasarkan: a. KPPU TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004; b. KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004;


c.

Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2008;

46. Bahwa kewenangan TERGUGAT menerbitkan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT IIINTERVENSI I Tahun 2009tersebut adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut: - Kepmen ESDM No. 1.453.K/29/MEM/2000 menentukan hal sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1.453.K/29/MEM/2000: “Usaha Pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangannya masing-masing” Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 17 ayat (3) Kepmen ESDM No. 1453K/29/MEM/2000: “Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Pemerintahan Daerah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2001” - PP No. 75 Tahun 2001 menentukan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001: “Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh: a. Bupati/Walikota apabila Wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut; b. ….; c. …. “ Pasal 2 ayat (4) PP No. 75 Tahun 2001:


“Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.” Pasal 8 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001: “Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.” Pasal 8 ayat (3) PP No. 75 Tahun 2001: “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.” - UU No. 32 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004: “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.” Pasal 1 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 2 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004:


“Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal 3 ayat (1) b UU No. 32 Tahun 2004: “Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: a. ……; b. Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.” Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004: “Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang secara nyata ada” dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata.” - UU No. 4 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut: Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2009: “(1) IUP terdiri atas dua tahap: a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP

Operasi

Produksi

meliputi

kegiatan

konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009: “IUP diberikan oleh:


a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota

setempat

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” - PP No. 23 Tahun 2010menentukan sebagai berikut: Pasal 22 PP No. 23 Tahun 2010: “(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. IUP Eksplorasi; dan b. IUP Operasi Produksi. Pasal 35 PP No. 23 Tahun 2010: “(1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai; b. gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian,

serta

pelabuhan

berada

di

dalam

wilayah

kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau c. menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari


garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya. 47. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum rangkaian

penerbitan

Izin-izin

Usaha

Pertambangan

TERGUGAT

II

INTERVENSI I yang kemudian diakhiri dengan diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009 oleh TERGUGAT, telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena TERGUGAT selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menerbitkan rangkaian Izin-izin Usaha Pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI I yang diakhiri dengan diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009 di dalam wilayah administrasi KabupatenPenajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; B.

IUP Operasi ProduksiTERGUGAT II INTERVENSI ITahun 2009 Yang Diterbitkan Oleh TERGUGAT Telah Memenuhi Syarat-Syarat Dan Prosedur Hukum Yang Berlaku

48. Bahwa IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI ITahun 2009 yang notabene merupakan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur hukum yang berlaku; 49.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I telah mengajukan Surat Permohonan Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum No. 003/PPC/I/2004 tertanggal 20 Januari 2004kepada TERGUGAT untuk dapat melakukan aktivitas Penyelidikan Umum atas bahan galian batubara seluas 6.845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) Hektar yang terletak di Desa Muan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,Propinsi Kalimantan Timur dan atas


hal tersebut, TERGUGAT menerbitkan KP-PU TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004; 50. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I telah mengajukan Surat Permohonan Ijin

Kuasa

Pertambangan

Eksplorasi

No.

009/KP.EKSPL/PPC/IV/2004

tertanggal 19 April 2004 untuk dapat melakukan aktivitas Eksplorasi seluas 6.845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) Hektar yang terletak di Desa Muan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur dan atas hal tersebut, TERGUGAT menerbitkan KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004; 51. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I juga telahmengajukan surat permohonan perpanjangan yang terakhir yaitu Surat Permohonan No. 017/PPC/IV/2008 tertanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi untuk dapat melakukan aktivitas Eksplorasi di wilayah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur dan seluruh persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi sehingga atas hal tersebut, TERGUGAT menerbitkan yaitu Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2008; 52. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba No. 4 Tahun 2009yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 yang menegaskan mengenai pengklasifikasian izin usaha pertambangan serta ketentuan pada Bagian A Butir 1 Surat EdaranDirektorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (“SE Dirjen Minerba tanggal 30 Januari 2009”) dan Butir 1 Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan (“Surat Dirjen Minerba tanggal 24 Maret 2009”), yang menegaskan adanya kewajiban bagi


ijin kuasa pertambangan untuk disesuaikan menjadi ijin usaha pertambangan, dengan persyaratan harus melampirkan:  Akta Perusahaan  Laporan keuangan yang sudah diaudit  Rencana investasi  Laporan eksplorasi  Rencana reklamasi dan penutupan tambang  Persetujuan penggunaan lahan  Peta penciutan wilayah dan peta wilayah eksplorasi  Rencana pengolahan  AMDAL  Studi kelayakan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba No. 4 Tahun 2009: “IUP terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu: e. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; f. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Bagian A Butir 1 SE Dirjen Minerba tanggal 30 Januari 2009: “Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya KP dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan UU PMB 2009 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 ini” Butir 1 Surat Dirjen Minerba tanggal 24 Maret 2009:


“Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUP sebagaimana terlampir.” 53. Bahwa perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 September 2008 TERGUGAT II INTERVENSI I telah mendapatkan persetujuan dokumen AMDAL sebagaimana surat No. 666/131.d/Fp-Bapp/IX/2008 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu syarat kelengkapan perizinan IUP OPERASI PRODUKSI; 54. Bahwa selanjutnya untuk dapat melakukan kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 4.999 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)Hektar yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, TERGUGAT II INTERVENSI I kemudian mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI I kepada TERGUGAT dengan Surat Permohonan No. 011/PPC/VII/09 tanggal 25 Juni 2009,dimana seluruh persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi sehingga atas hal tersebut, TERGUGAT menerbitkan IUP OPERASI PRODUKSITERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009; 55. Bahwa atas permohonan tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI I telah mendapat persetujuan untuk dapat diproses menjadi IUP OPERASI PRODUKSI sebagaimana Surat dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Direktorat Jenderal

Mineral,

Batubara

dan Panas BumiNo:

2995/30/DBM/2009 tertanggal 7 Desember 2009 perihal Permohonan menjadi IUP Produksi;


56. Bahwa perlu ditegaskan, sebelum diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009 tersebut, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan evaluasi kegiatan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I, dimana berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan dari TERGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI I telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikannya persetujuan IUP OPERASI PRODUKSI. Di samping itu TERGUGAT II INTERVENSI I juga telah melakukan kewajiban membayar Iuran Tetap Eksplorasidan Perpanjangannyamelalui Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan,maka TERGUGAT menerbitkan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009; 57. Bahwa disamping itu perlu TERGUGAT II INTERVENSI I sampaikan bahwa diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009 tersebut merupakan realisasi atas adanya jaminan yang diberikan Undang-Undang untuk mendapatkan peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP OPERASI PRODUKSI, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana terkutip sebagai berikut: Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009: “Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.” 58.

Bahwa sebagai tindak lanjut setelah diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009 oleh TERGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI I telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Pengukuran dan pematokan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memasang pilar batas patok sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan IUP Operasi Produksi PT. Penajam Prima Coal Nomor: 545/02/IUPOP/EKONOMI/XII/2009 tertanggal 27 April 2010 yang ditanda tangani


oleh Pihak dari Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan PT. Penajam Prima Coal; 2.

Pengusulan Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara melalui surat Nomor: 005/PPC/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011;

3.

Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi untuk Tahun I (2011) atas nama TERGUGAT II INTERVENSI I melalui rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

4.

Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Penutupan Tambang untuk Tahun I (2011) atas nama TERGUGAT II INTERVENSI I melalui rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

5.

Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang Periode Tahun 2012 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI I melalui rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

6.

Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang Periode Tahun 2013 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI I melalui rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

59.

Bahwa atas tindak lanjut dari TERGUGAT II INTERVENSI I tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI I telah melakukan segala prosedur sehubungan dengan KPPU, Eksplorasi dan Operasi Produksi dalam 3 Periode Pemerintahan yaitu sebagai berikut: a. Pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008; b. Pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013; c.

Pada Tahun 2013 sampai dengan sekarang.


60. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa dengan diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009, yang merupakan peningkatan dari Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan, yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT berdasarkan: a. KPPU TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004, b. KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2004; yang telah diperpanjang dan terakhir diperpanjang dengan, c.

Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2008;

terbukti bahwa penerbitan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009 telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur hukum yang berlaku; IV. DALAM PENUNDAAN 61. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan dalam penundaan mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI Idalam Penundaan ini; 62. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI Idengan tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 42 s/d 46 halaman 18 s/d 19 Gugatan a quo, yang pada intinya memohon untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Aquo, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT guna mencegah kerugian yang lebih besar apabila Surat Keputusan Aquotersebut dilaksanakan, karena permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Aquoyang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut sangat tidak berdasar; 63. Bahwa hal ini disebabkan dalam Gugatan a quo tidak terdapat keadaan yang sangat mendasar karena PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum/legal


standing dan tidak mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan Aquo, sehingga dengan demikian tidak diperlukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Aquo, guna mencegah kerugian yang lebih besar terhadap TERGUGAT II INTERVENSI I apabila Surat Keputusan Aquo tersebut dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU TUN yang terkutip sebagai berikut ini: Pasal 67 ayat (4) UU TUN: “(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;” 64. Bahwa selain itu, permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT bertentangan dengan asas “Praduga Rectmatig” (vermoeden van recmatigheidpraesumtio iustae causa) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat menunda Surat Keputusan Aquo yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU TUN yang terkutip sebagai berikut ini: Pasal 67 ayat (1) UU TUN: “(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. 65. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI Isampaikan bahwa berdasarkan asas “Prasumptio Iustae Causa” suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada


prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus selalu dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu Surat Keputusan Aquo tetap harus dilaksanakan; 66. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka alasan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara Aquo. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas TERGUGAT II INTERVENSI I dengan ini memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Samarinda yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser

Utara

Nomor:


Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim untuk seluruhnya. DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sahSurat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014

Tanggal

9

Desember

2014

Tentang RevisiKeputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PENGGUGAT; 3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Mei 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Sebelum TERGUGAT II INTERVENSI II menguraikan secara lengkap dasardasar dan alasan-alasan pengajuan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI II, perkenankanlah TERGUGAT II INTERVENSI II dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Bahwa TERGUGAT telah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada TERGUGAT II INTERVENSI II untuk seluas 5.000 (lima ribu) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Waru, Sotek dan Buluminung, Kecamatan Waru dan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/03/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERGY PENAJAM MANDIRI (“IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2009”);

2.

Bahwa IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2009 adalah merupakan peningkatan dari semula Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang kemudian ditingkatkan lagi menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT berdasarkan: 1.

Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/006/PPU/ EKBANG/III/2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum untuk lahan seluas 10.952 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh dua) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (“KP PU TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2004”);


2.

Surat

Keputusan

Bupati

545/002/PPU/EKBANG/IV/2004

Penajam tanggal

Paser 26

Utara

April

2004

No. tentang

Pemberian Kuasa Pertambangan Explorasi untuk lahan seluas 9.583 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (“KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2004”); 3.

Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

No.

545/13-

EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Perpanjangan Eksplorasi untuk lahan seluas 7.332,4 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua koma empat) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Sotek, Waru dan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (“Perubahan

KP

Perpanjangan

Eksplorasi

TERGUGAT

II

INTERVENSI II Tahun 2008”); 3.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Persidangan perkara Nomor 05/G/2015/PTUN.SMD

tertanggal

23

April

2015,

TERGUGAT

II

INTERVENSI II telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dalam perkara No. 05/G/2015/PTUN.SMD pada tanggal 30 April 2015 sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/ 2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (PENGGUGAT) (“Surat Keputusan Aquo”); 4.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo oleh TERGUGAT tersebut telah tepat dan benar mengingat penerbitan Surat Keputusan Aquo dilandasi evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT sebagaimana dalam Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 545/11-IUP-


OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (PENGGUGAT) (“SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011”), (untuk seluas 3.281 (tiga ribu dua ratus delapan puluh satu) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur), dimana SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 yang diklaim PENGGUGAT tersebut, tumpang tindih dengan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2009; 5.

Bahwa oleh karena adanya tumpang tindih atas wilayah SK No. 545/11-IUPOP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 yang diklaim PENGGUGAT tersebut dengan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2009, maka perlu dilakukan penertiban, sehingga oleh karenanya TERGUGAT selaku badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, telah menerbitkan Surat Keputusan Aquo kepada PENGGUGAT sehingga permasalahan mengenai tumpang

tindihnya

Wilayah

Izin

Usaha

Pertambangan

tersebut

telah

terselesaikan; 6.

Bahwa mengingat TERGUGAT II INTERVENSI II sangat berkepentingan terhadap Surat Keputusan Aquo yang dimintakan pembatalannya oleh PENGGUGAT, karena Surat Keputusan Aquo tersebut sangat terkait dengan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2009, maka selanjutnya pada tanggal 30 April 2015, TERGUGAT II INTERVENSI II telah menyampaikan Permohonan Intervensi kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 05/G/2015/PTUN.SMD tersebut;

7.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada 30 April 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI II dalam perkara a


quo melalui PUTUSAN SELA dimana amar Putusan pada intinya berbunyi sebagai berikut: “MENGADILI 

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi sebagai Pihak dalam perkara Nomor 05/G/2015/PTUN.SMD;



Menetapkan Kedudukan PT. PENAJAM PRIMA COAL sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I dan PT. ENERGY PENAJAM MANDIRI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;



Segala biaya dari Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama dengan Putusan Akhir;”

Adapun JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI II terhadap Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut: BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI II DENGAN TEGAS MENOLAK SEMUA

DALIL

DIURAIKAN

YANG

DALAM

DIAJUKAN

PENGGUGAT

GUGATANNYA,

KECUALI

SEBAGAIMANA HAL-HAL

YANG

SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II INTERVENSI II I.

SURAT GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH MELEWATI

BATAS

WAKTU

YANG

DITENTUKAN

DALAM

UNDANG-UNDANG 8.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena jelas-jelas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

9.

Bahwa objek gugatan TUN adalah Surat Keputusan Aquo yang merupakan revisi atas SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 dan Surat Keputusan Aquo tersebut diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 9 Desember 2014;


10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“selanjutnya disebut “UU TUN”), disebutkan bahwa gugatan hanya dapat diterima dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Pasal 55 UU TUN berbunyi sebagai berikut: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” 11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa hak PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan aquo adalah telah lewat waktu (daluarsa) karena jelas terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT baru diterima/terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Maret 2015, sehingga jelas terbukti bahwa surat Gugatan PENGGUGAT tersebut diajukan tidak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau secara tegas telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Surat Keputusan Aquo tersebut diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2014, yang mana seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU TUN tersebut, surat Gugatan PENGGUGAT harus diajukan paling lambat pada tanggal 8 Maret 2015 (waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2014, dimana tanggal 9 Desember 2014 juga harus diperhitungkan); 12. Bahwa seharusnya PENGGUGAT telah menyadari dan mengetahui akan dikeluarkan Surat Keputusan Aquo oleh TERGUGAT karena TERGUGAT telah menerbitkan

surat

tertanggal

16

April

2014

No.

545.21/573/TU-


PIMP/224/Distamb/IV/2014 perihal Penegasan Status IUP-OP PT Bumi Energy Kaltim kepada PENGGUGAT untuk melakukan revisi luasan titik koordinat melalui permohonan tertulis kepada TERGUGAT dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Kalender setelah tanggal surat ini, tidak ada permohonan, maka TERGUGAT akan menindaklanjuti dengan penerbitan surat Keputusan baru; 13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat nyata bahwa surat Gugatan PENGGUGAT telah diajukan tidak dalam jangka waktu atau telah melewati batas waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU TUN, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya surat Gugatan yang diajukan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK. II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO 14. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing (persona standi in judicio) untuk mengajukan Gugatan aquo; 15. Bahwa di dalam gugatan aquo, yang bertindak mewakili PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan aquo adalah Hilarius Arwandhi selaku Direktur Utama. Hal ini jelas menunjukkan Direksi yang mewakili PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak mempunyai LEGAL STANDING (Persona Standi In Judicio), dikarenakan Hilarius Arwandhi bukanlah Direksi yang berwenang dalam bertindak mewakili PT. Bumi Energy Kaltim (PENGGUGAT) terkait dengan Surat Keputusan Aquo, yang pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Aquo, Direksi yang berwenang mewakili PENGGUGAT adalah Jamalludin, SH. bukanlah Hilarius Arwandhi; 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBUKTI bahwa Hilarius Arwandhi tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mewakili PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Aquo oleh TERGUGAT dan oleh karenanya TERGUGAT II


INTERVENSI II mensomir PENGGUGAT untuk menunjukkan kapasitas Hilarius Arwandhi tersebut sebagai pihak yang berwenang mewakili PENGGUGAT; Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (quod non), maka tetap saja Gugatan aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan ditolak dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan TERGUGAT II INTERVENSI II uraikan di bawah ini. DALAM POKOK PERKARA 17. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI II kemukakan dalam EKSEPSI, mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI II dalam POKOK PERKARA ini; 18. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II menolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI II. III. SURAT KEPUTUSAN AQUO TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK YANG

BERWENANG,

TELAH

PERUNDANGAN-UNDANGAN

SESUAI DENGAN PERATURAN

YANG

BERLAKU

DAN

TIDAK

BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK 19. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II dengan ini menyatakan menolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan, karena dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar adanya, tidak relevan dikemukakan serta sangat tidak berdasar; A. SURAT KEPUTUSAN AQUO (Yang Merupakan Revisi Dari SK No. 545/11IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011, Yang Notabene SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 Tersebut


Tumpang Tindih Dengan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2009), Telah Dikeluarkan Oleh Pihak Yang Berwenang Dan Telah Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku 20. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II dengan tegas juga menolak semua dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo; 21. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI II sampaikan di atas, TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN, yang menyatakan: Pasal 1 butir 2 UU TUN: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.” 22. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Kepmen ESDM 1.453.K/29/MEM/2000, Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, UndangUndang No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, TERBUKTI TERGUGAT mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan

Aquo

yang

merupakan

revisi

dari

SK

No.

545/11-IUP-

OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011, yang notabene SK No. 545/11IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 tersebut tumpang tindih dengan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2009; 23. Bahwa disamping kewenangan TERGUGAT berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kewenangan TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tumpang


tindih tersebut (yang telah direalisasikan TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Keputusan Aquo (yang merupakan revisi dari SK No. 545/11-IUPOP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 yang notabene tumpang tindih dengan IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI I Tahun 2009)), juga ditegaskan antara lain dalam Pasal 8 ayat (1) c UU No. 4 Tahun 2009, yang pada intinya menegaskan kewenangan TERGUGAT selaku badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, untuk dapat memberikan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayahnya; Pasal 8 ayat (1) c UU No. 4 Tahun 2009: “(1)

Kewenangan

pemerintah

kabupaten/kota

dalam

pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara antara lain, adalah: a. ... b. ... c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; d....” 24. Bahwa sejalan dengan uraian tersebut di atas, kewenangan TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih, juga ditegaskan dalam halaman 3 bagian Kesembilan SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011

yang pada intinya memberikan kewenangan kepada

TERGUGAT untuk melakukan perbaikan/revisi/perubahan atas izin usaha Pertambangan

(dalam

hal

ini

terhadap

SK

No.

545/11-IUP-

OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011) yang telah dikeluarkannya


apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penerbitan SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 tersebut; Halaman 3 bagian Kesembilan SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011: “KESEMBILAN:

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.”

25. Bahwa disamping itu perlu diketahui, bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Aquo (yang merupakan revisi dari SK No. 545/11-IUPOP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011, yang notabene SK No. 545/11IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011 tersebut tumpang tindih dengan IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI II Tahun 2009), mengenai permasalahan tumpang tindihnya wilayah izin usaha pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI II dengan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah menempuh upaya penyelesaian yang juga melibatkan para pihak, antara lain: -

Mengadakan pertemuan pada tanggal 16 September 2011 yang dihadiri oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (yang diwakili antara lain oleh Kepala Dinas Pertambangan, Kabag. Hukum Setkab. Penajam Paser Utara), dimana hasil atas pertemuan tersebut pada intinya adalah pihak PENGGUGAT menyatakan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut kepada TERGUGAT;

-

Mengadakan pertemuan pada tanggal 25 September 2011 bertempat di Hotel Redtop Jakarta, yang dihadiri oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI 1 , TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan TERGUGAT (yang diwakili antara lain oleh Plt. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten


Penajam Paser Utara, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabag. Hukum Setkab. Penajam Paser Utara), dimana hasil atas pertemuan tersebut pada intinya adalah para pihak termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut kepada TERGUGAT; -

Selain itu status Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi PENGGUGAT dengan adanya permasalahan tumpang tindih telah ditegaskan oleh Bupati Penajam Paser Utara (TERGUGAT) melalui surat Nomor 545.21/375/TUPIMPI/224/Distamb/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 yang pada intinya bahwa PENGGUGAT diminta untuk menyampaikan permohonan tertulis mengenai Revisi Luasan Titik Koordinat dikarenakan tidak tercapainya penyelesaian

permasalahan

tumpang

tindih

Wilayah

Izin

Usaha

Pertambangan (WIUP) sesama komoditas batubara dengan TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2; 26. Bahwa ketentuan-ketentuan serta uraian tersebut di atas membuktikan bahwa tidak ada alasan bagi PENGGUGAT menolak/keberatan terhadap Surat Keputusan Aquo yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai bentuk penyelesaian atas tumpang tindihnya wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI 2 , terlebih PENGGUGAT telah menyatakan diri menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih tersebut kepada TERGUGAT; 27. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa oleh karena adanya tumpang tindih atas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI 2 tersebut, maka berdasarkan kewenangannya, TERGUGAT selaku badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, wajib untuk melakukan penertiban,


penataan atas izin usaha pertambangan di wilayahnya, sehingga oleh karenanya TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Aquo sehingga permasalahan mengenai tumpang tindihnya wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI 2 tersebut telah diselesaikan sesuai dengan Syarat-Syarat Dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan; B. Penerbitan Surat Keputusan Aquo Sebagai Bentuk Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Antara PENGGUGAT Dengan TERGUGAT II INTERVENSI 2 Adalah Telah Tepat Dan Sesuai Dengan Prinsip First Come First Serve Sebagaimana Dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 Tanggal 24 Desember 2003 28. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI 2 uraikan sebelumnya, jelas bahwa sebelum TERGUGAT II INTERVENSI 2 memperoleh IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009, TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah memperoleh: -

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum pada tanggal 31 Maret tahun 2004 (sebagaimana dalam KP PU TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004);

-

Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 26 April 2004 tahun 2004 (sebagaimana dalam KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004) yang diperpanjang sampai dengan tahun 2008 (sebagaimana dalam Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2008);

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 1 telah memperoleh KP PU TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004 pada tahun 2004 dan KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI


2 Tahun 2004 pada tahun 2004 sebelum mendapatkan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009; 30. Bahwa disisi lain, sebelum PENGGUGAT memperoleh Surat Keputusan Aquo yang merupakan revisi dari SK No. 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 7 November 2011, PENGGUGAT juga telah memperoleh: -

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Nomor: 545/12-PU/EKONOMI/ VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Pemberian “KP Penyelidikan Umum”);

-

Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/09-Eksplorasi/EKONOMI/XII/ 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (“KP Eksplorasi”);

-

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/09-IUP EKS/EKONOMI/ V/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;

-

Izin

Usaha

Pertambangan

Operasi

Produksi

Nomor:

545/02-IUP-

OP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PENGGUGAT; 31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa PENGGUGAT baru memperoleh KP Penyelidikan Umum pada tahun 2008 dan KP Eksplorasi pada tahun 2008 sebelum mendapatkan Surat Keputusan A quo, sehingga dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah lebih dahulu memperoleh KP PU TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004 dan KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004 daripada PENGGUGAT; Sebagaimana

telah

ditetapkan

bahwa

untuk

memperoleh

Izin

Usaha

Pertambangan Operasi Produksi persyaratan adanya AMDAL merupakan suatu ketentuan yang wajib dipenuhi, dan faktanya PENGGUGAT belum memenuhi


persyaratan lingkungan (AMDAL) sebelum PENGGUGAT memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sehingga dilakukan Revisi atas luas areal wilayah Izin Usaha Pertambangan melalui Surat Keputusan A quo; 32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009, jaminan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah didasarkan pada telah diperolehnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, atau dengan perkataan lain, dengan telah diperolehnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut dapat melanjutkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di atas wilayah pertambangan tersebut, namun tidak secara serta merta untuk dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut , melainkan tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu termasuk pemenuhan kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009: “Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.” 33. Bahwa permasalahan muncul karena terjadinya tumpang tindih di atas wilayah pertambangan tersebut, dimana atas permasalahan tumpang tindih tersebut, ketentuan Pasal 10 Ayat (2) jo. Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan (“Kepmen ESDM Tahun 2003”), telah menegaskan bahwa dalam hal terjadi tumpang tindih, maka pemohon yang lebih dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan, mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya untuk mendapat wilayah pertambangan (first come first serve); Pasal 10 Ayat (2) Kepmen ESDM Tahun 2003: “Pasal 10


(2) Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).” Pasal 7 Ayat (2) Kepmen ESDM Tahun 2003: “(2) Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (first come first served).” 34. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ditinjau dari saat perolehan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang memberikan jaminan bagi pemegangnya untuk melanjutkan ke Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di atas wilayah pertambangan tersebut, maka TERBUKTI bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah memperoleh pencadangan wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi jauh lebih dahulu daripada PENGGUGAT (yaitu sejak

tahun

2004),

sedangkan

PENGGUGAT

baru

memperoleh

pencadangan wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada tahun 2008, dikarenakan selain TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah memenuhi syarat-syarat untuk peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, persyaratan adanya AMDAL juga telah terpenuhi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) jo. Pasal 7 Ayat (2) Kepmen ESDM Tahun 2003, jelas bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 lah yang berhak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas wilayah tersebut; 35. Bahwa adapun mengenai pemenuhan kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI 2 , sudah tidak perlu lagi dipertanyakan karena telah terpenuhi dengan sempurna termasuk telah


dipenuhinya persyaratan adanya AMDAL sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI 2 uraian di atas, yang nantinya akan TERGUGAT II INTERVENSI 2 buktikan dalam agenda pembuktian; 36. Bahwa sebaliknya, apabila dicermati, terdapat beberapa kejanggalan antara lain pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 545/02-IUPOP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PENGGUGAT, antara lain: -

surat permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah perihal Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang tidak disertai tanggal surat sebagaimana seharusnya;

-

terdapat ketidaksingkronan dalam hal jangka waktu (terdapat penyebutan jangka waktu berlaku 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) tahun;

-

terdapat penyebutan “memberikan Izin Kuasa Pertambangan Operasi Produksi”, padahal menurut UU No. 4 Tahun 2009 istilah “Kuasa” Pertambangan telah diganti dengan Izin “Usaha” Pertambangan;

-

penyebutan jabatan Direksi dan Komisaris yang ditujukan pada satu orang yang sama;

-

ketidakkonsistenan penomoran Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT Nomor: 545/02-IUP-OP/EKONOMI/ XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada TERGUGAT II INTERVENSI 2 .

37. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo telah tepat dan sesuai dengan prinsip first come first serve sebagaimana dalam Kepmen ESDM Tahun 2003 sehingga dengan demikian jelas bahwa


TERGUGAT II INTERVENSI 2 lah yang berhak mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas wilayah tersebut; C. Penerbitan

Surat

Keputusan

Aquo

Sebagai

Bentuk

Penyelesaian

Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Antara PENGGUGAT Dengan TERGUGAT II INTERVENSI 2 Adalah Telah Tepat Dan Sesuai Dengan Tim Pencegahan Korupsi Sumberdaya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 38. Bahwa disamping uraian sebagaimana tersebut di atas, penerbitan Surat Keputusan Aquo adalah juga dalam rangka penataan izin usaha pertambangan, yaitu penyelesaian status izin usaha pertambangan non clear and clean serta perijinan yang tidak memenuhi syarat; 39. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo adalah juga memperhatikan adanya Rapat Koordinasi dan Supervisi atas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara yang diselenggarakan oleh Tim Pencegahan Korupsi Sumberdaya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan serta adanya rencana aksi Koordinasi dan Supervisi atas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara yang juga dilaksanakan oleh Tim Pencegahan Korupsi Sumberdaya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dalam Surat Keputusan Aquo; 40. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa terdapat hal-hal substansial dari berbagai aspek yang melandasi penerbitan Surat Keputusan Aquot termasuk dari Tim Pencegahan Korupsi Sumberdaya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan; D. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan TERGUGAT Atas Penerbitan Surat Keputusan Aquo Dan Tidak Ada Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Dilanggar Oleh TERGUGAT


41. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 dengan tegas juga menolak semua dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van berhoorlijk bestuur), karena TERGUGAT tidak meneliti semua keadaan dan fakta yang relevan, sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Aquo karena dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar adanya; 42. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan mengenai tidak adanya perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van berhoorlijk bestuur) dalam mengeluarkan Surat Keputusan Aquo, sebagaimana penjelasan di bawah ini. 43. Bahwa Surat Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu: a. Asas Kepastian Hukum, apabila TERGUGAT tidak mengeluarkan Surat Keputusan Aquo, justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Surat Keputusan Aquo memberikan jaminan kepastian hukum atas tumpang tindih objek dari IUP Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI 2 dengan objek dari IUP Operasi Produksi PENGGUGAT; b. Asas Kehatian-hatian, bahwa ternyata PENGGUGAT belum memenuhi persyaratan lingkungan dan tidak pernah dilakukan uji SIG yang merupakan kelengkapan dari persyaratan ijin Eksplorasi tahun 2010 untuk menjadi ijin Operasi Produksi PENGGUGAT. Dengan demikian Surat Keputusan Aquo tidak dikeluarkan secara sembrono dan tidak secara asal-asalan; c. Asas Kecermatan dan Azas Proporsionalitas, TERGUGAT telah bertindak secara cermat, tepat dan proporsional dalam mengeluarkan Surat Keputusan Aquo dimana telah mempertimbangkan fakta-fakta antara lain:


- TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah memperoleh pencadangan wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi lebih dahulu daripada PENGGUGAT (yaitu sejak tahun 2004), sedangkan PENGGUGAT baru memperoleh pencadangan wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada tahun 2008 (sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (2) jo. Pasal 7 Ayat (2) Kepmen ESDM Tahun 2003), sehingga jelas TERGUGAT II INTERVENSI 2 lah yang berhak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas wilayah tersebut; - Permohonan TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah lebih dahulu diajukan dan diterima dibandingkan dengan PENGGUGAT serta telah terpenuhinya seluruh

persyaratan

TERGUGAT

II

INTERVENSI

2

sedangkan

PENGGUGAT belum memenuhi persyaratan lingkungan dan tidak pernah dilakukan uji SIG; a. Asas Profesionalitas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; IV. IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 TAHUN 2009 TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG, TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU A.

TERGUGAT Berhak Untuk Mengeluarkan IUP Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

44. Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN, yang menyatakan: Pasal 1 butir 2 UU TUN:


“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.” 45. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1.453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum (“Kepmen ESDM 1.453.K/29/MEM/2000”), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2001 tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (“PP 75 Tahun 2001”), Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No. 32 Tahun 2004”), Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU No. 4 Tahun 2009”), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 23 Tahun 2010”), TERBUKTI TERGUGAT mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 yang notabene merupakan penyesuaian/peningkatan dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT berdasarkan: a.

KP PU TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004;

b.

KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004;

c.

Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2008;


46. Bahwa kewenangan TERGUGAT menerbitkan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 tersebut adalah berdasarkan halhal sebagai berikut: - Kepmen ESDM No. 1.453.K/29/MEM/2000 menentukan hal sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1.453.K/29/MEM/2000: “Usaha Pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Kerja (KK) dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangannya masing-masing” Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 17 ayat (3) Kepmen ESDM No. 1.453.K/29/MEM/2000: “Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Pemerintahan Daerah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2001” - PP No. 75 Tahun 2001 menentukan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001: “Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh: d. Bupati/Walikota apabila Wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten atau Kota dan/atau wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut; e. ….; f. …. “ Pasal 2 ayat (4) PP No. 75 Tahun 2001: “Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,


Badan Usaha Swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.” Pasal 8 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001: “Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan untuk jangka waktu paling 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.” Pasal 8 ayat (3) PP No. 75 Tahun 2001: “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum jangka waktu berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.” - UU No. 32 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004: “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.” Pasal 1 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 2 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004: “Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan.”


Pasal 3 ayat (1) b UU No. 32 Tahun 2004: “Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: g.

……;

h. Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.” Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004: “Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang secara nyata ada” dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata.” - UU No. 4 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut: Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2009: “(1) IUP terdiri atas dua tahap: c. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; d. IUP

Operasi

Produksi

meliputi

kegiatan

konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009: “IUP diberikan oleh: E. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; F. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari


bupati/walikota

setempat

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; dan G. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” - PP No. 23 Tahun 2010 menentukan sebagai berikut: Pasal 22 PP No. 23 Tahun 2010: “(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP

Operasi

Produksi

meliputi

kegiatan

konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. …” Pasal 35 PP No. 23 Tahun 2010: “(1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai; b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau c. menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai


setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya. …” 47. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum rangkaian

penerbitan

Izin-izin

Usaha

Pertambangan

TERGUGAT

II

INTERVENSI 2 yang kemudian diakhiri dengan diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 oleh TERGUGAT, telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena TERGUGAT selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menerbitkan rangkaian Izin-izin Usaha Pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI 2 yang diakhiri dengan diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 di dalam wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur; C.

IUP Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 Yang Diterbitkan Oleh TERGUGAT Telah Memenuhi Syarat-Syarat Dan Prosedur Hukum Yang Berlaku

48. Bahwa IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 yang notabene merupakan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur hukum yang berlaku; 49.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah mengajukan Surat Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum No. 001/KPPU/EPM/III/2004 tertanggal 31 Maret 2004 kepada TERGUGAT untuk dapat melakukan aktivitas Penyelidikan Umum atas bahan galian batubara seluas 10.952 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh dua) Hektar yang terletak di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan


Timur dan seluruh persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi sehingga atas hal tersebut, TERGUGAT menerbitkan KP PU TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004; 50. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah mengajukan Surat Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 002/KP.EKSPL/EPM/IV/2004 tertanggal 19 April 2004 untuk dapat melakukan aktivitas Eksplorasi seluas 9.583 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga) Hektar yang terletak di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur dan atas hal tersebut, TERGUGAT menerbitkan KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004; 51. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah juga mengajukan surat permohonan perpanjangan yang terakhir adalah

Surat Permohonan No. 001/

EPM/IV/08 tertanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk dapat melakukan aktivitas Eksplorasi di wilayah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur dan seluruh persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi sehingga atas hal tersebut, TERGUGAT menerbitkan antara lain Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2008; 52. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 yang menegaskan mengenai pengklasifikasian izin usaha pertambangan serta ketentuan pada Bagian A Butir 1 Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (“SE Dirjen Minerba tanggal 30 Januari 2009”) dan Butir 1 Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan (“Surat Dirjen


Minerba tanggal 24 Maret 2009”), yang menegaskan adanya kewajiban bagi ijin kuasa pertambangan untuk disesuaikan menjadi ijin usaha pertambangan, dengan persyaratan harus melampirkan:  Akta Perusahaan  Laporan keuangan yang sudah diaudit  Rencana investasi  Laporan eksplorasi  Rencana reklamasi dan penutupan tambang  Persetujuan penggunaan lahan  Peta penciutan wilayah dan peta wilayah eksplorasi  Rencana pengolahan  AMDAL  Studi kelayakan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba No. 4 Tahun 2009: “IUP terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu: b. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; c. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Bagian A Butir 1 SE Dirjen Minerba tanggal 30 Januari 2009: “Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 2. Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya KP dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan UU PMB 2009 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 ini”


Butir 1 Surat Dirjen Minerba tanggal 24 Maret 2009: “Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUP sebagaimana terlampir.” 53. Bahwa perlu diketahui bahwa pada tanggal 13 Juni 2008 TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah mendapatkan persetujuan dokumen AMDAL sebagaimana surat No. 666/161/Fp-Bapp/IX/2008 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu syarat kelengkapan perizinan IUP OPERASI PRODUKSI; 54. Bahwa selanjutnya untuk dapat melakukan kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 5.000 (lima ribu) Hektar yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, TERGUGAT II INTERVENSI 2 kemudian mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI 2 kepada TERGUGAT dengan Surat Permohonan No. 002/EPM/VII/09 tanggal 07 Juli 2009, dimana seluruh persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi sehingga atas hal tersebut, TERGUGAT menerbitkan IUP Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009; 55. Bahwa atas permohonan tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI 1 telah mendapat persetujuan untuk dapat diproses menjadi IUP OPERASI PRODUKSI sebagaimana Surat dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No: 2995/30/DBM/2009 tertanggal 7 Desember 2009 perihal Permohonan menjadi IUP Produksi;


56. Bahwa perlu ditegaskan, sebelum diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 tersebut, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan evaluasi kegiatan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI 2 , dimana berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan dari TERGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikannya persetujuan IUP OPERASI PRODUKSI. Di samping itu TERGUGAT II INTERVENSI 2 juga telah melakukan kewajiban membayar Iuran Tetap Eksplorasi dan perpanjangannya maka TERGUGAT menerbitkan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009; 57. Bahwa disamping itu perlu TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampaikan bahwa diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 tersebut merupakan realisasi atas adanya jaminan yang diberikan Undang-Undang untuk mendapatkan peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana terkutip sebagai berikut: Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009: “Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.” 58.

Bahwa sebagai tindak lanjut setelah diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 oleh TERGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Pengukuran dan pematokan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memasang pilar batas patok sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan IUP Operasi Produksi PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 545/03/IUPOP/EKONOMI/XII/2009 tertanggal 28 April 2010 yang ditanda tangani oleh Pihak dari Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan


Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan PT. Energy Penajam Mandiri; 2.

Mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten PPU No. 001/EPM/I/2011 tertanggal 7 Januari 2011 tentang Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang;

3.

Mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten PPU No. 002/EPM/I/2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang;

4.

Mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten PPU No. 004/EPM/I/2011 tertanggal 11 Februari 2011 tentang Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang;

5.

Permintaan

Jaminan

Eksploitasi/Operasi Kabupaten

Reklamasi

Produksi

Penajam

dari

Paser

untuk Dinas

Utara

melakukan

Pertambangan melalui

kegiatan Pemerintah

surat

Nomor:

560/72/Distamb/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011; 6.

Mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten PPU No. 005/EPM/II/2011 tertanggal 23 Februari 2011 tentang Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang;

7.

Permintaan

Jaminan

Reklamasi

dan

Jaminan

Kesungguhan

untuk

melakukan kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi dari Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui surat Nomor: 560/219/Distamb/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011; 8.

Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi untuk Tahun I (2011) atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 2 melalui rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

9.

Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Penutupan Tambang untuk Tahun I (2011) atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 2 melalui


rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur; 59.

Bahwa atas tindak lanjut dari TERGUGAT II INTERVENSI 1 tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI 1 telah melakukan segala prosedur sehubungan dengan KPPU, Eksplorasi dan Operasi Produksi dalam 3 Periode Pemerintahan yaitu sebagai berikut: a.

Pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008;

b.

Pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013;

c.

Pada Tahun 2013 sampai dengan sekarang.

60. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa dengan diterbitkannya IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009, yang merupakan peningkatan dari Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT berdasarkan: a.

KP PU TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004,

b.

KP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2004 yang telah diperpanjang dan terakhir diperpanjang dengan:

c.

Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2008;

terbukti bahwa penerbitan IUP OPERASI PRODUKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2 Tahun 2009 telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur hukum yang berlaku; V.

DALAM PENUNDAAN

61. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI 2 kemukakan dalam penundaan mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI 2 dalam Penundaan ini;


62. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II dengan tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 42 s/d 46 halaman 18 s/d 19 Gugatan a quo, yang pada intinya memohon untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Aquo, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT guna mencegah kerugian yang lebih besar apabila Surat Keputusan Aquo tersebut dilaksanakan, karena permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut sangat tidak berdasar; 63. Bahwa hal ini disebabkan dalam Gugatan a quo tidak terdapat keadaan yang sangat mendasar karena PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum/legal standing dan tidak mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan Aquo, sehingga dengan demikian tidak diperlukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Aquo, guna mencegah kerugian yang lebih besar terhadap TERGUGAT II INTERVENSI 2 apabila Surat Keputusan Aquo tersebut dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU TUN yang terkutip sebagai berikut ini: Pasal 67 ayat (4) UU TUN: “(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;” 64. Bahwa selain itu, permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT bertentangan dengan asas “Praduga Rectmatig” (vermoeden van recmatigheidpraesumtio iustae causa) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak


dapat menunda Surat Keputusan Aquo yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU TUN yang terkutip sebagai berikut ini: Pasal 67 ayat (1) UU TUN: “(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. 65. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampaikan bahwa berdasarkan asas “Prasumptio Iustae Causa” suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus selalu dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu Surat Keputusan Aquo tetap harus dilaksanakan; 66. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka alasan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara Aquo. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas TERGUGAT II INTERVENSI 2 dengan ini memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Samarinda yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser

Utara

Nomor:


Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim untuk seluruhnya. DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 2 untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014

Tanggal

9

Desember

2014

Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT; Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 30 April 2015 dan tertanggal 21 Mei 2015, kemudian Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Mei 2015 sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan Dupliknya tertanggal 04 Juni 2015; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-43 adalah sebagai berikut: 1.

Bukti P-1

: Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP-

OP/DISTAM/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim dan Lampiran I, II, III; 2.

Bukti P-2


Paser

Utara

OP/EKONOMI/XII/2009

Nomor:

Tanggal

1

545/02-IUPDesember

2009

Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Lampiran I, II, III;


3.

Bukti P-3

: Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/09-Eksplorasi/Ekonomi /XII/2008 Tanggal 5 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Lampiran I, II;

4.

Bukti P-4


Paser

Utara

Nomor:

545/12-

PU/Ekonomi/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Lampiran I, II; 5.

Bukti P-5

: Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 660/129/2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur oleh PT. BUMI ENERGY KALTIM;

6.

Bukti P-6

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 540/038/EKONOMI/V/2010 Tanggal 21 Mei 2010 yang diberikan oleh Tergugat;

7.

Bukti P-7

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 540/46/EKONOMI/VI/2010 Tanggal 17 Juni 2010 yang diberikan oleh Tergugat;

8.

Bukti P-8

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 540/052/EKONOMI/VII/2010 Tanggal 22 Juli 2010 yang diberikan oleh Tergugat;

9.

Bukti P-9

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor:

540/059/EKONOMI/VIII/2010

Tanggal

20

Agustus 2010 yang diberikan oleh Tergugat;


10. Bukti P-10

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 540/06/EKONOMI/VIII/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 yang diberikan oleh Tergugat;

11. Bukti P-11

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor:

540/063/EKONOMI/VIII/2010

Tanggal

30

September 2010 yang diberikan oleh Tergugat; 12. Bukti P-12

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 540/0105/EKONOMI/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 yang diberikan oleh Tergugat;

13. Bukti P-13

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 540/04/TAM/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 yang diberikan oleh Tergugat;

14. Bukti P-14

: Fotokopi dari Fotokopi Rekomendasi Kantor Lurah Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 503/07/Pemb/IX/2009 Tanggal 4 September 2009;

15. Bukti P-15

: Fotokopi dari Fotokopi Rekomendasi Camat Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 503/09/PMKessos/IX/2009 Tanggal 15 September 2009;

16. Bukti P-16

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam

Paser

Utara

Nomor:

005/420/TU-

PIM/365/DISTAMB/VIII/2011 Tanggal 12 Agustus 2011 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan; 17. Bukti P-17

: Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Rapat Tanggal 25 September 2011;

18. Bukti P-18

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Penggugat No.: 004/BEKAdm/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014 kepada Tergugat, Perihal: Permohonan Penyelesaian Overlapping;


19. Bukti P-19

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Penggugat No.: 001/BEKAdm/IV/2014 Tanggal 01 April 2014 kepada Tergugat, Perihal: Permohonan Penyelesaian Overlapping Tahap II;

20. Bukti P-20

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Organisasi Peduli Tanah Adat dan Hutan Adat Kabupaten Penajam Paser Utara No. 05/OPTHA-PPU/IV/2011 Tanggal 5 April 2011 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energy Kabupaten Penajam Paser Utara, Perihal: Penolakan PT. Energy Penajam Mandiri;

21. Bukti P-21

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Para Warga dilingkungan Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 7 Februari 2011;

22. Bukti P-22

: Fotokopi dari Fotokopi Daftar Clean and Clear atas perizinan tambang batubara Penggugat;

23. Bukti P-23

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser

Utara

Nomor:

545/006/PPU/EKBANG/III/2004

Tanggal 31 Maret 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Energy Penajam Mandiri (Tergugat II Intervensi 2) dan Lampiran I, II; 24. Bukti P-24


Utara

Nomor:


Tanggal 26 April 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Energy Penajam Mandiri (Tergugat II Intervensi 2 ) dan Lampiran I, II; 25. Bukti P-25

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/009/PPU/EKONOMI/III/2005


Tanggal 31 Maret 2005 Tentang Perpanjangan Tahun I (Pertama) Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Energy Penajam Mandiri (Tergugat II Intervensi 2 ) dan Lampiran I, II; 26. Bukti P-26


Utara

Nomor:

545/02-

EKSPLORASI/EKONOMI/III/2006 Tanggal 17 Maret 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun II (Kedua) kepada PT. Energy Penajam Mandiri (Tergugat II Intervensi 2 ) dan Lampiran I, II; 27. Bukti P-27


Utara

Nomor:

545/14-

EKSPLORASI/EKONOMI/XI/2006 Tanggal 24 November 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perluasan dan Perpanjangan Tahun II (Kedua) kepada PT. Energy Penajam Mandiri (Tergugat II Intervensi 2) dan Lampiran I, II; 28. Bukti P-28


Utara

Nomor:

545/17-

EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2007 Tanggal 30 Juli 2007 Tentang

Pemberian

Kuasa

Pertambangan

Eksplorasi

Perpanjangan Tahun III (Ketiga) kepada PT. Energy Penajam Mandiri (Tergugat II Intervensi 2 ) dan Lampiran I, II; 29. Bukti P-29


Utara

Nomor:

545/13-

EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008 Tanggal 14 Juli 2008


Tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Perpanjangan Eksplorasi kepada PT. Energy Penajam Mandiri (Tergugat II Intervensi 2 ) dan Lampiran I, II; 30. Bukti P-30

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/03/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Energy Penajam Mandiri (Tergugat II Intervensi 2 ) dan Lampiran I, II;

31. Bukti P-31


Utara

Nomor:

545/04/PPU/EKBANG/II/2004

Tanggal 10 Februari 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Penajam Prima Coal (Tergugat II Intervensi 1 ) dan Lampiran I; 32. Bukti P-32


Utara

Nomor:


Tanggal 26 April 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Penajam Prima Coal (Tergugat II Intervensi 1) dan Lampiran I; 33. Bukti P-33

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/018/PPU/EKONOMI/VII/2005 Tanggal

25

Juli

2005

Tentang

Pemberian

Kuasa

Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun I (Pertama) kepada PT. Penajam Prima Coal (Tergugat II Intervensi 1 ) dan Lampiran I; 34. Bukti P-34


Utara

Nomor:

545/06-EKSPLORASI

/EKONOMI/VII/2006 Tanggal 24 Juli 2006 Tentang


Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun II ( Kedua ) kepada PT. Penajam Prima Coal (Tergugat II Intervensi 1) dan Lampiran I; 35. Bukti P-35


Utara

Nomor:

545/09-EKSPLORASI

/EKONOMI/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun III ( Ketiga ) kepada PT. Penajam Prima Coal (Tergugat II Intervensi 1) dan Lampiran I, II; 36. Bukti P-36


Utara

Nomor:

545/11-EKSPLORASI

/EKONOMI/VII/2008 Tanggal 02 Juli 2008 Tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Perpanjangan Eksplorasi kepada PT. Penajam Prima Coal (Tergugat II Intervensi 1) dan Lampiran I, II; 37. Bukti P-37

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 Tanggal

16

Desember

2009

Tentang

Persetujuan

Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Penajam Prima Coal (Tergugat II Intervensi 1) dan Lampiran I, II; 38. Bukti P-38

: Fotokopi Sesuai dengan Aslinya

Koran Harian Tribun

Kaltim, Hari Selasa, Tanggal 25 Agustus 2009, Berita Izin 12 KP di PPU Segera Dicabut; 39. Bukti P-39

: Fotokopi

Sesuai

dengan

Aslinya

Akta

Pernyataan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi


Energy Kaltim No. 91 Tanggal 28-10-2013 yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN , S.H., M.Kn.; 40. Bukti P-40

: Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-53955 Tanggal 12 Desember

2013,

Perihal:

Penerimaan

Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Energy Kaltim; 41. Bukti P- 41

: Fotokopi dari Fotokopinya Penajam

Paser

Surat Keputusan Bupati

Utara

Nomor:

545/01-

Revisi/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 09 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/ 2011 Tentang Persetutujan Perubahan Koordinat dan Peta ( IUP ) Operasi Produksi Kepada PT Bumi Energy Kaltim; 42. Bukti P- 42

: Fotokopi dari Fotokopinya Berita Acara tertanggal Rabu tanggal 17 Desember 2014;

43. Bukti P- 43

: Fotokopi dari Fotokopinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang N0. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan tanggal 31 Desember 1969.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.44 adalah sebagai berikut: 1.

Bukti T. 1

: Fotokopi dari Fotokopi sesuai legalisir Surat Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/04/PPU/EKBANG/II/2004 Tanggal 10 Februari 20084


Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum; 2.

Bukti T. 2


Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/006/PPU/EKBANG/III/ 2004 Tanggal 31 Maret 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum; 3.

Bukti T. 3


Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/009/PPU/EKBANG /III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 Tentang

Pemberian

Kuasa

Pertambangan

Eksplorasi

Perpanjangan I ( Pertama ); 4.

Bukti T. 4


Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/06-

EKSPLORASI/EKONOMI /VII/2006 Tanggal 24 Juli 2006 Tentang

Pemberian

Kuasa

Pertambangan

Eksplorasi

Perpanjangan Tahun II ( Kedua ); 5.

Bukti T. 5

: Fotokopi dari Fotokopi sesuai Legalisir Surat Keputusan Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/02/IUP-

OP/EKONOMI/XII/2009 Tanggal 16 Desember

2009

Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; 6.

Bukti T. 6


Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/03/IUP-

OP/EKONOMI/XIII/2009 Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan


Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; 7.

Bukti T. 7

: Fotokopi sesuai Asli Berita Acara tertanggal 25 – 9 - 2011;

8.

Bukti T. 8

: Fotokopi sesuai Asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam

Paser

Utara

Nomor:

005/420/TU-

PIM/365/DISTAM/VIII/ 2011 tertanggal 12 Agustus 2011 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan; 9.

Bukti T. 9

: Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

540/0285/Distamb/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Perihal Tanggapan Permohonan Overlapping Tahap III PT. BEK; 10. Bukti T. 10

: Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545.

21/585/Distamb/X/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 Perihal Tanggapan Permohonan Perubahan Koordinat dan Peta IUP PT Bumi Energy Kaltim; 11. Bukti T. 11

: Fotokopi sesuai Asli Paser

Utara

Surat Keputusan Bupati Penajam Nomor:

545/01-

Revisi/IUP.OP/Distamb/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat Dan Peta ( IUP) Operasi Produksi kepada PT Bumi Energy Kaltim; 12. Bukti T. 12

: Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Uatara

Nomor: 10/TS-

bid.tamb/IV/2014 Tanggal 7 April 2014 Perihal Penegasan Status Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Bumi Energy Kaltim;


13. Bukti T. 13

: Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545.21/373/TU-

PIM/224/DISTAMB/IV/2014 Tanggal 16 April 2014 Perihal Penegasan Status IUP-OP PT. Bumi Energy Kaltim; 14. Bukti T. 14

: Fotokopi sesuai Asli Tanda Terima Resi JNE Pengiriman Surat Dari Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 17 April 2014 kepada PT . Bumi Energy Kaltim;

15. Bukti T. 15

: Fotokopi sesuai Asli Tanda Terima Dokumen Surat Pengantar

Nomor:

545.21/791/DISTAMB/XII/2014

Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545/11-IUP-OP/DISTAMB/XI/2011

Tentang

Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta ( IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 16. Bukti T. 16

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;

17. Bukti T. 17

: Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Hari Jumat 16 September 2011;

18. Bukti T. 18

: Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Permasalahan PT. Penajam Prima Coal (PPC) pada Hari Jumat tertanggal 12 Agustus 2012;

19. Bukti T. 19

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 14/Td.TUN/II/2009 tertanggal 12 Februari 2009 Perihal: Fatwa yang ditujukan kepada Sdr. H . ANDI HARAHAP. S.Sos Bupati Penajam Paser Utara;


20. Bukti T. 19 a

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 666/162/Fp-Bapp/IX/2008 tanggal 12 September 2008 perihal Persetujuan Dokumen KA ANDAL PT. Penajam Prima Coal yang ditujukan kepada Direktur PT. Penajam Prima Coal;

21. Bukti T. 20

: Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 660/129/2011 Tanggal 25 April

2011

Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA –ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara di Keluarahan Buluminung, Kecamatan Penajam , Kabupaten Penajam Paser Uatara Propinsi Kalimantan Timur oleh PT BUMI Energy Kaltim; 22. Bukti T. 20 a

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 666/131.d/Fp-Bapp/IX/2008 tanggal 25 September 2008 perihal Persetujuan Dokumen AMDAL PT. Penajam Prima Coal yang ditujukan kepada Direktur PT. Penajam Prima Coal;

23. Bukti T. 21

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 666/161/Fp-Bapp/IX/2008 tanggal 12 September 2008 perihal Persetujuan Dokumen KA ANDAL PT. Energy Penajam Mandiri yang ditujukan kepada Direktur PT Energy Penajam Mandiri;

24. Bukti T. 22

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 666/131-c/Fp-Bapp/IX/2008 tanggal 25 September


2008 perihal Persetujuan Dokumen AMDAL PT. Energy Penajam Mandiri; 25. Bukti T. 23

: Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pengukuran Dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan IUP Operasi Produksi PT Penajam Prima Coal Nomor: 545/02/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 hari selasa tanggal 20 April 2010;

26. Bukti T. 24

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Mengenai KETERANGAN UJI SIG Atas nama PT. Bumi Energy Kaltim;

27. Bukti T. 25

: Fotokopi sesuai Asli Surat PT Penajam Prima Coal Nomor: 011/PPC/VI/09 tanggal 25 Juni 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara;

28. Bukti T. 26

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara

dan

Pegusahaan

Panas

Bumi

Mineral

dan

Direktorat Batubara

Pembinaan Nomor

2995/30/DBM/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Permohonan menjadi IUP Produksi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 29. Bukti T. 27

: Fotokopi dari Fotokopi Pembayaran Jaminan Reklamasi untuk Tahun 2011 PT. Energy Penajam Mandiri tertanggal 06-06-2011;

30. Bukti T. 28

: Fotokopi dari Fotokopi Pembayaran Jaminan Reklamasi untuk Tahun 2011 PT Energy Penajam Mandiri tertanggal 06-06-2011;


31. Bukti T. 29

: Fotokopi

sesuai

Asli

Deposito

Berjangka

Bank

Pembangunan Daerah Kaltim No. AD 06310 dan Setoran Tunai PT BUMI ENERGY KALTIM; 32. Bukti T. 30

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545.25/867/TU-PIMP/568/DISTAMB/X/2014

tanggal 01 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rencana Reklamasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Penajam Prima Coal (Buluminung); 33. Bukti T. 31


545.25/867/TU-PIMP/568/DISTAMB/X/2014

tanggal 01 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rencana Reklamasi yang ditujukan kepada Direktur PT Penajam Prima Coal (Buluminung); 34. Bukti T. 32


545.25/866/TU-PIMP/567/DISTAMB/X/2014

tanggal 04 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rencana Pascatambang yang ditujukan kepada Direktur PT Penajam Prima Coal; 35. Bukti T. 33


545.25/866/TU-PIMP/567/DISTAMB/X/2014

tanggal 04 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rencana Pascatambang yang ditujukan kepada Direktur PT Penajam Prima Coal (Buluminung); 36. Bukti T. 34

: Fotokopi sesuai Asli Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545.25/864/TU-PIMP/564/DISTAMB/X/2014

tanggal 01 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rencana Reklamasi yang ditujukan kepada Direktur PT Energy Penajam Mandiri;


37. Bukti T. 35


545.25/862/TU-PIMP/563/DISTAMB/X/2014

tanggal 01 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rencana Pascatambang yang ditujukan kepada Direktur PT. Energy Penajam Mandiri; 38. Bukti T. 36

: Fotokopi sesuai Asli Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545.25/862/TU-PIMP/563/DISTAMB/X/2014

tanggal 01 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rencana Pascatambang yang ditujukan kepada PT. Energy Penajam Mandiri; 39. Bukti T. 37

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Rencana Penutupan Tambang PT. Energy Penajam Mandiri tanggal Juli 2009;

40. Bukti T. 38

: Fotokopi sesuai Asli Wilayah IUP PT. Penajam Prima Coal, PT Energy Penajam Mandiri dan PT. Bumi Energy Kaltim;

41. Bukti T. 39

: Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 001/EPM/IV/08 tanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara;

42. Bukti T. 40

: Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 002/EPM/VII/09 tanggal 7 Juli 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara;

43. Bukti T. 41

: Fotokopi sesuai Asli Surat PT. Penajam Prima Coal Nomor: 017/PPC/IV/08 tanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara;

44. Bukti T. 42

: Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Dinas Nomor:

541.1/462/Distamb/VIII/2014

Pertambangan perihal

Surat


Pengantar tertanggal 26 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur cq. Tim Evaluator C and C Propinsi; 45. Bukti T. 43

: Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Dinas Pertambangan Nomor:

541.1/463/Distamb/VIII/2014

perihal

Surat

Pengantar tertanggal 26 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur Cq. Tim Evaluator C and C Propinsi; 46. Bukti T. 44

: Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Dinas Pertambangan Energi Kalimantan Timur nomor: 541.23/775/VI-PPU tanggal 14 Agustus 2014 perihal Evaluasi C and C yang ditujukan kepada Dirjen Minerba.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Inv 1 - 1 sampai dengan T II Inv 1 - 25 sebagai berikut: 1.

Bukti T II Inv 1 - 1a

: Fotokopi sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2.

Bukti T II Inv 1 - 1b

: Fotokopi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3.

Bukti T II Inv 1 - 1c

: Fotokopi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;


4.

Bukti T II Inv 1 – 2

: Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545/04/PPU/EKBANG/II/2004

Tanggal 10 Februari 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Penajam Prima Coal; 5.


: Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/004/PPU/EKBANG/IV/2004 Tanggal 26 April 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Penajam Prima Coal;

6.

Bukti T II Inv 1 - 3b

: Fotokopi dari Fotokopi Surat dari PT. Penajam Prima Coal Nomor: 017/PPC/IV/08 tanggal 2 April 2008 kepada Bupati Penajam Paser Utara perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi;

7.

Bukti T II Inv 1 - 3c

: Fotokopi sesuai tanda terima asli Surat dari PT. Penajam Prima Coal Nomor: 017/PPC/IV/08 tanggal 2 April 2008 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara Perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi;

8.

Bukti T II Inv 1 - 3d

: Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Penajam Paser

Utara

Nomor:

545/11-EKSPLORASI/

EKONOMI/VII/2008 Tanggal 02 Juli 2008 Tentang Perubahan

Kuasa

Pertambangan

Perpanjangan

Eksplorasi kepada PT. Penajam Prima Coal; 9.


: Fotokopi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Bukti T II Inv 1 - 4b

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi


dan Sumber Daya Mineral Nomor: 03.E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum

terbitnya

Peraturan

Pemerintah

sebagi

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tertanggal 30 Januari 2009; 11. Bukti T II Inv 1 - 4c

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1053/30/DJB/2009 tertanggal 24 Maret 2009 Perihal Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia;

12. Bukti T II Inv 1 - 5a

: Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 666/162/Fp-Bapp/IX/2008 Tanggal 12 September 2008 Perihal Persetujuan Dokumen KA ANDAL PT. Penajam Prima Coal;

13. Bukti T II Inv 1 - 5b

: Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser

Utara

Tanggal

25

Nomor:

666/131.d/Fp-Bapp/IX/2008

September 2008

Perihal

Persetujuan

Dokumen AMDAL PT. Penajam Prima Coal; 14. Bukti T II Inv 1 - 6a

: Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Penajam Prima Coal kepada

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

011/PPC/VI/2009 Tanggal 25 Juni 2009 Perihal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; 15. Bukti T II Inv 1 - 6b

: Fotokopi sesuai Asli Surat Tanda Terima Tertanggal 30 Juni 2009;


16. Bukti T II Inv 1 - 7


Utara

Nomor:

545/02/IUP-

OP/EKOMONI/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Tentang

Persetujuan

Pertambangan

Peningkatan

Eksplorasi

Menjadi

Izin

Kuasa

Izin

Usaha

Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Penajam Prima Coal; 17. Bukti T II Inv 1 - 8

: Fotokopi sesuai Asli Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2995/30/DBM/2009 tertanggal 7 Desember 2009 Perihal Permohonan menjadi IUP Produksi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan , Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara;

18. Bukti T II Inv 1- 9a

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 1603K/40/MEM/2003 Tanggal

24

Desember

2003

Tentang

Pedoman

Pencadangan Wilayah Pertambangan; 19. Bukti T II Inv 1 - 9b

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Bupati Penajam Paser Utara

Nomor:

545.21/373/TU-

PIMP/224/Distamb/IV/2014 Tertanggal 16 April 2014 Perihal Penegasan Status IUP-OP PT Bumi Energi Kaltim; 20. Bukti T II Inv 1 - 10a : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010

Tentang

Pelaksanaan

Kegiatan

Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara;


21. Bukti T II Inv 1 - 10b : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 78 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang; 22. Bukti T II Inv 1 - 10c : Fotokopi sesuai Asli Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan IUP Operasi Produksi PT. Penajam Prima Coal Nomor: 545/02/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 hari Selasa , tanggal 27 April 2010; 23. Bukti T II Inv 1 - 10d : Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Penajam Prima Coal Nomor: 005/PPC/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 Perihal Pengusulan Kepala dan Wakil Kepala Tehnik Tambang

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Dinas

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 24. Bukti T II Inv 1 - 10e : Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Penajam Prima Coal Nomor: 005/PPC/I/2011 tertanggal 10 Februari 2011 Perihal Pengusulan Kepala dan Wakil Kepala Tehnik Tambang yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 25. Bukti T II Inv 1 - 10f : Fotokopi sesuai Asli Bukti Pembayaran Jaminan Reklamasi Untuk Tahun I ( 2011 ) An. PT Penajam Prima

Coal

melalui

Rekening

Daerah

Dinas

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 06 -06 2011; 26. Bukti T II Inv 1 - 10g : Fotokopi sesuai Asli Bukti Pembayaran Jaminan Penutupan Tambang untuk Tahun I (2011) an. PT Penajam Prima Coal melalui Rekening Daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur tangga 06-06-2011;


27. Bukti T II Inv 1 - 10h : Fotokopi sesuai Asli Bukti Setoran Pembayaran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang Periode Tahun 2012 atas nama PT. Penajam Prima Coal melalui Rekening Daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 18 April 2012; 28. Bukti T II Inv 1 - 10i

: Fotokopi sesuai Asli Bukti Setoran Pembayaran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang Periode Tahun 2013 atas nama PT. Penajam Prima Coal melalui Rekening Daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 03-02-2014;

29. Bukti T II Inv 1 - 11a : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:545/12-PU/EKONOMI/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 30. Bukti T II Inv 1 - 11b : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser

Utara

Nomor:

545/09-Eksplorasi/

EKONOMI/XII/2008 Tanggal 5 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 31. Bukti T II Inv 1 - 11c : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser

Utara

Nomor:

545/09-IUP

EKS/EKONOMI/V/2009 Tanggal 8 Mei 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Energy Kaltim;


32. Bukti T II Inv 1 - 12


Utara

Nomor:

545/02-IUP-

OP/EKONOMI/XII/2009 Tanggal 1 Desember 2009 Tentang

Persetujuan

Pertambagan

Peningkatan

Eksplorasi

menjadi

Izin

Kuasa

Izin

Usaha

Pertambagan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 33. Bukti T II Inv 1 - 13a : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal

7

Nopember

2011

Tentang

Persetujuan

Perubahan Koordinat Dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT Bumi Energy Kaltim; 34. Bukti T II Inv 1 - 13b : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser

Utara

Nomor:

OP/DISTAM/XII/2014

545/01-Revisi/IUP-

tanggal

9

Desember

2014

Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011

Tentang

Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 35. Bukti T II Inv 1 – 14


Utara

Nomor:

545/01/IUP-

OP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 Tentang

Persetujuan

Pertambangan

Peningkatan

Eksplorasi

menjadi

Izin

Kuasa

Izin

Usaha

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Penajam Prima Coal; 36. Bukti T II Inv 1 - 15a : Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara tertanggal 16 September 2011;


37. Bukti T II Inv 1 - 15b : Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara tertanggal 25 September 2011; 38. Bukti T II Inv 1 – 16

: Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Bumi Energy Kaltim Nomor: 10/BEK-Adm/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Permohonan Perubahan Koordinat dan Peta Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara cq Kepala Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

39. Bukti T II Inv 1 - 17a : Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1453K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

Tugas

Pemerintahan

di

Bidang

Pertambangan Umum; 40. Bukti T II Inv 1 - 17b : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Republik Indonesia Nomor: 75 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor: 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan; 41. Bukti T II Inv 1 - 17c : Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 42. Bukti T II Inv 1 – 18

: Fotokopi sesuai Asli Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Paser Penajam Utara Propinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;


43. Bukti T II Inv 1 – 19

: Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara An. Kepala Bidang Pertambangan

Kasi

Geologi

dan

SDM

tentang

Keterangan UJI SIG PT. Bumi Energy Kalitim; 44. Bukti T II Inv 1 – 20a : Fotokopi dari Fotokopi Bilyet –Bilyet Deposito PT. Penajam Prima Coal pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tanggal 27 Agustus 2014 untuk Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang; 45. Bukti T II Inv 1 –20b : Fotokopi dari Fotocpy Dokumen Rencana Reklamasi PT. Penajam

Prima

Coal

Tahun

2010-2014

beserta

lampirannya; 46. Bukti T II Inv 1- 20c

: Fotokopi dari fotokopi Dokumen Rencana Pasca Tambang PT. Penajam Prima Coal Tahun 2014 beserta lampirannya;

47. Bukti T II Inv 1 -20 d : Fotokopi sama dengan Asli Surat Persetujuan Rencana Reklamasi dari Bupati Penajam Paser Utara kepada PT. Penajam

Prima

Coal

Nomor:

545.25/866/TU-

PIMP/567/DISTAMB/X/2014 tanggal 01 Oktober 20; 48. Bukti T II Inv 1 -20e

: Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Persetujuan Rencana Pasca Tambang dari Bupati Penajam Paser Utara kepada PT. Penajam Prima Coal Nomor: 545.25/866/TUPIMP/567/DISTAMB/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014;

49. Bukti T II Inv 1 –21a

: Fotokopi sesuai Asli Peta Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Penajam Prima Coial, PT Energy Penajam Mandiri dan PT. Bumi Energy Kaltim yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;


50. Bukti T II Inv 1 –21b

: Fotokopi sesuai dengan Salinan Peraturan Pemerintah Nomor: 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Pearturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomnor: 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan;

51. Bukti T II Inv 1 – 22

: Fotokopi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

52. Bukti T II Inv1 -23a

: Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Penajam Prima Coal Nomor: 033/PPC/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Sertifikat Clean and Clear yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara;

53. Bukti T II Inv1-23b

: Fotokopi sesuai Asli Surat PT. Penajam Prima Coal tertanggal 6 Juni 2012 perihal Tanda Terima;

54. Bukti T II Inv 1- 23c

: Fotokopi sesuai Asli Surat PT. Penajam Prima Coal perihal Tanda Terima tertanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Dan Pengusahaan Batubara;

55. Bukti T II Inv 1-23d

: Fotokopi

dari

Fotokopi

Surat

Kepala

Dinas

Pertambangan Dan Energi Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 541.23/1491/1-PU tanggal 30 Desember 2014 perihal Rekomendasi untuk Proses C and C yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara; 56. Bukti T II Inv 1 -23e

: Fotokopi dari Fotokopi Pengumuman C and C Tahap ke XVI dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal Juli 2015;

57. Bukti T II Inv 1- 24

: Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Pasaer Utara Nomor:


660.1/072.3/AMD-KLH/IV/2014

Perihal

Data

Perusahaan Tambang Batubara yang telah memiliki Persetujuan AMDAL/UKL-UPL tanggal 28 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 58. Bukti T II Inv 1-25

: Fotokopi dari Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 10/PUU-X/2012 tertanggal 22 November 2012.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T II Inv 2-1a sampai dengan T II Inv 2 - 24 sebagai berikut: 1. Bukti T II Inv 2 - 1a : Fotokopi sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Bukti T II Inv 2 - 1b : Fotokopi

sesuai

dengan

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Bukti T II Inv 2 - 1c : Fotokopi

sesuai

dengan

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 4. Bukti T II Inv 2 – 2 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/006/PPU/EKBANG/III/2004 Tanggal 31 Maret 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Energy Penajam Mandiri;


5. Bukti T II Inv 2 - 3a : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/002/PPU/EKBANG/IV/2004 Tanggal 26 April 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Energy Penajam Mandiri; 6. Bukti T II Inv 2 - 3b : Fotokopi sesuai Asli Surat PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 001/EPM/IV/2008 Tertanggal 2 April 2008 Perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara; 7. Bukti T II Inv 2 - 3c : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/13-EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008 Tanggal

14

Juli

2008

Tentang

Perubahan

Kuasa

Pertambangan Perpanjangan Eksplorasi kepada PT. Energy Penajam Mandiri; 8. Bukti T II Inv 2 - 4a : Fotokopi sesuai Asli Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 9. Bukti T II Inv 2 - 4b : Fotokopi dari Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen dan Sumber Daya Mineral Nomor: 03.E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tertanggal 30 Januari 2009; 10. Bukti T II Inv 2 - 4c : Fotokopi dari Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral

Republik

Indonesia

Nomor:

1053/30/DJB/2009 tertanggal 24 Maret 2009 Perihal Perizinan Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada


Gubernur diseluruh Indonesia dan Bupati / Walikota diseluruh Indonesia; 11. Bukti T II Inv 2 - 5a : Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 666/161/Fp-Bapp/IX/2008 tertanggal 12 September 2008 Perihal Persetujuan Dokumen KA ANDAL PT. Energy Penajam Mandiri yang ditujukan kepada Direktur PT. Energy Penajam Mandiri; 12. Bukti T II Inv 2 - 5b : Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 666/131-e/Fp-Bapp/IX/2008 tertanggal 25 September 2008 Perihal Persetujuan Dokumen AMDAL PT. Energy Penajam Mandiri yang ditujukan kepada Direktur PT. Energy Penajam Mandiri; 13. Bukti T II Inv 2 - 6a : Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 002/EPM/VII/09 tertanggal 07 Juli 2009 Perihal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara; 14. Bukti T II Inv 2 - 6b : Forocopy

sesuai

Asli

Tanda

Terima

Nomor:

002/EPM/VII/09 tertanggal 13 Juli 2009; 15. Bukti T II Inv 2 – 7 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara

Nomor:

tanggal

17

545/03/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009

Desember

2009

Tentang

Persetujuan

Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Kuasa Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Energy Penajam Mandiri; 16. Bukti T II Inv 2 – 8 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal


Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 2995/30/DBM/2009 tertanggal 7 Desember 2009 Perihal Permohonan menjadi IUP Produksi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 17. Bukti T II Inv 2 - 9a : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603K/40/MEM/2003 Tanggal

24

Desember

2003

Tentang

Pedoman

Pencadangan Wilayah Pertambangan; 18. Bukti T II Inv 2 - 9b : Fotokopi dari Fotokopi Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor:

545.21/373/TU-PIMP/224/Distamb/IV/2014

tertanggal 16 April 2014 Perihal Penegasan Status IUP-OP PT Bumi Energy Kaltim yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bumi Energy Kaltim; 19. BuktiT II Inv 2 - 10a : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; 20. Bukti T II Inv 2 - 10b: Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 Tentang Reklamasi dan Pencadangan; 21. Bukti T II Inv 2 - 10c : Fotokopi sesuai Asli Berita Acara Pengukuran Dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan IUP Operasi Produksi PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 545/03/IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 hari Rabu tanggal 28 April 2010;


22. Bukti T II Inv 2 - 10d: Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 001/EPM/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 Perihal Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutusan Tambang

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Dinas

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 23. Bukti T II Inv 2 - 10e: Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 001/EPM/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 perihal Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Dinas

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 24. Bukti T II Inv 2 - 10f: Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Energy Penajam Mandiri Nomor: 002/EPM/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 Perihal Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Dinas

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 25. Bukti T II Inv 2 - 10g: Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Energy Penajam Mandiri Nomor: 002/EPM/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 Perihal Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Dinas

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 26. Bukti T II Inv 2-10h : Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 004/EPM/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 Perihal Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Dinas

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 27. Bukti T II Inv 2 - 10i : Fotokopi sesuai Asli Surat PT Energy Penajam Mandiri Nomor: 004/EPM/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 Perihal Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan


Tambang

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Dinas

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 28. Bukti T II Inv 2 - 10j : Fotokopi sesuai Asli Surat Plt. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

560/72/Distamb/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 Perihal Jaminan Reklamasi yang ditujukan kepada PT. Energy Penajam Mandiri; 29. Bukti T II Inv 2 - 10k: Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 005/EPM/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 Perihal Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Dinas

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 30. Bukti T II Inv 2 - 10 l: Fotokopi sesuai Asli Surat PT. Energy Penajam Mandiri Nomor: 005/EPM/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 Perihal Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Dinas

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 31. Bukti T II Inv 2-10m: Fotokopi sesuai Asli Surat Plt Kepada Dinas Pertambangan Nomor: 560/219/Distamb/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 Perihal Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Energy Penajam Mandiri; 32. Bukti T II Inv 2 - 10n: Fotokopi dari Fotokopi Setoran Jaminan Reklamasi An. PT. Energy Penajam Mandiri tertanggal 06-06 -2011; 33. Bukti T II Inv 2-10o : Fotokopi dari Fotokopi Surat Setoran Jaminan Penutupan Tambang PT. Energy Penajam Mandiri tertanggal 06-062011;


34. Bukti T II Inv 2 - 11a : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:545/12-PU/ekonomi/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 35. Bukti T II Inv 2 - 11b: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/09-EKSPLORASI/EKONOMI/ XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 36. Bukti T II Inv 2 - 11c: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/09-IUP-EKS/EKONOMI/V/2009 Tanggal 08 Mei 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 37. Bukti T II Inv 2 - 12 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/02-IUP-OP/EKONOMI/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin nUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 38. Bukti T II Inv 2 - 13a: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP-OP/DISTAM/XI/2011 tanggal 07 November 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat Dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 39. Bukti T II Inv 2 - 13b: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser

Utara

Nomor:

Revisi/IUP.OP/DISTAM/XII/2014

Tentang

545/01Revisi

Keputusan Bupati Penajam Paser Uatara Nomor: 545/11-


IUP.OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat Dan Peta (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Energy Kaltim; 40. Bukti T II Inv 2 - 14a: Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara tertanggal 16 September 2011; 41. Bukti T II Inv 2 - 14b: Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara tertanggal 25 September 2011; 42. Bukti T II Inv 2 - 15 : Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Bumi Energy Kaltim Nomor: 10/BEK-Admin/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal Permohonan Perubahan Koordinat dan Peta Ijin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada Bapak Bupati

Penajam

Paser

Utara

Cq.

Kepala

Dinas

Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; 43. Bukti T II Inv 2- 16a: Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1453 K/29/MEM/2000 Tanggal 3 November 2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

Tugas

Pemerintahan

di

Bidang

Pertambangan Umum Menteri Energi dan Sumber Datya Mineral; 44. Bukti T II Inv 2 - 16b: Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor: 75 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor: 11 Tahun 1967 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan;


45. Bukti T II Inv 2 - 16c: Fotokopi

dari

Fotokopi

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 46. Bukti TII Inv2-17

: fotokopi

Sesuai

Dengan

Aslinya

Peta

Wilayah

Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 47. Bukti TII Inv2-18

: Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan UJI SIG yang diterbitkan

oleh

Dinas

Pertambangan

Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara untuk PT Bumi Energy Kaltim; 48. Bukti TII Inv2-19a

: Fotokopi dari fotokopi Dokumen Rencana Penutupan Tambang PT. Energi Penajam Mandiri Bulan September 2014;

49. Bukti TII Inv2-19b : Fotokopi dari fotokopi Dokumen Rencana Pasca Tambang PT. Energi Penajam Mandiri Bulan September 2014; 50. Bukti TII Inv2-19c

: Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Persetujuan Rencana Reklamasi

PT.

Energi

Penajam

Mandiri

Nomor:

545.25/864/TU-PIMP/564/DISTAMB/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014; 51. Bukti TII Inv2-19d : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Persetujuan Rencana Pasca Tambang PT. Energi Penajam Mandiri Nomor: 545.25/862/TU-PIMP/563/DISTAMB/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014; 52. Bukti TII Inv2-20a : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Peta tumpang tindih Wilayah Usaha Pertambangan PT. Penajam Prima Coal, PT. Energy Penajam Mandiri dan PT. Bumi Energy Kaltim


yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; 53. Bukti TII Inv2-20b : Fotokopi sesuai salinan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

1967

Tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan; 54. Bukti TII Inv2-21

: Fotokopi

sesuai

salinan

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 55. Bukti T II Inv2-22a : Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Energy Penajam Mandiri Nomor: 011/EPM/VIII/2014 Perihal Proses Sertifikat Clear dan Clean tertanggal 19 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara; 56. Bukti T II Inv2-22b : Fotokopi sesuai Asli Surat PT . Energy Penajam Mandiri Nomor: 011/EPM/VIII/2014 perihal Proses Sertifikat Clear and Clean tanggal 19 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara; 57. BuktiT II Inv2-22c : Fotokopi

dari

Fotokopi

Surat

Plh.

Kepala

Dinas

Pertambangan Dan Energi Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 541.23/1491/I-PU perihal Rekomendasi untuk Proses C n C tertanggal 30 Desember 2014 yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara; 58. Bukti T II Inv2- 22d : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengumuman C and C Tahap ke XVI dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada bulan Juli 2015;


59. Bukti T II Inv2–23 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

660.1/072.3/AMD-KLH/IV/2014 Perihal Data Perusahaan Tambang Batubara Yang Telah Memiliki Persetujuan AMDAL/UKL-UPL tertanggal 28 April 2014

yang

ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 60. Bukti T II Inv2-24

: Fotokopi dari Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUU-X/2012 tertanggal 22 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain bukti surat meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan seorang saksi yang bernama: Ir. ACHMAD BAJURI , M.Si, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Balikpapan, 26-06-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Penajam RT/RW 002/Kel/Desa Penajam, Kecamatan Penajam, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut:  Bahwa saksi tahu, PT Bumi Energi Kaltim sudah terjadi peralihan Jabatan Kepemilikan, tetapi mengenai perubahan Direksi tidak ada pemberitahuan dari PT. Bumi Energi Kaltim;  Bahwa saksi tidak pernah menerima Permohonan Perizinan terkait Amdal dari PT Bumi Energi Kaltim;  Bahwa berdasarkan data yang ada dikantor tidak pernah diakan UJI SIG untuk PT Bumi Energi Kaltim;  Bahwa berdasarkan data yang ada, PT Bumi Energi Kaltim pernah terdata membayar Jaminan Reklamasi saja dan itu juga nilainya tidak besar dan tidak sesuai dengan Dokumen yang ada, serta Jaminan yang lain tidak pernah;


 Bahwa PT Penajam Prima Coal dan PT. Energy Penajam Mandiri pernah membayar Jaminan keseluruhan yang dibebankan;  Bahwa sepengetahuan saksi PT Bumi Energy Kaltim tidak pernah membuat Laporan Pasca Tambang;  Bahwa PT Penajam Prima Coal dan PT Energy Penajam Mandiri pernah membuat Laporan Pasca Tambang;  Bahwa tidak ada dokumen PT Bumi Energy Kaltim terkait Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang;  Bahwa PT Penajam Prima Coal dan PT Energy Penajam Mandiri pernah menerbitkan Dokumen Pasca Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang;  Bahwa pernah Dinas Pertambangan memberikan suatu Rekomendasi Penerbitan cnc melalui Gubernur kepada ESDM untuk menerbitkan kepada PT Penajam Prima Coal dan PT Energy Penajam Mandiri;  Bahwa Saksi kerja di Dinas Pertambangan Sejak tahun 2013 sebagai seksi Pengawasan dan 2014 sebagai Kepala Bidang Pertambangan;  Bahwa saksi tidak pernah melihat terkait dengan permohonan Dokumen Izin Operasi produksi yang tidak ada tangggalnya;  Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Bupati mengenai Izin Operasinya hanya fotokopi;  Bahwa saksi tahu ada surat dari Kepala Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa kelengkapan atas Amdal PT Bumi Energy Kaltim baru dilengkapi pada Tahun 2011 setelah PT Bumi Energy Kaltim menerima IUP Operasi Produksi;  Bahwa saksi tahu terkait dengan cnc pernah ada Rekomendasi pihak Propinsi ke ESDM terkait PT Penajam Prima Coal dan PT Energy Penajam Mandiri lalu pihak ESDM mengumumkan terkait C n C tersebut;  Bahwa saksi pernah melihat Revisi PT Bumi Energy Kaltim;


 Bahwa saksi tahu ada banyak Surat Keputusan Bupati yang direvisi selain PT Bumi Energy Kaltim;  Bahwa Sepengetahuan saksi terkait suatu permohonan yang diajukan tapi persyaratan tidak terpenuhi maka akan ditunda untuk dipenuhi kelengkapan berkasnya terlebih dahulu;  Bahwa saksi tahu pada saat Surat Keputusan Revisi untuk PT Bumi Energy Kaltim dilakukan rapat koordinasi dengan KPK dan saksi hadir dalam rapat tersebut;  Bahwa saksi baru melihat bukti T II Int 1,2 – 28 di dalam persidangan;  Bahwa saksi pernah melihat bukti T II Int 2 – 17;  Bahwa saksi pernah melihat Peta dari ESDM hanya memuat PT Penajam Prima Coal dan PT Energy Penajam Mandiri saja dan tidak memuat PT Bumi Energy Kaltim;  Bahwa tugas pokok saksi di dinas pertambangan adalah mengurusi Izin-izin Pertambangan;  Bahwa saksi tidak pernah menerima permohonan perubahan Direksi dari PT Bumi Energi Kaltim; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan seorang ahli atas nama: Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, SH. MH., kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Tellang, 19-04-1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan PERDOS UNHAS TAMALANREA BLOK AB/38 RT/RW 003/009, Kel/Desa Tamalanrea Jaya , Kecamatan Tamalanrea, yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut:  Bahwa kewenangan bupati selaku pejabat dalam menerbitkan perizinan kepada lokasi yang tumpang tindih harus dilihat tahapannya, untuk terbitnya izin usaha pertambangan atau kuasa pertambangan telah berubah pada UU No. 4 Tahun 2009


tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, pada tahun 2003 ada Surat Keputusan Menteri Pertambangan ESDM Nomor 1603 Tahun 2000 tentang Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan Batubara. Pencadangan Usaha Pertambangan dasarnya adalah Pasal 6 PP 20.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Penerbitan Kuasa Pertambangan. Kalau Sudah ada KP pemegang haknya maka Pemegang KP lain tidak boleh lagi ditempatkan disitu karena nanti akan jadi ada persoalan. Di Kaltim sejak Otonomi Pertambangan ada 1062 KP yang diterbitkan oleh Bupati dan ada sekitar 500 yang bermasalah dengan Wilayah Pertambangan. Oleh karena itu, di dalam penertiban penerbitan KP yang belakangan itu Ahli menganggap batal demi hukum, karena Objeknya tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian dalam mengantisipasi itu sejak Tahun 2012 Dirjen Minerba melakukan penertiban seluruh Indonesia yang disebut dengan SOP Rekonsiliasi, maka semua KP-KP yang tumpang tindih ditertibkan oleh Dirjen Minerba dengan 2 (dua) keputusan bahwa diberikan status yang namanya cnc dan non cnc. KP yang status cnc berarti: 1. Izinnya benar; 2. Wilayahnya tidak tumpang tindih. Oleh karena itu, Ahli berkesimpulan bahwa KP atau IUP yang sudah cnc sudah tidak ada tumpang tindih dengan IUP yang lainnya; Di dalam Keputusan Menteri 1603 bahwa untuk mendapatkan Wilayah Usaha Pertambangan, maka Badan Usaha bisa bermohon kepada pemberi izin dalam hal ini Bupati/Gubernur atau Menteri untuk diberi izin atas wilayah yang dimohonkan yang disebut dengan KP Penyelidikan Umum; Kalau wilayah itu sudah diberikan kepada Badan Usaha tertentu, maka kalau ada badan usaha lain yang bermohon maka Bupati tak bisa lagi memberikan atau mengabulkan Permohonan yang baru, hal ini untuk menghindari tumpang tindih wilayah Pertambangan; Jadi kalau sudah ada KP maka sudah tertutup bagi Badan Usaha yang lain untuk bermohon;


Memang di dalam Keputusan Menteri 1603 Tahun 2000 mengatakan setiap Pemohon itu ketika Bupati memberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dalam waktu 5 (lima) hari dan kalau 5 (lima) hari tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada dalam lampiran 2 (dua) putusan itu (ada 7) persyaratan yang diminta maka dianggap terbuka lagi untuk tetapi kalau sudah diterbitkan Kuasa Pertambangan maka tertutup bagi pihak lain; Bagaimana kalau sudah ada KP baru adalagi KP muncul sesudah KP yang lama, mestinya Bupati tidak menerbitkan KP diatas KP, Asas Hukum menyebutkan bahwa dalam 1 (satu) Objek tidak boleh ada 2 (dua) subjek hukum; Mestinya KP yang baru batal demi hukum karena wilayahnya merupakan wilayah KP yang lain; Dalam Penerbitan Kuasa Pertambangan atau IUP Bupati tidak sendiri, akan tetapi berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri;  Bahwa pola yang dipakai berdasarkan UU Minerba berkoordinasi ke bawah dan berkonsultasi ke atas artinya Bupati yang mengeluarkan IUP atau harus terlebih dahulu

berkoordinasi

dengan

Gubernur

atau

Menteri

yang

menangani

Pertambangan, begitu juga sebaliknya, jika Gubernur mengeluarkan IUP atau Menteri mengeluarkan IUP harus berkoordinasi dengan Bupati atau Walikota yang ada dibawahnya, artinya tidak boleh ada KP atau IUP yang lahir atau diterbitkan oleh Bupati tidak ada laporannya kepada Gubernur maupun Menteri, begitu juga sebaliknya tidak ada IUP yang diterbitkan oleh Gubernur atau Menteri tanpa diketahui oleh Bupati;  Bahwa banyaknya IUP yang tumpang tindih diseluruh Indonesia sebanyak 10400 yang sudah cnc baru sekitar 6000 jadi masih ada 5400 yang belum cnc memang dilakukan bertahap sejak Tahun 2012 sampai hari ini, dan hasilnya adalah mengeluarkan 2 (dua) kelompok yaitu status cnc dan non cnc, semua IUP yang diberikan dengan status cnc berarti memenuhi kategori:


1. Cara perolehan izinnya melalui Peraturan Perundang-undangan/prosedur yang benar; 2. Wilayahnya tidak tumpang tindih dengan wilayah IUP yang lain; Oleh karena itu kalau ada badan usaha yang telah diumumkan sebagai cnc sudah dipastikan oleh Dirjen Minerba bahwa status perolehan IUPnya dan Wilayahnya itu sudah tidak tumpang tindih dengan IUP pihak lain;  Bahwa mengenai cnc berdasarkan SK Dirjen ESDM No. 1403/2002 disebutkan bahwa tahap pertama dari proses itu adalah pengumuman cnc, dan setelah itu Pengumuman akan diberikan Sertifikat cnc dan biasanya sertifikat cnc hanya berkaitan dengan perdagangan, karena pada waktu logam dieksport, maka Departemen Perdagangan dan Departemen Luar Negeri tidak mendapatkan Sertifikat cnc maka tidak diloloskan mengirim atau mengeksport OR, tapi dengan larangan eksport sekarang maka Pengumuman cnc itu sudah cukup kuat untuk menyatakan bahwa IUP yang bersangkutan itu tidak bermasalah dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lainnya;  Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri No. 1453 tentang Petunjuk atau Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pertambangan itu sudah menyebutkan persyaratan-persyaratan harus dipenuhi oleh Pemohon, apakah itu kuasa Pertambangan ataukah itu Kontrak Karya, atau PKP2B atau Surat Izin Pertambangan Daerah. Terkait yang disidangkan ini adalah Usaha Pertambangan Eksplorasi didalam Keputusan Menteri itu disyaratkan secara tegas ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk ditingkatkan menjadi IUP OP dari KP Eksplorasi:  Harus ada Peta Wilayah yang batas-batasnya jelas dengan KP lainnya;  Perusahaan harus membuat Laporan lengkap Eksplorasi;  Harus mengajukan laporan lengkap tentang studi kelayakan;  Harus sudah ada dokumen Amdal yang diajukan kepada Komisi Amdal Kabupaten;


 Harus ada Tanda Bukti Pembayaran Yuran tetap, bahwa sudah membayar kewajibannya sebagai Pemegang KP Eksplorasi;  Syarat Administrasinya adalah Akta Pendirian Perusahaan;  Bahwa seharusnya Bupati menunda sampai memenuhi syarat itu dan kalaupun Bupati mengeluarkan IUP tanpa memenuhi persyaratan itu kemungkinan besar IUP yang diberikan itu adalah berlaku mundur; Misalnya tadi Tahun 2009 IUP Operasi Produksinya, Amdalnya 2011 maka kemungkinan ada manipulasi data dan itu seharusnya tidak terjadi karena syarat untuk IUP selain Amdal ada juga Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan ada juga Jaminan Pasca Tambang dan itu harus diperiksa semua untuk sebuah kelayakan IUP Operasi Produksi, Tetapi kalau ada IUP Operasi Produksi, laporan operasi, Amdal, Laporan Kelayakan tetapi tidak terbit maka izin itu cacat hukum;  Bahwa prinsipnya adalah pemohon pertama yang mendapat fasilitas mendapatkan Wilayah Pertambangan itu diberikan kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan selama 5 (lima) hari dan kalau selama 5 (lima) hari memenuhi kewajibannya yang disyaratkan oleh sebuat KP Penyelidikan Umum maka kalau sudah terbit KP atas nama Perusahaan misalnya PT. A maka siapapun Pemohon belakangan tidak boleh lagi diberikan KP Penyelidikan Umum diatas wilayah yang sama;  Bahwa mengenai KP dan IUP, IUP Eksplorasi itu seharusnya ditingkatkan menjadi IUP Eksplorasi Operasi Produksi bahkan didalam pasal 46 ayat 1 UU Minerba menyatakan Pemegang IUP Eksplorasi itu berhak mendapatkan Peningkatan IUP Operasi

Produksi

untuk

melanjutkan Usahanya,

kalau

tindakan

Bupati

mengeluarkan IUP Eksplorasi yang tidak jelas wilayahnya itu adalah tindakan kesewenangwenangan Bupati karena belum pernah mancabut IUP Eksplorasi Badan Usaha tersebut dan syarat-syarat untuk pencabutan IUP adalah: a. Harus ada Teguran; b. Pemberhentian Sementara;


c. Baru dilanjutkan dengan Pencabutan. Selama belum dicabut izinnya maka izin itu tetap berlaku, artinya peluang untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi terbuka lagi bagi Pemegang IUP Eksplorasi;  Bahwa mengenai kewenangan Bupati diatur dalam Pasal 8 ayat 1 b da n Jo Pasal 140 ayat 3 bahwa Bupati diberi kewenangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap IUP yang dikeluarkannya. Dalam rangka itu ketika Bupati menganggap bahwa diwilayahnya ada IUP yang tumpang tindih, maka Bupati tanpa ada laporan harus melakukan Penataan wilayah atau Penataan Pertambangan untuk perubahan koordinat wilayah. Oleh karena itu, Bupati melakukan Revisi itu artinya Bupati melaksanakan kewenangannya sebagai Pembina dan Pengawas terhadap IUP tanpa laporan atau dengan laporan; Oleh karena itu setiap hasil Revisi harus diterbitkan dengan Surat Keputusan Baru. Kalau disebutkan Revisi itu salah satu prodak baru dari Penataan Wilayah Pertambangan berbeda dengan Pasal 74, 75 PP 23 Tahun 2010 mengatakan bahwa sewaktu-waktu Pemegang IUP bisa bermohon kepada Bupati untuk melakukan Penciutan wilayahnya, kalau penciutan wilayah harus diawali oleh suatu Permohonan, tapi kalau Penataan Wilayah tidak ada Permohonan dan kalau penciutan itu biasanya dari Eksplorasi ke Operasi Produksi. Terkait dengan kasus ini adalah jadi setiap hasil Revisi yang dilakukan oleh Bupati maka harus dengan Surat Keputusan Baru karena dasarnya adalah Tumpang Tindih, jadi Bupati melakukan Penataan ulang wilayah itu secara keseluruhan dan bukan sebagian;  Bahwa apabila sudah ada KP Penyelidikan Umum yang telah diberikan kepada Perusahaan B lalu belakangan oleh Bupati diberikan kepada Perusahaan A, maka itu seharusnya batal demi hukum, karena objeknya tidak ada. Jadi kita tidak usah menilai syarat untuk Operasi Produksi, sekalipun memenuhi syarat semua tidak boleh mendapat Operasi Produksi karena IUP Eksplorasinya dan KPP nya


bermasalah. Karena sejak awal tidak memenuhi syarat karena berkaitan dengan wilayah tidak membayar yuran tetap dan tidak mungkin ada pembayaran double;  Bahwa pada saat seseorang mau menambang harus membuat permohonan kepada Bupati dengan membawa Peta Pertambangan dengan koordinat diumumkan setelah Bupati setuju, maka meminta kepada yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) hari harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, jika sudah memenuhi syarat selama 5 (lima) hari maka Pemohon diberikan KP Penyelidikan Umum kepada Perusahaan tersebut, jadi kalau ada Perusahaan lain sudah tidak boleh lagi diberikan izin;  Bahwa Pertambangan itu ada 6 (enam) tahap, KP Penyelidikan Umum adalah wilayah pertama, selanjutnya ada 3 (tiga) kegiatan, sesudahnya Eksplorasi dan kelayakan umum; Kalau sudah ada Penyelidikan Umum dan ada wilayah yang tidak perlu, maka diciutkan lagi menjadi IUP, KP Eksplorasi; Dulu ada 1000 setelah eksplorasi menjadi 800 tapi setelah study kelayakan hanya 500 karena yang 300 tidak ekonomis, jadi kalau kembali ke Negara bisa dimohonkan kepada yang lain, tapi kalau tidak dikembalikan ke Negara dari KP Umum ke KP Eksplorasi itru tidak bisa orang lain masuk atau memohon;  Bahwa Pencadangan Wilayah itu pada KP Penyelidikan Umum, kalau ada IUP Operasi Produksi yang wilayahnya tumpang tindih pasti ada yang bermasalah, jadi perlu ditertibkan karena pada saat Eksplorasi itu tidak ada kegiatan yang besar, begitu operasi produksi baru ketahuan. Oleh karena itu, Bupati harus hati-hati dengan penuh ketelitian meningkatkan KP Eksplorasi ke Operasi Produksi, sementara ada KP Eksplorasi juga milik orang lain, untuk itu KPK menetapkan 12 Propinsi untuk wilayah Kaltim mengadakan koordinasi dan supervisi semua temuan-temuan yang ada di Penajam Paser Utara diminta untuk direvisi oleh Bupati atas perintah KPK, berarti ada tumpang tindih dan sebagian tidak tumpang tindih;


 Bahwa untuk Perpanjangan Kuasa Pertambangan hanya bisa diperpanjang selama 3 (tiga) tahun; Kalau pada UU Minerba diperpanjang sampai dengan 8 (delapan) tahun, sesudah itu ditingkatkan menjadi Operasi Produksi, akan tetapi pada zaman dahulu bisa diperpanjang 2 (dua) kali saja;  Bahwa mestinya dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi syarat-syarat itu harus dipenuhi yaitu harus ada LKBnya, bagaimana Pengeloalaan Pasca Tambang, bagaimana Pengelolaan Reklamasinya dan bagaimana Pengelolaan Lingkungannya  Bahwa konsekwensi apabila ada IUP Operasi Produksi tanpa melalui tahapantahapan, itu akan bermasalah dan akan dianggap telah terjadinya spekulasi data;  Bahwa batal demi hukum itu terjadi karena KP nya yang bermasalah bukan Operasi Produksinya;  Bahwa tidak boleh ada di 1 (satu) lokasi/wilayah ada 2 (dua) Perusahaan, Jadi tidak ada Eksplorasi dan Operasi Produksi, tapi kalau faktanya ada dapat dipastikan ada yang bermasalah, ada yang tidak membayar iuran tetap dan ada yang tidak membayar jaminan keseluruhan;  Bahwa seharusnya cnc itu yang diterbitkan oleh Dirjen yang tidak pernah melalui proses Bupati dan Gubernur itu adalah tidak sah, karena prinsip Undang-Undang Minerba adalah berkonsultasi keatas dan berkoordinas ke bawah artinya: tidak boleh ada data yang ada di Propinsi dan Kabupaten data tidak sama dengan yang ada di Bupati dan Kabupaten; Ataupun sebaliknya data di Propinsi dan Gubernur harus di koordinasikan dengan Bupati. Karena Undang-Undang Minerba itu memberikan kewenangan yang besar kepada Bupati dalam hal Penentuan Penetapan Penataan Wilayah Pertambangan di wilayahnya; Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru mengatakan untuk Wilayah Pertambangan, Gubernur dan Menteri berkonsultasi kepada Bupati. Mahkamah


Konstitusi merubah bahwa Bupati yang menentukan Wilayah Pertambangan baru ditetapkan oleh Gubernur dan Menteri; Jadi berkonsultasi kepada Bupati yang menentukan baru diserahkan kepada Menteri dan Gubernur lalu di bahas di DPR mengenai Wilayah Pertambangan. Jadi kalau ada Perusahaan yang cnc tidak pernah melalui Bupati, maka itu nbertentangan

dengan

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

yang

memberikan

kewenangan kepa Bupati terhadap Penataan Wilayah Pertambangan; Putusan MK No. 10/PPU/-X/2012 tanggal 22 November 2012; Putusan tersebut mengubah Substansi Pasal 14 ayat 1 UU Minerba tentang IUP;  Bahwa Kalau sejak awal Pencadangan Wilayahnya bermasalah maka seterusnya akan bermasalah, karena itulah pokok permasalahannya; Asas Hukumnya disitu tidak boleh ada 2 (dua) Izin dalam 1 (satu) Objek karena pasti ada yang tidak membayar kewajibannya kepada Negara;  Bahwa pada Keputusan Menteri Nomor: 1603 Tahun 2003 pada Zaman KP istilahnya Pencadangan Wilayah, kalau pada Undang-Undang Minerba sekarang wilayah itu dilelang itu Jaminan KP, karena KP Penyelidikan Umum itu bisa ditingkatkan ke Eksplorasi;Dulu untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi ada 6 (enam) tahapa, tapi menurut Pasal 52 UU Minerba sudah tidak ada lagi, Untuk Logam dan Batu Bara harus melalui Lelang, yang dilelang bukan Izin tapi Wilayah Usaha Pertambangan, siapa yang menang lelang, bupati memberi Izin;  Bahwa Pertambangan di Indonesia kembali ke Konstitusi pada Pasal 33 ayat 3 bahwa mestinya bahan galian memberikan kesejahteraan sebesar – besarnya kepada rakyat Indonesia, Didalam Azas Hukum mengatakan Sumber Daya Alam, orang yang dekat dengan sumber Alam nantinya lebih awal sejahtera dibandingkan dengan orang yang jauh dari sumber daya alam. Tetapi tentu dengan pengelolaan, dengan aturan yang benar yang memberikan kepastian kepada semua pihak, kepada masyarakat, instansi dan Penerimaan kepada Daerah dan kepada Negara;


Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 30 Juli 2015; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa diatas; Menimbang, bahwa adapun objek sengketa in casu yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah atau dibatalkan adalah “Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/01-


Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim” (vide Bukti P41=T.10=T.II.Inv1-13=T.II.Inv2-13b); Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak? menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan


yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa telah nyata-nyata secara komulatif telah memenuhi seluruh unsur-unsurnya sehingga harus dikatakan dapat dijadikan Objek Sengketa dalam sengketa in casu dan untuk itu pula Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 23 April 2015 dan tertanggal 11 Mei 2015, sehingga sebelum mempertimbangkan

pokok

sengketanya,

Majelis

Hakim

terlebih

dahulu

mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut; DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa didalam Jawabannya baik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 , mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut: 1. Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang; 2. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) untuk mengajukan gugatan a quo dikarenakan diwakili oleh Direksi yang berbeda pada saat Objek Sengketa diterbitkan; Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut telah disangkal oleh pihak Penggugat dalam Repliknya tertanggal 30 April 2015 dan 21 Mei 2015; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kesatu yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa “Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan

gugatan

pada

Peradilan

Tata

Usaha

Negara,

Majelis

Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Menimbang,

bahwa

terhadap

dimensi

penghitungan

tenggang

waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalis adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: ”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan


dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut”; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat, sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (rechtstreek belang) atas terbitnya objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo berdasarkan teori pengetahuan (Vernemings Theori) dan kepentingannya dirugikan. Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mendalilkan bahwa gugatan telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 9 Desember 2014 sejak surat keputusan a quo tersebut diterbitkan tertanggal 9 Desember 2014 (vide Bukti P-41=T.10=T.II.Inv1-13=T.II.Inv2-13b); Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti bertanda P-42, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui yang menjadi objek sengketa in litis dan pada saat itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Penajam Paser Utara) yang menjadi objek sengketa a quo, pada tanggal 17 Desember 2014 (berita acara rapat) melalui divisi humas Penggugat yang bernama bapak Husein yang telah mendapatkan pada acara evaluasi


dokumen dan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang di Kota Balikpapan; Menimbang, bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Maret 2015, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat kadaluarsa tidak terbukti beralasan hukum dan olehnya eksepsi tersebut tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua yang pada pokoknya mempermasalahkan “Penggugat tidak punya legal standing (persona standi in judicio) mengajukan gugatan dikarenakan PT. Bumi Energy Kaltim bukanlah diwakili oleh Direksi yang berwenang pada saat Objek Sengketa diterbitkan”, Pengadilan berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan….”;


Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, “…hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara….”; Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa in litis adalah "Badan Hukum Perdata" dan bukanlah "Orang" sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atas dasar tersebut selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa yang berhak mewakili suatu Badan Hukum Perdata di muka Pengadilan mengacu pada Direksi yang ditunjuk sesuai AD/ART Badan Hukum Perdata tersebut dan/atau Perubahannya sesuai ketentuan yang berlaku; Menimbang, bahwa Keputusan Rapat Pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bumi Energy Kaltim No. 91 tanggal 28-10-2013 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH., M.Kn, yang menjadi direktur utama PT. Bumi Energy Kaltim adalah bapak Hilarius Arwandhi yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Bukti P-39) dan berdasarkan bukti P-40 (Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.10-53955 Tanggal 12 Desember 2013, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Energy Kaltim), atas dasar tersebut Pengadilan berpendapat Hilarius Arwandhi sebagai Direktur Utama adalah Direksi yang mempunyai Legal Standing atau dalam kata lain memiliki Kapasitas dan Kewenangan untuk mewakili PT. Bumi Energy Kaltim dalam mengajukan Gugatan a quo, sehingga eksepsi kedua tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;


Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya; DALAM POKOK SENGKETA Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Penggugat

adalah

sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas; Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

545/11-IUP

OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim (vide Bukti P-41=T.10=T.II.Inv113=T.II.Inv2-13b), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keadilan atau kewajaran dan asas bertindak cermat dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah; Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melawan hukum dan dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (rechtsmatigeheids toetsing) terhadap objek sengketa a quo secara ex-tunc (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan objek sengketa a quo) dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;


Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004, pengujian terhadap legalitas objek sengketa a quo dapat dinilai meliputi antara lain: 1. Segi Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak; 2. Segi Prosedur, yaitu apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; 3. Segi Substansi/Materiil, yaitu apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan peraturan dasar yang mengatur tentang penerbitan objek sengketa a quo antara lain disebutkan dalam: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Pasal 57 Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Halaman 176 dari 196. Putusan No. 05/G/2015/PTUN-SMD

Pasal 59 ayat (1) dan (2) (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota. Pasal 65 ayat (2) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,



Pasal 6 ayat (1) (4) IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: d. Badan Usaha; e. Koperasi; f. Perseorangan. Pasal 9 ayat (2) dan (3) (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP. (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 8 ayat (1) huruf (b) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah: (b). pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4(empat) mil; Pasal 37 IUP diberikan oleh: a). bupati/walikota apabila kabupaten/kota;



WIUP berada

di

dalam

satu

wilayah

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-


Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 1 ayat (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh: a. Bupati/Walikota apabila Wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut; Pasal 2 ayat (4) “Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.” Pasal 8 ayat (2) “Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.” Pasal 8 ayat (3) “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.” 

Keputusan

Menteri

Energy

dan

Sumber

Daya

Mineral

Nomor:

1453K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum Pasal 1 ayat (1) “Usaha Pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangannya masing-masing” Pasal 17 ayat (3) “Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Pemerintahan Daerah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2001” Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut maka terbukti secara hukum bahwa kepada Tergugat memang


diberikan kewenangan atau kekuasaan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara khususnya terkait dengan masalah pertambangan termasuk dalam hal ini terhadap objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa dari segi prosedur dan substansi/materi, dalam penerbitan objek sengketa a quo telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundangundangan antara lain: 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 ayat (1) (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. IUP Eksplorasi; dan b. IUP Operasi Produksi. Pasal 22 ayat (1) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan, dan; d. Finasial. Pasal 35 ayat (1) Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan lokasi, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada didalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis Pantai.



Bagian A Butir 1 Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (“SE Dirjen Minerba tanggal 30 Januari 2009”) dan Butir 1 Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan (“Surat Dirjen Minerba tanggal 24 Maret 2009”), yang menegaskan adanya kewajiban bagi ijin kuasa pertambangan untuk disesuaikan menjadi ijin usaha pertambangan, dengan persyaratan harus melampirkan:




-

Akta Perusahaan

-

Laporan keuangan yang sudah diaudit

-

Rencana investasi

-

Laporan eksplorasi

-

Rencana reklamasi dan penutupan tambang

-

Persetujuan penggunaan lahan

-

Peta penciutan wilayah dan peta wilayah eksplorasi

-

Rencana pengolahan

-

AMDAL

-

Studi kelayakan

Bagian A Butir 1 SE Dirjen Minerba tanggal 30 Januari 2009: “Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya KP dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan UU PMB 2009 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 ini”



Butir 1 Surat Dirjen Minerba tanggal 24 Maret 2009 “Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUP sebagaimana terlampir.”



Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 46 (1) “Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.” Pasal 7 (2) “(2) Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (first come first served).”




Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 30 ayat (3) “Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplotasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut”



Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM 2003 Tentang pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, Pasal 7 ayat (2) “Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menerapkan system permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (firs come first served)” Pasal 10 ayat (2) “Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).” Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-jinawab dan kesimpulan para

pihak serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

Bahwa berdasarkan Peta wilayah pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (vide Bukti T II Inv 1-18, T II Inv 2-7 = T.38);



Bahwa Tergugat II Intervensi I sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi I Tahun 2009 (vide Bukti T II Inv 1-7), Tergugat II Intervensi I telah memperoleh:


- Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

No.

545/04/PPU/

EKBANG/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum untuk lahan seluas 6.845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Muan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (“KP PU Tergugat II Intervensi 1 Tahun 2004”) (vide Bukti P31=T.1=T II Inv 1-2); - Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

No.

545/004/PPU/EKBANG/IV/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Explorasi untuk lahan seluas 6.845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Muan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (“KP Eksplorasi Tergugat II Intervensi 1 Tahun 2004”) (vide Bukti P-32=T II Inv 1-3a); - Surat

Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

No.

545/11-

EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Perpanjangan Eksplorasi seluas 5.840 (lima ribu delapan ratus empat puluh) Hektar yang terletak di Kelurahan/Desa Muan/Buluminung, Nenang, Girimukti, Lawe-Lawe dan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (“Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi Tergugat II Intervensi 1 Tahun 2008”) (vide Bukti T II Inv 1-3d); 

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi I Tahun 2009 (vide Bukti T II Inv 2-7), Tergugat II Intervensi 2 telah memperoleh: - Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum pada tanggal 31 Maret tahun 2004 (sebagaimana dalam KP PU Tergugat II Intervensi 2 Tahun 2004) (vide Bukti P-23=T.3 = T II Inv 2-2);


- Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 26 April 2004 tahun 2004 (sebagaimana dalam KP Eksplorasi Tergugat II Intervensi 2 Tahun 2004) yang diperpanjang sampai dengan tahun 2008 (sebagaimana dalam Perubahan KP Perpanjangan Eksplorasi Tergugat II Intervensi 2 Tahun 2008) (vide Bukti P.24= T II Inv 2-3a); 

Bahwa sebagai tindak lanjut setelah diterbitkannya IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi I Tahun 2009 (vide Bukti T.5=TII Inv1-7) oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan 2 telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengukuran dan pematokan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memasang pilar batas patok sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan IUP Operasi Produksi

PT.

Penajam

OP/EKONOMI/XII/2009

Prima

Coal

yang ditandatangani

Nomor:

545/02/IUP-

oleh Pihak dari Dinas

Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan PT. Penajam Prima Coal tertanggal 27 April 2010 (vide Bukti T.23 = T II Inv1-10c); 2. Pengusulan Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara melalui surat Nomor: 005/PPC/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011 (vide bukti T II Inv1-10d= T II Inv2-10d) dan telah diterima pada tanggal 14 Februari 2011 (vide Bukti T II Inv1-10d); 3. Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi untuk Tahun I (2011) atas nama Tergugat II Intervensi 1 melalui rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti T II Inv1-10f); 4. Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Penutupan Tambang untuk Tahun I (2011) atas nama Tergugat II Intervensi 1 melalui rekening kas daerah Dinas


Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti T II Inv1-10g); 5. Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang Periode Tahun 2012 atas nama Tergugat II Intervensi 1 melalui rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti T II Inv1-10h); 6. Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang Periode Tahun 2013 atas nama Tergugat II Intervensi 1 melalui rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti T II Inv1-10i); 

Bahwa sebagai tindak lanjut setelah diterbitkannya IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi 2 Tahun 2009 oleh Tergugat (vide Bukti T.6=TII Inv2-7), Tergugat II Intervensi 2 telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengukuran dan pematokan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memasang pilar batas patok sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan IUP Operasi Produksi

PT.

Energy

Penajam

Mandiri

Nomor:

545/03/IUP-

OP/EKONOMI/XII/2009 tertanggal 28 April 2010 yang ditanda tangani oleh Pihak dari Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan PT. Energy Penajam Mandiri (vide Bukti T II Inv2-10c); 2. Mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten PPU No. 001/EPM/I/2011 tertanggal 7 Januari 2011 tentang Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang (vide Bukti T II Inv2-10d), dan telah diterima pada tanggal 12 Januari 2011 (vide Bukti T II Inv2-10e); 3. Mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten PPU No. 002/EPM/I/2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penempatan Jaminan


Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang (vide Bukti T II Inv2-10f) dan telah diterima pada tanggal 12 Januari 2011 (vide Bukti T II Inv2-10g); 4. Mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten PPU No. 004/EPM/I/2011 tertanggal 11 Februari 2011 tentang Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang (vide Bukti T II Inv2-10h); dan telah diterima pada tanggal 12 Januari 2011 (vide Bukti T II Inv2-10i); 5. Permintaan Jaminan Reklamasi untuk melakukan kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi dari Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui surat Nomor: 560/72/Distamb/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011(vide Bukti T II Inv2-10j); 6. Mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten PPU No. 005/EPM/II/2011 tertanggal 23 Februari 2011 tentang Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang (vide Bukti T II Inv2-10k) dan telah diterima pada tanggal 12 Januari 2011 (vide Bukti T II Inv2-10l); 7. Permintaan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan untuk melakukan kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi dari Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

melalui

surat

Nomor:

560/219/Distamb/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011 (vide Bukti T II Inv2-10m); 8. Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi untuk Tahun I (2011) atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 2 melalui rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti T.27 = T II Inv2-10n); 9. Melakukan kewajiban pembayaran Jaminan Penutupan Tambang untuk Tahun I (2011) atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 2 melalui rekening kas daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti T.27 = T II Inv2-10o); 

Bahwa atas tindak lanjut dari Tergugat II Intervensi I tersebut, Tergugat II Intervensi I telah melakukan segala prosedur dan persyaratan untuk dapat


diterbitkannya IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi 1 (vide Bukti T II Inv1-7); sehubungan dengan KPPU, Eksplorasi dan Operasi Produksi dalam 3 Periode Pemerintahan yaitu sebagai berikut: - Masa Pemerintahan Pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008; - Masa Pemerintahan Pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013; - Masa Pemerintahan Pada Tahun 2013 sampai dengan sekarang. 

Bahwa atas tindak lanjut dari Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah melakukan segala prosedur dan persyaratan untuk dapat diterbitkannya IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi 2 (vide Bukti T II Inv2-7); sehubungan dengan KPPU, Eksplorasi dan Operasi Produksi dalam 3 Periode Pemerintahan yaitu sebagai berikut: - Masa Pemerintahan Pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008; - Masa Pemerintahan Pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013; - Masa Pemerintahan Pada Tahun 2013 sampai dengan sekarang.



Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah memenuhi seluruh kewajiban pasca diterbitkannya IUP OP Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (kewajiban pembayaran jaminan Reklamasi dan jaminan pasca tambang), sebagaimana Tergugat II Intervensi 1 terbukti menempatkan dana dalam bilyet-bilyet penempatan deposito PT. Penajam Prima Coal pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (vide Bukti T.27=T II Inv1-20a) dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyiapkan dokumen-dokumen terkait rencana penutupan dan reklamasi tambang dalam dokumen rencana penutupan tambang PT. Energi Penajam Mandiri bulan September 2014 (vide Bukti T.37=T II Inv2-19a), dokumen rencana pasca tambang PT. Penajam Prima Coal tertanggal 27 Agustus 2014 (vide Bukti T.29=T II Inv1-20a) dan PT. Energi Penajam Mandiri bulan September 2014 (vide Bukti T.36=T II Inv2-19b), dokumen rencana reklamasi PT. Penajam Prima Coal tahun 2010-2014 beserta lampirannya (vide Bukti T.31=T II Inv1-20b), persetujuan dokumen rencana reklamasi PT. Penajam Prima Coal Nomor:545.25/867/TU-


PIMP/568/DISTAMB/X/2014 tertanggal 1 Oktober 2014 (vide Bukti T.30=T II Inv1-20d)

dan

PT.

Energi

Penajam

Mandiri

Nomor:545.25/864/TU-

PIMP/564/DISTAMB/X/2014 tertanggal 1 Oktober 2014 (vide Bukti T.34=T II Inv2-19c), persetujuan rencana pasca tambang PT. Penajam Prima Coal Nomor:545.25/866/TU-PIMP/567/DISTAMB/X/2014 tertanggal 1 Oktober 2014 (vide

Bukti

T.32=T

II

Inv1-20e)

dan

PT.

Energi

Penajam

Mandiri

Nomor:545.25/862/TU-PIMP/563/DISTAMB/X/2014 tertanggal 1 Oktober 2014 (vide Bukti T.35=T II Inv2-19d) 

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Nomor: 005/420/TU/PIM/365/DISTAMB/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 menjelaskan bahwa WIUP PT. Bumi Energi Kaltim (Penggugat) terkait tumpang tindih dengan WIUP PT. Penajam Prima Coal (Tergugat II Intervensi 1) dan WIUP PT. Energy Penajam Mandiri (Tergugat II Intervensi 2) (vide Bukti T.8), tanggapan permohonan overlapping tahap III dari PT. Bumi Energi Kaltim (Penggugat) tanggal 19 Mei 2014 (vide Bukti T.9), Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 545. 21/585/Distamb/X/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 Perihal Tanggapan Permohonan Perubahan Koordinat dan Peta IUP PT Bumi Energy Kaltim (vide Bukti T.10), Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-Revisi/IUP.OP/Distamb/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat Dan Peta ( IUP) Operasi Produksi kepada PT Bumi Energy Kaltim (vide Bukti T.11), Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Uatara

Nomor: 10/TS-

bid.tamb/IV/2014 Tanggal 7 April 2014 Perihal Penegasan Status Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Bumi Energy Kaltim (vide Bukti T.12) dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 545.21/373/TUPIM/224/DISTAMB/IV/2014 Tanggal 16 April 2014 Perihal Penegasan Status IUP-OP PT. Bumi Energy Kaltim (vide Bukti T.13);




Bahwa berdasarkan Peta tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara (vide Bukti T II Inv-21a= T II Inv2-20a) berdasarkan Uji Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Surat Keterangan WIUP Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat (vide Bukti T.38), peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Penggugat telah terjadi tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, sehingga terkait dengan tumpang tindih tersebut, maka Tergugat melakukan revisi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana dalam Surat keputusan a quo (vide Bukti P-41=T.10=T.II.Inv1-13=T.II.Inv2-13b)



Bahwa mengenai permasalahan

tumpang

tindihnya wilayah izin

usaha

pertambangan Tergugat II Intervensi I dan 2 dengan Penggugat tersebut, Tergugat telah menempuh upaya penyelesaian yang juga melibatkan para pihak, antara lain: -

Mengadakan pertemuan pada tanggal 16 September 2011 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat (yang diwakili antara lain oleh Kepala Dinas Pertambangan, Kabag. Hukum Setkab. Penajam Paser Utara), dimana hasil atas pertemuan tersebut pada intinya adalah pihak Penggugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut kepada Tergugat;

-

Mengadakan pertemuan pada tanggal 25 September 2011 bertempat di Hotel Redtop Jakarta, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi I dan 2 dan Tergugat (yang diwakili antara lain oleh Plt. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabag. Hukum Setkab. Penajam Paser Utara), dimana hasil atas pertemuan tersebut pada intinya adalah para pihak termasuk


Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut kepada Tergugat (vide Bukti T.7) -

Selain itu status Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi Penggugat dengan adanya permasalahan tumpang tindih telah ditegaskan oleh Bupati Penajam Paser

Utara

(Tergugat)

melalui

surat

Nomor

545.21/375/TU-

PIMPI/224/Distamb/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 yang pada intinya bahwa Penggugat diminta untuk menyampaikan permohonan tertulis mengenai Revisi Luasan Titik Koordinat dikarenakan tidak tercapainya penyelesaian permasalahan tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesama komoditas batubara dengan Tergugat II Intervensi 1 dan 2. -

bahwa sebagaimana telah ditetapkan bahwa untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi persyaratan adanya AMDAL merupakan suatu ketentuan yang wajib dipenuhi, dan faktanya Penggugat belum memenuhi persyaratan lingkungan (AMDAL) sebelum Penggugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sehingga dilakukan Revisi atas luas areal wilayah Izin Usaha Pertambangan melalui Surat Keputusan a quo;



Bahwa Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 541.23/775/VI-PU Tanggal 14 Agustus 2014 Perihal: Hasil Evaluasi C n C (vide Bukti T.44 = T II Inv1-23d= T II Inv2-22c) dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 541.1/462/Distamb/VIII/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Perihal:Surat Pengantar (vide Bukti T.42) menindaklanjuti proses Clean and Clear (C n C) dari PT. Penajam Prima Coal (vide Bukti T II Inv1-23a) dan Tergugat II Intervensi 2 (vide Bukti T II Inv2-22a,b) terhadap ijin usaha pertambangan di Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, yang selanjutnya keluar pengumuman C & C tahap ke XVI oleh Direktur Jenderal ESDM a/n Bapak


Bambang Gatot Ariyono pada bulan Juli 2015 (vide Bukti T II Inv1-23e = T II Inv2-2d). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat memperoleh KP Penyelidikan Umum KP Eksplorasi pada tahun 2008, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memperoleh KP Penyelidikan Umum dan KP Eksplorasi pada Tahun 2004, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah terlebih dahulu memperoleh KP Penyelidikan Umum maupun KP Eksplorasi dibandingkan dengan Penggugat. Atas dasar fakta hukum tersebut Pengadilan haruslah mempertimbangkan ketentuan bahwa pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (first come first served), hal tersebut sesuai dengan Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. (vide Berita Acara Sidang tanggal 9 Juli 2015) dan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) jo. Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan (“Kepmen ESDM Tahun 2003”) (vide Bukti T II Inv1-9a = T II Inv2-9a); Menimbang, bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu KP Eksplorasi yang dimiliki, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Surat Permohonan IUP Operasi Produksi kepada Tergugat pada tanggal 25 Juni 2009 dan 7 Juli 2009 (vide Bukti T.40) yang mana selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1967

tentang

Ketentuan-Ketentuan

Pokok

Pertambangan,

Tergugat

menerbitkan persetujuan peningkatan izin kuasa pertambangan operasi produksi kepada Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 (vide Bukti T II Inv1-7 = T II Inv2-7);


Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin baik yang bersifat individual (orang atau badan hukum perdata) maupun kelompok atau dalam kata lain, dalam sengketa a quo Tergugat melaksanakan suatu tindakan hukum yang didasarkan atas kedudukan hukum yang bersifat konstitutif untuk suatu peristiwa yang konkret, individual dan final; Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa dari segi prosedur serta substansi/materi, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain: Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan atau Kewajaran dan Asas Bertindak Cermat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya; Menimbang, bahwa menurut S.F. Marbun (Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, hal. 364-365), Asas Kepastian Hukum mengandung arti: a. Bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan keputusan itu tidak dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi negara meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan; b. Suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat administrasi negara tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut) terhadap suatu keadaan objek tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebankan dan merugikan pihak penerima keputusan;


Menimbang, dari pengertian Asas Kepastian Hukum tersebut, untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang ingin memperoleh izin yang sama dan mempunyai kesungguhan dalam memanfaatkan potensi daerah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu tindakan dari Tergugat atas terjadinya tumpang tindih wilayah IUP Operasi Produksi Penggugat dengan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dan setelah mencermati fakta - fakta persidangan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah didukung oleh keterangan-keterangan dari semua pihak yang mempunyai kepentingan dan telah pula mengkaji fakta-fakta yang relevan serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo bukanlah suatu tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum, melainkan sebaliknya, penerbitan Objek Sengketa a quo merupakan tindakan yang harus diambil dalam rangka melaksanakan Asas Kepastian Hukum tersebut; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Keadilan atau Kewajaran adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan, Tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa jauh dari tindakan kesewenangwenangan, karena Tergugat terbukti telah memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan asas keadilan atau kewajaran; Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas bertindak cermat berdasarkan Indroharto, SH., dalam Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II beracara di pengadilan Tata usaha Negara


hal.179 yaitu kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara prosedural dan subtansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara prosedural dan subtansial di atas, maka penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah mempersiapkan pembentukan keputusan dan sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga sehingga penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan asas bertindak cermat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak terbukti Melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan atau Kewajaran dan Asas Bertindak Cermat dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan atau Kewajaran dan Asas Bertindak Cermat tidak beralasan hukum dan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/01-REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11-IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan


Peta (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bumi Energy Kaltim haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 tahun 2004, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai

keselurahan

bukti-bukti

dari

para

pihak,

maka

Majelis

Hakim

mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum majelis hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara.; Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini. MENGADILI DALAM PENUNDAAN: - Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari objek sengketa a quo; DALAM EKSEPSI: - Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak dapat diterima;


DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 oleh Kami ANDI

FAHMI

AZIS,

S.H.,

selaku

Hakim

Ketua

Majelis,

YULIANT

PRAJAGHUPTA, S.H. dan KUKUH SANTIADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DOLOK PARULIAN SILAEN S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H. Panitera,

DOLOK PARULIAN SILAEN, S.H.


Rincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran gugatan

: Rp 30.000,-

2. Panggilan

: Rp147.000,-

3. ATK

: Rp100.000,-

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 30.000,5. Meterai Penetapan

: Rp 6.000,-

6. Meterai Putusan

: Rp 6.000,-

7. Redaksi Putusan

: Rp 5.000,-

Jumlah : Rp324.000,(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)


PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents